-
ii
KEBIJAKAN WAR ON DRUGS PRESIDEN RODRIGO DUTERTE DAN
PENGARUHNYA TERHADAP STABILITAS KEAMANAN
NEGARA-NEGARA ASEAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM HAM INTERNASIONAL
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana
Hukum pada Bagian Studi Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Oleh:
NOVI ASALAMU
02011281520375
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2019
-
iii
KEBIJAKAN WAR ON DRUGS PRESIDEN RODRIGO DUTERTE DAN
PENGARUHNYA TERHADAP STABILITAS KEAMANAN
NEGARA-NEGARA ASEAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM HAM INTERNASIONAL
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana
Hukum pada Bagian Studi Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Oleh:
NOVI ASALAMU
02011281520375
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2019
-
iv
-
v
-
vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto:
“If you can’t be the best, let’s do your best”
Start it with ‘YES’, cause every chance won’t come for
twice.
-N.A-
Skripsi ini dipersembahkan kepada:
1. Allah SWT
2. Burhan’s Family (ayah, bunda,
yuk mi, yuk ia, yuk yi, isan)
3. Organisasi dan Komunitas:
- IMM AR Fakhruddin
- HMI FH UNSRI
- BEM FH UNSRI
- B.O THEMIS
- GENBI SUMSEL
- ALSA LC UNSRI
- Ketimbang Ngemis Palembang
- UKM BAHASA
4. My Friends and Staff FH UNSRI
Almamater, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
-
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan
rahmat dan
hidayah-Nya dalam meridhoi pembuatan skripsi yang ditujukan
sebagai syarat akhir
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum
Universitas
Sriwijaya. Penulis berharap skripsi dengan judul “Kebijakan War
on Drugs Presiden
Rodrigo Duterte dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Keamanan
Negara-Negara
ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hukum HAM Internasional” dinilai
baik untuk
dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, petunjuk, maupun pedoman
bagi setiap
pembaca yang menempuh pendidikan ilmu hukum di kemudian
hari.
Penulis berupaya dalam memaksimalkan penelitian ini dengan
menganalisis
literatur dan bahan pustaka yang terakses. Bertitik tolak dari
penelitian ini tidak dapat
mencapai tujuan tanpa bantuan berbagai pihak, terkhusus kepada
Bapak Dr. Mada
Apriandi Zuhir, S.H., MCL dan Bapak Nurhidayatulloh,
S.HI.,S.Pd., S.H., LL.M.,
M.H., M.HI. yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi
dan inovasi hingga
menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, dukungan serta bantuan dari
teman seperjuangan
yang telah berkontribusi tidak terlepaskan dari rasa terima
kasih. Seluruh pihak
merupakan motivasi terbaik yang penulis upayakan.
Terlepas dari garis haluan diatas, penulis masih dalam proses
menimba ilmu,
dimana penulis meyakini bahwasanya masih terdapat kekurangan
baik dari tata
penulisan maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis menerima
kritik yang
disandingkan dengan saran secara terbuka. Akhir kalimat, penulis
berharap untuk
dapat mengguncang nilai keseimbang hak demi mencapai keadilan
yang telah tercatat
dapat berada dalam alur hukum.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Indralaya, Maret 2019
Penulis
-
viii
UCAPAN TERIMA KASIH
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan
rahmat dan hidayah-
Nya dalam meridhoi penyelesaian skripsi “Kebijakan War on Drugs
Presiden
Rodrigo Duterte dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Keamanan
Negara-Negara
ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hukum HAM Internasional”. Dalam
kesempatan ini,
penulis ingin berterima kasih kepada setiap pihak yang telah
berkontribusi dengan
waktu, tenaga, serta pikiran demi terselesaikannya skripsi ini.
Wujud terimakasih
diberikan khusus kepada:
1. Allah SWT, yang telah melimpahkan setiap umat dengan rahmat
dan hidayah-
Nya.
2. Burhan’s Family, Ayahanda Burhanuddin (Alm) dan Ibunda
Choiriah (Alm)
yang telah menjaga amanah yang dititipkan-Nya. Saudara-saudara
kandungku,
Romiyanti,S.Si, Siti Marian,S.Pd, Nurhidayati (Alm), dan Adiku
Muhammad
Ikhsan, yang selalu mendengar curahan hati, membantu dalam doa,
memberikan
kasih dan sayang, namun selalu mendesak untuk segera lulus.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum
Universitas
Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I
Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya.
-
ix
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. sebagai Wakil
Dekan III
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL sebagai Dosen
Pembimbing Utama
yang telah berupaya membantu, mengarahkan, membimbing, dan
memotivasi
penulis dalam menyelesaikan penelitian.
8. Bapak Nurhidayatulloh, S.HI.,S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.HI.
sebagai Dosen
Pembimbing Pembantu yang turut serta membantu, mengarahkan,
membimbing,
dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian.
9. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum
Internasional,
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. sebagai pembimbing akademik,
sekaligus
Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Syahmin AK, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Kuliah Kerja
Lapangan (KKL)
penulis di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang,
Malaysia.
12. Bapak H. Achmad Romsan, S.H., M.H.,LL.M sebagai Dosen
Pengajar yang telah
meluangkan waktu dan berbagi ilmunya dalam KKL dan penulisan
Skripsi.
13. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
yang telah berbagi ilmu, tenaga serta motivasinya dalam masa
perkuliahan.
14. Seluruh staf di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di
Penang, Malaysia. Staf
Imigrasi, Staf Konsuler, Staf Pensosbud, Staf Polri, Penghuni
shelter, dan seluruh
karyawan dan petugas yang telah berbagi ilmu yang sangat
bermanfaat dalam
penelitian ini.
-
x
15. Muhammad Nasir, S.T. yang telah membantu memberikan arahan
penelitian,
motivasi serta doa.
16. Sahabat-sahabatku dari SDN 255, SMPN 24, SMA N SUMSEL
(Sampoerna
Academy), Konferensi Ahli Hukum (Rahma, Faridah, Indah, Miska,
Tari,
Sadana, Willy Eka), Penang Squad ( Hafiz K, Roby F, Kamila P),
Organisasi
masa perkuliahan (HMI FH UNSRI, IMM AR Fakhruddin, UKM Bahasa,
BEM
FH UNSRI, ALSA LC UNSRI, BO THEMIS, GENBI SUMSEL, Ketimbang
Ngemis Palembang)
17. Teman-teman Novi yang tidak dapat ditulis satu-persatu,
terimakasih telah
menjadi energy supplier dalam menyelesaikan skripsi.
Akhir kalimat, Novi bersyukur telah diberikan Allah SWT
kenikmatan yang tiada
henti dengan kehadiran sosok seperti kalian. Semoga kalian semua
diberikan
keberkahan dalam hidup, keridho-an dalam tindakan dan hidayah
untuk menjadi lebih
baik. Novi harap penulisan ini dapat menjadi amal jariyah bagi
pembaca, dan mohon
maaf atas kesalahan yang tidak disengaja.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Indralaya, Maret 2019
Penulis
Novi Asalamu
-
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN
JUDUL............................................................................................
i
HALAMAN
PENGESAHAN.............................................................................
ii
HALAMAN
PERNYATAAN..............................................................................
iii
MOTTO DAN
PERSEMBAHAN......................................................................
iv
KATA
PENGANTAR.........................................................................................
v
UCAPAN TERIMA
KASIH...............................................................................
vi
DAFTAR
ISI........................................................................................................
ix
DAFTAR
TABEL................................................................................................
xi
DAFTAR
GAMBAR...........................................................................................
xi
DAFTAR
SINGKATAN.....................................................................................
xii
ABSTRAK............................................................................................................
xiv
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang.............................................................................
1
B. Rumusan
Masalah........................................................................
7
C. Tujuan
..........................................................................................
7
D. Manfaat
........................................................................................
8
E. Kerangka
Teori............................................................................
9
F. Kerangka
Konsep........................................................................
13
-
xii
G. Metode
Penelitian.........................................................................
21
BAB II. HAM DALAM HUKUM INTERNASIONAL
A. Keberlakuan Hukum
Internasional........................................... 25
B. HAM dalam Hukum
Internasional............................................ 30
C. Tinjauan umum tentang War on
Drugs.................................... 33
D. Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN)...................... 36
BAB III. WAR ON DRUGS
A. Kebijakan War on Drugs Presiden
Duterte............................... 38
B. Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte Menurut
Hukum
Internasional...................................................................
41
C. Pengaruh Kebijakan War on Drugs di Filipina Terhadap
Stabilitas Keamanan Negara-negara
ASEAN...........................
59
BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A.
Kesimpulan...................................................................................
70
B.
Rekomendasi.................................................................................
71
DAFTAR
PUSTAKA...........................................................................................
74
LAMPIRAN..........................................................................................................
82
-
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Tabel perbandingan beberapa konvensi HAM, badan
yang
dibentuk, dan mekanisme
pelaporanya.................................................
31
Tabel 2. Table of drugs addicts by case
status................................................... 64
Tabel 3. Table of drugs addicts by type of
drugs................................................ 65
Tabel 4. Tabel narkoba di Singapura berdasarkan
jenisnya............................. 66
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Hakikat keadilan menurut Aristoteles (384-322
SM)..................... 10
Gambar 2. Analisis
Kebijakan............................................................................
14
Gambar 3. Proses membuat
kebijakan...............................................................
15
Gambar 4. Diagram pengguna metamfetamin di negara-negara
ASEAN...... 40
Gambar 5. Five stages of Project
TokHang.......................................................
44
Gambar 6. Pernyataan tertulis pengguna narkoba di
Filipina............................ 47
Gambar 7. Flowchart of
Pre-TokHang..............................................................
48
Gambar 8. Drugs-cleared Barangays
2018........................................................ 50
Gambar 9. Memorandum Circular (10 oktober
2017)....................................... 51
Gambar 10. Peta negara-negara
ASEAN...........................................................
60
Gambar 11. Diagram produk hukum narkoba di
Indonesia............................. 63
Gambar 12. Diagram narkoba berdasarkan jenisnya di
Thailand...................... 67
-
xiv
DAFTAR SINGKATAN
ADACs Anti-Drug Abuse Councils
AHRD ASEAN Human Rights Declaration
AICHR ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
AMM ASEAN Ministerial Meeting
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
BADAC Barangay Anti-Drug Abuse Council
BNN Badan Narkotika Nasional
CAIDSOTG City Anti-Illegal Drug Special Operations Task
Group
CIL Customary International Law
CMC Command Memorandum Cirlular
DAIDSOTG District Anti-Illegal Drug Special Operations Task
Group
DDB Dangerous Drugs Board
HAM Hak Asasi Manusia
HRW Human Rights Watch
HVT High Value Target
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR The International Convenant on Economic, Sosial and
Cultural
Rights
INCSR International Narcotics Control Strategy Report
KTT Konferensi Tingkat Tinggi
LGUs the Local Government Units
-
xv
NADA National Anti-Drugs Agency
NGOs Non-Government Organizations
PAIDSOTG Provincial Anti-Illegal Drug Special Operations Task
Group
PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDEA Philippine Drug Enforcement Agency
PNP Philippine National Police
RAIDSOTG Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task
Group
SAIDSOTG Station Anti-Illegal Drug Special Operations Task
Group
UNDOC United Nations Office on Drugs and Crime
USG United States Goverment
-
xvi
-
xvii
-
xviii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)
menjelaskan bahwa
perdagangan narkoba diluar jalur hukum terus menimbulkan ancaman
nasional dan
internasional yang serius, khususnya di negara Filipina. United
Nations World Report
of Drug tahun 2009 menerbitkan laporan tahunan yang menempatkan
Filipina pada
urutan kelima sebagai negara produsen shabu jenis mariyuana
untuk kawasan Asia
Timur, Asia Tenggara, dan Oceania.1 Proses perdangangan narkoba
ini di dukung
oleh faktor geografis Filipina yang memiliki 7.641 pulau dan
garis pantai sepanjang
36.289km.2 Hal tersebut menjadi rintangan bagi kepolisian,
angkatan laut, dan militer
dalam melakukan pengawasan serta peninjauan terhadap peredaran
narkoba. Pada
akhirnya, negara Filipina tidak hanya menjadi titik jalur
perdagangan (transshipment)
tetapi juga produsen utama obat berbahaya jenis mariyuana untuk
seluruh Asia.
Kala kini, negara Filipina dipimpin oleh Rodrigo Rody Roa
Duterte sejak
pemilihan Presiden pada tahun 2016. Sebelum menjabat menjadi
presiden, Duterte
merupakan seorang walikota kota Davao dan pengacara Filipina
keturunan Visayan.
Selama karir politiknya, Duterte terkenal kontroversial karena
berhasil menjadikan
1 World Drugs Report, United Nations Office on Drugs and Crime :
Philippines Country Report,
dalam
https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf,
diakses pada
tanggal 20 Juli 2018. 2 2013 Philippines Drugs Situations, Total
Population of Philippines, dalam
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR/2013thephilippinedrugsituation.pdf,
diakses pada
tanggal 22 Juli 2018
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR/2013thephilippinedrugsituation.pdf
-
xix
kota dengan kriminalitas serta perang antar kelompok tertinggi
di Filipina menjadi
kota teraman. Perubahan di kota Davao ini dapat diatasi oleh
Duterte dengan
memimpin sendiri pasukan untuk memberantas kejahatan yang
dikenal sebagai
Davao Death Squad (DDS). Pasukan yang memiliki tugas
mengeksekusi para
kriminal kelas bawah seperti pencuri, pemerkosa, atau bandar
narkoba.3
Diawal kedudukan sebagai Presiden Negara Filipina, Duterte tetap
membasmi
illegal-drugs secara terang-terangan untuk menetralisir
peredaran narkoba dalam
enam bulan. Kesungguhannya terlihat dengan kampanye “War on
Drugs” dalam
bentuk operasi “double barrel”. Tidak butuh waktu lama, kampanye
ini dilaksanakan
dengan diiringi terbitnya peraturan-peraturan Anti-illegal drugs
dari lembaga yang
terkait (PDEA, PNP, DDB, Baragays, dll). Salah satu wujud
legalitasnya ialah
Command Memorandum Cirlular (CMC) No.16-2016 tentang operasi
double barrel
yang menjadi landasan penerapan kampanye war on drugs bagi
Kepolisian Nasional
Filipina (PNP).
Penerapan war on drugs dalam proyek double barrel dilaksanakan
melalui dua
cabang, Tokhang dan High Value Target (HVT). Operasi Tokhang
lebih menargetkan
pengguna dan pengedar narkoba dalam skala kecil. Operasi HVT
menjadi operasi
besar-besaran dalam mengejar sindikat narkoba. Kedua operasi ini
memiliki tujuan
untuk membersihkan dan membongkar sindikat narkoba yang terjadi
di Filipina.4
3 Amado Picardal, CBCP News: The Victims of the Davao Death
Squad: Consolidated Report
1998-2015, diakses di http://www.cbcpnews.com/cbcpnews/?p=76531,
pada tanggal 17 Febuari 2019. 4 Lihat di No.4 Mission of Command
Memorandum Cirlular No.16-2016, The PNP shall
implement the PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan — PROJECT:
"DOUBLE BARREL"in order to
clear all drug affected barangays across the country, conduct no
let up operations against illegal
drugs personalities and dismantle drug syndicates.
http://www.cbcpnews.com/cbcpnews/?p=76531
-
xx
Namun yang perlu digaris bawahi ialah eksekusi yang dilakukan
untuk mengatasi
peredaran narkoba tersebut dengan menetralisasi pelaku
narkoba.5
Makna menetralisasi ini berujung petaka bagi pengedar dan
pengguna narkoba
khususnya dalam operasi Tokhang. Operasi yang seharusnya
berjalan dengan
prosedur penyerahan diri dan menulis surat pernyataan untuk
direhabilitasi,
senyatanya dibersihkan dengan cara dibunuh tanpa melalui proses
hukum. Alhasil
operasi ini banyak menuai kematian pelaku narkoba di
wilayah-wilayah kecil yang
rata-rata berekonomi menengah kebawah.
Hingga akhirnya operasi penerapan war on drugs ini mengutuk para
pegiat
HAM. Sehingga mendorong Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (DK
PBB) mengajukan laporan mengenai tindakan extrajudicial killing6
di Negara
Filipina ke International Criminal Court (ICC) di Den Haag7. ICC
melakukan
serangkaian prosedur sesuai pengadilan untuk menyikapi pelaporan
tersebut. Namun
pada sebuah laporan berita dari GMA News tertanggal Desember
2016, Duterte
5 Lihat No.5 Execution, Command Memorandum Cirlular No.16-2016,
The PNP intends to
equally address illegal drug problems in the barangays and at
the same time pursue the neutralization
of illegal drug personalities as well as the backbone of illegal
drugs network operating in the country. 6 Lihat Section 3 (a)
Torture Victim Protection Act of 1991 defined EXTRAJUDICIAL
KILLING-
For the purposes of this Act, the term `extrajudicial killing'
means a deliberated killing not authorized
by a previous judgment pronounced by a regularly constituted
court affording all the judicial
guarantees which are recognized as indispensable by civilized
peoples. Such term, however, does not
include any such killing that, under international law, is
lawfully carried out under the authority of a
foreign. nation. (Baca Statue-106 Page 73, PUBLIC LAW
102-256—MAR. 12, 1992
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-106/pdf/STATUTE-106-Pg73.pdf,
diakses 15 Agustus 2018) 7 Internatinal Criminal Court (ICC)
merupakan mahkamah pidana internasional yang diadopsi dari
Statuta Roma 1998, memiliki wewenang untuk mengadili kejahatan
yang tergolong serius. Kejahatan
yang dimaksud ialah kejahatan genosida (the crime of genoside),
kejahatan terhadap kemanusiaan
(crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan
agresi (aggression). Menurut Pasal
12(2) Statuta Roma, ICC hanya boleh melaksanakan kewenangannya
jika kejahatan terjadi di wilayah
negara anggota, atau jika pelaku adalah warga negara anggota.
Negara anggota yang dimaksud ialah
negara yang meratifikasi Statuta Roma.
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-106/pdf/STATUTE-106-Pg73.pdf
-
xxi
membatalkan kunjungan yang direncanakan dari pelapor untuk
melangsungkan
proses penyelidikan.8 Kemudian pada tahun 2018, Mrs Fatou
Bensouda membuka
kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaa ke Mahkamah Pidana
Internasional.
Ongoing Cases of International Criminal Court, kasus dugaan
kejahatan yang
dilakukan sejak setidaknya juli 2016 dalam konteks kebijakan war
on drugs hingga
kini telah melalui proses pemeriksaan pendahuluan.9 Kasus ini
masih berlanjut ke
proses pemeriksaan karna tergolong dalam kejahatan serius dan
bertentangan dengan
Articel 5, The Universal Declaration of Human Rights 1948, “No
one shall be
subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment
or punishment.”10
bahwa tidak seorang pun akan mengalami penyiksaan atau perlakuan
atau hukuman
yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
Pengadilan memandang
bahwa semua orang berhak atas perlindungan meskipun telah
melakukan tindak
kejahatan yang merugikan masyarakat secara luas.
Dalam konteks ini, ASEAN (Assosiation of Southeast Asian
Nations) sebagai
organisasi internasional yang mewadahi negara-negara di Asia
Tenggara memegang
peranan sebagai garda terdepan dalam hal mengintegrasikan
negara-negara
anggotanya, termasuk Filipina untuk bersama-sama mengupayakan
aksi penanganan
tindak kejahatan transnasional di kawasan. Sebagai wujud nyata
keinginan negara-
negara ASEAN, dalam pertemuan para menteri ASEAN di ASEAN
Ministerial
8 A Times, “Philippines post-election analysis: How Duterte shot
to the top”,
http://www.atimes.com/article/philippines-post-election-analysis-how-duterte-shot-to-the-top//,
diakses pada 29 Juli 2018. 9 International Criminal Court,
Alleged crimes committed since at least 1 July 2016, in the
context
of the "war on drugs" campaign, diakses di
https://www.icc-cpi.int/philippines, pada 18 Febuari 2019. 10 The
Universal Declaration of Human Rights 1948, Article 5.
http://www.atimes.com/article/philippines-post-election-analysis-how-duterte-shot-to-the-top/https://www.icc-cpi.int/philippines
-
xxii
Meeting (AMM) ke-33 di Bangkok, Thailand, menghasilkan ASEAN
Leader’s
Declaration on Drug-Free ASEAN 2015 yang membahas tentang
komitmen
organisasi untuk mempercepat target tercapainya kawasan ASEAN
bebas narkoba
menjadi tahun 2015.11
Pada akhirnya, narkoba dibahas kembali saat digelarnya
Konferensi Tingkat
Tinggi ASEAN (pertemuan kepala negara ASEAN) ke-33 pada tahun
2015 di
Manila, Filipina, telah menyepakati untuk menandatangani
deklarasi bersama
mengenai Drug-Free ASEAN 2020 yang menegaskan tentang komitmen
organisasi
untuk menghapuskan produksi, pengolahan, perdagangan, dan
konsumsi narkoba
pada tahun 202012. ASEAN semakin mempertegas tentang ancaman
yang
ditimbulkan dari kegiatan perdagangan narkoba karena memiliki
dampak yang
berkaitan dengan aktivitas kejahatan transnasional lainnya.
Setiap negara anggota
ASEAN wajib berkontribusi untuk merealisasikan Drug-Free ASEAN
2015,
memberikan dukungan politik-keamanan secara penuh untuk
bersama-sama
menghadapi ancaman perdagangan narkoba demi keamanan dan
stabilitas sosial.
Kebijakan war on drugs diberlakukan oleh Negara Filipina
dibawah
kepemimpinan Duterte ialah wujud pemberantasan Narkoba sebagai
salah satu
anggota ASEAN. Meskipun telah diduga melanggar hak asasi
manusia, ASEAN tidak
dapat berkutik untuk mencampuri urusan nasional Negara Filipina.
Hal ini
dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip ASEAN untuk menjaga
harmonisasi dan
nonintervensi negara-negara anggota. Namun kebijakan war on
drugs telah
11 A Times, loc.cit., 12 UNODC. Drug-Free ASEAN 2015: Status and
Recommendation, (Bangkok: United Nations
Publication, 2008).
-
xxiii
berdampak secara tidak langsung terhadap stabilitas
negara-negara ASEAN.
kebijakan war on drugs mengakibatkan peningkatan keamanan di
sebagian negara.
Hal ini dikarnakan dibeberapa negara anggota (Indonesia,
Malaysia, Singapore,
Thailand) mengalami peningkatan illegal-drugs pada narkoba jenis
metamfetamin
melalui penyelundupan di perbatasan negara.
Penelitian yang serupa sebelumnya telah dilaksanakan oleh Hanfi
Ahada13.
Konsep teori yang digunakan ialah bahaya pengedaran narkoba yang
terjadi diantara
dua negara, Indonesia dan Filipina. Spesifikasi penelitian ini
lebih mengenai
persamaan dan perbedaan antara kebijakan dua negara untuk
menanggulangi
pengedaran narkoba ilegal di kedua negara. Teori yang digunakan
terbagi atas tiga
hal; kasus narkoba di Indonesia, kasus narkoba di Filipina dan
perbandingan kasus
narkoba di indonesia dan filipina. Metode yang digunakan lebih
berpusat pada
perbandingan antara negara Indonesia dan negara Filipina.
Subjeknya tertuju pada
analisis implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap pengedar
dan/atau
pengguna narkoba dengan membandingkan kebijakan di antar negara.
Sehingga
penulis mencoba untuk mengaitkan kebijakan war on drugs tidak
hanya pada satu
negara dengan tujuan politik, akan tetapi penelitian ini lebih
dipusatkan dalam sudut
pandang hukum HAM Internasional dan pengaruhnya terhadap
stabilitas keamanan
negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, dinamika ini menjadi suatu
hal yang patut
untuk diteliti dan dipahami oleh penulis dalam penelitian yang
berjudul “Kebijakan
13 Hanafi Ahada, War on Drugs Case Study: Drugs Policy under
Joko Widodo’s and Rodrigo
Duterte’s Administration sebagai undergraduate thesis
International Program of Governmental
Studies (IGOV) di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, (Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta:
Yogyakarta, 2017).
-
xxiv
War on Drugs Presiden Rodrigo Duterte dan Pengaruhnya Terhadap
Stabilitas
Keamanan Negara-Negara ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hukum
HAM
Internasional.”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu
permasalahan
yaitu:
1. Mengapa Presiden Rodrigo duterte membuat kebijakan war on
drugs di
Negara Filipina?
2. Bagaimana kebijakan war on drugs presiden Rodrigo Duterte
ditinjau dari
hukum HAM Internasional?
3. Apakah kebijakan war on drugs Presiden Duterte dapat
mempengaruhi
stabilitas keamanan negara-negara ASEAN?
C. Tujuan
Tujuan penulis dalam mengulas penelitian ini secara garis besar
ialah;
1. Mengetahui dan memahami latarbelakang Presiden Rodrigo
duterte membuat
kebijakan war on drugs di Negara Filipina.
2. Memahami dan mengetahui kebijakan war on drugs presiden
Duterte ditinjau
dari hukum HAM Internasional.
3. Memahami dan mengetahui pengaruh kebijakan war on drugs
Presiden
Duterte di Filipina terhadap stabilitas keamanan negara-negara
ASEAN.
-
xxv
D. Manfaat
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini
adalah;
1. Manfaat Teoretis
a. Bahwa penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan
maupun
referensi yang dikonsumsi secara umum bagi yang berkeinginan
untuk
membahas topik serupa dikemudian hari.
b. Dapat memberi sumbangan pikiran dalam bidang hukum
transnasional, nasional, maupun regional yang berkaitan
dengan
problematika war on drugs.
2. Manfaat Praktis
a. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi tuntutan
kurikulum
2012 yang dicandangkan fakultas dan untuk memperoleh
penilaian
akhir dalam proses menuntut ilmu di Strata-1.
b. Penulisan ini juga berguna untuk memberikan gambaran
mengenai
peredaran narkoba yang menjamur di negara Filipina sebagai
salah
satu negara yang tergabung dalam ASEAN dan pengaruhnya ke
negara-negara anggota yang ditinjau dari sudut hukum HAM
Internasional.
c. Harapan dengan penulisan skripsi ini, penulis dapat
memberikan solusi
bagi pihak-pihak peduli hak asasi dan yang terkait dalam
menanggulangi narkoba dengan langkah war on drugs.
-
xxvi
E. Kerangka Teori
1. Teori Keadilan
Pelbagai teori mengartikan keadilan sebagai suatu hal yang
ideal, suatu
tindakan yang menempatkan subjek hukum dengan kondisi yang
semestinya
tanpa ada ketidak seimbangan rasa. Namun keadilan memiliki
pengertian
yang tidak sepenuhnya dipahami oleh setiap orang. Apabila
keadilan
dinyatakan dalam keseimbangan hak dan kewajiban, maka setiap
orang akan
memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai keadilan baginya
dan bagi
orang lain.
Pemahaman keadilan yang dimaksud ialah sudut pandang yang
merefleksikan bahwa manusia tidak tinggal sendirian dan dituntut
untuk tidak
mengabaikan tanggung jawab kepada manusia lainya. Keadilan
merupakan
salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan.
Idealnya
keadilan lebih diutamakan dari pada kedua tujuan lainya, karna
keadilan
bernilai kemanfaatan dan hukum adalah sarana dan
tujuannya.14
14 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap
Hukum dan Hukum Indonesia
dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), (rev.ed., cet.4;
Jakarta:Rajawali Pers, 2015. Hlm.290.
-
xxvii
(Sumber: Ilmu Hukum, Satjipto Rahardjo)
Gambar 1. Hakikat keadilan menurut Aristoteles (384-322 SM)
Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan
dengan
hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan adil dapat
diartikan
menurut hukum, dan apa yang sebanding yakni yang semestinya. Hal
lainya
ialah apabila seseorang mengambil lebih dari bagian semestinya.
Bagi
manusia yang tidak menghiraukan hukum disebut juga tindakan yang
tidak
adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat
dinyatakan
sebagai adil.15
Keadilan merupakan mata rantai dalam sistem penegakan hukum
yang
menyeimbangkan antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi
menurut
kedudukannya masing-masing. Persamaan di hadapan hukum
(equality
before the law) mengartikan bahwa setiap warga negara harus
diperlakukan
adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Apabila ditinjau
dari hukum
tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat
penegak
15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2000), hlm. 163.
KEADILAN
Keadilan Distributif
(Sesuai dengan tempatnya)
Keadilan Korektif
(Sesuai dengan hukum)
-
xxviii
hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang
harus
diwujudkan dalam praktiknya.
2. Teori Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia ialah hak yang dimiliki setiap individu yang
secara tegas
telah dijamin oleh perundang-undangan, yakni mengenai hak-hak
sipil,
politik, ekonomi, sosial dan budaya. Konstitusi indonesia UUD RI
tahun
1945 dalam bab XA yang secara khusus menegaskan bahwa hak sipil
dan
politik warga negara telah menjadi hak-hak konstitusional yang
menjadikan
keharusan bagi negara untuk melindungi nya.16
Aturan yang memperkuat jaminan atas hak-hak tersebut tertera
dalam
Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-
undang yang menaungi seluruh aturan mengenai hak asasi manusia
di
indonesia. Peraturan tentang HAM mempertegas konstitusi
dengan
menjabarkan hak dasar warga negara dan kewajiban negara
untuk
menghormati (respect), melindungi (protect), menegakan dan
memajukan
ham. Disamping kedua aturan tersebut, Indonesia telah
meratifikasi 8
(delapan) konvensi HAM Internasional yang menunjukan komitmen
untuk
16 Mada Apriandi Zuhir, Kewajiban Internasional dan Diplomasi
Indonesia di Bidang Hak Asasi
Manusia, Simbur Cahaya No.41 tahun XV, januari 2010,
hlm.1480.
-
xxix
menghargai, menghormati, serta melindungi harkat dan martabat
dari nilai-
nilai kemanusiaan (human dignity).17
Salah satu hak yamng dijunjung tinggi dalam konstitusi,
peraturan
perundang-undangan nasional dan internasional ialah hak untuk
hidup (the
right to life). Hak ini ialah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi
dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Secara mutlak
dimiliki setiap
orang dan mendapatkan jaminan konstitusional. Sehingga, apabila
terjadi
perampasan hak untuk hidup, hal ini dapat menjadi perdebatan
yang menarik
di seluruh masyarakat dunia.
3. Hukum Internasional
Mochtar Kusumaatmadja mengartikan hukum internasional
sebagai
keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan
atau
persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara
dengan
negara; negara dengan subjek hukum lain bukan negara; atau
subyek hukum
bukan negara satu sama lain.18 Dalam suatu mazhab yang
mencoba
menjelaskan dasar mengikatnya hukum internasional dengan
konstruksi
pemikiran yang berbeda. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab
prancis, dalam
garis besarnya meletakkan dasar mengikat hukum internasional
pada faktor-
faktor yang berasal dari fakta-fakta kemasyarakatan/(fait
social), yaitu berupa
17 Ibid., hlm.1483. 18 Mochtar Kesumaatmadja dan Etty R. Agoes,
”Pengantar Hukum Internasional”, (Bandung: PT
Alumni, 2015), hlm.1-2.
-
xxx
faktor-faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia.
Artinya, dasar
mengikatnya hukum internasional itu kembali kepada sifat alami
manusia
sebagai mahluk sosial yang memiliki hasrat untuk hidup,
bergabung dengan
manusia lain dan kebutuhan akan solidaritas. Kebutuhan dan
naluri sosial
manusia sebagai individu itu juga dimiliki oleh negara-negara
atau bangsa-
bangsa (yang merupakan kumpulan manusia). Singkatnya, hal dasar
yang
mengikat hukum internasional ialah sama dengan hal dasar
mengikatnya
setiap hukum dalam kenyataan sosial yaitu, pada kebutuhan
manusia untuk
hidup bermasyarakat.
F. Kerangka Konsep
1. Kebijakan
Menurut Kraft, Furlong kebijakan merupakan “A course of
government
action (or inaction) taken in response to social problems.
Social problems
are conditions the public widely perceives to be unacceptable
and therefore
requiring intervention.”19 Respon (bertindak/tidak bertindak)
yang diambil
oleh pemerintah sebagai tanggapan terhadap masalah sosial yang
secara luas
dianggap tidak dapat diterima oleh publik dan oleh karena itu
memerlukan
intervensi. Sedangkan menurut William N. Dunn, kebijakan
merupakan suatu
pola yang saling berhubungan secara kompleks dari pilihan
kolektif.
Termasuk juga keputusan-keputusan untuk bertindak maupun
tidak
19 Rian Nugroho, Metode Penelitian Kebijakan, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2013), hal.3.
-
xxxi
bertindak, yang dibuat oleh lembaga atau pemerintah. Proses
analisis
kebijakan terdiri dari beberapa elemen penting yang saling
berkaitan (lihat
gambar 2).20
(Sumber: Public Policy Analysis, integrated approach by William
N. Dunn)
Gambar 2. Analisis Kebijakan21
Kebijakan yang dibuat oleh atribut pemerintahan harus mengacu
pada
rencana atau strategi yang diusulkan terkait dengan problema
dalam negara.
Kebijakan yang dibuat semata-mata bermaksud untuk mencapai
problem
solving secara publik, karna fungsi pemerintah sebagai atribut
negara.
Apabila disimpulkan, maka kebijakan publik merupakan
keputusan-
20 William N. Dunn, Sixth Edition: Public Policy Analysis, an
integrated approach, (New-
York:Routledge, 2018), part 1. 21 Ibid.,
-
xxxii
keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (pemerintah)
pada
tataran strategi yang mengikat orang banyak (society).
(Sumber: Wellcome Trust Educational Resources)
Gambar 3. Proses membuat kebijakan22
Proses pembuatan kebijakan didahuli dengan adanya masalah
yang
teridentifikasi masuk ke dalam agenda kebijakan (agenda
setting).
Selanjutnya, setelah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan akan
ada
berbagai pilihan dan alternative kebijakan, kemudian disusun
menjadi
kebijakan (policy formulation). Setelah itu, diambil keputusan
mengenai
rancangan kebijakan yang paling efektif dan efisien untuk
dijadikan
kebijakan dengan kekuatan hukum (decision making). Kemudian
hasilnya
ialah kebijakan yang hampir ideal dan optimal. Hal ini
disebabkan kebijakan
22 Ibid.
http://www.wellcome.ac.uk/Education-resources/Engagement-with-your-research/Public-engagement-opportunities/Government-and-science-policy/WTS040421.htm
-
xxxiii
harus dijalankan (policy implementation) dan dievaluasi
(monitoring &
evaluation) untuk menganalisis ketepatannya. Namun apabila
ditemukan
masalah-masalah baru, masalah tersebut akan masuk menjadi
agenda
kebijakan dan memulai siklus ini kembali.23
2. War on Drugs
Pada Juni 1971, Presiden Nixon mendeklarasikan "war on drugs"
yang secara
dramatis meningkatkan ukuran dan kehadiran badan-badan pengawas
obat-
obatan terlarang, serta mendorong langkah-langkah seperti mandat
untuk
dihukum dan surat perintah tanpa ketukan. Namun, hanya dalam
beberapa
tahun, war on drugs kian bergeser. Langkah untuk
mendekriminalkan
narkoba ditinggalkan karena orang tua menjadi semakin khawatir
tentang
tingginya tingkat penggunaan narkoba bagi remaja. Hingga
akhirnya obat-
obatan terlarang telah terjebak dalam reaksi budaya yang lebih
luas terhadap
permisif yang dirasakan pada tahun 1970-an.24
Di era 20-an, pada masa pemilihan presiden di negara Filipina,
Rodrigo
Duterte menjadi kandidat dengan kampanye “war on drugs”.
Meskipun pada
akhirnya mendapat kecaman keras dari masyarakat, Duterte tetap
terpilih
menjadi presiden di negara Filipina. Setelah mendapatkan
kekuasaan menjadi
pemimpin negara, Duterte semakin membuktikan tekadnya dalam
membasmi
narkoba. War on drugs atau perang terhadap narkoba merupakan
suatu
23 Ibid. 24 Drug Policy Aliance, A Brief History of the Drug
War, diakses di
http://www.drugpolicy.org/issue /brief-histor-drug-war, pada 15
Januari 2019.
http://www.drugpolicy.org/issue%20%20/brief-histor-drug-war
-
xxxiv
tindakan bersenjata yang melawan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif
lainya dengan maksud untuk keamanan negara. Teknik yang
dilakukan oleh
Duterte dalam keberhasilan dari kebijakannya ialah dengan cara
pembunuhan
diluar pengadilan. Setiap tahunnya akan ada peningkatan pengedar
narkoba
yang dinyatakan meninggal dunia tanpa proses pengadilan sehingga
media
menyimpulkan tindakan ini telah melanggar HAM. Namun
sayangnya,
desakan yang diberikan organisasi HAM dan masyarakatpun tidak
menjadi
penghalang dalam keberlanjutan kebijakan perang terhadap
narkoba.
3. Pengaruh
Ditinjau dari pembahasan sebelumnya, pengaruh merupakan salah
satu konsep
dasar dari politik. Peran pengaruh dalam dunia perpolitikan
digunakan sebagai
aplikasi/ teknik dalam menggapai politik. Pengaruh memiliki
aktor yakni
setiap orang yang mempunyai kekuasaan. Sehingga ada keterkaitan
satu sama
lain, setiap orang yang memiliki kekuasaan, akan mempengaruhi
orang atau
negara lain dengan menggunakan kebijakan atau keputusan.
4. Stabilitas
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) stabilitas ialah
keseimbangan,
kemantapan, dan/atau kestabilan. Stabilitas yang dimaksud ialah
keadaan
tenang suatu negara dari gejolak-gejolak atau gangguan-gangguan
yang
bersifat politis, ideologis, sosial ekonomis, militer, dan
lain-lain. Kondisi
yang kondusif di segala bidang dalam penyelenggaraan negara,
bidang sosial
-
xxxv
budaya, politik, pemerintahan, keamanan, perekonomian,
perdagangan, dan
bidang-bidang lainnya dalam ruang nasional dan
internasional.
5. Keamanan
Konsep keamanan merupakan inti dari Hubungan Internasional,
terutama
berkaitan dengan masalah perang dan perdamaian. Pada tahun-tahun
setelah
Perang ke-II, keamanan telah menjadi pusat perhatian dengan
fokus yang
berbeda pada sektor militer. Namun, semakin kompleksnya
hubungan
internasional, menyebabkan munculnya tantangan keamanan baru
yang
membuat esensinya menjadi terlalu sempit. Pada akhirnya
melahirkan aturan-
aturan untuk menjaga wewenang kawasan.
Sebelum melangkah lebih jauh, perlu untuk mengklarifikasi apa
yang
dimaksud dengan keamanan. Definisi Buzan mengatakan bahwa
"keamanan
mengejar kebebasan dari ancaman"25, namun pemahaman itu
kurang
dipahami dengan jelas. Kemudian Mely Caballero-Anthony
menjelaskan
lebih terperinci bahwa terdapat tiga klasifikasi pemahaman
tentang
keamanan. Pertama bahwa ruang lingkup keamanan lebih luas
daripada
keamanan militer (military security). Kedua berlawanan dengan
pemahaman
pertama bahwa keamanan lebih cenderung menjabarkan tentang
status quo.
Pemahaman ke-tiga menyatakan bahwa keamanan tidak hanya luas
dari
ancaman militer dan ancaman negara, namun berusaha untuk
memperlancar
25Buzan, B., Waever, O. and de Wilde, J. Security – A New
Framework for Analysis, (Colorado:
Lynne Rinner Publishers,1998).
-
xxxvi
proses pencapaian emansipasi manusia (human emancipation).
Kemudian
pemahaman tentang keamanan digolongkan dalam dua jenis,
paradigma
keamanan non-tradisional dan paradigma keamanan alternatif
(alternatif
security). Paradigma non-tradisional merupakan pemahaman
yang
beranggapan ruanglingkup keamanan lebih luas dari keamanan
militer dan
selain pemahaman tersebut dianggap paradigma keamanan alternatif
26
6. The Association of Southeast Asian Nations
The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan
perhimpunan negara-negara tergabung yang terletak di Benua Asia,
antara
lain Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR,
Malaysia,
Nyanmar, Philippines, Singapore,Thailand, dan Vietnam.27
Organisasi ini
bermula dari hasrat untuk menciptakan kawasan yang damai,
mencapai
pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial-budaya, serta
perdamaian dan
stabilitas kawasan. ASEAN mengedepankan penyelesaian sengketa
secara
damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara
anggota dan
menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan
hak asasi
manusia, serta pemajuan keadilan sosial.
26 Heru Susetyo, Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif
Berperspektif Keamanan Manusia
dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia, Lex Jurnalica,
Desember 2008, Vol. 6, No.1, hal. 1-
10 27 ASEAN, loc.cit, ASEAN member states, diakses di
https://asean.org/asean/asean-member-states/,
tanggal 23 januari 2019 pukul 16.52.
https://asean.org/asean/asean-member-states/
-
xxxvii
7. Hukum
Hukum menurut Prof.Dr. Van Kan ialah keseluruhan peraturan yang
berlaku
dan bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan setiap manusia
dalam
kehidupan bermasyarakat.28 Definisi lain tentang hukum ialah
seperangkat
kaidah atau aturan yang disusun dalam suatu sistem, yang
menetukan apa
yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia
sebagai warga
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Bersumber dari
masyarakat
sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh
otoritas
tertinggi dalam masyarakat tersebut. Kaidah ini benar-benar
diberlakukan
oleh warga masyarakat sebagai suatu keseluruhan dalam
kehidupannya
dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan
bagi
otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya
memaksa.29
8. Hak Asasi Manusia
Artikel 1 (1) ICCPR dan ICESCR tahun 1966 mendefinisikan hak
asasi
manusia sebagai “All people have the rights of
self-determination, by virtue
of that right they freely determine their political status and
freely pursue their
economic, social and cultural development”. Bahwa setiap orang
memiliki
hak untuk menentukan nasib sendiri, berdasarkan hak tersebut
mereka bebas
untuk menentukan status politik, bebas mengembangkan ekonomi,
sosial dan
budaya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh
setiap
28 Muchsin dan Fadillah P., Hukum dan Kebijakan Publik-Analisis
atas Praktek Hukum dan
Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di
Indonesia, (Malang : Universitas
Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press, 2002), hal.17. 29 Peter
Mahmud Marzuki, “Pengantar Ilmu Hukum”, (Surabaya: Kencana,
2016).
-
xxxviii
manusia sebagai wujud penganugerahan dari Tuhan yang melekat
pada setiap
diri manusia sejak lahir (hak untuk hidup, hak merdeka, dan hak
memiliki).
Pertalian hak asasi manusia tidak hanya dalam suatu wilayah
saja, dalam
istilah “she or he is human being”, setiap orang yang tergolong
manusia dari
kelahiran hingga kematianya, dimana dan kapanpun akan terikat
satu sama
lain dengan hak asasi manusia. Hubungan HAM akan saling
berdampak satu
sama lain, seirama dengan filosopi Golden Rule, “Do unto others
as you
would have them do unto you” mengartikan hak asasi manusia
sebagai
tindakan yang dilakukan terhadap orang lain sebagaimana orang
lain akan
bertindak kembali. Sehingga keterikatan setiap manusia meskipun
berbeda
ras, agama, wilayah, negara dan lain sebagainya berada dalam
hak
fundamental.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum
normatif, yakni
penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data
sekunder. Setiap data yang dipergunakan untuk penelitian ini
bersumber dari,
sumber-sumber hukum international (statue), jurnal internasional
dan jurnal
nasional yang berkaitan, perpustakaan Universitas Sriwijaya
dan
perpustakaan lainnya, serta website online dari
instansi-instansi yang selaras
dengan tema penulisan.
-
xxxix
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan
secara
deskriptif yuridis analitis, yang bertujuan untuk memberikan
gambaran
mengenai masalah politik war on drugs di negara filipina dalam
sudut
pandang hukum HAM Internasional. Isu yang sedang hangat
dikalangan
masyarakat internasional serta urgensinya untuk segera
diselesaikan. Penulis
mencoba menjalani pendekatan dengan melakukan analisis
pengkajian
terhadap kebijakan yang diimplementasikan dan pengaruhnya
terhadap
beberapa Negara anggota ASEAN. Proses yang menelusuri sebab dan
akibat
kebijakan dengan tinjauan dari sumber dasar hukum internasional
dan data
resmi pemerintahan.
3. Sumber Data
Pada penyususnan skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder
dengan
maksud dari berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan
tertulis, dalam
bidang hukum dikenal sebagai bahan hukum:
a. Bahan hukum primer
Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti konstitusi,
peraturan
perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional, traktat,
dan
yurespudensi yang berkaitan.
b. Bahan hukum sekunder
Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti
hasil-
hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum. Bahan yang
didapatkan
-
xl
dengan mempertimbangkan keabsahan data dan keakuratannya.
Sehingga
penelitian ini dapat memiliki kepastian informasi untuk
kepentingan
penelitian lainya.
c. Bahan hukum tersier atau penunjang
Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan
hukum premier dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus
hukum,
ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya. Serta bahan-bahan
hukum
premier, sekunder, dan tersier di luar bidang hukum, misalnya
yang
berasal dari bidang sosiologi, filsafat, ekologi, teknik, dan
lain sebagainya
yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data
penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan
identifikasi
peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan
sistematisasi bahan
hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik
pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi
kepustakaan.
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah,
mencatat
membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan
politik war
on drugs yang diimplementasikan oleh Presiden Duterte di
Filipina.
5. Teknik Analisis Data
Berdasarkan teknik pengumpulan data dalam penyususnan skripsi
ini, peneliti
berupaya dalam menganalisis data secara kualitatif serta
didukung dengan
analisis data kuantitatif. Penulis telah mengamati gejala-gejala
hukum yang
-
xli
terjadi berupa informasi melalui perbandingan das dein dan das
sollen.
Pengamatan yang dilakukan melalui penilaian dengan
menggunakan
peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan buah pikir
penulis
yang ditunjang dengan menggunakan alat ukur yang menghasilkan,
seperti
data-data hasil penelitian ahli yang dikombinasikan untuk
melengkapi
argumentasi penulis.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Dari analisis data kepustakaan yang telah dikumpulkan, penulis
dapat
menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau deduktif. Hal ini
berguna
untuk menyatukan dalam garis lurus terkait permasalahan
kebijakan di
Filipina untuk dapat dipertimbangkan jika di implementasikan di
negara
ASEAN khususnya Indonesia. Sehingga hal ini dapat menjawab
permasalahan yang ada dan memberikan solusi.
-
xci
DAFTAR PUSTAKA
Literatur (Buku)
Erwin, M. 2015. Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum
dan Hukum
Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi). (rev.ed.). cetakan
ke-4.
Jakarta:Rajawali Pers
Kesumaatmadja, M, Etty. 2015. Pengantar Hukum Internasional.
Bandung: PT
Alumni
Mahmud Marzuki, P. 2016. Pengantar Ilmu Hukum. Surabaya:
Kencana
Muchsin, Fadillah P. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik-Analisis
atas Praktek
Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian
di
Indonesia. Malang: Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes
Press
N. Dunn, William. 2018. Sixth Edition: Public Policy Analysis,
an integrated
approach. New-York:Routledge
N. Shaw, Malcom. 2008. International Law. Ed.6. United State:
Cambridge
University Press
Partodiharjo,S. 2006. Kenali Narkoba dan Musuhi
Penyalahgunaanya. Jakarta:
Esensi
Rahardjo,S. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
-
xcii
T Djani, Rian. 2008. Selayang Pandang ASEAN. Jakarta: Direktorat
Jendral
Kerjasama ASEAN
UNODC. 2008. Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendation.
Bangkok:
United Nations Publication
Jurnal
Agussalim. 2012. Memahami Kesulitan Implementasi Nilai-Nilai
Universal Hak-Hak
Asasi Manusia Internasional. Neliti Repositori Ilmiah Indonesia.
16(1):5 –
13
Apriliantin Putri Pamungkas. 2017. Peran ASEANAPOL dalam
Pemberantasan
Peredaran Narkoba di Indonesia. Journal of International
Relations. 3(2):91-
99
Carpenter, Ted Galen. 2009. Troubled Neighbor: Mexico’s Drug
Violence Poses a
Threat to the United States, Policy Analysis. CATO Institute.
631:1 – 21.
Christopher R Maboloc. 2018. The Radical Politics of
Nation-States: The Case of
President Rodrigo Duterte. Journal of ASEAN Studies. 6(1):
82-96
Danilo Andres Reyes. 2016. The Spectacle of Violence in
Duterte’s “War on Drugs”.
Current Southeast Asian Affairs. 35(3):111–137
Heru Susetyo. 2008. Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif
Berperspektif
Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia.
Lex
Jurnalica. 6(1):1-10
-
xciii
Ikhwan Matondang. 2008. Universalitas dan Relativitas Ham.
MIQOT, 32(2): 203 –
214.
John B. Houck. 1986. Restatement of the Foreign Relations Law of
the United States
(Revised): Issues and Resolutions. The international Lawyer.
20(4): 1361-
1390
Mada Apriandi Zuhir. 2010. Kewajiban Internasional dan Diplomasi
Indonesia di
Bidang Hak Asasi Manusia. Simbur Cahaya. 2(41):1480
Nurhidayatuloh dan Leni Marlina. 2011. Perkawinan Dibawah Umur
Prespektif
HAM (Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatera
Utara). Al-
mawarid. 11(2):211
Yasuaki, O. 2003. International Law in and With International
Politics: The
Functions of International Law in International Society. EJIL.
14(1):105-139
Artikel
Drug Policy Aliance. 2016. A Brief History of the Drug War.
Dalam
http://www.drugpolicy.org/issues/brief-histor -drug-war, 15
Januari 2019
Human Rights Watch: Dutertes “Drug War” Migrates to Indonesia.
Dalam
https://www.hrw.org/news/2017/08/23/dutertes-drug-war-migrates-
indonesia,15 Juli 2018.
http://www.drugpolicy.org/issues/brief-histor%20-drug-warhttps://www.hrw.org/news/2017/08/23/dutertes-drug-war-migrates-indonesiahttps://www.hrw.org/news/2017/08/23/dutertes-drug-war-migrates-indonesia
-
xciv
Josh Marcus. 2018 Vice: Perang Narkoba Brutal ala Duterte
Akhirnya Diusut
Mahkamah Pidana Internasional, Dalam:
https://www.vice.com/id_id/article/bj5nk3/
perang-narkoba-brutal-ala-
duterte-akhirnya-diusut-mahkamah-pidana-internasional, 19
Januari 2018.
Michael Bueza. 2017. In Numbers: The Philippines ‘war on
drugs’.Rappler. Dalam
http://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-
philippines-war drugs, 29 Desember 2018
Phelim Kine. 2018. Human Right Watch: World Must Pressure
Philippines on Drug
War Accountability. Dalam
https://www.hrw.org/news/2018/02/08/world-
must-pressure-philippines-drug-war-accountability, 11 januari
2019
Rambo Talabong. 2018. Philippines: PNP suspends Oplan Double
Barrel, again.
Dalam:
https://www.rappler.com/nation/185030-pnp-suspends-project-
double-barrel-again, 13 Januari 2019.
Sofia Tomacruz. 2018. Duterte gov't tally: 'Drug war' deaths
breach 5,000-mark
before 2019. Dalam:
https://www.rappler.com/nation/220013-duterte-
government-tally-killed-war-on-drugs-november-2018, 11 januari
2019.
Sumber Daring
ASEAN, ASEAN member states. Dalam
https://asean.org/asean/asean-member-
states/, 23 januari 2019
https://www.vice.com/id_id/article/bj5nk3/%20perang-narkoba-brutal-ala-duterte-akhirnya-diusut-mahkamah-pidana-internasionalhttps://www.vice.com/id_id/article/bj5nk3/%20perang-narkoba-brutal-ala-duterte-akhirnya-diusut-mahkamah-pidana-internasionalhttp://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-philippines-war%20drugshttp://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-philippines-war%20drugshttps://www.hrw.org/news/2018/02/08/world-must-pressure-philippines-drug-war-accountabilityhttps://www.hrw.org/news/2018/02/08/world-must-pressure-philippines-drug-war-accountabilityhttps://www.rappler.com/nation/185030-pnp-suspends-project-double-barrel-againhttps://www.rappler.com/nation/185030-pnp-suspends-project-double-barrel-againhttps://asean.org/asean/asean-member-states/https://asean.org/asean/asean-member-states/
-
xcv
Badan Narkotika Nasional. 2019. JDIH BNN: Statistik Produk Hukum
Berdasarkan
Tahun. Dalam https://jdih.bnn.go.id/statistik/, 13 Febuari
2018
Dangerous Drugs Board. 2018. Board Resolution No. 6 Series 2018:
Adopting and
Institionalizing The Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy.
Dalam
https://www.ddb.gov.ph/images/Board_Resolution/2018/2018Board_RESOL
UTION_No._6.pdf, 3 Febuari 2019
National Anti-Drugs Agency. 2018. NADA: Drugs Statistic.
Dalam
https://www.adk.gov.my/en/public /drugs-statistics/, 25 Febuari
2019
RD Eisenhart. A Brief History of the US Drug War History,
Colombia, and Mexico,
Dalam https://www.hamilton.edu/documents/Eisenhart%20paper.pdf,
25
Febuari 2019.
Penelitian Skripsi, Thesis dan Laporan
ASEAN-NARCO. 2018. ASEAN Drugs Monitoring Report 2017 [Report],
Bangkok:
ASEAN Narcotics Cooperation Center (ASEAN-NARCO) 2017
Halili. 2015. Hak Asasi Manusia: dari Teori ke Pedagogi
[Thesis], Yogyakarta
(ID):Universitas Negeri Yogyakarta
Hanafi Ahada. 2017. War on Drugs Case Study: Drugs Policy under
Joko Widodo’s
and Rodrigo Duterte’s Administration [Thesis] Yogyakarta
(ID):Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
https://jdih.bnn.go.id/statistik/https://www.ddb.gov.ph/images/Board_Resolution/2018/2018Board_RESOLUTION_No._6.pdfhttps://www.ddb.gov.ph/images/Board_Resolution/2018/2018Board_RESOLUTION_No._6.pdfhttps://www.adk.gov.my/en/public%20/drugs-statistics/https://www.hamilton.edu/documents/Eisenhart%20paper.pdf
-
xcvi
PDEA. 2018. 2013 Philippines Drugs Situations, Total Population
of Philippines.
Laporan. Dalam:
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR.pdf, 22
Juli 2018
Peter Bouckaert. 2017. Human Rights Watch: “Lisence to Kill”
philippine police
killings dutertes “war on drugs”. Laporan. Dalam
https://www.hrw.org/, 5
febuari 2019
World Drugs Report. 2015. United Nations Office on Drugs and
Crime : Philippines
Country Report. Laporan. Dalam: https://www.unodc.org/, 20 Juli
2018.
News (Berita)
A Times. 2016. Philippines post-election analysis: How Duterte
shot to the top.
Dalam
http://www.atimes.com/article/philippines-post-election-analysis-
how-duterte-shot-to-the-top//, 29 Juli 2018
Amado Picardal. 2019. CBCP News: The Victims of the Davao Death
Squad:
Consolidated Report 1998-2015. Dalam
http://www.cbcpnews.com/cbcpnews/, 17 Febuari 2019.
Benny D Koestanto. 2017. Kompas Internasional: ASEAN, Duterte,
dan Perang
Lawan Narkoba. Dalam:
https://kompas.id/baca/internasional/2017/05/02
/asean-duterte-dan-perang-lawan-narkoba/, 01 Febuari 2019
http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR.pdfhttps://www.hrw.org/report/2017/03/02/license-killhttp://www.atimes.com/article/philippines-post-election-analysis-how-duterte-shot-to-the-top/http://www.atimes.com/article/philippines-post-election-analysis-how-duterte-shot-to-the-top/http://www.cbcpnews.com/cbcpnews/?p=76531https://kompas.id/baca/internasional/2017/05/02%20/asean-duterte-dan-perang-lawan-narkoba/https://kompas.id/baca/internasional/2017/05/02%20/asean-duterte-dan-perang-lawan-narkoba/
-
xcvii
DW. 2018. Perang Duterte Terhadap Narkoba Dinilai Sukses.
Dalam:
https://www.dw.com/id/perang-duterte-terhadap-narkotika-dinilai-sukses/a-
39488744, 18 Januari 2019
Pia L Brago. 2017. Philstar: ASEAN host Philippines: No
compromise on human
rights. Dalam:
https://www.philstar.com/headlines/2017/08/04/1725171
/asean-host-philippines-no-compromise-human-rights, 01 Febuari
2019
Sumber Hukum
ASEAN. 2012. ASEAN Human Rights Declaration and The Phnom Penh
Statement
on The Adoption of The AHRD and Its Translations. Kamboja
General Assembly of the United Nations. 1984. Treaties:
Convention against torture
and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment.
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1945. Charter of The United Nations
and Statute of The
International Court of Justice. San Francisco
Republic of the Philippine. 1987. The 1987 Constitution of The
Republic of The
Philippines
Republic of the Philippine. 2016. Command Memorandum Circular
No. 16 – 2016
Subject : PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project:
"Double
Barrel”. National Police Commission
https://www.dw.com/id/perang-duterte-terhadap-narkotika-dinilai-sukses/a-39488744https://www.dw.com/id/perang-duterte-terhadap-narkotika-dinilai-sukses/a-39488744https://www.philstar.com/headlines/2017/08/04/1725171%20/asean-host-philippines-no-compromise-human-rightshttps://www.philstar.com/headlines/2017/08/04/1725171%20/asean-host-philippines-no-compromise-human-rights
-
xcviii
Republic of the Philippines. 2002. Republic Act No. 9165 An Act
Instituting The
Comprehensive Dangerous Drugs Act Of 2002, Repealing Republic
Act No.
6425, Otherwise Known As The Dangerous Drugs Act Of 1972, As
Amended, Providing Funds Therefor, And For Other Purposes.
Philippines
Statuta Roma 1998 of The International Criminal Court 1998
United Nation. 2015. The Universal Declaration of Human Rights
1948.
United State. 1991. Torture Victim Protection Act of 1989.
Pernyataan Resmi
Dangerous Drugs Board. 2018. Philippine Anti-Illegal Drugs
Strategy. Filipino
International Criminal Court. 2016. Alleged crimes committed
since at least 1 July
2016, in the context of the "war on drugs" campaign. Dalam
https://www.icc-cpi.int/philippines, 18 Febuari 2019
Republic of the Philippines. 2017. Presidential Communication
Office: Winning The
First Phase of Drug War. Manila
https://www.icc-cpi.int/philippines