Top Banner
KEBIJAKAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENANGGULANGAN DBD DBD DI KABUPATEN GARUT DI KABUPATEN GARUT
26

Kebijakan Penanggulangan Dbd

Nov 14, 2015

Download

Documents

tatang wahyudin

kesehatan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DBD DI KABUPATEN GARUT

  • LATAR BELAKANG DBD PENYAKIT DBD ADALAH PENYAKIT MENULAR YANG DISEBABKAN OLEH VIRUS DENGUEPENYAKIT DBD PERTAMAKALI DILAPORKAN PADA TAHUN 1968 DI SURABAYA DAN JAKARTAJAWA BARAT DILAPORKAN DARI KOTA CIREBON,BANDUNG,BOGOR DAN KAB.KARAWANG TAHUN 1973SEJAK TAHUN 1983 SEMUA KAB/KOTA DI JAWA BARAT TERJANGKIT DBD.SERING MENIMBULKAN KLBANGKA KESAKITA DAN LOKASI TERJANGKIT CENDERUNG MENINGKATPENYAKIT DBD MERUPAKAN MASALAH KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KHUSUSNYA DI JAWA BARAT

  • UU No 4 Th 1984Wabah Peny MenularUU No 23 Th 1992KesehatanUU No 22 Th 1999Pemerintah DaerahUU No 25 Th 1999Perimbangan Keuangan Pusat & DaerahPP No 25 Th 2000Kewenangan Pemerintah & Prop sebagai Daerah OtonomUU No 23 Th 1997Lingkungan HidupPP No 7 Th 1973Pengawasan Peredaran, Penyim-panan & Penggunaaan PestisidaPP No 40 Th 1991Penangg. Wabah Peny. MenularJenis penyakit ttt yg dpt menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Lap. & Tata Cara Penanggulangan Permenkes No 560 Th 1989Kepmenkes No 581 Th 1992Pemberantasan Penyakit DBDPenyakit MenularIHR 1998

  • Pemberdayaan masyarakatKemitraan Profesionalisme pengelola ProgramDesentralisasiPembangunan berwawasan Kesling kesadaran, kemauan & kemampuan hidup sehat bagi masy. melalui ter- ciptanya masy. berperilaku sehat & lingk. sehat & mampu menjangkau yankes. Bermutu.

  • POKOK PROGRAM P2-DBDSURVEILANS EPIDEMIOLOGIPEMBERANTASAN VEKTORTATALAKSANA KASUSPENYULUHANKEMITRAAN /POKJANAL DBDPERAN SERTA MASYARAKATPELATIHANPENELITIAN

  • PROGRAM PEMBERANTASAN DBDMANAJEMEN LINGKUNGAN, VEKTOR & KASUS I. MANAJEMEN LINGKUNGAN - Siklus nyamuk - Kasus endemis, mobilitas & kepadatan penduduk tinggi - Musim : Hujan, Kemarau SKD Sistem Kewaspadaan Dini) Surveilans berdasarkan musim - ABJ (Angka Bebas Jentik) - TPA/Tempat Penampung Air di lingkungan - TTU/TTI/Sekolah II. PEMBERANTASAN VEKTOR - Penyelidikan Epidemiologi mengidentifikasi transmisi dengan radius 100M - Foging Fokus sasaran nyamuk dewasa - PSN 3M Plus oleh masyarakat dg kader - SKD Surveilans Vektor oleh Jumantik - Uji ResistensiIII. MANAJEMEN KASUS - SKD kasus dini - Penanganan kasus cepat& tepat - SKD berbasis LAB Pemeriksaan serologi

  • IR (Incidence Rate/Angka Kesakitan ) :
  • SEHATSAKITMATISEMBUHPROMKESPSM,PRILAKUVEKTOR

    KASUS

    LAB

    LINGK

    KAJIAN

    PENELI-TIAN

    SURVEY

    JEJARING PENANGGULANGAN DBD TERPADUYANKESINDIVIDULINGKUNGAN,VEKTOR DAN VIRUS

  • POLA PERAN SERTA PEMBINAAN PSN DBD melalui pokjanalPKKLSM, ORG PEMUDA

    1. PENDATAAN/PEMETAAN JENTIK2. REKRUITMEN KADER/JUMANTIKDIPENDADEPAG

    PARIWISATA

    PERINDUSTRIANDINKESDLLAJDIKNAS

    PEMDA/SEKDA/

    RS/PUSKESMASRUMAHTANGGAPASARMADRASAHPESANTRENMASJID/TEMPATIBADAHHOTEL/TTUTEMPAT2INDUSTRITERMINAL,DARATLAUTUDARASEKOLAH

    KANTOR/INSTITUSISUBDINP2P / KESLING/ PROMKES/UKS TUPOKSI POKJANAL3. PELATIHAN/REFRESING4. PENGGERAKAN PSN5. PEMERIKS JENTIK BERKALA6. PENYULUHAN7. PERENCANAAN ANGGARAN8. MONITORING & EVALUASI

  • Instansi kesehatanSektor peneranganSwastaTOMAKader/PKKKepala Desa-Kep. Sekolah-GuruPetugas sanitasi/sektorPENGELOLA GEDUNGMasyarakat luasKeluargaMurid Tempat umum/T.IbadahPELAKSANA/INSTANSI DAN KEGIATANNYASASARANPELAKSANA PSN DI BERBAGAI TATANANINTIMEDIA MASSAPENYULUHANUKSWORKSHOP

  • DEKLARASI NASIONAL DALAM PENGENDALIAN DBD :15 JUNI 2011Meningkatkan mutu SDM untuk lebih mampu mengatasi permasalahan demam berdarah.Meningkatkan upaya promosi kesehatan pencegahan demam berdarah.Meningkatkan mutu sistem pengamatan penyakit secara terus menerus (surveilans).Menyiapkan logistik serta pendanaan operasional yang memadai Meningkatkan kerjasama antar lintas sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat.

  • Mengembangkan wilayah bebas jentik baik di institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah dan tempat-tempat umum lainnya.Menggerakkan PSM, mulai dari lembaga pendidikan, Karang Taruna, Pramuka dan PKK untuk lebih aktif dan tanggap terhadap demam berdarah.Meningkatkan peran pusat dalam pengendalian demam berdarah.

  • 9. Melakukan revitalisasi kelompok kerja operasional (POKJANAL) demam berdarah di berbagai tingkatan baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

    10. Membuat regulasi daerah untuk pencegahan dan pengendalian demam berdarah.

  • PENGEMBANGAN PROGRAMMengaktifkan kembali Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) di berbagai tingkat administrasi.Pengendalian DBD masuk dalam SPM bidang kesehatan di Kab/Kota, shg upaya pengendalian (operasional & non operasional) menjadi tanggungjawab kab/kota (Permenkes 741 th 2008).Kegiatan pengendalian DBD telah dimasukkan pada Petunjuk Teknis BOK, berupa : surveilans, pelacakan dan penemuan kasus, serta pengendalian dan pemberantasan vektor.

  • Advokasi kepada Bupati/Walikota untuk meningkatkan komitmen terhadap pengendalian DBD Meningkatkan pendanaan untuk kegiatan Juru Pemantau Jentik (Jumantik): DKI Jakarta, Kota Mojokerto dan Denpasar

    Adanya regulasi pemerintah daerah tentang pengendalian DBD daerah yang telah memiliki Perda Pengendalian DBD : DKI Jakarta, Jawa Timur, NTT

  • Meningkatkan kerjasama dengan sektor terkait :- Kemendiknas & Kemenag mengaktifkan UKS.- Kemendagri pemberdayaan masyarakat melalui PKK.- Kemen LH pengembangan surveilans berdasarkan iklim

    Menggalang kemitraan di bidang kesehatan dengan mitra kerja di masing-masing daerah (PT, media massa, organisasi dan komponen masyarakat lainnya) dalam PSN.

  • UPAYA PENANGGULANGAN

  • 1. Kewaspadaan dini terhadap KLB di Desa/Kelurahan dan potensial.a. Melaksanakan bulan kewaspadaan gerakan 3 M penyakit DBD sebelum musim penularan.b. Pelacakan kasus (PE)c. Penanggulangan kasusd. Abatisasie. Pemberantasan Jentik Berkala (PJB)

    2. Penanggulangan KLB :a. Penyuluhanb. PSN (3M)c. Fogging Massald. Abatisasi

  • 4. Penyediaan sarana penunjang5. Menyiagakan Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta6. Meningkatkan kerja sama LS/LP - Kemitraan7. Melaksanakan penelitian penelitian operasional penggerakan masyarakat dalam PSN DBD dan mengembangkan model-model peran serta masyarakat.

  • KOMITMEN POLITIS

  • PENCANANGAN GERAKAN SERENTAK PSN-DBD OLEH GUBERNUR JAWA BARAT (2004)

  • KOMITMEN POLITISS.E Mendagri 440/863/2004 perihal Penanggulangan DBD di Prop/Kab/kota melalui PSN.SKB dirjen Dikdasmen, Depag, Depkes, Dagri PSN di sekolahKader PKKLSM Rotary

  • 1. DBD Masalah Kesehatan Masyarakat :Memberikan dampak sosial dan ekonomi2. Angka Kematian DBD masih tinggi3. Upaya PSN DBD belum memberi dampak nyata terhadap angka kesakitan maupun ABJ3. Perlu STRATEGI YG SESUAI dalam penggerakan PSN DBD :Berdasarkan aspirasi masyarakat setempatBersifat local specificDidukung data terutama data SOSBUD

  • IS 2015PROPSEHATKAB/KOTASEHATKEL/KEC SEHATRW BEBASJENTIKHARAPAN/ KEINGINAN BERSAMA

  • *******