Top Banner
1 Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis
25

Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

Feb 05, 2016

Download

Documents

rigg

Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis. Pokok bahasan. Program pengaturan Program fasilitas Program intervensi. Program Pengaturan. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

1

Kebijakan harga, pendapatan dan

peraturan-peraturan tataniaga produk

agribisnis

Page 2: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

2

Pokok bahasan

Program pengaturan Program fasilitas Program intervensi

Page 3: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

3

Program Pengaturan Pelaksanaan kekuatan kebijaksanaan

pemerintah dgn menggunakan UU, peraturan, ketetapan yg berkenaan dgn perekonomian & niaga

Maksud : Menjaga keselamatan industri dlm negeri/dlm

persaingan Perlindungan kepentingan & kesehatan kons Menciptakan kondisi perdagangan efektif &

lancar Meningkatkan pendptn pemerintah

Page 4: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

4

Pengaturan Pencegahan praktek persaingan

tdk wajar & monopoli yg tdk wajar Pengaturan kelancaran perdag &

jasa yg diperlukan Perlindungan konsumen Pengaturan barang Bantuan kemajuan perekonomian

& sosial

Page 5: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

5

Program Pemerintah lain Monopoli & manipulasi oleh pemerintah Pendidikan & penyuluhan Penelitian & pembangunan station

percobaan Pembentukan pusat-pusat penelitian Penetapan pajak, bea cukai Marketing agreement Pengawasan produk Penjatahan barang

Page 6: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

6

Program Fasilitas

Pemerintah dpt membantu perbaikan sistem tataniaga dgn cara pembinaan Sd & jasa yg tersedia utk sistem tataniaga & lembaga yg menggunakan

Mempercepat perbaikan sistem tataniaga

Page 7: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

7

Program Fasilitas

Investasi & kredit Pengadaan fasilitas penyimpanan Layanan informasi & berita pasar Penelitian tataniaga Pendidikan & penyuluhan

tataniaga

Page 8: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

8

Guna Informasi Pasar Produsen :

Merencanakan investasi & keputusan struktur usaha

Mengarahkan produksi & penjualan hasil Merencanakan pembelian sarana produksi

Lembaga pemasaran Menentukan tempat & waktu pembelian &

penjualan Kebijaksanaan pembiayaan & kredit

pemasaran Memperlancar proses pemasaran

Page 9: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

9

Guna Informasi Pasar

Konsumen Bisa memilih brg yg akan dibeli

sesuai jenis, kualitas, tempat, harga & waktu yg diinginkan

Page 10: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

10

Program Intervensi

Pemerintah ikut secara langsung dlm mslh2 pemasaran brg-brg yg dianggap penting bagi kesejahteraan penduduk

Tujuan : meliindungi produsen & kons BULOG PN Garam

pemasaran migas, dsb

Page 11: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

11

Masalah

Fluktuasi dlm S akibat iklim Fasilitas tataniaga belum memadai Persaingan tdk sehat Stabilisasi harga di produsen & kons Pengembangan kemampuan

ekonomis drpd perush komersial Pertimbangan sosial & non ekonomi

Page 12: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

12

Sasaran Pemb dlm negeri Repelita II1. Sistem pemasaran --- peningkatan keg

produksi & pendptn masy.2. Pasaran yg lebih luas bg brg prod dlm

negeri dlm rangka industrialisasi3. Sistem pngadaan & pnyaluran yg efisien4. Perluasan lapangan kerja5. Memperbaiki pedagang gol ekonomi

lemah

Page 13: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

13

Kebijaksanaan & program Perundang2an & aturan dagang Kelembagaan

Membina perush dagang Mengembangkan lembaga pasar, jasa

lembaga perdaganan, lembaga konsumen, lembaga prngawasan mutu, standarisasi & normalisasi brg

Keterampilan & kesempatan bg gol lemah Menekan biaya pemasaran --- pajak Fasilitas kredit perdagangan

Page 14: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

14

Strategi perbaikan

Memperbesar permintaan konsumen

Orderly marketing Memperkecil margin pemasaran

Page 15: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

15

Memperbesar D konsumen Memproduksi produk baru Diversifikasi pengolahan Memperluas permintaan dr hasil yg sdh

ada : Perbaikan kualitas Perbaikan cara perdagangan Peningkatan Keg advetising Pelaksanaan pendidikan konsumen Penciptaan brg substitusi

Page 16: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

16

Orderly marketing Politik & pelaksanaan pemasaran utk

mencapai tkt maks dr D potensial yg ada, dgn jalan mempengaruhi penyaluran brg niaga ke dlm pasar berdasarkan waktu, tempat, pemakaian & gol konsumen

Faktor yg diperhatikan : D atau keinginan konsumen utk membeli Daya beli konsumen Permintaan kons dlm jk panjang

Page 17: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

17

Orderly Marketing dlm PPS

Pencarian pasar yg baik dgn mengembangkan informasi pasar

Memperlakukan brg niaga dgn baik Mengatur produk yg harganya

berlainan di pasar yg berbeda

Page 18: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

18

Orderly Mark dlm non PPS Mengatur penawaran brg niaga

sepanjang waktu Mengatur jml brg niaga yg dijual di

berbagai pasar Mengatur penyaluran brg niag utk

bermacam kegunaan Diferensiasi barang niaga & harganya Membatasi jml brg yg diperdagangkan

Page 19: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

19

Discriminative Marketing Mengatur jml brg yg dijual di berbagai pasar Tergantung elastisitas permintaan

Page 20: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

20

Discriminative Marketing Fungsi :

Membedakan harga brg yg dijual or harga lebih rendah bila tunai

Menetapkan harga berbeda thdp pelayanan yg berlainan

Membedakan harga brg niaga yg mempunyai perbedaan sifat fisik, dgn menaikkan harga brg yg satu & menurunkan harga lainnya

Membedakan harga brg yg sama tetapi berbeda jml Membedakan harga brg dgn merk berlainan walau

kualitas sama Membedakan harga brg niaga yg penggunaannya

berlainan

Page 21: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

21

Memperkecil margin

Mengurangi keuntungan lembaga Mengurangi biaya pemasaran Cara :

Mengurangi resiko pemasaran Mengurangi kesempatan utk untng yg

besar Memperbaiki mekanisme harga

Page 22: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

22

Cara me keuntungan lembaga

Mengurangi resiko pemasaran Mengurangi kesempatan utk

untung yg besar Memperbaiki mekanisme harga

Page 23: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

23

Mengurangi Biaya Pemasaran Mempertinggi efisiensi lembaga

Penggunaan teknologi baru Merubah sistem pemasaran

Integrasi vertikal & horizontal Mengganti saluran pemasaran Menciptakan lembaga pemasaran baru

Mengurangi pelayanan yg berlebihan Iklan & pembungkusan Menggeser tanggung jawab servis kepada

konsumen

Page 24: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

24

Sarana & Org Pembinaan

Program Pengaturan Program penyediaan fasilitas Pembinaan koperasi/KUD

(perikanan) Pembentukan badab pemasaran

(perikanan)

Page 25: Kebijakan harga, pendapatan dan peraturan-peraturan tataniaga produk agribisnis

25

Program Pengaturan

Peraturan-peraturan Surat keputusan/ketetapan Pedoman tertulis