STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGAWASAN PELAKSAAN PEKERJAAN DIBUAT OLEH : 1. FRENGKI RONSUMBRE NIM. 21010113420056 2. MUJI SISWATI NIM. 21010113420058 3. RAYMOND BENARDUS MUNTHE NIM. 21010113420049 4. WAHYUDIN NIM. 21010113420054 TUGAS MANAJEMEN OPERASI DAN PEMELIHARAAN Ir. Irawan Wisnu W., MS PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN REKAYASA INFRASTRUKTUR TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS DIPONEGORO 2014
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGAWASAN PELAKSAAN PEKERJAAN
DIBUAT OLEH :
1. FRENGKI RONSUMBRE NIM. 21010113420056
2. MUJI SISWATI NIM. 21010113420058
3. RAYMOND BENARDUS MUNTHE NIM. 21010113420049
4. WAHYUDIN NIM. 21010113420054
TUGAS
MANAJEMEN OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Ir. Irawan Wisnu W., MS
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN REKAYASA INFRASTRUKTUR
TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2014
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 1
1. ACUAN
a) Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
b) Undang Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
c) Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
d) Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
e) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
f) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
g) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi;
h) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi;
i) Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Jasa Konstruksi;
j) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
k) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 369/KPTS/M/2001 Pedoman Pemberian
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; l) Keputusan Menteri Kimpraswil No.
339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi
oleh Instansi Pemerintah;
m) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar Dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
n) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem
Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
o) Surat Edaran Menteri Kimpraswil No. 02/SE/M/2001 tentang Tata Cara
Penilaian Hasil Evaluasi serta Sanggahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 2
diatas Lima Puluh Milyar rupiah;
p) Surat Edaran Menteri Kimpraswil No.IK0106-Mn/66 Sertifikasi Badan Usaha
Jasa Konstruksi Dalam Rangka Pengadaan yang dilaksanakan Instansi
Pemerintah Tahun Anggaran 2002.
2. DEFINISI PROYEK
Proyek adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan faktor-faktor
produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat memperoleh
keuntungan dalam suatu periode tertentu (Bappenas TA-SRRP, 2003).
Sedangkan arti kata manjemen yaitu pengelolaan, hal ini menunjukkan bahwa
manajemen proyek adalah merupakan tata cara/dan atau pengelolaan proyek yang
terdiri dari kegiatan investasi yang menggunakan faktor-faktor produksi atausumber
daya (manusia, material, peralatan, keuangan, metode/teknologi) untukmenghasilkan
barang/jasa yaitu berupa konstruksi jalan dan jembatan, yangdiharapkan ada
keuntungan yang didapat dari pemanfaataan jalan dan jembatan sebagai sarana
perhubungan darat atau transportasi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat
tinggi dalam periode tertentu yaitu selama umur rencana / efektif konstruksi jalan dan
jembatan.
Maka dalam pelaksanaan proyek, bagi para penyelenggara proyek terutama
pelaksana/pemborong hendaknya dapat melaksanakan tugas secara professional
dalam menyediakan seluruh faktor-faktor produksi atau sumber daya yang diperlukan
oleh suatu proyek, untuk memenuhi maksud dan tujuan proyek secara sukses yaitu
dicapainya standar mutu yang disyaratkan, biaya dan waktu yang telah ditetapkan.
Proyek dalam pelaksanaannya sering terjadi masalah baik teknis maupun administrasi
yang pada akhirnya proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan dalam kontrak. Salah satu penyebab umum dari kesulitan dalam
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 3
melaksanakan proyek adalah kurang dipahaminya proyek itu sendiri secara benar
sehingga tidak dapat memperhitungkan secara teliti dan tepat semua faktor-faktor
produksi/sumber daya proyek yang diperlukan untuk menentukan secara pasti waktu
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, dalam hal ini proyek adalah
pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan.
Di Indonesia yang mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim
penghujan akan sangat mempengaruhi waktu pelaksanaan konstruksi yang harus
diperhitungkan, terutama pekerjaan jalan dan jembatan yang sangat rawan
dilaksanakan pada musim hujan. Hal ini akan menuntun kearah situasi yang tidak
menguntungkan apabila ternyata musim hujan tidak sesuai yang diperkirakan maka
waktu penyelesaian proyek dapat terganggu. Apapun alasannya perpanjangan waktu
pelaksanaan konstruksi harus dihindarkan, kecuali memenuhi alasan yang dapat
diterima sesuai dengan kontrak (pekerjaan tambah, perubahan desain, keadaan diluar
kehendak seperti bencana alam, dan sebagainya).
Pada suatu penyelenggaraan proyek, untuk mencapai tujuan proyek dilakukan
pendekatan yang disebut manajemen proyek, yaitu penentuan cakupan dan tahapan-
tahapan kegiatan proyek serta peranan/tugas penyelenggara proyek menyangkut hak
dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
Penerima hak kontrak jasa pelaksanaan konstruksi sebagai penyedia jasa akan
melakukan koordinasi menyiapkan kebutuhan sumber daya konstruksi meliputi
keuangan/dana, manusia/tenaga kerja/ahli, material, peralatan dan menyusun metoda
kerja.
Umumnya pimpinan pelaksana yang ditugaskan dilapangan telah
berpengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi, tetapi tidak berarti bahwa sudah
menguasai manajemen proyek secara menyeluruh dan mendetail, menganalisa secara
teliti setiap kegiatan dan kesulitan pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan.
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 4
Adapun hubungan antara masing-masing kegiatan dan fungsi dapat
digambarkan merupakan suatu hubungan siklus manajemen proyek sebagai berikut:
Gambar 1.0 Hubungan siklus manajemen proyek/konstruksi
Keterangan gambar:
P = planning; perencanaan/rencana kerja
O = organizing; organisasi kerja
A = actuating; pelaksanaan pekerjaan
C = controlling; kontrol/pengendalian kerja
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 5
3. URUTAN PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN
a) biasanya dalam kontrak mensyaratkan bahwa kegiatan pelaksanaan proyek harus
diselesaikan secara berurutan sesuai dengan tahapan kegiatan dalam mencapai
sasaran proyeK seperti contoh spesifikasi dibawah ini:
b) lingkup dan urutan kegiatan pekerjaan dapat dijelaskan secara diagram seperti
gambar di bawah ini:
survei lapangan termasuk peralatan pengujian yang diperlukan dan penyerahan laporan oleh kontraktor.
30 hari setelah pengambilalihan lapangan oleh kontraktor
peninjauan kembali rancangan oleh Direksi Pekerjaan selesai
60 hari setelah pengambilalihan lapangan oleh kontraktor, walau keluarnya detail pelaksanaan dapat bertahap setelah tanggal ini.
pekerjaan pengembalian kondisi perkerasan dan bahu jalan selesai.
60 hari setelah pengambilalihan lapangan oleh kontraktor
pekerjaan minor pada selokan, saluran air, galian dan timbunan, pemasangan perlengkapan jalan dan pekerjaan pengembalian kondisi jembatan.
90 hari setelah pengambilalihan lapangan oleh kontraktor
Pekerjaan drainase selesai.
Sebelum dilaksanakan kegiatan overlay
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 6
Gambar 1.1 Lingkup dan urutan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 7
Gambar 1.2 Bagan Alir Pelaksanaan Konstruksi Jalan
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 8
Gambar 1.3 Bagan Alir Pelaksanaan Konstruksi Jembatan
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 9
4. SUMBER DAYA MANUSIA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN
Sumber daya manusia untuk pekerjaan konstruksi dibutuhkan kemampuan
profesi keterampilan dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi, menurut
disiplin keilmuan dan atau keterampilan (untuk tenaga terampil) dan atau kefungsian
dan atau keahlian (untuk tenaga ahli) tertentu. Oleh karena itu tenaga kerja untuk
pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan perlu dilakukan sertifikasi keterampilan
kerja dan sertifikasi keahlian kerja, seperti ahli pengawas dan ahli pelaksana konstruksi
jalan dan jembatan.
Tenaga kerja yang dianggap mampu bekerja setelah dilakukan klasifikasi dan
kualifikasi bidang konstruksi jalan dan jembatan akan diberikan tanda bukti pengakuan
berupa sertifikat atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan
keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan
dan atau keterampilan dibidang pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan. Sertifikat
klasifikasi dan sertifikat kualifikasi akan secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh
lembaga yang deserahi wewenang melakukan sertifikasi.
Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan
usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau
badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama (PP No. 28/2000 pasal 11
ayat 2). Selengkapnya ketentuan Sertifikasi Keterampilan Kerja dan Sertifikasi
Keahlian Kerja tenaga kerja konstruksi sesuai dengan PP No. 28/2000 pasal 15 sebagai
berikut:
a) tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau
sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh lembaga, yang dinyatakan
dengan sertifikat;
b) sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah
memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 10
tertentu;
c) sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah
memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau kefungsian
dan atau keahlian tertentu;
d) sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja secara berkala
diteliti/dinilai kembali oleh lembaga;
e) pelaksanaan sertifikasi dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi
pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga.
Tenaga terampil/ahli yang perlu dilengkapi dengan sertifikat
keterampilan/keahlian dan disyaratkan pada kontrak konstruksi jalan dan jembatan,
antara lain:
a) Jabatan personil pekerjaan jalan:
1. General Superintendent
2. Highway Engineer
3. Material Engineer
Pekerjaan jembatan :
1) General Superintendent
2) Bridge Engineer
b) Persyaratan pendidikan personil:
Persyaratan minimum pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada
beberapa kontrak diberlakukan syarat minimum pendidikan sarjana muda atau
yang sederajat didang teknik sipil.
c) Persyaratan pengalaman kerja personil:
1) pekerjaan konstruksi jalan :
persyaratan minimum pengalaman kerja pada jabatan yang sama
(similar position) dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pada
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 11
beberapa kontrak diberlakukan syarat minimum, sebagai berikut:
1) 3 tahun untuk General Superintendent
2) 2 tahun untuk Highway Engineer
3) 2 tahun untuk Material Engineer
persyaratan minimum pengalaman kerja pada pekerjaan yang
sama(similar work) dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pada
beberapa kontrak diberlakukan syarat minimum, sebagai berikut:
1) 6 tahun untuk General Superintendent
2) 5 tahun Highway Engineer
3) 5 tahun Material Engineer
2) Pekerjaan konstruksi jembatan
persyaratan minimum pengalaman kerja pada jabatan yang sama
(similar position) dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pada
beberapa kontrak diberlakukan syarat minimum, sebagai berikut:
1) 3 tahun untuk General Superintendent
2) 2 tahun untuk Bridge Engineer
persyaratan minimum pengalaman kerja pada pekerjaan yang sama
(similar work) dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pada beberapa
kontrak diberlakukan syarat minimum, sebagai berikut:
1) 6 tahun untuk General Superintendent
2) 5 tahun Bridge Engineer
Adapun secara umum tenaga kerja terampil untuk pekerjaan Jalan dan
Jembatan dapat dikelompokan biasanya antara lain :
a) tenaga yang langsung bekerja dalam konstruksi
1) kepala pelaksanan;
2) pelaksana dan pekerja pekerjaan jalan;
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 12
3) pelaksana dan pekerja pekerjaan jembatan;
4) pelaksana dan pekerja pekerjaan tanah;
5) pelaksana dan pekerja pekerjaan struktur beton dan jembatan;
6) pelaksana dan pekerja base camp;
7) kepala mekanik dan pekerja operator alat-alat berat dan sopir, dll.
b) tenaga yang membantu pada kegiatan pengujian kualitas pekerjaan:
1) kepala dan pekerja survey/pengukuran;
2) kepala dan pekerja pengujian/laboratorium;
3) bagian supervisi/inspeksi intern manajemen.
c) tenaga yang membantu pada kegiatan umum dan administrasi, pengadaan dan
keuangan proyek :
1) kepala dan staf administrasi personalia;
2) kepala bagian keuangan/akuntan dan staf administrasi keuangan;
3) kepala bagian dan staf hukum/hubungan masyarakat;
4) kepala bagian dan staf logistik;
5) kepala bagian dan personil pengamanan;
6) kepala bagian dan staf kesehatan/keselamatan kerja.
d) Sedangkan tenaga kerja konstruksi yang dimasukan dalam diperhitungan harga
satuan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, biasanya antara lain:
1) pekerja;
2) tukang;
3) mandor;
4) operator;
5) pembantu operator;
6) sopir;
7) pembantu sopir;
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 13
8) mekanik;
9) pembantu mekanik;
10) kepala tukang.
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 14
5. TAHAP AWAL PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK
5.1. MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
1. Ruang Lingkup
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pengiriman dan penarikan kembali semua
sumber daya, tenaga kerja, bahan, peralatan, perlengkapan dan lain-lain untuk
mendukung kegiatan pelaksanaan pekerjaan.
2. Mobilisasi
2.1 Mobilisasi terdiri dari pekerjaan persiapan dan pelaksanaan, termasuk
tapi tidak terbatas pada kebutuhan-kebutuhan untuk mobilisasi personil,
peralatan, pemasokan dan suplemen lainnya yang diperlukan ke lokasi
proyek, untuk pembangunan kantor, gudang dan fasilitas lainnya yang
diperlukan untuk bekerjaa di proyek, dan untuk seluruh pekerjaan dan
operasi lainnya yang harus dilakukan atau biaya yang diperlukan sebelum
mulai berbagai item pekerjaan kontrak di lokasi proyek.
2.2 Mobilisasi adalah pengiriman ke lokasi pekerjaan sumber daya yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan.
2.3 Mobilisasi selesai bila kontraktor dapat melaksanakan dan diterima oleh
Konsultan mengenai kebutuhan masing-masing persyaratan yang terkait
yang disebutkan dalam kontrak.
3. Demobilisasi
3.1 Demobilisasi mencakup penyiapan pengajuan yang diperlukan sebelum
pengakhiran pekerjaan. Demobilisasi adalah penarikan kembali dari
lokasi pekerjaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
pekerjaan.
3.2 Demobilisasi akan dianggap selesai jika seluruh peralatan, bahan,
personil, atau lainnya milik kontraktor telah dikeluarkan dari lokasi
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 15
proyek, dan persyaratan-persyaratan pekerjaan sebagaimana diatur dalam
kontrak telah dipenuhi.
5.2. SURVEI
1. Ruang Lingkup
Pekerjaan ini meliputi survei penelitian hasil desain konstruksi, survei
topografi, survei utilitas, penyelidikan tanah, survei hidrologi dan hidrolika dan
lain-lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.
2. Survei Penelitian Hasil Desain Konstruksi
2.1 Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor wajib melakukan penelitian
terhadap desain konstruksi yang terdapat dalam kontrak.
2.2 Bila terdapat hal-hal yang meragukan dalam desain konstruksi,
Kontraktor harus berkoordinasi dengan Konsultan Perencana, Konsultan
dan PPK.
2.3 Perbaikan terhadap desain (review desain) diusulkan oleh Kontraktor
oleh PPK untuk mendapat persetujuan.
3. Survei Topografi
3.1 Kontraktor harus mengadakan pengukuran-pengukuran serta pemasangan
patok-patok yang diperlukan untuk pekerjaan pembangunan dan
bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan ketepatan pengukuran
tersebut sehingga dapat dijadikan benchmark sebagai titik acuan elevasi
dan posisi bangunan. Patok-patok serta tanda harus dijaga sedemikian
rupa sehingga kedudukannya tetap serta tidak terganggu selama
pekerjaan berlangsung.
3.2 Kesalahan-kesalahan terjadi sebagai akibat kelalaian didalam
menentukan ukuran selama pelaksanaan menjadi tanggung jawab
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 16
Kontraktor sepenuhnya. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan dimulai
kontraktor diwajibkan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap
gambar-gambar dan ketentuan yang ada.
4. Survei Utilitas
4.1 Kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan harus melakukan survei
utilitas yang berada dilokasi pekerjaan.
4.2 Kontraktor sebelum mengadakan pekerjaan harus berkoordinasi dengan
tim direksi/PPK untuk mengetahui kondisi utilitas yang ada dilokasi
pekerjaan.
4.3 Hasil survey harus dibuat dokumentasi yang baik sebagai alat kerja.
5. Penyelidikan Tanah
5.1 Kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan harus melakukan penelitian
terhadap hasil penyelidikan tanah yang digunakan dalam proses desain.
5.2 Jika terdapat hal – hal yang belum diperhitungkan atau meragukan,
Kontraktor dapat melakukan penyelidikan tanah tambahan.
5.3 Dalam melakukan penyelidikan tanah, Kontraktor harus mendapat
persetujuan dari Konsultan dan PPK.
6. Survei Hidrologi dan Hidrolika
Kontraktor harus melakukan survei hidrologi dan Hidrolika untuk memastikan
bahwa akibat yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan tidak menimbulkan
dampak negative seperti banjir, penyumbatan dan lain-lain.
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 17
5.3 RUANG KERJA
1. Ruang Kerja (Right Of Way)
1.1 Ruang kerja akan menjadi lahan sementara atau permanen untuk
melaksanakan pekerjaan. Konsultan harus menentukan lebar efektif dan
batas-batas ruang kerja.
1.2 Kontraktor harus memperhatikan ruang kerja sebagaimana ditetapkan
oleh Konsultan.
1.3 Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan ruang kerja tambahan
yang diperlukan untuk penyimpanan material, peralatan dan lain – lain
atas biaya sendiri.
2. Perijinan
2.1 Setiap perijinan yang dibutuhkan untuk memindahkan material dan
peralatan menjadi tanggung jawab Kontraktor.
2.2 Kontraktor akan melakukan survey untuk mengetahui kondisi – kondisi
dan kesulitan yang mungkin ditemui dalam pengangkutan material,
pengangkutan peralatan, dan lain – lain.
3. Pembersihan Lokasi Kerja
3.1 Wilayah kerja harus dipelihara secara tertib dan bebas dari hambatan
untuk memberikan kondisi terbaik yang mungkin untuk berbagi operasi
dan instansi yang diperlukan.
3.2 Limbah dan puing – puing harus dihilangkan dari lokasi kerja.
5.4 DIREKSI KEET DAN GUDANG
1. Ruang Lingkup
Pekerjaan ini meliputi pembuatan direksi keet dan gudang yang digunakan
untuk tempat pertemuan dan penyimpanan barang sementara di lapangan.
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 18
2. Persyaratan Teknis
2.1 Material
1) Direksi keet dibuat dengan rangka kayu kelas III, dengan triplek
tebal lebih besar/sama dengan 4 mm, atap seng gelombang BJLS
25, lantai plesteran dengan campuran 1 PC : 5 PC, tebal = 10 cm,
kaca nako, daun pintu dari triplek, dicat.
2) Di direksikeet harus dilengkapi dengan :
No Item Volume
1 Papan Nama 1 bh
2 Meja 1 bh
3 Kursi 4 bh
4 Kalender 1 bh
5 Kotak Obat 1 set
6 Papan Tulis/ White board 1 bh
7 Papan Informasi 1 bh
8 Papan untuk menempel Gambar kerja 1 bh
3) Setelah pekerjaan selesai, lokasi yang digunakan sebagai
direksikeet dan gudang harus dibongkar dan dibersihkan.
5.5 FASILITAS OPERASIONAL
1. Ruang Lingkup
Fasilitas operasional kerja perlu dilengkapi oleh Kontraktor antara lain seperti
alat komunikasi, operasional kantor kontraktor, listrik/penerangan, dan lain –
lain sesuai kebutuhan di lapangan.
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 19
2. Alat Komunikasi
2.1 Kontraktor harus menyediakan peralatan komunikasi berupa HT
dilengkapi dengan RIG (bila perlu) yang diperlukan untuk komunikasi.
2.2 Jika penguat/booster diperlukan, antenna booster harus disediakan untuk
menjamin komunikasi yang baik/lancer antara alat komunikasi didalam
seluruh area pekerjaan, termasuk ke stasiun terdekat.
3. Listrik dan Penerangan
3.1 Menyediakan dan memelihara semua penerangan sementara dan tenaga
listrik sementara yang diperlukan untuk konstruksi.
3.2 Menyediakan koneksi ke semua peralatan konstruksi yang memerlukan
tenaga listrik.
3.3 Menyediakan dan memelihara tenaga listrik sementara untuk peralatan
mekanik permanen memerlukan layanan tenaga listrik sampai tenaga
listrik tetap dapat digunakan.
3.4 Menyediakan penerangan lapangan sementara untuk keamanan sesuai
dengan arahan PPK/Konsultan.
3.5 Menyediakan grounding untuk semua perangkat sesuai standar yang
berlaku.
3.6 Menyediakan semua item yang diperlukan untuk penerangan.
3.7 Menyediakan dan menjaga semua peralatan layanan sementara sampai
kerja permanen terinstal dan diaktifkan.
3.8 Kesalahan-kesalahan yang terjadi sebagai akibat kelalaian di dalam
penyediaan, penggunaan dan perawatan peralatan akibat dari tenaga
listrik selama proses pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab
kontraktor sepenuhnya. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan dimulai
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 20
kontraktor diwajibkan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap
syarat dan ketentuan yang ada.
6 Telepon Sementara
Kontraktor akan menyediakan layanan telepon sementara selama konstruksi
untuk kelancaran komunikasi.
7 Petunjuk Panggilan Darurat
Kontraktor harus menyediakan daftar lokasi terdekat dan bekerja sama dengan
instansi terkait seperti polisi, rumah sakit atau pelayanan kesehatan di Direksi
keet, untuk mengantisipasi apabila terjadi keadaan darurat.
5.6 PEMBERSIHAN LOKASI PEKERJAAN
1. Selama proyek berlangsung, Kontraktor harus menjaga kebersihan dan
mengatur lokasi bahan bangunan dan alat kerja serta daerah kerja sehingga
kelancaran pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat karenanya.
2. Pembersihan tumbuh-tumbuhan yang ada pada lokasi peruntukan kerja sesuai
petunjuk Gambar Kerja dan Pengawas Lapangan.
3. Sesudah proyek selesai dan sebelum melakukan penyerahan pekerjaan kepada
pemilik proyek, kontraktor harus membersihkan seluruh daerah kerja dari
segala macam peralatan tersebut, sisa-sisa bahan bangunan, bekas bongkaran
dan bangunan – bangunan sementara, termasuk pengangkutnya tanpa tambahan
biaya.
5.7 KESELAMATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
1. Ruang Lingkup
Bagian ini mengatur mengenai pelaksanaan program Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan pekerjaan.
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 21
2. Pedoman dan Standar
2.1 Undang – undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2.2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Kep. 1135/MEN/1987 tentang
bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Kep 245?MEN/1990 tentang
Hari Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional.
2.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per.05/MEN/1996 tentang
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Keselamatan Kerja
3.1 Dari permulaan hingga penyelesaian pekerjaan dan selama masa
pemeliharaan, Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan dan
keamanan pekerja, material dan peralatan teknis serta konstruksi.
3.2 Kontraktor wajib menjaga Keselamatan kerja di ruang kerja dengan
melengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja seperti safety line,
rambu-rambu, papan promosi keselamatan, dan lain-lain.
3.3 Kontraktor wajib menjamin keselamatan tenaga kerja yang terlibat dalam
pelaksanaan pekerjaan dari segala kemungkinan yang terjadi dengan
memenuhi aturan dan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja yang
berlaku (Jamsostek).
3.4 Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan, menurut syarat-syarat
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam
keadaan siap digunakan dilapangan, untuk mengatasi segala
kemungkinan musibah bagi semua petugas dari pekerja lapangan.
3.5 Setiap pekerja diwajibkan menggunakan sepatu pada waktu bekerja dan
di lokasi harus disediakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa safety belt,
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 22
safety helmet, masker/kedok las terutama untuk dipakai pada pekerjaan
pemasangan kuda-kuda baja dan pekerjaan yang beresiko tertimpa benda
keras.
3.6 Kontraktor wajib menyediakan air bersih, kamar mandi dan WC yang
layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja. Membuat tempat
penginapan di lapangan pekerjaan untuk para pekerja tidak
diperkenankan, kecuali atas ijin PPK.
3.7 Apabila terjadi kecelakaan, Kontraktor segera mungkin memberitahu
kepada Konsultan dan mengambil tindakan yang baru untuk keselamatan
korban-korban kecelakaan itu.
4. Prosedur Operasi Standar (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
4.1 Kontraktor harus membuat SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
4.2 SOP diajukan kepada Konsultan untuk dievaluasi.
4.3 Kontraktor harus menyampaikan laporan pelaksanaan SOP kepada PPK,
Tim Direksi, dan Konsultan.
5.8 DAMPAK LINGKUNGAN
1. Pertimbangan Lingkungan
1.1 Kontraktor akan membangun fasilitas, sehingga tidak satupun pekerjaan
mempunyai dampak merugikan pada lingkungan, komunitas serta
fasilitas lalu lintas lainnya.
1.2 Pertimbangan harus dilakukan sebagai berikut, tetapi tidak terbatas pada :
1). Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk meminimalkan
emisi polusi udara
2). Pengendalian sulfur dioksida dan polutan udara lainnya
3). Pemisahan air limbah industri dan kota
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 23
4). Reklamasi air limbah
5). Pemulihan dan daur ulang bahan – bahan yang sesuai
6) Pengendalian kebisingan kendaraan
7) pengendalian kebisingan dari industry dan fasilitas komersial
8) Batasan getaran
9) Pelestarian tanah alam sedapat mungkin
10) Pelestarian situs arkeologi
2. Perlindungan Lingkungan
2.1 Kontraktor harus menyadari dan mengikuti praktek-praktek perlindungan
lingkungan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh otoritas dan
instansi terkait yang relevan.
2.2 Lanau dan lumpur yang diklarifikasikan sebagai limbah bahan tidak
boleh dibuang langsung ke perairan dekat pantai. Bahan ini akan dibuang
di TPA yang disetujui.
2.3 Limbah / sisa material dengan klasifikasi bahan kimia berbahaya atau
tidak berbahaya akan dibuang dan/atau disimpan di TPA yang disetujui.
2.4 Tidak ada pembayaran terpisah akan dibuat untuk perlindungan
lingkungan hidup tetapi semua biaya yang daripadanya akan dimasukan
dalam harga kontrak dibayarkan item.
3. Pengendalian Dampak Lingkungan
3.1 Kontraktor wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam usaha pelaksanaan
pengendalian lingkungan.
3.2 Dampak lingkungan yang perlu diperhatikan antara lain :
Banjir
Longsor
Debu
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 24
Suara
5.9 JAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU
1. Ruang Lingkup
Bagian ini mencakup persyaratan untuk jaminan dan pengendalian mutu
produk, hasil kerja dan penyiapan sertifikat pemenuhan persyaratan.
2. Persyaratan Umum
2.1 Material dan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi
persyaratan yang berlaku dalam hal ukuran, pembuatan, jenis dan kualitas
yang ditentukan, kecuali secara spesifik ditentukan bebas dari
persyaratan.
2.2 Konsultan dan PPK mempunyai hak untuk menolak material atau cara
dan hasil kerja yang tidah sesuai dengan persyaratan, pada setiap saat.
2.3 Kontraktor harus membongkar pekerjaan yang tidak diterima atau ditolak
oleh Konsultan dan PPK dan mengerjakan kembali sesuai persyaratan
kontrak dan/atau petunjuk dari konsultan tanpa tambahan biaya.
2.4 Jika kontraktor menolak atau membongkar atau mengganti, PPK akan
melakukan pembongkaran atas biaya dari kontraktor.
2.5 Pekerjaan yang dihasilkan harus sesuai dengan sasaran dan gambar
desain yang telah ditetapkan.
5.10 SUBMITTAL
1. Ruang Lingkup
Bagian ini mencakup persyaratan dan prosedur pengajuan dokumen yang
diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan berupa jadwal pelaksanaan pekerjaan,
ijin pelaksanaan pekerjaan, material, sub kontraktor, gambar kerja (Shop
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 25
Drawing), metode pelaksanaan pekerjaan, usulan review desain, perubahan
pelaksanaan pekerjaan (variation order) dan gambar pelaksanaan hasil
pekerjaan (as built drawing).
2. Persyaratan Umum
2.1 Pengajuan submittal harus disertai surat penyampaian, yang berisi :
1) Nomor dan tanggal penyampaian / revisi penyampaian
2) Nama proyek, paket dan bagian pekerjaan
3) Nama kontraktor, sub kontraktor dan pemasok / supplier
4) Indentifikasi dan spesifikasi produk dan material
5) Hal – hal yang diperlukan untuk indentifikasi dan konfirmasi yang
terkait pengajuan.
2.2 Dalam setiap pengajuan submittal, Kontraktor dianggap sudah
mempelajari, mengetahui dan memeriksa dokumen kontrak.
2.3 Pengajuan yang tidak disetujui akan diberikan catatan dan dikembalikan
kepada Kontraktor, Kontraktor harus melakukan perbaikan dan diajukan
kembali.
3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
3.1 Kontraktor harus menyampaikan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang
berisi antara lain uraian item pekerjaan, urutan dan keterkaitan antar
bagian pekerjaan, bobot pekerjaan, bobot rencana mingguan dan bulanan
serta mencantumkan grafik kurva-S.
3.2 Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui akan dijadikan paduan dalam
melakukan evaluasi secara periodik.
4. Ijin Pelaksanaan Pekerjaan
4.1 Kontraktor harus mengajukan ijin pelaksanaan pekerjaan kepada
Konsultan sesui format yang disediakan Konsultan.
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 26
4.2 Konsultan akan melakukan pengecekan di lapangan sesuai ijin
pelaksanaan yang diajukan.
4.3 Pada pekerjaan yang bersifat khusus, Kontraktor harus mengajukan
metode kerja dan mempresentasikan kepada PPK dan Konsultan.
5. Material
5.1 Kontraktor harus menyampaikan contoh material/peralatan atau brosur
material yang akan digunakan untuk pekerjaan sesuai dengan gambar dan
spesifikasi teknis dan mendapat persetujuan dari PPK.
5.2 Contoh material harus dalam ukuran dan kuantitas yang cukup untuk
dilihat secara visual, termasuk data lokasi dan teknis produksi dari
pemasok.
5.3 PPK dapat meminta pengujian tambahan dan/atau pemeriksaan
laboratorium atas bahan, material dan/atau produk oleh pihak
independen, bila diperlukan.
5.4 Kontraktor tidak boleh memesan bahan atau memulai pembuatan suatu
produk sebelum pengajuan disetujui dan ditanda tangani oleh PPK
dengan rekomendasi Konsultan.
6. Sub Kontraktor
6.1 Perusahaan Sub Kontraktor harus disetujui oleh PPK
6.2 Kontraktor harus mengajukan usulan Sub Kontraktor kepada PPK.
6.3 PPK dibantu Konsultan mengadakan pemeriksaan terhadap kemampuan
yang dimiliki Sub Kontraktor sesuai ketentuan dalam peraturan yang
berlaku.
6.4 Pengajuan usulan harus dilengkapi dengan dokumen yang berisi
cpmpany profil, daftar pengalaman, jenis pekerjaan dan hal-hal lain yang
dianggap perlu untuk penilaian.
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 27
7. Gambar Kerja (Shop Drawing)
7.1 Sebelum melaksanakan pekerjaan, kontraktor harus mengajukan Gambar
Kerja (Shop Drawing).
7.2 Gambar Kerja (Shop Drawing) harus disetujui oleh Kontraktor,
Konsultan dan PPK.
7.3 Pengajuan Gambar Kerja Harus mengacu kepada gambar rancangan
(desain) dan spesifikasi teknis yang sudah disetujui oleh Kementerian
Pekerjaan Umum.
7.4 Dalam melakukan pembuatan gambar kerja, Kontraktor harus melakukan
penelitian terhadap gambar rancangan (desain) yang sudah ditetapkan.
Apabila terjadi perbedaan antara kondisi lapangan dan gambar rancangan
(desain) maka kontraktor dapat mengajukan usulan perubahan / review
desain.
7.5 Kontraktor dalam melakukan penelitian desain (spesifikasi teknis dan
gambar rancangan) harus berkoordinasi dengan Konsultan Perencana.
7.6 Untuk mendapatkan hasil kerja yang Optimal, Kontraktor diminta selalu
berkoordinasi dengan Konsultan dan pihak terkait.
7.7 Perhitungan volume untuk semua item pekerjaan mengacu kepada shop
drawing yang telah disetujui.
7.8 Gambar Kerja dibuat dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy (dalam
bentuk CAD dan PDF File).
8. Metoda Pelaksanaan Pekerjaan
Kontraktor harus mengajukan metode kerja dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
8.1 Lokasi dan aksesibilitas tempat berlangsungnya pekerjaan.
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 28
8.2 Gambar kerja dan persyaratan teknis serta alokasi waktu untuk pekerjaan
yang bersangkutan.
8.3 Jumlah dan kapasitas sumberdaya yang diperlukan untuk pekerjaan yang
bersangkutan.
8.4 Uraian detail aktifitas pekerjaan dengan mempertimbangkan kepada
kondisi yang ada selama pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk gambar
skematik, bagan alir bagian pekerjaan lain dengan menggunakan software
seperti Microsoft project, Primavera dan lain – lain.
8.5 Uraian dan perhitungan struktur pengaman sementara yang diperlukan.
8.6 Aspek lingkungan dan social disekitar lokasi kerja.
8.7 Pengamanan utilitas dan/atau infrastruktur yang ada disekitar, baik
dibawah atau diatas lokasi kerja.
8.8 Pengamanan/Rambu-rambu lalu lintas.
9. Usulan Perubahan Desain (Review Desain)
Perubahan gambar rancangan (desain) dan spesifikasi teknis harus mendapat
persetujuan Konsultan dan PPK untuk perubahan kecil (minor), Jika perubahan
yang harus dilakukan besar (major) maka harus mendapat persetujuan
Kementerian Pekerjaan Umum.
10. Perubahan Pekerjaan (Variation Order)
10.1 Jika ada perubahan Pekerjaan Kontraktor harus mengajukan secara
tertulis.
10.2 Pengajuan dilengkapi dengan gambar awal dan gambar perubahan secara
detail.
10.3 Jika ada perubahan biaya dan waktu pelaksanaan yang ditimbulkan akibat
perubahan tersebut, maka perlu dibahas lebih lanjut dengan PPK untuk
memperoleh persetujuan dengan rekomendasi Konsultan.
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 29
11. Gambar Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (As Built Drawing)
11.1 Kontraktor harus menyampaikan gambar “as-built” pada akhir
pelaksanaan konstruksi untuk mendapat persetujuan dari konsultan dan
PPK.
11.2 As Built Drawing di sampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah serah terima akhir.
11.3 Kontraktor harus menyampaikan gambar “as built drawing” yang telah
disetujui sebanyak :
1) 1 (satu) set asli
2) 5 (lima) set copy dijilid
3) Rekaman soft copy dalam CD atau jenis lainnya dalam bentuk
CAD dan PDF file.
5.11 PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
1. Ketentuan Umum
1.1 Pengujian sample di laboratorium harus dilakukan di laboratorium
independent yang telah disetujui oleh PPK/Konsultan.
1.2 Kontraktor harus melakukan pengujian yang diperlukan untuk menjamin
kualitas yang ditetapkan sesuai arahan Konsultan / PPK.
1.3 Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian
ditanggung oleh Kontraktor.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian
2.1 Kontraktor wajib memfasilitasi Konsultan dan PPK dalam pelaksanaan
pengujian.
2.2 Konsultan dan PPK dapat meminta tambahan pengujian jika perlu
2.3 Hasil pemeriksaan dan pengujian harus didokumentasi
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 30
2.4 Kontraktor harus menyiapkan personil untuk menyaksikan proses
pemeriksaan dan pengujian
2.5 Kontraktor harus menyiapkan alat uji yang diperlukan.
5.12 RAPAT PROYEK
1. Ruang Lingkup
Bagian ini mencakup persyaratan untuk pertemuan pra-konstruksi, koordinasi
rutin pertemuan dan kemajuan dan distribusi menit dan informasi terkait.
2. Persyaratan Umum
2.1 Konsultan harus mengadakan rapat Pra-Konstruksi, Rapat Berkala, dan
Rapat khusus selama pelaksanaan pekerjaan.
2.2 Perwakilan kontraktor, subkontraktor dan pemasok harus menghadiri
rapat yang diselenggarakan oleh Konsultan dan PPK.
2.3 Konsultan adalah pemimpin rapat dan membuat risalah rapat untuk
semua proses yang dijalankan.
2.4 Hasil rapat harus didistribusikan kepada seluruh stakeholder.
3. Rapat Pra-Konstruksi Dengan Agenda
Dalam rapat pra-konstruksi dibahas hal-hal sekurang – kurangnya :
3.1 Organisasi Kerja
3.2 Program Kerja
3.3 Jadwal Pelaksanaan
3.4 Program Mutu
3.5 Prosedur pelaksanaan pekerjaan seperti pengajuan submittal, rencana
perubahan ruang lingkup, dan lain-lain.
3.6 Pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
3.7 Pelaksanaan Program pengendalian Dampak Lingkungan
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 31
3.8 Rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.
4. Rapat Kemajuan Pekerjaan
4.1 Jadwal rutin, dan pertemuan untuk kemajuan pekerjaan.
4.2 Agenda rapat :
1) Review dan persetujuan risalah rapat sebelumnya.
2) Observasi lapangan, kendala selama pekerjaan.
3) Masalah yang menghambat kemajuan pekerjaan
4) Pninjauan ke pabrik dan jadwal pengiriman.
5) Tindakan korektif dan prosedur yang diperlukan untuk
mempertahankan target yang ditetapkan.
6) Jadwal pekerjaan yang akan dating
7) Jadwal shop drawing dan tanggal persetujuan
8) Proposal perubahan untuk penyelesaian pekerjaan
9) Dan lain – lain yang diperlukan.
5.13 PELAPORAN
1. Laporan Harian
Kontraktor harus membuat laporan Harian yang menggambarkan peristiwa –
peristiwa penting yang berkaitan dengan pekerjaan, jam kerja, jumlah buruh
yang diperkerjakan, waktu operasi peralatan, jam lembur, keterlambatan beserta
penyebabnya, kondisi mateorologi, bahan atau peralatan, kemajuan yang dibuat
dan petunjuk, pemberitahuan dan rekomendasi yang dibuat oleh Konsultan
Pengawas. Laporan Harian harus diajukan dan distujui oleh Konsultan
Pengawas.
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 32
2. Laporan Mingguan
Kontraktor harus menyampaikan laporan Mingguan kepada Konsultan pada
hari Selasa setiap minggu. Laporan Mingguan ini menggambarkan peristiwa –
peristiwa berkaitan dengan keterlambatan beserta penyebabnya, kemajuan kerja
yang dibuat, jadwal/target satu minggu ke depan beserta perencanaan sumber
daya yang akan digunakan (tenaga, material dan peralatan ).
3. Laporan Bulanan
3.1 Kontraktor harus memberikan Laporan Kemajuan Bulanan kepada
Konsultan paling lambat tanggal 2 setiap bulannya. Laporan bulanan ini
menggambarkan peristiwa-peristiwa berkaitan dengan keterlambatan
beserta penyebabnya, kemajuan kerja yang dibuat, kondisi mateorologi,
jadwal/target satu bulan ke depan beserta perencanaan sumber daya yang
akan digunakan (tenaga, material dan peralatan).
3.2 Kontraktor harus menyampaikan Laporan Kemajuan Bulanan yang sudah
disetujui oleh Konsultan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya kepada
PPK.
5.14 SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
1. Persiapan Serah Terima hasil Pekerjaan
Kontraktor harus melakukan persiapan pelaksanaan serah terima hasil
pekerjaan, antara lain :
1.1 Melakukan pembersihan lapangan.
1.2 Melakukan pemeriksaan akhir kondisi hasil pelaksanaan pekerjaan.
1.3 Menyiapkan personil untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.
1.4 Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan
pengujian.
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 33
1.5 Menyiapkan alat uji yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.
1.6 Menyiapkan dokumen – dokumen untuk proses serah terima hasil
pekerjaan.
2 Ketentuan Pelaksanaan serah Terima Hasil Pekerjaan
Ketentuan pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan adalah sebagai berikut :
2.1 Menyampaikan surat permohonan kepada PPK untuk pelaksanaan serah
terima hasil pekerjaan.
2.2 Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian hasil pelaksanaan pekerjaan
No.100 0,150 2-10 - - - - b. Agregat kasar harus dipilih hingga ukuran partikel terbesar
tidak lebih dari 0,75 (nol koma tujuh lima) dari jarak minimum antara baja tulangan atau antara baja tulangan dengan acuan, atau celah-celah lainnya di mana beton harus di cor.
c. Agregat untuk pekerjaan beton harus terdiri dari partikel
yang bersih, keras, kuat yang diperoleh dengan pemecahan batu (rock) dan pasir sungai.
d. Agregat harus bebas dari bahan organic seperti yang
ditunjukan oleh pengujian SNI 03-2816-1992 dan harus memenuhi sifat-sifat lainnya yang diberikan dalam Tabel 1.2.
Tabel. 1.2 Sifat Agregat
Sifat-Sifat Metode Pengujian
Batas maksimum yang diijinkan untuk agregat
Halus Kasar
Keausan Agregat dengan Mesin Los Angeles
SNI 2417:2008 - 40 %
Kekekalan Bentuk Batu terhadap larutan Natrium Sulfat atau Magne-sium Sulfat
SNI 3407:2008 10% - natium
15% - magnesium
12%-natrium 18%-
magnesium
Gumpalan Lempung dan Partikel yang Mudah Pecah
SNI 03-4141-1996
3 % 2 %
Bahan yang Lolos Ayakan No.200 SNI 03-4142-
1996
5% untuk kondisi umum,
3% untuk kondisi
permukaan terabrasi
1 %
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 73
4) Batu Untuk beton Siklop
Batu untuk beton siklop harus terdiri dari batu andesit, keras, awet,
bebas dari retak dan rongga, tidak rusak oleh pengaruh cuaca,
bersudut runcing, bebas dari kotoran, minyak dan bahan-bahan lain
yang mempengaruhi ikatannya dengan beton.
6.2. Pencampuran dan Penakaran
1) Rancangan Campuran
Proporsi bahan dan berat penakaran harus ditentukan dengan
menggunakan metode yang disyaratkan dalam SNI 03-2834-2000
dan sesuai dengan batas-batas yang diberikan dalam Table 1.3.
Tabel 1.3 Batas Proporsi Takaran Campuran
Mutu Beton
Ukuran Agregat Maks.(mm)
Rasio Air/Semen Maks. (terhadap berat)
Kadar Semen Min (kg/m3)
K 600 - - - K 500 - 0,375 450
K 400 37 25 19
0,45 0,45 0,45
356 370 400
K 350 37 25 19
0,45 0,45 0,45
315 335 365
K 300 37 25 19
0,45 0,45 0,45
300 320 350
K 250 37 25 19
0,50 0,50 0,50
290 310 340
K 225 37 25 19
0,55 0,55 0,55
390 310 340
K 175 - 0,57 300
2) Campuran Percobaan
Kontraktor harus menentukan proporsi campuran serta bahan yang
diusulkan dengan membuat dan menguji campuran (trial mix).
Standard Operating Procedure Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Dosen : Ir. Irawan Wisnu W., MS
MMRI 2014 UNDIP 74
Pengujian disaksikan oleh Konsultan dengan menggunakan jenis
fasilitas dan peralatan yang sama seperti digunakan untuk
pekerjaan beton dikemudian hari.
Campuran percobaan tersebut dapat diterima bila memenuhi
ketentuan sifat-sifat campuran yang disyaratkan dalam Table 1.3.
Dalam kondisi beton segar, adukan beton harus memenuhi syarat
kelecakan (nilai slump) yang telah ditentukan.
3) Ketentuan Sifat-sifat Campuran
a. Seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan harus
memenuhi kuat tekan dan “slump” yang dibutuhkan seperti
yang disyaratkan dalam Tabel 1.4. atau yang disetujui oleh
Konsultan, bila pengambilan contoh, perawatan dan
pengujian sesuai dengan SNI 03-1974-1990 (AASHTO T22),
Pd M-16 1996-03 (AASHTO T23), SNI 03-2493-1991
(AASHTO T126), SNI 03-2458-1991 (AASHTO T141).
Penggunaan mutu beton harus disesuaikan dengan gambar