Top Banner
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN Jl. Ir. H. Juanda No. 358, Bandung, Telp/Faks (022) 2501151 KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET DI JAWA BARAT TAHUN 2019
57

KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

Feb 23, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN Jl. Ir. H. Juanda No. 358, Bandung, Telp/Faks (022) 2501151

KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET

DI JAWA BARAT TAHUN 2019

Page 2: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

PENDAHULUAN

Page 3: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

DEFINISI

KESEHATAN HEWAN :

SEGALA URUSAN YANG BERKAITAN DENGAN :a. PERAWATAN HEWAN,

b. PENGOBATAN HEWAN,

c. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN,

d. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN :e. PENOLAKAN PENYAKIT,

f. MEDIK REPRODUKSI,

g. MEDIK KONSERVASI,

h. OBAT HEWAN,

i. PERALATAN KESEHATAN HEWAN.j. KEAMANAN PAKAN”

Page 4: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

RUANG LINGKUP :

a. Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan :− Surveilans dan pemetaan

− Penyidikan dan peringatan dini

− Pemeriksaan dan pengujian

− Pelaporan

b. Pencegahan Penyakit

c. Pengamanan Penyakit Hewan :− Penetapan PHMS

− Penetapan kawasan pengamanan penyakit

− Penetapan prosedur biosekuriti dan biosafety

− Pengebalan hewan

− Pengawasan laluintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit

hewan di luar wilayah kerja karantina

− Pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner

− Penerapan kewaspadaan dini

Page 5: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

d. Pemberantasan Peyakit Hewan :− Penutupan daerah

− Pembatasan lalulintas hewan

− Pengebalan hewan

− Pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit

− Penanganan hewan sakit

− Pemusnahan bangkai

− Pengeradikasian penyakit hewan

− Pendepopulasian hewan

d. Pengobatan Penyakit Hewan

PENDEKATAN

1. PEMELIHARAAN

2. PENINGKATAN KESEHATAN (promotif)

3. PENCEGAHAN PENYAKIT (preventif)

4. PENYEMBUHANN PENYAKIT (kuratif)

5. PEMULIHAN KESEHATAN (rehabilitatif)

Page 6: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

VISI KESEHATAN HEWAN

1. Melindungi hewan

2. Melindungi manusia

3. Melindungi lingkungan

4. Fasilitasi perdagangan

Anthrax SE Jembrana Campylobacteriosis

Rabies Nipah Surra Cysticercosis

Salmonellosis IBR Paratuberculosa Q Fever

Brucellosis (B. Abortus)

Bovine tuberculosa

Toxoplasmosis PMK*

AI Leptospirosis CSF/HC BSE*

PRRSBrucellosis (B. Suis)

Swine Influenza RVF*

Helminthiasis

Page 7: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

25 Penyakit Hewan Menular Strategis Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian

No. 4026/Kpts/OT.140/04/2013 tanggal 1 April 2013

Anthrax SE Jembrana Campylobact.

Rabies Nipah Surra Cysticercosis

Salmonellosis IBR Para TB Q Fever

Brucellosis (B. Abortus)

Bovine TB Toxoplasmosis PMK*

AI Leptospirosis CSF/HC BSE*

PRRS Brucellosis (B. Suis)

Swine Influenza RVF*

Helminthiasis

* Penyakit Eksotik/Belum ada di Indonesia

Page 8: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER:

segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan

yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatanmanusia

Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah

diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain

bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Produk hewan terbagi ke dalam dua golongan yaitu :

Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) adalah daging, susu, telur dan hasil turunannya, serta semua bahan

yang berasal dari hewan yang dimanfaatkan untuk konsumsi manusia misalnya madu, sarang burung walet,

dan gelatin;

Produk Hewan Non Pangan (PHNP) adalah produk hewan, antara lain kulit, bulu, tanduk, dll, yang

digunakan untuk pakan hewan kesayangan, farmasetik, kosmetik, dan industri non pangan yang berpotensi

membawa risiko zoonosis secara langsung kepada manusia atau menularkan penyakit ke hewan dan

lingkungan.

Page 9: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

A

S

U

H

man

ehattuh

alal

Tidak mengandung bahan/zat yang dapat mengganggu ataumembahayakan kesehatan manusia

Berpenampilan baik, tidak menyimpang, layak dikonsumsi dandapat diterima oleh masyarakat serta mengandung zat gizi(karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral) dalam jumlah yangcukup dan seimbang

Tidak dicampur atau tidak dikurangi sesuatu zat apapun

Tidak bertentangan dengan syariat Islam : • diperoleh dari proses yang halal, • tidak mengandung atau tidak bersentuhan dengan barang/zat

yang diharamkan

Page 10: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

RUANG LINGKUP :

a. Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

b. Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk

hewan :− Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Hewan di tempat produksi, pada saat

pemotongan, penampungan, dan pengumpulan dalam keadaan segar, sebelum

pengawetan dan waktu peredaran setelah pengawetan

− Pengujian

− Standardisasi, Sertifikasi dan Registrasi Produk Hewan

c. Penjaminan higien sanitasi (NKV pada unit usaha produk hewan)

d. Pengembangan kedokteran perbandingan

e. Penanganan bencana

Page 11: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

Anthrax Salmonellosis JapaneseeEncephalitis

Rabies Leptospirosis Toxoplasmosis

Brucellosis Bovine TB Para TB

AI Leptospirosis Pes

Taeniasis Scabies Trichinellosis

15 ZOONOSISBerdasarkan Keputusan Menteri Pertanian

No. 4971/Kpts/OT.140/12/2013 tanggal 9 Desember 2013

Page 12: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

URUSAN PERTANIAN

MATRIK PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

No SUB URUSAN KEWENANGAN PUSAT KEWENANGAN PROVINSI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

(1) (2) (3) (4) (5)1 Sarana Pertanian e. Penerbitan nomor izin pendaftaran obat

hewan.

f. Penerbitan sertifikasi Cara Pembuatan Obat

Hewan yang Baik (CPOHB) dan Cara

Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB).

g. Pengawasan produksi dan peredaran obat

hewan di tingkat produsen dan importir.

d. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT

dan obat hewan

f. Pengawasan peredaran obat hewan di

tingkat distributor

d. Pengawasan obat hewan di tingkat

pengecer.

3. Kesehatan Hewan

dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

a. Upaya penyehatan hewan, penetapan

daerah wabah dan status situasi penyakit

hewan menular di Indonesia.

b. Penetapan dan penerapan persyaratan

teknis kesehatan hewan.

c. Penetapan persyaratan teknis pelayanan

jasa laboratorium dan jasa medik veteriner.

d. Penetapan otoritas veteriner dan

siskeswanas.

e. Penetapan persyaratan teknis kesehatan

masyarakat veteriner.

f. Penetapan persyaratan teknis sertifikasi

zona/kompartemen bebas penyakit dan unit

usaha produk hewan.

g. Penetapan persyaratan teknis kesejahteraan

hewan

a. Penjaminan kesehatan hewan,

penutupan dan pembukaan daerah

wabah penyakit hewan menular lintas

Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

Daerah provinsi

b. Pengawasan pemasukan dan

pengeluaran hewan dan produk hewan

lintas Daerah provinsi.

c. Penerapan persyaratan teknis

sertifikasi zona/kompartemen bebas

penyakit dan unit usaha produk hewan.

d. Sertifikasi persyaratan teknis

kesehatan masyarakat veteriner dan

kesejahteraan hewan

a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan

dan pembukaan daerah wabah penyakit

hewan menular dalam Daerah

kabupaten/kota

b. Pengawasan pemasukan hewan dan

produk hewan ke Daerah kabupaten/kota

serta pengeluaran hewan dan produk

hewan dari Daerah kabupaten/kota.

c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium

dan jasa medik veteriner dalam Daerah

kabupaten/kota.

d. Penerapan dan pengawasan persyaratan

teknis kesehatan masyarakat veteriner.

e. Penerapan dan pengawasan persyaratan

teknis kesejahteraan hewan.

Page 13: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

No SUB URUSAN KEWENANGAN PUSAT KEWENANGAN PROVINSI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

(1) (2) (3) (4) (5)

5. Perizinan Usaha Pertanian a. Pendaftaran pakan, produk hewan, alat

mesin peternakan, alat mesin

kesehatan hewan dan obat hewan.

b. Penerbitan rekomendasi pemasukan

dan pengeluaran hewan, benih/bibit

ternak dan tanaman pakan, bahan

pakan dan pakan keluar dan ke dalam

wilayah Indonesia.

c. Penetapan persyaratan teknis

laboratorium.

d. Penerbitan izin usaha produsen/

importir obat hewan.

e. Pendaftaran/izin formula pupuk,

pestisida, alsintan dan obat hewan

a. Penerbitan izin usaha pertanian yang

kegiatan usahanya lintas Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah

provinsi.

b. Penerbitan izin pembangunan

laboratorium kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner di

Daerah provinsi

c. Penerbitan izin usaha peternakan

distributor obat hewan.

a. Penerbitan izin usaha pertanian yang

kegiatan usahanya dalam Daerah

kabupaten/kota.

b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit

ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan

hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan,

rumah potong hewan.

c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko,

retail, sub distributor) obat hewan

Page 14: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

BERDASARKAN PERGUB NO. 66 TAHUN 2016

Page 15: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

FUNGSI KESWAN DAN KESMAVET

1. BIDANG KESWAN DAN KESMAVET :

a. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan

b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

c. Seksi Kesmavet

2. BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET CIKOLE :

a. Seksi Pengujian Penyakit Hewan

b. Seksi Pengujian Produk Hewan

3. RUMAH SAKIT HEWAN JAWA BARAT :

a. Seksi Pelayanan Medik Veteriner

b. Seksi Penunjang Pelayanan Medik Veteriner

Page 16: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

Ruang Lingkup

Pengamatan Penyakit dan

Pengawasan Obat Hewan

Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit HewanKesmavet

Page 17: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

1. MENINGKATKAN DAERAH BEBAS PENYAKIT HEWAN MENULAR

STRATEGIS (ZONA, KOMPARTEMEN)

2. MENINGKATKAN PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU PRODUK

PETERNAKAN (SERTIFIKASI NKV)

KONTRIBUSI BIDANG KESWAN & KESMAVET TERHADAP INDIKATOR MAKRO

MEMPERLUAS AKSES PASAR

Page 18: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

KESEHATAN

HEWAN

Page 19: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

TARGET

Page 20: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

1. Mempertahankan nol kasus positif anthrax pada hewan

2. Jawa Barat Bebas rabies Tahun 2023 (REVISI TARGET); a. Tahun 2019 : 2 kasus

b. Tahun 2020 : 1 kasus

c. Tahun 2021 ~ 2022 : 0 kasus, surveilans

d. Tahun 2023 : Bebas Rabies

3. Menurunkan kasus AI pada unggas (< 50 kasus/tahun)

4. Menurunkan prevalensi brucelosis pada ternak sapi perah

(<2%)

5. Tertib administrasi dan tertib teknis lalulintas hewan dan

produk hewan antar provinsi

Page 21: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

1 Pemberantasan

Rabies

Jumlah kasus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >13 Bobot

Nilai kasus 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Maks Realisasi

30 25Jumlah kab/kota

tertular

0 1 2 3 4 5 6 > 6

Nilai kab/kota tertular 15 13 11 9 7 5 3 1

2 Pencegahan

Anthrax

Jumlah kasus 0 1 ~ 3 4 ~ 6 7 ~ 9 > 9 Bobot

Nilai kasus 15 12 9 6 3 Maksi Realisasi

30 30Jumlah kab/kota

tertular

0 2 4 6 > 6

Nilai kab/kota tertular 15 12 9 6 3

3 Pengendalian AI Jumlah kasus 0 1 ~ 25 26 ~ 50 51 ~ 75 76 ~ 100 101 ~

125

126 ~

150

151 ~

175

Bobot

Nilai kasus 10 9 8 7 6 5 4 3 Maks Realisasi

20 13Jumlah kab/kota

tertular

0 1 ~ 5 6 ~ 10 11 ~ 15 > 15

Nilai kab/kota tertular 10 8 6 4 2

4 Pengendalian

Brucellosis

Angka prevalensi (%) 0 0,01 ~

0,5

0,51 ~

1,0

1.01 ~

1.5

1,51 ~

2,0

2,01 ~

2,5

2,51 ~

3,0

3,01 ~

3,5

3,51 ~

4,0

> 4 Bobot

Nilai prevalensi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Maks Realisasi

20 6Jumlah kab/kota

tertular

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 9

Nilai kab/kota tertular 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

JUMLAH 100 74

KINERJA PENGENDALIAN PPHMS DI JAWA BARAT TAHUN 2018

Page 22: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

1 Pemberantasan

Rabies

Jumlah kasus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >13 Bobot

Nilai kasus 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Maks Realisasi

30 26Jumlah kab/kota

tertular

0 1 2 3 4 5 6 > 6

Nilai kab/kota tertular 15 13 11 9 7 5 3 1

2 Pencegahan

Anthrax

Jumlah kasus 0 1 ~ 3 4 ~ 6 7 ~ 9 > 9 Bobot

Nilai kasus 15 12 9 6 3 Maksi Realisasi

30 30Jumlah kab/kota

tertular

0 2 4 6 > 6

Nilai kab/kota tertular 15 12 9 6 3

3 Pengendalian AI Jumlah kasus 0 1 ~ 25 26 ~ 50 51 ~ 75 76 ~ 100 101 ~

125

126 ~

150

151 ~

175

Bobot

Nilai kasus 10 9 8 7 6 5 4 3 Maks Realisasi

20 17Jumlah kab/kota

tertular

0 1 ~ 5 6 ~ 10 11 ~ 15 > 15

Nilai kab/kota tertular 10 8 6 4 2

4 Pengendalian

Brucellosis

Angka prevalensi (%) 0 0,01 ~

0,5

0,51 ~

1,0

1.01 ~

1.5

1,51 ~

2,0

2,01 ~

2,5

2,51 ~

3,0

3,01 ~

3,5

3,51 ~

4,0

> 4 Bobot

Nilai prevalensi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Maks Realisasi

20 10Jumlah kab/kota

tertular

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 9

Nilai kab/kota tertular 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

JUMLAH 100 83

TARGET KINERJA PENGENDALIAN PPHMS DI JAWA BARAT TAHUN 2019

Page 23: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

SUMBER DAYA

Page 24: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

KELEMBAGAAN & SDM

27 UNIT KERJA KESWAN DAN/ATAU KESMAVET DI 27 KABUPATEN/KOTA

187 ORANG DOKTER HEWAN PNS/THL DAN 302 ORANG PARAVET / DISETARAKAN

3 UNIT CHECK POINT

81 UNIT PUSKESWAN, 1 UNIT RUMAH SAKIT HEWAN DAN 6 UNIT KLINIK HEWAN

2 UNIT LAB KESWAN KESMAVET PROVINSI

2 UNIT LAB KESWAN KESMAVET KABUPATEN/KOTA

2 UNIT LAB KESWAN KESMAVET PUSAT

Page 25: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

UNIT PELAYANAN

KESEHATAN HEWAN

-

-

-

Page 26: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

LABORATORIUM KESWAN KESMAVET

Page 27: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

CHECK POINT DAN KARANTINA HEWAN

Page 28: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

SDM

Page 29: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

SITUASI PHMSZ

DI JAWA BARAT

TAHUN 2018

Page 30: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

RABIESTahun 2014 : nol kasus

TAHUN 2015 : 2 KASUS POSITIF RABIES

TAHUN 2016 : 2 KASUS POSITIF RABIES

TAHUN 2017 : 2 KASUS POSITIF RABIES

TAHUN 2018 : 3 KASUS POSITIF RABIES

TAHUN 2016 :

(1) Kasus I :

- Lokasi di Desa Bantar Panjang

Kec. Jampang Tengah Kab.

Sukabumi

- Korban (OA, 62 tahun) digigit

17 Jan 2016 dan meninggal

dunia 29 April 2016

- Hasil uji PCR pada juice otak : +

rabies

(2) Kasus 2 :

- Lokasi di Kel. Cipanengah Kec.

Lembursitu Kota Sukabumi

- Menggigit 1 orang, tanpa

provokasi,

- Anjing mati saat diobservasi

- FAT : + rabies

TAHUN 2017 :

(1) Kasus 1 di Desa Cikembar

Kec.Cikembar Kab. Sukabumi

(2) Kasus 2 di Desa Tanjungsari

Kec. Cangkuang Kab.

Bandung

TAHUN 2018 :

(1) Desa Cijangkar Kec.

Nyalindung Kab. Sukabumi

(2) Desa Bojongsari Kec.

Nyalindung Kab Sukabumi

(3) Desa Sukamaju Kec Cikembar

Kab Sukabumi

Page 31: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

KASUS PENGGIGITAN HPR

Sampai dengan bulan Juni 2018, dilaporkan 179 kasus gigitan

HPR di 151 desa tersebar di 108 kecamatan dan 22 kab/kota

Kab. Bekasi, Cirebon, KBB, Pangandaran serta Kota Cimahi

belum melaporkan. Tidak ada kasus gigitan HPR ?

Sudahkan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota

setempat ?

Bagaimana situasi kasus gigitan HPR bulan Juli sd Desember

2018 ?

Page 32: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

Informasi kasus gigitan HPR kurang lengkap :

1. Hanya ada informasi 4 kasus tanpa provokasi dan 71 kasus

dengan provokasi

2. Tindak lanjut kasus :

a. HPR Hilang = 3

b. HPR dieliminasi = 5

c. Observasi HPR = 75

d. HPR bebas pasca obervasi = 59

e. HPR mati masa observasi = 5 (1, rabies)

f. Spesimen = 3

g. Positif rabies = 2

Page 33: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

HPR Penggigit Liar

Piara

Jumlah KETERANGANBelum

Vaksinasi

Rabies

Sudah

Vaksinasi

Rabies

ANJING 6 98 17 121

KUCING 3 23 11 37

MONYET/KERA 3 17 0 20

HEWAN LAIN

(kukang)0 1 0 1

Jumlah 12 139 28 179

Status HPR Penggigit di Jawa Barat Tahun 2018

Page 34: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

KASUS GIGITAN HPR DI JAWA BARAT TAHUN 2018 BERDASARKAN STATUS HPR (sd Juni )

Page 35: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota
Page 36: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota
Page 37: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

No Kab/KotaJumlah Kasus Gigitan HPR

KETERANGANJan Peb Mar Apr Mei Jun total

2 3 4 - 1 1 11

1 - 2 - - - 3

- - - 1 - - 1

3 5 4 3 2 - 17

2 6 - 2 3 - 13

- - - - 1 1 2

- - 4 2 - - 6

1 1 - - - - 2

7 2 6 1 1 - 17

- - 1 - - - 1

2 - - 1 2 5

KASUS GIGITAN HPR DI JAWA BARAT TAHUN 2018 BERDASARKAN BULAN KEJADIAN

(sd Juni)

Page 38: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

No Kab/KotaJumlah Kasus Gigitan HPR

KETERANGANJan Peb Mar Apr Mei Jun total

3 2 2 1 2 - 10

1 - - - - -- 1

1 - - 2 - - 3

2 1 - - - - 3

1 1 2

- - - 1 - - 1

9 9 19 10 - - 47

1 5 2 2 10

- 1 4 - 1 - 6

4 4 5 1 2 - 16

- 2 - - - 2

40 41 54 27 15 2 179

Page 39: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

DAERAH KASUS GIGITAN HPR DI JAWA BARAT TAHUN 2018 (sd Juni)

Page 40: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota
Page 41: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota
Page 42: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota
Page 43: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

ANTHRAX

Daerah endemik anthrax :

1.Kabupaten Bogor

2.Kota Bogor

3 Kota Depok

4 Kabupaten Bekasi

5 Kota Bekasi

6 Kabupaten Purwakarta

7 Kabupaten Subang

8 Kabupaten Karawang

SEJAK 2009 SAMPAI

DENGAN SAAT INI DAPAT

DIPERTAHANKAN NOL

KASUS POSITIF ANTHRAX

PADA HEWAN,

namun ancaman

penyakit masih tinggi

terutama akibat lalulintas

ternak dari Jawa Tengah

dan daerah endemik di

luar Jabar lainnya

Page 44: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

AVIAN INFLUENZA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah

daerah

tertular

Kabupaten 17 17 15 11 12 14 11

Kecamatan 59 55 46 27 51 28

Kel/desa 73 65 63 30 45 30

JUMLAH KASUS 76 73 74 33 51 38 17

Jumlah

unggas mati

Ayam

kampung

2.704 1.075 3.873 1.586 1.960 516 480

Ayam

bangkok

- 600 14 - - - 71

Ayam arab - - 7 - - - -

Layer - 181 10.099 - 9.000 200 24

Broiler - 700 127 - - 6.680 -

Itik/bebek 3.789 13.330 4.114 3.568 4.349 7.347 780

Entok - - 358 - 351 201 14

Puyuh - 1.400 1.100 415 15.597 240 -

TOTAL 6.943 17.286 19.692 5.569 31.257 15.184 1.369

Page 45: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

TAHUNJumlah kasus AI pada unggas di Jawa Barat

jan peb mar apr mei jun Jul ags sep okt nop des Total

2013 26 3 3 2 0 5 8 3 5 7 3 8 73

2014 12 14 15 13 2 2 1 8 0 2 1 4 74

2015 8 2 7 3 2 3 4 5 3 0 0 2 39

2016 13 18 8 6 1 0 2 1 0 0 0 2 51

2017 2 6 15 4 1 3 3 1 1 1 1 0 38

2018 0 1 0 3 1 3 3 1 1 4 17

TAHUNJumlah unggas mati di Jawa Barat akibat AI

jan peb mar apr mei jun Jul ags sep okt nop des Total

2013 3.509 2.601 500 192 0 3.004 3.014 107 3.431 850 251 0 17.286

2014 13.764 2.443 632 354 156 10 24 2.134 0 60 3 515 20.095

2015 836 423 639 218 115 0 2.023 301 116 0 0 1.075 5.881

2016 5.243 10.828 1.367 7.516 48 0 2.780 30 0 0 0 1.005 31.257

2017 3.021 1.154 8.927 81 7 95 1.573 13 33 50 230 0 15.184

2018 - 21 0 170 30 157 190 24 52 725 1.369

STATUS JABAR :

a. KATEGORI DAERAH RISIKO TINGGI AI

b. JUMLAH KASUS :

- tahun 2006 sd 2011 : Kategori tinggi (di atas 100)

- tahun 2012 sd 2016 : kategori sedang ( 50 sd 100 kasus)

- tahun 2017 : kategori rendah (dibawah 50)

Page 46: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

BRUCELLOSIS

PENEMUAN REAKTOR POSITIP BRUCELLOSIS BERDASARKAN SURVEILANS BUKAN KARENA BERDASARKANKASUS KELURON YANG TERJADI DI PETERNAKAN.

Tahun #

Sampel

# Positif Estimasi

Prevalensi

2013 13.991 260 1,86%

2014 6.903 146 2,19%

2015 11.095 417 3,76%

2016 12.633 265 2,10%

2017 6.558 85 1,3%

2018

Page 47: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

KONDISI LAIN

Page 48: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

BELUM TERTIB : LALIN HEWAN, TERUTAMA HPR

Page 49: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

PENGEPUL HPR KABUPATEN GARUT TAHUN 2018

NoPengepul

HPRAlamat

Jumlah Rata-Rata

Pengiriman HPR

(ekor/bulan)

Alamat Tujuan Keterangan

1 Didin Bayongbong 63

Provinsi Sumatera

Barat Anjing Pemburu

2 Ade Burung Ayun, Banyuresmi 50 - Payakumbuh Anjing Pemburu

3 Dikin Citangtu, Wanaraja 50 - Solok Anjing Pemburu

4 Puloh Warung Peuteuy, Banyuresmi 5 - Padang Anjing Pemburu

5 Malik Cilimus, Bayongbong 30 - lubuk Sikarah Anjing Pemburu

6 Oji Cibodas, Samarang 67 Anjing Pemburu

7 Asep Citangtu, Wanaraja 43 Anjing Pemburu

8 Pajri Cilimus, Bayongbong 37 Anjing Pemburu

9 Iyus Burung Ayun, Banyuresmi 25 Anjing Pemburu

10 Erwin

Copong, Karangpawitan

(koordinator) Anjing Pemburu

Jumlah 370

JUMLAH PENGIRIMAN HPR DARI KABUPATEN GARUT

No Rincian

Jumlah

Pengiriman

(ekor)

Tujuan Keperluan Keterangan

1Tahun 2017

4065Provinsi Sumatera Barat

Anjing Pemburu HPR sudah

divaksinasi Rabies

sebelum

diberangkatkan

Bulan Januari s/d Desember - Payakumbuh

2

Tahun 2018

2939

- Solok

Anjing PemburuBulan Januari s/d Oktober - Padang

- lubuk Sikarah

Jumlah 7004

sumedang

Page 50: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

?

Page 51: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

ANJING DARI JABAR DIBAWA KE PROVINSI LAIN

UNTUK DiPOTONG dan DIKONSUMSI

Page 52: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

KEMATIAN AYAM #BEKERJA

Kab Subang

Kab. Cirebon

Kab Indramayu

Kab Garut

Kab Tasikmalaya

Page 53: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

Hasil Rakonteknas II Tahun 2018

a. Status dan situasi PHMS akan menjadi dasar pembiayaan pengendalian dan

penanggulangan PHMS pada tahun selanjutnya, demikian seterusnya.

b. Status dan situasi PHMS berasal dari

- Laporan dari iSIKHNAS

- Laporan dari laboratorium keswan

- Laporan dari Dinas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,

c. Kondisi saat ini, banyak dugaan kasus PHMS yang dilaporkan melalui

iSIKHNAS, namun konfirmasi hasil diagnosa akhir padad umumnya tidak

dilaporkan kembali.

d. Rekonsiliasi status, situasi dan peta penyakit hewan dilaporkan dua kali dalam

setahun (Semester I dan Semester II),

Page 54: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

KEGIATAN KESWAN

2019

Page 55: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

ANGGARAN 2019

No Sumber Kegiatan Anggaran (Rp ,-)

1 APBD Pengendalian, Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit Hewan

995.000.000

2 APBN Pengendalian dan Penanggulangan

Penyakit Hewan

2.464.500.000

JUMLAH 3.459.500.000

Page 56: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

KEGIATAN

1. Pembinaan penerapan pelaporan PHMS :

a. Pelaporan kasus PHM : kronologis !

b. iSKHNAS dan SILAT, rekon Semester I dan II

c. Penetapan status dan situasi PHM

2. Pengendalian PHMS Rabies, Anthrax, Avian Infkuenza dan Brucellosis. Akan habis –

habisan di Kab Sukabumi dan Cianjur.

APBN

Ops

(dosis)

APBN

Non Ops

(dosis)

APBD ProvNon ops

(dosis)

APBD

Kab/Kota

(dosis)

jumlah

Vaksin rabies 30.000 - 10.000 ? 40.000 Ops Rp 13.000,-/ekor

Vaksin anthrax 10.000 - 5.000 ? 15.000 Ops Rp 10.000,-/ekor

Vaksin AI 280.000 120.000 125.000 ? 525.000 Ops Rp 350,-/ekor

Vaksin brucella 10.000 - - ? 10.000 Ops Rp 15.000,-/ekor

Page 57: KEGIATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/b5c20e2725917572f...Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota

3. Penerbitan Regulasi Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengawasan Lalulintas

Hewan dan Produk Hewan yang Dibawa Masuk, Keluar atau Melalui Jawa Barat,

4. FGD Otoritas Veteriner,

5. Sosialisasi SPM Penanganan Zoonosis

6. Lanjutan FGD Pullorum

7. Lanjutan penyusunan Road Map Jawa Barat Bebas Brucellosis

8. Pembinaan #Bekerja

9. Identifikasi Unit Pakan Self Mixing dalam rangka POH