Kebijaksanaan Moneter Sebagai Pengendali Ekonomi (2)

KEBIJAKAN MONETER SEBAGAI PENGENDALI EKONOMI UMAT

A. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan perekonomian masalah yang selalu dihadapi suatu Negara sekaligus sebagai titik tolak analisis dalam teori makroekonomi adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Masalah yang kedua adalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran dan inflasi. Masalah dalam perekonomian yang ke empat adalah masalah neraca pembayaran dan perdagangan. Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari Negara-nagara lain ke dalam negeri, dan dari dalam negeri ke nagara lain. Dari empat pokok permasalahan yang terjadi dalam kegiatan perekonomian tersebut diatas, maka suatu Negara perlu melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi. Bentuk kebijakan ekonomi yang dilakukan suatu Negara tergantung kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Tujuan kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah dalam teori makroekonomi dapat dibedakan kepada empat aspek;

1. Menstabilkan kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan tiga hal;tingkat

penggunaan tenaga kerja tinggi, tidak ada perubahan yang berarti dalam tingkat harga-harga, keseimbangan dalam ekspor dan impor dan lalu lintas modal dari dan ke luar negeri.

2. Penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi.3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dengan

menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus menerus bertambah dan menaikkan tingkat kemakmuran rakyat.

4. Menghindari masalah inflasi.Pemerintah dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting

yaitu dengan membetuk kebijakan dan menjalankannya agar tercapai tujuan di atas. Adapun kebijakan yang harus dilakukan pemerintah ada 3 bentuk;

1. Kebijakan fiscal

1

2. Kebijakan moneter3. Kebijakan segi penawaran.

Pada pembahasan ini penulis memfokuskan salah satu bentuk kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi masalah perekonomian Negara, yaitu Kebijakan Moneter.

PENGERTIAN KEBIJAKAN MONETER1. Pengertian Kebijakan Moneter

Adalah langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral untuk merubah penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi secara agregat.1 Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal dan apabila tingkat bunga rendah lebih banyak penawaran modal akan dilakukan. Salah satu cara yang dapat dijalankan pemerintah untuk mempengaruhi agregat ialah dengan mempengaruhi penanaman modal . Apabila terjadi pengangguran dalam perekonomian, pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran.

Bank Sentral sebagai otoritas moneter mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam melakukan arah tingkat harga,output,dan nilai tukar uang suatu negara. Dalam melakukan hal tersebut melalui kemampuannya dalam mengendalikan penawaran uang dan kredit Bank, serta melalui pengaruhnya terhadap tingkat suku bunga, arus kredit, dan perkembangan sector financial pada sebuah perekonomian.

Secara konvensional Bank Sentral sebagai otoritas moneter melakukan implementasi kebijakannya dengan dua bentuk:2

1.Kuantitatif yaitu suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan melakukan jual beli surat berharga yang dinamakan operasi pasar terbuka (open market operation /OMO). Dimana pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah yang dilakukan oleh Bank

1Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2000), Ed,kedua, cet,11 hal 262 ibid, Pengantar Teori hal233

2

Sentral, yang berbentuk obligasi. Mengubah tingkat bunga dan tingkat diskonto (suku bunga yang dijual) Discount Rate. Instrumen ini berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank-bank untuk meminjam uang secara langsung kepada bank sentral. Di dalam memberikan pinjaman, Bank Sentral akan menetapkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum atas pinjaman yang diterimanya. Bank Sentral akan menetapkan juga tingkat (suku) diskonto dari surat-surat berharga yang dijual kepada Bank Sentral.Tingkat (suku) atau biaya peminjaman (bunga) dari pinjaman yang ditentukan oleh Bank Sentral tersebut dinamakan “Discount Rate” atau tingkat diskonto. Mengubah tingkat cadangan minimum. Apabila bank-bank umum terdapat kelebihan cadangan,kedua jenis kebijakan diatas tidak dapat digunakan untuk membuat perubahan-perubahan dalam penawaran uang. Tindakan bank sentral untuk mempengaruhi uang beredar dengan merubah tingkat cadangan minimum dan menaikkannya. Selain itu instrument yang di sarankan adalah Cadangan Wajib Resmi3. Bank-bank komersial diwajibkan untuk menyimpan baik berupa deposito unjuk, ke bank sentral sebagai cadangan wajib dan bank sentral harus membayar ongkos memobilisasi deposito ini kepada bank-bank komersil. Dana yang diterima oleh bank sentral melalui ini dapat digunakan untuk melayani peminjaman dan untuk meningkatkan sumber-sumber daya tertentu secara benar.Bentuk kedua adalah kualitatif yaitu dengan pengawasan pinjaman secara selektif yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau dikembangkan,dan moral suasion (pembujukan moral). Bank Sentral biasanya menggunakan himbauan moral untuk meyakinkan para bankir dan institusi-institusi financial agar lebih memperhatikan kepentingan jangka panjang daripada kepentingan jangka pendek dengan menyarankan agar mengurangi pemberian kredit (pinjaman) pada saat terjadi inflasi.Apabila kebijakan moneter dijalankan, akan menimbulkan beberapa rangkaian perubahan-perubahan dalam perekonomian yang pada akhirnya menyebabkan perubahan dalam pendapatan nasional dan penggunaan tenaga kerja. Perubahan-perubahan yang dinamakan mekanisme transmisi ini meliputi perubahan-perubahan berikut:

3 M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, terj. Cet.1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hal143

3

i.kebijakan moneter akan merubah tingkat bungaii.perubahan tingkat bunga akan merubah investasiiii.perubahan investasi akan merubah perbelanjaan agregativ.perubahan perbelanjaan agregat akan merubah pendapatan nasional dan penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

Sehingga, peranan kebijakan moneter dapat digunakan sebagai salah satu langkah penting untuk mengendalikan kegiatan ekonomi kearah yang dikehendaki serta untuk mengatasi masalah-masalah makroekonomi yang dihadapi.

Moneter Dalam Kerangka IslamTidak ada system ekonomi yang dapat mempertahankan kesehatan dan ketahanannya atau memberikan sumbangan secara positif terhadap pencapaian tujuan-tujuan sosio ekonomi tanpa dukungan uang dan system perbankan yang handal. Oleh karena itu system keuangan dan perbankan harus diperbaiki demi menghindari berbagai akses dan ketidakseimbangan yang dapat mendorong ketidakadilan,kerakusan akan konsumsi yang tidak habis, dan pengembangan moneter yang tidak sehat sehingga membahayakan semua pihak.

Dalam sistem Islam, sebagaimana dalam system lainnya, kerjasama antara bank sentral dan pemerintah jelas sangat penting. Namun, Islam mempunyai keunggulan-keunggulan ideologis yang memungkinkannya untuk menawarkan suatu pemecahan yang adil dan dapat berjalan terhadap masalah –masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam maupun bagi seluruh ummat manusia.

I.Sejarah Kebijakan Moneter Islam.

Kondisi geografis daerah Hijaz yang terletak di antara tiga benua yaitu Eropa, Asia, dan Afrika memberi keuntungan tersendiri karena dilalui rute perdagangan antara Persia dan Roma serta daerah jajahannya seperti Syam (Syiria), Etiopia dan Yaman. Rute perdagangan Roma dan India selalu melewati bagian selatan dan timur Arabia selama berabad-abad, dan selanjutnya disebut rute perdagangan jalur Selatan. Para kafilah dagang memperoleh keuntungandari timbulnya pasar-pasar musiman yang berada di daerah Yaman, Hijaz, Syam terutama di San’a ibukota Yaman, Yatsrib, dan

4

Makkah. Sedangkan Jalur Utara yang dilewati kapal pedagang India menuju ke Oman, kemudian dengan jalan darat melintasi bagian utara Arabia dan Syam kemudian ke Roma. Sepanjang rute ini pasar-pasar musiman didirikan bergantung pada aktifitas perdagangannya. Lakm,Al-Kindah dan Gassan adalah kota-kota besar yang menjadi pusat perdagangan jalur Utara.

Selain rute dagang utara dan selatan, rute ketiga yang berada di antara Yaman dan Syam yang dikembangkan pada saat Hasyim mengambil alih kepemimpinan bangsa Quraisy, yang selanjutnya perdagangan melalui rute ini berkembang dan suku Quraisy mendapatkan banyak keuntungan dan kekayaan.

Mekkah, berperan penting sebagai pusat perdagangan karena Ka’bah terletak di sana dan suku-suku Arab datang sekali setahun untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum dimulainya kegiatan ibadah haji, suku-suku itu mempunyai kesempatan untuk berdagang. Ka’bah dan perjanjian Hilful Fudhul antara suku-suku Arab menjadi factor penting dalam memberikan jaminan keamanan bagi usaha perdagangan. Situasi yang kondusif dan aman inilah yang menjadikan perdagangan menjadi aktifitas yang paling penting dan merupakan dasar dalam perekonomian Arabia. Sedangkan prasyarat untuk melakukan transaksi adalah adanya alat pembayaran yang dapat dipercaya yaitu dirham dan dinar.4 Sistem keuangan zaman Rosulullah menggunakan bimetallic standart yaitu emas [dinar] dan perak [dirham]. Karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rosulullah relative stabil dengan nilai kurs dinar – dirham 1:10. Namun demikian stabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya disequilibrium [ketidakseimbangan] antara supply dan demand.5 Masalah ini pernah terjadi pada masa pemerintah Umayyaah rasio kurs antara dinar –dirham 1:12, sedang pada masa Abbasiyah 1:15.

Di samping nilai tukar pada dua pemerintahan di atas, pada masa lain seperti pada masa pemerintahan Bany Mamluk nilai tukar dirham dan dinar mengalami berbagai fluktuasi. Di mana mata uang logam yang beredar

4 Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta : The Internasional Institute of Islamic Thougt (IIIT), Indonesia), 2002, cet 2 hal 124-1255 Adiwarman A.Karim, Ekonomi Makro Islami, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007, hal 177.

5

terbuat dari tembaga [fulus] mendesak keberadaan uang logam emas dan perak. Instabilitas dalam nilai tukar uang ini akan mengakibatkan terjadinya bad coins to drive good coins out of circulation atau uang kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik.

Karena dinar dan dirham memiliki nilai yang tetap, maka tidak ada masalah dalam perputaran uang. Selain menggunakan dinar dan dirham, alat pembayaran yang digunakan pada awal periode Islam adalah kredit. Ekspansi perdagangan di Arabia menuntut penggunaan kredit, karena memiliki keuntungan. Misalnya, untuk melakukan transaksi yang nilainya tinggi, akan membutuhkan koin-koin yang banyak sebagai alat pembayaran, dan ini tidak praktis. Berat dan volume yang dimiliki koin-koin itu mengurangi daya tariknya sebagai media pertukaran. Selain itu, pada saat transaksi mungkin terjadi pembeli tidak dapat menyeediakan dirham dan dinar secara mudah dan cepat. Biasanya para pedagang yang bereputasi tinggi akan menggunakan surat wesel dagang dan surat utang dalam transaksi bisnisnya.

Beberapa metode transaksi kredit yang dilakukan pada periode awal Islam dengan beberapa modifikasi adalah pada masa Umar diterbitkan surat pembayaran cek, pembelian utang seseorang atau obligasi oleh pihak lainnya. Pada transaksi ini biasanya surat utang dipertukarkan. Namun pada saat yang sama, tidak bisa diasumsikan bahwa volume kredit, dibandingkan dengan jumlah uang dalam sirkulasi cukup besar jumlahnya. Tingkat penggunaan kredit terbatas pada beberapa pedagang, keberagaman suku, peperangan, jarak yang jauh antara wilayah-wilayah bagian utara,tengah, selatan, kesulitan-kesulitan dalam perjalanan menimbulkan rasa enggan untuk menerima alat pembayaran kredit.

II. Kebijakan Moneter RosulullahSejak nilai tukar rupiah merosot terus, BI menerapkan kebijakan

suku bunga tinggi.Akan tetapi kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengotak-atik suku bunga , bahkan sejak zaman Rosululloh dan Khulafaur Rasyidin kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrument bunga sama sekali.

Dalam perekonomian jazirah Arab ketika zaman Rosulullah merupakan ekonomi dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya

6

alam. Minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya lainnya masih terbatas. Perekonomian Arab ketika itu telah terjadi :6 1. Valuta Asing dari Persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resminya adalah Dinar dan Dirham.2. Sistem devisa bebas ditetapkan, tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar ataupun dirham.3. Transaksi tidak tunai diterima luas dikalangan pedagang.4. Cek dan promissory note (surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dimana berisi pernyataan kesanggupan nasabah untuk membayar hutang setelah jangka waktu yang telah ditetapkan) lazim digunakan.5. Instrumen Factory [anjak piutang] yang baru populer pada tahun 1980-an telah dikenal dengan nama hiwalah, akan tetapi bebas dari unsure bunga.

Pada masa itu, bila penerimaan akan uang meningkat, maka dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, bila permintaan uang turun, maka komoditaslah yang diimpor. Sedangkan kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi perhiasan emas dan perak.Tidak terjadi kelebihan penawaran atau permintaan sehingga nilai uang stabil. Untuk menjaga kestabilan ini ada beberapa hal yang dilarang :7

1.Permintaan yang tidak riil. Permintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga.2.Penimbunan mata uang dilarang [at-taubah:34-35] sebagaimana dilarangnya penimbunan barang. Karena akan mengurangi persediaan uang di pasar, sehingga permintaan uang akan meningkat karena perputaran menurun. Pelarangan ini bertujuan agar nilai uang akan lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat dipertahankan. Penimbunan uang akan mengakibatkan pengangguran, serta menurunkan tingkat perekonomian karena minimnya pendapatan masyarakat disebabkan berkurangnya jumlah uang yang beredar di pasar.8

3. Transaksi talaqqi rukbaan, mencegat penjual dari kampung diluar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga.

6 Adiwarman A.Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press,2001, hal28.7 Adiwarman A. Karim,Ekonomi Islam, ibid, 29.8 Taqiyuddin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, halaman 277.

7

4. Transaksi kali bi kali. Dalam Islam transaksi tunai dan kredit diperbolehkan. Dalam transaksi tunai , uang dan barangdipertukarkan secara simultan, sedangkan transaksi tidak tunai atau kredit, barang diserahkan terlebih dahulu yang diikuti dengan uang pada saat jatuh tempo atau sebaliknya. Yang tidak boleh dalam Islam adalah uang dan barang dipertukarkan selang bebrapa waktu setelah kontrak ditandatangani. Praktek inilah yang dinamakan kali-bi-kali. 5. Segala bentuk riba dilarang [al-baqarah:278]. Dalam praktis bisnis, modal sangat dibutuhkan sehingga menciptakan permintaan akan peminjaman. Pada saat terjadinya utang piutang, kreditur menginginkan pada saat pelunasan uang yang diterima lebih besar dari yang diutangkan. Sedangkan jenis riba yang kedua adalah transaksi riba, pedagang dengan menukarkan barangnya dengan barang yang sama dalam jumlah yang lebih sedikit.Kaum Quraisy, memandang riba adalah jalan terbaik untuk mendapatkan keuntungan yang besar, karena debitur pada saat itu tidak harus berjalan jauh untuk melakukan transaksi sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk itu. Juga mereka tidak menanggung resiko ketika terjadi kerugian dari perdagangan yang dilakukan debitur.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrument bunga atau penawaran uang baru melalui percetakan deficit anggaran. Yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sector riil. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah disebabkan oleh kelebihan likuiditas. Uang tidak boleh di timbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan factor penariknya adalah dianjurkan Qard [pinjaman kebajikan], sedekah, kerja sama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah. Al-qard adalah sejenis kerja sama antara para pemilik aset moneter dan para pengusaha, sekaligus mekanisme Islami untuk menggunakan aset-aset moneter dalam kegiatan produktif dengan mentransformasiakan aset-aset tersebut menjadi factor-faktor produksi sebagai akibat dari kerja sama9.

Jelaslah kebijakan moneter Rosulullah selalu terkait dengan sector riil perekonomian. Hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabilitas.

9 Monzer Kahf, Ekonomi Islam (Telaah analitik terhadap Fungsi system Ekonomi Islam), terj.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995),Cet, I hal 93

8

III. Teori Penawaran dan Permintaan Uang Dalam Islam.Diskusi tentang bagaimana manajemen moneter harus di lakukan

tidak akan pernah terlepas dari berbagai cara untuk mempertemukan permintaan dan penawaran uang pada tingkat paling ideal. Permintaan uang secara tidak langsung akan mengikutsertakan tingkat suku bunga, total transaksi, pendapatan tetap, upah, tingkat inflasi dan inovasi-inovasi dalam keuangan.

Selama pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah, dinar dari Roma dan dirham dari Persia di impor. Besarnya volume impor dinar dan dirham dan juga barang-barang komoditas tergantung pada volume komoditas yang di ekspor ke dua Negara tersebut dan ke wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaannya.

Pada awal periode Islam, penawaran uang terhadap pendapatan sangat elastis. Disebabkan tidak adanya pembatasan terhadap impor uang,karena permintaan terhadap dinar dan dirham sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan dalam perekonomian Roma dan Persia. Begitu juga selama pemerintahan Nabi uang tidak dipenuhi dari Negara, melainkan dari hasil perdagangan dengan luar negeri, tidak diberlakukannya bea masuk dan tarif pada barang impor, uang diimpor dalam jumlah yang cukup untuk memenihi permintaan internal. Di sisi lain nilai emas dan perak pada kepingan dinar dan dirham sama dengan nilai nominalnya. Sementara itu jika lebih dapat di buat ornament atau perhiasan. Akibatnya tidak ada penawaran atau permintaan yang berlebih dan pasar tetap berada pada keseimbangan dan nilai uang akan selalu stabil.

Tinggi rendahnya permintaan uang bergantung pada frekuensi transaksi perdagangan dan jasa. Dalam Islam fungsi permintaan uang hanya di kenal dua motif saja, yaitu transaksi10 dan berjaga-jaga.11 Sedangkan motif spekulasi12 dalam Islam dilarang karena termasuk dari jenis

10 Motif transaksi, merupakan permintaan uang yang timbul karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biasa.11 Motif berjaga-jaga, permintaan akan uang untuk tujuan memenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga.12 Kebutuhan untuk memenuhi kemungkinan yang tak terduga, lebih bersifat untuk mendapatkan keuntungan dari adanya peluang dalam pasar komodoti, stock market, foreign echange.

9

penimbunan baik uang (kanz) maupun komoditas13 “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahu kepada mereka akan azab yang pedih”(QS. At-taubah :34). Nabi hanya membolehkan pertukaran komoditas dengan nilai uang, karena perbedaan mutu sangat sulit diukur tanpa menggunakan alat penukar yang bersifat umum, yaitu uang.14 Begitu juga larangan talaqii rukban (mencegat kafilah sebelum mereka masuk ke pasar), hal-hal inilah yang menyebabkan fluktuasi pada nilai uang dan dapat menimbulkan pengaruh ketidakstabilan pada pasar.

Dalam ekonomi Islam kontemporer ada tiga madzhab yang menjelaskan tentang penggunaan teori permintaan dan penawaran uang.15

1.Madzhab IqtishodhunaPermintaan uang hanya ditujukan untuk dua tujuan pokok,

yaitu transaksi dan berjaga-jaga atau untuk investasi. Permintaan uang adalah fungsi dari tingkat rasio harga tangguh terhadap harga tunai. Artinya dimana permintaan uang adalah fungsi dari tingkat perbandingan antara harga tangguh(kredit ditambah bunga) terhadap harga tunai(kredit tanpa bunga.

2.Madzhab MainstremLandasan filosofis dari teori dasar permintaan uang ini

adalah Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada untuk diolokasikan secara maksimum dan efesien. Pelarangan hoarding money atau penimbunan kekayaan merupakan kejahatan pengunaan uang yang harus diperangi. Pengenaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur merupakan strategi utama dalam madzhab ini. Dues of idle fund atau pajak atas aset produktif yang menganggur bertujuan untuk mengalokasikan setiap sumber dana yang ada pada kegiatan usaha produktif.

3.Madzhab AlternatifIslam menganggap bahwa perubahan nilai tambah

ekonomi tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu. Nilai

13Pertukaran mata dagangan dengan mata dagangan lain yang sama tetapi berbeda mutunya. 14.Monzer Kahf, Ekonomi Islam(Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam),terj.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995), cet.I hal.96.15Rincian penjelasan lihat Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta; IIIT-Indonesia, 2003), Ed,2, hal.45-51

10

tambah uang terjadi jika ada pemanfaatan secara ekonomis selama uang itu dipergunakan. Sehingga nilai tambahnya hanya tergantung dari hasil yang diusahakan dengan uang itu.

IV.Instrumen Moneter Islam.Sebaliknya,pada awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak

diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya system perbankan dan minimnya penggunaan uang sebagai alat tukar. Selain itu kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang, karena kredit hanya digunakan di antara pedagang saja, dan karena peraturan pemerintah tentang promissory notes (surat pinjaman) dan (negotiable instruments ) instrumen negoisasi dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan system kredit mampu menciptakan uang.16

Pada periode awal Islam, sebagai akibat dari larangan riba dan transaksi kali-bi-kali17 adalah tidak adanya pasar utang dan harta yang disimpan tidak menghasilkan bunga. Pasar yang aktif hanyalah pasar barang yang memperdagangkan barang konsumsi dan investasi. Jual beli secara kredit,jual beli instrument uang, perjanjian kerja sama dan kontrak legal adalah beberapa fasilitas yang mendukung transaksi tunai dan kredit yang diperbolehkan dalam Islam.

Dalam “Ekonomi Makro Islam” Adiwarman menerangkan ada tiga madzhab dalam instrument moneter Islam18.1. Madzhab Iqtishaduna

Tidak adanya system perbankan dan minimnya penggunaan uang pada awal Islam menyebabkan tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran uang melalui kebijakan diskresioner19dan sistem kredit tidak mempunyai peran dalam menciptakan uang. Surat pinjaman yang diterbitkan oleh kreditor hanya

16 Muhammad, M.Ag, Kebijakan Moneter dan fiscal Dalam Ekonomi Islami Ed,I Jakarta: Salemba Emban Patria, 2002 hal 155.17 Kali-bi-kali adalah transaksi dimana uang dan barang dipertukarkan selang beberapa waktu setelah kontrak ditandatangani.18 Adiwarman, ekonomi Makro Islam, op.cit hal 225-22719 Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi seperti pengangguran, inflasi, tingkat pertumbuhan yang lambat.

11

untuk membeli barang dan jasa atau untuk mendapatkan dana segar, bukan untuk tujuan kredit. Dengan kata lain uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Transaksi seperti judi, riba, dilarang dalam Islam sehingga keseimbangan antara arus uang dan barang / jasa dapat dipertahankan.

Sistem yang diterapkan ini telah menciptakan instrument otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Pada satu sisi system ini menjamin keseimbahgan uang dan barang/jasa dan pada sisi lain mencegah penggunaan tabungan untuk tujuan selain menciptakan kesejahteraan yang lebih nyata di masyarakat. Lagi pula, adanya imbalan pahala dari Allah Swt, untuk usaha dan bentuk kegiatan ekonomi lainnya. Alqur’an menggambarkan perhatian kaum muslimin untuk penggunaan sumber daya yang telah disediakan oleh Allah, sehingga memperluas pandangan kaum muslimin untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian20. Hal tersebut lebih memotivasi kaum muslimin untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi dan menyalurkan kekayaan yang dimiliki melalui qard hasan, infaq, dan wakaf.21

2. Madzhab MainstreamTujuan kebijakan moneter yang diberlakukan pemerintah adalah

maksimisasi sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan ekonomi yang produktif. Penimbunan uang dalam Al-qur’an jelas pelarangannya22yang pada akhirnya akan menjadikan uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kekayaan yang idle tersebut akan menjadikan sumber dana yang awalnya produktif menjadi tidak produktif. Rancangan instrument madzhab ini bertujuan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktifitas perekonomian secara keseluruhan.

Motif permintaan uang dalam Islam hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga. Semakin banyak uang yang idle (menganggur),berarti permintaan uang untuk berjaga-jaga semakin besar, sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang idle berbanding terbalik

20 Al-Qur’an,16: 114, 17:70, 45:12, 43:10-14, 31:31.21 Muhammad, M.Ag, Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islami, op.cit, hal 156.22 Qur’an surat At-taubah 34-35

12

dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga.Dues of idle fund (pajak untuk aset produktif yang menganggur) adalah instrument kebijakan yang dikenakan pada semua aset produktif yang idle. Apabila permintaan uang untuk berjaga-jaga meningkat, pemerintah mengembalikannya pada titik keseimbangan denga cara meningkatkan dues of idle fund.

Peningkatan dues of idle fund akan mengalihkan permintaan uang yang sedianya ditujukan untuk penimbunan uang/aset yang produktif kepada tujuan penggunaan uang yang akan meningkatkan produktifitas uang tersebut di sector riil, sehingga investasi meningkat.

3. Madzhab AlternatifSistem kebijakan yang dianjurkan oleh madzhab ini adalah syuratiq

process yaitu di mana suatu kebijakan yang di ambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sector riil. Keputusan-keputusan kebijakan moneter yang di tuangkan dalam bentuk instrument moneter biasanya adalah harmonisasi dengan kebijakan –kebijakan di sector riil. Jika terjadi peningkatan permintaan agregatif sebagai akibat dari peningkatan-peningkatan pada tingkat konsumsi, atau net-export, atau tingkat investasi, atau tingkat pembelanjaan pemerintah, maka akan terjadi kenaikan permintan uang di pasar uang. Respon dari Bank Sentral sebagai otoritas moneter hanya mengeluarkan kebijakan yang harmonis dengan kondisi sector riil, adalah dengan meningkatkan penawaran uang. Jadi, madzhab ini mengatakan bahwa keseimbangan yang terjadi di sector moneter adalah derivasi dari keseimbangan yang terjadi di sector riil, dan kebijakan sector moneter adalah harmonisasi dengan kebijakan di sector riil sehingga menghasilkan suatu kurva jangka panjang dari penawaran uang dan permintaan uang yang berbentuk seperti jalinan tambang yang harmonis dengan pertumbuhan pendapatan nasional.

Instrumen lainnya yang disarankan dalam literature perbankan Islam tiga diantaranya:23

1.membeli dan menjual saham dan sertifikat bagi hasil untuk menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar

23 M Umer Chapra,Sistem Moneter Islam,(Jakarta: Gema Insani Press, 2000),terj. Cet.1 hal 149.

13

2.rasio pemberian kembali pembiayaan, yaitu suatu pembiayaan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank –bank komersial sebagai bagian dari qardhul hasan yang diberikan kepada mereka.3.rasio pemberian pinjaman, yaitu sebagai persentase uang giral yang dapat dipinjamkan oleh bank komersial sebagai qardhul hasan bagi nasabah mereka. Instrumen yang dapat membantu pengaturan penawaran uang sesuai dengan permintaan riil, sekaligus mencapai tujuan-tujuan masyarakat Islam mencakup beberapa elemen:24

1. Target Pertumbuhan pada Uang (M) dan Uang Berdaya Tinggi (Mo)

Secara berkala bank sentral harus menetapkan pertumbuhan penawaran uang sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Pertumbuhan pada penawaran uang selanjutnya disingkat dengan (M) sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan pada uang berdaya tinggi atau high- powered money selanjutnya disingkat (Mo), bank sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan (Mo).

Karena (Mo) sengaja diciptakan atas kekuasaan bank sentral untuk menciptakan uang, hasil yang diperoleh dari kebijakan ini juga harus semata-mata dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan Islam, yaitu harus dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek yang akan membantu mewujudkan cita-cita Islam mengenai ummah,kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan oleh kesenjangan pendapatan dan ketidakmerataan kesejahteraan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bank sentral harus membagi (Mo) ini sebagian untuk pemerintah dan sebagian lagi untuk bank-bank komesial dan lembaga-lembaga khusus keuangan dengan proporsi yang dialokasikan ke masing-masing sector ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi, sasara-sasaran dalam perekonomian Islam, dan kebijakan-kebijakan keuangan.

(Mo) bagi pemerintah harus berupa pinjaman tanpa bunga guna memungkinkan pemerintah membiayai proyek-proyek sosialnya, penyediaan perumahan, fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi kalangan miskin. Sedangkan yang disediakan untuk bank-bank komersial,terutama dalam bentuk pinjaman mudharabah harus dipergunakan oleh bank sentral

24 M Umer Chapra, Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter Yang Adil ( (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), terj. Cet.1 hal173-17181

14

sebagai instrumen kualitatif dan kuantitatif utama untuk mengendalikan kredit. Ini digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi sector swasta tanpa menimbulkan inflasi yang belebihan. Keuntungan yang diperoleh bank sentral dari pinjaman-pinjaman ini sebagian di serahkan kepada pemerintah untuk biaya proyek-proyek, sebagian lainnya ditahan oleh bank sentral untuk menutup pengeluarannya sendiri. (Mo) yang disediakan untuk lembaga-lembaga kredit khusus, juga harus berbentuk pinjaman mudharabah. Ini terutama hanya disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan produktif dari wiraswastawan, petani, industry penginapan dan usaha-usaha kecil lainnya.

2. Credit CeilingsPerilaku penawaran uang mencerminkan suatu interaksi yang

kompleks dari berbagai sector perekonomian internal maupun eksternal. Maka itu, perlu ditetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter.

3. Alokasi Kredit Berorientasikan NilaiKarena kredit bank dari uang masyarakat, realisasi kredit ini juga harus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kriteria pengalokasiannya yang pertama kali harus untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat Islam kemudian untuk memaksimisasikan keuntungan pribadi. Hal ini dapat dicapai dengan syarat:a.alokasi kredit mengarah pada optimisasi produksi dan distribusi barang serta jasa yang diperlukan bagi sebagian besar masyarakat.b.keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit diperuntukkan bagi sebagian besar kepentingan bisnis dalam masyarakat. 4. Tehnik Lain

Untuk menanamkan pentingnya tujuan tehnik-tehnik kualitatif dan kuantitatif perlu didukung dengan cara lain berupa “himbauan moral”. Melalui kontak-kontak pribadi,konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan

15

bank. Bank sentral dapat memberikan saran-saran untuk mengatasi kesulitan konsumen guna mencapai tujuan mereka.

IV. Manajemen Moneter IslamDasar pemikiran dari manajemen moneter dalam konsep Islam

adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif. Stabilitas, mencerminkan stabilitas tingkat harga yang akhirnya mempengaruhi realisisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu Negara, serta pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang optimum, perluasan kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi. Manajemen moneter berdasarkan suku bunga berpengaruh pada kebutuhan pokok dan pemerataan distribusi pendapatan. Karena penyaluran pinjaman dengan suku bunga tertentu hanya bagi peminjam yang mampu memberikan jaminan. Efek dari perilaku ini dana hanya mengalir kepada golongan kaya, yang di larang dalam Al-Qur’an.25 Namun, golongan kaya umumnya memanfaatkan dana tersebut tidak hanya untuk investasi produktif, juga untuk konsumsi barang hanya untuk symbol status dan pengeluaran yang tidak bermanfaat. Hal ini mengakibatkan memperkecil ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pembangunan. Akhirnya dapat disimpulkan, bahwa usaha-usaha mengatur komponen-komponen permintaan uang atau manajemen moneter melalui suku bunga cenderung memperkecil permintaan uang untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok dan investasi yang produktif.26 Permintaan uang untuk konsumsi yang berlebihan dapat mengakibatkan ketidakstabilan bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian uang untuk investasi produktif adalah upaya mengembalikan permintaan uang pada fungsi yang sebenarnya.

25 Peilaku tersebut di larang dalam Islam, lihat QS. Al-Hasyr: 726 Muhammad, M.Ag, Kebijakan Fiskal Dan Moneter, opcit hal 161.

16

Sesuai dengan ajaran Islam, manajemen moneter yang efesien dan adil tidak berdasarkan mekanisme suku bunga, melainkan menggunakan tiga instrument utama, yaitu :27

Value judgements yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya sumber daya merupakan amanah dari Allahyang pemanfaatannya dilakukan secara efesien dan efektif. Berdasrkan nilai-nilai Islam, permintaan uang harus dimanfaatkan untukmemenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif bukan untuk konsumsi yang berlebihan dan non produktif juga spekulatif. Kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan social, ekonomi , politik yang dapat menciptakan mekanisme harga yang akhirnya dapat meningkatkan efesiensi dalam pemanfaatan sumber. Mekanisme lembaga perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan system bagi hasil (profit and loss sharing) .Dalam system ini permintaan uang dialokasikan dengan syarat hanya untuk proyek yang bermanfaat dan kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efesien. Dengan persyaratan tersebut diharapkan dapat meminimalisasikan permintaan uang untuk pemanfaatan yang tidak berguna dan non-produktif. Konsumsi untuk kebutuhan pokok dan investasi yang produktif cenderung lebih stabil. Selain itu, rasio bagi hasil antara pemakai dana dan penyedia dana tidak akan berfluktuasi seperti yang terjadi dalam system bunga. Sebab sistem bagi hasil didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak akan berubah selama periode pembiayaan. Selanjutnya, untuk mengurangi permintaan uang pada usaha-usaha yang tidak produktif, Islam mencoba memperkecil dana yang mengendap (idle cash) dengan zakat. Hal ini, cenderung mendorong para penyimpan mengarahkan dana simpanannya untuk investasi produktif.Hal yang terpenting yang harus diperhatikan adalah aktualisasi pencapaian tujuan-tujuan dalam menstabilkan perekonomian. Apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam harus dibersihkan, di samping itu dengan adanya nilai-nilai dan kelembagaan tersebut, tidak ada alasan untuk menggunakan suku bunga yang terbukti tidak efektif dalam mempengaruhi permintaan uang.

27 Muhammad, Ibid, hal. 16317

Selain dari uraian di atas, ada tiga variable-variabel yang digunakan oleh para ekonom Islam di dalam manajemen permintaan uang atau moneter:28

1. Nilai-nilai moral2. lembaga-lembaga social ekonomi dan politik, termasuk

mekanisme harga3. tigkat keuntungan riil sebagai pengganti keberadaan suku bunga.

Ketiga variabel ini akan saling mendukung dalam mengendalikan permintaan uang, meskipun nilai- nilai moral kurang mampu secara langsung dalam menentukan seberapa besar jumlah uang yang diminta namun variabel ini akan mengurangi tindakan penggunaan uang yang bersifat spekulatif. Mekanisme harga akan membantu mengalokasikan sumber daya pada tujuan yang lebih efesien. Keberadaan suku bunga sebagai instrument intermediary dalam system keuangan dapat menjadikan pola konsumsi masyarakat di luar batas kemampuannya dan mengarahkan investasi pada bidang yang kurang produktif atau spekulatif, disebabkan system bunga telah gagal sebagai mekanisme control terhadap penggunaan dana pinjaman. . Dengan adanya tingkat keuntungan sebagai pengganti dari keberadaan suku bunga diharapkan akan lebih mampu untuk mengarahkan pada pola permintaan uang yang bermanfaat dan investasi di sector riil. Berkorespondensinya ketiga variabel dalam satu system ini akan dapat menciptakan pola permintaan uang yang relative stabil. Begitu juga, penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur mendorong orang untuk untuk melakukan Qard (meminjamkan harta kepada orang lain), penjualan muajjal, mudharabah.29

KESIMPULAN / PENUTUPIslam adalah keyakinan universal yang didasarkan pada persatuan

tauhid yang dipahami dan dirasionalisasikan. Islam mengajarkan manusia dengan moral yang menempatkan kecukupan materi hanya sebagai alat, bukan tujuan.

Islam juga menawarkan suatu system ekonomi yang mewajibkan penggunaan sumber daya yang diberikan Allah untuk memenuhi kebutuhan-

28 Adiwarman, Ekonomi Makro, op.cit hal 18029 Ibid, hal 195.

18

kebutuhan mendasar manusia. Karena pemenuhan , penting bagi kebaikan semua pihak, maka masyarakat Islam perlu menggunakan semua sarana yang ada untuk merealisasikan tujuan ini.

Penghapusan bunga atau riba adalah bagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Serta adanya kewajiban membayar pajak atas biaya produktif yang menganggur adalah upaya untuk menstabilkan perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan cara Qard, mudharabah, zakat. Dalam ekonomi Islam jumlah uang yang beredar ditentukan di dalam variabel endogen, yaitu ditentukan oleh banyaknya permintaan uang disektor riil atau dengan kata lain jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian. Variabel-variabel yang dibentuk pemerintah dalam kebijakan moneter baik secara konvensional ataupun dalam kerangka Islam bertujuan hanya untuk menstabilkan perekonomian masyarakat, namun pembeda diantara keduanya adalah system yang pergunakannya.

REFERENSI

19

Al-Qur’an Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought(IIIT) Indonesia, 2002._________, Makro Islami,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007._________, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press, 2001._________, Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: IIIT Indonesia, Edisi kedua, 2003.M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2000._________, AlQur,an Menuju Sistem Moneter Yang Adil, Jogjakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.Monzer Kahf, Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam), Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1995.Muhammad, M.Ag., Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam, Jakarta: Salemba Emban Patria, 2002.Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makro Ekonomi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.Taqiyuddin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, Cetakan Pertama, 1996.

20