Kebijakan Penatagunaan Tanah dalam Upaya Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan

KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH DALAM UPAYA

PENYELESAIAN KONFLIK DAN SENGKETA PERTANAHAN

Surakarta, 19 Juni 2014

DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAHKEDEPUTIAN BIDANG PENGATURAN DAN

PENGENDALIAN BPN RI

Pasal 1 :Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfa- atan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

PP NOMOR 16 TAHUN 2004 tentangPENATAGUNAAN TANAH

Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hu- kum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Per aturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permu- kaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia

Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk men- dapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya..

(Pasal 6 PP No. 16 Tahun 2004)

Kebijakan penatagunaan tanah di-selenggarakan terhadap :. bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum terdaftar;. tanah negara;. tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH

KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH

1. Tanah harus digunakan sesuai dengan kemampuan tanahnya, dan dicegah dari penelantaran dan kerusakan

2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain RTRW

3. Penetapan RTRW tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah

4. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami

5. Penggunaan tanah di kawasan budidaya tidak boleh diterlantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya; begitu pula pemanfaatan tanahnya tidak saling bertentangan, tidak saling mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya

6. Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW tidak dapat diperluas atau dikembangkan, begitu pula pemanfaatannya tidak bisa ditingkatkan.

7. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan kepentingan umum (antara lain tidak menutup akses umum ke pantai/laut).

8. Hak atas tanah tidak dapat diberikan terhadap bidang-bidang tanah dalam Kawasan Hutan dan situs

9. Pelayanan administrasi pertanahan dilaksanakan apabila penggunaannya memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah, sesuai dengan RTRW, tidak saling mengganggu serta memelihara tanah dan lingkungan

10.Penyelesaian administrasi pertanahan di atas dan atau di bawah tanah, yang tidak terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah di atas dan atau di bawahnya, harus mendapat persetujuan pemegang hak atas tanah

PERATURAN KEPALA BPN RI N0. 3 TAHUN 2011

PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN

KASUS PERTANAHAN

Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disingkat Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.

Konflik Pertanahan yang selanjutnya disingkat Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.

Perkara Pertanahan yang selanjutnya disingkat Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

1.Penyelesaian kasus pertanahan untuk Melaksanakan Putusann Pengadilan

2. Penyelesaian Kasus Pertanahan di Luar Pengadilan

Penyelesaian Kasus Pertanahan UntukMelaksanakan Putusan Pengadilan

Pasal 54(1) BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.

(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:a. terhadap obyek putusan terdapat putusan lain

yang bertentangan;b. terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita

jaminan;c. terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek

gugatan dalam perkara lain;d. alasan lain yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan

Penyelesaian Kasus Pertanahan

di Luar PengadilanPasal 61Penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat berupa perbuatanhukum administrasi pertanahan meliputi:a.pembatalan hak atas tanah

karena cacat hukum administrasi;

b. pencatatan dalam Sertipikat dan/atau Buku Tanah serta Daftar Umum lainnya; dan

c.penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya.

ISSU STRATEGISSENGKETA KONFLIK PENATAGUNAAN TANAH

1. HGU PERKEBUNAN DI KABUPATEN KENDAL

1. Sengketa dan konflik tanah bekas HGU Desa Trisobo antara masyarakat dan atau LSM Trisobo dengan PT Karyadeka Alam Lestari (PT. KAL) telah selesai baik melalui Mediasi maupun Pengadilan;

2. Penerbitan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Tengah , tentang Pemberian HGU atas nama PT. KAL dan penerbitan sertipikat HGU Desa Trisobo dan HGU Desa Kertosari untuk atas nama PT. KAL, adalah sah secara hukum karena telah diuji di lembaga Peradilan baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap maupun Perdata melaui putusan perkara yang berkekutan hukum tetap;

3. Bahwa sebagian dari tanah tersebut yang diserahkan PT.KAL kepada Desa Trisobo telah ditindaklanjuti dengan program Redistribusi Tanah TA.2011 dan telah diterbitkan sertipikat sejumlah 560 Hak Milik. .

HGU PERKEBUNAN DI DESA TRISOBO KECAMATAN BOJA TAHUN 2011

LOKASIREFORMA AGRARIA

DI DESA TRISOBOKECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

Tanah yang dulu pernah terjadi konflik antara masyarakat dan PT. Karyadeka Alam Lestari (Perkebunan)

2. PLTU DI KABUPATEN BATANG

Pasal 46 PERDA Provinsi Jateng No. 6 Tahun 2010

(1) Taman wisata alam dan wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :a. Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten

Cilacap;b. Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon di

Kabupaten Wonosobo;c. Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten

Karanganyar;d. Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kabupaten

Rembang;e. Taman Wisata Alam Laut daerah Pantai

Ujung Negoro-Roban di Kabupaten Batang; dan

f. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut lain yang ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Perda Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2011Kawasan Lindung Lainnya

 Pasal 36

(1)Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri dari:a. kawasan pantai berhutan bakau;b.kawasan perlindungan terumbu karang berupa Kawasan

Konservasi Laut Daerah (KKLD).(2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dengan luas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar berada di wilayah Kecamatan Subah;

(3) Kawasan perlindungan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pantai Ujung Negoro Roban dengan luas kurang lebih 6.897,75 (enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh lima) hektar.

Perda Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2011Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43(1)Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 huruf f, meliputi:a. kawasan peruntukan industri besar;b. kawasan peruntukan industri menengah;c. kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga.

(2)Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:a.Kawasan Peruntukan Industri Ujung Negoro di

Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar;

b.Kawasan Peruntukan Industri Celong di Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Gringsing, dengan luas kurang lebih 523 (lima ratus dua puluh tiga) hektar.

(3)Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, dan Kecamatan Kandeman dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar.

(4)Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada menyebar di seluruh kecamatan.

3. JALUR SUTET

Lokasi Tapak Proyek jaringan SUTET yang melewati kecamatan-kecamatan di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kudus, Grobogan, Cilacap, tidak sesuai dengan penetapan wilayah peruntukan tapak jaringan SUTET berdasarkan Perda masing-masing kabupaten.

Lokasi Tapak Proyek jaringan SUTET yang melewati kecamatan-kecamatan di Kabupaten Batang dan Kendal tidak ditetapkan dalam Perda masing-masing kabupaten

SOLUSI : dimintakan Fatwa dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut kepada Ketua Badan Koordxinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

Terima kasih

Sekian