Kedudukan SSK & MPSS dalam Optimalisasi Pendanaan Pembangunan Sanitasi

Ir. M. Sjukrul Amien, MMDirektur Pengembangan PLP

Ditjen Cipta KaryaMakassar, 4 November 2011

Overview Tahap Pelaksanaan PPSP

Konstelasi Dokumen Perencanaan Sektor Sanitasi (1)

SSK vs RPJMD

RPJMD

Renstra SKPD

SSK

Renstra SKPDRenstra SKPD

Renstra SKPD

Renja SKPD

Rencana Strategis

Program/ Kegiatan

Renja SKPDRenja SKPD

Konstelasi Dokumen Perencanaan Sektor Sanitasi (2)

SSK vs RPIJM

RPIJM**)SSK

RPIJM*)

MPSS

RTRW

RKA K/L

Master Plan

RPJMD

RDTRK

INPUT

Catatan:*) RPIJM existing**) RPIJM updated

SSK : Portofolio Pembangunan Sektor Sanitasi

Qualified

Program Prioritas

Marketing Program

Komitmen

Advokasi

Berkelanjutan

Tepat Waktu

Tepat SasaranProgram - Justified

Pendanaan

Pendanaan Sektor Sanitasi

APBD APBD Provinsi APBN DAK Sanitasi Donor (Hibah, Loan) Swasta Masyarakat Corporate (CSR)

IPAL

RT RTRT

RTRT

RT

Pipa Pengumpul

EffluentKualitas memenuhi Syarat

Badan air yang TIDAK TERCEMAR

3 R Pemanfaatan sampah

Mencegah Pembuangan Sampah ke Badan Air

Sumber Sampah

Sistem Pengelolaan Sampah

APBD

TPATPA

Sumber sampah

Sumber sampah

Sumber sampah

Sta Antara

APBN

33RR

33RR

33RR

Sistem Pengolahan air limbah Terpusat

(skala kota)

IPALIPALIPALIPAL

Skala komunal Skala komunal

Skala komunal

Skala komunal (onsite)

Skala Kota (Terpusat/ offsite)

Effluent

APBN (fisik onsite dan offsite di luar lahan dan SR)

APBN

APBD (Lahan,SR, OM sistem lengkap)

Stasiun pompa

Drainase Kota

Saluran sekunder

Salu

ran

prim

er

Saluran sekunder

Laut

Gen

anga

n /

perm

ukim

an

APBN

APBD

Pendanaan Komponen Kegiatan:

Prioritas 1: Pengembangan Sarana Prasarana Air Limbah Komunal (Berbasis Masyarakat/ onsite) 1.Tangki Septik Komunal2.MCK Plus++ (termasuk unit pengolahan air limbah)3.Jaringan perpipaan air limbah skala lingkungan

Prioritas 2: Apabila prioritas 1 telah terpenuhi (Bebas BABS)1.Pengembangan Fasilitas Pengurangan Sampah Pola 3 R2.Pengembangan Sarana Prasarana Drainase Mandiri berwawasan lingkungan

o Kemitraan Pemerintah - Swasta (KPS) Persampahan, Sewerage (Operator)

o Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Bina Lingkungan (PBL)

o Kontribusi Lembaga non-Pemerintah (NGO/LSM)

o Peran serta dan kontribusi masyarakat (in kind dan in cash)

Pemerintah Pusat Siap untuk memberikan pendampingan dalam perolehan dana tersebut di atas

o Pemerintah Pusat Siap untuk memberikan pendampingan kepada Kabupaten kota dan Propinsi dalam perolehan dana dari berbagai sumber dengan ketentuan :

1.Memenuhi syarat sebagai peserta PPSP2.Mengikuti Program PPSP (ada surat peminatan dan bersedia membentuk Pokja beserta alokasikan dana operasional Pokja)3.Melaksanakan kegiatan sesuai prosedur PPSP4.Menganggarkan dana APBD sesuai kewenangannya dan kemampuan yang ada5.Mempunyai Pokja yang aktif dalam proses perencanaan PPSP6.Didukung oleh DPRD

Terima kasih________________________________________________________________________________________

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU

[email protected]