BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dewasa ini berpengaruh kepada seluruh sendi kehidupan umat manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia, baik yang tinggal dipinggiran maupun di perkotaan. Untuk mengimbangi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut perlu adanya upaya konkrit dari pemerintah yaitu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap mandiri masyarakat Indonesia, atau dengan kata lain diperlukan adanya upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hal ini perlu dipahami karena tidak menutup kemungkinan jika kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, globalisasi serta perdagangan bebas berpengaruh serta mengakibatkan hal yang negatif kepada seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia, maka akan memporak porandakan bangsa Indonesia. Karena itu kemungkinan besar bangsa Indonesia hanya akan menjadi objek, tempat pemasaran atau jadi buruh murah bagi bangsa lain yang sudah lebih dulu menguasai IPTEK. Oleh karena itulah maka pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional bertanggungjawab untuk terus menerus berupaya melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui program pendidikan di berbagai jenis dan jenjang persekolahan ataupun melalui pendidikan luar sekolah. Dengan terus menerus memperbaiki pendidikan maka globalisasi akan memberi manfaat kepada bangsa Indonesia.
22
Embed
kehidupan masyarakat Indonesia, maka akan memporak ...repository.upi.edu/1167/4/T_ADPEN_989556_Chapter1.pdfkehidupan masyarakat Indonesia, ... perkembangan dan meningkatnya taraf hidup
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dewasa ini
berpengaruh kepada seluruh sendi kehidupan umat manusia di seluruh dunia,
termasuk Indonesia, baik yang tinggal dipinggiran maupun di perkotaan.
Untuk mengimbangi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut
perlu adanya upaya konkrit dari pemerintah yaitu meningkatkan pengetahuan,
kemampuan, keterampilan dan sikap mandiri masyarakat Indonesia, atau dengan
kata lain diperlukan adanya upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Indonesia. Hal ini perlu dipahami karena tidak menutup kemungkinan jika
kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, globalisasi serta perdagangan bebas
berpengaruh serta mengakibatkan hal yang negatif kepada seluruh sendi
kehidupan masyarakat Indonesia, maka akan memporak porandakan bangsa
Indonesia. Karena itu kemungkinan besar bangsa Indonesia hanya akan menjadi
objek, tempat pemasaran atau jadi buruh murah bagi bangsa lain yang sudah lebih
dulu menguasai IPTEK.
Oleh karena itulah maka pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan
Nasional bertanggungjawab untuk terus menerus berupaya melaksanakan
peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui program pendidikan
di berbagai jenis dan jenjang persekolahan ataupun melalui pendidikan luar
sekolah. Dengan terus menerus memperbaiki pendidikan maka globalisasi akan
memberi manfaat kepada bangsa Indonesia.
Penyelenggaraan proses pendidikan ini mengacu pada ketentuan atau
aturan yang berlaku, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No. 2/89
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional merupakan
gambaran yang terdiri dari unsur kekuatan dan kelemahan dari budaya bangsa
Indonesia yang antara lain terdiri nilai-nilai (Value), adat kebiasaan, tingkah laku,
sosial politik yang kesemuanya itu akan mempengaruhi corak dan bentuk
kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain bahwa kemajuan,
perkembangan dan meningkatnya taraf hidup dan kehidupan masyarakat yang
lebih dinamis tidak lepas dari peran dan pengaruh pendidikan. Untuk itulah "
Pendidikan hams dilihat sebagai salah satu kekuatan sosial yang ikut memberi
bentuk, corak dan acak pada kehidupan masyarakat masa depan" (Tilaar, 1991 : 3).
Upaya pemerintah (Depdiknas) dalam rangka meningkatkan kualitas
sumber daya manusia untuk mengimbangi kemajuan IPTEK dan globalisasi
dewasa ini, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah telah dimmuskan
dalam empat kebijakan atau strategi yang terdiri dari :
a. Perluasan kesempatan belajar;b. Relevansi pendidikan;c. Peningkatan mutu pendidikan;d. Efektifitas dan efisiensi, serta melestarikan dan mengembangkan kebudayaan
nasional ( Butir-butir Rapat Kerja Nasional Depdikbud).
Langkah nyata yang telah ditempuh pemerintah untuk melaksanakan
kebijakan tersebut adalah :
a. Pembangunan SD Inpres, Unit Gedung Bam (UGB) SLTP, SMU dan SMK,
penambahan mang kelas bam, mang laboratorium, mang perpustakaan
termasuk perabotannya.
b. Mencukupi buku pelajaran pada semua jenjang dan jenis sekolah melalui
proyek pengadaan buku dengan perbandingan 1 buku untuk 1 murid.
c. Meningkatkan mutu tenaga gum melalui penataran, seminar, MGMP, MGBS,
studi lanjutan dan Iain-lain.
d. Melaksanakan pelatihan, praktek kerja bagi siswa (PSG) di dunia usaha/dunia
industri khususnya bagi siswa SMK.
e. Pemanfaatan sarana/prasarana yang ada di sekolah seoptimal, seefektif dan
seefisien mungkin.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia oleh pemerintah tersebut tidak
hanya melalui jalur pendidikan sekolah saja, tetapi juga melalui jalur pendidikan
luar sekolah. Hal ini sejalan dengan isi UU No. 2/89 yang menyatakan bahwa
"Pendidikan diselenggarakan melalui dua jalur yaitu : pendidikan sekolah dan
pendidikan luar sekolah". Penyelenggaraannya diatur menumt ketentuan
tersendiri, artinya bahwa teknis pendidikan jalur sekolah tingkat dasar dan
menengah diatur oleh Ditjen Dikdasmen, sedangkan pendidikan jalur luar sekolah
diatur melalui ketentuan Direktorat Jenderal Dikluspora.
Pendidikan jalur sekolah merupakan atau subsistem dari sistem Pendidikan
Nasional yang dalam pelaksanaannya mengikuti tahapan, jenis dan lama waktu
tertentu yaitu mulai Pendidikan Dasar, Menengah sampai Perguman Tinggi.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara formal sudah dimulai
dari Pendidikan Dasar (SD/MI) yaitu ditandai dengan pencanangan Wajar
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah mulai Mei 1984 dan dilanjutkan dengan
Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun mulai Mei 1994. Program ini bertujuan agar
masyarakat Indonesia minimal memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan
dan sikap setara lulusan SLTP. Oleh karena itulah maka Undang-undang No 2/89
tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Pendidikan mempakan
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia
seutuhnya yang mencakup keimanan, ketaqwaan, budi pekerti, pengetahuan dan
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan
mandiri, rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan".
Menyimak isi tujuan Pendidikan Nasional tersebut maka pada dasarnya
manusia adalah makhluk yang mempunyai kesempurnaan fisik maupun mental
dengan ditandai berbagai aspek. Sebagaimana dikemukakan di atas, manusia
sebagai makhluk individu maupun anggota masyarakat perlu berbuat sesuatu yaitu
berupa karya, karsa dan mengabdikan dirinya demi kepentingan serta
kemaslahatan bangsa dan negara, setidak-tidaknya bagi masyarakat yang berada
disekitarnya. Manusia sebagai anggota masyarakat hams mampu beradaptasi
dengan lingkungannya karena ia tidak terpisahkan dari bagiannya.
Manusia perlu berkembang dan mengembangkan diri untuk mengimbangi
keadaan sekitarnya, yang ditandai dengan pertumbuhan fisik secara wajar serta
perkembangan mental yang baik. Ini semua tergantung proses pendidikan,
sehingga peran pendidik sangat menentukan sekali dalam membentuk
karakteristik dan perkembangan anak didik.
Sekolah mempakan lembaga formal, mempunyai tugas dan fungsi
mendidik anak hendaknya mampu memberi kebebasan serta kesempatan yang
luas bagi pengembangan diri anak didik. Tetapi tetap para gum mengawasi dan
mengarahkannya karena hal ini tidak terlepas dari kemungkinan adanya berbagai
pengaruh internal maupun eksternal yang terjadi akibat adanya interaksi sosial.
Dalam hal ini para gum hams memahami betul apa tugas dan fungsinya serta
menyadari tujuan pendidikan yang telah digariskan sebagaimana dituangkan
dalam UU No. 2/89. Apalagi dalam jenjang Pendidikan Dasar karena akan
menentukan sekali atau mempakan pondasi untuk perkembangan anak selanjutnya
baik pada waktu mengikuti pendidikan lanjutan ataupun menempuh kehidupan di
masyarakat.
Dalam menghadapi kemajuan IPTEK dan pengamh globalisasi, pendidikan
melalui Sekolah Menengah Kejuman nampaknya hams lebih diutamakan karena
sangat strategis sekali, dimana lembaga ini diharapkan dapat menghasilkan
lulusan sebagai tenaga menengah. Tetapi tenaga yang dihasilkan SMK tersebut
hendaknya betul-betul mempunyai mutu yang baik sehingga akan mampu
menjawab tantangan kemajuan IPTEK.
Pendidikan yang dilaksanakan pada jenjang dan jenis Sekolah Menengah
Kejuruan adalah mempakan bagian dari pendidikan menengah yang dalam UU
No. 2/89 dikemukakan bahwa tujuannya adalah :
1. Mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta
mengembangkan sikap profesional;
2. Menyiapkan siswa agar mampu memiliki karier, maupun berkompetensi dan
mampu mengembangkan diri untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik;
3. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia
usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang;
4. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, siap
berkembang dan beradaptasi (adaptif) serta kreatif, (Kurikulum Sekolah
Menengah Kejuman, Buku III, 1993 : I).
Tujuan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuman tersebut
sangat sesuai dengan era masa kini, tetapi jangan lupa bahwa dalam pendidikan
tersebut fungsi sekolah bukan hanya mengalihkan ilmu pengetahuan kepada
murid, tetapi juga akan menentukan sifat dan sikap anak didik sebagai seorang
makhluk individu maupun makhluk sosial yang beriman dan bertaqwa. Karenanya
hal tersebut akan mewarnai produk atau hasil proses pendidikan di sekolah kepada
semua lulusannya.
Agar proses pendidikan melalui jalur sekolah itu bisa berjalan baik guna
tercapainya tujuan yang telah digariskan, maka perlu didukung oleh berbagai
faktor yang berkaitan dengan proses pendidikan tersebut antara lain :
sarana/prasarana, tenaga dan biaya yang cukup menentukan, karena semua faktor
lain pada dasarnya akan terkait dan tergantung pada kesediaan biaya/dana. Oleh
sebab itulah maka "Setiap kegiatan pendidikan memerlukan biaya" ( Moch.
Idochi Anwar, 1990 : 50).
Kebutuhan biaya pendidikan diperhitungkan dengan akurat dan matang,
sehingga akan dapat ditentukan jumlahnya ( besarnya), sumber biaya,
pengalokasian, penggunaan sampai pada proses pertanggungjawabannya. Hal itu
dimulai dengan penyusunan rencana penerimaan dan penggunaan biaya secara
akurat dan matang, sehingga akan tercipta prinsip efektif dan efisien. Kegiatan
tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila Kepala Sekolahnya
berfungsi sebagai manajer yang memahami tugas dan fungsinya dalam
melaksanakan manajemen sekolah. Seorang Kepala Sekolah hams menyusun
rencana kerja tahunan serta kaitannya dengan kebutuhan biaya yang akan
menunjang terlaksananya rencana kerja tersebut. Bahkan dalam manajemen
modern dikemukakan bahwa ada 3 ciri yang tidak boleh dilupakan dalam
pengelolaan suatu lembaga, yaitu adanya perencanaan yang akurat, pelaksanaan
yang tepat dan pengawasan yang ketat. Perencanaan sangat erat kaitannya dengan
penyiapan biaya untuk memenuhi serta terlaksananya program kerja, sebagaimana
dikemukakan oleh Edgard L Morphet (1975) "Bahwa perencanaan dan dana akan
menjadi instmmen utama dalam pencapaian tujuan, ini tergantung pada
kemampuan menggunakan kedua komponen tersebut secara kreatif dan efektif'.
Tetapi perlu diingat bahwa setiap unsur penunjang yang ada dalam proses
pendidikan saling berkait sesamanya, supaya unsur itu berfungsi sebagaimana
mestinya. Keterpaduan, kebersamaan dan rasa tanggungjawab bersama
mempakan suatu sarana yang baik untuk mencapai sasaran kegiatan kerja sekolah.
Rencana anggaran yang biasa digunakan di sekolah adalah dengan sistem
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) setiap
tahunnya. Hasil penyusunan RAPBS dapat menentukan jumlah biaya yang
diperlukan, sumber biaya, perkiraan besar biaya yang diperoleh, rincian
penggunaan biaya sampai pada cara pertanggungjawaban, evaluasi dan
pengadministrasiannya. Karena itulah maka pengelolaan keuangan pendidikan
hendaknya dilaksanakan oleh tenaga profesional yang memahami ketentuan serta
cara-cara pengelolaan keuangan negara, supaya biaya sebagai salah satu faktor
penunjang bisa berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dimanfaatkan secara
efektif dan efisien.
B. Identifikasi Masalah.
1) Dalam UU No. 2/89 dikemukakan bahwa tujuan Pendidikan Nasional
yaitu " untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia
Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap
Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan
mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan, maka
untuk mewujudkannya hams melalui proses pendidikan yang baik".
Apabila dikaitkan dengan butir kebijakan Departemen Pendidikan yaitu
meningkatkan mutu pendidikan, nampaknya hal tersebut mempakan bagian
yang tidak terpisahkan daripada tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana
dikemukakan di atas. Apalagi dengan kemajuan IPTEK dan era globalisasi
dewasa ini, diharapkan Iulusan sekolah menengah khususnya SMK hams
benar-benar berkualitas. Hal ini dimaksudkan karena Iulusan SMK mempakan
produk penyiapan tenaga kerja kelas menengah yang diharapkan mampu
mengimbangi pengaruh perkembangan IPTEK dan globalisasi tersebut.
Para Iulusan yang berkualitas mempakan SDM yang diharapkan mampu
bersaing dengan tenaga kerja lain pada dunia usaha atau dunia industri.
Tetapi kenyataannya dewasa ini untuk mendapatkan atau menghasilkan
Iulusan belum efektif, kurangnya dukungan atas penyelenggaraan dan
pemeliharaan fasilitas dan sarana pendidikan SMK sebagai SDM yang
bermutu dan potensial masih sangat sulit. Hal ini disebabkan oleh beberapa
masalah yang menjadi kendalanya antara lain keterbatasan kemampuan
Kepala Sekolah dalam melaksanakan manajemen sekolah. Kiranya tidak salah
bahwa hasil evaluasi pelaksanaan pendidikan yang dilaporkan dalam (Buku II
Repelita ke V : 1989) antara lain bahwa " Mutu pendidikan masih rendah,
gum yang kurang profesional, manajemen sekolah yang belum efektif,
kurangnya penyelenggaraan dalam pemeliharaan fasilitas dan sarana
pendidikan".
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kekurangmampuan melaksanakan
manajemen sekolah mempakan salah satu faktor yang dominan, bisa
menggagalkan peningkatan kualitas Iulusan sebagai SDM.
2) Biaya penyelenggaraan pendidikan sampai saat ini masih mengandalkan
sumber utamanya dari Pemerintah yaitu melalui RAPBN ( Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara) berbentuk anggaran mtin yang dituangkan
dalam DIK (Daftar Isian Kegiatan). Jumlah biaya pendidikan yang disediakan
pemerintah memang belum memenuhi kebutuhan ideal yang diharapkan
bahkan jumlahnya masih sangat kecil. Padahal untuk kelancaran proses
pendidikan yang baik memerlukan dukungan biaya yang cukup besar agar
dapat menghasilkan Iulusan yang bermutu sebagaimana diharapkan. Hal itu
sesuai dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa "Pendidikan yang