KEBIJAKAN PANGAN WILAYAH PENYANGGAbkp.pertanian.go.id/storage/app/uploads/public/5d2/412/e46/5d2412e465e... · Pangan dan Pasar Bermartabat, dan selanjutnya dijual ke retailer dan

LAPORAN KAJIAN SISTEM PENYANGGA PANGAN KOTA BESAR: PROTOTIPE DKI JAKARTA 31

LAPORAN KAJIAN

KEBIJAKAN PANGAN WILAYAH PENYANGGA

A. Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

1. Profil Wilayah Kota Bandung

Kota Bandung terletak di antara 1070 36 ‘Bujur Timur dan 60 55’ Lintang

Selatan. Kota Bandung merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat dengan

luas wilayah 175.77 km2 dan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa (BPS, 2017).

Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, jumlah penduduk Kota

Bandung relatif besar dengan pertumbuhan penduduk 0,37% per tahun dan

kepadatan penduduknya 14.232 jiwa/ Km2. Dilihat dari segi kepadatan

penduduk per kecamatan, maka Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan

daerah terpadat dengan kepadatan penduduk 39.817 jiwa/Km2. Jumlah

rumah tangga Kota Bandung adalah sebanyak 657.769 rumah tangga

dengan jumlah rata-rata 4 jiwa per rumah tangga.

Secara topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 Meter di

atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian

1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan 675 Meter di atas permukaan

laut. Peta Kota Bandung tersaji pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1. Peta Wilayah Kota Bandung


2. Kebutuhan Pangan Strategis Kota Bandung

Kebutuhan pangan di Kota Bandung tergolong tinggi mengingat jumlah

penduduknya yang relatif tinggi. Jumlah kebutuhan beras per bulan di Kota

Bandung mencapai 23 ribu ton, gula pasir 2500 ton, minyak goreng 2 ribu

ton. Sementara kebutuhan untuk komoditas hortikultura seperti cabai besar

dan bawang putih masing-masing sebesar 47 ton dan 600 ton. Permintaan

protein hewani di Bandung cukup besar, tercatat kebutuhan daging ayam

di kota ini sebesar 2.500 ton, telur ayam 1.400, dan daging sapi 481 ton

Gambar 5.2. Kebutuhan Konsumsi Komoditas Strategis Kota Bandung

Sumber: BKP, 2018 (diolah)

Tingkat ketergantungan pangan Kota Bandung terhadap wilayah

produsen sangat tinggi, hal ini lantaran keterbatasan lahan untuk produksi

bahan pangan. Pola distribusi pangan dari pemasok, pengepul dan

pedagang besar langsung ke pasar dengan rantai pasok yang panjang.

Panjanganya rantai pasok membuat inefisiensi kualitas bahan pangan dan

tingginya harga sampai ke konsumen.


Harga komoditas pangan di Kota Bandung mengalami fluktuasi

beragam selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2014-2016) namun masih

wajar dengan persentase antara 3% hingga 6% (Gambar 3). Harga Beras

murah di pasaran mengalami kenaikan dan diikuti oleh komoditas strategis

lainnya seperti gula pasir, minyak goreng, daging (ayam dan sapi), telur,

dan bawang merah. Khusus untuk cabai merah, harga justru menurun.

Menurunnya harga cabai ini ditengarai meningkatnya pasokan dari wilayah

produsen seperti lembang, cianjur, dan bahkan dari luas provinsi

(Banyuwangi-Jawa Timur). Lebih lanjut, Dinas Pangan Kota bandung

mencatat bahwa 96% bahan pangan yang dipasok ke Kota bandung 96%-

nya disuplai dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang dan

wilayah lain di Jawa Barat maupun luar Jawa Barat.

Gambar 5.3. Fluktuasi Harga Komoditas Strategis Kota Bandung


3. Distribusi Pangan Kota Bandung

Dalam memenuhi kebutuhan pangannya, Kota Bandung telah ditopang

40 pasar tradisional yang tersebar di lebih dari 18 kecamatan, terbagi dalam

pasar besar, sedang, dan pasar kecil. Jumlah pasar besar sebanyak 10

pasar seperti Pasar Baru, Pasar Sederhana, Pasar Andir, dan sisanya (30)


pasar adalah pasar sedang dan pasar kecil yang mengambil pasokan ke

pasar besar (Tabel 5.1).

Tabel 5.1. Pasar di Kota Bandung

Dari keseluruhan pasar yang ada di Kota Bandung, Pasar Bermartabat/Pasar

Sederhana merupakan PD Pasar yang memiliki peran strategis dalam proses tata

kelola pasar. Pasar ini merupakan badan usaha milik daerah Kota Bandung yang

bertugas mengelola asset pasar-pasar tradisional seluruh Kota Bandung dan dan

merupakan embrio sebagai pusat penyediaan dan distribusi pangan lingkup Kota

Bandung.

Dalam perkembangan pelaksanannya, PD Pasar sejak tahun 2018

sudah menjalin kerjasama dengan BUMD Jawa Barat dalam program

pengadaan komoditas pangan strategis di lingkungan PD Pasar.


Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama No. 511.2/01b-PKS-

PDPB/2018, BUMD Jawa Barat yang dalam hal ini adalah PT. Agro Jabar

secara umum memberikan suplai pangan yang dibutuhkan oleh pasar-

pasar di wilayah Kota Bandung. Ruang lingkup kerjasama yang dibuat

diantaranya: (1) saling berkoordinasi dalam rangka program pengadaan

komoditas di lingkungan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung; (2)

memetakan komoditas apa yang dibutuhkan bagik dari segi kualitas

maupun kuantitas; (3) bersama-sama melalukan pemetaan mengenai

pasar-pasar dan kios-kios mana yang digunakan untuk program ini; (4)

membuat model bisnis mengenai kerjasama program pengadaan

komoditas; dan (5) membuat standard operating procedure (SOP)

mengenai rencana kerjasama dimaksud.

4. Peran BUMD Pangan Agro Jabar

Model penyangga pangan kota besar merupakan sistem yang

terintegrasi dengan memfungsikan peran kelembagaan baik di kota besar

maupun wilayah penyangganya. Dalam kerangka kelembagaan sistem

penyangga, Peran Distribution Center (DC) sangat dominan dalam

penyediaan, cadangan, distribusi pangan dan diintegrasikan dengan Toko

Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai salah satu collecting center dalam

sistem penyangga.

Kelembagaan DC berawal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

yang menangani masalah pangan secara luas. Sebagai contoh dalam

kasus DKI Jakarta, DC merupakan gabungan dari 3 BUMD pangan (PT

FSTJ, PD. Dharma Jaya, dan PD. Pasar Jaya) yang menangani seluruh

komoditas bahan pangan seperti beras, daging, hortikultura dan sembako

secara umum. Kelembagaan DC yang sudah terbentuk di DKI Jakarta

diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kota-kota besar seperi Semarang,

Kota Bandung sebagai menjadi salah satu barometer pergerakan dan

stabilisasi harga pangan memiliki peran dominan dalam mempengaruhi

wilayah disekitarnya. Oleh sebab itu, penguatan DC mutlak diperlukan agar


stabilisasi pasokan, harga, dan inflasi dapat dikendalikan dengan baik.

Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam pembentukan DC dan

sistem penyangga pangan Kota Bandung.

Pada mulanya, BUMD yang menangani pangan di Kota Bandung sudah

terbentuk sekitar 20 tahun yang lalu melalui pendirian PD Agribisnis dan

Pertambangan. Perusahaan daerah ini menangani perkebunan the di

wilayah Kabupaten Garut dengan cakupan wilayah perkebunan seluas

kurang lebin 2.000 hektar. Namun demikian, perkembangan perusahaan ini

kurang menjanjikan dan lama terhenti karena prospek dan modalnya belum

profitable, hingga akhirnya dibubarkan dan dibentuk BUMD baru bernama

PT. Agro Jabar.

Agro Jabar merupakan sebuah BUMD Provinsi Jawa Barat yang

didirikan pada tahun 2013 dengan mengemban visi dan misi menjadi

perusahaan agrobisnis yang terpercaya dan menguntungkan. Ruang

lingkup usaha perusahaan ini meliputi perkebunan, pertanian, peternakan,

dan perikanan. Pada usaha perkebunan, saat ini Agro Jabar konsentrasi ke

budidaya kopi dan lemon lokal yang berlokasi di Kabupaten Garut,

sedangkan usaha pertanian yang digeluti adalah budidaya dan perbenihan

bawang putih di daerah Cimenyan Kabupaten Bandung.

Agro Jabar memiliki empat tujuan besar yang harus dicapai, pertama:

meningkatkan daya guna asset daerah. Agro Jabar pada awal operasinya

banyak mengalami permasalahan, utamanya terkait okupasi lahan/asset

yang lama ditinggalkan oleh perusahaan sebelumnya. Asset yang

dimaksud adalah lahan seluas kurang lebih 2000 hektar dan telah dikuasai

oleh masyarakat sekitar. Permasalahan ini muncul lantaran Hak Guna

usaha (HGU) yang dipegang oleh BUMD telah kadaluarsa dan belum

dilakukan perpanjangan, disisi lain masyarakat telah memanfaatkan tanah

selama puluhan tahun. Tujuan Kedua, meningkatkan daya guna aset

daerah dengan memanfaatkan secara optimal asset lahan untuk agribisnis.

Total lahan yang dimiliki oleh Agro Jabar seluas 1.940 ha yang tersebar di

Cikajang, Cogedug, dan Banjarwangi dan awalnya ditanami tanaman


hortikultura seperti kentang, kol, tomat, cabai, dan bawang merah. Nakun

demikian, dari total luas lahan tersebut baru 16 ha yang bisa dikuasai oleh

Agro Jabar dan saat ini ditanami tamanan perkebunan dengan komoditas

utamanya adalah lemon, stevia, kopi. Tujuan ketiga, mengembangkan

investasi daerah dan kontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD).

Total investasi yang digulirkan untuk pengembangan usaha agribisnis

sebesar 37 Milyar, dan saat ini sedang ekspansi untuk penanaman

komoditas hortikultura.

Ruang lingkup usaha PT Agro Jabar adalah di bidang perkebunan

(lemon, stevia, kopi), kehutanan, Pertanian (bawang putih), peternakan,

perikanan, cadangan pangan dan usaha lainnya di bidang agro.

5. Peran Agro Jabar dalam Sistem Penyangga Pangan

Sesuai amanat Perda Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012, salah satu

tugas Agro Jabar adalah turut serta dalam upaya stabilisasi harga pangan

di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat secara umum. Dalam kerangka

stabilisasi harga dan pasokan, wilayah perkotaan merupakan daerah yang

tidak menghasilkan pangan strategis dalam memenuhi permintaan

masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah bertanggungjawab dalam

menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan di wilayah setempat.

Peran pemerintah daerah Jawa Barat sejatinya telah di

implementasikan dengan membentuk PT Agro Jabar yang kedepan dapat

difungsikan sebagai embrio Distribution Center dan untuk memperkuat

koordinasi pangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota (baik

Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Dinas Perdagangan, dan

Bulog), Badan Ketahanan Pangan-Kementerian Pertanian dan lembaga

terkait. Dengan fungsi tersebut, diharapkan kedepan peran Agro Jabar

dapat dikembangkan menjadi penyangga pangan khususnya ibukota Jawa

Barat.


Sistem penyangga Kota Bandung sejatinya belum dikemas dengan baik

dan lebih terkesan berjalan secara parsial sesuai tujuan bisnis yang

dikembangkan, sebagai contoh Agro Jabar yang saat ini lebih fokus pada

komoditas perkebunan yang bernilai tambah dibandingkan dengan

komoditas strategis yang berpengaruh terhadap stabilisasi harga dan

pasokan. Jika diperhatikan (Gambar 3) kondisi sistem penyangga pangan

Kota Bandung saat ini masih dilakukan oleh oleh Agro Jabar dan Toko Tani

Indonesia Center (TTIC) dengan komoditas dan segmentasi pasar yang

jauh berbeda. Jika Agro Jabar memilih komoditas perkebunan (lemon,

stevia, kopi), maka TTIC sesuai fungsinya menjalankan fungsi stabilisasi

harga dan pasokan dengan penyediaan komoditas trategis (beras, cabai,

bawang, daging, dan komoditas strategis lainnya). Segmentasi pasar-pun

juga berbeda, Agro Jabar memasarkan produk nya dengan konsep

keagenan dengan membentuk distributor tiap wilayah dan agen-agen

online yang tersebar di seluruh wilayah, barulah sampai ke konsumen.

Berbeda hal nya dengan TTIC yang langsung mengambil barang dari

petani mitra dan dipasarkan langsung ke konsumen akhir. Sedangkan jika

dilihat dari sisi jasa yang dilakukan, Agro Jabar saat ini telah bekerjasama

dalam jasa pergudangan, pengemasan, dan pengiriman produk yang telah

diproduksi.

Selain Agro Jabar dan TTIC, petani/gapoktan dan pedagang juga bisa

mendistribusikan bahan pangan ke pasar-pasar tradisional, toko

kelontong/kios, dan pasar murah di seluruh pasar Kota Bandung secara

langsung, tanpa melalui koordinasi pasar induk.


Gambar 5.4. Model Penyangga Bandung Existing

Dengan melihat model penyangga yang telah ada di Kota Bandung,

maka setidaknya ada 3 (tiga) institusi besar yang berperan penting sebagai

faktor pembentuk sistem penyangga kedepan, yaitu Agro Jabar, PD Pasar

Bermartabat, dan TTIC. Ketiga lembaga ini kedepan perlu disinergikan

dengan membagi peran dan fungsi secara tegas agar sistem penyangga

pangan dapat terwujud.

Dengan melihat pengalaman dan kegiatan usaha yang telah dilakukan

oleh Agro Jabar dan TTIC, maka sesungguhnya BUMD dan TTIC ini bisa

memainkan peran sebagai pemegang kendali dalam penyediaan komoditas

strategis baik protein hewani (daging, ayam, telur) maupun sumber

karbohidrat (beras), sedangkan PD Pasar Bermartabat dengan fungsi

kordinasi pasar-pasar di seluruh Kota Bandung memainkan perannya

sebagai pemasok sekaligus pengelola kebutuhan sembako, buah, dan

sayur melalui kerjasama dengan petani/gapoktan dan/atau Pasar Induk

Caringin.


Aliran pasokan dengan sistem ini dipandang akan lebih efisien karena

peternak, Rice Milling Unit (RMU), Rumah Potong Hewan (RPH), dan

petani/gapoktan langsung bisa mendistribusikan komodias Kepada BUMD

Pangan dan Pasar Bermartabat, dan selanjutnya dijual ke retailer dan

konsumen (Gambar 5.6).

Gambar 5.5. Sistem Penyangga Pangan Kota Bandung Kedepan

Langkah awal yang perlu dilaksanakan oleh Agro Jabar, TTIC, dan PD

Pasar Bermartabat adalah dengan menjalin kerjasama bersama dalam

penyediaan dan distribusi pangan wilayah Kota Bandung. Langkah ini

sejatinya sudah mulai diinisiasi oleh Agro Jabar dengan PD Pasar melalui

Nota Kesepahaman yang telah dibuat pada tahun 2018 namun belum

melibatkan TTIC.

6. Sinergi BUMD Pangan/Agro Jabar dengan Instansi terkait

Dalam menjalankan akivitasnya, Agro Jabar telah menjalin mitra

dengan instansi terkait utamanya dalam penyediaan dan distribusi pangan,

sebagai berikut:


Tabel 5.2. Sinergi BUMD Pangan dengan Instansi Terkait

No Instansi Koordinasi/Kemitraan

1 Dinas Perdagangan Belum ada kerjasama dengan Dinas Perdagangan atau bantuan yang diberikan, namun berpartisipasi dalam event-event seperti pasar murah, bazar, exhibition aau kegiatan promosi lainnya

2 Dinas Pertanian Kerjasama dalam budidaya bawang putih di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Bandung seluas 3,2 hektar.

3 Dinas Ketahanan Pangan

Belum ada

4 Bulog Belum ada

5 Pemasok Kerjasama dengan petani/gapoktan dalam budidaya tanaman stevia, lemon, kopi, dan tanaman hortikultura lainnya

6 BKSP Jabodetabekjur Belum ada

7. Permasalahan yang dihadapi dan Rencana Agro Jabar Kedepan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Agro Jabar dalam

pengembangan bisnis saat ini dinataranya:

a. Permasalahan yang dihadapi

1) Agro Jabar belum siap merambah ke komoditas pangan karena

kesiapan anggaran dan kurang siapnya lahan garap yang saat ini

sebagian besar dikuasai oleh penduduk lokal.

2) Gudang belum siap, aturan resi gudang belum sepenuhnya dapat

diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

3) Komoditas yang diperdagangkan oleh Agro Jabar masih terbatas,

sehingga sistem distribusinya masih sederhana dan belum kearah

e-commerce.


b. Rencana Tindak Lanjut Kedepan

1) Mengembangan komoditas beras (of farm), peternakan susu (on

farm) di wilayah Garut;

2) Merintis ekspor untuk komoditas kopi;

3) Pengembangan platform pertanian (Simpultani) sebagai jembatan

antara perusahaan dengan petani.

4) Pengembangan Agropolitan (membangun pusat pertanian

agribisnis) dan Agrowisata di kawasan bandung.

B. Kota Serang Provinsi Banten

1. Profil Wilayah Kota Serang

Posisi Kota Serang secara geografis terletak diantara 5°99’ – 6°22’

Lintang Selatan dan 106°07’ – 106°25’ Bujur Timur, Dengan menggunakan

koordinat system Universal Transfer Mercator ( UTM ) Zone 48E, wilayah

Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 M sampai dengan 638.600 M

dari Barat ke Timur dan 9.337.725 M sampai dengan 9.312.475 M dari

Utara ke Selatan adalah sekitar 21,7 KM dan jarak terpanjang dari Barat ke

Timur adalah 20 KM. Kondisi Geografis Kota Serang menunjukan bahwa

karakteristik wilayah di Kota Serang sebagian besar adalah dataran sedang

dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl serta memiliki iklim tropis. Dengan

keadaan ini maka rata – rata suhu di Kota Serang setiap bulannya berkisar

27,07°C, suhu terendah 23,2°C dan tertinggi 33,2°C, dengan kelembapan

udara 84%, rata – rata curah hujan 1500-2000 MM / tahun dengan curah

hujan terbesar pada bulan Januari dan Desember.

Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran Kabupaten

Serang Provinsi Banten berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun

2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. Kota Serang

memiliki wilayah seluas 266,74 Km² yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu

Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Cipocok Jaya,

Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Taktakan. Jika


diperbandingkan, luas wilayah Kota Serang tersebut hanya sekitar 3,08%

dari luas wilayah Provinsi Banten. Peta Kota Serang tersaji pada Gambar

12.

Kota Serang mempunyai kedudukan sebagai pusat peemrintahan

Provinsi banten, juga sebagai daerah alternative dan penyangga ibukota

Negara, karena dari daerah DKI Jakarta hanya berjarak sekitar 73 km.

Ibukota dari Kota Serang berada di Kecamatan Serang. Kota Serang yang

luasnya sebesar 266,74 km2, sebagian besar wilayahnya terletak di dataran

rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl.

Gambar 5.6. Peta Wilayah Kota Serang

2. Kebutuhan Pangan Strategis Kota Serang

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, penduduk Kota Serang terus

bertumbuh. Namun sampai dengan tahun 2017 penambahan penduduk

tersebut tidak mempengaruhi proporsi jumlah penduduk perempuan dan

laki-laki. Rasio jenis kelamin di Kota Serang masih bertahan di angka 105.


Hal tersebut menggambarkan kondisi jumlah penduduk laki-laki yang lebih

besar dari jumlah penduduk perempuan.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Serang pada tahun 2017 mencapai

2.499 penduduk per km2 , atau untuk setiap satu kilometer persegi wilayah

Kota Serang dihuni oleh sekitar 2.499 penduduk. Angka ini berbading lurus

dengan penambahan jumlah penduduk yang terus terjadi setiap tahun.

3. Distribusi Pangan Kota Serang

Dalam memenuhi kebutuhan pangannya, Kota Serang telah ditopang

10 pasar tradisional yang tersebar di 6 kecamatan, terbagi dalam pasar

besar, sedang, dan pasar kecil. Nama-nama pasar di kota serang adalah

Pasar Rau, Pasar Lama, Pasar Kelodran, Pasar Ciruas, Pasar Cikeusal,

Pasar Petir, Pasar Pamarayan, Pasar Baros, Pasar Balokang, dan Pasar

Bandung Baboko.

Beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Serang diantaranya Pasar

lama, Pasar Kalodran, dan Pasar Karangantu. Namun demikian pasar

tradisional ini tetap berinduk kepada Pasar Rau. Untuk Pasar Taman Sari

hanya beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu. Kehadiran pasar tradisional

hingga saat ini tetap berjalan dan berkembang, meskipun hadirnya pasar

modern tidak mempengaruhi minat masyarakat dalam berbelanja di pasar

tradisional. Pasar Rau adalah pasar induk yang terletak di daerah Kota

Serang, yang merupakan salah satu pasar tradisional yang paling ramai

dikunjungi orang tiap harinya. Keadaan Pasar Rau saat ini lebih luas karena

telah mengalami perkembangan dan peremajaan baik di luar dan di dalam,

sehingga Pasar Rau menjadi pusat pasar tradisional yang disebut Rau

Trade Centre.


4. Peran BUMD PT. Agrobisnis Banten

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pangan di

Provinsi Banten saat ini sedang dalam proses perencanaan pendirian.

Pendirian BUMD dibidang pangan tersebut dilatar belakangi karena pangan

merupakan kebutuhan dasar manusia yang yang paling utama, karena itu

pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi setiap individu. Kualitas

pangan yang dikonsumsi berkontribusi terhadap upaya pembentukan

manusia yang berkualitas. Tanpa dukungan pangan yang cukup dan

bermutu, tidak mungkin dihasilkan sumberdaya manusia yang bermutu.

Komitmen akan pentingnya masalah pangan dan ketahanan pangan

sebenarnya telah dituangkan dalam berbagai peraturan daerah berupa:

1) Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan. Perda ini

membuka peluang dalam membuka lahan pertanian baru; menggunakan

teknologi tepat guna dan pengelolaan pertanian; menambah luas tanam

dan panen; meningkatkan produktivitas serta adanya Perusahaan

Daerah di bidang pangan

2) Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan. Luas lahan pertanian pangan

berkelanjutan paling kurang 169.515,47 hektar, terdiri dari: Kabupaten

Serang minimal 41.098 hektar; Kabupaten Tangerang 29.295 hektar;

Kabupaten Pandeglang 53.951 hektar; Kabupaten Lebak 40.170 hektar;

Kota Serang 3.022 hektare; Kota Cilegon 1.736 hektar; Kota Tangerang

93 hektar; dan Kota Tangerang Selatan 150 hektar.

Dalam rangka mendukung stabilitas pemenuhan pangan di Provinsi

Banten dan juga daerah sekitarnya, maka pendirian BUMD Pangan dinilai

salah satu langkah strategis Pemda Banten. Pendirian BUMD pangan di

Provinsi Banten dilatarbelakangi oleh:

1) Produktivitas. Provinsi Banten yang memiliki keunggulan geografis dan

sebagai pintu gerbang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan

Pulau Sumatera setiap tahunnya menjadi salah satu lumbung pangan


nasional, untuk sentra padi berada di Kabupaten Pandeglang, Lebak,

Serang, dan Tangerang yang pada tahun 2015 mencapai 2,19 juta ton

gabah kering giling (GKG), atau naik 0,14 juta ton GKG dibandingkan

tahun 2014.

2) Kebutuhan. Tren terus meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi

Banten dengan asumsi Penduduk Banten tahun 2018 sebanyak

12.203.148 jiwa maka kebutuhan untuk komoditi beras diperkirakan

sebesar 1.250.040 ton beras/tahun

3) Pengendalian. Mendukung pengendalian harga dan ketersediaan bahan

pokok di Provinsi Banten, Sehingga peningkatan produktifitas dapat

memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Provinsi Banten.

Selain itu ada beberapa pertimbangan sosiologis yang mendasari

pendirian BUMD pangan ini, yaitu:

1) Agraris. Provinsi Banten merupakan daerah agraris, hal ini dapat

dibuktikan melalui data yang di rilis oleh BPS pada tahun 2017 bahwa

sektor penyumbang terbesar dalam PDRB adalah sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan dengan nilai terbesar Rp.22.183,88 Milyar

(Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Atas Dasar Harga

Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2010-2016).

2) Produktivitas. Provinsi Banten memiliki produktivitas tanaman pangan

yang selalu meningkat setiap tahunnya, hal tersebut disebabkan hasil

panen yang sesuai target bahkan melebihi karena adanya dukungan

kebijakan dan berbagai operasi terpadu

3) Kebutuhan Pokok. Sebagai masyarakat Agraris yang sebagian besar

memenuhi kebutuhan konsumsi dasarnya dengan beras. Masyarakat

Banten membutuhkan suatu kepastian akan adanya ketersediaan bahan

pokok yang dapat diperoleh dengan mudah dan terjangkau

Tujuan Pendirian BUMD PT. Agrobisnis Banten sesuai dengan PP

54/2017 Pasal 7, yaitu: (1) memberikan manfaat bagi perkembangan

perekonomian Daerah; (2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat


hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang

bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan (3)

memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Model bisnis BUMD Agrobisnis Banten terdiri dari: (1) trader/pedagang:

stabilisator/penyeimbang di pasar, berperan sebagai pengepul dan

pembina petani, (2) pengelola pasar: building estate dan maintenance dan

property investasi, dan (3) pengelola jaringan distribusi: mengelola pusat

distribusi dan membina jaringan pemasoknya.

Tahapan yang dilakukan oleh Pemda Banten dalam Pendirian Pusat

Distribusi Provinsi Banten

1) Tahun 2017/2018 tahap persiapan: penyusunan FS PDP, penyusunan

FS kelayakan pengadaan lahan

2) Tahun 2018/2019 tahap perencanaan: penetapan lokasi dan pengadaan

lahan, penyusunan DED, dan pembentukan BUMD pengelola PDP

3) Tahap 2019/2020 tahap pelaksanaan: pembangunan fisik, pembangunan

infrastruktur pendukung PDP, dan peresmian pembukaan PDP. Adapun

roadmap business plan PDP Banten adalah sebagai berikut.

Gambar 5.7. Roadmap Business Plan Pusat Distribusi Provinsi Banten


Adapun sebaran lokasi PDP provinsi Banten adalah: Lokasi 1 Pasar

Rau Kota Serang, Lokasi 2 Area Cikuasa Kelurahan Gerem Kota Cilegon,

Lokasi 3 Kawasan Industri Jatiuwung Kota Tangerang, Lokasi 4 Kecamatan

Maja Kabupaten Lebak, Lokasi 5 Kecamatan Jayanti Kabupaten

Tangerang, Lokasi 6 Kecamatan Petir Kabupaten Serang, Lokasi 7 Area

Militer Ksatrian Gatot Subroto Kota Serang.

Gambar 5.8. Sebaran Potensi Lokasi Pusat Distribusi Provinsi

Dengan berdirinya BUMD Agrobisnis dengan Pusat Distribusi Provinsi

Banten di dalamnya diharapkan (1) memenuhi ketersediaan bahan pangan

pokok masyarakat di Provinsi Banten (mendukung pengendalian inflasi

daerah dan membantu pengendalian harga bahan pokok), (2) menjaga

kestabilan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga

bahan pangan di Provinsi Banten (menjaga daya beli masyarakat,

peningkatan tata kelola bahan pokok), dan (3) mendukung peningkatan

kegiatan ekonomi daerah (menjadi perusahaan yang sehat, mampu

berperan secara aktif dalam kegiatan ekonomi). Selain itu manfaat lain yang

dapat dicapai adalah menjadikan Provinsi Banten sebagai daerah

peyangga bagi daerah konsumen pangan seperti halnya daerah DKI

Jakarta.


5. Peran TTICD Banten dalam Sistem Penyangga Pangan

Dalam rangka mengembangkan jaringan pemasaran hasil produksi

beras dari Gapoktan/Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Provinsi Banten, serta untuk membantu serapan PUPM memasok ke Toko

Tani Indonesi (TTI), maka dibentuklah Toko Tani Indonesia Center Daerah

(TTICD). Toko Tani Indonesia Center Daerah (TTICD) merupakan lembaga

yang dibentuk untuk mendukung upaya stabilisasi harga di tingkat produsen

dan konsumen, yang tidak terlepas dari kerangka kegiatan Pengembangan

Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Pembentukan TTICD dapat

mendukung dan mempercepat pencapaian tujuan PUPM itu sendiri.

TTICD Provinsi Banten merupakan pusat distribusi komoditas pangan

pokok dan strategis untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan pada

wilayah yang rawan mengalami gejolak harga pangan melalui

pengembangan sistem distribusi pangan sehingga dapat mewujudkan

kepastian dan kestabilan harga. Lebih jauh lagi diharapkan pula dengan

keberadaan TTICD diharapkan menjadi salah satu aspek penting dalam

mewujudkan tujuan jangka panjang pembangunan perekonomian nasional

dalam bentuk ketahanan pangan.

Pada tanggal 3 Juni 2017 terbentuklah TTICD daeran yang ditetapkan

melaui SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Pada tanggal

16 November 2017 TTICD Banten diresmikan oleh Gubernur Banten

bersamaan dengan Hari Jadi Provinsi Banten yang ke XVII di Hall ICE

Tangerang. Pemerintah Provinsi Banten melaunching kembali Toko Tani

Indonesia Center Daerah (TTICD) pada tanggal 5 Mei 2018 . Tujuan

Pengembangan TTICD Provinsi Banten : (1) Mengelola sistem informasi

permintaan, pasokan dan stok antara Gapoktan/LUPM dengan TTI; (2)

Memfasilitasi penyediaan dan penyaluran komoditas pangan dari

Gapoktan/LUPM kepada TTI; (3) Melakukan pemantauan perkembangan

harga komoditas pangan sebagai referensi penentuan harga. (4)

Mengelola pengadaan pangan di TTICD Provinsi Banten.


Manfaat Pengembangan TTICD Provinsi Banten: (1) Menyerap produk

pertanian di Provinsi Banten dengan harga yang layak dan menguntungkan

petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis; (2) Mendukung

stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis; dan (3)

Memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan

pangan pokok dan strategis yang berkualitas, dengan harga yang wajar.

Peran TTICD Banten dalam distribusi pangan, sebagai pengelola

pasokan komoditas pangan dilakukan untuk mengatur arus komoditas

pangan dari produsen (LUPM pelaksana kegiatan PUPM, produsen

pangan non PUPM, serta distributor pangan) ke TTI/TTIC/konsumen.

Arus komoditas pangan pokok dan strategis yang dikelola TTIC terdiri dari:

1) Arus barang dari Gapoktan ke TTI dan TTIC

Gapoktan akan mengirimkan sejumlah komoditas yang diminta oleh TTI

setelah mendapatkan informasi dari TTIC, dengan mekanisme

pembayaran dilakukan TTI kepada Gapoktan. Gapoktan juga memenuhi

permintaan TTIC untuk kebutuhan Gelar Pangan Murah.

2) Arus barang dari produsen pangan non PUPM, distributor pangan

ke TTI dan TTIC.

Sesuai instruksi TTIC, produsen pangan non PUPM akan mengirimkan

sejumlah komoditas yang diminta oleh TTI, dengan mekanisme

pembayaran dilakukan TTI kepada produsen pangan non PUPM.

Produsen pangan non PUPM juga memenuhi kebutuhan TTIC untuk

Gelar Pangan Murah. Jenis komoditas yang dikelola oleh TTIC meliputi:

(a) Pangan pokok dan strategis yang dikelola dalam kegiatan PUPM yaitu

beras, cabai merah dan bawang merah; (b) Pangan lain yang

menghadapi ketidakstabilan harga, seperti gula, minyak goreng, telur,

daging, dan lain-lain.

Komoditas pangan yang dipasok ke TTIC harus memenuhi standar

kualitas minimal masing-masing komoditas yang telah ditentukan agar

komoditas dapat diterima oleh pasar dan untuk meminimalkan kerusakan.


Dalam pelaksanaan pengiriman produk pangan dari wilayah asal pasokan,

pemasok harus memperhatikan handling untuk menjaga kualitas dan

mengurangi losses.

Ketentuan pengadaan komoditas pangan dari Gapoktan/LUPM wajib

mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis PUPM Tahun

2018 sedangkandari non LUPM harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut: (1) Bersedia bekerjasama dengan TTIC dan TTI untuk memasok

komoditas pangan dengan harga yang disepakati dan waktu yang telah

ditentukan, dengan mengajukan surat permohonan kerjasama; (2)

Sanggup menjaga kuantitas dan kualitas pasokan bahan pangan; (3)

Bersedia menanggung biaya transportasi ke TTIC. Untuk pemasok beras,

cabai dan bawang merah menanggung biaya transportasi sampai ke TTI;

(4) Bersedia memenuhi ketentuan harga jual yang ditetapkan pengelola

TTIC; (5) Berkontribusi dalam penanganan pasca panen komoditas pangan

yang dipasok.

6. Peran TTICD Banten dalam Perdagangan Antar Wilayah

Peran TTICD Provinsi Banten dalam Perdagangan Pangan antar

wilayah, (1) Untuk kegiatan yang terkait dengan pengelolaan pasokan,

logistik dan penyaluran pangan, TTIC dapat melakukan pengembangan

kemitraan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pengelolaan

pasokan dari wilayah sentra produksi ke TTI serta peningkatan akses

konsumen. Kemitraan dapat dilaksanakan melalui partisipasi dan

kerjasama dengan pihak lain dalam hal pergudangan, pendistribusian

komoditas pangan ke TTI, pemasaran pangan dari TTI ke masyarakat. (2)

Untuk menjamin ketersediaan pasokan, perlu dibangun kemitraan yang

saling menguntungkan dan memberikan manfaat secara optimal antara

TTIC dengan beberapa kelompok pemasok bahan pangan pokok dan

strategis, diantaranya gapoktan, rice milling unit (RMU) atau kelompok

pengepul pada wilayah wilayah surplus ataupun sentra produksi pangan

terdekat.


Gambar 5.9 Peran TTICD dalam Sistem Penyangga Pangan Banten

Keberadaan PUPM DI Provinsi Banten sebanyak 157 Gapoktan yang

terdiri dari LUPM Tahap penumbuhan 26 Gap/LUPM. LUPM Tahap

Pengembangan 98 Gap/Kelp. Dan Tahap Pembinaaan 33 Gap/Kelp.

Sedangakan TTI Sebanyak 429 Outlet TTI dan Satu Outlet TTI Center

Daerah Banten. Pengembangan TTICD Banten kedepannya di fungsikan

untuk Distribution Center (DC), TTICD diharapkan tidak lagi sebagai retailer

dan transaksi cashless.

Kegiatan PUPM melalui TTI sangat strategis dalam memenuhi

kebutuhan pangan masyarakat, karena harga bahan pangan di TTI jauh

lebih murah dibanding harga pasar.


Gambar 5.10. Distribusi Dan Harga Jual Beras di Banten

Beras TTI dijual dengan harga Rp 8.500 per kilogram atau lebih murah

dari harga pasar yang mencapai Rp 9.500 per kilogram. Begitu juga

komoditas lain, yang dijual di TTI seperti bawang merah, cabai, daging sapi,

daging ayam, telur ayam, minyak goreng, terigu dan lainnya, kehadiran TTI

dapat membantu masyarakat, khususnya ibu-ibu dalam memenuhi

kebutuhan pangan yang murah, karena bisa menghemat pengeluaran

selama puasa dan lebaran mendatang.

Lingkup pengelolaan TTICD Banten meliputi: (a) Pengelolaan Sistem

Arus Informasi penyaluran komoditas pangan dari produsen (LUPM,

penyedia pangan selain LUPM, distributor) maupun TTI kepada

masyarakat sebagai konsumen akhir; dan (b) pengelolaan arus

komoditas dari produsen (LUPM, penyedia pangan selain LUPM,

distributor) ke TTI dan TTICD Banten untuk penyelenggaraan gelar

pangan murah. Arus komoditas dan informasi kegiatan TTICD Banten

selengkapnya dapat dilihat pada Gambar dibawah ini pemasaran cadangan

pangan yang diremajakan/pergantiaan stock cadangan pangan dengan

yang baru/fresh.


Gambar 5.11. Alur Komoditas dan Informasi TTICD Banten

7. Peran TTICD Provinsi Banten dalam Cadangan Pangan

TTIC dimungkinkan untuk menjadi tempat/wadah promosi/penjualan

bagi Gapoktan binaan/LUPM maupun produsen pangan lainnya yang

mempunyai komitmen bagi stabilisasi harga dan pasokan. Mitra

TTIC/vendor yang berminat bergabung dalam melakukan aktifitas

penjualan di TTIC harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1). Bersedia

menjual komoditas pangan yang dibutuhkan dengan harga lebih rendah

dari pasar; (2). Melakukan pemasokan ke TTIC secara kontinyu untuk

memenuhi kebutuhan konsumen; (3). Memiliki jangkauan pasar luas yang

dibuktikan dengan jumlah pelanggan yang datang membeli ke TTIC;

(4). Melaporkan jumlah pasokan yang ada dan hasil transaksi setiap hari;

(5). Mampu melakukan promosi untuk komoditas pangan yang dijual; (6).

Mengikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh pengelola TTI


Regulasi yang mendukung peran TTICD di Provinsi Banten

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5433);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,


5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan

Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5680);

7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

Penyelenggaraan Pangan.

8. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 48/KPTS/RC.110/J/10/2017

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor

06/KPTS/RC.110/J/01/2017 Tentang .Pengembangan Usaha Pangan

Masyarakat Tahun 2017.


8. Model Pengembangan PUPM-TTI

Arus Komoditas pangan yang dikelola oleh TTICD Banten adalah

pasokan pangan yang berasal dari produsen (LUPM pelaksana kegiatan

PUPM, produsen pangan non PUPM, serta distributor pangan) untuk

disalurkan oleh TTICD Banten. Pasokan pangan yang masuk ke TTI juga

berasal dari produsen berdasarkan informasi yang dikelola oleh TTICD

Banten melalui Gelar Pangan Murah.

Arus Keuangan merupakan pembayaran hasil transaksi dari

penyaluran komoditas pangan dari TTI dan Gelar Pangan Murah ke

produsen. Pengembangan kedepan kegiatan TTICD Banten dapat

bekerjasama dengan pihak perbankan, dimana TTI akan menerima

kredit seperti pembiayaan pinjaman mikro/ritel dan menerapkan Cash

Management System (CMS) untuk monitoring transaksi keuangan TTICD

banten serta Payment Gateway untuk layanan TTI online dalam

mendukung pelaksanaan TTICD Banten .

Gambar 5.12. Arus keuangan kegiatan TTICD Banten


Arus informasi yang dikelola meliputi informasi ketersediaan pangan di

produsen dan kebutuhan permintaan pangan dari TTI dan TTICD Banten.

Arus informasi yang dikelola dan direkam olehTTICD Banten adalah seluruh

informasi kebutuhan pangan, harga, dan stok dalam transaksi antara

Gapoktan/LUPM dengan TTI dan TTICD Banten.

9. Model daerah penyangga Provinsi Banten

Model penyangga kota besar memberikan peran kepada pemerintah

daerah (antar provinsi atau provinsi-kabupaten/kota atau kabupaten-

kabupaten/kota) dalam penyelenggaraan kerjasama bidang pangan antara

wilah penyangga dengan kota besar yang disangga. Pengembangan model

ini lebih memfokuskan pada reformulasi fungsi BUMD daerah dan TTIC

sebagai embiro/cikal bakal Distribution Center (DC) bagi kota-kota besar di

Indonesia. TTIC/DC berperan dalam penyediaan, pencadangan, dan

mendistribusikan komoditas pangan melalui pemanfaatan teknologi

informasi (e-commerce) kepada pasar, TTI, RPK, toko kelontong, E-Warung

dan lainnya sehingga mempermudah alur distribusi dan memperpendek jalur

distribusi. Dalam model ini, alur distribusi bahan pangan yang berasal dari

petani/gapoktan dapat langsung ke TTIC/DC dan DC menyalurkan kepada

retailer dan langsung ke konsumen. Dengan sistem seperti ini maka rantai

pasok akan semakin efisien dan cost distribution dapat ditekan sehingga

tercipta stabilisasi harga pangan.


Gambar 5.13. Model Peyangga Provinsi Banten

10. Sinergi TTICD Banten dengan Instansi terkait

Sebagai lembaga penyedian pangan, TTICD Banten melkukan sinergi

dengan lintas sektor terkait, bentuk sinerginya sebagai berikut :

Tabel 5.3. Sinergitas TTICD dengan Lintas Sektor Terkait


1 Dinas

Perdagangan

Sinergitas TTICD Banten dengan Dinas Perdagangan

adalah mewujudkan stabilitas harga dan pasokan

pangan, terutama pada masa Hari Besar Keagamaan

Nasional (HBKN)

2 Dinas Pertanian Sinergitas TTICD Banten dengan Dinas Pertanian

merupakan sarana bagi gapoktan atau supplier atau

produsen pangan pokok dan strategis untuk

memasarkan komoditas pangan. Sebab, serapan

gabah menjadi lebih cepat dan akses pasar terbuka.

Berkontribusi dalam penanganan pasca panen

komoditas pangan yang dipasok;



3 Dinas

Ketahanan

Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten selaku

Pengarah dan penanggung Jawab terhadap

pelaksanaan kegiatan TTICD Banten dengan tugas

sebagai berikut:

(a) Melakukan advokasi, sosialisasi, koordinasi dan

kerjasama dengan semua pengelola TTIC; (b)

Melakukan sosialisasi, pembinaan dan evaluasi

Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat dan

Toko Tani Indonesia; (c) Memantau, mengawasi, dan

mengendalikan seluruh kegiatan di TTIC; (d) Melakukan

kegiatan promosi yang berhubungan dengan perluasan

jangkauan pasar produk pangan milik

Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat

4 Bulog Pasokan non Beras (gula, terigu, minyak sayur, dll)

5 Pemasok Sinergitas TTICD Banten dengan Petani/Gapoktan

adalah arus Komoditas pangan yang dikelola oleh

TTIC adalah pasokan pangan yang berasal dari

produsen (LUPM pelaksana kegiatan PUPM,

produsen pangan non PUPM, serta distributor pangan)

untuk disalurkan oleh TTIC. Pasokan pangan yang

masuk ke TTI juga berasal dari produsen berdasarkan

informasi yang dikelola oleh TTIC melalui Gelar Pangan

Murah dan Melakukan kegiatan promosi yang

berhubungan dengan perluasan jangkauan pasar

produk pangan milik Gapoktan/Lembaga Usaha

Pangan Masyarakat.

6 BKSP

Jabodetabekjur

DKI adalah konsumen yang sangat membutuhkan

pasokan dari daerah penyangga. Sinergitas TTICD

Banten sangat di butuhkan untuk menjaga ketahanan

pangan DKI Jakarta.

7 Mitra/Konsumen Bersedia menjual komoditas pangan yang dibutuhkan

dengan harga lebih rendah dari pasar


11. Permasalahan yang dihadapi dan Rencana Agro Banten Kedepan

Tabel 5.4 Permasalahan

Uraian Keterangan

Penyediaan pangan Hanya sebagian LUPM yang memasok

Cadangan pangan Beras mudah rusak

Distribusi pangan TTI mitra belum maksimal dalam penjualan ke

masyarakat, sehingga permintaan TTI Mitra ke

TTIC kurang maksimal

Stabilisasi pangan Harga komoditas di TTIC tidak jauh berbeda

dengan harga pasar

Tabel 5.5 Peran TTICD Banten Ke Depan

Uraian Keterangan

Pengembangan usaha

- komoditas Beras, Cabai, Bawang, Telur, Daging

- Cakupan wilayah Wilayah Banten

- Volume

Sistem Informasi

Regulasi dan kontrak-

kontrak kedepan

Dengan Bulog

Perluasan bisnis Bermitra dengan Catering, Hotel, Yayasan dan

Koperasi

C. Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

D. Profil Wilayah Bandar Lampung

Bandar Lampung merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau

Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk, serta

termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau

Jawa. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau


Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, dan

memiliki andil penting dalam jalur transportrasi darat dan aktivitas

pendistribusian logistic dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km2 yang

terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Keluarahan dengan populasi

penduduk 1.015.910 jiwa (berdasarkan data tahun 2017). Saat ini kota

Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian

di provinsi Lampung. Peta Kota Bandar Lampung pada gambar dibawah

ini.

Gambar.5.14. Peta kota Bandar Lampung

E. Kebutuhan Pangan Strategis Kota Bandar Lampung

Kebutuhan pangan di Kota Bandar Lampung cukup tinggi mengingat

jumlah penduduknya yang relatif tinggi. Jumlah kebutuhan beras tingkat

rumah tangga per bulan di Kota Bandar Lampung mencapai 6,5 ribu ton,

gula pasir 737 ton, minyak goreng/sawit 1.033 ton. Sementara kebutuhan

untuk komoditas hortikultura seperti cabai besar dan bawang merah

masing-masing sebesar 242 ton dan 351 ton. Permintaan protein hewani di

Bandar Lampung cukup besar, tercatat kebutuhan daging ayam di kota ini

sebesar 499 ton, telur ayam 656, dan daging sapi 113 ton (Gambar .5.9).


Gambar 5.15. Kebutuhan Konsumsi Komoditas Strategis Kota Bandar

Lampung


Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi sentra produksi

beberapa komoditas dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung,

kedelai, ubi kayu, sapi potong, kambing, ayam pedaging, dan ayam ras.

Dengan demikian, sebagian besar kebutuhan pangan Kota Bandar

Lampung dapat dipenuhi dari kabupaten lingkup Provinsi Lampung.

Pola distribusi pangan dari produsen, pengepul/distributor/pedagang

besar langsung ke pasar dengan rantai pasok yang panjang. Panjanganya

rantai pasok membuat inefisiensi kualitas bahan pangan dan tingginya

harga sampai ke konsumen.Gejolak harga yang sering terjadi di Kota

Bandar Lampung dikarenakan disparitas harga yang tinggi antara

distributor ke pengecer.

Harga komoditas pangan di Kota Bandar Lampung mengalami fluktuasi

beragam selama tahun 2018 (Gambar 3). Komoditas yang mengalami

fluktuasi harga cukup signifikan antara lain cabai merah, bawang merah,

telur ayam, daging ayam, dan daging sapi. Sedangkan untuk komoditas

minyak goreng, gula pasir, dan beras relatif stabil.


Gambar 5.16. Fluktuasi Harga Komoditas Strategis Kota Bandar Lampung Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, 2018

F. Distribusi Pangan Bandar Lampung

Dalam memenuhi kebutuhan pangannya, Kota Bandar Lampung telah

ditopang 29 pasar yang terdiri dari 18 pasar pemda dan 11 pasar

desa/kampung. Total pedagang di pasar-pasar tersebut tercatat sebanyak

4.591 orang dengan total kios 2.486 unit dengan luas pasar total 139.675

m2.

Jenis pasar induk/besar di Provinsi lain kebanyakan berupa pasar

komoditas hortikultura, belum ada pasar besar/induk khusus komoditas

beras seperti Pasar Induk Besar Cipinang di DKI Jakarta.Pemantauan

harga tingkat konsumen dilakukan di tiga pasar utama di Bandar Lampung

sebagai barometer harga pangan di Provinsi Lampung, yaitu Pasar Pasir

Gintung, Pasar Kangkung, dan Pasar Panjang.

Komoditas pangan yang dipantau harganya secara rutin adalah beras

IR 64 Slip, beras asalan, gula pasir, minyak goreng tanpa merk, minyak

goreng Bimoli, tepung terigu, cabai merah keriting, cabai merah biasa, cabai

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus

Telur Ayam Ras 22,015 20,993 20,790 22,217 23,554 23,425 24,563 21,808

Daging Ayam Broiler 34,002 32,673 32,743 35,238 37,179 37,450 40,038 36,567

Daging Sapi 111,800 112,000 112,000 112,500 114,833 117,875 115,667 118,708

Bawang Merah 17,963 21,287 25,007 31,125 32,067 32,713 25,246 22,267

Cabe Merah Biasa 34,780 33,507 38,950 31,413 28,308 28,892 25,538 23,629

Cabe Merah Keriting 37,242 36,220 41,613 34,154 30,383 30,758 27,450 25,917

Minyak Goreng Bimoli 14,397 14,400 14,360 14,283 14,375 14,375 14,375 14,375

Minyak Goreng Tanpa Merk 11,000 11,013 11,173 11,125 11,025 11,000 11,000 10,825

Gula Pasir 12,000 12,000 12,000 11,954 12,000 12,000 12,000 12,000

Beras Asalan 10,880 10,832 10,844 9,743 9,074 9,067 9,080 9,192

Beras IR 64 Slip 12,328 12,553 12,508 11,869 10,296 11,503 11,490 11,550

Fluktuasi Harga Pangan Bulanan Tahun 2018


rawit merah, cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, mie instan

merk Indomie, ikan asin teri, ikan kembung, ketela pohon, jagung pipilan

kering, daging sapi, daging ayam broiler, daging ayam kampung, telur ayam

ras, telur ayam kampung, kacang kedelai ex import, kacang hijau, kacang

tanah, susu bubuk, susu kental manis, serta garam halus beryodium. Hasil

pemantauan harga tersebut dipublikasikan di web resmi Pemprov Lampung

sehingga dapat diakses masyarakat luas.

G. Distribusi Pangan Kota Lampung

Sistem Distribusi Pangan di Kota Lampung dilakukan oleh TTIC,

Bulog dan DInas Perdagangan serta BUMD.

1) Pendirian Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Provinsi Lampung,

Untuk mendukung sistem distribusi pangan dibentuk TTICD yang

mengacu pda Nawa Cita atau agenda prioritas Kabinet Kerja

mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan

kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengaturdan

menuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Menurut

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat

ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019), Kementerian Pertanian menyusun

dan melaksanakan 7 strategi utama penguatan pembangunan pertanian

untuk kedaulatan pangan (P3KP) yang meliputi: (1) Peningkatan

ketersediaan dan pemanfaatan lahan; (2) Peningkatan infrastrukur dan

sarana pertanian; (3) Pengembangan dan perluasan losgistik benih/bibit;

(4) Penguatan kelembagaan petani; (5) Pengembangan dan penguatan

pembiayaan; (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan

bioenergy; serta (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Sistem distribusi yang dibangun oleh TTIC bertujuan untuk memotong

rantai distribusi yang panjang, sehingga system distribusinya berawal dari

mitra/gapoktan/pemasok dijual ke TTIC, kemudian dari TTIC langsung

dijual ke konsumen.


2) Perum Bulog

Bulog merupakan institusi yang ditugaskan sebagai penyangga pangan

dan mendistribusikan pangan untuk masyarakat khususnya raskin dan

bantuan bencana. Dasar pendirian Perum BULOG yaitu PP no. 7 tahun

2003, maka maksud didirikannya Perusahaan adalah: (a) Untuk

menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan

memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan (b) Dalam hal

tertentu melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah

dalam pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan

pangan Pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan

masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok

lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka ketahanan

pangan.

Sedangkan tujuan padalah turut serta membangun ekonomi nasional

khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional di

bidang pangan.

Perum BULOG Divre Lampung selain merupakan divre konsolidasi juga

merupakan divre operasional, dengan 2 subdivre dan 2 kansilog. Rincian

sebagai berikut:

(1) Divre Lampung (Divre tipe B)

Memiliki 3 komplek gudang, Kapasitas Total Gudang:48.500 ton

a) GBM Campang Raya (30.000 ton)

b) GBB Garuntang (17.500 ton)

c) GBB Rantai Tijang (1.000 ton)

Gapoktan/Mitra/

Pemasok TTIC Konsumen


Wilayah kerja: Kota Bandar Lampung, Pringsewu, Tanggamusdan

Pesawaran

(2) Subdivre Lampung Utara (SubdivreTipe B)

Memiliki 3 komplek gudang Kapasitas Total Gudang:12.500 ton

a) GBB Mulang Maya (6.000 ton)

b) GBB PisangBaru (4.500 ton)

c) GBB Pekon Wates (2.000 ton)

Wilayah kerja : Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir barat, dan

Way kanan.

(3) Subdivre Lampung Tengah (SubdivreTipe C)


a) GSP Ganjar Agung (7.000 ton)

b) GBB Gedung Dalem (4.500 ton)

Wilayah kerja : LampungTengah, Lampung Timur dan Metro.

(4) Kansilog Kalianda


a) GBB Kedaton (2.000 ton)

b) GBB Bhakti Rasa (3.000 ton)

Wilayah kerja : Lampung Selatan

(5) Kansilog Menggala


a) GBB Pagar Dewa (4.000 ton)

b) GBB Wonosari (1.000 ton)

Wilayah kerja : Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji

a. Uraian tugas

Tugas Perum BULOG dalam hal ketahanan pangan meliputi 3 (tiga pilar),

yaitu:

(1) Ketersediaan pangan


Berupa penyerapan gabah/beras untuk pemupukan stok nasional

dan cadangan beras pemerintah (CBP). Penyerapan gabah beras

tersebut sesuai dengan ketentuan inpres no. 5 tahun 2015.

(2) Keterjangkauan pangan

Penyaluran bansos Rastra, menanggulangi keadaan darurat,

bencana dan rawan pangan, serta menjaga keterjangkauan pangan

dengan program Rumah Pangan Kita (RPK).

(3) Stabilisasi pangan

Menyalurkan beras OP saat harga beras tinggi dan menjaga

ketersediaan beras medium di pasaran untuk menunjang stabilisasi

pangan.

H. Peran dan Fungsi Bulog

Perum BULOG memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan publik

guna pengamanan harga beras dan komoditi pangan pokok yang

ditugaskan, pendistribusian bansos rastra, pemupukan stok nasional untuk

berbagai kebutuhan public menghadapi keadaan darurat dan kebutuhan

public lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga. Selain itu, Perum

BULOG juga ikut memberikan konstribusi operasionalnya sebagai salah

satu pelaku bisnis dengan melaksanakan usaha secara komersial.

Kontribusi BULOG dalam penyediaan pangan terkait dengan penyerapan

gabah/beras, stabilisasi harga di tingkat produsen (Petani/KelompokTani).

Menambah/memupuk stok beras nasional untuk Cadangan Beras

Pemerintah yang dapat digunakan untuk menyalurkan beras untuk menjaga

kestabilan harga beras (OP) ataupun menanggulangi keadaan darurat,

bencana dan rawan pangan. Menyalurkan beras OP saat harga beras tinggi

dan menjaga ketersediaan beras medium di pasaran untuk menunjang

stabilisasi pangan. Selain melaksanakan fungsi pelayanan publik, Perum

BULOG juga ikut berkontribusi sebagai pelaku bisnis dengan


melaksanakan usaha secara komersial yang memungkinkan terjadinya

perdagangan antar wilayah.

b. Sinergitas BULOG dengan Instansi Lainnya

(1) Dengan dinas terkait :

− Dengan Dinas Pedagangan dalam hal pelaksanaan Operasi

Pasar (OP), penetrasi pasar ataupun pasar murah.

− Dengan Dinas Pertanian dalam hal penyerapan gabah/beras

baik itu dalam data produksi, perkiraan panen, ataupun

tergabung dalam tim SERGAP.

− Dengan Ketahanan Pangan dalam hal penyerapan gabah/beras

dan tergabung dalam tim SERGAP.

(2) Dengan Pemasok

Dengan petani/gapoktan dalam hal penyerapan gabah/beras untuk

pemupukan stok beras nasional.

(3) Dengan mitra/konsumen

Dalam hal pelaksanaan usaha secara komersial, baik melalui

sahabat RPK BULOG ataupun penjualan langsung ke konsumen.

c. Jumlah Stok Bulog

Stok beras di Perum BULOG Divre Lampung per 03 Oktober 2018

sebanyak 53.920 Ton dengan ketahanan pangan+ 10 bulan. Stok yang

disalurkan melalui Bansos Rastra setiap bulan dapat dilihat pada tabel

berikut.


Tabel 5.6. Penyaluran Rastra Berdasarkan Pagu per Bulan di Provinsi

Lampung

NO KABUPATEN/KOTA PAGU PER BLN (Kg)

1 Tanggamus 415,180

2 Pesawaran 407,100

3 Pringsewu 200,750

4 Kota Metro -

5 Lampung Tengah 959,810

6 Lampung Timur 940,040

7 Lampung Utara 617,430

8 Lampung Barat 207,910

9 Way Kanan 347,920

10 Pesisir Barat 116,870

11 TulangBawang 228,120

12 TulangBawang Barat 125,140

13 Mesuji 95,620

14 Lampung Selatan 798,940

JUMLAH 5,460,830

Tabel 5.7. Beras Medium per 03 Oktober 2018

Peran Uraian

Target per

tahun (ton)

Realisas

i (ton) Keterangan

Penyedia pangan

Volume pembelian

115.000 79.056

Distribusi Pangan

Volume penjualan

65.530 49.147 perkiraan Bansos Rastra 1 tahun*)

Cakupan Penjualan

perkiraan Bansos Rastra 1 tahun*)

Cadangan Pangan

Volume

53.920 Ketahanan stok sekitar 10 bulan

Lama penyimpanan

Stabilisasi

Harga pembelian


Peran Uraian

Target per

tahun (ton)

Realisas

i (ton) Keterangan

Pasokan Pangan

Harga penjualan

Rp 8.100 per kg ukuran karung 50 kg

(kepada Toko/ RPK)

Rp 8.550 per kg kemasan 5 kg

Rp 8.800 per kg ke konsumen akhir

I. Peran dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Kerja sama/perdagangan antar kabupaten di Provinsi Lampung belum

diatur dalam peraturan khusus yang diterbitkan oleh Disperindag. Beberapa

komoditas pangan unggulan di Provinsi Lampung antara lain adalah padi,

jagung, kedelai, ubi kayu, tebu, kelapa sawit, daging sapi, daging kambing,

serta daging ayam ras maupun buras. Beberapa aturan terkait

perdagangan pangan antara lain adalah Pergub mengenai

importasi/pembatasan impor saat produksi domestik melimpah untuk

komoditas beras, gula, jagung, dan kopi. Sinergi Disperindag dengan

BUMD, dalam hal ini PT Wahana Rahardja, tampak pada penyelenggaraan

Pasar Lelang Komoditi. Peran Disperindag sejauh ini dalam perdagangan

pangan adalah memberikan pembinaan, sosialisasi kebijakan harga yang

ditetapkan pusat, serta pemantauan harga di pasar. Provinsi Lampung

memiliki 561 unit pasar yang terdiri dari 119 pasar pemda dan 442 pasar

desa/kampung dengan total pedagang tercatat sebanyak 91.179 orang.

Jenis pasar induk/besar di Provinsi lain kebanyakan berupa pasar

komoditas hortikultura, belum ada pasar besar/induk khusus komoditas

beras seperti Pasar Induk Besar Cipinang di DKI Jakarta.

Pemantauan harga tingkat konsumen dilakukan di tiga pasar utama di

Bandar Lampung sebagai barometer harga pangan di Provinsi Lampung.


Komoditas pangan yang dipantau harganya secara rutin adalah beras IR

64 Slip, beras asalan, gula pasir, minyak goreng tanpa merk, minyak goreng

Bimoli, tepung terigu, cabai merah keriting, cabai merah biasa, cabai rawit

merah, cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, mie instan merk

Indomie, ikan asin teri, ikan kembung, ketela pohon, jagung pipilan kering,

daging sapi, daging ayam broiler, daging ayam kampung, telur ayam ras,

telur ayam kampung, kacang kedelai ex import, kacang hijau, kacang tanah,

susu bubuk, susu kental manis, serta garam halus beryodium. Hasil

pemantauan harga tersebut dipublikasikan di web resmi Pemprov Lampung

sehingga dapat diakses masyarakat luas.

Peran Disperindag dalam stabilisasi harga adalah sebagai

fasilitator/penyelenggara Operasi Pasar (OP), misalnya OP menjelang

HBKN. Sampai dengan September 2018, telah dilaksanakan pasar murah

sebanyak ± 155 kali yang diselenggarakan di kecamatan-kecamatan di

Bandar Lampung pada saat sebelum puasa, puasa, dan menjelang Idul

Fitri. Pasokan bahan pangan untuk pelaksanaan kegiatan pasar murah

biasanya dilakukan melalui kerja sama dengan BUMD dan TTIC.

Sedangkan sinergitas dengan Bulog terlihat dalam penyelenggaraan OP

beras. Selain itu, peran Disperindag pada saat kondisi tertentu bisa

melakukan penetrasi, seperti pada saat harga telur beranjak naik,

Disperindag mengumpulkan para peternak ayam petelur dan membantu

distribusi logistik sampai ke tingkat konsumen. Permasalahan gejolak harga

yang sering terjadi menurut Disperindag dikarenakan disparitas harga yang

tinggi antara distributor ke pengecer.

J. Peran dan Fungsi BUMD Pangan

BUMD Panga PT Wahana Rahardja resmi didirikan pada tanggal 21

Desember 2012. Namun Bidang usaha pangan baru dimulai sejak tahun

2014 dimana PT Wahana Rahardja berperan sebagai terminal agribisnis.

PT Wahana Rahardja pada mulanya didirikan berbentuk Badan Hukum

Perusahaan Daerah (PD) berdasarkan Akte Nomor 21 tanggal 30 Januari


1969 oleh Notaris Halim Kurniawan di Teluk Betung – Lampung, kemudian

Akte disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat tertanggal 27

Agustus 1969 dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Nomor 01/Perda/DPRD/1970 tanggal 1 Juni 1970.

Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor

07/Perda/II/DPRD/1973-1974 tanggal 9 Oktober 1973 tentang Perusahaan

Daerah Wahana Raharja yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan

Surat Keputusan tanggal 11 Februari 1976 Nomor PEM/10/4/29-31 dan

diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 93/seri D

tanggal 11 Juni 1976. Perda Nomor 07/Perda/II/DPRD/1973-1974 telah

beberapa kali perubahan yaitu:

(1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 12 Mei 1978,

menambah bidang usaha Perusahaan Daerah Wahana Raharja dalam

bidang usaha Pertambangan, Perindustrian, dan Pertanian.

(2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1980 tanggal 28 Juli 1980 tentang

perubahan modal dasar dari Rp 50.194.500,- menjadi Rp 150.000.000,-

yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

tanggal 19 Januari 1981 Nomor 973.530.27-037.

(3) Peraturan Daerah Provinsi Dati I Lampung Nomor 5 Tahun 1986

tanggal 27 September 1986 tentang Perusahaan Daerah Wahana

Raharja yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat

Keputusan tanggal 8 Juni 1987 Nomor 539.27.905 diundangkan dalam

Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 87 seri D No. 85 tanggal

23 Juni 1987.

(4) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Dati I Lampung Nomor 15

tahun 1991 tanggal 9 November 1991 dan disahkan dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri No. 539.27-753 tanggal 29 Mei 1992, maka

dilakukan Merger. Secara fisik pelaksanaan merger tersebut dilakukan

sejak 7 Januari 1994 dari 3 Perusahaan Daerah yang dimiliki

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, yaitu: PD. Perwita Yasa Pabrik


Es Sari Petojo, PD Percetakan Grafika Karya, dan PD Wahana Raharja

menjadi satu perusahaan daerah dengan nama PD. Wahana Raharja.

(5) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 tahun 2011 tanggal 2

Agustus 2011 terjadi perubahan bentuk badan hukum perusahaan

daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Wahana Rahardja dan

dikuatkan dengan Keputusan Menteri Kumham RI No. AHU-

65605.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang

Pengesahan Badan Hukum Perseroan Berdasarkan Akte Pendirian No.

01 tanggal 3 Desember 2012 oleh Notaris Siti Agustina Sari, SH, M.Kn.

PT Wahana Rahardja didirikan dengan tujuan agar peran dan fungsi

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberdayakan sumber daya

milik Pemerintah Provinsi Lampung lebih efisien, efektif, dan produktif.

Visi PT Wahana Rahardja adalah menjadi BUMD yang sehat dan

kontributor handal dalam pembangunan Provinsi Lampung. Misi PT

Wahana Rahardja Sedangkan Misi (1): Wahana Media, PT Wahana

Rahrdja telah lama memiliki percetakan dan ATK yang cukup representatif.

Salah satu sektor usaha ini ingin dikembangkan mejadi advertising,

publishing (TV dan koran), dan event organizer; Misi (2) : Wahana Green,

PT Wahana Rahardja ingin turut gerbong isu dunia dan pemerintah tentang

pelestarian lingkungan hidup, mulai dari pemanfaatan dan pengolahan

limbah, energy alternatif ramah lingkungan, konsultan, dll; Misi (3) : Wahana

Agro, Sebagai provinsi yang masih mengandalkan sektor pertanian dan

perkebunan, PT Wahana Rahardja telah merencanakan

pengembangannya lewat pembuatan Terminal Agribisnis. Di Terminal

Agribisnis tersebut, PT Wahana Rahardja akan merekonstruksi kembali tata

niaga atau distribusi hasil pertanian dan perkebunan daerah ini sekaligus

berupaya melakukan peningkatan atau pemberian nilai tambah terhadap

produk tersebut, berupa kemasan, kualitas, bimbingan terhadap petani, dll.;

Misi (4) : Wahana Konstruksi,PT Wahana Rahardja selama ini menjadi

distributor semen Baturaja dan memiliki lahan pasir. Kedua usaha ini akan


dikembangkan menjadi usaha ready mix sebagai bahan untuk jembatan,

tiang pancang, bantalan kereta api, dan konstruksi lainnya. Stock fail dan

dermaga akan dibangun untuk disewakan pada swasta untuk komoditi

serupa atau komoditi lain, misalnya batu bara, split, dll; Misi (5) : Wahana

Energi, Provinsi Lampung akan dilalui pipa distribusi gas dari Sumatera

Selatan hingga kawasan dermaga Bandar Lampung. Pipa tersebut akan

melalui beberapa lokasi perusahaan-perusahaan besar di Lampung. Hal ini

yang akan dimanfaatkan PT Wahana Rahardja untuk ikut mendistribusikan

bahan bakar yang murah dan ramah lingkungan tersebut ke industri-industri

serta masyarakat. Selain itu, PT Wahana Rahardja juga berobsesi turut

mewujudkan energi alternatif selain migas, misalnya listrik tenaga surya.

Regulasi yang Mendukung Peran BUMD, melalui penerbitan Peraturan

Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penambahan

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung dalam bentuk saham

pada PT Lampung Jasa Utama, PT Wahana Rahardja, dan PT Asuransi

Bangun Askrida.

K. Peran BUMD dalam Menyangga Pangan Wilayah

Bidang usaha pangan dimulai sejak tahun 2014, dimana peran PT

Wahana Rahardja masih terbatas dalam penyaluran pangan sebagai

terminal agribisnis. Komoditas pangan yang saat ini diusahakan PT

Wahana Rahardja meliputi komoditas padi/beras dan gula pasir. Distribusi

beras dimulai dari pengadaan pasokan berupa gabah kering panen (GKP),

penggilingan gabah menjadi beras dan pendistribusian beras ke PT Food

Station Tjipinang Djaya. Usaha penggilingan beras dilakukan dengan kerja

sama secara operasional (KSO/joint operation) dengan PP Berkah Jaya

untuk memasok PT Food Station Tjipinang Djaya di DKI Jakarta. PT

Wahana Rahardja memiliki pabrik penggilingan dan gudang dengan

operasional mesin dan usaha dilakukan oleh karyawan PP Berkah Jaya.

Melalui kerja sama ini, PT Wahana Raharja harus memproduksi beras

premium sesuai standar/spesifikasi dan merk dari PT Food Station

Tjipinang Djaya. PT Wahana Rahardja baru memulai operasional


penggilingan beras pada bulan Juli 2018 dan mulai memproduksi beras

secara efektif sejak Agustus 2018. Alur distribusi beras di PT Wahana

Rahardja dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.17. Alur Distribusi Beras PT Wahana Rahardja

Sedangkan untuk komoditas gula pasir, belum ada kegiatan produksi

dan hanya sebatas penyaluran dari distributor gula ke masyarakat di

Provinsi Lampung. PT Wahana Rahardja saat ini bekerja sama dengan

distributor gula dari merk Rose Brand dan Merpati. Alur distribusi untuk

komoditas gula pasir terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.18. Alur Distribusi Gula PT Wahana Rahardja

Dalam hal cadangan pangan, PT Wahana Rahardja saat ini baru

melakukan inisiasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

untuk menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Namun, hal

tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun 2018 dikarenakan

pemotongan anggaran.

Kontribusi PT Wahana Rahardja dalam distribusi perdagangan antar

wilayah terlihat dari tujuan pemasaran utama dari beras yang dihasilkan,

yaitu DKI Jakarta. Selain ke DKI Jakarta, pemasaran beras juga dilakukan

ke Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dan Provinsi Riau dengan persentase

yang masih kecil. Selain beras, PT Wahana Rahardja juga melakukan

perdagangan antar wilayah untuk gabah, yaitu dengan melakukan

pembelian gabah dari Sumatera Selatan untuk diolah di RMU milik PT

Petani/ Gapoktan

Pedagang Pengumpul/

Agen

PT Wahana Rahardja

PT Food Station

Tjipinang Djaya

Distributor PT Wahana RahardjaKonsumen

(Grosir/UMKM


Wahana Rahardja. PT Wahana Rahardja juga melakukan perdagangan

antar wilayah produk gula, dengan membeli dari pabrik gula di Serang

kemudian dijual di wilayah Lampung. Secara umum peran PT Wahana

Rahardja dalam menyangga pangan wilayah dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 5.8. Peran PT Wahana Rahardja dalam Menyangga Pangan Wilayah

Peran Uraian Target per bulan/tahun

Realisasi Efektivitas

Penyedia Pangan

- Produksi - Volume

Pembelian

Distribusi - Volume penjualan

- Cakupan penjualan (wilayah dan/atau instansi)

Okt-Des: - Beras 3.000

ton ke FS - Beras Waway

1.500 ton - Gula 1.000 ton

Dari Juli – Sept 1.000 ton

Agst 40% Sept 60% Okt 80%

Cadangan pangan

- Volume - Lama

Penyimpanan

Tidak ada

Stabilisasi pasokan pangan

- Harga pembelian - Harga penjualan - Share volume

penyediaan BUMD di wilayah tujuan terhadap kebutuhan pangan wilayah tujuan

GKP (harga di RMU) 4.800 – 5.200 Beras ke FS Rp 10.000 – 10.600 (harga ditetapkan oleh FS, sudah termasuk ongkos kirim 250/kg)

BUMD PT Wahana Rahardja melakukan sinergi lintas sektor dengan

lembaga/dinas antara seperti tabel berikut :

Tabel 5.9. Sinergi BUMD Pangan dengan Instansi terkait


1 Dinas Perdagangan

Sejak tahun 2013, PT Wahana Rahardja telah mendampingi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung sebagai fasilitator dalam kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.



2 Dinas Pertanian Dengan Dinas Pertanian, PT Wahana Rahardja

membantu dalam pemasaran komoditas pangan di

Terminal Agribisnis dan pengelolaan pabrik beras

binaan Dinas Pertanian.

3 Dinas Ketahanan Pangan

Dinas yang menangani ketahanan pangan, PT Wahana Rahardja melakukan inisiasi dalam cadangan pangan dan kerja sama pangan daerah berupa kerja sama pasokan GKP dengan jaminan harga yang kompetitif jika kualitas memenuhi standar perusahaan. Dalam menjalankan usaha penggilingan

4 Bulog -

5 Pemasok PT Wahana Rahardja bekerja sama dengan para agen/pedagang pengumpul gabah karena GKP yang dikirimkan lebih baik dalam hal kualitas dan seragam. Kedepannya, diharapkan dapat terjalin kerja sama langsung dengan gapoktan sehingga harga yang diterima petani lebih tinggi. Hal ini tentu saja dengan catatan bahwa petani dapat menjamin hasil panennya sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan oleh perusahaan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas beras yang dihasilkan adalah pemanenan yang dilakukan saat usia tanaman sudah cukup matang. Satu-satunya kerja sama yang dilakukan saat ini untuk komoditas beras hanya dengan PT Food Station Tjipinang Djaya. Sedangkan untuk komoditas gula, sasaran konsumen adalah UMKM dan grosir. Kontrak kerjasama yang telah dilakukan oleh PT

Wahana Rahardja saat ini hanya dengan PT Food

Station Tjipinang Djaya untuk komoditas beras.

Penjualan beras ke PT Food Station Tjipinang Djaya

pada bulan Juli-September 2018 sebesar 1.000 ton,

dan target penjualan bulan Oktober-Desember 2018

sebesar 3.000 ton. Sistem pembayaran yang

dilakukan PT Wahana Rahardja kepada pemasok

gabah dilakukan secara tunai, sedangkan

pembayaran dari PT Food Station Tjipinang Djaya

dilakukan secara tempo 1-2 minggu setelah barang

dikirim. Selain beras, PT Wahana Rahardja juga



bekerja sama dengan pabrik gula Rose Brand dan

Merpati untuk memasok gula ke wilayah Lampung.

Penjualan gula dari bulan Juli – September 2018

sebesar 500 ton, dan target untuk bulan Oktober –

Desember 2018 sebesar 1000 ton. Sistem

pembayaran dari PT Wahana Rahardja ke distributor

pemasok gula dilakukan secara tunai dan terkadang

harus menyediakan deposit untuk memperoleh kuota

barang. Sedangkan pembayaran dari konsumen ke PT

Wahana Rahardja sebagian secara tunai dan

sebagian tempo.

6 BKSP Jabodetabekjur

-

L. Peran TTICD Lampung dalam Sistem Penyangga Pangan

Salah satu peran dan strategi TTICD sebagai penyangga pangan

melalui penguatan jaringan pasar produk pertanian adalah pengembangan

usaha pangan masyarakat melalui kegiatan Toko Tani Indonesia Center

(TTIC) yang bertujuan: (1) Stabilisasi harga pangan dan jaminan pasar di

tingkat produsen; (2) Stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat

konsumen; dan (3) Rantai distribusi pangan pokok yang strategis.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk: (1) Mendukung upaya petani

memperoleh harga produksi yang lebih baik; (2) Meningkatkan kemampuan

petani memperoleh nilai tambah; (3) Membantu petani dalam hal jaminan

pemasaran produk hasil pangan; (4) Memperkuat kemampuan pengelolaan

cadangan pangan nasional; dan (5) Mempermudah akses pangan bagi

konsumen baik dari segi harga atau kuantitas.

Toko Tani Indonesia Center (TTIC) merupakan lembaga yang dibentuk

dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pengembangan Usaha Pangan

Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) untuk


mempermudah konsumen dalam menjangkau komoditas pangan yang

langsung berasal dari Gapoktan/LUPM dan memberikan kesempatan

Gapoktan/supplier pangan untuk memasarkan langsung komoditasnya

serta berupaya untuk mengendalikan harga agar sesuai dengan harga yang

ditetapkan pemerintah.

TTIC diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kelancaran

distribusi pangan, pemasaran komoditas pangan ke masyarakat dengan

harga terjangkau, ketersediaan pasokan, dan kemudahan dalam akses

mendapatkan pangan murah. TTIC merupakan sarana atau wadah

Gapoktan/supplier/produsen pangan lainnya untuk memasarkan komoditas

pangan hasil produksi pertanian khususnya beras, cabai merah keriting,

dan bawang merah yang diproduksi langsung dari pertanian serta

komoditas pangan lainnya.

TTIC Provinsi Lampung diresmikan pada tanggal 25 April 2018 oleh Plt

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung,

didampingi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Kepala Pusat

Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian

Pertanian, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Tujuan

Pendiriannya antara lain :

Mengelola system informasi permintaan, pasokan, dan stok antara

Gapoktan/LUPM dengan TTI; (2) Memfasilitasi penyediaan dan penyaluran

komoditas pangan dari Gapoktan/LUPM kepada TTI; (3) Melakukan

pemantauan perkembangan harga komoditas pangan sebagai referensi

penentuan harga.

Visi TTIC adalah terwujudnya Pengembangan Usaha Pangan

Masyarakat (PUPM) melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) yang

tangguh dan berdaya saing tahun 2018 dalam menjaga stabilitasi harga

pangan. Adapun Misinya terdiri dari : (1) Memberdayakan dan

meningkatkan kualitas LUPM dan TTI untuk lebih mandiri dan berdaya

saing ; (2) Memantapkan untuk menjaga harga wajar di tingkat produsen,

serta mempermudah aksesbilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen;


(3) Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian dalam

penyediaan ketersediaan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan ;

serta Meningkatkan sentra-sentra komoditas unggulan dan

mengembangkan komoditas pangan lokal sesuai potensi lahan.

Regulasi yang mendukung peran TTIC antara lain:

(1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5433);

(2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 227, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,


(4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan

Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5680);

(6) Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 48/KPTS/RC.110/J/10/2017

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor

06/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang Pengembangan Usaha Pangan

Masyarakat Tahun 2017.


M. Peran TTIC Provinsi Lampung dalam Menyangga Pangan Wilayah

TTIC Provinsi Lampung dalam penyediaan pangan belum berperan

secara optimal karena sampai saat ini TTIC baru dapat menjual beras

sebanyak 60 ton dan penjualannya masih di lingkup perkantoran di Kota

Bandar Lampung. Peran TTIC Provinsi Lampung dalam penyediaan

pangan yang cukup penting saat ini adalah sebagai sumber informasi

ketersediaan dan stok pangan berdasarkan permintaan TTI atau untuk

kebutuhan gelar pangan murah. TTIC akan memperoleh informasi dari

pihak TTI tentang komoditas apa saja yang dibutuhkan (misalkan cabai,

beras, bawang merah atau komoditas lainnya) kemudian diteruskan kepada

Gapoktan. TTIC juga harus mempunyai informasi harga setiap hari sebagai

referensi harga acuan yang dibandingkan dengan harga pasar agar harga

jual TTIC tetap berada di bawah harga pasar.

Peran TTIC dalam distribusi pangan adalah sebagai pengatur arus

komoditas pangan dari produsen (LUPM pelaksana kegiatan PUPM,

produsem pangan non PUPM, serta distributor pangan) ke

TTI/TTIC/Konsumen. Arus komoditas pangan pokok dan strategis yang

dikelola TTIC terdiri dari:

(1) Arus barang dari Gapoktan ke TTI dan TTIC

Gapoktan akan mengirimkan sejumlah komoditas yang diminta oleh TTI

setelah mendapatkan informasi dari TTIC, dengan mekanisme

pembayaran dilakukan TTI kepada Gapoktan. Gapoktan juga

memenuhi permintaan TTIC untuk kebutuhan Gelar Pangan Murah.

(2) Arus barang dari produsen pangan non PUPM, distributor pangan

ke TTI dan TTIC.

Sesuai instruksi TTIC, produsen pangan non PUPM akan mengirimkan

sejumlah komoditas yang diminta oleh TTI, dengan mekanisme

pembayaran dilakukan TTI kepada produsen pangan non PUPM.


Produsen pangan non PUPM juga memenuhi kebutuhan TTIC untuk

Gelar Pangan Murah.

Adapun jenis komoditas yang dikelola oleh TTIC meliputi: Pangan

pokok dan strategis yang dikelola dalam kegiatan PUPM yaitu beras, cabai

merah dan bawang merah; dan Pangan lain yang menghadapi

ketidakstabilan harga, seperti gula, minyak goreng, telur, daging, dan lain-

lain.

Dalam hal cadangan pangan, TTIC Provinsi Lampung belum berperan

secara optimal karena terbatasnya gudang/ruang penyimpanan stok bahan

pangan. TTIC Provinsi Lampung ikut berperan serta dalam stabilisasi harga

terutama pada saat terjadi lonjakan harga seperti TTIC akan melakukan

operasi pasar yang bertujuan untuk stabilisasi harga pasar, penetrasi pasar

secara langsung yang akan berakibat pada penekanan harga pangan yang

tinggi di pasar, dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang

pokok dengan harga lebih rendah di banding harga pasar.

Operasi pasar yang dilakukan oleh TTIC di lakukan di 9 titik lokasi di

Kota Bandar Lampung. Sedangkan yang diluar Bandar Lampung dilakukan

di 4 titik yaitu, 2 titik di Kota Metro, 1 titik di Kabupaten Lampung Selatan,

dan 1 titik di Kabupaten Pesawaran.

Melihat kontribusinya yang masih terbatas dalam penyediaan pangan

di lingkup Kota Bandar Lampung, dapat dikatakan TTIC provinsi Lampung

belum memiliki peran dalam perdagangan antar wilayah. Secara umum

peran PT Wahana Rahardja dalam menyangga pangan wilayah dapat

dilihat di tabel berikut.


Tabel 5.10. Peran TTIC Provinsi Lampung dalam Menyangga Pangan

Wilayah

Peran Uraian Realisasi

Penyedia Pangan

- Produksi - Volume

Pembelian

- April 2018 = 15.800 kg - Mei 2018 = 11.915 kg - Juni 2018 = 6.000 kg - Juli 2018 = 8.550 kg - Agustus = 4.000 kg - September 2018 = 21.650 kg

Distribusi - Volume penjualan

- Cakupan

penjualan (wilayah dan/atau instansi)

Penjualan dari bulan April – September 2018 = 67.915 kg beras

Penjualan dilakukan di TTIC yang berlokasi di kantor Dinas Ketpang Prov Lampung dan secara mobile menggunakan mobil box dalam area dalam kota Bandar Lampung.

Cadangan pangan

- Volume - Lama

Penyimpanan

Pasokan dari Gapoktan dilakukan rata-rata seminggu sekali

Stabilisasi pasokan pangan

- Harga pembelian

- Harga penjualan

- Share volume penyediaan TTIC di wilayah tujuan terhadap kebutuhan pangan wilayahtujuan

- Harga beras yang dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pusat. Saat ini sebesar Rp 8.500/kg untuk harga beli dari Gapoktan dan dijual Rp 8.800/kg.

- Share volume penyediaan beras oleh TTIC untuk wilayah masih sangat kecil yaitu kurang dari 1 % (jumlah penduduk Kota bandar Lampung 979.287 jiwa, kebutuhan konsumsi 114,6 kg/kap/tahun)

N. Sinergi TTICD Lampung dengan Instansi terkait

Dalam pelaksanaannya untuk mendukungan ketersedian pangan dan

penyangga pangan, TTICD Lampung melakukan sinergitas dengan Dinas

Terkait dan mebuat Kontrak Kerjasama. Adapun sinergi antar lembaga

seperti pada tabel berikut:


Tabel 5.11. Sinergi TTICD Lampung dengan Instansi Terkait


1 Dinas

Perdagangan

Sinergi dengan Dinas Perdagangan melalui

keikutsertaan TTIC dalam penyelenggaraan pasar

murah atau operasi pasar oleh Dinas Perdagangan

dalam rangka menghadapi HBKN bersama dengan

Bulog.

2 Dinas Pertanian Sinergi dengan Dinas Pertanian salah satunya dalam

hal pembinaan terhadap Gapoktan yang memasok

pangan ke TTIC.,

3 Dinas

Ketahanan

Pangan

Sinergi yang dilakukan TTIC dengan petani/Gapoktan

berupa pembinaan yang dilakukan melalui Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Sedangkan

dengan konsumen, TTIC menjual bahan pangan

secara langsung kepada masyarakat.

4 Bulog TTIC juga berperan sebagai pemasok beras untuk

kegiatan Bansos yang diadakan oleh Dinas Sosial

bekerjasama dengan Bulog.

5 Pemasok Dalam meningkatkan usaha TTIC, TTIC telah bekerja

sama dengan beberapa perusahaan untuk pengadaan

produk nugget, ayam beku, dan produk lainnya untuk

menambah jenis barang yang dijual oleh TTIC.

Wilayah pemasaran komoditas yang dilakukan oleh

TTIC masih di sekitar Kota Bandar Lampung. Sistem

pembayaran yang dilakukan dengan pihak mitra

dilakukan secara langsung/tunai.

6 BKSP

Jabodetabekjur

O. Permasalahan yang dihadapi dan Rencana BUMD PT Wahana

Rahardja Kedepan

Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk

mengatasi permasalahan oleh PT Wahana Rahardja sebagai berikut.


Tabel 5.12. Permasalahan dan Upaya yang dilakukan

Uraian Permasalahan Upaya yang dilakukan

Penyediaan Pangan

Terbatasnya modal untuk menyerap hasil panen

Permohonan penambahan modal ke Pemda dan pengajuan pembiayaan dari Perbankan

Cadangan Pangan

Terbatasnya kapasitas gudang yang dimiliki

Pembangunan silo untuk menampung stok Rencananya tahun depan akan dibangun sebanyak 10 silo dengan kapasitas ± 60 ton/hari.

Distribusi Pangan

Tidak ada

Harga Pangan

Tingkat harga yang bersaing

Permasalahan dan kendala dalam hal hargaterutama dalam penentuan tingkat harga yang kompetitif. Oleh karena itu, untuk menurunkan harga, perusahaan berusaha menekan biaya produksi dengan pengembangan industri hulu, misalnya dengan menerapkan konsep inti plasma (kerja sama dengan produsen bahan baku, misalnya melalui kerja sama penyediaan faktor produksi dan jaminan penyerapan hasil produksi)

Tabel 5.13. Rencana PT Wahana Rahardja ke depan

Uraian Rencana Upaya yang Telah Disiapkan

Pengembangan Usaha - Komoditas - Cakupan

Wilayah - Volume

- Peningkatan volume produksi dan penjualan yang selama ini sekitar 20 – 25 ton/hari menjadi 60 ton/hari;

- Pengembangan kawasan minapolitan;

- Penambahan komoditas yang diusahakan berupa ikan air tawar beku (patin, mujair, nila);

- Penambahan komoditas yang diusahakan seperti ayam, minyak goreng, serta daging.

- Pengajuan penambahan modal dari Pemda dan Perbankan;

- Pengembangan kawasan minapolitan Pasir Sakti Lampung Timur yang memanfaatkan lahan bekas penambangan pasir;

- Inisiasi ke peternak ikan (penyediaan kolam tambak) serta pendekatan ke calon mitra pengolahan ikan;

- Belum ada.

Sistem Informasi

Supply Chain Management System

Inisiasi ke konsultan IT dan investor untuk menyiapkan


sistem terpadu mulai dari hulu ke hilir dalam bentuk portal online termasuk didalamnya adalah pengembangan e-commerce.

Regulasi dan kontrak-kontrak kedepan - Perluasan

bisnis

- Perluasan pasar beras ke area Sumatera (sudah ada permintaan dari Riau, Jambi, dll)

- Peluncuran merk sendiri yaitu “Beras Waway” yang ditargetkan untuk dipasarkan di wilayah Lampung dan Sumatera.

- Perluasan wilayah pemasaran ke Bengkulu, Bali, Sulawesi (gula), dan Nusa Tenggara;

- Pengadaan beras bagi PNS.

- Penjajakan pemasaran ke wilayah-wilayah tersebut;

- Masih dalam tahap pembahasan dengan instansi terkait.

Tabel 5.14. Permasalahanyang dihadapi oleh TTIC saat ini antara lain :

Uraian Permasalahan Upaya yang dilakukan

Penyediaan Pangan

Terbatasnya anggaran untuk pengadaan produk yang dijual di TTIC

Cadangan Pangan Tidak ada, kapasitas gudang masih memadai

Distribusi Pangan Tidak ada, Gapoktan langsung memasok ke TTIC

Stabilisasi Pangan Tidak ada, harga ditetapkan di pusat, masih di bawah harga pasar

Lainnya

Lokasi saat ini kurang strategis. Jika akan pindah ke lokasi lain terkendala biaya sewa yang cukup tinggi (± 40 juta/tahun)


Tabel 5.15.Rencana TTIC Ke Depan

Uraian Rencana Upaya yang telah disiapkan

Pengembangan Usaha - Komoditas - Cakupan Wilayah - Volume

Pemindahan outlet ke lokasi yang lebih strategis

Sistem Informasi

Pengembangan sistem informasi dilakukan secara terpusat. Sudah ada aplikasi tetapi masih dalam tahap pengembangan sehingga masih sering trouble

Regulasi dan kontrak-kontrak kedepan - Perluasan bisnis

Bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk pengadaan produk nugget dan ayam beku

KEBIJAKAN PANGAN WILAYAH PENYANGGAbkp.pertanian.go.id/storage/app/uploads/public/5d2/412/e46/5d2412e465e... · Pangan dan Pasar Bermartabat, dan selanjutnya dijual ke retailer dan

Documents