kebijakan survei dan pemetaan di kolombia dan malaysia

1 |

MATA KULIAH KEBIJAKAN DALAM SURVEI PEMETAAN

Dosen Pengampu : Ir. Djurdjani, MSP., M.Eng.,Ph.D

“Perbandingan Kebijakan Survei dan Pemetaan antar Negara

(Negara Kolombia dan Negara Malaysia)”

Oleh :

ISNA USWATUN KHASANAH

PROGRAM PASCASARJANA, TEKNIK GEOMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2014

2 |

I. PENDAHULUAN

Survei dan pemetaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data

geospasial yang nantinya diolah sehingga menghasilkan suatu informasi. Informasi hasil dari

pengolahan data spasial biasa disebut dengan informasi geospasial. Informasi geospasial sangat

penting untuk menuju pembangunan keberlanjutan di suatu Negara. Melihat pentingnya kegiatan

ini, maka hamper disuatu Negara dibentuk suatu badan untuk mengurusi semua hal yang

berkaitan dengan infromasi geospasial. Pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya

informasi geospasial semakin meningkat, oleh karena itu banyak Negara yang memikirkan hal

ini dengan serius. Pada makalah ini akan disajikan perbandingan kebijakan dan survei pemetaan

di Negara Kolombia yang terletak di benua Amerika dan Negara Malaysia yang terletak di

Benua Asia.

II. Kelembagaan

II.1 Negara Kolombia

a. Sejarah IGAC (The Instituto Geografico Agustin Codazzi)

Kolombia merupakan salah satu Negara di Amerika selatan yang termasuk Negara maju.

Di Negara Kolombia terdapat lembaga mapping nasional yaitu IGAC (The Instituto Geografico

Agustin Codazzi). Awalnya IGAC didirikan pada tahun 1935 sebagai cabang dari pemerintah

yang ditugaskan untuk angkatan bersenjata. Pada tahun 1940 muncul istilah kadaster di

Kolombia. Kegiatan kadaster ini masih bergabung dengan kegiatan militer, dengan nama

organisasi “Military and Cadastral Geographical Institute”. Pada tahun 1957, kegiatan kadaster

dipisah dari kegiatan militer dan berdiri sendiri menjadi lembaga geografis sipil di Amerika

Selatan dengan nama IGAC (The Instituto Geografico Agustin Codazzi). Lembaga tersebutlah

yang sampai sekarang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan informasi geospasial termasuk

juga kadaster didalamnya.

b. Visi, Misi dan Tujuan IGAC (The Instituto Geografico Agustin Codazzi)

IGAC (The Instituto Geografico Agustin Codazzi ) merupakan lembaga di Negara

Kolombia yang bertanggung jawab untuk memproduksi peta resmi dan kartografi dasar

Kolombia, mengembangkan daftar properti nasional, mengadakan persediaan dan mengelola

karakteristik penggunaan tanah, memajukan investigasi geografis dalam mendukung

3 |

pengembangan wilayah, pelatihan dan mendidik para profesional teknologi informasi geografis,

dan mengkoordinasikan Infrastruktur Data Spasial Negara Kolombia (ICDE).

Sebagai lembaga yang professional, maka IGAC memiliki visi, misi dan tujuan. Visi IGAC

sampai tahun 2012 adalah menjadi entitas terkemuka dalam produksi dan penyebaran informasi,

produk, layanan dan pengetahuan kartografi, agrology, kadaster, geografi dan teknologi

geospasial, baik secara nasional maupun di Amerika Latin. Misi IGAC adalah Untuk

memproduksi, menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan pengetahuan di berbagai

bidang seperti kartografi, agrology, kadaster, geografi dan teknologi geospasial, dan untuk

mengatur manajemen dalam mendukung proses perencanaan dan pengembangan Negara.

Kemudian tujuan yang ingin dicapai dengan dibentuknya IGAC adalah memenuhi mandat

konstitusional mengenai pengembangan dan memperbarui peta resmi Republik Kolombia;

mengembangkan kebijakan dan melaksanakan rencana Pemerintah Nasional dalam kartografi,

agrology, kadaster dan geografi, melalui produksi, analisis dan penyebaran informasi kadaster

lingkungan dan geo-direferensikan dalam rangka mendukung proses perencanaan dan regulasi

lahan serta melatih para profesional dalam teknologi informasi geografis dan mengkoordinasikan

Infrastruktur Data Spasial Kolombia (ICDE).

c. Kelembagaan IGAC

IGAC merupakan suatu lembaga dibawah pemerintah. Di Negara Kolombia, kegiatan

survei dan pemetaan ditangani oleh IGAC, akan tetapi beberapa lembaga pemerintahan maupun

swasta diberikan wewenang untuk mengadakan kegiatan survei dan pemetaan untuk memenuhi

informasi geospasial yang dibutuhkan karena informasi geospasial yang dibutuhkan sangat

banyak. IGAC memiliki struktur organisasi seperti yang tercantum dalam gambar II.1, yaitu :

4 |

Gambar II.1 Struktur organisasi IGAC

IGAC memiliki empat Departemen dibawahnya yang dinamakan sebagai Strategic Areas,

yaitu meliputi :

1. Departement of Agrology

2. Departement of Geography and Cartography

3. Departement of Cadastre

4. CIAF (Research and Investigation Centre)

II.2 Negara Malaysia

Di negara Malaysia, Instansi yang mengurusi tentang survei dan pemetaan serta informasi

geospasial adalah berdiri sendiri dibawah kementrian sumberdaya asli. Instansi yang mengurusi

tentang survei dan pemetaan dinamakan LJT (Lembaga Juru ukur Tanah) dan JUPEM (Jabatan

Ukur dan Pemetaan Malaysia). Sedangka lembaga yang mengurusi tentang geoportal Malaysia

adalah MaCGDI (Malaysian Centre for Geospatial Data Indonesia).

II.2.1 Sejarah

a. LJT (Lembaga Juru ukur Tanah ) di Malaysia

The Land Surveyor Board atau Lembaga Juru ukur Tanah, didirikan pada tanggal 1 Mei

1958, di bawah Licensed Surveyor Land Act 1958 (Act 458) sebagai badan hukum yang

bertanggung jawab untuk :

5 |

1. mengontrol dan mempertahankan standar untuk surveyor tanah dan hal-hal terkait

lainnya.

2. Mengatur praktek pengukuran tanah di Semenanjung Malaysia

3. Menjaga survei profesi sejajar dengan perkembangan terbaru dan kemajuan dalam ilmu

survei

Semenjak UU itu diberlakukan , surveyor tanah berlisensi diperbolehkan untuk melakukan

pekerjaan survei tanah yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh Kepala Surveyor

Departemen Survey

b. JUPEM (Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia)

JUPEM merupakan agensi kerajaan yang tertua di Malaysia yang mengurusi aktivitas

pengukuran sejak tahun 1885. Bertitik tolak dari tahun 1885 hingga 1957, Jabatan-Jabatan Ukur

Negeri dan Topografi telah didirikan sehingga membawa kepada penyatuan secara berperingkat

kepada satu organisasi seperti hari ini. Pada tahun 1965, kerajaan telah meluluskan pendirian

Direktorat Pemetaan Negara Malaysia dengan mandat mengendalikan kerja-kerja ukur,

pemetaan, topografi dan geodesi. Penubuhan Jabatan diteruskan dengan penubuhan JUPEM

Sabah (1983), JUPEM Wilayah Persekutuan Labuan (1984), JUPEM Sarawak (1989) dan

diakhiri dengan penubuhan JUPEM Perlis pada tahun 1995.

JUPEM bertanggungjawab dalam memacu pembangunan negara dan berfungsi sebagai

penasihat kerajaan dalam bidang ukur dan pemetaan disamping menjalankan kerja-kerja

pengukuran dan pemetaan sebagai asas pembangunan sosio ekonomi dan kedaulatan negara.

c. MaCGDI

MaCGDI didirikan oleh Kerajaan Malaysia sebagai penyelaras program nasional dan

mempromosikan Infrastruktur Maklumat Geospatial Negara (MyGDI). MaCGDI

bertanggungjawab dalam menyelaraskan penyebarluasan informasi geospatial di kalangan

agensi-agensi kerajaan, swasta dan masyarakat umum. MaCGDI didirikan pada Desember 2002

yang menggantikan Sekretariat NaLIS di bawah Kementerian Tanah dan Pembangunan

Koperasi. Pada 27 Maret 2004, MaCGDI diletakkan di bawah Kementerian Sumber Asli dan

Alam Sekitar (NRE).

6 |

II.2.2 Visi dan Misi

a. LJT (Lembaga Juru ukur Tanah ) di Malaysia

Lembaga Juru ukur Tanah (LJT) di Malaysia merupakan lembaga yang lebih berfokus

mengurusi tentang surveyor yang nantinya akan menjadi Juru ukur, LJT memiliki fungsi utama

yaitu sebagai berikut :

1. untuk mendaftar individu sebagai surveyor dan mengelola sebuah daftar surveyor,

surveyor berlisensi dan lisensi;

2. untuk mengadakan pemeriksaan untuk memungkinkan orang-orang untuk memenuhi

syarat untuk pendaftaran sebagai surveyor terdaftar dan surveyor berlisensi;

3. untuk mendaftar dan mengelola sebuah daftar praktek (pemilik tunggal dan kemitraan);

4. untuk mengelola pengumpulan dan pembayaran biaya survei

5. untuk mendorong berlatih surveyor untuk melakukan pendidikan yang sesuai dan relevan

6. Continuing Professional Development (CPD) untuk mempertahankan kompetensi dan

profesional pengetahuan dan keterampilan; dan

7. untuk menyelidiki keluhan terhadap surveyor berlisensi dan mengambil tindakan disiplin

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

b. JUPEM (Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia)

Fungsi JUPEM (Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia) :

1. Menasihati Kerajaan dalam bidang ukur kadaster dan pemetaan serta persempadanan

negeri dan antarabangsa.

2. Menyediakan maklumat ukur kadaster secara lengkap dan kekal untuk tujuan pengeluaran

hakmilik tanah strata dan statrum.

3. Menguruskan pangkalan data ukur kadaster dan pemetaan dengan efisien.

4. Menerbitkan peta-peta topografi, kadaster, tematik dan utiliti untuk tujuan perancangan,

pengurusan sumber asli, pemeliharaan alam sekitar, pembangunan, pemantauan dan

keselamatan.

5. Menyediakan insfrastruktur geodetik bagi ukuran kadaster, pemetaan, kejuruteraan dan

kajian saintifik.

7 |

c. MaCGDI

MaCGDI bertanggungjawab mewujudkan hubungan kerjasama antara berbagai pihak di

Malaysia dengan mempromosi, koordinasi dan mengurus infrastruktur maklumat geospatial

melalui pembangunan kebijakan, garis panduan, standard, data, teknologi ICT, R&D dan

pembangunan kepakaran dalam bidang GDI, GIS dan Geoinformasi. Salah satu peran utama

MaCGDI adalah dengan mengelola geoportal Malaysia (MyGDI) yang memiliki tujuan untuk

memfasilitasi anggota masyarakat geospasial di Malaysia dalam berbagi dan mengakses data

geospasial bersama-sama. Melalui aplikasi MyGDI Explorer , MyGDI memfasilitasi akses online

untuk informasi geospasial sebagai upaya untuk menghindari duplikasi terutama dalam

pengumpulan data geospasial . Hal ini memberikan kesempatan untuk eksplorasi data geospasial,

evaluasi , dan aplikasi untuk pengguna dan penyedia data dalam semua tingkat pemerintahan ,

komersial , dan sektor non -profit serta akademisi dan masyarakat.

II.2.3 Susunan Organisasi

Badan yang mengurusi tentang survei dan pemetaan serta informasi geospasial di Malaysia

berada dibawah Kementrian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Struktur tingkatannya dapat dilihat

pada gambar berikut :

8 |

Tanda kotak pertama bagian atas merupakan kedudukan MacGDI, sedangkan kotak kedua

dibagian bawah merupakan kedudukan JUPEM. Pada makalah ini, penyajian susunan organisasi

untuk Juru Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) akak disajikan lebih detil, yaitu struktur

organisasinya adalah sebagai berikut:

9 |

III. Kegiatan Survei dan Pemetaan

III.1 Negara Kolombia

Sebagai penyedia utama data spasial di Kolombia, maka IGAC terlibat dalam

pengembangan Infrastruktur Data Spasial di Kolombia atau ICDE (Colombian Spatial Data

Infrastructure) atau Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). ICDE merupakan

instrumen operasi, isinya meliputi kebijakan yang terintegrasi, standar, organisasi dan sumber

daya teknologi yang memfasilitasi produksi, akses dan penggunaan informasi geografis

Kolombia, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam semua bidang kebijakan publik.

a. Pedoman kebijakan di Kolombia

Salah satu bentuk kebijakan di Kolombia adalah tentang Informasi geospasial. Sebuah

kebijakan informasi geografis dipahami sebagai seperangkat prinsip dan strategi yang berusaha

untuk membimbing perilaku aktor individu dan kelompok untuk meningkatkan pengelolaan

informasi geografis, hal ini dianggap penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara.

Pengakuan mengenai pentingnya informasi geografis di suatu negara akan terlihat dalam

persetujuan dan publikasi dokumen. Pedoman kebijakan di Negara Kolombia berupa CONPES.

Berikut gambar mengenai pedoman kebijakan di Kolombia beserta perjanjian-perjanjian yang

berkaitan dengan survei dan pemetaan.

Gambar II.3 Pedoman Kebijakan Kolombia (bahasa Spanish)

Dari gambar diatas, maka dapat dilihat terdapat 13 perjanjian hasil dari kebijakan, yaitu :

perjanjian pertama tentang regulasi CCE, kedua: pengangkatan sekretaris Eksekutif, ketiga :

10 |

pedoman kebijakan spasial, keempat: pelaksanaan rencana 2007-2010, kelima : dukungan penuh

terhadap proyek-proyek untuk mengembangkan satelit Kolombia, keenam : konsolidasi ICDE,

ketujuh : dukungan penuh terhadap implementasi rencana nasional, kedelapan : promosi akses

dan penggunaan citra, kesembilan : pengangkatan sekretaris eksekutif IGAC untuk periode

2009-2010, kesepuluh : pendapatam dan mekanisme pertisipasi anggota baru, kesebelas :

memperkuat rencana pelaksanaan untuk periode 2009-2012 , kedua belas : dukungan penuh

terhadap implementasi rencana nasional tentang satelit navigasi, dan perjanjian ketiga belas

adalah pengangkatan sekretaris eksekutif IGAC periode 2010-2012.

Contoh bentuk kebijakan di Negara Kolombia seperti CONPES No 3585 yang berkaitan

dengan penguatan Kebijakan dan Infrastruktur Informasi Data Spasial dan Geografis Kolombia

(ICDE). Selain itu, CONPES 3585 juga membahas tentang peningkatan layanan informasi

kepada pengguna, sehingga partisipasi masyarakat yang menggunakan informasi geospasial

sangat dibutuhkan. Oleh karena itu Negara Kolombia melalui IGAC ini menyediakan layanan

public untuk berkontribusi. Kemudian CONPES 3683 membahas mengenai perumusan program

nasional pengamatan bumi termasuk program desain satelit Kolombia.

b. Manajemen Dokumen

Manajemen dokumen merupakan serangkaian kegiatan administrasi dan teknis, yang

bertujuan untuk memanajemen dan mengorganisasi dokumen yang dihasilkan dan diterima oleh

entitas dari asalnya ke tujuan akhir yang efisien dan efektif. Di kolombia dibentuk Basis data

nasional kadastral untuk mengelola informasi kadaster yang mencakup tujuh setengah juta persil.

Berikut struktur dari basis data kadaster nasional di Kolombia.

11 |

Gambar II.4 Struktur Basisdata kadaster nasional

Dalam pengelolaan kadaster, maka dilakukan klasifikasi dan kodifikasi terhadap elemen

data kadaster yang menjadi tema kadaster seperti dibawah ini:

Gambar II.5 Klasifikasi dan kodifikasi elemen kadaster

Dalam proses manajemen dokumen dilakukan juga proses inventarisasi. Proses

inventarisasi produk peta dapat dilihat pada diagram berikut :

Kadaster

Cadastral Area 2100

- 2105 Urban Zone

- 2107 urban Sector

- 2110 Block

-2111 Land Parcel

Homogenous Zones 2200

- 2202 Urban Phusical

- 2202 Urban Geoconomic

Building and CIvil Works 2300

- 2301 Building

-2307 Sport Zone

- 2309 Park

- 2310 interest Site

-dll

12 |

Gambar II.5 Proses inventasrisasi produk peta

c. Layanan dan Prosedur

Sebagai lembaga utama yang mengurusi tentang Informasi Geospasial, maka IGAC

memberikan layanan kepada pengguna. Kegiatan yang diberikan oleh IGAC kepada masyarakat

antara lain :

a) Cadastral Certificate

b) Predial Map Sertificate

c) Appraisals (penilaian)

d) Cadastral Conservation

e) Geodesy Information Certificate.

Sedangkan untuk layanan yang diberikan adalah :

a) Academic training

b) Geographic Information Centre

c) Metadata Consultation

d) Soils Laboratory, dll.

IGAC memberikan layanan berbagai macam peta meliputi peta dasar atau peta tematik.

Untuk peta tematik yang lebih khusus, maka lembaga lain boleh membuat sendiri peta tematik

tersebut dan IGAC hanya menyediakan peta dasr. Skala yang diberikan mulai dari peta skala 1:

13 |

1.500.000 s.d 1:25.000. Untuk pengaksesan informasi geospasial dengan tujuan tertentu,

dikenakan biaya untuk mengganti proses pencetakan atau pengadaan informasi geospasial

tersebut. Biaya ini digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan pelayanan kepada

pengguna.

Contoh nyata peran IGAC terkait dengan pengelolaan lahan perencanaan, yaitu IGAC

membantu proses seperti :

a) Sertifikasi kepemilikan tanah, di Kolombia terdapat sekitar dua setengah juta persil

tanah tanpa pemilik sehingga proses pensertifikatan tanah menjadi proyek yang

telah ditetapkan, sehingga legalitas terhadap tanah jelas.

b) Sertifikat persil kadastral, IGAC memberikan kontribusi untuk menerbitkan

sertifikat baru sebagai hasil dari reformasi manajemen kadastral. Contoh

sertifikatnya :

Gambar II.6 sertifikat persil kadaster

c) Sratifikasi Sosial Ekonomi, menentukan zona-zona lahan sehingga peruntukan

lahan sesuai dengan penggunaannya.

d) Utilities, peta kadaster yang disediakan oleh IGAC dijadikan dasar oleh perusahaan

untuk mengatur kegiatan mereka

e) Pengurutan Teritorial, sebagai alat perencanaan dan administrasi territorial, maka

informasi kadaster memberikan informasi tentang penggunaan tanah dan property

yang ada diatas tanaha, siapa pemiliknya dan penggunaannya untuk apa.

14 |

III.2 Negara Malaysia

III.2.1 Kebijakan Pemetaan di Malaysia

Untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dan pelaksanaan survei pemetaan dapat

berjalan dengan lancar maka harus dibuat suatu aturan yang mengikat. Di Negara Malaysia,

aturan tersebut dikeluarkan oleh JUPEM. Salah satu aturan yang membahas mengenai survei dan

pemetaan adalah MS ISO 9001:2008, yang terdiri dari 8 bagian sebagai berikut :

1. Bagian 1 : Pengenalan Kepada Manual Kualiti

2. Bagian 2 : Maklumat Korporat JUPEM

3. Bagian 3 : Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti

4. Bagian 4 : Sistem Pengurusan Kualiti

5. Bagian 5 : Tanggung Jawab Pengurusan

6. Bagian 6 : Pengurusan Sumber

7. Bagian 7 : Penghasilan Produk dan Pemberian Perkhidmatan

8. Bagian 8 : Pengukuran, Penganalisisan dan Penambahbaikan

III.2.2 Kepakaran, Pengalaman dan Latihan Anggota

Untuk menjamin kemampuan anggota, maka pada MS ISO 9001:2008 dimuat tentang

pengalaman dan kepakana serta latihan yang diperlukan dalam setiap bidang tugas pemetaan.

Berikut adalah tabel kepakaran dan pengalaman yang diperlukan anggota

15 |

Untuk proses ukur kadaster disajikan pada tabel berikut :

Untuk proses pengukuran dan pemantauan, maka dapat dilihat pada tabel berikut :

16 |

17 |

IV. KESIMPULAN

Dari pemaparan tentang lembaga dan kegiatan survei pemetaan di Negara Kolombia dan

Malaysia,maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Untuk mewujudkan kegiatan survei dan pemetaan di suatu Negara secara baik maka

harus ada aturan-aturan yang mengikat dan lembaga khusus yang mengurusi kegiatan

survei dan pemetaan

2. Di Negara Kolombia semua hal yang berkaitan dengan informasi geospasial baik

tentang survei dan pemetaan serta pengelolaan infrastruktur data spasialnya dikelola

oleh satu departemen dengan sub departemen dibawahnya.

3. Di Negara Malaysia, lembaga yang mengurusi tentang survei dan pemetaan terpisah

dengan lembaga yang mengurusi infrastruktur data spasialanya. Untuk survei dan

pemetaan diurusi oleh JUPEM sedangkan hal yang berkaitan dengan infrastruktur data

spasial dikelola oleh MacGDI

18 |

DAFTAR PUSTAKA

Martinez M, dkk. 2002. Management and Modernization of the Cadastral Infrastructure in

Colombia. FIG XXII International Congress, Washington DC. USA

Posada, Elena. El Catastro : Informacion Fundamental Para Comision Colombiana Del Espacio

E Infraestructura Colombiana De Datos Espaciales-ICDE. Centro de investigacion y

desarrolo en information Geografica (CIAF)-IGAC

http://www.fig.net/pub/fig_2002/Ts7-15/TS7_15_martinez_ubaque.pdf (diakses tanggal 9 April

2014)

http://en.wikipedia.org/wiki/National_mapping_agency (diakses tanggal 9 April 2014)

http://www.igac.gov.co (diakses tanggal 9 April 2014)

http:// www.icde.org.co (diakses tanggal 9 April 2014)

www.bakosurtanal.go.id/jaring-kontrol-geodesi/ (diakses tanggal 10 April 2014)

http://www.nre.gov.my

https://www.jupem.gov.my

https://www.mygeoportal.gov.my

MK.JUPEM06.pdf