kedudukan pancasila dan praktik pengamalannya

Kedudukan Pancasila dan Praktik Pengamalan Nilai-nilai Pancasila Dikdik Baehaqi Arif | [email protected]

Materi “Pancasila” dalam SK dan KD PKn SD

Kelas/Semest

erStandar Kompetensi Kompetensi Dasar

II / 2 4. Menampilkan nilai-nilai Pancasila

4.1 Mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari

4.2 Melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari

Kelas/Semest

er

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

VI / 1 1. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

1.1 Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

1.2 Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

1.3 Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari

Proses Perumusan

Sidang BPUPKI pertama

(29 Mei-1 Juni 1945)

Sidang BPUPKI kedua(10-17 Juli 1945)

Mr. Muhammad Yamin

(29 Mei 1945)

Pendapat yang disampaikan langsung

Rancangan sementara rumusan UUD RI

1.Peri Kebangsaan, 2.Peri Kemanusiaan, 3.Peri Ketuhanan, 4.Peri Kerakyatan, 5.Kesejahteraan Rakyat

1. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Kebangsaan persatuan

Indonesia3. Rasa kemanusiaan yang

adil dan beradab4. Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat

Mr. Soepomo (31 Mei 1945)

Pancasila 1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan, 3. Mufakat atau Demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Tri Sila (Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi, Ketuhanan Yang Maha Esa)

Eka Sila (gotong-royong)

Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

“…. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Piagam Jakarta, 22 Juni 1945

Piagam Jakarta, 22 Juni 1945

Sidang PPKI

1. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Kemanusiaan yang adil

dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sidang PPKI, 18 Agustus 1945

“Maka dengan ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat negara-hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna”

Alinea 3 Pembukaan Konstitusi RIS

Konstitusi RIS

“Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat negara-hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna”

Alinea 4 Mukadimah UUDS 1950

UUDS 1950

”.... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada….”

Alinea 4 Pembukaan UUD 1945

Pancasila Dasar Negara

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pasal 1 TAP MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR RI NO II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila Dasar Negara

o Merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia.

o Meliputi suasana kebatinan (geistlichenhintergrund) dari UUD 1945.

o Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tertulis)

o Mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk partai politik) memegang teguh nilai-nilai Pancasila.

o Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara negara, para pelaksana tugas pemerintahan, penyelenggara partai politik dan golongan fungsional lainnya.

Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara

Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Ciri-ciri sistem◦ Suatu kesatuan bagian-bagian◦ Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi

sendiri-sendiri◦ Saling berhubungan dan saling ketergantungan◦ Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai

suatu tujuan tertentu (tujuan sistem)◦ Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore dan Voich, 1974 dalam Kaelan, 2004)

Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem

Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu

sistem

Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem

Bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia yang monopluralis◦ Susunan = jasmani-rohani◦ Sifat = individu-makhluk sosial◦ kedudukan = sebagai pribadi berdiri sendiri-

sendiri-makhluk Tuhan Yang Maha Esa Sila-sila Pancasila adalah suatu kesatuan

dan keutuhan – setiap sila merupakan unsur dari Pancasila –

Bersifat organis

Dilihat dari intinya, urutan lima-lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya◦ Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari sila-

sila berikutnya. Di dalam setiap sila terkandung sila-sila lainnya

◦ Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaa, berpersatuan, berkerakyatan, serta berkeadilan sosial

Landasan sila-sila Pancasila – Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil (Notonagoro)

Bersifat hierarkis-piramidal

Hierarkis dan Berbentuk Piramidal

1

2

3

4

5

Sila 1

Sila 5 Sila 2

Sila 4 Sila 3

Dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya atau dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, dst (Notonagoro, 1975)

Sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi