27 KEJAKSAAN AGUNG REPUBLlK INDONESIA JAKARTA Nomor Sifat Lampiran Perihal B-665/E.3/Ep.1/12/2004 Biasa Jakarta, 15 Desember 2004 Ijin Wawancara, Peliputan dan Pengambilan Gambar Kepada Yth. SDR. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Di - SELURUH INDONESIA Menindaklanjuti Surat dari Direktur Bina Registrasi dan Statistik Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. : E.2.PS.01.1 0.446 tanggal 23 Agustus 2004 perihal seperti tersebut di atas, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia dan tembusannya antara lain ditujukan kepada Jaksa Agung RI pada intinya bahwa kewenangan pemberian ijin wawancara, peliputan dan pengambilan gambar bagi terpidana mati disesuaikan dengan status hukumnya yaitu: a. Bagi terpidana mati yang masih proses upaya hukum (banding dan kasasi) kewenangan ijin berada pada pihak yang berwenang menahan yaitu Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung. b. Bagi terpidana mati yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung, baik dalam proses pengajuan Grasi atau PK (Peninjauan Kembali) atau yang sudah ditolak Grasinya kewenangan pemberian ijin pada Kepala Kejaksaaan Agung. Untuk lebih jelasnya, agar Saudara mempedomani surat Dirjen Pemasyarakatan dimaksud (terlampir) dan diteruskan kepada para Kajari di wilayah Saudara. Demikian untuk diketahui dan maklum. A.n. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM DIREKTUR PENUNTUTAN YANG MEWAKILI Ttd. AMINUDIN ZEBUA, SH. Jaksa Utama Madya NIP. 230015016 Tembusan: 1. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (sebagai laporan); 2. Yth. Sesjam Pidum 3. ArsjQ. _