KEBIJAKAN UMUM TRANSPORTASI PERKOTAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN DR. Ir. DJOKO SASONO, MSc Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN UMUM TRANSPORTASI PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARATDIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARATDIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN
DR. Ir. DJOKO SASONO, MScDirektur Bina Sistem Transportasi Perkotaan
1
2
TRANSPORTASI PERKOTAAN SAAT INI ???TRANSPORTASI PERKOTAAN SAAT INI ???
Jln. Otista, Kota Bandung Jatingalih, Semarang
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
POTRET RENDAHNYA DISIPLIN PENGGUNA JALANPOTRET RENDAHNYA DISIPLIN PENGGUNA JALAN
3
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
MENYEBERANG TIDAK PADA TEMPATNYA
MENGENDARA SAMBIL MENELPON MELAWAN ARUS
PENUMPANG BERLEBIH
4
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
5
KONDISI EKSISTINGKONDISI EKSISTING
2. Belum memadainya kualitaspelayanan angkutan umum(public transport).
1. Tingginya tingkat penggunaankendaraan pribadimengakibatkan penggunaanruang jalan tidak efektif &efisien sehinggamengakibatkan kemacetan lalulintas (traffic congestion).
6
3. Peningkatan pencemaran udara sebagai akibat meluasnya kemacetanlalu lintas di kawasan Jabodetabek (environment).
KONDISI EKSISTINGKONDISI EKSISTING
7
5. Rendahnya disiplin berlalu lintas, antara lain : Persimpangan,Terminal, Halte, Parkir (Law Enforcement).
Angkutan Umum “Ngetem”di depan terminal
Bus Kota Menaikkan & Menurunkanpenumpang di sembarang tempat
KONDISI EKSISTINGKONDISI EKSISTING
8
6. Rendahnya disiplin berlalu lintas, antara lain : Persimpangan,Terminal, Halte, Parkir (Law Enforcement).
Perilaku Berlalu lintas di simpang Perilaku Berlalu lintas di ruas jalan
KONDISI EKSISTINGKONDISI EKSISTING
9
7. Rendahnya disiplin berlalu lintas, antara lain : Persimpangan,Terminal, Halte, Parkir (Law Enforcement).
Kondisi Perparkiran di Wilayah Jakarta
KONDISI EKSISTINGKONDISI EKSISTING
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
FENOMENA SEPEDA MOTORFENOMENA SEPEDA MOTOR
Tingginya penggunaan sepeda motor sangat berbahaya
Penggunaan sepeda motor hanya memperlambat lalu lintas
Pelanggaran aturan lalu lintas dimana-mana
Tingginya penggunaan sepeda motor sangat berbahaya
Penggunaan sepeda motor hanya memperlambat lalu lintas
Pelanggaran aturan lalu lintas dimana-mana10
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KESEMRAWUTAN PENGGUNAANKESEMRAWUTAN PENGGUNAAN
11
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KECEROBOHAN PENGGUNAANKECEROBOHAN PENGGUNAAN
12
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PENGGUNAAN UNTUK ANGKUTAN PENUMPANGPENGGUNAAN UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG
13
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PENGGUNAAN UNTUK ANGKUTAN BARANG & NIAGAPENGGUNAAN UNTUK ANGKUTAN BARANG & NIAGA
14
15
4. Tingginya kecelakaan lalu lintas terutama kecelakaan sepedamotor sebagai akibat dari penggunaan sepeda motor yangmeningkat dari tahun ke tahun (traffic accident).
KONDISI EKSISTINGKONDISI EKSISTING
POTRET KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN DI INDONESIAPOTRET KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN DI INDONESIA
16Pada tahun 2010, jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 31.234 jiwa.
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BIAYA KEMACETAN DI JAKARTABIAYA KEMACETAN DI JAKARTA
NO ASPEK BIAYA Rp. Trilyun
1 Waktu 20.3
2 BBM: Mobil 6.6
3 BBM: Sepeda Motor 8.2
4 Angkutan Umum 2.4
5 Kesehatan 5.4
42.9 (USD 4.5 Milyar)
Sumber: KOMPAS, 6 Nov. 2007
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
17
DEGRADASI PERAN ANGKUTAN UMUMStudi Kasus DKI Jakarta
DEGRADASI PERAN ANGKUTAN UMUMStudi Kasus DKI Jakarta
201020022000
0 % -3 %-24 %
JUTPI, 2010MTI, 2005
28%
52%55%
% PERTAHUN
MODALSHARE (%)
DoNothing
Stabilisasi
Reformasi
Target: Share Angkutan Umum perkotaan 50%(minimal)
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
18
MESIN PERTUMBUHANatau
MESIN “PEMBUNUHAN”
TRANSPORTASI?
Kota = harapanTingginya urbanisasi;Tingginya pertumbuhan
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
20
21
KondisiLapangan
PerkembanganIPTEK
LingkunganStrategis
UU LLAJ22/2009
UU LLAJ14/1993
REVISIREVISI
AngkutanUmum
• RU Jaringan Trayek• Angkutan Massal• Seleksi/Lelang• Subsidi
Lalu Lintas
•MRLL•Manajemen Kebutuhan•Pengaturan Parkir di Badan Jalan
RIJ LLAJ
•Ruang Lalu Lintas•Simpul Transportasi•Asal Tujuan Perjalanan
REVISI UU LLAJREVISI UU LLAJS
ust
ain
ab
leT
ran
spo
rtat
ion
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TRANSPORTASI PERKOTAAN YANGBERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE URBAN TRANSPORTATION)
KEBIJAKAN
• Berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan;• Adanya kebutuhan transportasi yang selamat, bersih,
hemat energi.
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KOMPREHENSIF STRATEGI: A S I
AVOID tripsREDUCE km SHIFT modes Fuel quality CNG/
Car technology
AVOIDSHIFT/
Public Transp.Priority
IMPROVE
23
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
24Sumber: Müller, P., Schleicher-Jester, F., Schmidt, M.-P. & Topp, H.H. (1992): Konzepte flächenhafter Verkehrsberuhigungin 16 Städten”, Grüne Reihe des Fachgebiets Verkehrswesen der Universität Kaiserslautern No. 24.
Kebijakan Efek Dorong (PUSH):Manajemen Parkir pd Area Tertentu,Pembatasan Ruang Parkir pd Wilayahdgn Sistem Zona, Zona PembatasanMobil Pribadi, Pelarangan Mobil Pribadiatau Waktu Tertentu, Pajak penggunaanjalan (road pricing)
Kebijakan dgn Efek Tarik (PULL)Memberikan prioritas untuk bus dan trem,
frekuensi pelayanan , penyediaan tempathenti yang nyaman dan mudah diakses
oleh penumpang, park n ride, bike n ride,jaringan jalur sepeda yg lebih luas, jalur
pejalan kaki yang menarik dan mudahdiakses.
Kebijakan dgn Efek Dorong dan TarikRetribusi, Pembagian ruang jalan untuk menyediakan jalur sepeda, Jalur pejalan kaki, Jalur hijau,Jalur Bus, Retribusi Pembagian siklus waktu pada APILL untuk lebih memprioritaskan pada moda
angkutan umum dan kendaraan tidak bermotor, Pemasaran dan keterlibatan/partisipasimasyarakat, Penegakan dan penindakan hukum
Pendekatan Dorong (Push) dan Tarik (Pull)
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
25
RencanaUmumLLAJ
RencanaInduk Jar.
LLAJ
RencanaUmum
JaringanTrayek
BADANUSAHA
PenyelenggaraanAngkutan
Umum
SPM
IZIN
KewajibanPemerintah SUBSIDI
MaklumatPelayanan
SistemInformasiPelayanan
Publik
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Arah Pengembangan dan PenataanAngkutan Umum di Perkotaan
26
Integrasi Antar Beragam ModaAksesibel
Sistem Informasi Penumpang Yg Jelas Untuk SemuaTingkatan Perjalanan
Penerapan Sistem Tiket Yg Komprehensif
Angkutan umum yg Memenuhi Standar PelayananMinimal
Manajemen Operasi Yg Mampu MeningkatkanKeteraturan, Waktu Perjalanan Yg Singkat,
Mekanisme Transfer Yg Baik, Biaya Operasi Yg Efisien
PENATAAN ANGKUTAN UMUM DIARAHKAN AGAR MAMPU MEMBERIPELAYANAN YANG SETARA DENGAN ANGKUTAN PRIBADI SEHINGGAMEMILIKI DAYA TARIK YG TINGGI BAGI PENGGUNA KEND. PRIBADI
27
• Eksistensi angkutanumum saat ini?Ojek,plat hitam...
• Koordinasi dg daerahtetangga??
KEWAJIBAN PEMERINTAH(UULLAJ ps 139)
• IZIN(Lelang/seleksi/Ps174)
• Berbadan Hukum(Ps 139)
• SUBSIDI (Ps 185)
SISTEMPENYELENGGARAAN
• RUJ TRAYEK PS. 145)• INTEGRASI
(MODA,WILAYAH,TERMINAL,MANAJEMEN)
• ANGKUTAN MASSAL (PS158)
SPM(PS 141)
REVITALISASI ANGKUTANUMUM
(UU LLAJ 22/2009)
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN INDONESIA- Penumpang -
VISIMudah ke tempat kerja;
Mudah ke sekolah;Mudah ke mana saja.
PRINSIP:- Kesetaraan (Equality);- Persamaan (Equity);- Keadaban (Dignity);- Nilai tambah (Added
value).
FASILITASI:- Aksesibilitas;- Konektivitas;
- Intermodalitas.
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
28
VISI (Outcome)• Apa saja ada;• Selalu tersedia kapan saja dan dimana-
mana;• Harga sama dimana-mana.
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN INDONESIA- Barang -
29
SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN INDONESIA
APPROACH al.• 6 Es (Engineering, Education, Enforcement,
Enactment of laws, Excessive of forces, End ofhopes);
Jaringan Trayek(Ps. 145-148 UU 22/2009) TarifTarifIzin TrayekIzin Trayek
Angkutan Massal(Ps. 158 UU 22/2009)
Angkutan Massal(Ps. 158 UU 22/2009)
Sistem TransitSistem Transit
1. Bus Kapasits Massal2. Lajur Khusus3. Trayek Tidak berimpit4. Feeder(Ps. 158 UU 22/2009)
1. Bus Kapasits Massal2. Lajur Khusus3. Trayek Tidak berimpit4. Feeder(Ps. 158 UU 22/2009)
Seleksi/Lelang(Ps. 174 UU22/2009)
Seleksi/Lelang(Ps. 174 UU22/2009)
Subsidi utk Ekonomi(Ps. 185 UU 22/2009)Subsidi utk Ekonomi
(Ps. 185 UU 22/2009)
Kawasan Perkotaan(UU 26/2007)
Kawasan Perkotaan(UU 26/2007)
PENYELENGGARAANANGKUTAN UMUM
PENYELENGGARAANANGKUTAN UMUM
TransisiTransisi
REFORMASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM(UU 22 TAHUN 2009)
REFORMASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM(UU 22 TAHUN 2009)
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
49
KEWAJIBAN MENYEDIAKAN ANGKUTAN UMUMDAN MEMENUHI SPM
KEWAJIBAN MENYEDIAKAN ANGKUTAN UMUMDAN MEMENUHI SPM
(Pasal 139) Pemerintah wajib menjamintersedianya angkutan umum.
(Pasal 141/198) Untuk mewujudkanstandar pelayanan jasa angkutan umum,Pemerintah menetapkan suatu StandarPelayanan Minimal (SPM).
Permenhub No. PM 10 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
50
ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN RAYAANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN RAYA
51
Ketersediaan angkutanumum massal berbasis
Jalan di kawasanperkotaan
mobil bus yangberkapasitas
angkut massallajur khusus
trayek angkutanumum lain yangtidak berimpitandengan trayek
angkutan massal
angkutanpengumpan
Kewajiban Pemerintah
Pasal 158 (1) UU 22/2009
Pasal 159 UU 22/2009
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal158 diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
MASA TRANSISI (Pendekatan Bertahap)MASA TRANSISI (Pendekatan Bertahap)
Transisi dari ‘angkot' kepemilikanindividu, ke sistem bus dengan sistemmanajemen modern badan pengelola
Transisi bukan “BRT” yangsesungguhnya (Sistem Transit)
Karakteristik: Urbanized network tidak memiliki lajur khusus mix
traffic dikombinasikan dengan “shelter
tinggi“ electronic ticketing sederhana, bus yang nyaman ber-AC (air
conditioner) Operator buy the service system, Konsorsium Public PrivatePartnership (PPP)
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
52
• Dalam menciptakan transportasi yg berkelanjutan perlu adanya komitmen ygkuat dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah termasuk dlm halpendanaan;
• Terapkan prinsip push-and-pull angkutan umum:– push (pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi);– pull (meningkatkan kualitas layanan angkutan umum);
• Kebijakan untuk keberpihakan pada angkutan umum:– Sempurnakan jaringan pelayanan & sarana angkutan umum;– Menyiapkan pendukung angkutan umum (TDM dan TOD);– Sistem informasi angkutan umum (intermoda);– Membentuk behaviour menggunakan angkutan umum (kampanye dan
pendidikan lalu lintas);– Keberpihakan pembangunan untuk angkutan umum;
• Percepatan penggunaan bahan bakar gas (CNG untuk mobil bus, dan LGV untukmobil penumpang), dengan prioritas pada angkutan umum di wilayahperkotaan pengurangan subsidi BBM;
• Penguatan kelembagaan (capacity building) di bidang “Governance”(transparansi, akuntabilitas & keterwakilan pemangku kepentingan) di dalamrangka menciptakan transportasi yg berkelanjutan.
TINDAK LANJUT UNTUK MENCAPAI TUJUAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
53
54
“Pada saat kita mengeluh didalam kendaraan pribadi
kita karena macet,sesungguhnya kita sedangmenyalahkan diri sendiri,karena kita merupakan