KEBIJAKAN SERTIFIKASI PBJ KEBIJAKAN PELATIHAN DAN … · Sertifikat dari LKPP ... Jenis Jaringan, Media Komputer/Laptop, Waktu, Lokasi, Akomodasi dan transportasi) 7. Mempersiapkan

KEBIJAKAN PELATIHAN DAN

SERTIFIKASI PBJ UNTUK LPP PBJ

KEBIJAKAN SERTIFIKASI PBJ

UNTUK LPP PBJ

DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Batam, 12 April 2017

Materi Presentasi

• Hak dan Kewajiban LPP

• Prosedur Pelaksanaan Ujian

• Hasil Monev Pelaksanaan Ujian

• Draft Sanksi terhadap LPP

Unit Organisasi Pendidikan/Pelatihan di Kementerian/

Lembaga/ Pemerintah Daerah/InstitusiUnit Organisasi

Pendidikan/Pelatihan di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi

Lembaga/Unit Pendidikan/Pelatihan Lainnya

2

3

Lembaga Pelaksana Pelatihan danUjian PBJ

(Perka No.23 tahun 2015 Pasal 8 )

Direktorat Sertifikasi Profesi1

• Mendapat fasilitasi

Ujian dari Direktorat

Sertifikasi Profesi;

dan

• Memberikan

masukan, saran

dan/atau pengaduan

terhadap

pelaksanaan Ujian.

• Menjaga mutu pelaksanaan ujian

• menyusun rencana kegiatan pelatihan dan

Ujian serta melaporkan ke Deputi Bidang

PPSDM LKPP

• menyeleksi Peserta Ujian sesuai dengan

persyaratan peserta ujian yang telah

ditetapkan

• menyediakan sarana dan prasarana

pengujian sesuai dengan persyaratan yang

ditetapkan

• melaksanakan Ujian secara profesional,

independen, dan kredibel

• menjaga ketertiban, kerahasiaan, dan

keamanan materi Ujian

• mengelola database Peserta Ujian

• mengirimkan Sertifikat kepada Peserta

Ujian yang telah lulus Ujian paling lambat 5

(lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan

Sertifikat dari LKPP• mematuhi Peraturan Perundang-undangan

Hak dan Kewajiban LPP PBJ

(Perka No.23 tahun 2015 Pasal 10)

Hak Kewajiban

• Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau

sederajat;

• Telah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau

memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam 2 (dua)

tahun terakhir yang dibuktikan dengan portofolio;

• Terdaftar sebagai Peserta Ujian di Direktorat Sertifikasi Profesi ;

• Menyerahkan dan/atau mengunggah pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x

4;

• Tidak pernah mengikuti Ujian dalam 10 (sepuluh) hari kerja sebelum

tanggal pelaksanaan Ujian; dan

• Tidak memiliki Sertifikat.

Persyarata Peserta Ujian Tk. Dasar PBJP

(Perka No.23 tahun 2015 Pasal 12)

Prosedur Pelaksanaan Ujian PBJ

1. Pengajuan pelaksanaan ujian (Waktu, Lokasi, jumlah peserta, jumlah sesi, jumlah

ruang, kontak person) melalui portal PPSDM paling cepat 40 hari kerja dan paling

lambat 12 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian

2. Menunggu persetujuan LKPP paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian

3. Jika ada Pembatalan dan perubahan, Menyampaikan usulan paling lambat 5 hari kerja

sebelum pelaksanaan ujian

4. Menyeleksi peserta yang telah mendaftar pada portal PPSDM paling lambat 3 hari kerja

sebelum pelaksanaan ujian

5. Menyampaikan Lembar Kesiapan Sarana sesuai sarana yang akan digunakan paling

lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian

6. Berkoordinasi dengan pengawas LKPP (Jumlah Peserta, Jumlah Sesi, Jumlah Ruang,

Jenis Jaringan, Media Komputer/Laptop, Waktu, Lokasi, Akomodasi dan transportasi)

7. Mempersiapkan Sarana prasarana di lokasi ujian paling lambat 1 hari kerja sebelum

pelaksanaan ujian (setting IP, Jumlah Komputer+cadangan, Proyektor, Jaringan,

Layout Ruang Ujian, Nomor perserta ditempel sesuai denah)

8. Tim IT dan Penanggung Jawab siap sedia 1 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian s.d

selesainya pelaksanaan ujian

9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ujian dan menyampaikan laporan

pelaksanaan ujian ke Direktorat Sertifikasi Profesi paling lambat 14 hari kerja setelah

ujian berlangsung.

Penyelenggaraan Ujian Tk. Dasar PBJP

No BulanJumlah

PelaksanaanUjian

Jumlah Peserta

Terdaftar

Kehadiran Kelulusan

Jumlah % Jumlah %

1 Januari 22 535 447 83.55% 80 17.90%

2 Februari 70 2796 2549 91.17% 650 25.50%

3 Maret 102 4243 3863 91.04% 1007 26.07%

Jumlah 194 7574 6859 90.56% 1737 25.32%

Periode Bulan 14 Januari s.d. 31 Maret 2017

Jumlah Kelulusan Ujian Tk. Dasar PBJP

Periode Bulan 14 Januari s.d. 31 Maret 2017

Nilai Kelulusan LPP PBJ / Pelaksanaan UjianPeriode 14 Januari s.d. 31 Maret 2017

Pelanggaran Tata Tertib

No. Rincian Pelanggaran Jumlah Pelanggaran

1 TIDAK MENUNJUKAN KARTU IDENTITAS 1

2 BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN 2

3 TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT PBJP 21

4 PERBAIKAN DATA PESERTA UJIAN 79

5 LAYOUT RUANGAN, LCD, MEJA, KURSI, 10

6 SPESIFIKASI PC/LAPTOP 29

7 JARINGAN LAN/ACCESS POINT 18

8 LAPTOP/PC CADANGAN 10% 10

9 TEKNISI IT 2

10 TIDAK MENJAGA TATA TERTIB UJIAN 0

11TIDAK MENJAGA KERAHASIAAN DAN KEAMANAN MATERI UJIAN

0

12 PRAKTEK PERJOKIAN 1

13 CONTOH SOAL 1

14KECURANGAN YANG MENURUNKAN KUALITAS UJIAN

0

Total 174

• Keterlambatan pengiriman

sertifikat PBJP

• Penyampaian rencana

pelatihan dan ujian

• Tunjuk pengajar tanpa

koordinasi Dit. Pelatihan

• Tidak melaporkan diklat

• Pembatalan ujian < 5 hari

• Tidak koordinasi dengan

pengawas

• Nilai rata-rata kelulusan

dibawah kelulusan nasional

tahun berjalan, namun diatas

rata-rata di tahun

sebelumnya

• Tidak menyeleksi peserta

• Tidak menyediakan sarana

dan prasarana sesuai

ketentuan

• Kurikulum dibawah standar

yang ditetapkan

• Menunjuk pengajar yang tidak

bersertifikat ToT

• Tidak mengelola database

peserta

• Terkena sanksi ringan 2 kali

• Nilai rata-rata kelulusan

dibawah kelulusan nasional

Draft Perubahan Sanksi LPP PBJ

Sanksi Ringan Sanksi Sedang

• Melanggar ketentuan

pelaksanaan pelatihan PBJP

yang telah ditetapkan sesuai

peringkat akreditasi

• Tidak menjaga tata tertib,

kerahasiaan, dan keamanan

materi ujian

• Melakukan penipuan

pemalsuan data dan informasi

• Memfasilitasi segala bentuk

kecurangan

• Melakukan pelanggaran yang

dikenakan sanksi sedang lebih

dari dua kali

Sanksi Berat

Surat teguranPembekuan paling lama 3

bulan

Pembekuan paling lama 6

bulan dan peringkat

akreditasi turun

TERIMA KASIH