Top Banner
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN KEBIJAKAN TENTANG ROKOK ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2011 SRIYANTI P1802210502
57

kebijakan rokok ppt

Jan 04, 2016

Download

Documents

kebijakan rokok
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: kebijakan rokok ppt

ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN

KEBIJAKAN TENTANG ROKOK

ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

SRIYANTIP1802210502

Page 2: kebijakan rokok ppt

Rokok merupakan sebuah benda yang berbahaya untuk dikonsumsi karena terdapat berbagai unsur zat kimia yang terkandung dalam asap sebatang rokok yang dihisap, kurang lebih dari 4000 zat kimia beracun terdapat didalamnya

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 3: kebijakan rokok ppt

Di Indonesia pemasaran rokok adalah pemasaran produk yang paling tinggi menyelusup ke segenap wilayah kehidupan masyarakat di semua strata. Tua, muda, miskin dan kaya bisa menikmati rokok.

Konsumsi Rokok di Indonesia 2005 - 2008 (milyar batang)

Lanjutan…

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 4: kebijakan rokok ppt

Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada makin tingginya beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian

Lanjutan…

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 5: kebijakan rokok ppt

Lima Negara dengan Konsumsi Rokok Terbesar

(milyar batang)

Lima Negara dengan Konsumsi Rokok Terbesar

(milyar batang)

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html SRIYANTI

P1802210502

Page 6: kebijakan rokok ppt

Kontribusi 10 Negara dengan Perokok Terbesar dari jumlah perokok dunia*(%)

Sumber : WHO Report on Global Tobacco Epidemic, 2008 * Jumlah perokok didunia mencapai 1,3 milyar orang. SRIYANTI

P1802210502

Page 7: kebijakan rokok ppt

Konsumsi Rokok di Indonesia 2005 - 2008 (milyar batang)Konsumsi Rokok di Indonesia 2005 - 2008 (milyar batang)

Sumber : Koran Tempo, 31 Agustus 2009SRIYANTI

P1802210502

Page 8: kebijakan rokok ppt

Prevalensi Merokok Penduduk Umur > 15 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin, Indonesia

Tahun 1995, 2001, 2004, dan 2007

53.4

62.2 63.1 65.6

1.7 1.34.5 5.2

2731.5 34.4

34.2

0

10

20

30

40

50

60

70

1995 2001 2004 2007

Laki

Perempuan

Total

Sumber : Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 1995, 2001,2004 dan Riskesdas 2007

SRIYANTIP1802210502

Page 9: kebijakan rokok ppt

Prevalensi perokok berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin Indonesia tahun 1995, 2001, 2004 dan 2007

Sumber : Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 1995, 2001,2004 dan Riskesdas 2007

SRIYANTIP1802210502

Page 10: kebijakan rokok ppt

Prevalensi merokok kelompok umur 15-19 tahun berdasarkan jenis kelamin, Indonesia Tahun 1995, 2001, 2004, 2007

13.7

24.2

32.8

37.3

0.3 0.2 1.9 1.67.1

12.7

17.3 18.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1995 2001 2004 2007

Laki

Perempuan

Total

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun (1995, 2001, 2004) dan Riskesdas 2007

SRIYANTIP1802210502

Page 11: kebijakan rokok ppt

Prevalensi pelajar merokok umur 13-15 tahun, Indonesia

Tahun 2006

Pernah Meroko

k(%)

Pernah Merokok sebelum umur 10

tahun (%)

Perokok aktif(%)

Perokok aktif yang

merasakan kebutuhan

pertama kali merokok di

pagi hari (%)Laki-Laki 61,3 28,5 24,5 3,5

Perempuan

15,5 40,8 2,3 1,6

Total 37,3 30,9 12,6 3,2

Source: Indonesia Global Youth Tobacco Survey (GYTS), 2006

SRIYANTIP1802210502

Page 12: kebijakan rokok ppt

Prevalensi Mahasiswa Kedokteran Merokok, Indonesia Tahun 2006

Pernah Meroko

k(%)

Perokok aktif(%)

Perokok aktif yang berkeinginan merokok kurang dari 30 menit

setelah bangun tidur (%)

Laki-Laki 70,2 21,1 31,9

Perempuan 35,4 2,3 39,4

Total 48,4 9,3 33,0

Source: Indonesia Global Health Professional Survey (GHPS), 2006SRIYANTI

P1802210502

Page 13: kebijakan rokok ppt

Prevalensi perokok umur >15 tahun berdasarkan provinsi di Indonesia, Tahun 2007

38.7

38.2

37.5

37.3

37.1

36.2

35.5

35.2

35.2

34.9

34.8

34.8

34.8

34.7

34.3

33.9

33.8

33.5

32.8

32.6

32.6

32.4

32

31.6

30.8

30.8

30.8

30.3

29.5

29.4

29.3

28.2

27

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ben

gkul

u

Lam

pung

Gor

onta

lo

Ban

ten

Jaw

a B

arat

Sum

ater

a S

elat

an

Mal

uku

Uta

ra

Sum

ater

a B

arat

Sul

awes

i Ten

gah

Sum

ater

a U

tara

NA

D

Ria

u

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Kal

iman

tan

Teng

ah

Jaw

a Te

ngah

Sul

awes

i Uta

ra

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

Jam

bi

D.I.

Yog

yaka

rta

Ban

gka

Bel

itung

Jaw

a Ti

mur

Kal

iman

tan

Bar

at

Pap

ua

Mal

uku

Kep

ulau

an R

iau

DK

I Jak

arta

Irian

Jay

a B

arat

Sul

awes

i Ten

ggar

a

Sul

awes

i Bar

at

Sul

awes

i Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Bal

i

Kal

iman

tan

Sel

atan

Sumber : Riskesdas 2007SRIYANTI

P1802210502

Page 14: kebijakan rokok ppt

Prevalensi Merokok Umur > 15 Tahun berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin

di Indonesia Tahun 1995, 2001, 2004 dan 2007

Lokasi1995 2001 2004 2007

L PTota

lL P

Total

L PTota

lL P

Total

Perdesaan

58,3

2 29,567,0

1,5

34,066,8

4,7

36,5 69,2 6,3 36,6

Perkotaan

45,1

1,2 22,656,1

1,1

28,258,6

4,2

31,7 61,1 3,8 31,2

Total53,4

1,7 26,962,2

1,3

31,563,1

4,5

34,4 65,6 5,2 34,2

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) -Tahun (1995, 2001, 2004)

dan Riskesdas 2007

SRIYANTIP1802210502

Page 15: kebijakan rokok ppt

Prevalensi merokok umur > 15 tahun berdasarkan tingkat pendidikan di Indonesia Tahun 1995, 2001, 2004, dan

2007

Pendidikan1995 2001 2004 2007

L P Total L PTotal

L PTotal

L P Total

Tdk sekolah/tdk tamat

67,3

2,8 29,3 73,0 2,4 31,1 67,3 4,8 31,272,3

10,1 35,4

Tamat SD52,8

1,0 27,3 65,1 0,9 33,3 67,0 5,0 36,670,1

4,0 35,5

Tamat SMP38,6

0,8 21,3 51,8 0,6 27,8 58,9 3,7 33,860,7

2,7 31,7

Tamat SMA44,7

0,8 26,1 57,7 0,8 33,5 60,7 3,8 36,462,3

2,8 35,0

Tamat PT37,1

0,6 23,0 44,2 0,3 25,2 47,8 3,5 29,749,9

2,3 27,2

Total53,4

1,7 27,0 62,2 1,3 31,5 63,1 4,5 34,465,

65,2 34,2

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)-Tahun 1995, 2001, 2004 dan Riskesdas 2007SRIYANTI

P1802210502

Page 16: kebijakan rokok ppt

Prevalensi populasi yang terkena asap rokok orang lain (Perokok Pasif)

di dalam rumah berdasarkan kelompok umur dan Jenis Kelamin, Indonesia

Tahun 2001, 2004 dan 2007

Kel. Umur

Prevalensi Perokok Pasif2001 2004 2007

L P Total L P Total L P Total

0-4 69,5 69,6 69,5 8,1 52 60.1 59,2 59,0 59,15-9 70,6 70,6 70,6 5,7 53,7 29,0 59,3 58,8 59,0

10-14 70,7 70,4 70,6 8,6 53,4 28,0 57,8 59,1 58,415-19 51,1 67,6 59 36,1 55,2 45,7 35,1 57,8 46,220-24 23,4 65,6 45,6 16,5 52,0 36,1 15,1 56,6 37,225-29 9,6 65,5 38,8 8,1 53,9 32,7 8,1 55,8 33,930-34 4,3 64,8 35 5,7 53,7 29,0 4,4 53,1 30,435-39 2,1 67,4 35,4 7,1 54,6 28,3 3,0 54,0 29,940-44 2,5 68,8 34,3 8,6 53,4 28,0 3,1 54,7 30,145-49 3,5 67,5 32,9 8,3 54,0 28,1 4,6 55,8 31,050+ 5,3 56,3 31,9 11,7 38,3 25,0 8,8 44,4 27,1Total 31,8 66 48,9       26,0 54,5 40,5Total       11,8 50,0 30,5      Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)-Tahun 1995, 2001, 2004 dan Riskesdas 2007

SRIYANTIP1802210502

Page 17: kebijakan rokok ppt

Jumlah populasi yang terkena asap rokok orang lain (Perokok Pasif) di dalam rumah berdasarkan kelompok umur

dan Jenis Kelamin Indonesia Tahun 2007

Kel. UmurJumlah Perokok Pasif (orang)

2007Laki-laki Perempuan Total

0-4 6,371,809 6,014,790 12,386,6005-9 7,307,709 6,936,435 14,244,144

10-14 6,925,952 6,777,618 13,703,56915-19 3,344,070 5,247,592 8,591,66120-24 1,137,282 4,858,956 5,996,23825-29 658,103 5,288,081 5,946,18430-34 351,293 4,888,260 5,239,55335-39 252,310 5,011,481 5,263,79140-44 228,468 4,480,063 4,708,53145-49 312,423 4,029,228 4,341,65150+ 1,710,277 9,107,741 10,818,017Total 28,599,696 62,640,245 91,239,939

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)-Tahun 1995, 2001, 2004 dan Riskesdas 2007

SRIYANTIP1802210502

Page 18: kebijakan rokok ppt

FORMAT REVIEW KEBIJAKAN

HALAMAN SAMPULRINGKASAN EKSEKUTIFDAFTAR ISIBAB 1. KAJIAN MASALAHBAB 2. KONSEKUENSI DAN RESISTENSIBAB 3. PREDIKSI KEBERHASILANBAB 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

SRIYANTIP1802210502

Page 19: kebijakan rokok ppt

Ringkasan Eksekutif

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 20: kebijakan rokok ppt

Masalah Publik

penelitian dan pengkajian tentang tembakau dan produk produk yang berasal dari tembakau disimpulkan bahwa tembakau membahayakan kesehatan pengkonsumsi tembakau, terutama perokok dan lingkungannya.

Semua negara anggota yang tergabung dalam Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam Sidang Majelis Umum atau World Health Assembly yang ke-56 di Geneva bulan Mei 2003, secara aklamasi telah menyepakati naskah Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Konvensi Pengendalian Masalah Tembakau (KPMT).

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 21: kebijakan rokok ppt

Tembakau dan produk-produk yang berasal dari tembakau sudah lama menjadi masalah yang bersifat kompleks, tidak hanya menyangkut masalah di bidang kesehatan, namun ternyata juga menyangkut masalah ekonomi, tenaga kerja, politik, dan sosial budaya

Produk tembakau dan cengkeh sebagai sumberdaya yang unik dan memiliki potensi bagi segenap aspek ekonomis, kesehatan, lingkungan, budaya, perlu diatur agar dapat tergali dan terberdayakan secara optimal dan berkelanjutan.

Sumber : http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Indonesia/Indonesia%20-%20PP%20No.%2081%20of%201999%20-%20national.pdf

Masalah Publik

SRIYANTIP1802210502

Page 22: kebijakan rokok ppt

Tujuan Kebijakan

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

produk tembakau merupakan salah satu zat adiktif yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan,

Bahwa pemerintah wajib mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat, dengan memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 23: kebijakan rokok ppt

Lanjutan...

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 24: kebijakan rokok ppt

LanjutanRUU ini juga memaparkan kepentinganpembuatannya dari sisi hak dan kewajiban warga negara

SRIYANTIP1802210502

Page 25: kebijakan rokok ppt

Tipe Pendekatan dalam Setiap Siklus Kebijakan

metode pendekatan yuridis normatif serta pendekatan kebijakan kriminalisasi,

Mempelajari dari segi hukum dan kebijakan yang diambil oleh lembaga legislatif terhadap penanggulangan dampak produk tembakau yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan untuk menelaah tentang pembenaran kriminalisasi dan sanksi pidananya.

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 26: kebijakan rokok ppt

Masalah yang Timbul Akibat Kebijakan Rokok

Dalam penyusunan RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan terdapat dua kepentingan yang saling bertentangan. Kepentingan pertama melihat dari aspek kesehatan, sedangkan kepentingan yang lain melihat dari aspek ekonomi, tenaga kerja, sosial dan politik, serta secara khusus kepentingan petani.

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html SRIYANTI

P1802210502

Page 27: kebijakan rokok ppt

Masalah yang Timbul Akibat Kebijakan Rokok

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 28: kebijakan rokok ppt

RESISTENSI TERHADAP

KEBIJAKAN ROKOK

Pemerintah bersifat mendua dalam menghadapi RPP Tembakau karena adanya tekanan politik yang  kuat dari industri rokok.

Hal ini dikhawatirkan akan membuat RPP Tembakau dapat terhambat dalam proses pengesahan dan implementasinya. Sementara dampak merokok akan menjadi beban biaya kesehatan dalam jangka panjang. Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-

siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 29: kebijakan rokok ppt

Prediksi Keberhasihan Kebijakan Rokok

Bila media massa berpihak kepada kita, ia dapat membuat hidup dan pekerjaan menjadi mudah dan menyenangkan termasuk kebijakan tentang rokok.

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html SRIYANTI

P1802210502

Page 30: kebijakan rokok ppt

PRA SYARAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN PERATURAN

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 31: kebijakan rokok ppt

Kesimpulan/Rekomendasi

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 32: kebijakan rokok ppt

BAB IKAJIAN KEBIJAKANMasala

h Dasar

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 33: kebijakan rokok ppt

Masalah

Dasar

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 34: kebijakan rokok ppt

Masalah Dasar

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 35: kebijakan rokok ppt

Masalah Dasar

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 36: kebijakan rokok ppt

Masala

h

Dasar

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 37: kebijakan rokok ppt

Masalah Dasar

AktorKebijakan ini menyangkut berbagai pelaku seperti pemerintah baik pusat maupun daerah, petani tembakau, industry rokok serta  masyarakat, LSM sampai ke profesi kesehatan.

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html SRIYANTI

P1802210502

Page 38: kebijakan rokok ppt

Tujuan yang Ingin di Capai

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 39: kebijakan rokok ppt

Substansi Kebijakan

Sampai saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan belum juga disahkan menjadi undang-undang.

Di lain pihak, Indonesia belum ikut meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Kerangka Konvensi Pengendalian

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 40: kebijakan rokok ppt

Ciri Kebijakan

Kriteria kebijakan

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

Harus Melindungi generasi sekarang dan mendatang terhadap kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi karena konsumsi tembakau dan paparan asap tembakau.

SRIYANTIP1802210502

Page 41: kebijakan rokok ppt

Ciri Kebijaka

n

metode pendekatan yuridis normatif serta pendekatan kebijakan kriminalisasi,

Mempelajari dari segi hukum dan kebijakan yang diambil oleh lembaga legislatif terhadap penanggulangan dampak produk tembakau yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan untuk menelaah tentang pembenaran kriminalisasi dan sanksi pidananya.

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 42: kebijakan rokok ppt

Ciri Kebijaka

n

Pasal yang Bermasalah

Bab V : Pengemasan dan PelabelanBab VI : Harga dan CukaiBab VII : Kawasan Tanpa RokokBab VIII : Iklan, PromosiBab XI : Ketentuan Pidana

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 43: kebijakan rokok ppt

BAB 2. KONSEKUENSI DAN RESISTENSI

Prilaku yang

Muncul

1.Jumlah perokok aktif akan berkurang

2.Kesehatan akan lebih terpelihara

3.Karena harga rokok semakin mahal maka masyarakat enggan membeli rokok

1. Pengangguran akan meningkat

2. Angka kriminalitas meningkat

Positif

Negatif

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 44: kebijakan rokok ppt

Resistensi

Bentuk

Sebagian masyarakat sipil justru menjadi oposan terhadap pengendalian tembakau, dan mengagungkan industri rokok setinggi langit.

Bahkan tak jarang industri rokok dianggap sebagai mesiah (juru selamat) bagi perekonomian dan penyangga budaya nasional.

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 45: kebijakan rokok ppt

Lanjutan…

Isu paling aktual yang diembuskan oleh pihak yang pro-industri rokok adalah "para pegiat pengendalian tembakau mengusung isu neo-liberalisme". Pengendalian tembakau dianggap menghancurkan kemandirian ekonomi bangsa, bahkan mengintervensi kedaulatan politik dan hukum di negeri ini

'Nicotine war‘Dana Bloomberg

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 46: kebijakan rokok ppt

pemerintah baik pusat maupun daerah, petani tembakau, industry rokok serta  masyarakat, LSM sampai ke profesi kesehatan.

Aktor

Resistensi

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 47: kebijakan rokok ppt

industri rokok yang punya karakter "semau gue" (tidak pernah mau diatur) dalam menjajakan produknya.

tidak hanya lantaran pemerintah belum punya keberpihakan dan bahkan nyali; tapi bahkan karena kubu masyarakat sipil itu sendiri

Resistensi

Sumber

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 48: kebijakan rokok ppt

Resistensi

Intensitas

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

Dengan diberlakukannya RUU tembakau maka semakin banyak tingkat pengangguran karena sebagian besar tenaga kerja di Indonesia bekerja di industri rokok

SRIYANTIP1802210502

Page 49: kebijakan rokok ppt

Masalah Baru yang Timbul

Kebijakan ini dikhawatirkan dapat mematikan industri tembakau yang merupakan penyumbang devisa besar bagi negara.

Disisi lain merokok menimbulkan beban biaya kesehatan yang tinggi.

Ironisnya, merokok justru sudah membudaya bagi masyarakat terutama pada kalangan miskin.

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 50: kebijakan rokok ppt

BAB 3. PREDIKSI

Prediksi Trade off

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

Indikasi penghilangan ayat tentang tembakau dalang RUU kesehatan. Terbukti, saat RUU itu diterima di Sekretariat Negara pada 28 September 2009, untuk disahkan, salah satu ayat yang sebelumnya disepakati dengan pemerintah raib entah ke mana.

SRIYANTIP1802210502

Page 51: kebijakan rokok ppt

BAB 3. PREDIKSI

Prediksi Keberhasilan

Bila media massa berpihak kepada kita, ia dapat membuat hidup dan pekerjaan menjadi mudah dan menyenangkan termasuk kebijakan tentang rokok.

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 52: kebijakan rokok ppt

BAB 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan perlu untuk memperhatikan pelbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan negara.

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI tanggal 7 Juli 2011 memutuskan penyusunan RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan ditunda/ diendapkan/ ditangguhkan pembahasannya

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 53: kebijakan rokok ppt

Rekomendasi

Guna memperluas perlawanan terhadap epidemi tembakau, World Health Organization menyarankan 6 langkah-langkah pengendalian tembakau dan kematian yang disebut dengan strategi MPOWER.

BAB 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 54: kebijakan rokok ppt

Rekomendasi Strategi MPOWER.

Monitor Penggunaan Tembakau dan Pencegahannya

Saat ini 2/3 negara berkembang di seluruh dunia tidak memiliki data dasar penggunaan tembakau pada anak muda dan orang dewasa.

Hampir 2/3 perokok tinggal di 10 negara dan Indonesia menduduki posisi ketiga

Perlindungan terhadap Asap Tembakau

Lebih dari separuh negara di dunia, dengan populasi mendekati 2/3

penduduk dunia, masih membolehkan merokok di kantor pemerintah, tempat kerja dan di

dalam gedung. Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 55: kebijakan rokok ppt

Optimalkan Dukungan untuk Berhenti Merokok

Bantuan yang dapat diberikan adalah: 1)Pelayanan konsultasi bantuan berhenti merokok 2)Quitline: 3)Terapi obat yang murah dengan pengawasan dokter

Waspadakan Masyarakat akan Bahaya Tembakau

pesan kesehatan wajib dicantumkan dalam bentuk gambar.

Strategi MPOWER.Rekomendasi

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 56: kebijakan rokok ppt

Eliminasi iklan, Promosi dan Sponsor terkait Tembakau

Sepuluh tahun sejak inisiasi larangan iklan rokok dijalankan, konsumsi rokok di negara dengan larangan iklan turun 9 kali lipat dibandingkan dengan negara tanpa larangan iklan

Raih Kenaikan Cukai Tembakau

Dengan menaikkan cukai tembakau, harga rokok menjadi lebih mahal.

Hal ini merupakan cara yang paling efektif dalam menurunkan pemakaian tembakau dan mendorong perokok untuk berhenti..

Strategi MPOWER.Rekomendasi

Sumber : http://www.indonesiatobacco.com/2010/01/pemerintah-siapkan-ruu-pengesahan-fctc.html

SRIYANTIP1802210502

Page 57: kebijakan rokok ppt

Terima Kasih...

SRIYANTIP1802210502