KEBIJAKAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIANjambi.litbang.pertanian.go.id/ind/images/PDF/reformasi.pdf · Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh

KEBIJAKAN ORGANISASI

DAN KEPEGAWAIAN

2

Program Percepatan Reformasi Birokrasi (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )

1. Penataan Struktur Birokrasi.

2. Penataan Jumlah dan distribusi PNS.

3. Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka

4. Profesionalisasi PNS.

5. Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-

Government).

6. Penyederhanaan Perizinan Usaha.

7. Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur

8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri

9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasaranan

Kerja PNS.

Jabatan Administrasi

Jabatan Fungsional

Jabatan Pimpinan

Tinggi

Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.

Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula

Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

• Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama

DII

SI D

AR

I PEG

AW

AI A

SN

DII

SI T

NI,

PO

LRI

N

on

PN

S Jabatan ASN

tertentu

JABATAN ASN

a. nilai dasar;

b. kode etik dan kode perilaku;

c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;

d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

e. kualifikasi akademik;

f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan

g. profesionalitas jabatan

ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP:

PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS

KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI

• Penetapan standar kompetensi jabatan

• Peningkatan kompetensi PNS

• Pengukuran kinerja individu

• Penegakan etika dan disiplin pegawai negeri

• Pengembangan dan penguatan jabatan fungsional

HASIL

• Perubahan kurikulum diklat PIM dan diklat prajabatan oleh LAN

• Pola karier berdasarkan kompetensi

• Persiapan pengukuran kinerja individu (PP 46/2011)

• Penjatuhan sanksi bagi PNS yang melanggar disiplin

• Penambahan dan penguatan jabatan fungsional

MANAJEMEN PNS

REKRUITMEN 1

PENGEMBANGAN PEGAWAI 2

PROMOSI 3

KESEJAHTERAAN 4

MANAJEMEN KINERJA 5

DISIPLIN & ETIKA 6

PENSIUN 7

BASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk JANGKA WAKTU 5 THN

SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA

BASIS KARIR TERBUKA DAN KOMPETISI

BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA

JPT MAKSIMAL DIJABAT 5 TAHUN, DIUKUR SETIAP TAHUN, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA SAMPAI PEMBERHENTIAN

RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI

SEMANGAT FULLY FUNDED

PERUBAHAN KULTUR PNS

ZONA

NYAMAN

ZONA

KOMPETITIF

8

menyelenggarakan urusan tertentu dalam

pemerintahan untuk membantu Presiden

dalam menyelenggarakan pemerintahan

negara

menyelenggarakan urusan di bidang pertanian

dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara.

9

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pertanian di daerah; dan

e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

10

Kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak

seorang PNS dalam suatu satuan organisasi

yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keahlian dan atau

ketrampilan tertentu serta bersifat

mandiri

PEGERTIAN JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN

PNS

STRUKTURAL

FUNGSIONAL

PELAKSANA TUGAS

POKOK :

- Kegiatan teknis

operasional

- Pelaksanaan pengkajian

Ditetapkan dengan

Permenpan dan RB

MEMIMPIN/

MENGKOORDINAIKAN

PELAKSANAAN TUGAS

PERUMUSAN KEBIJAKAN

PEMBERIAN FASILITASI

PENCAPAIAN

TUJUAN

ORGANISASI

12

Mendukung pembentukan profesionalisme PNS;

Memberikan kejelasan peran yang harus

dijalankan dan produk yang harus dicapai oleh

setiap PNS yang mendudukinya;

Memberikan kejelasan dan kepastian karier

melalui jenjang yang ada;

Memberikan ukuran yang jelas terhadap kinerja

dengan penetapan bobot angka kreditnya.

ARAH PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

Keteguhan hati, memiliki tekad yang mantap dan menepati janji untuk melakukan atau mewujudkan visi, misi, nilai dan makna kerja.

HARUS DILAKUKAN JANGAN DILAKUKAN

Taat pada aturan /kesepakatan; Memenuhi target 4 sukses

pembangunan pertanian; Bekerja keras, tekun dan tidak mudah

menyerah; Meningkatkan kepedulian; Menyamakan persepsi dalam langkah

kerja; Konsistensi kualitas dalam

pelaksanaan kegiatan; Internalisasi visi misi terus menerus

kepada seluruh anggota organisasi.

Melanggar aturan/ kesepakatan; Melalaikan pencapaian target

yang sudah ditetapkan; Malas mengembangkan diri; Bersikap acuh /ego subsektor; Menolak melaksanakan langkah

kerja antara pimpinan dan bawahan.

KOMITMEN

1. PENYULUH PERTANIAN;

2. PENGENDALI OPT;

3. PENGAWAS BENIH TANAMAN;

4. PENGAWAS BIBIT TERNAK;

5. MEDIK VETERINER; DAN

6. PARAMEDIK VETERINER;

7. PENGAWAS MUTU PAKAN ;

8. PENGAWAS MUTU HASIL

PERTANIAN;

9. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN;

10.PEMERIKSA PVT;

11.ANALIS KETAHANAN PANGAN

RUMPUN ILMU HAYAT 1. PENELITI; 2. TEKNISI LITKAYASA; 3. PEREKAYASA; 4. PENGAWAS SEKOLAH; 5. G U R U; 6. DOSEN; 7. WIDYAISWARA; 8. AUDITOR; 9. INSTRUKTUR; 10. PUSTAKAWAN; 11. PRANATA KOMPUTER; 12. STATISTISI; 13. ARSIPARIS; 14. ANALIS KEPEGAWAIAN; 15. PERENCANA; 16. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN; 17. PRANATA HUMAS; 18. DOKTER; 19. DOKTER GIGI; 20. PERAWAT. 21. PERAWAT GIGI; 22. PRANATA LAB KES; 23. PRANATA LAB PENDIDIKAN; 24. PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA; 25. AUDITOR KEPEGAWAIAN.

NON RUMPUN ILMU HAYAT

JENIS JABATAN FUNGSIONAL

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

JABATAN STRUKTURAL JABATAN FUNGSIONAL

PENILAIAN KINERJA LEBIH

SUBYEKTIF;

JENJANG PANGKAT TERBATAS

(SESUAI TINGKAT PENDIDIKAN DAN

JABATAN);

KENAIKAN PANGKAT REGULER (4

TAHUN);

KENAIKAN GOLONGAN HARUS

MENGIKUTI UJIAN DINAS;

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

TERBATAS;

BESARAN TUNJANGAN ANTAR

JABATAN STRUKTURAL SAMA.

PENILAIAN KINERJA LEBIH OBYEKTIF

(DENGAN ANGKA KREDIT);

JENJANG PANGKAT LEBIH LUAS;

KENAIKAN PANGKAT BISA KURANG

DARI 4 TAHUN;

DIBEBASKAN DARI UJIAN DINAS

UNTUK KENAIKAN GOLONGAN;

RUANG LINGKUP PEKERJAAN LEBIH

LUAS (MENEMBUS KISI-KISI

ORGANISASI);

BESARAN TUNJANGAN ANTAR

JABATAN FUNGSIONAL BERBEDA-

BEDA

16

MOTO

KEMENTERIAN

PERTANIAN

“PETANI SEJAHTERA,

BANGSA BERJAYA”

“MENGABDI UNTUK

KEMANDIRIAN PANGAN DAN

KESEJAHTERAAN PETANI”

MAKNA BEKERJA (MEANING)

KEMENTERIAN PERTANIAN

PEDOMAN NILAI-NILAI DAN MAKNA BEKERJA

BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN PERTANIAN (Peraturan Menteri Pertanian 65/Permentan/OT.140/11/2012)

VALUES KEMENTERIAN PERTANIAN

DISIPLIN VALUES

KKPID

Sikap, perilaku, dan kebiasaan yang secara sadar dan tidak sadar dapat ditiru dan menjadi teladan bagi orang lain.

HARUS DILAKUKAN JANGAN DILAKUKAN

Mengerjakan Pelayanan Prima dan

menerapkan nilai 5S (senyum, salam, sapa,

sopan dan santun);

Tepat jam kerja;

Saling menghargai (atasan dan bawahan);

Menjadi motivator;

Tegas, berani dan taat aturan;

Membangun keterbukaan dan komunikasi;

Berperan aktif dan memberi manfaat bagi

lingkungan kerja;

Mengutamakan konsumsi produk lokal.

Egois dan mau menang sendiri; Menjadi provokator /penyebar isu dan

memecah belah persatuan tim; Malas dan mudah menyerah

menghadapi tantangan; Mudah berubah dan goyah dalam

memegang prinsip; Merendahkan orang lain dan merasa

paling benar sendiri; Melakukan hal yang hanya

menyenangkan atasan saja; Permisif; memilih ikut setuju karena

tidak berani berkata tidak; Bekerja sendiri dan tidak ingin terlibat

dalam menjaga semangat teamwork; Melimpahkan kesalahan kepada pihak

lain, dan menolak bertanggungjawab atas kelalaian yang terjadi.

KETELADANAN

Terampil, handal dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya sebagai PNS Kementerian Pertanian.

HARUS DILAKUKAN JANGAN DILAKUKAN

Selalu meningkatkan keahlian

dan keterampilan yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tupoksi Kementan;

Menyelesaikan seluruh pekerjaan maupun tanggung jawab yang diberikan hingga tuntas, tepat waktu dan berkualitas serta mampu telusur /tercatat melaksanakan tupoksi;

Mengerjakan segala hal sesuai dengan kompetensinya;

Memastikan seluruh proses kerja maupun keputusan yang telah ditetapkan dijalankan sesuai dengan target waktu (quality control).

Melakukan pekerjaan yang tidak

sesuai dengan tupoksi;

Menunda pekerjaan yang dapat

diselesaikan segera;

Mengerjakan atau menugaskan

seseorang diluar kompetensinya;

Melaksanakan pekerjaan tanpa

perencanaan sehingga hasil

kerja tidak sesuai dengan yang

telah ditetapkan;

Mengabaikan konsistensi

kualitas kerja dan memilih

pekerjaan yang disukai

PROFESIONALISME

Selalu konsisten dalam perkataan dan perbuatan.

HARUS DILAKUKAN JANGAN DILAKUKAN

Menyampaikan data,

informasi secara terbuka dan apa adanya;

Konsisten bekerja sesuai SOP;

Bertindak sesuai nilai dan norma yang berlaku;

Loyalitas terhadap tugas; Keterpaduan dalam tugas; Pelayanan prima setiap

waktu; Berinisiatif dan berani

melaporkan kecurangan.

Memanipulasi data dan

informasi;

Melakukan KKN;

Mangkir dalam tugas;

Menyimpang dari SOP;

Ingkar dari tugas;

Ego sektoral;

Berbelit-belit.

INTEGRITAS

Sikap yang selalu taat pada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu, serta

mengikuti jadwal dan sistem kerja yang tersusun dan terencana dengan baik.

HARUS DILAKUKAN JANGAN DILAKUKAN

Menepati janji; Datang dan pulang tepat

waktu; Pemakaian seragam kantor

dengan rapih sesuai ketentuan;

Menggunakan bahasa nasional;

Menggunakan fasilitas kantor sesuai aturan dan efisien;

Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;

Melaksanakan ibadah dengan benar.

Ingkar janji; Lambat bertindak; Mengabaikan/ pemakaian

seragam dengan sembrono;

Menggunakan bahasa daerah;

Boros dalam penggunaan fasilitas negara;

Menunda-nunda pekerjaan; Menunda melaksanakan

ibadah.

DISIPLIN