Kajian kritis kebijakan pbj (djamaluddin abubakar anggota luar biasa p3 i)

Jakarta, 28 Maret 2014

KAJIAN KRITIS KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMERINTAH

Djamaludin Abubakar

Pelaku

Yang

Melaksanakan

Peraturan

Barang/Jasa

Yang

Diadakan

Sumber

Daya Yang

Digunakan

FungsiBarang/Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pertanggungjawaban Keseluruhan

Pelaku

Yang Kompeten

Peraturan

Barang/Jasa

yang Efektif

Sumber Daya

Yang Efisien

FungsiBarang/Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pertanggungjawaban Keseluruhan

LINGKUNGAN

LINGKUNGAN

LIN

GK

UN

GA

N

LIN

GK

UN

GA

N

PERATURAN

• Definisi:

Peraturan adalah sesuatu yang disepakati

dan mengikat sekelompok orang/ lembaga

dalam rangka mencapai suatu tujuan

bersama

KEBIJAKAN

• “What governments say and do, or do not

do. It is the goals or purposes of

governments programs". (Edward),

(Thomas R. Dye (1981)

Kebijakan Pengadaan B/J Pemerintah:

• Tujuan PBJP

• Prosedur PBJP

Tujuan PBJP

• Sebagian tertuang dalam Prinsip Dasar

PBJP

• Sebagian berisi amanat penggunaan

anggaran pemerintah.

Prinsip Dasar Pengadaan B/J

PRINSIP

DASAR

5 3

6

1

2

EFEKTIF

EFISIEN

TERBUKA/ BERSAING

ADIL/TIDAK

DISKRIMINATIF

AKUNTABEL

TRANSPARAN

2E2T2A

4

PROSEDUR

• Definisi:

(pendapat beberapa ahli) prosedur adalah

suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk

menyelesaikan pekerjaan dengan urutan

waktu dan memiliki pola kerja yang tetap

yang telah ditentukan

• Chandler dan Plano ( 1988 ) Kebijkan publik

adalah pemanfaatan yang strategis terhadap

sumberdaya- sumberdaya yang ada untuk

memecahkan masalah-masalah publik atau

pemerintah.

• Definisi kebijakan publik menurut Thomas R.

Dye diklasifikasikan sebagai keputusan, dimana

pemerintah mempunyai wewenang untuk

menggunakan keputusan otoritatif, termasuk

keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi,

demi teratasinya suatu persoalan publik.

Prosedur PBJP

• Meniru Best Practices Pengadaan

– Pasar tradisional

– Pasar internasional

– Badan donor

– Negara maju

• Memfasilitasi Amanat Penggunaan

Anggaran Pemerintah

Stratifikasi dan Proses

Stratifikasinya:– kebijakan umum (strategi),

– kebijakan manajerial, dan

– kebijakan teknis operasional.

Dari sudut manajemen, proses kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi

– pembuatan kebijakan,

– pelaksanaan dan pengendalian, serta

– evaluasi kebijakan

Proses formulasi kebijakan

• Pengkajian Persoalan.

• Penentuan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik

• Perumusan Alternatif. yang mungkin diaplikasikan

• Penyusunan Model. penyederhanaan dan kenyataan persoalan

yang dihadapi.

• Penentuan kriteria. yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif

kebijakan (ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta

masyarakat, dan lain-lain).

• Penilaian Alternatif untuk mendapatkan gambaran lebih jauh

mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif

• Perumusan Rekomendasi alternatif kebijakan yang diperkirakan

akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan

kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Permasalahan Peraturan

• Sentralistik

• Generalisir

• Tidak harmonis dgn peraturan lainnya

• Tidak sensitif terhadap varian2 di lapangan

• Mendorong formalitas

• Melanggar prinsip2 dasar PBJ

• Tidak kuat secara hukum

• Multi tafsir

Persepsi:

Anda hanya bisa sukses bila bermain

sesuatu dengan aturan

Siapakah yang membuat aturan itu? Setiap

situasi membutuhkan cara yang berbeda. Kadang

kita memang harus mengikuti aturan, tetapi di

saat lain andalah yang membuat aturan itu.

padahal …

15

Tata Cara

Penafsiran

Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa

Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa


Tafs

iran

Kal

imat

Atu

ran

P

en

gad

aan

Bar

ang/

Jasa

PRINSIP DASAR

PRINSIP DASAR

PR

INSIP

DA

SARP

RIN

SIP

DA

SAR





RA

NA

H L

OG

IKA

SDM

• Definisi:

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

KOMPETENSI

• Menurut Purwadarminta:

“Kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal"

• Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas.

AHLI

• Ahli adalah orang yg mahir, paham sekali dl suatu ilmu (kepandaian) (KBBI).

• Pakar atau ahli ialah seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khayalak dalam bidang khusus tertentu. Lebih umumnya, seorang pakar ialah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu. Para pakar dimintai nasihat dalam bidang terkait mereka, namun mereka tidak selalu setuju dalam kekhususan bidang studi

Pengalaman

• Pengalaman ialah hasil persentuhan alam dengan panca indra manusia. Berasal dari kata peng-alam-an. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasil tahu ini kemudian disebut pengetahuan [1].

• Pengalaman juga digunakan untuk merujuk pada pengetahuan dan ketrampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu. Secara umum, pengalaman menunjuk kepada mengetahui bagaimana atau pengetahuan prosedural, daripada pengetahuan proposisional.

• Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman juga diketahui sebagai pengetahuan empirikal atau pengetahuan posteriori. Seorang dengan cukup banyak pengalaman di bidang tertentu dipanggil ahli.

Expert

• Having or showing special skill or

knowledge because of what you

have been taught or what you

have experienced

Permasalahan SDM

• Tingkat kompetensi yang rendah

• Penyeragaman jalur pembinaan

• Sertifikasi yang lemah

• Pembagian tugas yang tidak jelas

• Koruptif

• Tidak ada sanksi keahlian

• Tidak tahu kalau tidak tahu

PASAR

• Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.

• Pasar, dalam ilmu ekonomi, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Transaksi jual-beli yang terjadi tidak selalu memerlukan lokasi fisik. Pasar yang dimaksud bisa merujuk kepada suatu negara tempat suatu barang dijual dan dipasarkan

Permasalahan Pasar

• Belum terbentuk saling percaya

• Terdistorsi peraturan yang berlebihan

• Banyak yang tidak memiliki kompetensi

• Pasar spesialist belum tumbuh

• Partisipasi pada PBJ-P masih rendah

• Biaya administrasi yang tinggi

ORGANISASI

• Organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai-bagai bagian (orang dsb) sehingga merupakan kesatuan yang teratur. (W.J.S. Poerwadarminta)

• Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama.

• Menurut James D. Mooney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

• Menurut Chester I. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

• Organisasi (Yunani: organon – alat) adalah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama.

Permasalahan Organisasi

• Penyeragaman organisasi

• Penyeragaman fungsi PA/KPA, PPK

• Pembagian tugas yang tidak tegas

PPK,ULP,Pokja dan PPHP

• Konsep ULP yang belum jelas dan

peran yang masih lemah

• Peran LKPP yang belum mapan

MEKANISME

• Tek penggunaan mesin; alat-alat dr mesin;

hal kerja mesin;

• Cara kerja suatu organisasi (perkumpulan

dsb): -- kerja;

• Hal saling bekerja spt mesin (kalau yg

satu bergerak, yg lain turut bergerak):

Permasalahan E-Procurement

• Harga satuan lelang belum tertabulasi

• Unduh dokumen harus mendaftar

• Mudah dijadikan ajang permainan

• Pengumuman tidak langsung ke penyedia

• Daftar hitam belum terintegrasi

• Penganggaran dan pemaketan belum terintegrasi

• Belum bisa reverse auction

Permasalahan E-Catalog

• Kemampuan updating terbatas

• Harga riil b/j yang sulit diketahui

• Sanksi kepada penyedia tidak jelas

• Tidak semua barang bisa masuk

• Melemahkan kemampuan SDM PBJ

• Belum sepenuhnya pro pasar

• Masih pasar dalam negeri

Lingkungan

Permasalahan Lingkungan

• Lingkungan kerja yang currupt

• Atasan yang tidak bertanggung jawab

• Tekanan politis

• Auditor yang tidak memahami PBJ

• APH yang menyimpang

• Masyarakat yang apatis atau provokatif

• Tuntutan pasar terbuka dari ASEAN

dan APEC

PEMILIHANPELAKSANAAN

KONTRAKPASKA KONTRAK

KASUS ADMINISTRASI KASUS ADMINISTRASI/PERDATAKASUS ADMINISTRASI/

PERDATA/PIDANA

SISTEM WISTLE BLOWER

Advokasi

Probity Advisor

Probity AuditAudit Audit Audit Audit Audit Audit

AdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisory Probity Advisor

Probity Audit

Next Episode . . . . .

HOW TO IMPROVE ?!?!?

TERIMA KASIH

Djamaludin Abubakar

Hp : 0817 12 9248

• Email:

[email protected]

[email protected]

Kajian kritis kebijakan pbj (djamaluddin abubakar anggota luar biasa p3 i)

Documents