KEBIJAKAN TRUMP PEACE PLAN TERHADAP PROSES PERDAMAIAN ISRAEL DAN PALESTINA PERIODE 2017-2020 SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh: Zulfa Khoirunnisa Irbah 11161130000053 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2020 M / 1441 H
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN TRUMP PEACE PLAN TERHADAP PROSES
PERDAMAIAN ISRAEL DAN PALESTINA PERIODE 2017-2020
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Zulfa Khoirunnisa Irbah
11161130000053
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2020 M / 1441 H
ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang berjudul:
KEBIJAKAN TRUMP PEACE PLAN TERHADAP PROSES PERDAMAIAN ISRAEL
DAN PALESTINA PERIODE 2017-2020
1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persayaratan
memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang
berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 30 Juli 2020
Zulfa Khoirunnisa Irbah
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
SKRIPSI
KEBIJAKAN TRUMP PEACE PLAN TERHADAP PROSES PERDAMAIAN ISRAEL DAN PALESTINA PERIODE 2017-2020
Oleh:
Zulfa Khoirunnisa Irbah
11161130000053
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2020. Skripsi ini
telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program
Gambar 2.1 Grafik Bantuan Bilateral AS kepada Palestina periode 2012-2019 ................... 50
Gambar 3.1 Peta Konseptual .................................................................................................. 69
Gambar 3.2 Tujuan Ekonomi Peace to Prosperity ................................................................. 76
Gambar 4.1 Pembuatan Kebijakan Luar Negeri AS .............................................................. 89
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Transkrip Wawancara dengan Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D. ................................. cxxviii
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Pernyataan Masalah
Skripsi ini akan mengkaji kebijakan Trump Peace Plan yang merupakan kebijakan luar
negeri Amerika Serikat (AS) terhadap proses perdamaian Israel dan Palestina pada
pemerintahan Presiden Donald Trump periode 2017-2020.
Konflik antara Israel dan Palestina masih menjadi pusat perhatian dunia. Pasalnya,
konflik ini sudah puluhan tahun terjadi namun perdamaian nampaknya masih jauh dari
pandangan. Kedua belah pihak sepertinya tak ada yang mau mengenyampingkan masing-
masing kepentingan. Konflik Israel dan Palestina disebut sebagai konflik dengan penyelesaian
paling alot di muka bumi. 1
Upaya damai antara Israel dan Palestina dikenal sangat alot dikarenakan perbedaan
pandangan keduanya terhadap garis perbatasan, di mana Israel dan Palestina memiliki versi
perbatasan yang berbeda. Selain itu, perbedaan persepsi terkait keamanan diantara keduanya
pun masih kental. Palestina merasa bahwa Israel harus keluar dari wilayah yang dipercaya
bukan miliknya, sedangkan Israel percaya bahwa Hamas perlu dimusnahkan karena sangat
menentang berdirinya negara Israel. Konflik internal di Palestina antara PLO dan Hamas pun
ikut memengaruhi alotnya proses perdamaian Israel dan Palestina, khusunya yang berkaitan
dengan gagasan solusi dua negara.
1 Emilia Plupu Nurjana & M. Fakhruddin, Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina,
(Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol. 1, No. 1, 2019) 15-26.
2
Konflik Israel dan Palestina dipandang oleh beberapa pihak sebagai konflik dengan
nuansa politik. Beberapa pihak juga percaya bahwa konflik ini sarat akan aspek teologis.
Namun, pada dasarnya tidak ada yang dapat dianggap lebih tepat sebagai pemicu konflik
karena baik politik maupun teologis turut mewarnai konflik ini sepanjang perjalanannya. 2
Konflik antara Israel dan Palestina berakar pada keyakinan bangsa Israel atas
kepemilikan tanah Palestina. Dikeluarkannya Deklarasi Balfour pada 2 November 1917
dipercaya sebagai awal mula dari konflik berkepanjangan ini. 3 Deklarasi Balfour merupakan
pernyataan terbuka dari Pemerintah Inggris Raya yang menegaskan dukungannya terhadap
penciptaan kediaman bangsa Yahudi di Palestina. Berikut isi dari Deklarasi Balfour:
“His Majesty’s government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the
Jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being
clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of
existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any
other country.” 4
Menariknya, kata national home dalam Deklarasi Balfour belum pernah muncul dalam
ranah hukum internasional sehingga dipercaya diciptakan agar bermakna kabur sehingga tidak
dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut adalah sebuah negara Yahudi.
Kalimat diatas juga dinilai sebagai ungkapan dukungan terbuka pertama dari sebuah kekuatan
politik utama dunia kepada gerakan zionisme. 5
Sejak Deklarasi Balfour, banyak kaum Yahudi yang menempati wilayah Palestina dan
berlanjut pada proklamasi kaum Yahudi untuk mendirikan sebuah negara yang bernama Israel
pada 14 Mei 1948 saat mandat Inggris Raya atas Palestina berakhir. Pada hari yang sama, AS
2 Vera Paat, “Posisi Amerika Serikat dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel,” (Politico: Jurnal
Ilmu Politik, Vol. 2, No. 2, 2013). 3 Puri Yuanita, “Pandangan Kompas dan Media Indonesia atas konflik Israel-Palestina: sebuah tinjauan
analisis wacana kritis terhadap wacana berita,” (Skripsi sarjana, Universitas Indonesia, 2009). 4 The Editors of Encyclopaedia Britannica, “Balfour Declaration,” Britannica, 2018, Diakses melalui
https://www.britannica.com/event/Balfour-Declaration, 28 Februari 2020. 5 Michael Makovsky, Churchill's Promised Land: Zionism and Statecraft, Yale University Press, 2007
kebijakannya yang berhubungan dengan proses perdamaian konflik ini menjadi hal yang selalu
disorot oleh publik internasional.
Trump dikenal sebagai individu yang nyentrik. Bila dilihat dari kebijakan-kebijakan
yang dikeluarkannya setelah dilantik menjadi Presiden ke-45 AS, seperti keluarnya AS dari
Paris Agreement, eskalasi konflik dengan Iran, penarikan AS dari perjanjian Comprehensive
and Progresive Agreement for Trans-Pasific Partnership (CPTPP), perang dagang dengan
China, serta pembangunan tembok di perbatasan AS dan Meksiko.
Trump cukup serius dalam mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Trump menjadikan agenda ini sebagai prioritas utamanya dalam semester pertama
kepemimpinannya, khususnya setelah Trump membawa isu ini saat kampanye presidenannya
pada 2016.7 Sikap optimis Trump terkait Konflik Israel dan Palestina saat kampanye patut
diapresiasi. Trump mengumumkan bahwa ia memiliki ‘ultimate deal’ dalam rangka
mengakhiri konflik ini dan mulai mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan perdamaian
Israel dan Palestina. 8
Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel serta
memindahkan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 6
Desember 2017. Pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem pasalnya sudah diatur oleh
Undang-undang Kedutaan Yerusalem yang diloloskan oleh Kongres AS tahun 1995. Presiden-
presiden AS sebelumnya memilih untuk menerbitkan surat pernyataan (waiver) untuk menunda
penerapan UU tersebut.
7Walda Okvi Juliana Ningsih, ”Personalitas Donald Trump dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan
Pelarangan Imigran Muslim ke Amerika Serikat,” (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang,
2018) hal. 76. 8 Muriel Asseburg, “The “Deal of the Century” for Israel-Palestine: US Proposal are likely to speed
demise of two-state settlement,” SWP Comment No. 20 German Institue for International and Security
Affairs, 2019.
5
Trump menunjuk David Friedman sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel.
David Friedman dikenal sebagai sosok pengacara Yahudi Amerika yang mendukung
pembangunan pemukiman ilegal Yahudi di Palestina. Wakil Presiden Amerika Serikat Mike
Pence menyatakan bahwa penunjukan Friedman merupakan tanda yang jelas terhadap
komitmen Trump kepada Israel dan rakyatnya. 9
Pada 10 September 2018, administrasi Trump mengumumkan untuk menutup Kantor
Delegasi Umum Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang ada di Washingtonn DC.
Kantor PLO di Washington DC merupakan hasil dari Kesepakatan Oslo periode 1993-1995
dan sebagai bukti nyata dari usaha perdamaian konflik Israel dan Palestina. 10
Pada tahun yang sama, Trump memilih untuk menghentikan segala bentuk bantuan
pendanaan AS kepada Badan Bantuan dan Pembangunan PBB (UNRWA). Penghentian
bantuan ini mengakibatkan kesulitan bagi UNRWA untuk menjalankan program-programnya
bagi pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat, dan Gaza.
Hal ini dikarenakan AS merupakan negara pendonor terbesar di UNRWA dengan kontribusi
sebesar $ 364 juta.
Tak sampai di situ, episode keseriusan Trump dalam proses perdamaian Israel dan
Palestina nampakya masih belum selesai. Pada sebuah konferensi yang dilaksanakan pada 25-
26 Juni 2019, yakni Konferensi Bahrain yang dihadiri oleh AS dan beberapa negara Arab dan
Timur Tengah, AS menyampaikan sebuah proposal perdamaian konflik Israel dan Palestina.
Proposal ini dikenal sebagai Proposal Deal of the Century atau kesepakatan abad ini. AS
dengan percaya diri mengumumkan bahwa proposal perdamaiannya itu akan sangat berbeda
9 Fajar Nugraha, “Trump Tunjuk Pendukung Pemukiman Yahudi sebagai Dubes untuk Israel,”
Medcom.id, 2017, Diakses melalui https://www.medcom.id/internasional/amerika/0k87xE0b-trump-
tunjuk-pendukung-pemukiman-yahudi-sebagai-dubes-untuk-israel, 28 Desember 2020. 10 Walda Okvi Juliana Ningsih, “Personalitas Donald Trump dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan
Pelarangan Imigran Muslim ke Amerika Serikat,” (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang,
dengan gagasan solusi dua negara. Terdapat tiga tokoh dalam penyusunan proposal Deal of
The Century, yakni menantu sekaligus penasihat senior Donald Trump, Jared Kushner, eks-
pengacara yang kini menjabat sebagai utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt
dan Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman. 11
Pada 28 Januari 2020, dokumen proposal damai Deal of the Century secara resmi
dikenalkan ke publik pada sebuah konferensi pers di Gedung Putih. Proposal damai ini dirilis
oleh Trump yang ditemani ditemani oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Proposal damai ini diberi judul Peace to Prosperiy, yakni sebuah visi oleh Trump yang
berisikan rancangan perdamaian untuk Israel dan Palestina. Peace to Prosperity memiliki dua
fokus, yakni pada aspek politik dan aspek ekonomi. Peace to Prosperity merupakan sebuah
dokumen yang dirilis oleh Gedung Putih sebagai perwujudan dari Proposal Deal of the Century
Trump. Serangkaian ini kemudian dikenal sebagai Trump Peace Plan. 12
Trump Peace Plan dinilai berbeda bahkan sangat bertentangan dengan referensi
gagasan solusi dua negara dan hukum internasional seperti Resolusi PBB, Perjanjian Oslo,
Prakarsa Perdamaian Arab dan perjanjian internasional lainnya. Rancangan ini juga dinilai
bertentangan dengan kebijakan-kebijakan Presiden AS sebelumnya mengenai upaya
perdamaian Israel dan Palestina. 13 Gagasan solusi dua negara dimaksud sebagai solusi dengan
mendirikan negara Israel dan negara Palestina sebagai negara berdaulat yang berdampingan.
Visi ini didukung oleh banyak pihak seperti, PBB, AS (kepresidenan sebelum Trump), dan
beberapa negara lainnya seperti Indonesia.
11 Muriel Asseburg, “The “Deal of the Century” for Israel-Palestine: US Proposal are likely to speed
demise of two-state settlement,” SWP Comment No. 20 German Institue for International and Security
Affairs, 2019. 12 Penelitian ini akan menggunakan istilah proposal damai untuk merujuk pada penggunaan istilah yang
digunakan oleh publik maupun media internasional terhadap Trump Peace Plan. Penelitian ini sendiri
percaya bahwa yang disebut sebagai proposal damai Trump sama sekali tidak bisa disebut sebagai
proposal damai karena sejatinya tidak dapat memberikan perdamaian antara Israel dan Palestina. 13 Ikhwanul Kiram Mashuri, “Tamparan Trump,” Republika, 2020, Diakses melalui
https://republika.co.id/berita/q5ua3e282/tamparan-trump, 29 Februari 2020.
Selama ini, solusi dua negara dianggap sebagai jalan keluar paling baik dalam proses
perdamaian Israel dan Palestina oleh komunitas internasional dan telah dimandatkan oleh
berbagai resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Dalam wawancaranya dengan
Reuters, perwakilan pemerintah Palestina di Washington, Husam Zomlot, menyatakan bahwa
kebijakan Trump dalam mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel melahirkan konsekuensi
yang sangat buruk. Pasalnya, pengakuan ini dapat mengakhiri gagasan solusi dua negara. 14
Berdasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump, AS nampaknya memilih untuk
memainkan babak baru dalam perannya sebagai Broker perdamaian antara Israel dan Palestina.
15
1.2 Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dipaparkan di atas, disebutkan bahwa AS
di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump mengeluarkan serangkaian kebijakan yang
berkaitan dengan proses perdamaian antara Israel dan Palestina yang disebut dengan Trump
Peace Plan. Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang diangkat dalam skripsi ini adalah:
“Mengapa Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan Trump Peace Plan terhadap proses
perdamaian Israel dan Palestina periode 2017-2020?”
1.3 Tujuan dan Manfaat
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap proses
perdamaian Israel dan Palestina periode 2017-2020 melalui kebijakan Trump Peace
Plan.
14 Rosa Folia, “Memahami “Two State Solution”, Solusi Israel-Palestina yang Dilanggar Trump,”
Idntimes, 2017, Disadur melalui https://www.idntimes.com/news/world/rosa-folia/memahami-two-
state-solution-untuk-konflik-israel-palestina-1/full, 27 Februari 2020. 15 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Isu Palestina,” 2019, Diakses melalui
https://kemlu.go.id/portal/i/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina, 18 April 2020.
yang ada, dan bukan pada apa yang seharusnya. Para Realis memandang bahwa konflik terjadi
karena sifat kekerasan yang melekat pada diri manusia. 20
Realisme politik mengandung unsur-unsur oportunisme dalam arti sangat terpengaruh
oleh lingkungan yang ada dan mengambil langkah-langkah yang paling pragmatis dalam
memecahkan masalah. Walaupun langkah-langkah itu melanggar dan membawa dampak buruk
untuk jangka waktu yang panjang, apalagi jika berhubungan dengan keamanan nasional.21
Keamanan nasional merupakan isu utama dan menempati posisi teratas di samping isu
lainnya bagi perspektif ini, sehingga aspek militer dan politik yang berhubungan dengan
keamanan nasional mendominasi perpolitikan dunia. Realis percaya bahwa keamanan militer
dan isu-isu strategis lainnya tergolong dalam kepentingan utama (high politics) sedangkan
ekonomi dan isu-isu sosial dilihat memiliki bobot politik yang rendah (low politics).
Para Realis biasanya memusatkan perhatian pada potensi konflik yang ada diantara
aktor negara, dalam rangka memperhatikan atau menjaga stabilitas internasional,
mengantisipasi kemungkinan kegagalan upaya penjagaan stabilitas, memperhitungkan manfaat
dari tindakan paksaan sebagai salah satu cara pemecahan terhadap konflik, dan memberikan
perlindungan terhadap tindakan pelanggaran wilayah perbatasan. Maka dari itu, power
merupakan konsep kunci dalam mempersepsikan hubungan aksi dan reaksi antar negara.
Power didefinisikan sebagai kemampuan memberikan pengaruh pada aktor lain untuk
melakukan sesuatu yang diinginkannya. Power merupakan kapabilitas negara dalam
20 Jerzy Sielski“The ‘Theory’ In The Study Of International Relations And Political Science,” Polish
Political Science, Vol XXXVI, 2016, h. 178. 21 Jerzy Sielski“The ‘Theory’ In The Study Of International Relations And Political Science,” Polish
Political Science, Vol XXXVI, 2016, h. 180.
14
memengaruhi negara lain dengan dukungan pemimpin negara dalam memobilitasi dan
memanfaatkan kapabilitas ini secara efektif dan strategis.22
Banyak pemikir Realisme melihat adanya potensi power berdasarkan karakterisktik
spesifik dari negara (tangible dan intangible) seperti luas wilayah, level pendapatan, dan
kekuatan militer. Di sisi lain, terdapat pendapat bahwa cara termudah dalam mengindahkan
power adalah melalui total GDP, yang merupakan kombinasi dari kesuluruhan luas, level
teknologi dan kesejahteraan. 23
Power pada akhirnya akan menjadi ‘pelindung’ terhadap kepentingan sebuah negara.
AS khususnya pada masa pemerintahan Donald Trump sangat sarat dengan perspektif ini.
Dalam rangka mencapai kepentingannya, AS tak jarang menggunakan apa yang didefinisikan
dengan power melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.
1.5.2 Teori Kebijakan Luar Negeri
Menurut K. J. Holsti, kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan
yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau
unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan yang dituangkan
dalam terminologi kepentingan nasional. 24
Bagi Holsti, kebijakan luar negeri memiliki beberapa tujuan, yakni: keamanan
(security), kesejahteraan (welfare), otonomi (autonomy), dan prestise (prestige). Kebijakan
luar negeri sebuah negara tak selalu menempatkan keempat tujuan di atas sebagai prioritas
22 Jerzy Sielski“The ‘Theory’ In The Study Of International Relations And Political Science,” Polish
Political Science, Vol XXXVI, 2016, h. 181. 23 Jerzy Sielski“The ‘Theory’ In The Study Of International Relations And Political Science,” Polish
Political Science, Vol XXXVI, 2016, h. 182. 24 K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, New Jersey: Prentice-Hall, 1983, h.
142.
15
utama, melainkan disesuaikan dengan keadaan dunia internasional. 25 Dalam
mengklasifikasikan tujuan kebijakan luar negeri, Holsti memiliki tiga kriteria, yakni: 26
1. Nilai (values) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
Terdapat tujuan jangka pendek (short term), jangka menengah (middle term), dan jangka
panjang (long term). Bagi Holsti, tujuan jangka menengah dan jangka panjang merupakan
tujuan yang lebih dominan dalam sebuah kebijakan luar negeri suatu negara. Tujuan jangka
menengah dimaksudkan untuk meningkatkan prestise negara yang diindikasikan berdasar
industri, teknologi, bantuan dana dan militer. Sedangkan tujuan jangka panjang merupakan
rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi politik ataupaun ideologi dalam sebuah
sistem internasinoal. 27
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara yang mengeluarkan kebijakan luar
negeri.
Kebijakan Trump Peace Plan bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara Israel
dan Palestina sebagai pihak yang terlibat konflik. Sebagai mediator, AS memiliki ketentuan-
ketentuan yang disebutkan dalam dokumen Trump Peace Plan, yakni Peace to Prosperity.
Berdasarkan tiga kriteria di atas, Trump Peace Plan dapat dilihat sebagai kebijakan
yang bertujuan untuk aspek keamanan, kesejahteraan, dan prestise. Tujuan keamanan dan
kesejahteraan dengan jelas tercantum dalam dokumen Peace to Prosperity sedangkan tujuan
prestise dapat dilihat berdasarkan kriteria jangka waktu Holsti dimana AS menawarkan
25 Hanifah, “Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam Bidang Energi di Asia Tengah Periode 2003-
2010,” (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014). 26 K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, New Jersey: Prentice-Hall, 1983, h.
145. 27 K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, New Jersey: Prentice-Hall, 1983, h.
147.
16
bantuan keuangan, militer maupun teknologi kepada Palestina sebagai alat tawar perdamaian
dengan Israel.
Menurut Holsti, kebijakan luar negeri dapat ditentukan oleh faktor internal maupun
eksternal. 28 Faktor eksternal meliputi (1) Struktur dan sistem internasional sangat
mempengaruhi negara dalam mengambil kebijakan luar negeri, (2) Struktur ekonomi global,
(3) Tujuan dan tindakan aktor lain, yang merupakan respon atas tindakan yang dilakukan aktor
negara lain sehingga memiliki tujuan tertentu dalam mencapai kepentingan nasionalnya, dan
(4) Masalah regional atau global, dimana sebuah negara mengalami sebuah permasalahan yang
akan berdampak pada negara lain.
Dari keempat faktor eksternal kebijakan luar negeri di atas, penelitian ini akan berfokus
pada faktor tujuan dan tindakan aktor lain dan faktor masalah regional atau global. Penelitian
ini melihat konflik Israel dan Palestina sebagai masalah yang terletak di Timur Tengah dan
sangat berdampak pada kawasan sehingga upaya damainya telah menjadi perhatian secara
global. Dalam rangka mengupayakan perdamaian, AS mengeluarkan kebijakan Trump Peace
Plan. Penelitian ini melihat kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang dipengaruhi oleh tujuan
dan tindakan Israel, dalam hal ini politik dalam negeri Israel.
Sedangkan, faktor internal meliputi (1) Kebijakan sosial-ekonomi atau keamanan.
Kebijakan luar negeri sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi dan keamanan
dalam negeri. (2) Topografi atau letak geografis yang dapat mempengaruhi citra suatu negara
di dunia internasional, (3) Struktur pemerintahan, berkaitan pada bagaimana sebuah negara
mengambil kebijakan luar negerinya, (4) Birokrasi, berkaitan dengan proses yang dilakukan
negara dalam mengambil kebijakan luar negeri, dan (5) Atribut nasional, berkaitan dengan
28 Holsti, K. J. (1992) Politik Internasional h. 271-287
17
karakteristik negara dengan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi, dan aktivitasnya di
dunia internasional.
Dari keempat faktor internal di atas, penelitian ini akan berfokus pada struktur
pemerintahan dan birokrasi. Proses kebijakan luar negeri AS dipengaruhi oleh sistem
pemerintahan, khususnya terletak pada proses pengambilan keputusan yang terjadi di Kongres.
Keputusan yang diambil oleh Kongres tidak serta merta murni melainkan dipengaruhi oleh
kelompok lobi atau kelompok kepentingan.
Selain itu, penelitian ini akan melihat birokrasi sebagai faktor dalam proses
pengambilan keputusan. Birokrasi yang dimaksud adalah bagaimana proses yang dilakukan
negara untuk dapat mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri. Penelitian ini melihat Tim
Perdamaian Timur Tengah yang dibentuk oleh Trump sebagai faktor penting dalam proses
kebijakan luar negeri AS.
1.5.3 Konsep Idiosinkratik
Proses pembuatan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor idiosinkratik.
Idiosinkratik seringkali disebut sebagai pendekatan yang menekankan pada level individu.
Faktor idiosinkratik merupakan sebuah keanehan atau keistimewaan yang hanya dimiliki oleh
individu pembuat kebijakan. Menggunakan idiosinkratik dalam melihat proses pembuatan
kebijakan luar negeri berkaitan dengan aspek kepribadian (personality) dari seorang pengambil
keputusan (policy maker). 29
James N. Rosenau dan Alex Mintz melihat faktor idiosinkratik sebagai sumber internal
yang melihat nilai (value), pengalaman (experience), bakat (talent), dan kepribadian
29 Umar Suryadi Bakry, “Pengaruh Faktor Individu dalam Politik Luar Negeri: Sebuah Kajian
Idiosinkratik,” Jurnal Alternative Vol. 06, 2016, hal. 111.
18
(personality of leaders) sebagai faktor yang dapat mempengaruhi persepsi, kalkukasi dan
perilaku individu terhadap proses kebijakan luar negeri. 30
Idiosinkratik adalah sesuatu yang unik yang ada dalam diri sesorang. Untuk mengetahui
idiosinkratik, maka diperlukan pengamatan terhadap apa yang dilakukan sesorang dengan
caranya sendiri karena idiosinkratik seseorang termanifestasi dalam konteks interaksi dan
wacana serta berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan praktis. 31
Dengan kata lain, analisis idiosinkratik adalah suatu kajian yang melihat manusia
sebagai individu dan bagaimana karakter individu tersebut dapat membentuk keputusan atau
kebijakan yang dibuatnya. Dan untuk mengetahui secara lebih komprehensif, dibutuhkan
analisis yang berfokus pada individu tersebut melalui cara berpikir, keyakinan dasar, serta
prioritas pribadinya dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.
Penelitian ini akan membahas proses kebijakan luar negeri AS yang dipengaruhi oleh
faktor idiosinkratik individu yang merupakan pemilik otoritas tertinggi seperti presiden. Dalam
penelitian ini, Trump akan dilihat sebagai individu tersebut dengan melihat kepribadian yang
dimilikinya. Penelitian ini akan melihat Trump sebagai faktor penting yang dapat menjelaskan
latar belakang di balik pengambilan kebijakan luar negeri AS untuk perdamaian antara Israel
dan Palestina, yakni Trump Peace Plan
Dengan menggunakan konsep idiosinkratik, penelitian ini berfokus pada Trump
sebagai pembuat kebijakan. Hal ini berdasarkan pada kebijakan luar negeri sebagai hasil dari
pilihan pemimpin individu dalam proses pengambilan keputusan. 32 Dengan melihat
30 Anak Agung Banyu Perwita dan Yani Yanyan Mochammad, Pengantar Ilmu HubunganInternasional,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 57 – 58. 31 Heikki Patomäki, After International Relations: Critical Realism and the (Re)-Construction of World
Politics, (London: Routledge, 2002), hal. 117. 32 K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, New Jersey: Prentice-Hall, 1983, h.
147.
19
idiosinkratik Trump, penelitian dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan yakni
latar belakang dari perilisan Trump Peace Plan.
1.5.4 Konsep Peace
Tidak ada definisi peace yang pasti. Namun, berdasarkan sejarah peace dipandang
sebagai tidak adanya kekerasan dan negara yang rapuh dimana perang dipandang sebagai
keadaan manusiawi.
Oliver P. Richmond percaya bahwa perdamaian mengacu pada kontrol atau
pendudukan militer. Perdamaian secara historis bergantung pada argumen bahwa kekuasaan
dapat dilaksanakan oleh hegemon dan didorong oleh kepentingan strategis negara. Realis
percaya bahwa perdamaian yang berkelanjutan dapat dibentuk melalui relasi dengan lawan,
karena negara-negara tersebut dapat belajar untuk bekerjasama guna mencapai keuntungan
bersama. 33
Johan Galtung menyebutkan bahwa terdapat dua definisi untuk perdamaian, yakni,
negative peace dan positive peace. Negative peace dimaksud sebagai keadaan yang ditandai
oleh ketiadaan konflik antara para pihak yang berusaha mencapai kepentingan masing-masing,
ketiadaan asimetri ketakutan, dan ketiadaan perbenturan kepentingan. Namun, keadaan yang
terjadi bukan hanya tanpa perang melainkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang belum
terselesaikan. 34
Sedangkan, positive peace ditandai dengan kondisi di mana tidak adanya penekanan
yang menyengsarakan manusia, terjaminnya kebutuhan lahir dan batin, situasi ketiadaan
perang, terciptanya keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, dan pembagian politik yang
33 Douglas B. Reynolds dan Marek Kolodziej, “Institutions and the supply of oil: A case study of
Russia,” Energy Policy, Elsevier, Vol. 35 No. 2, 2007, hal. 939-949. 34 Johan Galtung, Peace by Peaceful Means, London: SAGE Publications, 1996, hal. 2.
Pesaing Trump dalam pemilihan presiden AS tahun 2016 dari Partai Demokrat adalah Hillary
Clinton. Slogan yang dipakai Trump dalam pemilihan presiden adalah “Make America Great
Again”. Selain Trump, slogan serupa pernah digunakan oleh Ronald Reagen dan George H. W.
dengan “Let’s Make America Great Again” yang digunakan dalam kampanye tahun 1980. 43
Trump mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan slogan Make America Great
Again untuk layanan komite aksi politik dengan menandatangani aplikasi dengan U.S. Patent
and Trademark Office. Hak ekslusif yang dimaksud adalah mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah politik dan penggalangan dana di bidang politik. Trademark ini mulai berlaku
pada 14 Juli 2015. 44 Dalam masa kampanye, Trump sering kali mengenakan topi bertuliskan
Make America Great Again yang kemudian menjadi tren di kalangan pendukungnya.
Dalam masa kampanye, konflik Israel dan Palestina merupakan salah satu isu yang
kerap disorot oleh para calon Presiden AS ke-45. Konflik ini seakan-akan memberikan
panggung bagi para kandidat untuk mendapatkan dukungan yang banyak, khususnya dukungan
yang berasal dari para Yahudi.
The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) adalah kelompok lobi Yahudi
terbesar di AS. Berdasarkan wawancara PBS News Hour bersama Tamara Keith dan Stu
Rothenberg, AIPAC adalah kelompok lobi Israel yang paling signifikan. Idealnya, seorang
politisi menginginkan dukungan dari AIPAC untuk mendapatkan kemudahan melalui kekuatan
politik. AIPAC bukanlah komite aksi politik, namun melakukan aksi politik.
AIPAC akan memberikan sejumlah uang kepada kandidat yang dirasa berpotensi, lalu
akan memperkenalkan kandidat tersebut kepada para pemilih pro-Israel yang sebagian
43 Hajime Takata, “Make America Great Again – Reagan and Trump,” Mizuho Research Institute, 2016,
Diakses melalui https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/mi/MI161129.pdf, 24 April 2020. 44 Karen Tumulty, “How Donald Trump came up with Make America Great Again,” The Washington
Post, 2017, Diakses melalui https://www.washingtonpost.com/politics/how-donald-trump-came-up-
besarnya Yahudi. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menghasilkan dukungan bagi Israel. 45
AIPAC memiliki banyak kelompok di seluruh AS dengan jumlah pendukung yang banyak.
Maka dari itu, AIPAC merupakan tempat yang tepat bila berbicara mengenai hubungan AS
dan Israel.
Yahudi di AS hanya berjumlah enam juta orang atau sebanyak 2% dari total penduduk
AS. 46 Meskipun dengan jumlah yang cukup sedikit, Yahudi memiliki pengaruh yang cukup
signifikan, khususnya bagi pemilihan presiden di AS. Profesor Benjamin Ginsberg menyatakan
bahwa secara kuantitas, Yahudi memang berjumlah sedikit di AS, tapi mereka memiliki peran
yang signifikan. Hal ini berdasarkan pada banyak Yahudi yang menempati posisi strategis.
Mereka berperan di sektor ekonomi, budaya, pendidikan, dan politik AS sejak 1960-an. Bahkan
hampir setengah dari miliader di AS adalah Yahudi. 47
Yahudi tidak segan dalam menggelontorkan dana bagi para calon pemimpin AS. Hal
ini ditujukan agar pemimpin terpilih di AS untuk dapat mendahulukan kepentingan Israel.
Sheldon Adelson merupakan salah satu individu yang rela memberikan bantuan dana tersebut.
Adelson merupakan orang terkaya nomor delapan di dunia dengan kekayaan sekitar $26 miliar.
Adelson mendonasikan $100 juta atau setara dengan Rp 1,3 triliun untuk membiayai kampanye
Trump. 48
Datang ke AIPAC untuk mempromosikan dirinya merupakan tradisi para calon
presiden AS. Pada pertemuan AIPAC 22 Maret 2016, Trump datang untuk kampanye. Alhasil,
45 Stuart Rothenberg, “Why most 2016 candidates are speaking at AIPAC,” PBS News Hour, 2016,
Diakses melalui https://www.pbs.org/newshour/show/why-most-2016-candidates-are-speaking-at-aipac,
17 April 2020. 46 Jewish Virtual Library, “Jewish Populatoin in the United Staes by State,” American-Israeli
Cooperative Enterprise, 2019, Diakses melalui https://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-population-
in-the-united-states-by-state, 17 April 2020. 47 Benjamin Ginsberg. The Fatal Embrace: Jews and the State, University of Chicago Press, 1993. 48 “#28 Sheldon Adelson,” Forbes, Diakses melalui https://www.forbes.com/profile/sheldon-
Trump mendapatkan banyak dukungan dengan mengatakan bahwa Israel adalah sekutu
strategisnya di kawasan Timur Tengah. Pernyataan tersebut dikutip sebagai berikut:
“ …Believe me. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with
our strategic ally, out unbreakable friendship and our cultural brother, the only democracy in the Middle
East, the state of Israel.” 49
Trump dikenal sebagai calon presiden yang dengan berani berjanji akan mengakui
Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump juga memberikan dukungannya kepada pemukiman
Israel dan aneksasi parsial di Tepi Barat. Trump juga mengatakan bahwa Presiden Barack
Obama telah sangat buruk bagi Israel. Meskipun begitu, dalam wawancaranya bersama CNN
sehari sebelum kampanyenya di AIPAC, Trump mengklaim dirinya akan bersifat dan berpihak
netral dalam konflik Israel dan Palestina. 50
Bila Trump menepati janji kampanyenya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota
Israel, maka hal tersebut akan menjadi sebuah titik balik dari kebijakan AS sejak berdirinya
Israel pada 1948 di mana AS secara resmi tidak mengakui Yerusalem sebagai bagian dari
negara manapun mengingat statusnya yang masih menjadi perdebatan. Pengakuan tersebut pun
akan berdampak pada dipindahkannya Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Pada 25 September 2016, sehari sebelum debat calon presiden AS yang pertama, Trump
melangsungkan pertemuan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pertemuan
dilakukan pada pagi hari dan berlangsung sekitar sembilan puluh menit. Trump dan Netanyahu
mendiskusikan hubungan spesial antara AS dan Israel serta ikatan yang tidak bisa dipisahkan
antara kedua negara. Keduanya juga membahas bantuan militer, keamanan, dan stabilitas
49 Sarah Begley, “Read Donald Trump’s Speech to AIPAC, TIME, 2016, Diakses melalui
https://time.com/4267058/donald-trump-aipac-speech-transcript/, 16 April 2020. 50 Eugene Scott, “Trump pledges to be ‘neutral guy’ in Israel-Palestinian negotiations,” CNN, 2016,
Diakses melalui https://edition.cnn.com/2016/02/18/politics/donald-trump-israel-palestinian-
regional. Setelah bertemu dengan Trump, Netanyahu melangsungkan pertemuan dengan
Clinton di sore pada hari yang sama.
Sehari sebelum dilaksanakannya pemilihan presiden AS 2016, sebuah survey
menyatakan bahwa sebanyak 37% responden yakin bahwa pemerintahan Trump akan lebih
menguntungkan negara Yahudi dibandingkan dengan 30% responden yang menjawab Clinton
saat ditanya mengenai siapa kandiat yang dirasa lebih baik untuk Israel.51
Selain itu, survey lain dengan 1.140 responden warga dengan kewarganegaraan ganda
Amerika-Israel yang memiliki hak untuk memilih, menunjukan kecenderungannya menyukai
Trump dengan 49% dibandingkan dengan 44% yang memilih Clinton.52
Pemilihan presiden pada 8 November 2016 menyatakan kemenangan Trump atas
Clinton. Trump menang dalam electoral college, meskipun Hillary Clinton lebih unggul di
masyarakat, mengingat konstitusi AS mengatur bahwa pemilihan umum tidak secara langsung
dipilih oleh rakyat, melainkan melalui perwakilan pemilih pada setiap negara bagian. Beberapa
percaya bahwa kemenangan Trump sedikit banyak dipengaruhi oleh pengaruh Adelson. Ia
mengupayakan kemenangan Trump atas Clinton melalui kantor berita The Associated Press,
dengan mengirim email kepada lebih dari 50 anggota koalisi Yahudi Republik. 53
Kemenangan Trump cukup memicu perdebatan panas di AS. Meskipun begitu, ucapan
selamat dari berbagai pemimpin negara diterima oleh Trump. Netanyahu mengucapkan
selamat atas kemenangan Trump dengan memujinya sebagai teman sejati dari negara Israel.
Netanyahu yakin bahwa Trump dan dirinya dapat memperkuat aliansi yang unik antara kedua
51 Tamar Pileggi, “Israelis think Trump better fot them, back Clinton anyway – poll,” The Times of Israel,
2016, Diakses melalui https://www.timesofisrael.com/israelis-think-trump-better-for-them-back-
clinton-anyway-poll/, 17 April 2020. 52 Toi Staff, “Israelis prefer Clinton over Trump, poll suggest,” The Times of Israel, 2016, Diakses
melalui https://www.timesofisrael.com/israelis-prefer-clinton-over-trump-poll-suggests/, 20 Juli 2020. 53 The Associated Press, “Sheldon Adelson Calls on Republican Jewsih Leaders to Back Trump, Haaretz,
2016, Diakses melalui https://www.haaretz.com/world-news/adelson-calls-on-republican-jewish-
Resolusi DK PBB 2334 menjelaskan bahwa penghentian semua kegiatan permukiman
Israel sangat penting untuk menyelamatkan solusi dua negara. Teks itu secara eskplisit
menuntut Israel agar segera menghentikan seluruh kegiatan permukiman di wilayah
pendudukan, termasuk Yerusalem Timur. Resolusi ini juga menyerukan diakhirinya tindakan
kekerasan terhadap warga sipil dan secara eksplisit menegaskan perlunya koordinasi keamanan
antara Palestinian Authority (PA) dengan militer Israel. 57
Keputusan Obama untuk abstain pada Resolusi DK PBB 2334 pada akhir masa
pemerintahannya memicu kecaman dari Israel. Resolusi ini dinilai sebagai langkah yang akan
menciptakan masalah baru bagi Israel dan merupakan bentuk penyimpangan dari preseden
masa lalu DK PBB maupun AS. 58
“All American presidents since Carter upheld the American commitment not to try to dictate permanent
settlement terms to Israel at the Security Council. And yesterday, in complete contradiction of this
commitment, including an explicit commitment by President Obama himself in 2011, the Obama
administration carried out a shameful anti-Israel ploy at the UN.” 59
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat kekecewaan Netanyahu terhadap
pemerintahan Obama. Netanyahu pun percaya bahwa pemerintahan Obama merupakan aktor
di balik Resolusi DK PBB 2334. Abstainnya AS dalam Resolusi DK PBB 2334 merupakan
wujud dari hubungan yang kurang baik antara AS dan Israel saat itu. Netanyahu bahkan
berharap untuk dapat segera bekerja dengan Trump yang telah berjanji untuk mengeluarkan
kebijakan yang lebih pro-Israel.
57 Policy Analysis Unit – ACRPS, “Obama White House Late to the Chase: Israeli West Bank
Settlements Illegal,” Arab Center for Research and Policy Studies, 2017, Diakses melalui
https://www.dohainstitute.org/en/lists/ACRPS-
PDFDocumentLibrary/Obama_Administration_Settlement_NonVeto_2017.pdf. 58 J. Spoerl, “Understanding Resolution 2334: Did the Obama Administration Betray Israel at the UN?,”
Jewish Political Studies Review, 27(3/4), 2016, hal. 69-76. Diakses melalui
www.jstor.org/stable/44510572, 20 April 2020. 59 “PM Netanyahu’s Remarks at the Lighting of the First Chanukah Candle at an Event in Salute of
Wounded IDF and Security Forces Veterans and Victims of Terrorism,” The 34th Government, 2016,
Diakses melalui https://www.gov.il/en/departments/news/speechchanuka241216, 28 April 2020.
Selain Netanyahu, kecaman yang diluncurkan kepada Obama juga datang dari lawan
politiknya, yakni Presiden terpilih Donald Trump. Melalui akun twitternya pada 28 Desember
2016, Trump menyatakan perasaannya yang tidak sabar untuk segera dilantik menjadi presiden
AS ke-45 untuk menunjukkan bahwa ia berada di sisi Israel dalam isu pemukiman ini. 60
Dalam masa transisinya sebelum resmi dilantik menjadi Presiden AS ke-45, Trump
dengan tegas memperlihatkan bahwa ia memiliki pandangan mengenai Israel yang berbeda
dengan Obama. Penolakan Trump terhadap Resolusi DK PBB 2334 diperlihatkan bahkan saat
Resolusi ini masih berbentuk rancangan. Trump berhasil mengintervensi keputusan Mesir
dengan menekan pemerintah Mesir untuk menarik kembali draft awal Mesir di DK. Intervensi
Trump dilakukan melalui panggilan telepon pribadi kepada Presiden Mesir Abdel Fattah el-
Sisi. Panggilan telepon ini nampaknya menjadi alasan utama Mesir memutuskan untuk
menunda pemungutan suara. 61
Beberapa jam sebelum pemungutan suara dijadwalkan, Trump menyebut bahwa usaha
perdamaian konflik Israel dan Palestina sepatutnya dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik
secara langsung, tidak melalui organisasi internasional seperti PBB. Maka, sudah sepatutnya
bila AS memveto Resolusi DK PBB 2334. Bila tidak, Israel akan menjadi pihak yang dirugikan.
Pernyataan Trump tersebut ditulis di akun facebooknya pada 22 Desember 2016. 62
Intervensi yang dilakukan Trump pada akhirnya mendorong Obama untuk mengambil
langkah dramatis dengan tidak melakukan pemungutan suara atau abstain. Setelah Resolusi
DK PBB 2334 disahkan, Trump kembali berkicau melalui akun twitternya. Trump menyatakan
60 Donald J. Trump, Twitter, 28 Desember 2016, Diakses melalui
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/814114980983427073, 21 April 2020. 61 Jennifer Williams, “Obama just took a parting shot at Israel – and Trump – at the UN,” Vox, 2016,
Diakses melalui https://www.vox.com/world/2016/12/23/14071550/united-nations-vote-israeli-
settlements-obama-trump, 21 April 2020. 62 Trump, Donald J. [Donald J. Trump] (2016, Desember 22) The resolution being considered at the
United Nations Security Council regarding Israel should be vetoed… [Facebook] Diakses melalui
dirinya akan mengambil garis yang lebih kuat dalam membela Israel di PBB setelah
pelantikannya sebagai presiden AS pada 20 Januari 2017. 63
Trump memang cukup vokal terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah Obama, khususnya yang berkaitan dengan Israel. Salah satunya ia suarakan dalam
kampanyenya di AIPAC 22 Maret 2016. Trump menyebut pemerintahan Obama sebagai hal
terburuk yang pernah terjadi untuk Israel. 64
Berdasarkan pada intervensi yang dilakukan Trump pada masa transisinya,
menimbulkan persepsi bahwa setelah resmi dilantik menjadi presiden, Trump akan dengan
kentara memperlihatkan keseriusannya untuk membentuk hubungan yang sangat baik dengan
Israel pasca buruknya hubungan AS dengan Israel pada masa pemerintahan Obama. Trump
akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara tak terbantahkan sangat pro-Israel.
2.3 Pemerintahan Donald Trump
Pada 20 Januari 2017, Trump resmi dilantik menjadi presiden AS ke-45. Dalam pidato
pelantikannya, Trump berbicara mengenai rencana kebijakannya untuk urusan domestik
maupun internasinoal. Untuk urusan domestik, Trump ingin membangun nilai-nilai patrotisme
masyarakat AS melalui penggunaan slogan American First dan Buy and Hire Americans.
Kedua slogan juga dapat diterjemahkan sebagai prioritas kebijakan dalam negeri Trump dalam
melindungi perbatasan, lapangan pekerjaan, dan produk dalam negeri. Untuk urusan luar negeri,
Trump menyerukan bahwa AS akan membentuk aliansi baru, Trump juga menegaskan bahwa
dirinya akan memberantas terorisme yang sedang merajalela di AS. 65
63 Trump, Donald J. [@realDonaldTrump] (2016, Desember 24) As to the U.N., things will be different
after Jan. 20th [Twitter] Diakses melalui
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/812390964740427776, 21 April 2020 64 Begley, Sarah (2016) Read Donald Trump’s Speech to AIPAC, TIME, Diakses melalui
https://time.com/4267058/donald-trump-aipac-speech-transcript/, 16 April 2020 65 “The Inaugural Adreess,” Gedung Putih, 2017, Diakses melalui
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/, 25 April 2020.
Dalam sebuah jamuan malam menjelang pelantikannya, Trump mengumumkan kepada
para tamu undangan mengenai dipilihnya Jared Kushner sebagai penasihat senior Trump
khususnya untuk urusan Timur Tengah. Trump percaya bahwa Kushner adalah orang yang
dapat mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 66 Kushner adalah suami dari Ivanka Trump.
Dengan kata lain, Kushner merupakan menantu Trump. Kushner adalah seorang Yahudi taat
sedangkan Ivanka adalah pemeluk baru.
Kushner bukanlah seorang diplomat karir melainkan seorang pebisnis. Kushner diketahui
memiliki hubungan bisnis yang cukup intim dengan Israel. Pada akhir 2017, The New York
Times melaporkan bahwa salah satu perusahaan asuransi terbesar di Israel, Menora Mivtachim,
menginvestasikan $30 juta untuk bisnis real estate Kushner di New York. 67
Kesepakatan yang cukup mengundang kontroversi ini nampaknya tidak melanggar
undang-undang etika federal, yang mengaruskan Kushner mengundurkan diri. Namun, tak
dapat dipungkiri bahwa transaksi bisnis antara Kushner dan Menora menggambarkan
bagaimana ikatan keuangan yang luas antara perusahaan Kushner dengan Israel. Kedekatan
keduanya dapat merusak kemampuan AS yang dilihat sebagai Broker independen di kawasan
Timur Tengah. 68
Selain menaruh kepercayaan untuk urusan Timur Tengah kepada menantunya, Trump
juga mempercayai David Friedman sebagai Duta Besar AS untuk Israel. Friedman adalah
seorang pengacara. Trump pernah menjadi kliennya saat masih menjabat sebagai ketua dan
66 Grace Wemenbol, “Israel-Palestine and the Deal of the Century,” Friedrich Ebert Stiftung, 2019,
Diakses melalui http://library.fes.de/pdf-files/id/15681.pdf, 28 April 2020. 67 Jesse Drucker, “Kushner’s Financial Ties to Israel Deepen Even With Mideast Diplomatic Role,” The
New York Times, 2018, Diakses melalui https://www.nytimes.com/2018/01/07/business/jared-kushner-
israel.html, 29 April 2020. 68 Jesse Drucker, “Kushner’s Financial Ties to Israel Deepen Even With Mideast Diplomatic Role,” The
New York Times, 2018, Diakses melalui https://www.nytimes.com/2018/01/07/business/jared-kushner-
melalui https://www.jewishvirtuallibrary.org/david-friedman, 29 April 2020. 71 “Remarks by Vice President and Ambassador Friedman at a Swearing-in Ceremony,” Gedung Putih,
2017, Diakses melalui https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-
ambassador-friedman-swearing-ceremony/, 28 April 2020. 72 Lara Friedman, “Ambassador-nominee David Friedman, In His Own Words,” Americans for Peace
Now, 2016, Diakses melalui https://peacenow.org/entry.php?id=21940#headline2, 28 April 2020.
melalui https://www.jewishvirtuallibrary.org/jason-greenblatt 30 April 2020. 74 Giorgio Cafiero, “The Legacy of Jason Greenblatt’s Diplomatic Service,” Lobe Log, 2019, Diakses
melalui https://lobelog.com/the-legacy-of-jason-greenblatts-diplomatic-service/, 20 Juli 2020. 75 Uriel Heilman, “More chutzpa than experience, Orthodox lawyer advises Trump on Israel,” The
Times of Israel, 2016, Diakses melalui https://www.timesofisrael.com/with-more-chutzpa-than-
experience-orthodox-lawyer-advises-trump-on-israel/, 30 April 2020.
dalam Foreign Military Financing (FMF) atau hibah pembiayaan militer asing ditambah $5
miliar dalam alokasi pertahanan untuk program pertahanan rudal) ini ditandatangani oleh AS
dan Israel pada 14 September 2016. 77 Bantuan ini merupakan bentuk bantuan terbesar AS
kepada Israel sepanjang sejarah. Bantuan ini pertama kali diterima oleh Israel pada masa
pemerintahan Trump.
Netanyahu kemudian menegaskan bahwa Israel maupun Palestina harus memiliki
kompromi demi tercapainya negosisasi perdamaian. Dibandingkan sepakat terhadap sebuah
label (solusi dua negara), Netanyahu ingin sepakat berdasarkan substansi. Ada dua substansi
yang dimaksud oleh Netanyahu, yakni: 78
1. Orang-orang Palestina harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Palestina juga
harus berhenti menyerukan dan mengedukasi warganya untuk melakukan
penghancuran terhadap Israel.
2. Israel harus mempertahankan kendali keamanan di seluruh area Sungai Yordan. Hal ini
berdasarkan pada kewaspadaan Israel terhadap kelompok-kelompok teroris radikal
Islam di Palestina.
Prasyarat di atas selalu mengalami penolakan dari Palestina. Penolakan Palestina dapat
dilihat dari masih banyaknya seruan untuk menghancurkan Israel di sekolah, tempat ibadah,
dan buku. Netanyahu melihat penolakan Palestina merupakan benang merah dari konflik yang
tak kunjung usai ini. Pernyataan Netanyahu di atas secara tidak langsung mengkonfirmasi
bahwa pemukiman Israel yang sedang direncanakannya bukanlah poin utama maupun poin
77 Jeremy M. Sharp, “U.S. Foreign Aid to Israel,” Congressional Research Service, 2019, Diakses
melalui https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf, 2 Mei 2020. 78 “Remarks by President Trump and Prime Minister Netanyahu of Israel in Joint Press Conference,”
Gedung Putih, 2017, Diakses melalui https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-
president-trump-prime-minister-netanyahu-israel-joint-press-conference/, 28 April 2020.
pendorong dari konflik Israel dan Palestina. Kesepakatan damai antara Israel dan Palestina
akan sulit untuk dicapai bila Palestina tetap menolak untuk mengakui Negara Israel.
Maka dari itu, Netanyahu percaya bahwa dibutuhkan bantuan pihak ketiga. Oleh
karenanya, Netanyahu bersama Trump dan tim perdamaian Timur Tengah dikonfirmasi sedang
mendiskuskan perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Trump optimis atas kesepakatan
yang sedang dikerjakannya bersama tim. Maka dari itu, Trump meminta Netanyahu untuk
menahan sementara rencana pemukiman. 79
Menindaklanjuti kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih, Greenblatt selaku Perwakilan
Khusus Presiden Donald Trump untuk Negosiasi Internasional melakukan kunjungan ke Israel
dan bertemu dengan Netanyahu pada 13 Maret 2017. Kunjungan ini bersangkutan dengan
batasan aktivitas pemukiman Israel. Dalam pertemuan ini, keduanya menegaskan kembali
komitmen bersama Israel dan AS untuk memajukan perdamaian antara Israel dan Palestina
yang memperkuat keamanan Israel dan meningkatkan stabilitas di kawasan. 80
Netanyahu percaya pada tingginya probabilitas tercapainya perdamaian antara Israel
dan negara-negara tetangga khususnya Palestina. Greenblatt juga menegaskan kembali
komitmen Trump terhadap keamanan Israel dan warganya dalam upaya mencapai perdamaian
yang abadi melalui negosiasi langsung.
Greenblatt menekankan pentingnya memungkinkan pertumbuhan ekonomi Palestina
dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Palestina bagi Presiden Trump. Netanyahu
berkomitmen untuk memperluas kesejahteraan bagi rakyat Palestina dan melihatnya sebagai
penguat prospek perdamaian. Pertemuan antara Greenblatt dan Netanyahu dapat dilihat sebagai
79 “Remarks by President Trump and Prime Minister Netanyahu of Israel in Joint Press Conference,”
Gedung Putih, 2017, Diakses melalui https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-
president-trump-prime-minister-netanyahu-israel-joint-press-conference/, 28 April 2020. 80 “PM Netanyahu meets with US Special Representative Jason Greenblatt,” Israel Ministry of Foreign
Affairs, 2017, Diakses melalui https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2017/Pages/PM-Netanyahu-meets-
with-US-Special-Representative-Jason-Greenblatt-13-March-2017.aspx, 30 April 2020.
sebuah pembuka jalan terhadap rencana Trump dalam upaya perdamaian antara Israel dan
Palestina. 81
Sebagai mediator dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina, penting bagi AS
untuk bertemu dengan kedua belah pihak. Setelah melangsungkan pertemuan dengan Israel,
saatnya bagi AS untuk bertemu dengan Palestina. Trump dan Abbas bertemu pada 3 Maret
2017. 82
Abbas menyampaikan bahwa pilihan strategis Palestina terhadap proses perdamaian
dengan Israel adalah berdasarkan pada solusi dua negara, di mana Negara Palestina dengan Ibu
Kota Yerusalem Timur hidup damai dan stabil berdampingan dengan Negara Israel
berdasarkan perbatasan tahun 1967. Perdamaian yang berdasarkan pada solusi dua negara juga
akan memberikan dorongan besar bagi inisiatif perdamaian Arab, dan memungkinkan
pencegahan dan perang terhadap terorisme. Negara-negara Arab juga akan melakukan
normalisasi hubungan dengan Israel. 83
Pada pertemuan ini, Abbas berulang kali membuat referensi kepada gagasan solusi dua
negara. Namun, Trump sama sekali tidak menyebutkan visi tersebut berdasarkan pada
pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Gedung Putih. Sementara, serangkaian kewajiban
yang dibebankan pada Palestina dapat ditemukan pada pernyataan resmi dari Gedung Putih,
namun tidak ada satu pun yang memuat kewajiban yang dibebankan kepada Israel. Trump
menyatakan bahwa Israel dan Palestina tidak akan bertemu dengan perdamaian kecuali jika
81“PM Netanyahu meets with US Special Representative Jason Greenblatt,” Israel Ministry of Foreign
Affairs, 2017, Diakses melalui https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2017/Pages/PM-Netanyahu-meets-
with-US-Special-Representative-Jason-Greenblatt-13-March-2017.aspx, 30 April 2020. 82 “Remarks by President Trump and President Abbas of the Palestinian Authority in Joint Statement,”
Gedung Putih, 2017, Diakses melalui https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-
president-trump-president-abbas-palestinian-authority-joint-statement/, 28 April 2020. 83 “Remarks by President Trump and President Abbas of the Palestinian Authority in Joint Statement,”
Gedung Putih, 2017, Diakses melalui https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-
president-trump-president-abbas-palestinian-authority-joint-statement/, 28 April 2020.
para pemimpim Palestina bersatu untuk melawan hasutan untuk melakukan pelanggaran seperti
kekerasan dan kebencian terhadap Israel. 84
Sejumlah pertemuan antara AS-Israel dan AS-Palestina menunjukan keseriusan dan sikap
optimis Trump sebagai Presiden AS yang berperan sebagai Broker dalam upaya perdamaian
konflik Israel dan Palestina. Pada Mei 2017 Trump bahkan melakukan kunjungan ke Palestina
yang ditemani oleh Kushner dan Greenblatt. Tim Perdamaian Trup yang terdiri dari Kushner,
Greenblatt, dan Friedman juga melakukan pertemuan dengan Netanyahu dan Abbas pada 21
Juni 2017 dalam rangka pembahasan lebih dalam terkait dengan rencana perdamaian antara
Israel dan Palestina. 85
2.3.3 Mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
Pada 1995, Kongres mengeluarkan Undang-undang Jerusalem Embassy Act. Undang-
undang ini menyatakan bahwa ‘Yerusalem harus diakui sebagai ibu koa Israel’ dan ‘Kedutaan
Besar Amerika Serikat di Israel harus didirikan di Yerusalem selambat-lambatnya 31 Mei
1999’.
Jerusalem Embassy Act dibentuk oleh Senat tanpa persetujuan presiden yang menjabat
saat itu, Bill Clinton. Kongres meloloskan undang-undang ini meskipun sempat ditangguhkan
pengesahannya oleh Clinton. Pada akhirnya, pengesahan disepakati oleh Clinton dengan syarat
presiden memiliki hak untuk melakukan penundaan dalam pengimplementasian undang-
undang ini.
84 “Remarks by President Trump and President Abbas of the Palestinian Authority in Joint Statement,”
Gedung Putih, 2017, Diakses melalui https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-
president-trump-president-abbas-palestinian-authority-joint-statement/, 28 April 2020. 85 “Redout of Jared Kushner, Jason Greenblatt, and David Friedman’s Meeting with Prime Minister
Netanyahu of Israel,” Gedung Putih, 2017, Diakses melalui https://www.whitehouse.gov/briefings-
Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama saat masa pemerintahannya
memutuskan untuk menunda implementasi Jerusalem Embassy Act. Penundaan ini dilakukan
berdasarkan pada kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Pengakuan Yerusalem sebagai
Ibu Kota Israel dan relokasi Kedutaan Besar AS ke Yerusalem akan memicu kekerasan di
antara warga Palestina dan Israel hingga dapat memengaruhi kepentingan AS di dunia muslim.
Tak seperti para pendahulunya yang memilih untuk menangguhkan Jerusalem Embassy
Act, Trump mengambil keputusan yang berbeda. Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota
Israel dan berencana untuk memindahan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke
Yerusalem secepatnya. Dengan kata lain, Trump merupakan presiden pertama yang tidak
melakukan penundaan terhadap Jerusalem Embassy Act.
Pengakuan terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel diumumkan oleh AS secara
unilateral pada 6 Desember 2017.86 Pengakuan Trump terhadap Yerusalem ini bertentangan
dengan kebijakan AS yang berlaku untuk tidak mengambil keputusan riskan yang dapat
merugikan negosiasi teritorial antara Israel dan Palestina. Pengakuan ini merupakan bentuk
pemenuhan janji kampanyenya.87
Trump menekankan bahwa pemindahan ibu kota dan kedutaan ke Yerusalem menandai
awal baru dari pendekatan terhadap konflik Israel dan Palestina. Pemerintahan Trump
membenarkan keputusan ini sebagai kepentingan terbaik AS terhadap konflik dan menekankan
bahwa keputusan ini tidak dimaksudkan untuk mencerminkan awal dari komitmen AS untuk
memfasilitasi perdamaian di antara Israel dan Palestina. 88
86 “Statement by President Trump on Jerusalem,” Gedung Putih, 2017, Diakses melalui
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-jerusalem/, 5 Mei 2020. 87 “President Donald J. Trump Accomplishments,” The Promises Kept, Diakses melalui
https://www.promiseskept.com/achievement/overview/foreign-policy/#, 7 Mei 2020. 88 “Statement by President Trump on Jerusalem,” Gedung Putih, 2017, Diakses melalui
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-jerusalem/, 5 Mei 2020.
Pengakuan AS terhadap Yerusalem merupakan bukti bahwa AS bersikap keras
terhadap Palestina dan berdampak pada menguatnya hubungan AS dengan Israel. Hal ini tentu
saja tidak sesuai dengan peran AS sebagai Broker independen dalam upaya perdamaian untuk
konflik Israel dan Palestina.89 Oleh karenanya, keputusan Trump ini melahirkan berbagai
bentuk penolakan dari publik internasional.
Dalam sebuah pembicaraan telepon dengan Trump sebelum keputusan resmi
diumumkan, Abbas khawatir pada imbas yang dapat mempengaruhi proses perdamaian dan
stabilitas regional bila AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Selain Abbas, Raja
Yordania Abdullah II dan Raja Arab Saudi King Salman juga menerima panggilan telepon dari
Trump. Kedua pemimpin tersebut menyatakan keprihatinan atas dampak negatif yang mungkin
muncul dan dirasakan di Timur Tengah.90
Masyarakat Arab khususnya warga Palestina telah masuk pada tahapan protes kepada
Trump. Sebagian besar warga Palestina bahkan menunjukkan peningkatan terhadap sentimen
anti-Amerika. Pertumpahan darah pun terjadi antara orang-orang Israel dan Palestina. Terjadi
protes besar-besaran di Gaza dan Tepi Barat. Hamas bahkan menyerukan intifada. Intifada
adalah gerakan pemberontakan yang dilakukan orang-orang Palestina untuk melawan Israel.91
Selain dari dalam kawasan, respon juga datang dari luar Timur Tengah. Perdana
Menteri Inggris Theresa May dan Presiden Prancis Macron telah menyatakan penolakan
mereka terhadap pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keduanya
khawatir keputusan tersebut akan memengaruhi proses perdamaian di Timur Tengah dan
89 “Isu Palestina,” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019, Diakses melalui
https://kemlu.go.id/portal/i/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina, 18 April 2020. 90 Ken Koyama,“President Trump Recognizes Jerusalem as Israel’s Capital,” Special Bulletin on
International Energy Landscape, 2017, Diakses melalui https://eneken.ieej.or.jp/data/7719.pdf 91 “Trump's Jerusalem Move,” Strategic Comments, 24:1, viii-x, 2018, DOI:
10.1080/13567888.2018.1436802, hal 3. 96 “President Donald J. Trump Keeps His Promise to Open U.S. Embassy in Jerussalem, Israel,” Gedung
Putih, 2018, Diakses melalui https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-
trump-keeps-promise-open-u-s-embassy-jerusalem-israel/, 9 Mei 2020. 97 Heather Nauret, “Opening of U.S. Embassy Jerusalem,” U.S. Department of State, 2018, Diakses
melalui https://www.state.gov/opening-of-u-s-embassy-jerusalem/, 5 Mei 2020.
beroperasi dengan tujuan strategis untuk mencapai solusi yang adil dan abadi untuk konflik
Israel dan Palestina. 98
Para pemimpin Palestina melihat peleburan ini sebagai langkah lain dari pemerintahan
Trump untuk melawan Palestina. Para pemimpin Palestina telah kehilangan kepercayaan pada
pemerintahan Trump sebagai Broker netral dalam proses perdamaian antara Israel dan
Palestina sejak pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Palestina bahkan
membekukan hubungan diplomatik dengan AS.
Saat pertama kali diumumkan oleh Mike Pompeo pada Oktober 2018, warga Palestina
merespon peleburan ini dengan marah. Warga Palestina curiga bahwa AS secara tidak langsung
mengakui kontrol Israel atas Yerusalem Timur dan Tepi Barat, wilayah yang didambakan oleh
warga Palestina. Peleburan ini dapat dilihat sebagai ekspresi penolakan bagi hak-hak warga
Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif PLO Saeb
Erekat mendeskripsikan peleburan ini dengan peribahasa nail in the coffin, yang berarti akan
membantu untuk tercapainya kegagalan. 99
Merespon keresahan para pemimpin dan warga Palestina, Juru bicara Departemen Luar
Negeri Robert Palladino mengatakan bahwa peleburan Konsulat Jenderal dengan Kedutaan
Besar AS di Yerusalem bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas keterlibatan dan
operasi diplomatik AS. Palladino juga mmeinta publik untuk tidak mengasumsikan hal ini
sebagai sinyal perubahan kebijakan AS kepada Yerusalem, Tepi Barat maupun Jalur Gaza.100
98 “About the Palestinian Affaris Unit,” U.S. Embassy in Israel, Diakses melalui
https://il.usembassy.gov/palestinian-affairs-unit/, 12 Mei 2020. 99 “Erekat: Merging Consulate with Embassy “Last Nail in the Coffin” of US Role in Peace,” Palestine
Liberation Organization, 2019, Diakses melalui http://www.plo.ps/en/article/128/Erekat-Merging-
Sebelum dileburnya Konsulat Jenderal menjadi unit PAU dibawah Kedutaan Besar AS
untuk Israel terjadi, hubungan AS dan Palestina sempat memanas karena penutupan kantor
PLO di Washington DC. Kantor ini beroperasi dengan tujuan untuk mencapai perdamaian
antara Israel dan Palestina sejak berakhirnya penundaan Jerusalem Embassy Act pada
November 2017. Penutupan diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada 10 September
2018 dengan alasan bahwa PLO belum mengambil langkah yang dapat memajukan dimulainya
negosiasi yang berarti dengan Israel. 101
Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif PLO Saeb Erekat percaya bahwa penutupan
kantor PLO di Washington merupakan bentuk penegasan lain dari kebijakan pemerintahan
Trump untuk menghukum warga Palestina. 102 Penutupan ini diketahui terkait dengan
permasalahan antara AS dengan Palestina untuk mendorong penyelidikan kepada Israel oleh
Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Ditutupnya kantor PLO di Washington tidak membuat
Palestina menyerah. Palestina akan terus menyerukan ICC untuk membuka penyelidikan
langsung terhadap kejahatan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.103
Hubungan antara AS dan Palestina yang buruk setelah pengakuan AS terhadap
Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dinilai semakin memburuk. Palestina dan AS tidak pernah
bertemu. Palestina bahkan menutup akses komunikasi dengan AS. Para pemimpin PLO juga
memilih untuk menolak terlibat langsung dan mengecam rencana perdamaian yang sedang
digarap oleh AS, bahkan sebelum mengetahui rincian rencana tersebut.
101 Heather Nauret, “Opening of U.S. Embassy Jerusalem,” U.S. Department of State, 2018, Diakses
melalui https://www.state.gov/opening-of-u-s-embassy-jerusalem/, 5 Mei 2020. 102 Negotiations Affairs Department, “Dr. Saeb Erekat on the Announcement to Close the Palestinian
Mission in Washington,” State of Palestine, 2018, Diakses melalui https://www.nad.ps/en/media-
room/press-releases/dr-saeb-erekat-announcement-close-palestinian-mission-washington, 13 Mei 2020. 103 Krishnadev Calamur, “Trump’s New Attempt to Push Palestinians to Negotiate With Israel,” The
Atlantic, 2018, Diakses melalui https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/09/plo-office-
Pada November 2019, Mike Pompeo menyampaikan pernyataan resmi pemerintahan
Trump terhadap permukiman Israel. AS percaya bahwa permukiman sipil Israel di Tepi Barat
tidak ilegal menurut hukum internasional. Terlepas dari legitimasi Palestina terhadap
permukiman Israel melalui hukum internasional, bahwa tentang siapa yang benar dan yang
salah, tidak akan pernah membawa perdamaian bagi Israel dan Palestina. Perdamaian hanya
akan tercapai melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak. 105
Ilegal ataupun tidak, keberadaan pemukiman Israel terus tumbuh setiap tahunnya.
Berdasarkan laporan Peace Now, Israel memulai pembangunan dengan rata-rata 2.267 rumah
per tahun sejak Trump menjabat. Berbanding dengan rata-rata pembangunan 1.807 rumah per
tahun selama masa pemerintahan Obama.106
Angka ini menunjukkan bahwa Trump bersikap lebih toleran terhadap pemukiman.
Dapat dikatakan bahwa keputusan pemerintahan Trump secara drastis sangat berbeda dengan
keputusan pemerintahan sebelumnya.
2.3.7 Memangkas Bantuan Dana AS kepada Palestina
Di saat hubungan yang harmonis terjalin antara AS dan Israel, hubungan antara AS dan
Palestina sedang menuju titik nadir. Sejak pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota
Israel, AS dan Palestina tidak pernah bertemu. Ketegangan pun tak kunjung surut terlebih AS
memutuskan untuk tidak mengklaim permukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal.
Secara historis, AS adalah donor terbesar bagi Palestina. AS secara rutin memberikan
bantuan dana dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian. Meskipun bantuan yang selama
ini diberikan AS gagal dalam memberikan perdamaian kepada Israel dan Palestina, bantuan
105 Washington Post, “Pompeo delivers remarks from State Department,” 2016, Youtube, 14:57, Diakses
melalui https://www.youtube.com/watch?v=YIf_N-XIM9g, 13 Mei 2020. 106 “Special Annual Settlement Construction Report 2018: A Glance at 10 Years under Netanyahu,”
Peace Now, 2018, Diakses melalui http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2019/05/Annual-
ditujukan untuk Tepi Barat dan Gaza, termasuk $25 juta untuk rumah sakit di
Yerusalem Timur.
2. Mengakhiri sumbangan kemanusiaan AS untuk pendanaan UNRWA pada tahun 2018
yang berjumlah $65 juta yang sangat kontras dengan sumbangan yang diberikan pada
tahun 2017 sebesar $359.3 juta
3. Memutuskan untuk tidak mengikutsertakan warga Palestina untuk berpartisipasi dalam
Program Pengelolaan dan Mitigasi Konflik (CMM). Program ini didanai oleh United
States Agency for International Development (USAID) dan Kedutaan Besar AS di
Israel. Program ini pada dasarnya melibatkan warga Israel dan Palestina untuk
menerima bantuan sebesar $10 juta per tahun
4. Kongres memberlakukan Taylor Force Act pada Maret 2018. Pemberlakuan ini secara
signifikan berdampak pada bantuan AS kepada Palestina. Taylor Force Act menambah
ketentuan legislatif untuk menangguhkan bantuan ekonomi bilateral AS untuk Palestina,
kecuali para pejabat Palestina menghentikan pembayaran tertentu yang dianggap oleh
hukum AS sebagai tindakan yang mendukung kegiatan terorisme.
The Anti-Terorism Clarification Act (ACTA) disahkan pada Oktober sebagai bentuk
yang memastikan bahwa PLO dan Palestina akan tunduk pada yuridiksi AS untuk
tindakan terorisme Palestina di masa lalu terhadap warga negara AS. ACTA secara
tidak langsung dapat mengarah pada berakhirnya bantuan AS untuk Palestina secara
utuh.
Kebijakan AS untuk memangkas bantuan dana memiliki dampak cukup signifikan bagi
Palestina. Program-program seperti proyek infrastruktur termasuk air dan jalan ditutup dan
dibiarkan dengan biaya pajak. Bantuan makanan, program kesehatan, dan sanitasi yang
menjadi kebutuhan dasar telah kehilangan sumber dana sedangkan warga Palestina khususnya
yang tinggal di Gaza kehilangan kebutuhan dasar tersebut.
52
Kekosongan program-program yang didanai oleh AS ini sebagian besar diisi oleh
Hamas. Hal ini tentu menciptakan peluang bagi para pendukung Hamas. Selain itu, Qatar dan
Iran juga menawarkan bantuan untuk memberikan bantuan finansial yang berasal dari
kekosongan yang diciptakan AS dengan imbalan pengaruh mereka di Palestina. 108
Sejumlah pengamat berdebat mengenai tujuan yang ingin dicapai AS melalui
pemangkasan bantuan dan signifikansinya terhadap kepentingan AS di kawasan. Beberapa
anggota Kongres bahkan merasa keberatan terhadap pemangkasan ini karena akan berdampak
negatif terhadap sisi kemanusiaan terutama di Jalur Gaza. Beberapa pejabat Israel pun
menyuarakan keprihatinan mereka terhadap efek pemangkasan bantuan kepada Palestina oleh
AS terhadap stabilitas kawasan. 109
Di awal tahun 2018, Trump pernah memberikan pernyataan melalui akun twitternya
bahwa ia tidak akan memberikan dana sebesar ratusan juta dolar kepada Palestina kecuali bila
Palestina bersedia duduk dan menegosiasikan perdamaian. 110 Pemangkasan dana bantuan oleh
Trump ini ditujukan untuk membujuk PLO agar bersedia berpartisipasi dalam diplomasi yang
dipimpin oleh AS dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina.
Pada September 2018, Trump menegaskan kembali bahwa pemangkasan bantuan ini
akan terus berangsur hingga Palestina dan AS membuat kesepakatan terkait dengan proses
perdamaian dengan Israel. 111 Dorongan untuk memangkas bantuan dana untuk warga
108 Carmiel Arbit, “US-Palestinian relations and aid cuts, impact Israel’s security,” Atlantic Council,
2019, Diakses melalui https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/us-palestinian-relations-and-
aid-cuts-impact-israels-security/, 18 Mei 2020 109 “U.S. Foreign Aid to the Palestinians,” CRS Report, 2018, Diakses melalui
https://www.everycrsreport.com/reports/RS22967.html 110 Donald J. Trump, Twitter, 3 Januari 2018, Diakses melalui
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/948322496591384576, 25 Mei 2020. 111 “Remarks by President Trump in Rosh Hashanah National Press Call with Jewish Faith Leaders and
Rabbis,” Gedung Putih, 2018, Diakses melalui https://www.whitehouse.gov/briefings-
Konflik antara Israel dan Palestina pada kenyataannya merupakan konflik atas wilayah
antara Israel, sebuah nation state dengan militer yang kuat dan well-funded, dengan penduduk
asli Palestina yang telah diduduki, dipindahkan, dan diasingkan dalam beberapa dekade
terakhir. 115
Kemenangan Inggris pada Perang Dunia I menjadikannya sebagai pemegang kendali
atas tanah Palestina. Deklarasi Balfour merupakan bentuk penepatan janji Inggris kepada
bangsa Yahudi atas bantuannya selama masa perang. 116 Yahudi menganggap Deklarai Balfour
sebagai awal yang baik untuk pengakuan negara Israel. 117
Semenjak berakhirnya Perang Dunia I, bangsa Yahudi mulai secara masif melakukan
imigrasi ke wilayah Palestina. Imigrasi ini kemudian menimbulkan kecaman dari bangsa Arab
Palestina sehingga mereka melakukan beberapa pemberontakan yang ditujukan untuk bangsa
Yahudi maupun Inggris. Selama Perang Dunia II pun, imigrasi bangsa Yahudi Eropa ke
115 “Israel Palestine Conflict 101,” Jewish Voice for Peace, Diakses melalui
https://jewishvoiceforpeace.org/israeli-palestinian-conflict-101/, 9 April 2020. 116 Selvy Violita, “Kehadiran Back Channel Negotiation pada Proses Negosiasi Oslo Agreement antara
Israel dan Palestina,” (Skripsi Pasca Sarjana, Universias Indonesia, 2010), Diakses melalui
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128623-T%2026762-Kehadiran%20back-Metodologi.pdf, 9 April 9,
2020. 117 Jerome Slater, “What Went Wrong? The Collapse of the Israeli-Palestinian Peace Process,” Political
Palestina terus berlangsung. Hal ini memicu keadaan yang memanas dan rumit sehingga timbul
pemberontakan lainnya. 118
Rumitnya permasalahan yang ditimbulkan dari proses imigrasi besar-besaran bangsa
Yahudi membuat PBB memutuskan untuk membentuk sebuah badan khusus United Nations
Special Committee on Palestine (UNSCOP). Pada 31 Agustus 1947, UNSCOP memberikan
reskomendai kepada Majelis Umum PBB sebuah rencana pemisahan atau dikenal dengan UN
Partition Plan for Palestine untuk membagi Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi.
Pada 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 181. Resolusi
ini menyerukan penghentian mandat Inggris, pembentukan negara-negara Arab dan Yahudi
yang merdeka, dan pengelolaan Kota Yerusalem di bawah rezim internasional khusus.
Rekomendasi tersebut ditolak oleh pihak Arab Palestina karena 56% dari tanah yang
dipersengketakan akan dilimpahkan kepada Israel. 119
Di tengah persengketaan yang sedang terjadi, Israel mengambil keputusan yang sangat
berani dengan mendeklarasikan dirinya sebagai negara Israel yang berdaulat pada 14 Mei 1948.
Deklarasi Israel memunculkan respon negatif dari negara-negara Arab. Lebanon, Suriah,
Yordania, Mesir, Iran dan negara Arab lainnya melangsungkan penyerbuan terhadap Israel,
yang dikenal sebagai Perang 1948.
Di Israel, Perang 1948 dikenal sebagai perang kemerdekaan atau perang pembebasan.
Sementara di Palestina, perang ini disebut sebagai The Catastrope atau Nakba atau bencana.
120 Perang 1948 dimenangkan oleh Israel. Akibatnya, Israel mendapatkan hak untuk
118 Misri A Muchsin, “Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan,” Jurnal Ilmu-ilmu
Keislaman Vol 39, No 2, 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v39i2.32. 119 “Resolution 181 (II). Future government of Palestine,” United Nations General Assembly, 1947,
Diakses melalui
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253, 20 Juli 2929. 120 “Israel Palestine Conflict 101,” Jewish Voice for Peace, Diakses melalui
https://jewishvoiceforpeace.org/israeli-palestinian-conflict-101/, 9 April 2020.
2. Fase kedua terjadi pada periode 1979 hingga 1985. Di fase ini Israel mulai
mempertimbangkan untuk memberikan beberapa tingkat otonomi pada orang-orang
Palestina di wilayah okupasi.
3. Fase ketiga yakni saat disepakatinya Perjanjian Oslo pada 1993. Israel pada akhirnya
mengakui Palestine Liberation Organization (PLO) atau Partai Pembebasan Palestina
sebagai mitra sah dalam proses negosiasi dengan Israel.
Meskipun Israel sudah mengakui Palestina dan PLO sebagai wakil resminya, Israel tak
pernah berhenti melakukan okupasi. Setiap tahun, luas tanah Israel semakin membesar
sementara wilayah Palestina mengalami penyusutan yang sangat ekstrim. Dalam rangka
mengurangi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, diperlukan sebuah perjanjian
damai yang disepakati oleh kedua pihak. Upaya damai banyak dilakukan oleh pihak ketiga, tak
terkecuali AS. Presiden-presiden AS tak pernah absen dalam membantu Israel dan Palestina
untuk mencapai kesepakatan damai.
3.2 Upaya AS sebagai Broker dalam Perdamaian Konflik Israel dan Palestina
Sebelum Perang Dunia II, AS merupakan aktor negara yang cukup pasif di kancah
dunia internasional. Namun, AS mulai aktif sejak kemenangannya pada Perang Dingin dengan
Uni Soviet. AS memutuskan untuk menaruh perhatiannya pada Timur Tengah sejak melihat
potensi kekayaan alam Timur Tengah yang melimpah. AS mulai berfokus pada
kepentingannya di kawasan ini sejak tahun 1950-an. 124
Perdamaian antara Israel dan Palestina merupakan salah satu agenda penting dari
kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. Maka dari itu, setiap presiden yang menjabat selalu
mengupayakan usaha terbaik untuk mencapai perdamaian.
124 JERVIS R., dkk., Chaos in the Liberal Order: The Trump Presidency and International Politics in
the Twenty-First Century, (New York; Chichester, West Sussex: Columbia University Press), 2018,
DOI:10.7312/jerv18834 hal. 196.
60
Secara historis, AS sejak awal berada di pihak Israel. AS memberikan bantuan kepada
bangsa Yahudi dalam mendirikan negara impian mereka. AS menjadi negara pertama yang
mengakui deklarasi kemerdekaan Israel tahun 1948 masa pemerintahan Presiden Truman.
Selama Perang Dingin, Israel merupakan aset strategis yang penting dalam menahan pengaruh
komunis di Timur Tengah. AS mengendalikan militer Israel selama perang dengan bangsa
Arab dengan menyusun penjualan senjata ke Israel dan berupaya untuk menengahi konflik
Israel dan Palestina untuk menyeimbangkan hubungannya dengan rezim-rezim Arab moderat.
125
Seiring waktu, AS menjadi pemberi donor terbesar bagi Israel, baik ekonomi, militer,
maupun diplomatik. Israel merupakan penerima donor terbesar dari bantuan luar negeri AS.
Hingga saat ini, AS telah memberikan $ 142,3 miliar kepada Israel yang berbentuk bantuan
bilateral dan pertahanan rudal. Hampir semua bantuan bilateral AS ke Israel adalah dalam
bentuk bantuan militer, meskipun Israel juga menerima bantuan ekonomi yang signifikan. 126
AS secara aktif terlihat dalam gambaran besar tentang apa yang dilihat sebagai campur
tangan dalam konflik Israel dan Palestina. AS selama bertahun-tahun memiliki berbagai
pendorong kebijakan luar negeri terhadap Timur Tengah secara umum dan Konflik Israel dan
Palestina secara khusus. Hal ini dapat dilihat dalam upaya AS dalam proses perdamaian
dimulai dari Perundingan Oslo hingga Trump Peace Plan.
Perundingan Oslo 1993 dianggap sebagai perundingan perdamaian antara Israel dan
Palestina yang dapat dikatakan berhasil, meskipun ditolak oleh Hamas dan kelompok lain.
Perjanjian Oslo ditandatangani oleh Israel dan PLO di Gedung Putih pada 13 September 1993.
125 Mukhtar Imam, “United States Foreign Policy in the Palestinian-Israeli
Conflict and Its Implication on the Two States Solution,” Asian Journal of Middle Eastern and Islamic
Studies, Vol. 12, No. 3, 2018, hal. 371-386, DOI: 10.1080/25765949.2018.1534409. 126 Jeremy M. Sharp, “U.S. Foreign Aid to Israel,” Congressional Research Service, 2019, Diakses
melalui https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf, 2 Mei 2020.
0Memorandum.pdf, 18 Juli 2020. 131 Ismail Yilmaz, “A Historical Analysis of the Failure of Camp David Summit 2000,” (Skripsi Doktor,
Univeristy of North Texas, 2015), Diakses melalui
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc4799/m2/1/high_res_d/thesis.pdf. 132 Jane Onyanga-Omara, “What is an intifada?,” USA Today, 2017, Diakses melalui
Pada masa pemerintahan Presiden George Bush Jr., AS melangsungkan konferensi
terbuka yang melibatkan lebih dari 40 negara. Konferensi ini diadakan pada 27 November 2007
di Akademi Angkatan Laut AS di Anapolis. Agenda dalam Konferensi Anapolis adalah
masalah kedaulatan Negara Palestina, perbatasan wilayah Palestina dengan Israel, pemukiman
Israel, pengungsi Palestina, dan pembagian sumber mata air. 133
Agenda Konferensi Anapolis berdasarkan pada inisiasi Bush Jr. yang dikenal dengan
The Road Map. Inisiasi ini menyerukan Palestina untuk segera melangsungkan pemilihan
umum untuk membangun demokrasi, menyatakan secara tegas sikap terhadap terorisme, dan
Israel harus menahan diri terhadap serangan, penyitaan maupun pembongkaran terhadap warga
Palestina, membongkar pos-pos pemukiman, dan membekukan semua aktivitas pemukiman.
134
Sama seperti upaya AS terdahulu, Konferensi Anapolis mengalami kegagalan.
Kegagalan ini disebabakan oleh beberapa faktor seperti: peningkatan pemukiman Yahudi oleh
Israel, keadaan yang tidak kondusif antara Israel dan Palestina di pertengahan 2008 terutama
di wilayah Gaza meskipun keduanya melakukan gencatan senjata selama beberapa bulan
sebelumnya, dan pembatasan bantuan masyarakat internasional kepada warga Palestina di
Gaza akibat blokade Israel.135
Pemerintahan Obama memiliki perbedaan yang kentara dibandingkan dengan para
pendahulunya. Hubungan AS dan Israel masa pemerintahan Obama merupakan hubungan
antar dua negara yang hampir mencapai titik nadir. Obama memilih untuk bersikap baik
terhadap Palestina dengan tujuan membangun kepercayaan Palestina sehingga bersedia
133 Carol Migdalovitz, “Israeli-Palestinian Peace Process: The Annapolis Conference,” CRS Report for
Congress, 2007, Diakses melalui https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22768.pdf.
Carol Migdalovitz, “Israeli-Palestinian Peace Process: The Annapolis Conference,” CRS Report for
Congress, 2007, Diakses melalui https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22768.pdf. 135 Vera Paat, “Posisi Amerika Serikat dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel,” Politico: Jurnal
melanjutkan proses perdamaian dengan Israel yang selama ini selalu gagal. Selain itu, publik
menaruh harapan lebih karena Obama adalah seorang presiden dengan keturunan Muslim.
Obama juga berjanji kepada umat Islam sedunia untuk memperhatikan nasib dan membantu
kemerdekaan Palestina.136
Pemerintahan Obama menggunakan mekanisme negosiasi langsung (direct negotiation
between Israel and Palestinians) sebagai upaya mediasi AS terhadap konflik Israel dan
Palestina. Mediasi ini dilaksanakan pada 2 September 2010 dan diwakili oleh Obama sebagai
fasilitator negosiasi langsung, Netanyahu sebagai wakil dari Israel, dan Abbas sebagai wakil
dari Otoritas Palestina. Namun, seperti perundingan-perundingan sebelumnya, prakarsa
Obama juga mengalami kegagalan.137
Kegagalan ini dapat dilhat sebagai pengaruh para kelompok lobi pro-Israel dalam
kebijakan luar negeri AS. Obama diketahui menerima bantuan dari para Yahudi pada
kemenangannya dalam Pemilu 2008. Obama bahkan berjanji untuk mendukung Israel dalam
konfliknya dengan Palestina. Maka dari itu, kebijakan yang dikeluarkan Obama cenderung
ambigu. Meskipun terkesan lunak terhadap Palestina, namun hal tersebut tidak memberikan
hasil apapun. Obama bahkan memberikan bantuan militer senilai $38 miliar kepada Israel. 138
Dari Perundingan Oslo hingga negosiasi langsung oleh Obama, terdapat kesamaan ide
yang dibawa yakni solusi dua negara. Kesepakatan Oslo bahkan berasal dari ide solusi dua
negara dimana saat itu baik Israel maupun Palestina menyambut baik ide tersebut. Solusi dua
negara adalah salah satu solusi dari konflik Israel dan Palestina dengan konsep dua negara
untuk dua warga. Solusi ini mendireksikan Negara Palestina yang hidup berdampingan secara
136 Ladia Aisah Andriana, “Keputusan Donald Trump tentang Pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota
Israel,” (Skripsi Sarjana, Universitas Jember, 2018), hal. 39. 137 Vera Paat, “Posisi Amerika Serikat dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel,” Politico: Jurnal
Ilmu Politik, Vol. 2, No. 2, 2013, hal 4. 138 Ladia Aisah Andriana, “Keputusan Donald Trump tentang Pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota
Israel,” (Skripsi Sarjana, Universitas Jember, 2018), hal. 41.
65
damai dengan Negara Israel. Solusi dua negara dapat ditelusuri pada Partition Plan UNSCOP
pada 1947. 139
Selama dekade terakhir, Israel dan PA belum mencapai kesepakatan yang berhasil
melalui negosiasi. Intifada, dominasi Hamas di Gaza, dan beberapa serangan di Gaza oleh
pasukan Israel memicu keberlangsungan konflik dan membuat keadaan semakin memburuk
yang menimbulkan keraguan pada solusi dua negara sehingga solusi ini berada di bawah
tantangan serius. Tujuh puluh tahun sejak konflik dimulai, realisasi gagasan solusi dua negara
menjadi semakin sulit. Hal ini dikarenakan realita di lapangan yang sangat kompleks, tren
politik yang memperlemah kemungkinan perdamaian, paradigma tentang negosiasi
perdamaian, dan pertanyaan-pertanyaan mengenai status final isu-isu krusial.
Terhentinya proses perdamaian antara Israel dan Palestina memicu pembicaraan
beberapa sarjana mengenai solusi alternatif yang disebut sebagai solusi satu negara.
Pendekatan baru ini muncul berdasarkan pada orang-orang Palestina yang tidak dapat
memenuhi impiannya untuk mendirikan negara Palestina di sebelah negara Israel dengan
kerangka gagasan solusi dua negara. Solusi satu negara merupakan solusi yang menganjurkan
pendirian satu negara yang mencakup wilayah Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza dengan status
kewarganegaraan dan hak-hak yang setara. 140
Para pendukung solusi satu negara dengan cermat menganalisis kegagalan solusi dua
negara. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, solusi satu negara telah banyak dipromosikan
melalui gerakan akar rumput. Namun, perlu digarisbawahi bahwa solusi satu negara memiliki
banyak kendala. Solusi ini bahkan bukan merupakan solusi yang ditawarkan secara resmi oleh
139 Ruth Gavison,”The Two State Solution: The UN Partition Resolution of Mandatory Palestine –
Analysis and Sources,” Bloomsbury Academic, 2013, ISBN: 1623567815,9781623567811. 140 Hsiu-Ping Bao, “The One-State Solution: An Alternative Approach to the Israeli–Palestinian
Conflict?,” Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies Vol. 12, No, 3, 2018, hal.
Substansi dokumen 181 halaman ini diisi oleh berbagai isu politik dan ekonomi yang
dinilai menjadi masalah dalam proses perdamaian Israel dan Palestina. Proposal ini tercipta
atas ide solusi dua negara yang realistis dan berfokus pada keamanan dan menyediakan
penentuan nasib sendiri dan peluang ekonomi yang signifikan bagi Palestina. Selain itu, Trump
Peace Plan juga akan memberikan manfaat bagi Yordania, Mesir, dan negara-negara lainnya
di Kawasan Timur Tengah. 143
Berdasarkan isi dokumen Peace to Prosperity, Trump percaya bahwa resolusi konflik
akan lebih mudah dicapai bila negara-negara Arab melakukan normalisasi hubungan dengan
Israel. Hal tersebut berdasarkan pada konflik Israel dan Palestina yang merupakan persatuan
antara dua konflik yang terpisah, yakni (1) Konflik wilayah, keamanan, dan pengungsi antara
Israel dan Palestina, dan (2) Perselisihan agama antara Israel dan sebagian besar negara-negara
Muslim dan Arab atas kontrol tempat keagamaan. 144
Proposal ini diharapkan dapat dinegosiasikan dan diimplementasikan melalui kontrak
dan perjanjian yang mengikat secara hukum dan disebut sebagai The Israeli-Palestinian Peace
Agreement. Proposal ini bertujuan untuk mendapatkan capaian pengakuan atas Israel sebagai
negara bangsa orang-orang Yahudi dan Palestina sebagai negara-bangsa bagi orang-orang
Palestina. Keduanya didireskikan dengan hak sipil yang sama untuk semua warga negara di
masing-masing negara. Selain itu, proposal ini juga bertujuan untuk mencapai pengakuan dan
normalisasi dengan negara-negara yang saat ini memilih untuk tidak mengakui Israel atau
memiliki hubungan resmi dengan Israel dan Palestina.145
143 “Peace to Prosperity Part A: Political Framework,” Gedung Putih, 2020, Diakses melalui
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf hal. 4. 144 “Peace to Prosperity Part A: Political Framework,” Gedung Putih, 2020, Diakses melalui
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf hal. 2. 145 “Peace to Prosperity Part A: Political Framework,” Gedung Putih, 2020, Diakses melalui
Sedangkan, Ibu kota Palestina harus berada di bagian Yerusalem Timur yang terletak di semua
wilayah timur dan utara dari batas wilayah yang ada termasuk Kafr Arab, bagian timur Shuafat
dan Abu Dis. Ibu kota ini dipersilahkan disebut sebagai Al-Quds atau lainnya sesuai yang
ditentukan oleh Palestina. 149
Menurut Resolusi Majelis Umum PBB 194 yang diadopsi pada 1948, para pengungsi
Palestina berhak untuk kembali ke tanah air mereka. Namun, Rencana Perdamaian Trump
nampaknya melakukan pukulan berat pada hak para pengungsi. Israel bahkan meminta para
pengungsi untuk tetap tinggal di tempat mereka berada karena saat mereka kembali akan
berdampak pada tidak stabilnya demografi regional dan keamanan kawasan.150
Dalam dokumen Peace to Prosperity disebutkan bahwa “There shall be no right of
return by, or absorption of, any Palestinian refugee into the State of Israel”. 151 Hal ini berarti
bahwa para pengungsi akan diserap kedalam Palestina atau diintegrasikan ke negara tuan
rumah mereka saat ini. Para pengungsi harus serta merta memenuhi syarat yakni terdaftar
dalam status pengungsi di UNRWA paling lambat pada tanggal dirilisnya proposal ini.
Berdasarkan kondisi yang dibuat, pada akhirnya para pengungsi diberikan tiga pilihan,
yakni: (1) Penyerapan ke negara Palestina, (2) Integrasi lokal di negara tuan rumah saat ini,
dan (3) Berpindah ke negara-negara anggota OKI yang sepakat untuk berpartisipasi dalam
pemukiman Palestina di negerinya. Negara-negara anggota OKI yang setuju untuk
berpartisipasi dalam pemukiman pengungsi Palestina akan menerima sejumlah 5.000 warga
149 “Peace to Prosperity Part A: Political Framework,” Gedung Putih, 2020, Diakses melalui
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf hal. 17. 150 “Palestinian Refugees: Trump’s Mideast Peace Plan Fatal Blow to Palestinian’s Right of Return to
Motherland,” Palestinian Return Centre, 2020, Diakses melalai
Palestina, maka dalam kurun waktu 10 tahun akan menerima total 50.000 pengungsi. Para
pengungsi akan diberikan sejumlah kompensasi berdasarkan dana yang akan dikumpulkan152
Bagi UNRWA, Rencana perdamaian Trump kemungkinan besar akan menyebabkan
ketidakstabilan dan ketidakpastian yang lebih besar bagi 5,6 juta pengungsi karena pada
dasarnya, sebuah rencana perdamaian yang berprinsip akan memastikan solusi yang akan
bertahan lama bagi jutaan pengungsi Palestina. 153 Terlebih, rencana aneksasi Lembah Yordan
yang akan mempengaruhi nasib warga Palestina yang bermukim di Lembah Yordan dan secara
otomatis akan berakibat pada bertambahnya jumlah pengungsi.
Selain itu, Proposal damai Trump juga mengusulkan bahwa Israel akan
mempertahankan tanggung jawab keamanan utama bagi Palestina di masa depan. Gaza akan
didemiliterisasi secara penuh. Palestina akan tetap memiliki pasukan keamanan internalnya
sendiri, tetapi Israel akan memiliki kuasa untuk mengontrol dan memonitor semua perbatasan,
termasuk urusan udara. Hal ini dipercaya sebagai upaya untuk mencegah serangan teror
Palestina terhadap Israel dan untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman dari masyarakat
internasional yang melakukan kunjungan ke wilayah ini, sehingga akan membawa banyak
investasi baru.154
Selain persoalan mengenai perbatasan, status Kota Yerusalem, keamanan, dan
pengungsi sebagai persoalan utama dalam proses perdamaian konflik Israel dan Palestina, air
merupakan isu yang cukup krusial, terlebih populasi di kawasan ini yang terus bertambah
sehingga berakibat pada naiknya permintaan air, baik untuk penggunaan domestik maupun
152 “Peace to Prosperity Part A: Political Framework,” Gedung Putih, 2020, Diakses melalui
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf hal. 32. 153 Lisa Schlein, “UN Warns Stability and Protection of Palestinian Refugees Threatened bu Trump
Peace Plan,” VOA News, 2020, Diakses melalui https://www.voanews.com/middle-east/un-warns-
stability-and-protection-palestinian-refugees-threatened-trump-peace-plan, 5 Juni 2020 154 “Peace to Prosperity Appendix 2C: Demilitarization criteria and other security arrangements,”
Gedung Putih, 2020, Diakses melalui https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-
mengembangkan hak-hak properti dan kontrak, aturan hukum, pendidikan anti-korupsi,
struktur pajak dan pasar modal, dan skema tarif rendah dengan hambatan perdagangan rendah.
Selain itu, insiatif ini juga merencanakan rumah sakit, sekolah, rumah dan bisnis untuk
mendapatkan akses yang baik pada listik, air bersih, dan layanan digital.
Investi baru bernilai miliaran dolar diprediksikan akan mengalir ke berbagai sektor.
Tepi Barat dan Gaza bahkan akan dibuka sebagi pasar regional dan global sehingga
pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan memiliki potensi untuk mengakhiri krisis
pengangguran yang sedang terjadi, sekaligus mengubah Tepi Barat dan Gaza sebagai pusat
peluang. Tujuan inisiatif ekonomi adalah untuk meningkatkan nilai ekspor Palestina dari 17%
menjadi 40% dan meningkatkan Investasi Asing Langsung (FDI) dari 1.4% menjadi 8%. 157
Inisiatif kedua, pemberdayaan rakyat Palestina ditujukan untuk meningkatkan dan
memperluas berbagai program yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat
Palestina dengan memperkuat sistem pendidikan, meningkatkan akses ke layanan kesehatan
yang berkualitas, dan menciptakan peluang baru untuk kegiatan budaya dan rekreasi seperti
taman, fasilitas atletik, dan perpustakaan.
Tujuan dari inisiatif pemberdayaan rakyat Palestina adalah untuk meningkatkan skor
SDM di Tepi Barat dan Gaza pada Indeks Sumber Daya Manusia Bank Dunia pada angka 0.70,
menjadikan setidaknya satu universitas di Palestina sebagai universitas terbaik-150 di dunia,
meningkatkan tingkat partisipasi kerja untuk wanita dari 20% menjadi 35%, dan meningkatkan
masa hidup rata-rata dari usia 74 menjadi 80 tahun. 158
157 “Peace to Prosperity Part B: Economic Framework,” Gedung Putih, 2020, diakses melalui
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf, hal. 5. 158 “Peace to Prosperity Part B: Economic Framework,” Gedung Putih, 2020, diakses melalui
Sejak awal, Peace to Prosperity percaya bahwa konflik Israel dan Palestina merupakan
konflik politik dan agama. Namun, proposal ini mengambil pendekatan economy first. Pilihan
Trump untuk menjadikan ekonomi sebagai prioritas dalam penyelesaian konflik Israel dan
Palestina dapat dilihat sebagai pendekatan baru, namun bisa juga dilihat sebagai motif bisnis
para arsitek rencana perdamaian, yakni tim perdamaian Timur Tengah Trump.
Perlu digarisbawahi bahwa kerangka kerja ekonomi hanya akan diterapkan ketika para
pihak setuju dengan kerangka kerja politik. Dengan kata lain, kemakmuran hanya bisa dicapai
oleh Palestina melalui perdamaian dengan Israel melalui The Israeli-Palestinian Peace
Agreement dengan AS sebagai mediator konflik, sementara kerangka kerja politik yang telah
dibuat sama sekali tidak memenuhi persyaratan damai yang diajukan oleh Palestina.
Bagaimana pun, Trump Peace Plan sama sekali tidak benar-benar menyerukan solusi
dua negara, solusi yang diinginkan oleh Palestina. Rencana damai ini memungkinkan Palestina
untuk tidak memiliki pasukan tentara darat maupun udara serta memberikan Israel tanggung
jawab penuh terhadap keamanan. Dengan kata lain, Trump Peace Plan adalah rencana untuk
menaklukkan Palestina yang bahkan tidak berdasarkan pada aturan hukum internasional, alih-
alih membuat Israel dan Palestina berdamai.
Pemerintahan Trump mengggunakan pendekatan baru yang memiliki perbedaan
signifikan dibandingkan dengan pendekatan yang digunakan oleh pemerintahan sebelumnya,
misalnya pemerintahan Obama. Disaat pemerintahan Obama merasa pendekatan terbaik adalah
dengan menghajar Israel dan memberikan segalanya bagi Palestina. Sebaliknya, Trump ingin
agar Palestina menerima proposal damainya yang lebih realistis. 161
161 Frank Musmar, “The Trump Vision vs. the Obama Vision on Israel,” BESA Center Perspectives Paper
No. 1,466 (2020).
78
Proposal damai Trump pada dasarnya dibuat atas dasar take it or leave it. Tidak banyak
ruang bagi Israel maupun Palestina untuk melakukan negosiasi, bahkan jika Palestina bersedia
melakukannya. Trump Peace Plan merupakan proposal damai yang dipersembahkan oleh AS
atas jawaban terhadap isu-isu krusial yang selalu mengalami kegagalan saat proses diskusi
perdamaian sebelumnya, seperti dalam Perundingan Oslo I dan II. 162
Namun, terdapat perbedaan antara Oslo dengan proposal damai Trump. Perbedaan
terletak pada dukungan solidaritas negara Arab. Palestina tidak menerima solidaritas negara
Arab seperti yang didapatkannya di masa lalu. Kawasan Timur Tengah pada dasarnya telah
mengalami pergeseran secara signifikan, ditunjukan dari dukungan yang diberikan oleh Arab
Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab untuk proposal damai Trump.163
Di sisi lain, karena Netanyahu telah menyetujui isi dari proposal damai ini, Netanyahu
berencana untuk memulai menerapkan sebagian isi dari proposal ini dengan segera.
Nentanyahu pada 28 Mei 2020 mengumumkan rencana aneksasi Tepi Barat. Rencana aneksasi
ini berdasarkan pada peta konseptual dari Trump Peace Plan. 164 Namun, Benny Gantz
menyarankan bahwa rencana aneksasi harus menunggu karena Israel sedang menghadapi krisis
yang disebabkan oleh Pandemi Virus Corona. 165
Netanyahu kemudian memutuskan untuk menunda rencana aneksasi di Tepi Barat.
Penundaan ini bukan berdasarkan alasan yang disarankan oleh Gantz, melainkan karena
162 David B. Green, “Oslo vs. Trump’s Vision: How U.S. Mideast Plan Differs From Its Predecessors,”
Haaretz, 2020, Diakses melalui https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-oslo-vs-trump-how-u-s-
mideast-plan-differs-from-all-others-1.8468611, 20 Agutus 2020. 163 Gilead Sher, “Let’s call Trump’s plan what it is: Oslo C,” Forward, 2020, Diakses melalui,
https://forward.com/opinion/439134/lets-call-trumps-plan-what-it-is-oslo-c/, 20 Agutus 2020. 164 Lahav Harkov, dkk, “Annexation will not happen in July 1 – US Sources,” The Jerusalem Post, 2020,
Diakses melalui https://www.jpost.com/breaking-news/gantz-to-berkowitz-coronavirus-more-pressing-
than-annexation-633165, 20 Agutus 2020. 165 Peter Beamont & Rosie Scammell, “Netanyahu’s annexation plan in disarray as Gantz calls for delay,”
The Guardian, 2020, Diakses melalui https://www.theguardian.com/world/2020/jun/29/netanyahus-
annexation-plan-in-disarray-as-gantz-calls-for-delay, 20 Agustus 2020.
nasib sendiri. Abbas pun menegaskan bahwa proposal Trump tidak bisa dianggap sebagai
referensi internasional untuk proses negosiasi damai. 168
Maka dari itu, perwakilan Palestina, Indonesia, dan Tunisia menyiapkan draft resolusi
yang menyatakan rencana perdamaian Trump sebagai tindakan ilegal dengan tujuan untuk
mengakhiri pendudukan Israel dan mempromosikan solusi untuk konflik tersebut. Namun pada
akhirnya, draf resolusi tersebut dinyatakan gagal setelah proses pemungutan suara. 169
Dari berbagai upaya perdamaian yang diinisiasi oleh AS pada setiap pemerintahan,
tidak ada yang tidak mengalami kegagalan. Hingga Presiden Trump menjabat pun, tidak ada
upaya perdamaian yang memberikan hasil yang cukup memuaskan. Bagaimana pun upaya
yang dikeluarkan AS untuk mencapai perdamaian, tetap diperlukan keinginan dari Israel
maupun Palestina untuk berdamai.
168 “Press Conference by Security Council President on Programme of Work for Februrary,” PBB, 2020,
Diakses melalui https://news.un.org/en/story/2020/02/1057181, 20 Juli 2020. 169 Omri Nahmias, dkk, “Palestinians delay vote at UNSC against Trump’s peace deal,” The Jerusalem
Post, 2020, Diakses melalui https://www.jpost.com/international/us-suggests-amendments-for-unsc-
resolution-on-trump-peace-plan-617115, 15 Juni 2020.
Pada tahap ini, sudah aman untuk mengatakan bahwa Trump Peace Plan merupakan
bentuk kebijakan luar negeri AS yang sangat pro-Israel. AS bahkan merilis rencana damainya
tanpa melalui proses komunikasi dengan Palestina. Hal ini dapat membentuk opini bahwa
rencana damai Trump memang sejak awal dibuat dengan tujuan untuk ditolak oleh Palestina.
Satu hal yang pasti, pemerintahan Trump sudah sejak lama menyerah atas perdamaian
Israel dan Palestina. Alur yang sedang dimainkan Trump saat ini adalah politik antara AS dan
Israel. Pola pikir ini akan menuntun penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian yang
diajukan.
Dalam menganalisis latar belakang Trump Peace Plan dan implikasinya terhadap
proses perdamaian Israel dan Palestina, penelitian ini menggunakan Perspektif Realisme, Teori
Kebijakan Luar Negeri, Konsep Idiosinkratik, dan Konsep Peace.
4.1 Kepentingan AS di Timur Tengah
Kepentingan AS di Timur Tengah sejak tahun 1960-an tidak banyak berubah, yakni
berdasarkan pada tiga pilar utama, yaitu, minyak, Israel, dan stabilitas kawasan. Minyak
merupakan komoditas penting bagi AS. Maka dari itu, AS tidak menghendaki negara manapun
untuk dapat mendominasi cadangan, pengelolaan, dan pemasaran minyak. Sementara itu, Israel
sebagai sekutu AS di Timur Tengah selalu mendapatkan dukungan dan perlindungan melalui
kebijakan yang dikeluarkan oleh AS. Sedangkan, stabilitas kawasan juga menjadi kepentingan
82
AS di Timur Tengah karena kawasan yang stabil akan memberikan dampak positif bagi liberasi
politik, ekonomi, pendidikan, dan agama di kawasan ini. 170
Trump Peace Plan dapat dilihat sebagai perwujudan dua dari ketiga pilar kepentingan
AS di Timur Tengah, yakni Israel dan stabilitas kawasan. Trump Peace Plan dapat
diterjemahkan sebagai bentuk dukungan dan perlindungan yang diberikan AS kepada Israel
karena isinya yang sangat mendukung kepentingan Israel. Di sisi lain, kebijakan ini juga
bertujuan untuk menciptakan perdamaian abadi antara Israel dan Palestina sehingga dapat
menciptakan stabilitas kawasan.
Tujuan utama dari kebijakan luar negeri AS diatur dalam konstitusi AS yakni untuk
mencapai kepentingan nasionalnya, untuk membangun dan mempertahankan keadaan dunia
yang lebih demokratis, aman, dan sejahtera, dan untuk kepentingan rakyat AS dan masyarakat
internasional. 171 Maka dari itu, kebijakan Trump Peace Plan merupakan alat AS dalam
mengimplementasikan kepentingan yang dimiliki, khususnya untuk kawasan Timur Tengah.
4.2 Teori Kebijakan Luar Negeri
Menurut K. J. Holsti, kebijakan luar negeri dapat ditentukan oleh faktor eksternal
maupun internal. Faktor eksternal meliputi struktur sistem, struktur ekonomi global, tujuan dan
tindakan aktor lain, dan masalah regional atau global. Sedangkan, faktor internal meliputi
kebijakan sosial-ekonomi dan keamanan, topografi atau letak geografis, struktur pemerintahan,
birokrasi, dan atribut nasional. 172
170 Yussuf Solichien M., “Kerjasama PBB-Amerika Serikat dalam Penyelesaian Kasus Invasi Irak
terhadap Kuwait (Tahun 1990-1991),” (Skripsi Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 2008), Diakses
melalui http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127056-T%2023483-Kerjasama%20PBB-Analisis.pdf. 171 Storey Wil, US Government and Politics, Politic Study Guides, Edinburgh Unviersity Press, 2007,
hal. 313. 172 Holsti, K. J. (1992) Politik Internasional
mengenai-situasi-di-timur-tengah, 22 juli 2020. 174Nasser S. Judeh, “Global Palestina,” The Cairo Review of Global Affairs, 2017, Diakses melalui
https://www.thecairoreview.com/essays/global-palestine/, 22 juli 2020. 175 Global Conflict Tracker, “Israeli-Palestinian Conflict,” Council on Foreign Relations, 2020, Diakses
melalui https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict, 22 juli 2020. 176 Kali Robinson, “What Is U.S. Policy on the Israeli-Palestinian Conflict?,” Council on Foreign
Relations, 2020, Diakses melalui https://www.cfr.org/backgrounder/what-us-policy-israeli-palestinian-
untuk pemukiman di Israel dan menyumbangkan hampir $60.000 pada tahun 2011 dan 2013.
178
Penerima sumbagan dari Keluarga Kushner adalah American Friends of Beit El Yeshiva.
Bagian penggalangan dana organisasi ini sebelumnya dipimpin oleh David Friedman. Saat itu,
Friedman bertanggung jawab untuk mendanai beberapa proyek di pemukiman Beit El. 179
Mengingat wewenang yang dimiliki Trump sebagai presiden AS adalah untuk mencalonkan
duta besar, 180 dipilihnya Friedman sebagi duta besar AS untuk Israel menunjukan komitmen
kuat Trump terhadap Yahudi.
Friedman adalah duta besar bilateral pertama yang dikonfirmasi oleh pemerintahan
Trump. Sebelum penunjukannya sebagai duta besar, Friedman adalah seorang pengacara
terkemuka. Friedman memainkan peran yang penting dalam pengembangan dan kebijakan-
kebijakan terkait Presiden Trump, termasuk yang berkaitan dengan pengakuan Yerusalem
sebagai ibu kota Israel, pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel. 181
Selain Kushner dan Friedman, tim perdamaian Trump juga diisi oleh Jason Grenblatt.
Greenblatt, yang juga seorang Yahudi, dipilih oleh Trump sebagai penasihatnya untuk urusan
Israel. Greenblatt percaya bahwa pemukiman bukanlah isu utama dari konflik Israel dan
Palestina. Sayangnya, sebelum Trump Peace Plan resmi dirilis, Greenblatt mengundurkan diri
178 Wemenbol Grace,“Israel-Palestine and the Deal of the Century,” Friedrich Ebert Stiftung, 2019,
Diakses melalui http://library.fes.de/pdf-files/id/15681.pdf, 8 Juli 2020. 179 Judy Maltz, “Fund Headed by Trump’s Israel Ambassador Pumped Tens of Millions Into West Bank
Settlement,” Haretz, 2016, Diakses melalui https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-fund-
headed-by-trump-s-ambassador-raised-millions-of-dollars-for-settlement-1.5474789, 21 Juli 2020. 180 Robert Singh, American Goverment and Politics, London: SAGE Publications, Ltd. 20013, Chapter
12. Hal. 269. Terdapat dalam artikel “Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat” oleh
Doni Sunendra, Erdita Vega, Lukas Jalu. 181 U.S. Embassy in Israel, “Ambassador David Melech Friedman,” Diakses melalui
https://il.usembassy.gov/our-relationship/our-ambassador/, 26 Juli 2020
dari posisinya pada 5 September 2019. Greenblatt mengundurkan diri dengan alasan faktor
keluarga. 182
Posisi kosong yang ditinggalkan Greenblatt kemudian ditempati oleh Avi Berkowitz.
Tak jauh berbeda dengan pendahulunya, Berkowitz tidak memiliki pengalaman dalam urusan
internasional. Berkowitz adalah sepupu dari presiden AIPAC ortodoks pertama, Howard
Friedman. Howard Friedman sendiri merupakan paman dari David Friedman. Sebelum masuk
ke dalam tim perdamaian, Berkowitz pernah membantu pengelolaan perusahaan real estate
milik Kushner. Kini Berkowitz bekerja sebagai asisten Kushner dalam merancang rencana
damai antara Israel dan Palestina. 183
Berdasarkan pada preferensi Trump dalam memilih orang terpercaya dalam
pemerintahannya, dapat dilihat bagaimana arah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh
pemerintahan Trump. Anggota dari tim perdamaian Timur Tengah yang dibentuk oleh Trump
secara umum memiliki ikatan pribadi yang cukup dalam dan rumit dengan pemerintah AS
maupun pemerintah Israel.
Selain memiliki hubungan pribadi dengan Israel, anggota tim perdamaian Trump pada
dasarnya berprofesi sebagai pebisnis dan pengacara. Negosiator veteran perdamaian Timur
Tengah Aaron David Miller mengatakan bahwa pemerintahan trump mengambil langkah yang
salah dengan menjadikan para pengacara ini sebagai perancang proposal damai. 184
182 Michaeil Crowley, “Jason Greenblatt, a Designer og Trump’s Middle East Peace Plan, Is Leaving
the Administration,” The New York Times, 2019, Diakses melalui
https://www.nytimes.com/2019/09/05/us/politics/jason-greenblatt-middle-east-peace.html, 22 Juli 2020. 183 “Avrahm J. Avi Berkowitz”, ProPublica, Diakses melalui https://projects.propublica.org/trump-
town/staffers/avrahm-j-avi-berkowitz, 9 Juni 2020. 184 Aaron David Miller, “I’m a Veteran Middle East PPeace Negotiator. Trump’s Plan Is the Most
Dangerous I’ve Ever Seen,” Carnegie Endowment for International Peace, 2020, Diakses melalui
Sumber: Hilsman Roger (1967) To Move a Nation: The Politics of Foreign Policy in the Administration of John
F. Kennedy. New York City: Garden City.
Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa aktor yang berperan
dalam proses kebijakan luar negeri AS. Setiap aktor memiliki perannya masing-masing.
Eksekutif bersama dengan orang-orang dalam pemerintahan dan kabinet bertugas untuk
membentuk badan utama dari kebijakan luar negeri. Setelahnya, Kongres dapat memutuskan
untuk mengeluarkan undang-undang yang pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan luar
negeri AS.
Media merupakan partisan sukarela dalam perumusan kebijakan luar negeri dengan
membantu menggariskan batas-batas ruang pembuatan kebijakan. Media digunakan oleh
sebagian besar elit dan publik dalam memperoleh informasi. 186
Para pembuat kebijakan percaya bahwa opini publik dapat menetapkan batas-batas
dalam sebuah kebijakan luar negeri. Opini publik lah yang kemudian akan menentukan pilihan
186 Fawaz A. Gerges, Amerika dan Islam Politik: Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan, Terj,
Hamid Basyaib dan Kili Pringgodigdo (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm. 60.
90
yang diambil oleh presiden. 187 Oleh karenanya, untuk menjadi aktor yang kuat, dibutuhkan
organisasi atau kelompok yang dapat mengemudikan opini publik. Di negara demokrasi seperti
AS, kelompok-kelompok kepentingan memiliki pengaruh yang cukup kuat, baik memengaruhi
opini publik maupun para pembuat kebijakan. 188
Dukungan AS terhadap Israel bukan merupakan hal yang asing lagi. Bantuk dukungan
AS terhadap Israel dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh AS yang selalu
menguntungkan bagi Israel, seperti halnya Trump Peace Plan. Kebijakan AS untuk Israel tidak
semata-mata berdasarkan pada kalkulasi keuntungan yang akan didapatkan oleh AS, melainkan
karena kebijakan yang dikeluarkan AS sebagian besar dipengaruhi oleh faktor domestik, di
mana dukungan terhadap Israel sangatlah populer di kalangan orang Amerika.
Trump Peace Plan merupakan bentuk dari kebijakan luar negeri AS yang dalam proses
pembuatannya dipengaruhi oleh pengaruh kelompok lobi atau kepentingan yang dapat
mengemudikan opini publik dan kemampuan untuk mempengaruhi Kongres. Di AS, terdapat
dua kelompok besar yang dapat dikategorikan sebagai kelompok ini, yakni, American Israel
Public Affairs Committee (AIPAC) dan kelompok Kristen Evangelis atau Christian United for
Israel (CUFI). Kedua kelompok ini memiliki cara sendiri dalam menggunakan pengaruh
mereka ke dalam pemerintah untuk mengikuti agenda yang pro-Israel yang tercermin dari
kebijakan luar negeri yanag dikeluarkan oleh AS.
Kelompok pro-Israel ini sangat berpengaruh dalam melobi para pembuat kebijakan dan
memastikan bahwa pemerintah menghasilkan kebijakan luar negeri yang mendukung dan
menguntungkan bagi Israel. Sebagai bagian dari kelompok kepentingan, kelompok lobi ini
187 Daniel Hamilton, Domestic Determinants of Foreign Policy in the European Union and the United
States, ( Washington DC: Center for Transatlantic Relations, 2018). 188 Michelle Debora Setiawan, “The role of Israel lobby in the U.S foreign policy towards Israel under
Trump's presidency = Peran lobi Israel di kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel di
bawah kepemimpinan Trump,” (Skripsi Pasca Sarjana, Universitas Pelita Harapan, 2020).
91
berperan dalam mempengaruhi pemerintah AS. Mereka pada dasarnya dapat memengaruhi
Kongres, eksekutif, media, opini publik, bahkan akademisi. CUFI dan AIPAC merupakan
kelompok pendukung Israel yang sangat masif dan terbilang memiliki pengaruh yang cukup
kuat dalam pemerintahan di AS. Salah satu pengaruhnya dapat dilihat dari andil dan dukungan
mereka terhadap kebijakan Trump dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.189
4.5.1 Christian United for Israel (CUFI)
Melihat kembali pada sejarah, Israel selalu mendapatkan dukungan dari para Kristen di
AS, terutama Kristen Evangelis. Kristen Evangelis digambarkan sebagai orang-orang yang
percaya pada otoritas absolut dari Alkitab, dalam keselamatan melalui Yesus, dan pada
kebutuhkan untuk menyebarkan Kitab Injil. 190
Di AS, para Kristen Evangelis adalah kelompok pendukung Israel yang memiliki
semangat tinggi dalam mendukung Israel. Dukungan para Kristen Evangelis kepada Israel
didasarkan para keyakinan mereka bahwa penciptaan negara Israel merupakan sebuah tanda
penyelesaian wahyu Alkitab, dan bahwa orang-orang Yahudi adalah umat pilihan Tuhan. 191
Kepercayaan ini yang membawa keyakinan Kristen Evangelis untuk berdiri melawan
gerakan yang anti-Israel sebagai berdiri melawan Tuhan. Oleh karenanya, Kristen Evangelis
percaya bahwa mereka harus mendukung Israel dengan cara apa pun, terutama melalui
189 Michelle Debora Setiawan, “The role of Israel lobby in the U.S foreign policy towards Israel under
Trump's presidency = Peran lobi Israel di kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel di
bawah kepemimpinan Trump,” (Skripsi Pasca Sarjana, Universitas Pelita Harapan, 2020). 190 Sean Illing, “This is why evangelicals love Trump’s Israel policy,” Vox, 2018, Diakses melalui
kebijakan luar negeri AS. Dukungan bagi Yahudi dan Israel merupakan prioritas utama dari
para Kristen Evangelis. 192
Pada 2020, 25.4% dari penduduk AS diidentifikasi sebagai Kristen Evangelis. Jika
diasumsikan sebagian besar dari jumlah tersebut merupakan pendukung Israel, maka dukungan
yang didapatkan oleh Israel di AS sangatlah kuat. Para Kristen Evangelis yang mendukung
kebijakan Trump dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel bahkan mencapai 53%.
193
Sejak awal, kelompok ini memberikan dukungan kepada Trump agar dapat
memengankan pemilihan presiden tahun 2016. Berdasarkan exit poll yang dilakukan oleh
Washington Post, menunjukan bahwa 80% Evangelis kulit putih memilih Trump sebagai
presiden. Jumlah ini merupakan suara dukungan Kristen Evangelis terbesar dalam dua dekade
terakhir. 194
The Public Religion Research Institute menemukan bahwa 82% dari para Kristen
Evangelis kulit putih yang memiliki hak pilih akan kembali memilih Trump dalam pemilihan
presiden pada November 2020 dan tidak ingin Trump untuk dimakzulkan dari posisinya
sebagai presiden AS. 195
192 Motti Inbari dan M. Gordon Byrd, “Why Do Evangelicals Support Israel,” Politics and Religion
Section of the American Political Science Association, 2020, DOI: 10.1017/S175504831900052X,
Diakses melalui
https://www.researchgate.net/publication/338583810_Why_Do_Evangelicals_Support_Israel. 193 Shibley Telhami, “ Why is Trump undoing decades of U.S. policy on Jerusalem,” Brookings, 2017,
Diakses melalui https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/12/05/why-is-trump-about-to-declare-
jerusalem-the-capital-of-israel/, 29 Juni 2020. 194 Sarah Pulliam Bailey, “White evangelicas voted overwhelmingly for Donald Trump, exit polls show,”
The Wasington Post. 2016, Diakses melalui https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-
recognizes-bible-legal, 28 Juni 2020. 199 “Religious Landscape Study,” Pew Research Center, 2020, Diakses melalui
https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/ 22 Juli 2020. 200 Ilene Prusher, “Jews are devided on Trump’s Israel plan but evangelicals bless it – why,” The
Forward Association, 2020, Diakses melalui https://forward.com/news/israel/439279/evangelicals-
recognizes-bible-legal, 28 Juni 2020. 202 “Initiatives,” Christian United for Israel, 2020, Diakses melalui
https://www.cufi.org/impact/initiatives/, 22 Juli 2020. 203 Michael Kupferberg, “John Hagee, Christian Zionism, U.S. Foreign Policy anf the States of Israel:
An Intertwind Relationship,” (Skripsi Pasca Sarjana, Brandeis University, 2009), Diakses melalui
207 Bila suara para Yahudi dan Kristen digabungkan, aman untuk mengatakan bahwa posisi
lobi dalam mendukung Israel di Kongres sudah terjamin.
AIPAC melakukan berbagai cara demi mencapai tujuannya. Setiap tahunnya, AIPAC
mengirimkan daftar tujuan umum dan legislatif kepada setiap anggota Kongres dan Gedung
Putih. AIPAC juga berpengaruh terhadap program perguruan tinggi melalui akademisi dan
think tank. Selain itu, AIPAC juga memproduksi beberapa portal berita, seperti The Near East
Report. Tak terkecuali banyak kantor surat kabar besar seperti The New York Times, CNN,
ABC, NBC, dan Wall Street Journal yang kepemilikannya dimiliki oleh orang Yahudi. 208
Dengan begitu, AIPAC dapat dengan mudah dalam pembentukan opini publik untuk lebih
mendukung Israel.
AIPAC adalah kelompok kepentingan yang besar, kaya, dan berkuasa sehingga mereka
dapat dengan mudah memengaruhi ranah pemerintahan. Jika ketegangan terjadi antara
kepentingan Israel dan Kongres, AIPAC akan dengan segera membalikannya. Dengan cara ini,
kepentingan yang dimiliki dapat terjamin dan karenanya, AIPAC telah berhasil membuat
pemerintah mengikuti agenda yang mereka miliki, yakni mendukung kepentingan Israel.
Dalam setiap pemilihan di AS, kelompok ini membuat dana kampanye besar yang
kemudian diberikan kepada para kandidat dari masing-masing partai. Hal ini ditujukan agar
para kandidat lebih memperhatikan mereka seiring dengan suara dan kepentingan yang dimiliki.
Pemberian sumbangan dana ini tidak dilakukan melalui tangan kelompok, melainkan melalui
orang yang berafiliasi dengan kelompok. Hal ini lah yang terjadi dengan Trump. Trump
207 “Jewsih Population by Country 2020,” World Population Review, 2020, Diakses melalui
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/jewish-population-by-country, 29 Juni 2020. 208 T. R. Austin, “Hijacking American Foreign Policy in the Middle East:An Analysis of the Power of
the American Israel Public Affairs Committee,” Illinois State University, 2016, Diakses melalui
untuk mengajukan pemakzulan sementara Senat memiliki wewenang tunggal untuk mengadili
pemakzulan dan menentukan vonis akhir.
Pada 18 Desember 2019, Trump dimakzulkan oleh DPR atas penyalahgunaan
kekuasaan dan menghalang-halangi Kongres. Penyelidikan DPR menemukan bahwa Trump
meminta campur tangan asing dalam pemilihan umum presiden AS 2016 dan penyalahgunaan
kekuasaan atas kasus Trump-Ukraina dimana ia menghentikan bantuan militer dan undangan
kunjungan ke Gedung Putih agar Ukraina dengan segera dapat melakukan penyelidikan resmi
pada politikus yang bersaing dengan Trump. 211
Trump merupakan presiden AS ketiga yang menghadapi pemakzulan setelah Andrew
Johnson pada 1868 dan Bill Clinton pada 1998. Baik Johnson maupun Clinton tidak dipecat
dari jabatannya sebagai presiden karena tidak mendapatkan cukup suara mendukung di Senat.
212 Untuk sebuah pemecatan, setidaknya dibutuhkan dua pertiga suara setuju dari 100 kursi
anggota Senat.
Prosedur pemakzulan Trump berlangsung pada bulan September hingga November
2019. Sidang dilaksanakan mulai 4 Desember 2019. Pada 4 Feburari 2020, Trump dinyatakan
bebas dari semua dakwaan. Sama seperti pendahulunya, gagalnya pemakzulan Trump
dikarenakan suara penolakan Senat yang lebih banyak dibandingkan dengan suara setuju. Hal
ini dikarenakan komposisi anggota Kongres-116 yang terdiri dari DPR dengan anggota
mayoritas Demokrat dan Senat dengan anggota mayoritas Republikan. Maka dari itu,
komposisi partai di Kongres dapat menentukan nasib pemakzulan presiden.
211 “Articles of Impeachment Against Donald John Trump,” Congress of the United States of America,
2019, Diakses melalui https://www.congress.gov/116/bills/hres755/BILLS-116hres755enr.pdf. 212 “Voting Senat AS Bebaskan Trump dari Pemakzulan,” Deutsche Welle, 2020, Diakses melalui
https://www.dw.com/id/voting-senat-as-bebaskan-trump-dari-pemakzulan/a-52274378, 22 juli 2020.
Bila dilihat pada cap waktu, proses pemakzulan Trump dan perilisan Trump Peace Plan
terjadi pada waktu yang berdekatan. Penelitian ini percaya bahwa perilisan Trump Peace Plan
merupakan langkah politis Trump dalam membentuk opini publik, meskipun keputusan
pemakzulan berada di tangan Senat. Terlebih, fakta bahwa disaat media dan publik fokus pada
isu pemakzulannya, Trump berdiri di East Room Gedung Putih dan menyebut dirinya sebagai
peacemaker dan tidak pernah menyebutkan kata pemakzulan. 213
4.6 Pemilu Israel
Penelitian ini berfokus pada pemilihan waktu yang digunakan Trump dalam perilisan
rencana damainya. Dalam Trump Peace Plan, waktu memiliki peranan yang sangat penting
yang tidak bisa diabaikan. Sejak awal masa pemerintahannya, Trump telah berbicara ke publik
bahwa ia dan timnya sedang mengerjakan sebuah proposal damai yang ditujukan untuk
perdamaian antara Israel dan Palestina. Tiga tahun sejak pembicaraan tersebut, Trump Peace
Plan akhirnya dirilis secara resmi oleh Gedung Putih pada 28 Januari 2020. Perilisan ini sempat
direncakan akan dilakukan pada akhir 2018. Rentan waktu yang cukup lama ini akan membawa
penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian.
Pada kuartal akhir 2018, Kushner dan Greenblatt memberikan briefing kepada para
jurnalis bahwa Trump Peace Plan akan segera dirilis secara resmi. 214 Perlu digaris bawahi
bahwa sejak awal, rencana perilisan ini secara tidak langsung menyampingkan eksistensi
Palestina mengingat kebijakan luar negeri pemerintahan Trump yang sangat pro-Israel dan
kontra terhadap Palestina seperti yang sudah dijelaskan pada bab dua.
213 David E. Sange, “A Deal That Has Two Elections, Rather Than Mideast Peace, as Its Focus,” The
New York Times, 2020, Diakses melalui
https://www.nytimes.com/2020/01/28/world/middleeast/trump-netanyahu-peace-plan.html, 22 juli 2020. 214 Amir Tibon dan Noa Landau,“Trump’s ‘Deal of the Century’ Was Written in a Way So the
Palestinians Would Reject It. Maybe That Was the Plan,” Haaretz, 2020, Diakses melalui
palestinians-would-reject-it-1.8443677, 21 Juli 2020. 219 Oren Lieberman, “Israeli leaders warn of possible third election amid political deadlock,” CNN,
2019, Diakses melalui https://edition.cnn.com/2019/09/19/middleeast/israel-election-gantz-netanyahu-
intl/index.html, 22 Juli 2020. 220Noam Weissman, “The Bahrain Conference, June 2019,” Unpacked for Educators, 2019, Diakses
melalui https://unpacked.education/the-bahrain-conference-june-2019/, 23 Juli 2020.
Kegagalan pemilihan kedua ini tentu berakibat pada perilisan Trump Peace Plan. Kushner dan
tim kembali mendunda perilisan. 221
Namun, media Israel secara tiba-tiba mengumumkan bahwa pemerintahan Trump akan
merilis Trump Peace Plan secara utuh dalam periode kampanye untuk pemilihan ketiga. Pada
akhirnya, pemerintahan Trump memutuskan untuk merilis rencana perdamaian tersebut secara
utuh pada akhir Januari 2020. 222
Pemilihan ketiga ini akhirnya melahirkan hasil yang berbeda dari dua pemilihan
sebelumnya. Netanyahu dilantik sebagai perdana menteri dan Gantz sebagai perdana menteri
alternatif oleh Knesset pada 17 Mei 2020. Netanyahu dan Gantz sepakat untuk dapat bergantian
mengisi posisi perdana menteri dan perdana menteri alternatif dalam jangka waktu 18 bulan.
Keduanya setuju untuk membentuk kabinet gabungan yang berisi 36 menteri dan 16 wakil
menteri. Masa kepemimpinan pertama akan diisi oleh Netanyahu. 223
Serangkaian kejadian ini membuktikan bahwa waktu perilisan yang dipilih oleh
Kushner dan tim perlu diwaspadai. Selain perilisan yang selalu diundur mengikuti dinamika
politik dalam negeri Israel, rencana damai ini dirilis tepat lima minggu sebelum
dilangsungkannya pemilihan ketiga di Israel yang juga bertepatan dengan waktu untuk Knesset
dalam memilih upaya apakah Netanyahu akan menerima kekebalan dari penuntutan atas kasus
korupsi yang sedang dihadapinya.
221 Maayan Lubell, “Explainer: Israeli politics deadlocked after second election: What now?,” Reuters,
2019, Diakses melalui https://www.reuters.com/article/us-israel-election-explainer/explainer-israeli-
politics-deadlocked-after-second-election-what-now-idUSKBN1W31YI, 21 Juli 2020. 222 “Remarks by President Trump and Prime Minister Netanyahu of the State of Israel in Joint
Statements,” Gedung Putih, 2020, Diakses melalui https://www.whitehouse.gov/briefings-
statements/remarks-president-trump-prime-minister-netanyahu-state-israel-joint-statements/, 22 Juli
2020. 223 Mark Katkov, “A Shaky Coalition Governement Takes Officec in Israel,” NPR, 2020, Diakses melalui
2019, Diakses melalui https://www.jta.org/2019/03/01/israel/benjamin-netanyahus-corruption-scandals-
explained 22 juli 2020. 226 Tia Goldenberg, “Netanyahu corruption trial to begin amid national elections,” The Christian
Science Monitor, 2020, Diakses melalui https://www.csmonitor.com/World/Middle-
East/2020/0218/Netanyahu-corruption-trial-to-begin-amid-national-elections, 7 juli 2020. 227 Ekip, “ANALISIS – Pemilu terencana: Wajah Israel baru milik Netanyahu yang didukung Trump,”
Anadoulu Agency, 2020, Diakses melalui https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/analisis-pemilu-
terencana-wajah-israel-baru-milik-netanyahu-yang-didukung-trump/1760712, 7 juli 2020.
memiliki kemampuan untuk membuat atau mempengaruhi sebuah kebijakan bagi negaranya.
230
Dalam kasus ini, perilisan Trump Peace Plan dipengaruhi oleh faktor idiosinkratik
yang dimiliki Trump. Terlepas dari tekanan eksternal yang diterima oleh Trump, penelitian ini
melihat bahwa idiosinkratik Trump berperan sebagai komplemen dari faktor eksternal tersebut.
Dalam level individu, keputusan atau kebijakan yang dibuat merupakan hasil dari
individu itu sendiri yakni dengan mempertimbangankan karakteristik individu, bagaimana
mereka mecapai keputusan, dan kepribadian dan kepercayaan individu tersebut. 231 Individu
yang dimaksud adalah presiden sebagai pembuat kebijakan. Dalam hal ini, Presiden Trump
memegang peran yang sangat penting karena kebijakan luar negeri merupakan pertimbangan
dari hasil pilihan pemimpin individu dalam proses pengambilan keputusan. 232
Trump adalah seorang yang narsisis. Intensitas narsisme yang dimilikinya tidak dalam
kadar yang biasa. Narsisme yang dimiliki Trump membuatnya mudah terlepas dari kenyataan.
Trump memiliki obsesi dengan dirinya sendiri. Trump mencintai semua orang yang memujinya
dan menyerang orang-orang yang mengkritik. Hal yang penting bagi seorang narsisis seperti
Trump adalah hal yang dapat membantu dirinya. Sebagai seorang narsisis, Trump bersedia
mengatakan dan melakukan apapun untuk mendapatkan kekuasaan dan akan mengambil posisi
apapun yang akan membantunya. Seorang narisis adalah orang dengan rasa egois yang
belebihan, ditandai oleh karakteristik kekaguman yang berlebihan atau tergila-gila pada diri
sendiri. Narsisme dapat meluas hingga mencakup sanjungan dan kesombongan. Singkatnya,
230 K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis (New Jersey: Prentice-Hall, 1995). 231 Has Aswar, “The U.S. Foreign Policy under Trump Administration to Recognize Jerusalem as the
State Capital of Israel,” Journal of International Studies Vol. 1, No. 2, 2018, hal. 130, Diakses melalui
cognize_Jerusalem_as_the_State_Capital_of_Israel. 232 K. J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, (New Jersey: Prentice-Hall, 1983).
108
Sifat narsisme yang dimiliki Trump termanifestasi dalam caranya menjalankan tugas-tugas
kepresidenan.233
Trump memiliki kepribadian bauran dari koleris-sanguinis (D/I). D/I adalah
kepribadian yang berorientasi pada hasil. Tipe ini memiliki keyakinan pada kemampuannya
untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Mereka cenderung menjadi pemimpin terbaik saat
keadaan krisis. Trump merupakan pemimpin secara alami. Sejauh ini, Trump adalah pemimpin
alami yang paling kuat yang pernah dilihat oleh komunitas politik. 234
Orang dengan tipe D/I cenderung tidak sabar dan akan mengambil pendekatan menang
atau kalah dalam hidup. Tipe ini menggunakan metode langsung untuk mendapatkan hasil yang
cepat. Mereka berorientasi pada tujuan dan sangat persuasif dalam mempromosikan ide-ide
yang dimiliki. Orang dengan tipe ini cenderung ingin memegang kendali karena memiliki
kepercyaan pada kemampuan yang dimiliki untuk membuat sebuah keputusan. Mereka juga
menyukai kekuasaaan dan otoritas. 235
Sejak kecil, Trump lahir dan dibesarkan dengan kemewahan. Keluarganya memiliki
bisnis properti yang cukup sukses. Kakeknya, Friedrich Trump, merupakan seorang wirausaha
di bidang properti. Usahanya ini menargetkan keluarga Yahudi kelas menengah yang sedang
memulai hidup baru di AS akibat Perang Dunia I. Setelah meninggal karena terjangkit flu
burung, Friedrich memberikan bisnisnya kepada ayah Trump, Frederick Christ.
Usaha properti keluarga Trump ini memiliki kecenderungan untuk bekerjasama dengan
orang-orang Yahudi. Hal ini dikarenakan kepercayaan keluarga Trump kepada kaum Yahudi
sebagai orang-orang yang kaya, pintar, sukses, dan baik dalam melakukan kerjasama. Trump
233 John K. Wilson, President Trump Unveiled: Exposing the Bigoted Billionaire, New York: OR Books,
2016, h. 35. 234 John T. Cocoris, “What is Donald Trump’s Temperament?,” Diakses melalui
https://fourtemperaments.com/donald-trumps-temperament/, 20 Agustus 2020. 235 John T. Cocoris, “What is Donald Trump’s Temperament?,” Diakses melalui
https://fourtemperaments.com/donald-trumps-temperament/, 20 Agustus 2020.
bahkan percaya bahwa Yahudi adalah penyewa terbaik, sehingga hanya orang Yahudi dan
pengusaha saja yang dapat menyewa di usaha properti millik Trump. 236
Trump dikenal sebagai seorang penganut Kristen yang religius sejak kecil. Ibunya
dikenal sebagai seorang penganut gereja Presbyterian yang taat. Presbyterian memiliki
kemiripan dengan kaum Yahudi dalam pengaplikasian ibadahnya. Salah satu ajarannya
menyebutkan Yerusalem sebagai milik kaum Yahudi. 237
Saat masih memimpin Trump Organization, Trump diketahui sering melakukan donasi
ke organisasi-organisasi di Israel, baik melalui nama organisasinya maupun secara pribadi.
Berdasarkan data Jewish National Fund, sebuah organisasi yang mengumpulkan donasi uang
di luar negeri untuk membiayai proyek-proyek besar di Israel, Trump merupakan salah satu
pendonor. Pada 2013, Trump menyumbangkan $ 10.000 untuk lembaga-lembaga yang terletak
di Beit El, sebuah pemukiman Israel di Tepi Barat. Trump bahkan mendapatkan penghargaan
sebagai Jewish National Fund Tree of Life Award pada 1983. Penghargaan ini diberikan
kepada pendonor sebagai penghormatan atas dedikasi terhadap promosi hubungan antara AS
dan Israel. 238
Trump selalu menyebut dirinya sebagai ultimate deal maker. Dalam buku Trump: The
Art of The Deal, Trump menyebutkan bahwa baginya cukup mudah untuk membuat sebuah
keputusan. Trump hanya perlu terus mendorong keputusannya untuk mendapatkan hal yang
diinginkannya. Bagi Trump, membuat keputusan merupakan sebuah seni. 239
236 Dinda Sri Estu, “Dukungan Donald Trump terhadap Pemindahan Ibukota Israel ke Yerusalem dalam
Teori Psikoanalisa” (Skripsi Sarjana, Universita Muhammadiyah Malang, 2019). 237 Meghan Murphy Ghill, “The Faith of Donald Trump: The Difference does the faith of an American
President Make?” U.S Catholic, Faith in Real Life, 2017, Diakses melalui
https://www.uscatholic.org/articles/201701/faith-donald-trump-30910. 238 Judy Maltz, “Inside Donald Trump’s History of Donations is Israel, Haaretz, 2017, Diakses melalui
“I make good deals. That’s what I do. I would make great deals for our country.” 240
Pemilihan presiden 2016 merupakan pencalonan pertamanya untuk pemilihan politik.
Hebatnya, Trump langsung mendapatkan kemenangan. Pemilik Trump Organization ini
dikenal karena sifatnya yang pantang menyerah dan memiliki keinginan kuat yang harus
tercapai. Sejak 1980, Trump sudah menunjukan ketertarikannya untuk menjadi Presiden.
Trump juga sempat berpindah-pindah partai yang dilatarbelakangi oleh beberapa
kepentingannya. Pada akhirnya, Trump berlabuh di Partai Republik. Hal ini disebabkan oleh
kemampuan Partai Republik yang dapat mengumpulkan suara mayoritas dari kaum Kristen
Evagelis dengan menggunakan latar belakang Trump sebagai seorang Kristen yang religius.
Kini, Trump ada di tahun keempat masa kepresidenannya. Trump menghadapi
kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakannya sendiri hampir di mana-mana. Pemerintahan
Trump telah bermanuver kepada hubungan yang buntung dengan Iran, Korea Utara, dan
Venezuela. Trump bahkan merusak upayanya sendiri untuk mengakhiri perang di Afghanistan.
Selain itu, kerusakan ekonomi yang ditimbulkan dari perang dagang dengan China semakin
meningkat. 241
Bagi para pengamat, kinerja buruk yang dimiliki oleh Trump dalam bernegosiasi adalah
bagian dari karirnya yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Salah satu perancang dari The
Trump Organization yang mengenal Trump sejak masa remaja, Alan Lapidus, mengatakan
bahwa keterampilan Trump dalam membuat keputusan adalah isapan jempol semata.
Keterampilan bernegosiasi Trump hanya terdiri dari teriakan dan ancaman. 242
240 Donald J. Trump, Twitter, 22 Mei 2015, Diakses melalui
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/601537150086176768, 20 Agustus 2020. 241 Hal Brands, “Reckless Choices, Bad Deals, and Dangerous Provocations,” Foreign Affairs, 2019,
Diakses melalui https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-09-27/reckless-choices-bad-deals-and-
dangerous-provocations, 20 Agustus 2020. 242 Michael Hirsh, “Why Trump Fails at Making Deals,” Foreign Policy, 2019, Diakses melalui
israel-benefit-close-relationship/3249644002/, 21 Agutus 2020. 249 Ariel Kahana, “President Trump has been the best friend Israel can ever have,” Israel Hayom, 2020,
Diakses melalui https://www.israelhayom.com/2020/02/19/president-trump-has-been-the-best-friend-
Perilisan rencana damai ini pada akhirnya dapat dilihat sebagai bentuk implementasi
dari faktor idiosinkratik yang dimiliki Trump. Pengalaman, bakat, nilai, dan kepribadian yang
dimiliki oleh Trump mempengaruhi cara berpikir, keyakinan, dan prioritas pribadi Trump
dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri.
4.4 Implikasi Trump Peace Plan terhadap Perdamaian Israel dan Palestina
Johan Galtung mendefinisikan perdamaian melalui dua istilah, yakni positive peace dan
negative peace. Negative peace memiliki pengertian sebuah keadaan yang damai tanpa adanya
kekerasan, tetapi pada kenyataannya, masyarakat masih mengalami kekerasan dan
ketidakadilan yang tidak tampak. Sedangkan, positive peace adalah keadaan dimana terjadi
perdamaian yang berarti masyarakat dalam keadaan yang harmonis, merasakan keadilan sosial
dan politik, dan kemakmuran ekonomi. 250
Berdasarkan definisi damai di atas, Trump Peace Plan memiliki tujuan yang sama
seperti definisi dari positive peace. Trump Peace Plan menjunjung tinggi nilai-nilai yang
bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi, keamanan, politik, dan hak menentukan nasib
sendiri bagi Palestina. 251
Namun, tujuan hanyalah tujuan semata. Nyatanya, proposal damai ini sejak awal sangat
kontroversial dan berat sebelah. Perdamaian abadi yang ditujukan sulit untuk
diimplementasikan karena pendekatan yang digunakan oleh AS membuat Palestina enggan
untuk melakukan diskusi lebih lanjut terkait masa depannya sendiri. Palestina bahkan
memutuskan hubungan diplomatik dengan AS.
Kebijakan luar negeri Trump sejak awal memang diperuntukkan untuk menguntungkan
Israel, termasuk Netanyahu. Posisi AS sebagai Broker yang terlalu berpihak kepada salah satu
250 Johan Galtung, Peace by Peaceful Means, (London: SAGE Publications, 1996) hal. 2. 251 “Peace to Prosperity Part A: Political Framework,” Gedung Putih, 2020, Diakses melalui