KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN ...

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014

Oleh :

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA


Pokok Pembahasan Pengelolaan Keuangan Desa,

  Dasar Hukum.   Pengertian Umum   Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa   APBDesa   Lingkup Pengelolaan Keuangan Desa

DASAR HUKUM


1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP 43 Tahun 2014;

3.  PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN serta PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 Tahun 2014;

4.  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

  Adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

  Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan

pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

KEUANGAN DESA (Pasal 71 UU 6/2014)


Pengertian Umum

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

  TRANSPARANSI TERBUKA, TIDAK ADA YANG DITUTUPI,

  AKUNTABEL DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, ADM, MORAL, HUKUM

  PARTISIPATIF MENGUTAMAKAN KETERLIBATAN MASYARAKAT

  TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN KONSISTEN, TEPAT WAKTU, TEPAT JUMLAH DAN TAAT AZAS

DIKELOLA DALAM 1 TAHUN ANGGARAN DIMULAI I JANUARI S.D. 31 DESEMBER


KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Kepala Desa Pemegang Kekuasaan

Pengelola Keuangan Desa dan mewakili pemdes

dlam kepemilikan kekayaan milik desa yang

dipisahkan

o  Menetapkan kebijakan ttg pelaks. APBDes; o  Menetapkan PTPKD; o  Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa; o  Menyetujui pengeluaran yg dittpkan dlm APBDesa. o  Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Menguasakan Sebagian Kekuasaannya Kepada Perangkat Desa/ Ps.93 ayat 3, PP 43 )

PTPKD

Sekretaris Desa (bertindak selaku

koordinator PTPKD)

  Menyusun & melaks. Kebijakan Pengelolaan APBDesa   Menyusun Ranperdes tentang APBDesa, perubahan APBDesa & pertg. Jwb pelaks. APBDesa;   Melakukan pengendalian thd pelaks.giat yg telah ditetapkan dlm APBDesa   Menyusun Pelaporan & Pertanggungjwban Pelaks. Keg. APBDesa;   Melakukan Verifikasi thd ren. Blanja & bukti-bukti pengeluaran;

Kasi (bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya)

  Menyusun rencana Pelaks. giat yg menjd tg .jwb nya;   Melaks. Keg. Bersama LKD yg dittpkan dlm APBDesa;   Melakukan tindakan pengeluaran yg menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan;   Mengandalikan Pelaks. giat;   Melaporkan perkembangan pelaks giat pd Kades;   Menyiapkan dok. Anggaran atas beban pelaks keg

Bendahara (dijabat oleh staf pada

Urusan Keuangan)

•  Menerima,menyimpan,menyetorkan,menatausahakan & mempertanggungjwbkan penerimaan pendapatan Desa & pengeluaran pendapatan Desa dlm rangka pelaks. APBDesa;


APBDESA

1. Pendapatan

  PADes; Hasil usaha, hasil aset, swadaya & partisipasi, Gotro & dll PADesa;

 Transfer; APBN, APBD

  L a i n -lainPendapatan Hibah, sumbangan pihak ketiga, Hasil Kerjsama, bantuan Perusahaan.

2. Belanja   Klasifikasi Belanja,

Bid : 2 . 1 . P e n y e l e n g g a r a n

Pemdes 2.2. Bangdes; 2.3. Kemasyarakatan; 2.4. Pemberdayaan Masy.

Bid. Pembelanjaan; 2.5. Tak terduga.

  Bid. dibagi mjd Keg. (RKPD);

  Keg. dibagi, jenis belanja : 1.  Belanja Pegawai; 2.  Belanja Barang/jasa; 3.  Belanja Modal.

3. Pembiayaan

  3.1. Penerimaan •  3.1.1 Silpa; •  3.1.2.Pencairan

Dana cadangan; •  3.1.3 Hasil

kekayaan Desa yang dipisahkan.

  3.2. Pengeluaran •  3.2.1.Pembentuka

n D a n a Cadangan;

•  3.2.2.Penyertaan Modal.


  Semua penerimaan uang melalui Rek. Desa yg merupakan Hak Desa dlm 1 T.A. yg tdk perlu dibayar kembali oleh desa.

  Pendapatan Desa, terdiri atas kelompok:   PADesa, terdiri atas jenis : -‐  Hasil usaha, a.l. hasil Bumdes, Tanah Kas Desa. -‐  Hasil aset, a.l. tambatan perahu, pasar desa, pemandian umum, jaringan

irigasi. -‐  Swadaya, partisipasi & gotong royong, a/ membangun dgn kekuatan sendiri

yg melibatkan peran serta masy. berupa tenaga, barang yg dinilai dgn uang. -‐  Lain-lain pendapatan asli desa, a.l. hasil pungutan desa.

  Transfer, terdiri atas jenis: -‐  Dana Desa (DD); -‐  Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kab./Kota dan Retribusi Daerah; -‐  Alokasi Dana Desa (ADD); -‐  Ban. Keuangan Prov.; dan -‐  Ban. Keuangan Kab./Kota.

  Pendapatan Lain-Lain, terdiri atas jenis: -‐  Hibah & Sumbangan dari pihak ke-3 yg tdk mengikat a/ pemberian berupa

uang dari pihak ke tiga. -‐  Lain-lain Pendapatan Desa yg sah, a.l. pendapatan sbg hsl kerjasama dgn

pihak ke-3 & ban. perusahaan yg berlokasi di desa.

PENDAPATAN DESA



  Semua pengeluaran dari rek. desa yg merup. kewajiban desa dlm 1 T.A. yg tdk akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

  Belanja Desa dipergunakan dlm rangka mendanai penyeleng. kewenangan Desa.

  Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling sedikit 70% untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan, dan paling banyka 30% digunakan untuk Siltap, Ops Pemdes, tunjangan dan Ops BPD; Insentif RT & RW ( pasal 100 PP 43 Tahun 2014)

  Belanja Desa diklasifikasikan atas kelompok : •  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; •  Pelaksanaan Pembangunan Desa; •  Pembinaan Kemasyarakatan Desa; •  Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan •  Belanja Tak Terduga.

  Kelompok belanja dibagi dlm kegiatan sesuai dgn kebut. Desa yg telah dituangkan dlm RKPDesa

  Kegiatan, terdiri atas jenis belanja : •  Pegawai •  Barang dan Jasa •  Modal

BELANJA DESA

•  Belanja Pegawai, −  dianggarkan u/ pengeluaran siltap dan tunjangan bagi Kades & Perangkat Desa serta

tunjangan BPD; −  kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap

dan tunjangan; −  pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

•  Belanja Barang dan Jasa, −  Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya

kurang dari 12 bulan; −  antara lain : ATK; benda pos; bahan/material; pemeliharaan; cetak/penggandaan; sewa

kantor desa; sewa perlengkapan dan peralatan kantor; makanan & minuman rapat; pakaian dinas dan atributnya; perjalanan dinas; upah kerja; honor narsum; operasional Pemdes; operasional BPD; insentif RT/RW; dan pemberian barang pd masy./pokmas.

−  Insentif RT/RW ( operasional lembaga RT/RW ). −  Pemberian barang pada masyarakat/pokmas dilakukan untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan. •  Belanja Modal,

−  digunakan untuk pengeluaran dlm rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

−  Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan u/ kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

JENIS BELANJA DESA


  Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, Pemdes dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

  merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, a.l. bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

  ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.

  dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Lanjutan.............



PRINSIP PENDANAAN DALAM APBDesa (Pasal 90 PP 43 Tahun 2014)

  Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul di danai oleh APBDesa

  Penyelenggaraan Kewenangan lokal berskala desa didanai dari APBDesa dan juga bisa didanai APBD maupun APBN;

  Penyelenggaraan Kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai APBN dianggarkan pada K/L dan disalurkan melalui SKPD Kab/Kota;

  Penyelenggaraan Kewenangan Desa yang ditugaskan Pemda didanai APBD


  semua penerimaan yg perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yg akan diterima kembali, baik pd T.A. ybs maupun pd tahun2 anggaran berikutnya.

  Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok: •  Penerimaan Pembiayaan, mencakup:

−  SiLPA tahun sebelumnya −  Pencairan Dana Cadangan −  Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

•  Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari : −  Pembentukan Dana Cadangan −  Penyertaan Modal Desa.

  SiLPA tahun sebelumnya, a.l. −  pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja −  penghematan belanja −  sisa dana kegiatan lanjutan.

  SilPA digunakan untuk: -‐  menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada

realisasi belanja; -‐  mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; -‐  mendanai kewajiban lainnya yang s.d. akhir T.A. belum diselesaikan.

PEMBIAYAAN DESA

  Pencairan Dana Cadangan, digunakan u/ menganggarkan pencairan dana cadangan dari rek. Dana cadangan ke Rek. kas Desa dlm T.A. berkenaan.

  Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, digunakan u/ menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yg dipisahkan.

  Pembentukan Dana Cadangan, −  Pemdes dpt membentuk dana cadangan u/ mendanai keg. yg penyediaan

dananya tdk dpt sekaligus/sepenuhnya dibebankan dlm 1 T.A. −  Pembentukan dana cadangan ditetapkan dgn perdes. −  Perdes plg sdkt memuat:

•  penetapan tujuan pembentukan; •  Prog. & kegiatan yg akan dibiayai ; •  besaran & rincian tahunan yg harus dianggarkan; •  sumber dana cadangan; •  T.A. Pelaksanaan .

−  Pembentukan dana cadangan dpt bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yg penggunaannya tlh ditentukan scr khusus berdasar peraturan per-UU-an.

−  ditempatkan pada rekening tersendiri. −  Tdk melebihi Th. akhir masa jabatan Kades.

Lanjutan.............


PENGELOLAAN

Perencanaan

  Sekdes menyusuna Raperdes ttg APBDesa berdasarakn RKPDesa   Kades bersama BPD utk membahas & menyepakati;   Paling lambat bln Oktober th berjalan;   Disampaikan kpd Bupati /walkot melalui Camat paling lambat 3

(tiga) hari setelah disepakati;   Hasil evaluasi plg lama 20 hari kerja;   Tidak memberi hasil evaluasi, Perdes berlaku;   Hasil evaluasi tdk sesuai, Kades menyempurnakan plg lama 7 hari

kerja;   Apabila evaluasi tdk di tinjut oleh Kades & menetapkan Perdes,

dibatalkan dgn Kep. Bup/Walkot & menyatakan berlakunya pagu APBDesa T.A. Sebelumnya;

  Pembatalan, hanya utk Operasional Penyelenggaraan Pemdes;   Stlh Pembatalan, plg lama 7 hari kerja mencabut Perdes;   Dlm hal Evaluasi di delegasikan kpd Camat, Prosesnya sama dgn

evaluasi oleh Bupati, namun apabila ada pembatalannya ttp oleh Bupati.

  Pendelegasian diatur dalam Perbup/Walkota


Pelaksanaan

  Penerimaan & pengeluaran Desa : - Melalui Rek.Kas Desa; - Didukung dengan bukti yang lengkap & sah

  Belum memiliki pelayanan perbankan ditetapkan oleh Pemda;

  Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dlm Perdes;

  Bendahara dpt menyimpan uang dlm Kas Desa & besarannya ditetapkan dgn Perbup/Walkot;

  Pengeluaran Desa yg mengakibatkan beban APBDesa: - Tdk dpt dilakukan sblm ditetapkan mjd Perdes; - Tdk termasuk belanja pegawai yg bersifat mengikat &

Operasional Perkantoran yang ditetapkan dgn Perkades.   Penggunaan biaya tak terduga:

- harus dibuat rincian RAB; - Disahkan Kepala Desa;

  Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dgn Perbup/Walkota

Lanjutan.............


Pelaksana Kegiatan

  Mengajukan pendanaan utk Keg. disertai dokumen (a.l. RAB);   RAB diverifikasi oleh Sekdes, disahkan Kades;   Bertanggung jawab thd pengeluaran ( Buku Pembantu Kas Kegiatan );   Mengajukan SPP pd Kades;   SPP dibuat setelah Barang dan atau jasa diterima;   Pengajuan SPP terdiri atas:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP); - Pernyataan tanggungjawab belanja; dan - Lampiran bukti transaksi

Perubahan APBDesa

1. PERUBAHAN APBDesa :   Keadaan yg menyebabkan hrs dilakukan pergeseran antar jenis belanja;   Keadaan yg menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun

sebelumnya hrs digunakan dalam tahun berjalan;   Terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun

Berjalan.   Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/

atau kerusuhan sosial yg berkepanjangan.   Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemda.

2.  Perub. APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dlm 1 T.A, kecuali dalam keadaan darurat dan/atau luar biasa;

3.  Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaks. APBDesa.

Lanjutan.............


Perubahan APBDesa

  Dlm hal Ban. keu dari APBD Prov. & APBD Kab./Kota serta hibah & bantuan pihak ketiga yg tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya perdes ttg peubahan APBDesa, perubahan diatur dgn Perkades ttg perubahan APBDesa;

  Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD

Penatausahaan

  Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa   Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;   Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;   Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;   Laporan diampaikan setiap bulan kpd Kades plg lambat tgl 10

bulan berikutnya   Menggunakan :

- Buku Kas Umum; - Buku Kas Pembantu Pajak; dan - Buku Bank

Lanjutan.............


Laporan &

Pertanggung jawaban

  Kades kepada Bupati/Walikota melalui Camat;   Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa:

• Laporan semester pertama; - Paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.

•  Laporan semester akhir tahun; - Paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

  Lap. Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran (paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran) •  Pendapatan, belanja, Pembiayaan; •  Ditetapkan dengan Perdes; •  Dilampiri Format laporan: - Pertanggungjawaban realisasi Pelaks.APBDesa T.A.

berkenaan; -  Kekayaan Milik Desa per 31 Des. T.A. berkenaan; -  Prog.Pemerintah & Pemda yg masuk ke Desa

Lanjutan.............


  Pemerintah Prov.wajib membina & mengawasi pemberian & penyaluran:   Dana Desa;   Alokasi Dana Desa;   Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kab/Kota;

  Pemerintah Kab/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

PEMBINAAN & PENGAWASAN


Terima kasih


KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN ...

Documents