KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KAB . BANGKA …bappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data... · KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KAB . BANGKA 2017 BAPPEDA

KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN

EVALUASI KAB. BANGKA 2017 BAPPEDA KABUPATEN BANGKA

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017

OR BINA PRAJA SETDA BANGKA

DASAR HUKUM • UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

• UU NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

• UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

• PP NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

NEGARA

• PP NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

• PP NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN

DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

• PP NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA

PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

• PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

• PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

Isu Strategis

RPJMD 2014-2018

Peningkatan Daya Saing

Daerah

Penciptaan Landasan

Pembangunan yang Kokoh

Pembangunan Berkelanjutan

Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat

Visi RPJMD 2014-2018

“Bangka Bermartabat”

Pertanian yang

Tangguh

Tata Pemerintahan yang Bersih

dan Melayani

Kabupaten Bangka yang

Sejahtera

Pengelolaan Sumber

Daya Alam yang Lestari

PRIORITAS

RKPD 2017

Infrastruktur

Tata Kelola Pemerintahan

Kesehatan

Pendidikan

Pertanian

Lingkungan Hidup

Perekonomian

Kebudayaan dan Pariwisata

Penataan Ruang

Penanggulangan Kemiskinan

KINERJA PERENCANAAN TAHUNAN

NO PRINSIP

PERENCANAAN

INDIKATOR KINERJA

% CAPAIAN KRITERIA

1 Bottom Up % Usulan Musrenbangdes dan Musrenbangkec

yang terakomodir dalam RKPD 2017

96,02 ST

% Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbang

RKPD 2017

100,00 ST

2 Top Down Tingkat Kesesuaian Tujuan dan Sasaran, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan dalam RKPD Kabupaten

100,00 ST

% Keselarasan Program RKPD Kabupaten 2017

terhadap RKPD Provinsi

80,47 T

% Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten 2017 yang mendukung RKP Nasional 2017

91,60 ST

3 Teknokratik % Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten 2017 yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja

100,00 ST

4 Politik % Kesesuaian Prioritas Program dan Kegiatan

RKPD Kabupaten dengan Usulan DPRD Kabupaten

100,00 ST

% Kesesuaian Prioritas Program dan Kegiatan

RKPD Kabupaten dengan Usulan Masyarakat (LSM,

PT dan Pelaku Usaha)

100,00 ST

PENGENDALIAN DAN

EVALUASI

MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD :

UNTUK MENILAI KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

MEKANISME DAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

TUJUAN :

1. MEMBERIKAN GAMBARAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN YANG DILAKSANAKAN

2. MEMBERIKAN REKOMENDASI DAN LANGKAH –

LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN DALAM

PELAKSANAAN TRIWULAN BERIKUTNYA ATAU MENJADI

BAHAN PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN

BERIKUTNYA

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN SAMPAI

DENGAN TW. III 2017

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN LTD

DAN BADAN S.D TRIWULAN III 2017

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN DINAS

S.D TRIWULAN III 2017

REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

KECAMATAN S.D TRIWULAN III 2017

NO SKALA KATEGORI JUMLAH

SKPD OPD

1 ≥ 75 Sangat

Tinggi

0

2 66 – 75 Tinggi 8 Kesbangpol, Dinkes, Diskominfotik,

DPUPRP, RSUD, Kec. Merawang dan

Mendo Barat, Satpol PP

3 56 – 65 Sedang 6 Sekwan, Bappeda, Dindikbud,

Dinpertan, Dinsospemdes dan

Dindukpencapil

4 36 – 55 Rendah 13 Setda, Inspektorat, BPKAD, DKP,

BP2RD, Dinpan, Dinperkpp,

DP2KBP3A, Dinparpora,

DINPMP2KUKM, Kec. Sungailiat,

Belinyu dan Bakam

5 0 – 35 Sangat

Rendah

7 BKPSDMD, DINLH, Dinakerperindag,

Dinperkan, Kec. Pemali, Bakam, Puding

Besar

Klasifikasi Derajat % Realisasi Kinerja

OPD Kabupaten Bangka s.d Tw. III 2017

% PROGRAM RKPD 2017 TERHADAP RPJMD

% PROGRAM DAN KEGIATAN APBD

TERHADAP RKPD (I)

KESELARASAN PROGRAM DAN

KEGIATAN APBD TERHADAP RKPD (II)

PERMASALAHAN DALAM PENYERAPAN ANGGARAN

DAN PENCAPAIAN KINERJA

• Adanya Penambahan DAK dalam APBDP 2017 termasuk

Keterlambatan Juklak dan Juknis DAK tersebut

• Perencanaan Kegiatan OPD Sebesar 51 % terdapat pada

Triwulan IV

• Keterlambatan Proses Lelang pada Beberapa Kegiatan Prioritas

• Keterlambatan OPD dalam Menyampaikan Laporan sesuai

Ketentuan

• Keterbatasan SDM dalam Pelaksanaan Kegiatan

• Program SATAM EMAS sampai dengan Triwulan III belum dapat

terserap disebabkan Keterlambatan Proses Administrasi

Khususnya DABA Provinsi yang ternyata Memerlukan Waktu yang

Lebih Lama

• Belum Optimalnya Pengendalian dan Evaluasi di Tingkat OPD,

Sehingga Penyerapan Anggaran dan Realisasi Kinerja Masih

Rendah

REKOMENDASI • Kepala OPD untuk Melakukan Monitoring dan Pengendalian Kinerja

dan Penyerapan Anggaran

• Komitmen Kepala OPD untuk Fokus pada Pencapaian Tujuan

Pembangunan Daerah

• Menjaga Konsistensi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang

Menjadi Tolak Ukur dalam Menganalisa Capaian Kinerja Jangka

Pendek dan Menengah

• Kesungguhan OPD dalam Menyampaikan Laporan sesuai Ketentuan

• Rakorev APBD yang perlu dilakukan secara Rutin yang dipimpin

langsung oleh Kepala Daerah

• Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat perlu ditingkatkan

terkait Percepatan Transfer DABA dan DAK

• Optimalisasi Aplikasi Kencana (Kendali Rencana)

• Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Melalui Bimtek, Workshop

dan Pelatihan