Kebijakan Tata Ruang Dlm Kontek Kota

5/11/2018 Kebijakan Tata Ruang Dlm Kontek Kota - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-tata-ruang-dlm-kontek-kota 1/14

PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAMKONTEKS KONSEP KOTA BERKELANJUTAN(Studi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Surabaya)*

Oleh : Prasetijo Rijadi

ABSTRACT

The Law No.24 1992 on Spatial planning has a basic weakness in this public policy formulation and implementation, in the absence of sanction for those disobeying this law. This is also the case for the Law No.4 1996 on Area Management Plan of East Java Province. The implementation of this law also shows some weaknesses in the way it shows various unrealistic and partial implementation, as well as focuses more on “modal” (money) rather than moral,

as well as denying the basic concept of sustainable city.

Keywords : sustainable city development, publlic policy, sanction for law disobedience.

terencana, yang memadukanlingkungan hidup, termasuk sumber

daya, ke dalam proses pembangun-an untuk menjamin kemampuan,kesejahteraan, dan mutu hidup

generasi masa kini dan generasimasa depan.

Pelaksanaan pembangunanberkelanjutan penataan ruang perludimulai dari kebijakan penataan

ruang agar terdapat kepastianhukum (rechtszekerheid ). Peraturanhukum penataan ruang merupakankebutuhan dasar dalam memberi-kan landasan kebijakan tentangpenataan ruang sebagaimanaditegaskan dalam Undang-undangNomor 24 Tahun 1992 tentangPenataan Ruang (UU Penataan

Ruang). Oleh karena itulah, semuakegiatan penataan ruang di

A. PENDAHULUAN

Indonesia menganut pola

pembangunan bekelanjutan (sustai-

nable development ). Pelaksanaanpembangunan harus tetap berlang-

sung dalam koridor kepentinganpelestarian fungsi lingkungan dantidak boleh mendistorsi kemampuanekologi. Pembangunan yangmengancam daya dukung lingku-

ngan bukanlah sustainable develop-

ment melainkan ecological degra-

dation . Dalam dimensi yuridis,Indonesia telah memberikanbatasan hukum mengenai konseppembangunan berkelanjutan. Pasal1 angka 3 Undang-Undang Nomor23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup (UUPLH)

menyatakan : pembangunan ber-kelanjutan adalah upaya sadar dan

231



Indonesia semestinya berpalingpada UU Penataan Ruang sebagailegal base .

Namun apa yang terjadi dilapangan justru memperlihatkansituasi sebaliknya. Kebijakanpenataan ruang yang terkandungdalam UU Penataan Ruang acapkalidijungkirbalikkan. Kaedah penataanruang yang ada dalam ketentuanUU Penataan Ruang tidak diimple-mentasikan sebagaimana mestinya.Penataan ruang perkotaan di

seluruh Indonesia tidak melaksana-

kan kebijakan yang terkandungdalam UU Penataan Ruang. Pusatkota Surabaya yang semestinyamurni menjadi pusat pelayananpemerintahan dan kemasyarakatantelah bergeser ke arah “perteng-kulakan”. Surabaya Timur yang

secara ekologis menjadi basiskonservasi sumber daya alam, dandaerah tangkapan air telah berubah

menjadi daerah permukiman. Hutanbakau yang berfungsi melindungibiota air di kawasan Pantai Kenjerandan Pantai Utara Surabaya telahmusnah. Areal Surabaya Barat yangsejak semula secara topografis

sebagai wilayah kota Surabaya,namun kini justru telah berubahmenjadi padang golf dan berdirinya“hutan beton” yang berupa gedung-gedung pergudangan, perdagang-

an, kondominium, pabrik, danpertokoan.

Di Surabaya Utara dewasa ini

juga sedang dilakukan reklamasiPantai yang tidak terencana dikawasan Asemrowo yang bersen-

tuhan dengan Selat Madura. DiSurabaya terdapat pula penataankawasan pelabuhan yang belum

dibarengi dengan manajemendaratan yang baik. Kesemrawutanaktivitas kepelabuhan mewarnai sisiutara kota Surabaya. Ujung lintasanKalimas terpotret kusam, sehinggaSurabaya Utara tidak mencermin-kan keunggulan peradaban pela-buhan Tanjung Perak yang legenda-ris dengan taraf internasionalnya,begitu juga yang terjadi pada

Surabaya Selatan. Kawasan ini

tengah berkembang menjadi sentraindustri yang tumpang tindih denganpertumbuhan real estate.

Kota Surabaya hanya menge-depankan pertimbangan ekonomidalam melakukan perubahanperuntukan kawasan lindung atau

jalur hijau untuk menjadi kawasankota industri yang tercabut darikerangka sosio-kulturalnya. Hal itu

merupakan bentuk penyimpangankebijakan penataan ruang yangfundamental. Kebijakan di bidangpenataan ruang justru difungsikanuntuk memilih developmental models dalam penataan ruang yang

sesuai dengan kapasitas sosial.Dengan demikian, penataan ruangyang tertuang dalam perangkatkebijakan merupakan bentuk yangpaling potensial untuk realization of

social values . Membangun kebijak-an penataan ruang merupakankebutuhan dasar dalam mengukur

keabsahan kebijakan. Makapenataan ruang di kota Surabayaseyogyanya dituangkan dalam

232

“Dialogue”JIAKP, Vol. 1, No. 2, Mei 2004 : 231-244



seperangkat pengaturan kebijakanyang bersendikan alasan yuridis,sosiologis, dan filosofis untuk

mewujudkan kota Surabaya yangberkelanjutan (sustainable city ).Melalui proses pembentukankebijakan yang baik semestinyapenataan ruang di kota Surabayaakan mencerminkan situasi nyatadan kebutuhan masa kini dan masamendatang yang terangkai dalambingkai kebijakan yang bekerjasecara efektif dalam mewujudkan

kota berkelanjutan.

Bertumpu pada latar belakangdi atas, perumusan permasalahanutama yang dikaji dalam penelitianini adalah : Bagaimanakah mem-bangun kebijakan penataan ruangdalam rangka mewujudkan Sura-baya sebagai kota berkelanjutan?

Dalam konteks pembangunanberkelanjutan, penataan ruangharus diarahkan untuk mampu

mewujudkan kota yang berkelanjut-an. Pembangunan yang berkelanjut-an telah menjadi tema besarpelaksanaan pembangunan yangtelah diterima oleh masyarakatinternasional berdasarkan prinsip-

prinsip yang tertuang dalam Rio Declaration (1992) maupun Johan- nesburg Declaration (2002).Dengan mengacu kepada RioDeclaration (1992) maupun Johan-

nesburg Declaration (2002) tersebut jelaslah bahwa penataan ruangharus mampu mengkonstruksi suatu

kota yang berkelanjutan (Sustai- nable City). Penataan ruang yangbertumpu pada kerangka pikir

pembangunan berkelanjutan akanmendorong dibuatnya tatanankebijakan yang memuat aspek-

aspek ekologis dan partisipasipublik (demokratik) dalam setiaplangkah pemanfaatan ruang.

Kebijakan yang hendak di-bangun untuk melakukan penataanruang kota Surabaya harusmengakomodasi pemikiran kotaberkelanjutan dengan memperhati-kan basis ekologi maupun demokra-si. Pemikiran konseptual mengenai

kebijakan penataan ruang di kota

Surabaya secara sederhana dapatdigambarkan dalam tatanan Skema1. Dari Skema 1 dapat diketahuibahwa kebijakan penataan ruanghendak dirumuskan dari suatukonsepsi pembangunan berkelanju-tan. Hal ini dilakukan karena ter-

dapatnya suatu kenyataan tentangpenjungkirbalikkan tata ruang kotaSurabaya yang tidak sejalan dengan

prinsip-prinsip pembangunanberkelanjutan.Tentu saja perumusan dan

penerapan hukum penataan ruangtersebut tidak akan kebal dariaspek-aspek non-hukum. Untuk

itulah suatu perumusan kebijakanyang baik hendaklah mampumenjembatani berbagai aspekyuridis dan non-yuridis dalampenataan ruang. Kebijakan yang

dapat mengakomodir aspek-aspekpenataan ruang yang bersifatyuridis akan dapat diterapkan

secara baik. Implementasi kebijakanyang mewadahi dua kebutuhantermaksud jelas diharapkan mampu

233

Pembangunan Kebijakan Penataan Ruang (Prasetijo Rijadi)



menjamin keberlangsungan suatutantangan kota yang dapatmengantisipasi masa depan

(futuristik ).Secara tematik dapatdikatakan bahwa pembangunanhukum penataan ruang di kotaSurabaya harus berbasis ekologis(memperhatikan pertimbanganekosistem geografis-planologis)

dengan membuka peluang par-tisipasi publik sebagai wujudpenataan ruang yang demokratis

dengan pemanfaatan sumber dayasosial, ekonomi, politik, dan budayasecara berkelanjutan. Hal inimerupakan suatu konstruksikebijakan yang diagendakanmenjadi pengaman masa depanlingkungan di kota Surabayasebagai kota berkelanjutan.

Skema 1. Kerangka pemikiran pembangunan kebijakan penataanruang di kota Surabaya

Pembangunan Berkelanjutan

Kota Berkelanjutan

Membangun Kebijakan

Penataan Ruang Yang Berbasis :

Ekologi, dan

Partisipasi Publik/Demokratik

Aspek

Yuridis

Perumusan dan Pelaksanaan

Kebijakan Tata Ruang

Aspek Non

Yuridis

Kebijakan Penataan Ruang

Yang Mampu Menciptakan

Kota Berkelanjutan

SURABAYA :

KOTA YANG BERKELANJUTAN

234




B. HASIL DAN PEMBAHASAN1. Kebijakan penataan ruang

dalam realitas sosial kota

SurabayaImplementasi kebijakanmemiliki padanan terminologispenerapan hukum yang dimengertisebagai langkah untuk merealisirkebijakan dalam kenyataan sosial(empiris-sosiologis). Setiap aturankebijakan selalu dipersepsi me-ngandung suatu norma, sehinggadimensi normatif pada dasarnya

merupakan hakekat dari keberada-

an hukum di tengah-tengah ke-hidupan masyarakat. Berkaitandengan dimensi normatif dari suatukebijakan penataan ruang di kotaSurabaya, maka hasil penelitian inimenunjukkan bahwa UU PenataanRuang belum dilaksanakan secara

memadai di kota Surabaya.Pelaksanaan penataan ruang

sebagaimana yang terjadi di kota

Surabaya menunjukkan bahwa tidakterdapatnya pemahaman yangsama tentang mekanisme penataanruang. Perencanaan penataanruang sebagai tahapan awal belumdituangkan dalam kebijakan

penataan ruang di kota Surabaya.Perencanaan penataan ruangseharusnya menjadi acuan utamadan dengan langkah perencanaanmerupakan tindakan trial and error

yang harus dihindari dan salahsecara konseptual.

Lemahnya aspek kebijakan

penataan ruang merupakan kendalautama UU Penataan Ruang di kotaSurabaya. Langkah penegakan

kebijakan menjadi penting artinyabagi pelaksanaan UU PenataanRuang. Situasi realitas mengenai

keberlakuan hukum penataan ruangdi kota Surabaya perlu mendapat-kan perhatian dalam kajiansosiologis yang mengedepankanpemahaman empiris dari suatutatanan kebijakan. Kebijakan me-mang harus bersentuhan padaaspek masyarakat.

Kenyataan kebijakan yang adaadalah bahwa pelaksanaan kebijak-

an penataan ruang di kota Surabaya

sebenarnya tidak bekerja sebagai-mana mestinya. Di kota Surabayaditemukan kejanggalan bahwapenataan ruang yang dilakukan olehPemerintah Kota Surabaya belumdipatuhi terutama dengan berlaku-nya Undang-undang No. 22 Tahun

1999 tentang PemerintahanDaerah. Hal ini dikarenakanterdapatnya pemaknaan yang

berbeda mengenai arti otonomidaerah.Menghadapi situasi empiris

atau sosiologis tentang kebijakanpenataan ruang di kota Surabayaperlu untuk mengembangkan

kebijakan tata ruang. Hal inimenjelaskan tentang betapapentingnya melakukan perumusankebijakan yang kondusif bagipengembangan kebijakan tata

ruang yang berwawasan lingkungandan akses publiknya yang demo-kratis. Dengan kebijakan yang

bersendikan lingkungan (ekologi)dan demokratis diharapkan dapatmencapai dua sasaran sekaligus,

235




yaitu dimensi lingkungan dan sosial.

Dengan pemahaman dan bahan

dasar tersebut dapatlah ditetapkan

suatu pengertian dasar untuk

membangun kebijakan penataan

ruang yang berorientasi ekologi

dengan mengembangkan peran

serta masyarakat.

Skema 2. Konstruksi ideal bekerjanya perangkat hukum penataanruang kota Surabaya

Implementasi Perangkat Kebijakan Penataan

Ruang di Kota Surabaya

Dimensi

Yuridis

Normatif

Dimensi

Yuridis

Normatif

Efektif &

Efisien

Konstruksi

Bangunan KebijakanPenataan Ruang di

Kota Surabaya

Pengaturan Operasional

(Teknis) Berupa Per-UU-an

Didukung Sarana

Operasional Implementasi

Kebijakan

Normativisasi

Penataan

Ruang

Demokratisasi

Penataan

Ruang

Kebijakan Tata Ruang Nasional

(yang berbasis) :

People Oriented (Demokrasi)

Ecologically Oriented

236




Melalui pendekatan demikiandiharapkan di kota Surabaya akanterbangun suatu kebijakan penata-

an ruang yang menjangkau masadepan dan berpihak pada pertim-bangan lingkungan dan kerakyatan.Maka pada dasarnya substansitentang implementasi kebijakanpenataan ruang di kota Surabayasecara ideal dapat dilihat padaSkema 2.

2. Konstruksi kebijakan bagi

upaya pengembangan

penataan ruang kota Surabayayang berkelanjutan

Kebijakan penataan ruang dikota Surabaya dalam konteksyuridis pada dasarnya dilatar-belakangi oleh pandangan bahwakebijakan haruslah dipahami

sebagai penuangan norma hukumdengan konsekuensi empirisnya.Hal ini sejalan dengan pemikiran

bahwa setiap aturan memangmerupakan penceminan dari suatunorma dan kondisi realistisnya.Secara yuridis, mekanisme penyu-sunan tata ruang yang mengede-pankan peran serta masyarakat

luas. Penyusunan penataan ruangyang terdapat dalam proseduradministrasi pemerintahan yangberasaskan pada keterbukaan(transparansi). Hal ini merupakan

kenyataan yang memprihatinkandan membawa dampak padakenyataan betapa amburadulnya

tata ruang di kota Surabaya. Apalagidalam perkembangan terakhirdewasa ini pucuk pimpinan tertinggi

kota Surabaya, yaitu Walikotasudah mengakui kepada publikbahwa di kota Surabaya memang

terdapat penyimpangan tata ruang.Di kota Surabaya tidak jelasbatas-batas antara wilayah konser-vasi, pengembangan industri,pelayanan publik, pertokoan, danperdagangan. Dalam rangkapenataan ruang di kota Surabayasecara yuridis yang dibutuhkankemudian adalah upaya untuk dapatmembangun kebijakan penataan

ruang. Kebijakan penataan ruang

harus dilihat dalam hubungan yangintegral. Dalam kerangka berpikirsistem, kebijakan penataan ruangharus diterima sebagai suatuproses, yaitu suatu bentuk yangselalu berinterelasi dan interaksi.Dengan mengkonsepkan kebijakan

sebagai suatu sistem jelaslahbahwa bangunan kebijakan yangdibutuhkan dalam rangka penataan

ruang adalah kebijakan yangberinterelasi antar berbagaikepentingan.

Pembangunan berkelanjutanmensyaratkan agar kita mem-bangun komunitas berkelanjutan

menurut terminologi ekologi global.Strategi ini akan efektif tidak hanyadalam mencegah kerusakanlingkungan hidup dan musibahsosial yang terkait, tapi juga dalam

menciptakan komunitas berkelanjut-an yang sehat, menyenangkan dannyaman bagi para penghuninya

pada masa sekarang ataupun yangakan datang. Partisipasi publikdengan sendirinya merupakan

237




sebuah strategi pembangunanberkelanjutan. Dalam berbagai hal,krisis lingkungan berarti sebuah

krisis kreativitas. Solusi-solusi lokalyang dapat diterima dan efektif

memerlukan keputusan-keputusanbersifat lokal yang pada gilirannyamemerlukan pengetahuan lebih

luas dan parisipasi masyarakat didalam komunitas mereka.

Skema 3. Pembangunan hukum penataan ruang untukmewujudkan konsep kota berkelanjutan

Aspek Empris Pembentukan

peraturan Per-UU-an/

Kebijakan

Aspek Normatif

Faktor

Yuridis

Penegakan Kebijakan

Penerapan Sanksi

Penerapan Aturan

Kebijakan

Dimensi :

Peraturan

Institusi/Kelembagaan

Sosio Kultural

Kesadaran dan Ketaatan

Pada Peraturan

Faktor Non Yuridis :

Politik

Ekonomi

Ekologi

Sosial Budaya

Kebijakan Penataan Ruang yang Kondusif Dalam

Menciptakan Kota Berkelanjutan.

Menjamin :

Kesetaraan Kehidupan

Kepastian Hukum Ketertiban

keadilan

238




Berdasar konsep kota ber-kelanjutan, maka pembangunankebijakan penataan ruang di kota

Surabaya yang mampu mengako-modasi prinsip-prinsip dasar kotaberkelanjutanlah yang akandiprediksi dapat memenuhi kebutuh-an yang akan datang. Penuangandan perumusan kebijakan yangsejalan pola pembangunan ber-kelanjutan merupakan kebutuhanutama untuk dapat membangunkebijakan penataan ruang yang

efektif dan efisien di kota Surabaya

secara nyata. Penataan ruangmemerlukan cara berpikir danbertindak baru yang sarat terobosansebagaimana terpapar dalamSkema 3. Kota yang berkelanjutanternyata juga harus memilikiekonomi yang kuat, lingkungan

yang serasi, tingkat sosial yangrelatif setara dan adil, kadarketerlibatan masyarakat yang tinggi,

dan konservasi energi yangterkendali.Skema 3 merupakan kerangka

keilmuan sebagai alternatif yangditawarkan untuk membangunkebijakan penataan ruang kota

Surabaya yang dapat digunakansebagai “standarisasi kebijakanpenataan ruang nasional” dalamrangka melakukan penataanwilayah yang bersendikan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjut-an. Ini berarti bahwa akan tertatasuatu kontinuitas pemanfaatan

ruang yang sesuai dengan kondisiekologisnya. Membangun kebijakanpenataan ruang yang didesain

dengan pameo kota Surabayasebagai “Kota yang Bersih, Hijau,dan Berkeadilan”.

C. PENUTUP1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitiandan penelaahan yang telahdilaksanakan, maka dapatlah ditarikbeberapa simpulan sebagai berikut:a. Bekerjanya kebijakan penataan

ruang nasional belum dilengkapidengan perumusan perangkat

sanksi yuridis untuk memper-

tahankan keberadaan kebijakan.Tidak adanya kebijakan me-ngenai sanksi bagi segenaptindakan penyalahgunaan.Ruang dalam Undang-UndangNo. 24 Tahun 1992 tentangPenataan Ruang (UU Penataan

Ruang) merupakan kelemahanmendasar formulasi dan imple-mentasi pengaturan kebijakan

penataan ruang.b. Eksistensi dan fungsi kebijakanpenataan ruang kota Surabayayang bertumpu pada UU Pe-nataan Ruang belum diimple-mentasikan secara efektif.

c. Pemerintah Kota Surabayabelum mengimplementasikanUU Penataan Ruang maupunPerda RT/RW Jawa Timursecara realistis. Pelaksanaan

penataan ruang kota Surabayaberdasarkan hasil penelitiantidak didukung dengan perang-

kat Peraturan Daerah yangmemberikan pengaturan kom-prehensif mengenai tata ruang

239




yang dapat berfungsi sebagaiperaturan pelaksana UUPenataan Ruang. Kebijakan

penataan ruang kota Surabayamasih bersifat sektoral. Keadaanini mempunyai konsekuensipraktis berupa kenyataan tidakberjalannya kebijakan penataanruang di kota Surabaya secarakontekstual. Kebijakan dalampenataan ruang kota Surabayacenderung dieleminir olehkebutuhan-kebutuhan ekonomik

yang mengedepankan aspek

modal daripada dimensi moraldan mengabaikan konsep dasarkota berkelanjutan (sustainable

city ).d. Kota Surabaya belum mem-

punyai kebijakan menyeluruhdalam rangka penataan ruang

yang berpedoman pada prinsippembangunan berkelanjutan(sustainable development

principles ). Pemerintah KotaSurabaya secara umum tidakmembentuk dan mengembang-kan kebijakan tentang penataanruang sebagaimana yangdikehendaki oleh UU Penataan

Ruang dan basis sosio-kulturalmasyarakat kota Surabaya.Pemerintah Kota Surabayabelum membuat kebijakandalam bentuk Peraturan Daerah

yang mengakomodasi dimensi-dimensi etis, moral, dan keadilansebagaimana yang dibutuhkan

dalam menata kota yangberkelanjutan.

e. Pembangunan kebijakan pe-nataan ruang yang dapat bekerjasecara efektif di kota Surabaya

merupakan kebutuhan dasardan sangat penting mengingatbahwa selama ini belum terdapatpelaksanaan yang sungguh-sungguh terhadap UU PenataanRuang.

f. Pembangunan dan pengem-bangan kebijakan penataanruang kota Surabaya harusdikonstruksi dalam bingkai

geografis, demografi, dan

ekologi serta religi secarasinergis. Dengan desainkebijakan penataan ruang yangbertumpu pada dasar-dasarkultural masyarakat dipastikankebijakan yang diformulasikandapat berlaku efektif sesuai

dengan rasa keadilan yangtumbuh dan berkembang di kotaSurabaya.

2. Saran

Dari simpulan tersebut diatas perlu dikemukakan beberapasaran yang menunjang kerangkapemikiran dasar yang terdapat

dalam penulisan ini, yaitu :a. Suatu kebijakan dapat dilaksa-

nakan secara efektif dan efisienapabila perumusan kebijakan-nya sesuai dengan kebutuhan

sosiologis dengan menuangkansuatu sanksi hukum sebagaisarana kelengkapan pemben-

tukan kebijakan. Hal ini jugaberlaku dalam kerangkapengaturan kebijakan penataan

240




ruang di kota Surabaya yangselayaknya mengembangkanpula sanksi sebagai bagian

integral perumusan kebijakanpenataan ruang. Dengandemikian, membangun kebijak-an penataan ruang Surabayadalam rangka untuk mewujud-kan kota berkelanjutan perludilengkapi dengan seperangkatsanksi sebagai sarana untukmenjamin pelaksanaan danpenegakan kebijakan penataan

ruang yang sejalan dengan

esensi diadakannya kebijakan.Sanksi yang berada dalamlingkup hukum administrasi,hukum pidana maupun hukumperdata harus diformulasikandalam setiap perangkat kebijak-an yang bermuatan norma yang

bersifat untuk umum.b. Dalam konteks pengaturan

kebijakan penataan ruang di

kota Surabaya perlu dikembang-kan suatu tatanan hukumpenataan ruang yang berbasispeople oriented-ecologically oriented dengan meng-akomodasi tataran ekosistem

lingkungan dan budaya.Pengaturan kebijakan demikianakan memiliki karakter demo-krasi dalam bingkai pertim-bangan lingkungan yang

memadai. Pengaturan kebijakanpenataan ruang di kota Sura-baya harus diupayakan dalam

suatu susunan perangkatperaturan perundang-undangan

nasional dan Peraturan Daerahkota Surabaya.

3) Pemerintah Kota Surabaya

harus membangun suatutatanan kebijakan yang dapatdilaksanakan dan ditegakkandalam konstalasi realitas sosialyang ada maupun yangdiharapkan. Perangkat kebijak-an yang dapat diimplementasi-kan adalah suatu tatanankebijakan yang sedasar dengankeperluan dan kepentingan

masyarakat dengan dukungan

sarana teknis dan budayakebijakan yang berpijak padaketaatan dan kepatuhan padakebijakan. Bentuk kebijakanmasyarakat untuk melaksana-kan dan menegakkan kebijakanpenataan ruang di kota Sura-

baya perlu dibarengi denganpengembangan suatu pe-mahaman yang sama tentang

betapa pentingnya mengadakanpembangunan penataan ruangkota Surabaya sebagai kotaberkelanjutan yang sesuaidengan prinsip-prinsip sustainable development maupun

motto filosofis Arek Suroboyo :“S uroboyoku Bersih dan Hijau”.

d. Di samping perlu dibangunnyasuatu tatanan kebijakan penata-an ruang yang bersifat umum,

satu hal yang juga perludilakukan adalah penciptaanpengaturan yang bersifat khusus

dengan membentuk kelembaga-an penataan ruang yangmemiliki kewenangan maksimal

241




di bidang penataan ruang diIndonesia maupun di kotaSurabaya. Pengembangan

langkah-langkah koordinasiyang selama ini belum optimaluntuk dimanfaatkan dandifungsikan haruslah di-kembangkan melalui suatuperangkat kebijakan penataanruang yang berorientasi masadepan. Kota Surabaya sebagaisalah satu metropolitan pentingdi Indonesia jelas perlu pula

mengembangkan sarana ke-

bijakan dan sarana teknis-ekonomis pengembangan pe-nataan ruang yang memilikidasar hukum yang harmonisantara aturan nasional denganPemerintah Daerah Jawa Timurataupun antar Pemerintah

Daerah Propinsi Jawa Timurdengan Peraturan kotaSurabaya dengan kelembagaan

yang jelas wewenangnya.e. Pengaturan kebijakan harusdipandang dan digagas sebagailangkah utama dan pertamadalam upaya membangunkebijakan penataan ruang

nasional yang berbasis ekologidan demokrasi, termasuk di kotaSurabaya. Pembangunan ke-bijakan penataan ruang harusdilakukan dengan agenda dasar

untuk dapat meningkatkanpendayagunaan ruang sesuaidengan kondisi geografis dan

sosiologis yang berimplikasipada pelaksanaan kebijakanyang efektif. Ketentuan normatif

hanya akan memiliki posisi dankegunaan yang berhasilgunaapabila memiliki relevansi dan

keterkaitan langsung dengankebutuhan sosiologis penataanruang. Perumusan sanksihukum untuk mengoptimalkanpenataan ruang pada pirantikebijakan penataan ruangmerupakan sektor substansialdalam pengaturan kebijakan.Untuk itulah membangun suatutatanan kebijakan penataan

ruang yang berpijak pada

kondisi realitas sosial yang adamerupakan langkah awal bagiterbangunnya kebijakan penata-an ruang yang demokratis.Melalui langkah dan upayauntuk mendemokratisasikanperangkat kebijakan adalah

suatu keharusan untuk me-wujudkan konstruksi kebijakanyang enforcable sebagai suatu

pengaturan kebijakan yangmampu memadukan antaradimensi normatif dan sosiologissecara berimbang denganmengedepankan kepentingandan pertimbangan-pertimbang-

an ekologi. Dengan kerangkakonseptual demikian, makadapat dinyatakan bahwa secaraotomatis langkah yang diperlu-kan untuk membangun kebijak-

an penataan ruang yangmemiliki validitas yuridis normatifdan sosiologis akan mengarah-

kan pada kebutuhan untukmelakukan pembaruan UU

242




Penatan Ruang dan perangkatperaturan pelaksanaannya.

f. Kebi jakan penataan ruang

sebaik apapun tidak akan dapatbekerja efektif apabila tidakditopang oleh kesadaran danpenataan dari warga masya-rakatnya. Warga kota Surabayaperlu terus dikembangkanpemahaman tata ruangnya yangberbasiskan ekologi kotaSurabaya, yang dewasa ini terusmenggejala di kota Surabayaadalah betapa lemahnya

kesadaran dan penataan wargakota Surabaya terhadap aturankebijakan yang berlaku, ter-masuk di bidang penataanruang. Hal ini membutuhkanterus diadakannya sosialiasipenataan ruang kota Surabayauntuk disusun secara demo-kratis dengan menggali pan-dangan warga kota Surabaya

seoptimal mungkin. kotaSurabaya dalam melakukanpenataan ruang harus didukungdengan perangkat kebijakanyang baik dan warga yangberkesadaran dan berketaatantinggi. Kebijakan tata ruang kotaSurabaya dapat dikonstruksidengan baik dan berhasil gunahanya dengan peran positifwarga kotanya yang ber-

peradaban berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said-Zainal. 2002.

Kebijakan Publik . Jakarta: YayasanPancur Siwah.

Abipraja, Soedjono. 2002.Perencanaan Pembangunan di Indonesia : Konsep, Model,Kebijaksanaan, Instrumen Serta Strategi . Surabaya: AirlanggaUniversity Press.

Adams, David. 1994. Urban

Planning and the Development Process . London: UCL Press.

Addink, G.H. 2003. Principles of Good Governance . TheNetherlands: Utrecht University.

Alex, Wilson, et al. 1998. Green Development : Integrating Ecology and Real Estate . New York: John

Wiley & Sons, Inc.

Budihardjo, Eko. 1997. Arsitektur &Kota di Indonesia . Bandung: Alumni.

Biro Hukum Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Timur. 1994.Himpunan Peraturan Perundang- undangan Bidang Tata Ruang.Surabaya.

Branch, Melville C. 1996.Perencanaan Kota Komprehensif : Pengantar Dan Penjelasan .Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press.

243




Departemen Permukiman DanPrasarana Wilayah DirektoratJendral Penataan Ruang. 2002.

Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan . Jakarta.

Howlett, Michael & M. Ramesh.1993. Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems.Oxford: Oxford University Press.

Howard, Dick. 1998. Wong

Kampung Surabaya Yang Digusur

Sudah Terlalu Banyak. Surabaya Post . 23 Agustus

Kholiq, Abdul. 2002. Surabaya :Kotaku Sayang, Kotaku Malang.Kompas . 14 Agustus.

Ryantori. 1998. Membangun KotaSurabaya Yang MemihakKepentingan Rakyat Kecil. Surya .

16 September .

----. 2003. Surabaya Banjir,Tanggung Jawab Siapa? Surabaya News . 5 Desember .

----.2003. Walikota Harusdimejahijaukan. Surabaya News. 11Desember.

----. 2003. Saatnya penguasa

Lebaran dengan Warganya.Surabaya News. 29 November.

----. 2003. Surabaya Melaju keMana? Kompas . 22 Juni.

----. 2004. Surabaya BerselimutKabut Emisi. Surabaya News . 26Februari. h. 4

----. 2001. General Principles of Good Governance Under Gala . TheNetherlands: Utrecht University.

----. 1999. Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota . Yogyakarta: ANDI.

----. 2003. Merekonstruksi TataRuang Jawa Timur yang Peduli

Lingkungan Surabaya News . 21

Januari.

∗∗∗∗∗ Dirubah dari ringkasan disertasi yang

dipertahankan dihadapan Rapat SenatTerbuka Universitas Diponegoro,Februari 2004.

244


Kebijakan Tata Ruang Dlm Kontek Kota

Documents