KEBIJAKAN STRATEGIS PNPM MANDIRI KE · PDF filetim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan sekretariat wakil presiden republik indonesia kebijakan strategis pnpm mandiri ...

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN STRATEGIS PNPM MANDIRI KE DEPAN

DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SELAKU SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

2 NOVEMBER 2011

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2

I. MENYEMPURNAKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

• Bantuan Sosial Berbasis Keluarga

• Bantuan Kesehatan bagi Keluarga Miskin

• Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin

II. MENINGKATKAN AKSES RUMAH TANGGA MISKIN TERHADAP PELAYANAN DASAR: PENDIDIKAN, KESEHATAN, PELAYANAN DASAR SEPERTI SANITASI DAN AIR BERSIH

III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

• Menyempurnakan pelaksanaan PNPM Mandiri

IV. PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS: “INCLUSIVE GROWTH”

• UMKM (KUR dan Bantuan kepada Usaha Mikro)

• Industri Manufaktur Padat Pekerja

• Konektivitas Ekonomi (Infrastruktur)

• Iklim Usaha (Pasar Kerja yang Luwes dan Infrastruktur)

• Pembangunan Perdesaan

• Pembangunan Pertanian

Maret 2009 – Maret 2010 : 14,7 juta penduduk keluar dari kemiskinan; 13.2 juta

penduduk masuk kembali ke bawah garis kemiskinan Net 1,5 juta penduduk keluar

dari kemiskinan

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN


INSTRUMEN UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis

Individu atau Rumah Tangga (Klaster I)

2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis

Komunitas (Klaster II)

3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis

Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III)

3


PRIORITAS JANGKA PENDEK - MENENGAH

1. Unifikasi Sistem Penargetan Nasional

2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial

Kesehatan untuk Keluarga Miskin

3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas

Cakupan Program Keluarga Harapan

4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Lainnya ke dalam PNPM

5. Menyusun Peta Jalan Financial Inclusion

4


DASAR HUKUM TKPK DAERAH

• Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan PenanggulanganKemiskinan

• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 Tentang Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Provinsi danKabupaten/Kota

5


KELEMBAGAAN TKPK PROVINSI

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

• Ketua TKPK Provinsi: Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Gubernur.

• Sekretaris TKPK Provinsi: Kepala Bappeda Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.

• Keanggotaan TKPK Provinsi terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

• Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur dengan memperhatikan Perpres 15/2010.

6


STRUKTUR ORGANISASI TKPK PROVINSI

77


KELEMBAGAAN TKPK KABUPATEN/KOTA

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

• Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota (ditetapkan oleh Bupati/Walikota)

• Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten/Kota (ditetapkan oleh Bupati/Walikota)

• Anggota : terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

• Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan SK Bupati/Walikota dengan memperhatikan Perpres No. 15 tahun 2010.

88


STRUKTUR ORGANISASI TKPK KABUPATEN/KOTA

9


HARAPAN KEPADA TKPK DAERAH

1. TKPKD mampu mendorong proses perencanaan dan

penganggaran yang dapat mendukung efektivitas

penanggulangan kemiskinan.

2. TKPKD mampu melakukan koordinasi dan pemantauan

program penanggulangan kemiskinan di daerah.

3. TKPKD menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi

TKPKD, paling sedikit 3 kali setahun (Pasal 25

Permendagri No. 42 tahun 2010); dan hasil pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan di daerah kepada Wakil

Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri

No. 42 tahun 2010)

1010


TUGAS TIM TEKNIS TKPK DAERAH

Menyiapkan Agenda Rapat TKPK Daerah, yakni:

1. Hasil analisis terhadap kondisi kemiskinan di

daerah

2. Hasil analisis terhadap anggaran belanja untuk

penanggulangan kemiskinan di daerah (APBN dan

APBD)

3. Skema koordinasi dan pengendalian

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

di daerah

1111


KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

12

No Program Sasaran

1 Program Keluarga Harapan (PKH) Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin

2Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas)

Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin dan

Sangat Miskin

3 Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin

4Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga

Miskin

Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan

Sangat Miskin

a. Sekolah Dasar (SD/MI)Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin dan

Sangat Miskin

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga

Miskin dan Sangat Miskin

c. Sekolah menengah Atas (SMA/MA/SMK)Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah Tangga

Miskin dan Sangat Miskin

d. Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana)Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin

dan Sangat Miskin


No Program Sasaran

5Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

MandiriKelompok Masyarakat Umum

a. PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Masyarakat Perdesaan

a. PNPM Mandiri Perkotaan Kelompok MasyarakatPerkotaan

a. PNPM Daerah Tertinggal dan KhususKelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal

dan Khusus (Bencana, Konflik dll)

a. PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan (PPIP)Kelompok Masyarakat Perdesaan

a. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah

(PISEW)Kelompok Masyarakat Perdesaan

a. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian

(PUAP)Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan

a. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP) Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut

a. PNPM Pariwisata Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial

a. PNPM Generasi Kelompok Masyarakat Perdesaan

a. PNPM Green Kecamatan Development Program (G-

KDP)Kelompok Masyarakat Perdesaan

a. PNPM Neigbourhood Development (ND) Kelompok Masyarakat Perkotaan

6 Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah


PERBANDINGAN PENCAPAIAN PROSES VERIFIKASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MENURUT PROVINSI, TAHUN 2010

14

-

020

040

060

080

100

120

NA

D

SU

MU

T

SU

MB

AR

DK

I JA

KA

RT

A

JA

BA

R

DIY

JA

TIM

BA

NT

EN

NT

B

NT

T

KA

LS

EL

SU

LU

T

GO

RO

NT

ALO

SD SMP BUMIL BALITA


PERSENTASE ANAK BERUMUR 10-17 TAHUN MENURUT JENIS KEGIATAN, 2009

15

Bekerja

10%

Pengangguran

3%

Sekolah

80%

Mengurus

Rumah Tangga

3%

Lainnya

4%


JUMLAH KREDIT PER-DEBITUR MENURUT PROVINSI(DESEMBER 2010)

16

5,3

4

5,2

6

5,5

3

10,0

2

4,9

9

8,1

9

4,1

8

5,8

8

9,8

6

3,6

3

9,4

7

3,8

7

2,4

3

2,6

7 3,4

9

5,8

2

3,3

4

3,1

1 4,0

0

8,8

6 9,7

9

5,0

4

5,6

9

4,1

3

4,4

3

4,8

2

3,0

3 4,1

7

4,5

8

8,1

8 8,9

6

14,1

6

6,9

6

4,25

0

2

4

6

8

10

12

14

16

NAD

SU

MU

T

SU

MBAR

RIA

U

JAM

BI

SU

MSEL

BEN

GKU

LU

LAM

PU

NG

BABEL

KEPRI

DKI Jakart

a

JABAR

JATEN

G

DIY

JATIM

BAN

TEN

BALI

NTB

NTT

KALBAR

KALT

EN

G

KALSEL

KALT

IM

SU

LU

T

SU

LTEN

G

SU

LSEL

SU

LRA

GO

RO

NTALO

SU

LBAR

MALU

KU

MALU

T

PABAR

PAPU

A

Pers

en

Kredit Per Debitur - Provinsi Kredit Per Debitur - Nasional


I. Apa Yang Dimaksud Dengan Integrasi

PNPM?

Pada Tingkat Pemerintah Pusat

Pada Tingkat Komunitas

II. EXIT STRATEGY

Exit Strategy Bukan Berarti Terminasi

RENCANA STRATEGIS PNPM?


INTEGRASI PADA TINGKAT PEMERINTAH PUSAT (1)

• Banyak program pemberdayaan masyarakatdi berbagai Kementerian/Lembaga.

• Prinsip keseragaman dalampemberdayaan?

• Koordinasi pada lokasi yang ditentukan?

• Kementerian/lembaga mana yang seharusnya melaksanakan pemberdayaan?

18


INTEGRASI PADA TINGKAT PEMERINTAH PUSAT (2)

• Apakah lebih baik jika satukementerian/lembaga atau masing-masingkementerian/lembaga melaksanakan“pemberdayaan”?

• Apa peran dari kementerian/lembaga teknislainnya?

• Apakah lebih baik jika kementerian/lembagateknis hanya menyediakan daftar list program yang dapat diakses oleh komunitas?

19


INTEGRASI PADA TINGKAT KOMUNITAS (1)

• Bagaimana mengembangkan satu institusipartisipasi masyarakat yang berfungsi sebagaiprogram clearing house.

• Bagaimana menghasilkan perencanaan partisipatifyang lebih baik.

• Bagaimana mengembangkan suatu mekanismeuntuk memastikan bahwa perencanaan partisipatifberbasis komunitas dapat menyatu denganperencanaan reguler.

Tanpa mengorbankan proses partisipatif.

20


INTEGRASI PADA TINGKAT KOMUNITAS (2)

• Bagaimana mengembangkan suatumekanisme yang memungkinkan hasilperencanaan partisipatif berbasis komunitasdapat diadopsi kedalam perencanaan reguler.

• Integrasi aktivitas ekonomi PNPM kedalamsistem keuangan formal.

• Apa yang harus dilakukan terhadap asetkeuangan yang dimiliki oleh komunitasPNPM?

21


EXIT STRATEGY

• Apa yang dimaksud dengan “Exit”?

• PNPM vs. Pengembangan Komunitas?

• Apa peran dari Kementerian/Lembaga

Teknis?

• Apa peran dari pemerintah daerah?

• Infrastruktur dan manajemen aset setelah-

PNPM.

22


Terima Kasih

KEBIJAKAN STRATEGIS PNPM MANDIRI KE · PDF filetim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan sekretariat wakil presiden republik indonesia kebijakan strategis pnpm mandiri ...

Documents