7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
1/42
FORMULASI DAN
PENGALOKASIAAN DANA DESA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
Jakarta, 10 Nopember 2014
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
2/42
2
KETENTUAN UMUM DANA DESA
TUJUAN mewujudkan desa yang kuat, maju danmandiri serta demokratis
SUMBER
DANA
1. APBN (DANA DESA)
2. 10 % dari dan di luar dana Transfer Daerah (ontop) secara bertahap
PENYALURAN1. Transfer dari RKUN-RKUD-RKDesa
2. Bertahap (40%,40% dan 20%)
PENGGUNAAN
1. Pembangunan Desa2. Pemberdayaan Masyarakat Desa
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
3/42
DASAR HUKUM
PP 60 Tahun 2014Tentang Dana Desa
yang bersumberdari APBN
UU No 6 Tahun 2014Tentang Desa
PP 43 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
4/42
PENGERTIAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
KEUANGAN
DESA
APBDesa
Semua hak dan
kewajiban Desa
yang dapat dinilai
dengan uang serta
segala sesuatuberupa uang dan
barang yang
berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa
Hak dan kewajiban
tersebut
menimbukan
pendapatan,
belanja,
pembiayaan desaAPBDes digunakan
untuk mendanai
kewenangan Desa
Meliputi :
Perencanaan Pelaksanaan
Penatausahan
Pelaporan
Pertanggungjawa
ban
Kepala Desa sebagai
pemegang keuasaan
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
5/42
Penugasan oleh
Pemerintah, Pemprov
Pemkab/Pemkot
Lokasl
Berskala DesaBerdasarkan
Hak Asal Usul
Penugasan lain oleh
Pemerintah, Pemprov
Pemkab/Pemkot
KEWENANGAN DESA
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
6/42
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Kepala Desa Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa
Kewenangan Pengelolaan Keuangan
Menetapkan kebijakanpelaksanaan APBDes
Menetapkan PTPKD
Menetapkan petugas pemungut
peneriman desa
Menyetujui pengeluaran kegiatan
yang ditetapkan dalam APBdes Melakukan tindakan yg
mengakibatkan pengeluaran atas
beban APBdesa
PTPKD: Sekretaris Desa, Kepala
Seksi, Bendahara
Tugas Sekretaris Desa:
Menyusun & melaksanakan
kebijakan pengelolaan APDes
Menyusun Raperdes, Perubahan,
pertanggung jawaban APBDes
Mengendalikan pelaksanaan
APBDes Menyusun laporan
pertanggungwawaban APBDes
Melakukan verifikasi bukti
penerimaan/pengeluaran PBDes
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
7/42
PENDANAAN KEWENANGAN DESA
Berdasarkan Hak Asal Usul
Lokal Berskala Desa
APBDes, dapat juga
oleh APBN/APBD.
Penugasan oleh Pemerintah APBN
APBDPenugasan oleh Pemda
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
8/42
8
Pendapatan asli Desa
Lain-lain
Pendapatan
yang sah
hibah dansumbangan
1
5
6
7
bantuankeuangan dari
APBD
Prov/Kab/Kota
3
2
4
Alokasi APBN : Dari realokasi anggaran
pusat berbasis desa
10% dari dan diluar
dana transfer ke
daerah secara
bertahap
Bagian dari PDRD
kabupaten/kota
Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa Paling sedikit 10% dari dari
daper yang diterima
kab/kota dikurangi DAK
Pemerintah dapat menunda
dan/atau mengurangi daper
jika kab/kota tidak
mengalokasikan ADD
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
9/42
PENGERTIAN DANA DESA
dana yang bersumber dari
APBN yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer
melalui APBD
Kabupaten/Kota dandigunakan untuk membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pebinaan
kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat
Bersumber dari belanja
pemerintah denganmengefektifkan program
yang berbasis desa secara
merata dan berkeadilan.
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
10/42
10
PERENCANAAN, PENGANGGARANDAN PENGALOKASIAN DANA DESA
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
11/42
PERENCANAAN PENGALOKASIAN DANA DESA
11
DJPK menyusun:
a. Indikasi Kebutuhan Dana Desa; danb. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa
setelah berkoordinasi dengan DJA dan BKF.
UU No.6/2014tentang Desa
Penjelasan Ps.72 ayat (2):
Dana Desa ditentukan 10% dari dandi luar dana transfer scra bertahap
RAPBN
(anggaran Cadangan Dana Desa)
APBN(Pagu Dana Desa)
DPR
Dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan per-UU-an mengenai perencanaan, penetapan
alokasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran BUN
Pagu Alokasi Transferke Daerah dan Desa
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
12/42
PENGANGGARAN DANA DESADALAM POSTUR (R)APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan
a. Pajak Dalam Negeri
b. Pajak Perdagangan Internasional
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. Hi bah
B. Belanja Negara
I. Belanja Pemerintah Pusat
1. K/L
2. Non K/L
a. Cadangan Dana Desa
II. Transfer ke Daerah
1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
a. Dana Otonomi Khusus Papua
b. Dana Otonomi Khusus Papua Barat
c. Dana Otonomi Khusus Aceh
3. Dana Keistimewaaan DI Yogyakarta
4. Dana Transfer Lainnya
III. Suspen
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)
% thdp PDB
E. Pembiayaan
I. Pembiayaan Dalam Negeri
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
Uraian (RAPBN)
A. Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan
a. Pajak Dalam Negeri
b. Pajak Perdagangan Internasional
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. Hibah
B. Belanja Negara
I. Belanja Pemerintah Pusat
1. K/L2. Non K/L
II. Transfer ke Daerah dan Desa
A Transfer ke Daerah
1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
a. Dana Otonomi Khusus Papua
b. Dana Otonomi Khusus Papua Barat
c. Dana Otonomi Khusus Aceh
3. Dana Keistimewaaan DI Yogyakarta4. Dana Transfer Lainnya
B. Dana Desa
III. Suspen
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)
% thdp PDB
E. Pembiayaan
I. Pembiayaan Dalam Negeri
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
Uraian (APBN)
12
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
13/42
Page 13
APBN
Menteri Keuangan Bupati/Walikota
Jumlah Desa
ALOKASI PER KAB/KOTA
50% x Jumlah Penduduk
Miskin
30% x Jumlah Penduduk
20% x Luas wilayah
ALOKASI PER DESA
Indeks Kemahalan
Konstruksi (IKK)
50% x Jumlah PendudukMiskin Desa
30% x Jumlah
Penduduk Desa
20% x Luas
Wilayah Desa
Indeks Kesulitan
Geografis (IKG)
ALUR PENGALOKASIAN DANA DESA
Alokasi DD per Kab/kota =
Jumlah Desa x Rata-rata DD
per Provinsi
APBD
APBDesa
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
14/42
VARIABEL DAN BOBOT
PERHITUNGAN DANA DESA
VARIABEL
BOBOT
KETERANGANPerKab/Kota
PerDesa
Jumlah Penduduk 30% 30% Alokasi kab./kota menggunakan Data Dasar Perhitungan DAU
Alokasi per-Desa oleh kab./kota menggunakan data dari BPS
Angka kemiskinan Desa adalah persentase rumah tangga
pemegang Kartu Perlindungan Sosial.
Luas Wilayah 20% 20%
Angka Kemiskinan 50% 50%
Tingkat Kesulitan
GeografisIKK IKG
Data IKK per kab/kota (indeks kemahalan konstruksi) yang
digunakan adalah data yang digunakan dalam penghitungan
DAU (data tersedia setiap tahun dan telah mencerminkan
kesulitan geografis);
IKG (indeks kesulitan geografis) per desa ditetapkan oleh kepala
daerah, berdasarkan faktor (1)ketersediaan pelayanan dasar;
(2)kondisi infrastruktur;(3)transportasi; dan (4)komunikasi desa
ke kabupaten/kota.
Jumlah Desa Berdasarkan Permendagri
Catatan: sesuai dengan penjelasan UU No.6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk :
1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
2. meningkatkan kualitas hidup manusia serta
3. penanggulangan kemiskinan
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
15/42
15
CONTOH PERHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
i : 1,2,3,4,5,, n
n : Banyaknya desa dalam 1 kabupaten atau kota
DDDesa(i) : Besaran Dana Desa untuk desa ke-i
DDKab-Kota : Besaran Dana Desa kabupaten atau kota
Round : Pembulatan angka desimal secara konsisten, sehingga jumlah seluruh
pembulatan angka mulai dari desa ke-i sampai desa ke-n bernilai 100%
PJPi : Proporsi jumlah penduduk untuk desa ke-i
PLWi : Proporsi luas wilayah untuk desa ke-i
PKPSi : Proporsi pemegang KPS untuk desa ke-i
PIKGi : Proporsi IKG untuk desa ke-i
Formulasi Dana Desa setiap desa dalam PP 60/2014 Pasal 12 ayat 3 dengan menggunakan data dan bobot :
Jumlah penduduk desa (30 % ).
Luas wilayah desa ( 20 % ).Jumlah pemegang Kartu Perlindungan Sosial (50 %).
IKG yang telah dihitung sebelumnya menggunakan pedoman penyusunan IKG.
Sehingga besaran Dana Desa setiap desa dihitung dengan rumus:
Keterangan :
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
16/42
16
Desa Jumlah Penduduk Luas Wilayah Jumlah Penduduk
Pemegang KPS
Nilai IKG
[1] [2] [3] [4] [5]
(Jiwa) (KM2) (Jiwa) (Indeks)
Desa 1 180 18,3 31 16,02
Desa 2 175 18,4 29 25,4
Desa 3 221 19,4 86 20,34Desa 4 214 50,1 47 21,17
Desa 5 295 22,7 44 22,27
Desa 6 228 23,2 121 46,1
Desa 7 241 23,1 56 23,96
Desa 8 226 60,2 57 50,32
Desa 9 203 24,5 53 24,17
Desa 10 340 25,7 62 24,66
Desa 11 259 29,6 129 45,8
Desa 12 263 27,5 67 27,69
Desa 13 571 27,9 75 27,76
Desa 14 300 28,6 274 30,1
Desa 15 342 33,9 113 28,68
Desa 16 353 41,1 121 15,1Tot 4411 474,2 1365 449,34
Sebagai contoh, Kabupaten A yang terdiri dari 16 desa. Dana Desa yang ditetapkan pemerintah sebesar
Rp23.250.000.000 (DDKab-Kota
). Karakteristik setiap desa di Kabupaten A adalah sebagai berikut:
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
17/42
17
Proporsi Jumlah
Penduduk
(PJP)
Proporsi Luas
Wilayah
(PLW)
Proporsi Pemegang
KPS
(PKPS)
Hasil Pembobotan Proporsi IKG
(PIKG)
[6] [7] [8] [9] [10]
[2]/tot[2] [3]/tot[3] [4]/tot[4] [6]*30%+[7]*20%+[8]*50% [5]/tot[5]
0,040807073 0,038591312 0,022710623 0,031315696 0,03565229
0,039673543 0,038802193 0,021245421 0,030285212 0,056527351
0,050102018 0,040911008 0,063003663 0,054714638 0,045266391
0,048515076 0,105651624 0,034432234 0,052900965 0,047113544
0,066878259 0,047870097 0,032234432 0,045754713 0,049561579
0,051688959 0,048924504 0,088644689 0,069613933 0,102594917
0,054636137 0,048713623 0,041025641 0,046646386 0,053322651
0,051235547 0,126950654 0,041758242 0,061639916 0,111986469
0,04602131 0,051665964 0,038827839 0,043553505 0,053790003
0,077080027 0,054196542 0,045421245 0,056673939 0,054880491
0,058716844 0,062420919 0,094505495 0,077351984 0,101927271
0,059623668 0,057992408 0,049084249 0,054027707 0,061623715
0,129449105 0,058835934 0,054945055 0,078074446 0,061779499
0,068011789 0,060312105 0,200732601 0,132832258 0,066987137
0,077533439 0,071488823 0,082783883 0,078949738 0,063826946
0,080027205 0,08667229 0,088644689 0,085664964 0,033159745
Sesuai dengan formulasi dalam PP 60/2014 Pasal 12 ayat 3 dan 5 huruf a, dilakukan tahap perhitungan :
1. Proporsi jumlah penduduk : membagi jumlah penduduk tiap desa dengan total jumlah penduduk kabupaten/kota
2. Proporsi luas wilayah : membagi luas wilayah tiap desa dengan total luas wilayah kabupaten/kota
3. Proporsi penduduk miskin berdasarkan jumlah pemegang KPS : membagi jumlah pemegang KPS tiap desa dengan total
pemegang KPS kabupaten/kota
4. Hasil pembobotan : hasil penjumlahan dari kolom 6, kolom 7, dan kolom 8
5. Proporsi IKG : membagi nilai IKG setiap desa dengan total nilai IKG seluruh desa di kabupaten/kota.
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
18/42
18
Selanjutnya, berdasarkan pasal 12 ayat 5 huruf b, perhitungan hasil
pembobotan disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa(IKG) :
6. Penyesuaian hasil pembobotan dengan IKG (kolom 11) : mengalikan
kolom 9 (Hasil Pembobotan) dengan kolom 10 (Proporsi IKG) .
Proporsi (%) hasil penyesuaian (kolom 12), dihitung dengan caramembagi nilai kolom 11 setiap desa dengan total nilai kolom 11
(total nilai seluruh desa di kabupaten/kota) dan dikali dengan 100 %
7. Pembulatan angka (kolom 13) dilakukan agar nilai-nilai yang tertera
pada kolom 12 dapat disajikan dengan lebih sederhana.
8. Adapun syarat dari langkah pembulatan tersebut adalah :a. Semakin sedikit jumlah angka dibelakang koma semakin baik
b. Jumlah seluruh angka-angka pada kolom 13 (hasil pembulatan)
harus sama dengan 100 %
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
19/42
19
Penyesuaian Hasil
Pembobotan dengan
IKG
Proporsi Hasil
Penyesuaian
Pembulatan
Angka
(Round)
Dana Desa
(DDDesa)
[11] [12] [13] [14]
[9]*[10] 100*[11]/tot[11] (%) [13]*DDKab-Kota
0,001116476 1,721223608 1,72 399.900.000
0,001711943 2,639228896 2,64 613.800.0000,002476734 3,818274972 3,82 888.150.000
0,002492352 3,842352184 3,84 892.800.000
0,002267676 3,495978661 3,5 813.750.000
0,007142036 11,01057033 11,01 2.559.825.000
0,002487309 3,834577643 3,83 890.475.000
0,006902837 10,64180725 10,64 2.473.800.000
0,002342743 3,611706765 3,61 839.325.000
0,003110294 4,795006395 4,8 1.116.000.000
0,007884277 12,15485148 12,15 2.824.875.000
0,003329388 5,132774768 5,13 1.192.725.000
0,0048234 7,436029258 7,44 1.729.800.000
0,008898053 13,71774638 13,72 3.189.900.000
0,005039121 7,768596371 7,77 1.806.525.000
0,002840628 4,379275048 4,38 1.018.350.000
0,064865266 100 23.250.000.000
9. Tahap terakhir adalah menghitung Dana Desa setiap desa (kolom 14), dengan cara mengalikan kolom 13
(hasil pembulatan) dengan besaran Dana Desa kabupaten/kota yang telah ditetapkan pemerintah (
sebesar Rp23.250.000.000).
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
20/42
ATRANSPORTASI
BKONDISI INFRASTRUKTUR
CKETERSEDIAAN PELAYANAN DASAR
DKOMUNIKASI DESA KE KABUPATEN/KOTA
Indek
Kesulitan
Geografis
(IKG)
TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
21/42
21
TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS
INDEKS KESULITANGEOGRAFIS
INDEKS KOMPOSIT DIMENSI
KETERSEDIAAN PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
(5 INDIKATOR)
KESEHATAN
(4 INDIKATOR)
EKONOMI
(4 INDIKATOR)
INDEKS KOMPOSITDIMENSI KONDISIINFRASTRUKTUR
7 INDIKATOR
INDEKS KOMPOSITDIMENSI TRANSPORTASI
5 INDIKATOR
INDEKS KOMPOSITDIMENSI KOMUNIKASI
5 INDIKATOR
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
22/42
Akses Transpo rtasi
Prasarana Penghubung
Aksesibi l i tas terhadap K ota Kecamatan
Aks esibi l itas terhadap Kota Kabup aten
Akses Pengir iman Barang
Dimensi
Transportasi
INDEK KESULITAN GEOGRAFIS
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
23/42
INDEK KESULITAN GEOGRAFIS
Elektrifikasi
PeneranganJalan Utama
Permukiman
Kumuh dan
BerbahayaAir Minum
Layak
DIMENSI KONDISI INFRASTRUKTUR
Irigasi
Lumbung
Pangan
Sanitasi
Layak
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
24/42
INDEK KESULITAN GEOGRAFIS
PENDIDIKAN EKONOMIKESEHATAN
Dikdas 9 Tahun
Pendidikan Tinggi
Prasekolah
Pendidikan
Keterampilan
Paket A/B/C
RS, Poliklinik,
Puskesmas
swasta
Polindes,
Poskesdes,
Posyandu Praktek Dokter
Praktek Tenaga
Kesehatan
Bank dan
Lembaga
Keuangan
Pasar
Toko dan WarungKelontong
Koperasi
DIMENSI KETERSEDIAAN PRASARANA DASAR
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
25/42
DIMENSIKOMUNIKASI
Add Your Text
5
1
2
3
4
Telepon Kabel
Telepon Seluler
Warung KomunikasiInternet
Televisi
INDEK KESULITAN GEOGRAFIS
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
26/42
26
PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PELAPORAN, PENGAWASAN DANPENGENDALIAN DANA DESA
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
27/42
PENYALURAN DANA DESA
PEMERINTAH PUSAT(Mekanisme Transfer APBN)
PEMERINTAH KAB/KOTA
(Mekanisme Transfer APBD)
KPA DJPK
Menerbitkan SPM
1
KPPN Jakarta II selakuKuasa BUN
Menerbitkan SP2D
2Bank Operasional
Melaksanakan TransferDD ke Kab/Kota
(dari RKUN ke RKUD)
3
Pemerintah Kab/KotaMelaksanakan Transfer
DD ke Desa
(dari RKUD ke RKUDes)
4
27
REKENINGKAS DESA
5
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
28/42
Dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q Dirjen PK
Persyaratan : peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan
penetapan besaran Dana Desa;
peraturan daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
Persyaratan : APB Desa.
Laporan realisasi pengggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
Dilakukan oleh bupati/walikota
Pereodisasi : Tahap I : 40% Minggu II Bulan April
Tahap II : 40% Minggu II Bulan Agustus
Tahap III : 20% Minggu II Bulan November
Pereodisasi : Tahap I : 40% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah
Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah
Tahap III : 20% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah
DARI RKUN
KE RKUD
DARI RKUD
KE RK DESA
PENYALURAN DANA DESA
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
29/42
Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)
Penyusunan RPJMD dan RKPD mengacu pada perencanaan pembangunan
nasional bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Menteri Dalam Negeri menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa
Berdasarkan RPJMD dan RKPD Kepala Desa menyusun APB Desa denganmengacu pada prioritas yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
Dalam hal Dana Desa akan digunakan untuk kegiatan yang tidak termasuk
prioritas, bupati/walikota dalam melaksanakan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa memastikan bahwa kegiatan prioritas telah terpenuhi.
Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada pedoman umum yang ditetapkanoleh menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian danpetunjuk teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota.
29
PENGGUNAAN DANA DESA
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
30/42
MEKANISME PELAPORAN DD
PEMERINTAH
PUSAT
PEMERINTAH
KAB/KOTA
PEMERINTAH
DESA
PELAPORAN JENIS LAPORAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN
Desa ke kab/kota Semester I
Semester II
Minggu IV bulan Juli TA berjalan
Minggu IV bulan Januari TA berikutnya
Kab/kota ke Pusat Tahunan Minggu ke IV bulan Maret TA berjalan
Realisasi
Penggunaan
1
Realisasi
Penyaluran
2
Realisasi
Penyaluran dan
KonsolidasiPenggunaan
4
KonsolidasiRealisasi
Penggunaan
3
30
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
31/42
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
a. penerbitan peraturan bupati/walikotamengenai tata cara pembagian danpenetapan besaran Dana Desa setiap Desa;
b. penyaluran Dana Desa dari RKUD kerekening kas Desa;
c. laporan konsolidasi realisasi penyaluran danpenggunaan Dana Desa.
PEMANTAUAN
EVALUASIa. penghitungan pembagian besaran Dana
Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota
b. realisasi penggunaan Dana Desa.
oleh Dirjen PK dan Dirjen PMD
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
32/42
PEMANTAUAN OLEH PUSAT
Penerbitan
Perbub
untuk menghindari
keterlambatan.
Dapat memintakepada bupati untukmelakukan percepatan penerbitan
Pusat dapatmemfasilitasipercepatanpenerbitan perbub.
Pusat sewaktu-waktu
dapat meminta laporanrealisasi penyaluranDana Desa.
Memberikan tegurankepada Bupati jikaterdapat keterlambatan
/ketidaktepatanpenyaluran
Dapat menundapenyaluran daper jikateguran tidakdiindahkan
Untuk menghindari
penundaan penyaluranDana Desa.
Pusat dapat memintakepada bupati untukmelakukan percepatanpenyampaian laporan.
Pusat dapatmemfasilitasipercepatanpenyampaian laporan.
Penyaluran DD Laporan
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
33/42
EVALUASI PUSAT
Realisasi Penggunaan DD
Menteri dapat melakukankonfirmasi dan klarifikasi kepada
bupati jika realisasi penggunaan DDsangat rendah,.
Peraturan Bupati
Untuk melihat kesesuaianpembagian DD setiap Desa
dengan ketentuan.
Jika tidak sesuai, Menteri memintabupati melakukan revisi peraturan.
Jika bupati tidak melaksanakan hasilevaluasi, Menteri dapat menunda
penyaluran DD sampai dengandilakukannya perubahan
peraturan tersebut.
Hasil konfirmasi dan klarifikasidikoordinasikan dengan Menteri DalamNegeri, Kepala Bappenas, dan menteriteknis/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
34/42
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Dilakukan terhadap SiiLPA Dana Desa
Jika terdapat SiLPA yang tidak wajar : meminta penjelasan kepada Kepala Desa
meminta aparat fungsional untuk melakukan
pemeriksaan.
Jika terdapat penyimpangan bupati/walikota
mengurangi Dana Desa yang bersangkutan
sebesar Dana Desa yang tidak digunakan
Pengurangan di laporkan ke dirjen PK Dirjen PK akan mengurangi Dana Desa
KabupatenKota yang bersangkutan pada TA
berikutnya
PEMANTAUAN
EVALUASI
Dilakukan oleh bupati/walikota
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
35/42
Penundaan : Tidak menyampaikan :
- peraturan bupati/walikota
- peraturan daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
- laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
Penghitungan DD dalam perbub/perwali tidak sesuai dg PP 60/2014
Atas permintaan instansi/unit terkait setelah melakukan evaluasi
Penundaan : Kepala Desa Terlambat menyampaikan APB Desa. Dan Laporan realisasi
pengggunaan Dana Desa semester sebelumnya. Atas permintaan instansi/unit terkait setelah melakukan evaluasi
Pengurangan : Terapat desa yang dinenaik sanksi administratif akibat SilPA tidak wajar
Terdapat kelebihan alokasi DD setipa Desa akibat salah penghitungan
OLEH KPA
OLEH
BUPATI/
WALIKOTA
SANKSI DANA DESA
Pengurangan : Terapat desa yang dinenaik sanksi administratif akibat SilPA tidak wajar
Terdapat kelebihan alokasi DD setipa Desa akibat salah penghitungan
Atas permintaan instansi/unit terkait setelah melakukan evaluasi
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
36/42
PERSENTASI SILTAP TERHADAP ADD
PEGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA
Alokasi Dana Desa (ADD)
60% 50% 40% 30%
Sampai dengan
500 juta
500700
juta
700900
jutadiatas 900
juta
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
37/42
PORSI BELANJA APBDesa
Paling Sedikit 70%
o Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
o Pembangunan Desa
o Pembinaan Kemasyarakatan Desa
o Pemberdayaan Masyarakat Desa
Paling Sedikit 30%
o Siltap Kades dan Perangkat Desa
o Operasional Pemerintahan Desao Tunjangan & Operasional BPD
o Insentif RT/RW
Belanja
APBDesa
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
38/42
PENGADAAN BARANG/JASA DESA(PERKA LKPP NO 13 TAHUN 2013)
1Tata cara pengadaan barang/jasa ditetapkan dalamPerbub/Perwali berpedoman pada Perka LKPP
Nomor 13/2013 & kondisi sosial budaya setempat..
2
Pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan
memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayahsetempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan
melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
.
3Dalam masa transisi, bupati/walikota dapat
membentuk tim pemdamping dari unsur ULP,
SKPD atau instansi terkait lainnya
4Desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
melalui SK Kades yang terdiri atas unsur pemerintah
desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa.
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
39/42
PENGADAAN BARANG/JASA DESA(PERKA LKPP NO 13 TAHUN 2013)
5
penyedia barang/jasa mampu menyediakan tenagaahli/peralatan (konstruksi) serta memiliki tempat/lokasi
usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan
sejenisnya.
6
TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan (RAB,
Spesifikasi Teknis, dan Gambar) dan melaksanakanpemilihan penyedia barang/jas.
.
7
Pengadaan kuran dari 50 juta dilakukan pembelian
langsung dengan negosiasi (tawar menawar). Bukti
transaksi cukup menggunakan nota, faktur pembelian,
atau kuitansi untuk dan atas nama TPK
8Pengadaan 50 juta 200 juta melalui pembelian langsung
dengan mengirimkan permintaan penawaran. Penyedia
memasukkan penawaran tertulis. Bukti transaksi menggunakan
nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK
5
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
40/42
PENGADAAN BARANG/JASA DESA(PERKA LKPP NO 13 TAHUN 2013)
Pengadaan diatas 200 juta dilakukan denganmengirimkan permintaan penawaran kepada dua
penyedia barang/jasa. Penyedia memasukkan penawaran
tertulis yang dilampiri daftar barang/jasa dan harga. TPK
melakukan penilaian terhadap pemenuhan spesifikasi,
dilanjutkan dengan negosiasi kepada penyedia yang
memenuhi persyaratan teknis. Hasil negosiasi dituangkan
dalam bentuk surat perjanjian..
10
Nilai paket pengadaan yang dapat dilakukan dengan cara
pembelian langsung kepada satu penyedia, pembelian
langsung kepada dua penyedia melalui pemasukan
penawaran, atau pemilihan dari dua penyedia melalui
pemasukan penawaran , dapat ditentukan berbeda olehBupati/Walikota berdasarkan kondisi wilayah masing-
masing.
9
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
41/42
Diagram
KEPALA DESA BPD.
PERANGKAT DESA
Sekretaris Desa :- Urusan
- Urusan
- Urusan Pelaksana WilayahJumlah proposional
sesuai kebutuhan dan
kemampuan keuanganPelaksana Teknis- Seksi ..- Seksi ..
- Seksi ..
7/26/2019 Kebijakan Dana Desa
42/42
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Direktorat Dana Perimbangan, Gd Radius Prawiro Lantai 7,
Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp. 021-345 2579 Faks: 021-345 2579
Website: www.djpk.depkeu.go.id
E-mail : [email protected]
http://www.djpk.depkeu.go.id/http://www.djpk.depkeu.go.id/http://www.djpk.depkeu.go.id/http://www.djpk.depkeu.go.id/http://www.djpk.depkeu.go.id/