KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA DALAM PENCABUTAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49246/1/AZIZA… · C. Kerangka Pikir .....30 . xi BAB III: GAMBARAN UMUM JAKARTA

KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA DALAM

PENCABUTAN IZIN REKLAMASI PANTAI UTARA

JAKARTA 2018

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Azizah Putri Rivinia

NIM: 11151120000050

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019/1440 H

i

ii

iii

iv

v

ABSTRAK

Nama : Azizah Putri Rivinia

NIM : 11151120000050

Judul : Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam Pencabutan Izin

Reklamasi Pantai Utara Jakarta 2018

Penelitian ini menganalisa kebijakan gubernur DKI Jakarta dalam

pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta 2018. Tujuan penelitian ini adalah

untuk melihat faktor terjadinya perubahan kebijakan dalam konteks reklamasi

pantai utara Jakarta dan melihat secara lebih lanjut tentang dampak yang

ditimbulkan dari kebijakan pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta 2018.

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Kebijakan

reklamasi pantai utara Jakarta yang di dalamnya terjadi perubahan kebijakan

publik melalui kebijakan pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta 2018

periode Anies. Peneliti menemukan bahwa penyebab terjadinya perubahan

kebijakan pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta 2018 yaitu adanya

gerakan penolakan dan laporan serta bentuk tindakan lainnya dari berbagai ormas,

NGO, dan masyarakat pesisir yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk

Jakarta (KSTJ). Kemudian kajian ilmiah yang menyatakan bahwa reklamasi

pantai utara Jakarta telah menyalahi aturan lingkungan hidup yakni terjadinya

penurunan muka tanah, banjir, dan pencemaran lingkungan yang berdampak pada

masyarakat sekitar. Dan janji kampanye gubernur Anies Baswedan dalam Pilkada

DKI Jakarta 2017 sebagai salah satu pendukung kebijakan pencabutan izin 13

pulau reklamasi pantai utara Jakarta terimplementasi.

Setelah terimplementasi, muncul perubahan dampak lingkungan, ekonomi,

dan kemitraan antara berbagai pihak dirasa berdampak positif walaupun belum

terlihat secara signifikan. Penelitian ini menggunakan kerangka teoretis dari

kebijakan publik serta kemitraan pemerintah dan swasta dalam perspektif good

governance. Dari hasil analisa menggunakan kedua teori tersebut dapat

disimpulkan bahwa adanya perubahan kebijakan publik tentunya memiliki

dampak baru setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, dalam hal tersebut

memperlihatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melakukan implementasi

kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang berlaku hanya saja perlu adanya proses lebih lanjut untuk lebih melegalitasi kebijakan tersebut agar tidak terjadi gugatan-gugatan yang

memungkinkan diteruskannya kembali proyek reklamasi yang telah dicabut

izinnya.

Kata Kunci: Reklamasi, Pencabutan Izin, Kebijakan Publik.

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul

yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang

terang benderang sampai saat ini.

Skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA

DALAM PENCABUTAN IZIN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA

2018” disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana

Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari

betul dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan banyak

kekurangan. Tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis

tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amany Lubis M.A., selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, beserta seluruh staf dan jajarannya.

2. Ali Munhanif, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta seluruh staf dan

jajarannya.

3. Dr. Iding Rosyidin, M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik FISIP

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

vii

4. Suryani, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta dan selaku dosen Penasehat Akademik (PA).

Terimakasih atas bimbingan, masukan, dan nasehatnya selama ini.

5. Dr. Ahmad Bakir Ihsan, M.Si, selaku dosen seminar proposal, terimakasih

telah membimbing, menyaring, dan mengkritik permasalahan yang

diajukan sehingga sampai pada penelitian ini.

6. Dr. Agus Nugraha, M.A., selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini,

terimakasih atas bimbingan, kritikan atau masukan, dan dorongannya

selama proses mengerjakan penelitian ini.

7. Dra. Gefarina Djohan, M.A dan Dr. Haniah Hanafie M.Si selaku dosen

penguji penelitian skripsi ini, terimakasih atas segala masukan untuk

penyempurnaan penulisan substansi dalam skripsi ini.

8. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Ilmu Politik yang telah

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa

perkuliahan.

9. Seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk

memberikan informasi atas data-data yang penulis perlukan selama

berlangsungnya wawancara.

10. Orang tua tercinta, Azmi Hasan dan Erlina D serta ketiga abang terbaik,

Arief Rahman, Ahmad Muhardi dan Aulia Rahman Putra, terimakasih atas

segala doa, bantuan, dan dukungan baik moral maupun materi tanpa henti

dalam menyelesaikan penelitian ini.

viii

11. CB Politik 2015, Febi Dwi Andyani, Nahdahtul Hikmah, Dyah Safira

Priambodo, Neng Sys Mafazah, Nofika Indah Lestari, Indah Dwi

Wulandari, Diana Novita Sari, Astri Diyawati, terimakasih atas doa,

dukungan, serta bantuan dalam berdiskusi dan memberi masukan dalam

penelitian ini.

12. Sahabat/i PMII Politik 2015, Firjie Asfahany, Ade Tamara Putra, Ihsan

Fikri Islami, Edy Saputra, Luthfi Ramadhan, Chika Susanti, Adnan

Zhaffar, Aulia Rahman, Adelia Rorianti, Daffa Daud, Nida Mardhiah,

terimakasih atas doa, dukungan dan pengalaman berharga bagi penulis

sewaktu menempuh pendidikan.

13. Teman seperjuangan Ilmu Politik B (Polbe) 2015, Afif Aryadi, Ricky

Ridestian, dll., terimakasih untuk segala dinamika selama proses

perkuliahan berlangsung di kelas yang akan selalu terkenang.

14. Sahabat terbaik, Ayesha, Denya Ersa Cavalera, Hera Chicarachel, dan

Husnul Khotimah terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu

diberikan yang dapat memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian

ini.

15. Sahabat/i PMII KOMFISIP, Masayu Fitria, Siska Andrianika, Shabrina

Aufar, Dyah Damayanti, Ayu Nur Permana, dan sahabat/i lainnya,

terimakasih atas segala pengalaman berorganisasi paling berharga yang

telah kita rajut bersama sewaktu penulis menempuh pendidikan.

16. KKN PEMUDA 120, Syifa Fauziah, Dea Maudi, Dewi Mariyah, Violita

Sadhillah, Astira Elvani, Kamilah Birrimbiki, Alfi Haryo, Mohan Saputra,

ix

x

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ....................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ................................... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .................................. iv

ABSTRAKSI ........................................................................................ v

KATA PENGANTAR ........................................................................ vi

DAFTAR ISI ........................................................................................ x

DAFTAR TABEL.............................................................................. xii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................ xiii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................... xiv

DAFTAR SINGKATAN ................................................................... xv

BAB I: PENDAHULUAN .................................................................. 1

A. Pernyataan Masalah ..................................................................................... 1

B. Pertanyaan Masalah ................................................................................... 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................. 10

1. Tujuan Penelitian ................................................................................... 10

2. Manfaat Penelitian ................................................................................. 10

D. Tinjauan Pustaka ....................................................................................... 11

E. Metode Penelitian....................................................................................... 15

F. Sistematika Penulisan ............................................................................... 18

BAB II: Landasan Teori dan Kerangka Pikir ............................... 20

A. Kebijakan Publik ........................................................................................ 20

1. Pengertian Kebijakan Publik .................................................................. 20

2. Implementasi Kebijakan Publik ............................................................. 21

3. Perubahan Kebijakan Publik .................................................................. 23

B. Good Governance ...................................................................................... 24

1. Pengertian Good Governance ................................................................ 24

2. Karakteristik Good Governance ............................................................ 25

3. Pemerintah dan Mitra Pengembang dalam Perspektif Good Governance28

C. Kerangka Pikir ........................................................................................... 30

xi

BAB III: GAMBARAN UMUM JAKARTA UTARA DAN

REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA ................................ 33

A. Profil Kota Administrasi Jakarta Utara ...................................................... 34

B. Reklamasi Pantai Utara Jakarta .................................................................. 38

1. Profil Reklamasi Pantai Utara Jakarta.................................................... 39

2. Ruang Lingkup Wilayah Reklamasi Pantai Utara Jakarta ..................... 44

BAB IV: PERUBAHAN DAN DAMPAK KEBIJAKAN

GUBERNUR DKI JAKARTA DALAM PENCABUTAN IZIN

REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA 2018 ....................... 46

A. Perubahan Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam Pencabutan Izin

Reklamasi Pantai Utara Jakarta 2018 ......................................................... 46

1. Kebijakan Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta Periode Ahok .............. 47

2. Pencabutan Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta 2018 .......................... 52

3. Kebijakan Pencabutan Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta Periode

Anies .......................................................................................................... 68

B. Dampak Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam Pencabutan Izin

Reklamasi Pantai Utara Jakarta 2018 ......................................................... 74

1. Dampak Lingkungan .............................................................................. 75

2. Dampak Ekonomi................................................................................... 81

3. Dampak Kemitraan ................................................................................ 85

BAB V: PENUTUP ........................................................................... 90

A. Kesimpulan ................................................................................................ 90

B. Saran ........................................................................................................... 92

1. Saran Akademis ..................................................................................... 92

2. Saran Praktis .......................................................................................... 92

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 93

LAMPIRAN ....................................................................................... 97

xii

DAFTAR TABEL

Tabel III.A.1 Perkiraan Luas Lahan Kawasan Reklamasi Pantai Utara

Jakarta .................................................................................................................... 34

Tabel III.A.2 Kepadatan Penduduk Jakarta Utara Berdasarkan Kecamatan

Tahun 2016 ............................................................................................................ 37

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.A.1 Hasil Penghitungan Suara Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran

Kedua ....................................................................................................................... 6

Gambar II.B.3.1 Piramida Segmentasi Hubungan Kemitraan antara

Pemerintah, Sektor Bisnis (Mitra Pengembang) dan Masyarakat ......................... 29

Gambar II.C.1 Kerangka Pikir ....................................................................... 32

Gambar III.A.1 Peta Administrasi Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta . 35

Gambar III.B.1.1 Perencanaan Giant Sea Wall.................................................. 40

Gambar III.B.1.2 Peta Letak 17 Pulau dan Pengembang ................................... 41

Gambar III.B.1.3 Peta Rencana Reklamasi Pantai Utara Jakarta ...................... 43

Gambar III.B.2.1 Peta Wilayah Strategis Pantai Utara Jakarta.......................... 45

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Wawancara Kepada Feirully Irzal ............................... 97

Lampiran 2 Surat Wawancara Kepada Irfan Pulungan ............................. 98

Lampiran 3 Surat Wawancara Kepada Marthin Hadiwinata .................... 99

xv

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Bappeda : Badan Pembangunan Daerah

BKP : Badan Koordinasi dan Pengelolaan

BPR : Badan Pelaksana Reklamasi

Cagub/Cawagub : Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur

DKI : Daerah Khusus Ibukota

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

HGB : Hak Guna Bangunan

IMB : Izin Mendirikan Bangunan

Kabid : Kepala Bidang

KepGub : Keputusan Gubernur

Keppres : Keputusan Presiden

KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KNTI : Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

KSTJ : Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta

MA : Mahkamah Agung

P4 : Perencanaan, Pengembangan, dan Pemantauan

Pembangunan

Pantura Jakarta : Pantai Utara Jakarta

Pemprov : Pemerintah Provinsi

PERDA : Peraturan Daerah

PERGUB : Peraturan Gubernur

Perpres : Peraturan Presdien

Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah

PTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara

RAPERDA : Rancangan Peraturan Daerah

RTRKS : Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah

RZWP3K : Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

SK Gub : Surat Keputusan Gubernur

TGUPP : Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan

UU : Undang-Undang

Walhi : Wahana Lingkungan Hidup

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Penelitian ini membahas tentang pencabutan izin reklamasi pantai

utara Jakarta pada tahun 2018 yang merupakan suatu kebijakan dari Anies

Rasyid Baswedan atau yang selanjutnya disebut Anies Baswedan, selaku

gubernur DKI Jakarta dalam menyelesaikan permasalahan publik di Jakarta

yakni mengenai reklamasi di pantai utara Jakarta. DinamikaIpro danIkontra

yangIberlangsung serta dampak setelah proses pengimplementasian kebijakan

tersebut menarik untuk diteliti. Pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta

tentunya tidakIdapat dilepaskan dari konteks atau keadaan sewaktu Anies

Baswedan berkampanye dalam pilkada DKI Jakarta 2017.

Dalam pilkada DKI Jakarta 2017, pasanganIcalon gubernurIdan wakil

gubernurIDKIIJakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menyatakan

23Ijanji jikaIterpilihImemimpin IbuIKota. Janji kampanye tersebutImulai dari

memperluas manfaatIKartu Jakarta Pintar (KJP) hingga penghentian

proyekIreklamasi pantai utara Jakarta.1 Penghentian proyek reklamasi

tersebut langsung menjadi sorotan bagi pasangan calon lawan. Juru bicara tim

pemenangan Ahok-Djarot mengatakan pasangan calon tandingan Basuki

Tjahaja Purnama atau yang biasa disebut Ahok pada Pilkada Jakarta pun

tidak akan bisa menghentikan proyek reklamasi yang tengah berjalan. Namun

1 Erwin Dariyanto, “23 Janji Anies Baswedan Sandiaga Uno KJP Plus Sampai Setop

Reklamasi”, https://news.detik.com/berita/d-3341915/23-janji-anies-baswedan-sandiaga-uno-kjp-

plus-sampai-setop-reklamasi, 17 Januari 2019.

https://news.detik.com/berita/d-3341915/23-janji-anies-baswedan-sandiaga-uno-kjp-plus-sampai-setop-reklamasihttps://news.detik.com/berita/d-3341915/23-janji-anies-baswedan-sandiaga-uno-kjp-plus-sampai-setop-reklamasi

2

proyek reklamasi sendiri sebenarnya sudah berkali-kali dibatalkan pada

putusan sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang terbaru adalah

pembatalan izin reklamasi untuk Pulau D, I, dan K pada persidangan hari

Kamis 16 Maret 2017. Namun pembatalan tersebut hanya terkait dengan izin

operasional. Begitu izin yang baru keluar, maka proyek akan berjalan

kembali.

Reklamasi pantai utara Jakarta pada masa pemerintahannya Ahok pada

tahun 2014 sampai 2017 telah mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi. Pada

masa pemerintahannya Ahok tersebut juga dikeluarkannya 4 keputusan dan 1

peraturan, ini artinya sudah ada 4 pengembang sudah bisa melanjutkan

kegitan pelaksanaan pembangunan reklamasi sesuai dengan aturan dan

pemanfaatan lahan dari masing-masing pulau. Keseriusan Ahok untuk

membangun reklamasi Teluk Jakarta mulai terlihat di tahun pertama ia

menjabat sebagai pimpinan Pemprov DKI Jakarta.

Ahok menilai pembangunan 17 pulau reklamasi Teluk Jakarta bisa

memberikan keuntungan bagi DKI Jakarta. Pasalnya, biaya pembangunan

reklamasi dibebankan oleh pengembang atau perusahaan dan tidak

dibebankan dari APBD DKI Jakarta dan APBN Pemerintah Pusat. Selain itu,

Ahok mengklaim bahwa pembangunan reklamasi memiliki dampak yang

baik untuk pembangunan Jakarta. Ini dikarenakan, ada biaya-biaya yang

harus dibayarkan oleh pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta dan biaya

inilah yang nantinya akan digunakan oleh Pemprov membangun Jakarta.

3

Namun pada tahun 2016, disaat Ahok masih memimpin DKI Jakarta,

permasalahan baru terkait reklamasi pantai utara Jakarta muncul. DPRD

memberhentikan pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura ini karena kasus

OTT. Terungkapnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mohamad

Sanusi sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, yang terbukti melakukan tindak

pidana korupsi Raperda reklamasi dari mantan Presiden Direktur PT. Agung

Podomoro Land yaitu Ariesman Widjaja menjadi semakin hangat dan

membuat banyak pihak terseret dalam dugaan tindak pidana korupsi

pembangunan reklamasi pantai utara ini Jakarta.2

Selain permasalahan di atas, permasalahan lainnya mengenai aspek

lingkungan juga muncul. Reklamasi dilakukan dengan menimbun pasir

dengan spesifikasi tertentu ke laut hingga membentuk daratan baru.

Sebelumnya, tanggul harus dibangun untuk penahan pasir, yang dengan

demikian tentunya ekosistem laut di sekitar daerah pembangunan akan

berubah. Keanekaragaman hayati banyak yang diprediksi akan punah jika

proyek reklamasi ini terus dilakukan. Hal ini juga yang membuat para

nelayan akan kehilangan matapencahariannya yakni mencari ikan di wilayah

pantai utara Jakarta. Dampak lingkungan lainnya dari proyek reklamasi ini

adalah meningkatkan potensi banjir karena ada 13 sungai yang mengalir ke

2 Bayu Nanda Permana, “Konflik dalam Kebijakan Reklamasi Teluk Utara Jakarta pada

Masa Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Periode 2015-2017”, (Skripsi Ilmu Poltik

FISIP: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

4

wilayah reklamasi pantai utara Jakarta serta reklamasi dapat mengubah

bentang alam dan aliran air (hidrologi).3

Secara umum, dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari reklamasi

pantai ialah sebagai berikut yakni pencemaran lingkungan pantai oleh limbah

yang dihasilkan, perubahan garis pantai pola arus laut saat ini, gangguan

terhadap pola lalu lintas kota, pola kegiatan nelayan menjadi terganggu,

gangguan terhadap tata air tanah maupun air permukaan termasuk di

dalamnya masalaherosi, penurunan kualitas dan kuantitas air, serta potensi

banjir di kawasan pantai. Kemudian terjadinya pencemaran pantai pada saat

pembangunan, permasalahan pemindahan penduduk dan pembebasan tanah,

potensi terjadinya kerusakan pantai dan instalasi bawah air (kabel, pipa gas,

dan lainya), potensi gangguan terhadap lingkungan (tergusurnya perumahan

nelayan, berkurangnya hutan mangrove, terancamnya biota pantai langkah).

Serta yang terakhir perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

Rencana Detail Tata Ruang (RDRT).4

Data yang diperoleh dari Lembaga Survey Indobarometer

menunjukkan bahwa proyek reklamasi di Jakarta Utara lebih cenderung

merugikan warga daripada menguntungkannya. Asep Saepudin selaku

peneliti Indobarometer mengatakan dari hasil survei yang telah dilakukan,

3 Rita Ayuningtyas, “3 Fakta tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta”,

https://www.liputan6.com/news/read/2478494/3-fakta-tentang-reklamasi-pantai-utara-

jakarta?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.goog

le.com%2F, 18 Agustus 2019. 4 Dr Flora Kalalo, SH, MH, Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di

Indonesia, (LoGoz Publishing, 2009), 5. Dalam Olivianty Reulla, “Proses Perizinan dan Dampak

Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai”, (Jurnal Lex Administratum Vol. 1, No. 2,

Tahun 2013).

https://www.liputan6.com/news/read/2478494/3-fakta-tentang-reklamasi-pantai-utara-jakarta?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fhttps://www.liputan6.com/news/read/2478494/3-fakta-tentang-reklamasi-pantai-utara-jakarta?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fhttps://www.liputan6.com/news/read/2478494/3-fakta-tentang-reklamasi-pantai-utara-jakarta?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

5

menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak menyetujui adanyaIproyek

reklamasiIpantaiIutara Jakarta. Asep juga mengatakan bahwa ada 58,3%

mayoritas publik yang menolak atau tidak setujuIdenganIadanyaIproyek

reklamasiIpantai utara Jakarta. Hanya ada 38,3% masyarakat yang

menyatakan bahwa ia setuju dengan diberlangsungkannya proyek reklamasi

tersebut. Sementara itu, ada sebesar 3.5% yang menjawab tidak mengetahui

atau tidak menjawab.5

Adanya ketidaksetujuan masyarakat disebabkan oleh berbagai hal,

namun yang pasti menurut masyarakat proyek reklamasi ini berdampak

buruk. Pertama, yang berasumsi bahwa proyek reklamasi ini dianggap

merugikan nelayan ada sekitar 34,9%, kemudian yang berasumsi merusak

lingkungan sebesar 31,9%, lalu yang berasumsi bisa mengakibatkan bencana

(banjir/abrasi) ada 19,2% masyarakat, yang berasumsi hanya untuk dinikmati

orang kaya (menengah keatas) 5,2%, akan menimbulkan kasus korupsi 3,9%,

membuang anggaran Pemerintah Provinsi 3,5%, terjadinya penyempitan

lahan peariran (laut) 0,9%, dan hanya menguntungkan kepentingan

pengembang saja 0,4%. Karena berbagai alasan tersebut maka mayoritas

masyarakat menyetujui agar proyek reklamasi pantai utara Jakarta harus

dihentikan.6

5 Hery H Winarno, “Survei Indo Barometer: Mayoritas Warga Tolak Reklamasi Teluk

Jakarta”, https://www.merdeka.com/jakarta/survei-indo-barometer-mayoritas-warga-tolak-

reklamasi-teluk-jakarta.html, 10 November 2018. 6 Hery H Winarno, “Survei Indo Barometer: Mayoritas Warga Tolak Reklamasi Teluk

Jakarta”, https://www.merdeka.com/jakarta/survei-indo-barometer-mayoritas-warga-tolak-

reklamasi-teluk-jakarta.html, 10 November 2018.

https://www.merdeka.com/jakarta/survei-indo-barometer-mayoritas-warga-tolak-reklamasi-teluk-jakarta.htmlhttps://www.merdeka.com/jakarta/survei-indo-barometer-mayoritas-warga-tolak-reklamasi-teluk-jakarta.htmlhttps://www.merdeka.com/jakarta/survei-indo-barometer-mayoritas-warga-tolak-reklamasi-teluk-jakarta.htmlhttps://www.merdeka.com/jakarta/survei-indo-barometer-mayoritas-warga-tolak-reklamasi-teluk-jakarta.html

6

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 menjadi cukup semarak, selain

isu identitas politik yang sangat ramai diperbincangkan khalayak, rencana

program kerja atau janji kampanye yang dilontarkan juga membuat kontestasi

yang berlangsung pada saat itu menjadi semakin panas. Pilgub DKI Jakarta

putaran dua dilaksanakan pada 19 April 2017. Pada perhitungan akhir yang

resmi oleh KPU, pasangan Anies-Sandiaga mengungguli pasangan Ahok-

Djarot.

Gambar I.A.1

Hasil Penghitungan Suara Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2017.

Dari data di atas, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang telah

terpilih yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik pada 16

Oktober 2017 secara resmi oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Setelah

resmi dilantik dan menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur baru DKI

Jakarta, sudah ada aksi demo pada hari pertama Anies dan Sandi di Balai

7

Kota DKI Jakarta. Demo tersebut dilakukan oleh Aliansi Korban Reklamasi

yang melakukan aksi demonya di depan Balai Kota untuk menagih kembali

janji Anies-Sandi dalam menolak reklamasi.

Dari gambaran di atas, dapat dijelaskan suatu keadaan bahwa gubernur

DKI Jakarta, Anies Baswedan mengeluarkan suatu kebijakan yang berbeda

dengan Basuki Tjahaja Purnama, yang selanjutnya disebut Ahok, pada

periode kepemimpinan sebelumnya yaitu Anies memutuskanIuntuk

menghentikan total proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Ada 13 pulau yang

akan direklamasi dicabut izinnya. Kemudian Anies juga menyebut alasan izin

reklamasi itu dicabut, menurutnya, karenaIparaIpengembang yang sudah

memegang izin reklamasi tidak melaksanakanIkewajiban mereka berdasarkan

hasil verifikasi audit yang dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta.

Anies menjelaskan di dalam konferensi persnya saat di Balai Kota

yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, hari Rabu tanggal 26

September 2018 lalu mengenai pencabutan izin reklamasi, ia mengatakan

bahwasannya setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut yang dilakukan oleh

Badan Koordinasi dan Pengelolaan (BKP) reklamasi pantai utara Jakarta

yang dibentuk oleh Anies melalui Pergub nomor 58 tahun 2018, maka

gubernur DKI Jakarta secara resmi mencabut 13 pulau yang telah

mendapatkan izin untuk dilakukan proses reklamasi.7 Adapun daftar 13

inisial nama pulau reklamasi beserta nama pemegang izin yang dicabut

izinnya oleh Anies, diantaranya yaitu: Pulau A, B, dan E dengan pemegang

7 Nursita Sari, “Ini Daftar 13 Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta yang dicabut Izinnya”,

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/26/17555181/ini-daftar-13-pulau-reklamasi-di-

teluk-jakarta-yang-dicabut-izinnya, 9 November 2018.

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/26/17555181/ini-daftar-13-pulau-reklamasi-di-teluk-jakarta-yang-dicabut-izinnyahttps://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/26/17555181/ini-daftar-13-pulau-reklamasi-di-teluk-jakarta-yang-dicabut-izinnya

8

izin yaitu PT Kapuk Naga Indah. Pulau I, J, dan K dengan pemegang izin

yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol. Pulau O dan F dengan pemegang izin PT

Jakarta Propertindo. Pulau P dan Q dengan PT KEK Marunda Jakarta sebagai

pemegang izinnya. Pulau M dengan PT Manggala Krida Yudha sebagai

pemegang izin. Pulau H dan I dengan PT Taman Harapan Indah dan PT

Jaladri Kartika Pakci masing-masing sebagai pemegang izinnya.8

Seperti yang telah kita ketahui bersama melalui pemberitaan,

bahwasannya ada 17 pulau yang rencananya akan direklamasi di pantai utara

Jakarta. 13 daftar nama pulau yang telah disebutkan di atas telah dicabut

izinnya oleh Anies, dengan demikianIadaI4IpulauIreklamasi lainnya yang

terus berjalan untuk direklamasi atau tidak dicabut izinnya, karena telah

berlangsung proses reklamasi di 4 pulau tersebut. 4 pulau itu antara lain

yakniIPulau C, D, G, danIN, yang juga pada Desember 2018 telah diresmikan

dan diberi nama oleh AniesIBaswedanIselaku gubernurIDKIIJakarta. Dari

data daftar nama pulau di atas, dapat kita lihat dengan jelas terdapat

perbedaan kebijakan gubernur DKI Jakarta tersebut dalam isu reklamasi

pantai utara Jakarta yang sangat bertolakbelakang dengan Ahok, gubernur

DKI Jakarta periode sebelumnya.

Perbedaan kebijakan Anies dan Ahok tersebut tentu tidak dapat

dilepaskan dari konteks Pilkada 2017, yang pada saat itu reklamasi pantai

utara Jakarta merupakan kebijakan kontroversial pada masa kepemimpinan

Ahok dan menjadi komoditas politik dengan wacana kebijakan pencabutan

8 Nursita Sari, “Ini Daftar 13 Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta yang dicabut Izinnya”,

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/26/17555181/ini-daftar-13-pulau-reklamasi-di-

teluk-jakarta-yang-dicabut-izinnya, 9 November 2018.

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/26/17555181/ini-daftar-13-pulau-reklamasi-di-teluk-jakarta-yang-dicabut-izinnyahttps://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/26/17555181/ini-daftar-13-pulau-reklamasi-di-teluk-jakarta-yang-dicabut-izinnya

9

izin reklamasi dari Anies sebagai salah satu janji kampanyenya yang

dilontarkan saat masa kampanye berlangsung untuk melawan Ahok sebagai

petahana saat itu. Hal ini tentunya berkaitan dengan tata kelola kebijakan

dalam suatu pemerintahan yang baik, dan juga berhubungan erat dengan

kemitraan yang dijalin antara pemerintah dan pihak swasta serta masyarakat

dalam menjalankan kebijakan ini.

Governance dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme, praktek dan

tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan

masalah-masalah dalam ranah publik. Dalam konsep governance, pemerintah

hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang

menentukan. Peran pemerintah selain berorientasi pada pembangunan dan

penyediaan jasa layanan serta infrastruktur juga menjadi wadah pendorong

terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain dalam

komunitas.

Dari latar belakang tersebut, peneliti melihat lebih lanjut penyebab

terjadinya perubahan kebijakan dan dampak selanjutnya yang dimunculkan

dari kebijakan pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta 2018,

permasalahan seputar kebijakan reklamasi pada tahun 2018 tersebut

kemudian sangat menarik untuk dijadikan topik penelitian skripsi yang

berjudul “Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam Pencabutan Izin

Reklamasi Pantai Utara Jakarta 2018”. Permasalahan ini kemudian secara

ringkas diformulasikan ke dalam pertanyaan penelitian.

10

B. Pertanyaan Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan kedalam

pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perubahan kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta?

2. Bagaimana dampak yang terjadi setelah kebijakan pencabutan izin

reklamasi pantai utara Jakarta 2018 diimplementasikan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. TujuanIPenelitian

TujuanIdalamIpenelitianIiniIadalahIsebagaiIberikut:

a. Untuk mendeskripsikan hal yang menyebabkan terjadinya perubahan

kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta.

b. Untuk menjelaskan dampak yang terjadi setelah kebijakan pencabutan

izin reklamasi pantai utara Jakarta pada tahun 2018 diimplementasikan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yakni manfaat

akademik dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Mendalami dan mengembangkan pembahasan tentang faktor dan

dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan pencabutan izin

reklamasi pantai utara Jakarta 2018 dari sudut pandang adanya

perubahan kebijakan dalam tata kelola pemerintahan yang baik secara

lebih objektif serta memberikan sudut pandang baru dan literatur baru

11

dalam kajian maupun penelitian mengenai reklamasi pantai utara

Jakarta.

b. ManfaatIPraktis

Sebagai evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk

mempertimbangkan dan mengakomodir kepentingan masyarakat dalam

mengeluarkan kebijakan guna menyelesaikan permasalahan yang ada di

DKI Jakarta dalam tata kelola pemerintahan yang baik serta sebagai

informasi baru bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang minat

kajian tentang kebijakan publik ataupun menjadi bahan bagi yang minat

meneliti tentang reklamasi pantai utara Jakarta.

D. Tinjauan Pustaka (Literatur Review)

Tinjauan pustaka dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitiannya

guna mencari tahu studi kepustakaan yang telah ada baik disertasi, tesis,

skripsi maupun referensi lainnya seperti buku atau jurnal ilmiah yang

memiliki keterkaitan dengan judul yang diteliti oleh peneliti. Kemudian

peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan yakni mengenai

penghentian reklamasi di wilayah luar Jakarta serta reklamasi pantai utara

Jakarta secara umum sebagai objek kajiannya. Namun penelitian yang sudah

ada sebelumnya berbeda dengan pokok pembahasan yang diteliti, untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, berikut beberapa penelitian

sejenis yang terkait.

12

Pertama, skripsi Hesti Septia Wulandari tahun 2017 di Universitas

Negeri Lampung, dengan judul: Analisis Kebijakan Penghentian Reklamasi

Pantai di Pesisir Teluk Lampung.9 PenelitianIini bertujuan untuk memberi

suatu gambaran umum dengan cara menganalisis kebijakan penghentian

reklamasi pantai di pesisir teluk Lampung. Dengan menggunakan metode

penelitian kualitatif dan analisis deskriptif, dan ditemukan hasil dari

penelitian ini yaitu faktor-faktor dilakukannya penghentian reklamasi pantai

di pesisir teluk Lampung antara lain faktornya yaitu adanya penolakan dari

masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Faktor selanjutnya juga datang dari

ekosistem laut dan lingkungan di sekitar pantai pesisir teluk Lampung

tersebut yang terkena dampak negatifnya, dan dan faktor yang terakhir ialah

faktor perizinan yang bermasalah.

Kedua, jurnal Olivianty Reulla tahun 2013 dengan judul: Proses

Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai.10

Dalam penelitian ini dijelaskan seputar dampak-dampak lingkungan yang

terjadi dari adanya proses reklamasi yang dilakukan dan usaha pemerintah

dalam menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup agar mendorong perilaku masyarakat dalam menerapkan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode

9 HestiISeptiaIWulandari, “Analisis Kebijakan Penghentian Reklamasi Pantai di Pesisir

Teluk Lampung”, (Skripsi FakultasIIlmu SosialIdan Ilmu Politik, Lampung: Universitas Negeri

Lampung, 2017). 10

Olivianty Reulla, “Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan

Reklamasi Pantai”, (Jurnal Lex Administratum Vol. 1, No. 2, Tahun 2013).

13

penelitian kepustakaan, dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang

digunakan untuk mendukung seperti perundang-undangan, buku literatur, dan

bahan-bahan tertulis lainnya. HasilIpenelitianIini menunjukkanIbahwa suatu

penyelenggaraan sistem perizinan terpadu harus didasarkan kepada UU-

PPLH. Dan adapun dampakIpemanfaatan lahan dari hasil proses reklamasi

tersebut dapat berupa dampak positif dan dampak negatif.

Ketiga, jurnal dengan judul: Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus

Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta oleh AntikIBintari dan

TaloloIMuara tahunI2018 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP

Universitas Padjajaran.11

Tujuan dibuatnya jurnal ini tidak jauh untuk

menganalisis konflik yang terjadi seperti pada gambaran di atas melalui

manajemen konflik serta dengan fase-fase konflik yang terjadi pada reklamasi

Pulau G pantai utara Jakarta dengan menggunakan metode kualitatif dalam

penelitiannya. Penelitian ini menemukan hasil empiris yang memperlihatkan

dan menjelaskan tentang proses-proses terjadinya fase konflik pada kasus

yang diteliti tersebut secara mendetail.12

Keempat, tesisIBudiIDrajatIBudimanItahun 2018 di Universitas

Pasundan Bandung, dengan judul: Aspek Hukum Tentang Pemberian Izin

Kegiatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.13

Tesis ini menggunakan metode

deskripsi analitis sebagai bentuk penjabarannya dengan pendekatan yuridis

11

AntikIBintariIdanITaloloIMuara, “Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi

Pulau G Pantai Utara Jakarta”, (Bandung: Cosmogov, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4, No. 1,

TahunI2018), 119. 12

AntikIBintari danITaloloIMuara, “Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi

Pulau G Pantai Utara Jakarta”. 13

Budi DrajatIBudiman, “Aspek Hukum Tentang Pemberian Izin Kegiatan Reklamasi Pantai

Utara Jakarta”, (TesisIPascasarjanaIIlmuIHukum, Bandung: Univeritas Pasundan Bandung, 2018).

14

normatif. Tesis ini menjelaskan bahwasannya kegiatan reklamasi pantai utara

Jakarta terjadi polemik perdebatan danIpembahasanItentang manakah

peraturan yang tetap yang dapat dijadikan satu landasan hukum dalam

melaksanakan reklamasi dan siapa yang berhak atau berwenang dalam

memberikan rekomendasi maupun izin atas dilaksanakannya reklamasi.

Adapun hasil dari penelitian dalam tesis ini yaitu dalam hal pemberian izin

reklamasi pantai utara Jakarta, hal tersebut dinilai tidak patut secara jalur

hukum.14

Kelima, disertasi Sapto SuponoItahunI2009 di Institut Pertanian

Bogor, dengan judul: Model Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai

Utara Jakarta Secara Berkelanjutan.15

Pembahasan di dalam disertasi ini

dapat dilihat dari beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu

memformulasikan model pengembanganIkawasan pantai utara Jakarta

dengan secara berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian

kualitatif dan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya.

Adapun hasil penelitian ini yaitu tentang hal yang perlu dilakukan oleh

pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan kawasan pantai utara

Jakarta dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan aspek ekologi

(lingkungan), ekonomi, dan sosial.

14

Budi Drajat Budiman, “Aspek Hukum Tentang Pemberian Izin Kegiatan Reklamasi Pantai

Utara Jakarta”. 15

Sapto Supono, “Model Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta Secara

Berkelanjutan”, (DisertasiIPascasarjanaIIPB, Bogor: IPB, 2009).

15

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan beberapa penelitian yang

sudah ada di atas, yakni terletak pada subjek dan objek penelitiannya. Peneliti

mengambil tema terbaru dari objek reklamasi dengan subjek kebijakan

gubernur DKI Jakarta pada tahun 2018 yang berbicara mengenai proses atau

dinamika perubahan kebijakan publik dan dampak setelah pencabutan izin

reklamasi pantai utara Jakarta 2018 diimplementasikan, penulis meneliti

factor lebih lanjut munculnya kebijakan tersebut dan melihat lebih jauh

dampak dari kebijakan gubernur DKI Jakarta tentang pencabutan izin

reklamasi pantai utara Jakarta 2018. Sedangkan penelitian yang sudah ada,

telah digambarkan dengan jelas di atas bahwa berbeda pendekatan, sudut

pandang kajian, kota, dan tahun penelitian walaupun memang objeknya sama

yakni mengenai reklamasi.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti

menggunakan metode kualitatif melalui analisis serta pemahaman yang

mendalam. Metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti pada

kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

makna dari pada generalisasi.16

Dengan gaya penulisan penelitian induktif

dan dengan metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif

16

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: CV.

Alfabeta, 2013), 347.

16

(menggambarkan dengan penjelasan) berupa tulisan dari pokok-pokok

analisis yang diteliti.17

Dalam hal pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara,

studi kepustakaan, dan telaah dokumen. Wawancara dalam hal ini merupakan

satu dari beberapa teknik yang ada dari proses pengumpulan data dengan cara

bertemu secara langsung dengan informan yang sudah ditentukan dalam

penelitian ini. Tentu dengan harapan melalui teknik wawancara ini peneliti

dapat memperoleh informasi yang mungkin tidak dapat peneliti dapatkan dari

berbagai dokumen atau literasi (referensi) lain yang tersedia.18

Adapun teknik

pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitianIiniIterdiriIdari

duaIsumber, yaitu:

1. DataIprimer

Yakni data yang memberikan suatu penjelasan yang kuat atas

permasalahan yang diteliti, seperti salah satunya teknik wawancara.

Wawancara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya sebagai

prosesi tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang yang dituju untuk

dimintai pendapatnya atau keterangan tentang suatu hal.19

Oleh karena itu,

proses wawancara dipusatkan terhadap beberapa narasumber yang

diantaranya adalah Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan

Pemantauan Pembangunan (P4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Pemprov DKI Jakarta, Tim Gubernur untuk Percepatan

17

David Marsh dan Gerry Stoker, Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik, (Bandung:

Nusamedia, 2002), 242. 18

LisaIHarrison, Metodologi Penelitian Politik, (Jakarta: PrenadaIMediaIGroup, 2009),

104. 19

Diakses dari https://kbbi.web.id/wawancara, pada 25 November 2018.

https://kbbi.web.id/wawancara

17

Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir Pemprov DKI

Jakarta, serta Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI),

untuk mengetahui faktor dalam proses pengimplementasiannya dan

dampak yang ditimbulkan setelahnya.

2. DataISekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa studi atau telaah

dokumentasi, yaitu usaha yang dilakukan dalam mencari literatur yang

berkaitan erat dengan topik penelitian. Gambar, tulisan, atau karya-karya

monumental lainnya dari seseorang merupakan bentuk dari studi atau

telaah dokumentasi.20

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan

metode deskriptif analisis, yaitu kegiatan menggambarkan dan menganalisis

dengan cara tertentu sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Proses analisis data atau pengolahan data, dimulai dengan menelaah seluruh

data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian membuat abstraksi

penyederhanaan sebagai usaha membuat rangkuman inti dan untuk menjawab

permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan teori yang ada dalam

kerangka teori yaitu: kebijakan publik dan good governance. Secara umum,

teknik penulisan studi ini bersandar pada buku “Panduan Penyusunan

Proposal dan Penelitian Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulllah Jakarta.

20

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D, 240.

18

Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang

menggambarkan fenomena sosial atau kejadian-kejadian nyata di lapangan

melalui observasi lapangan oleh peneliti. Oleh sebab itu metode penelitian ini

dirasa sangat tepat untuk menjelaskan kebijakan gubernur DKI Jakarta dalam

pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta tahun 2018. Peneliti berharap

dapat memperoleh pemahaman yang mendalam terkait faktor yang

mendorong munculnya kebijakan gubernur DKI Jakarta mengeluarkan

kebijakan tentang pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta dan dampak

yang setelah pengimplementasiannya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dilakukannya penelitiannya secara terstruktur dan

sistemastis serta berkaitan, maka peneliti memformulasikan sistematika

pembahasan penelitian ini kedalam 5 bab.

Bab I pendahuluan. Pada bab ini, peneliti memaparkan latar belakang

penelitian, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, manfaat dan tujuan

dari penelitian ini, tinjauan pustaka (literatur review), metode yang digunakan

dalam melakukan penelitian, dan sistematika penulisan yang juga akan

digunakan oleh peneliti di dalam penelitian tentang kebijakan gubernur DKI

Jakarta dalam pencabutan izin reklamasi pantai utara JakartaI2018.

Bab II kerangka teori dan pemikiran. Peneliti mengeksplorasi

kerangka teori yang digunakan sebagai rancangan konseptual guna menjawab

pertanyaan penelitian ini.

19

Bab III gambaran umum objek penelitian. Peneliti memfokuskan pada

gambaran umum objek penelitian yakni wilayah Jakarta Utara dan reklamasi

pantai utara Jakarta.

Bab IV kebijakan gubernur DKI Jakarta dalam pencabutan izin

reklamasi pantai utara Jakarta 2018. Peneliti melakukan pembahasan untuk

menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dengan menjelaskan

proses terjadinya perubahan kebijakan dan dampak yang ditimbulkan dari

kebijakan gubernur DKI Jakarta dalam pencabutan izin reklamasi pantai utara

Jakarta 2018.

Bab V penutup. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan-

temuan yang diperoleh pada bab sebelumnya, serta memaparkan beberapa

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

20

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy merupakan suatu bentuk dari keputusan-

keputusan atau beberapa pilihan tindakan yang secara langsung dibuat

untuk mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam,

finansial, dan manusia demi mengakomodir kepentingan publik

(masyarakat).21

Pengertian publik dalam rangkaian public policy

memiliki tiga konotasi yang berarti pemerintah, masyarakat, dan umum.

Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek dan lingkungan dari

kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari

pemerintah, pemerintah yang dapat dianggap sebagai pembuat kebijakan

yang resmi (regulator), sehingga mempunyai kewenangan yang dapat

memaksa masyarakat untuk mematuhinya.22

Kebijakan publik atau public policy merupakan suatu kunci yang

dibentuk oleh pemerintah dan beberapa kelompok kepentingan lainnya

(termasuk masyarakat di dalamnya) yang bertujuan sebagai solusi untuk

menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagian besar ahli dalam bidang

kebijakan publik memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya

dengan ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk

21

Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: CV Alfabeta,

2008), 3. 22

SaidIZainalIAbidin, KebijakanIPublik, (Jakarta: SalembaIHumanika, 2012), 7.

21

melakukan tindakan yang dianggap mampu membawa dampak baik bagi

kehidupan masyarakat. MenurutISaidIZainal Abidin23

, kebijakanIpublik

tidak bersifatIspesifik danIsempit, tetapiIluas danIberada padaIstrata

strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman

umum untuk kebijakan danIkeputusan khususIdi bawahnya.

Seperti yang dikatakan oleh Thomas R. Dye “public policy is

whatever governments choose to do or not to do” yang artinya

kebijakan publik adalah sesuatu apapun pilihan pemerintah (pusat

maupun daerah) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 24

Konsep di atas dapat diartinya secara lebih luas karena kebijakan

publik itu mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah maupun

sesuatu yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi suatu

permasalahan di ranah publik. Pemerintah harus bijaksana dalam

menetapkan suatu kebijakan karena suatu kebijakan harus dilakukan dan

memiliki manfaat bagi kehidupan bersama yang artinya harus menjadi

pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat

yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan atau policy implementation merupakan

sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan

berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara

pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau

privat), prosedur, dan teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk

23

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik. 24

Sahya Anggara, Kebijakan Publik, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 35.

22

bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang

dikehendaki.25

MeskipunIpenjelasanImengenai berbagai faktor yang membatasi

atau menjadi kendala bagi berlangsungnya implementasi yang efektif

adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Kategori implementasi luas yang

berupaya mengembangkan teori yang mengidentifikasi faktor-faktor

yang memberikan kontribusi pada terwujud atau tidak terwujudnya

tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Pekerjaan akademis yang

dilakukan dalam area ini, yang kemudian hari dikenal dengan istilah

pendekatan top-down atau bottom-up. Pada dasarnya logika dalam

pendekatan top-down selalu diawali dengan keputusan kebijakan yang

dibuat oleh para pejabat pemerintah (pusat) dan kemudian

mempersoalkan hal-hal berikut:

1. Sampai sejauh mana tindakan para pelaku implementasi serta

kelompok sasaran sejalan atau konsisten dengan tujuan serta

prosedur di dalam keputusan kebijakan.

2. Sampai sejauh mana tujuan telah dicapai setelah program atau

proyek atau kegiatan tertentu dijalankan beberapa waktu, atau

sejauh mana dampak yang ditimbulkan benar-benar konsisten

dengan tujuan.

25

Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Penyusunan

Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 133.

23

3. Apa yang menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi

keluaran (output) dan dampak (impact) kebijakan, baik yang

relevan bagi kebijakan pemerintah maupun kebijakan politis lain

yang signifikan.

4. Bagaimana kebijakan di reformulasikan dari waktu ke waktu

sejalan dengan pengalaman yang diperoleh.26

3. Perubahan Kebijakan Publik

Policy termination atau penghentian kebijakan atau perubahan

kebijakan merupakan salah satu tahapan atau fase dalam siklus kebijakan

publik. Seperti yang diketahui, tahapan kebijakan publik terdiri mulai

dari tahap identifikasi masalah atau merumuskan permasalahan publik,

penyusunan agenda menjadi suatu agenda kebijakan publik dan formulasi

kebijakan, kemudian tahap pengimplementasian kebijakan, dan yang

terakhir diakhiri dengan melakukan penilaian kebijakan melalui

mekanisme evaluasi dan monitoring.27

Siklus dari suatu kebijakan publik bermula dari suatu masalah dan

pemrumusannya ketika pembuat kebijakan mempunyai wewenang untuk

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada publik kemudian

memformulasikannya kedalam bentuk kebijakan publik. Siklus

selanjutnya setelah itu yakni menerapkan atau mengimplementasikan

26

SolichinIAbdulIWahab, Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Penyusunan

Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, 162-163. 27

William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada

UniversityIPress, 2003).

24

kebijakan publik yang telah ditetapkan tersebut kepada masyarakat guna

menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat.

Setelah proses implementasi kebijakan publik, selanjutnya siklus

yang paling penting ialah tahap evaluasi kebijakan. Dari proses evaluasi

kebijakan ini kita dapat menilai dan mendapatkan suatu hasil dari

kebijakan publik yang telah di implementasikan tersebut. Hasil evaluasi

yang didapat akan menjadi bahan acuan guna penyusunan atau perubahan

bagi penyempurnaan kebijakan. Langkah terakhir dari siklus kebijakan

adalah mengakhiri kebijakan karena tujuan telah tercapai atau kebijakan

digantikan atau dirubah dengan kebijakan yang baru. Perubahan atau

penghentian kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang disengaja

oleh pemerintah dengan penghentian secara spesifik dari fungsi

pemerintah, kebijakan, atau organisasi dengan evaluasi kebijakan publik

yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah melakukan perubahan

kebijakan tersebut.

B. Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara

pemerintahan dan warga mengaturIsumber dayaIserta memecahkan

masalah-masalah publik. DalamIkonsep governance, pemerintahIhanya

menjadi salah satu aktor danItidak selalu menjadiIaktor yang menentukan

karena terdapat aktor lainnyaIselain pemerintah yang juga memiliki

25

peran dominan.28

Good governace merupakan suatu cita-cita yang

menjadi dasar dari sebuah visi dalam setiap penyelenggaraan urusan

negara di berbagai negara yang ada, tak terkecuali Indonesia.

Secara umum istilah good governance atau good & clean

governance memiliki pengertian yang merujuk pada segala sesuatu yang

berkaitan dengan suatu tindakan atau tingkah laku yang bersifat

mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk

mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam

konteks ini, pengertian good governance tidak hanya sebatas pengelolaan

lembaga pemerintahan semata, tetapi juga menyangkut semua lembaga

baik pemerintah maupun non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat

atau bahkan perusahaan) dengan islitah good corporate.29

2. Karakteristik Good Governance

Berkaitan dengan teori good governance, Bhatta30

menyebutkan

ada 4 unsur utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1)

accountability (akuntabilitas), (2) transparency (transparansi), (3)

oppenes (keterbukaan), dan (4) rule of law (aturan hukum). Ganie-

Rochman dalam Widodo31

juga menyebutkan bahwa ada 4 unsur utama

28

Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan

Obor Indonesia, 2003), 1-2. 29

A. Ubaedillah dan AbdulIRozak, dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan

Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, 116. 30

Gambhir Bhatta, Capacity Building at The Local Level for Effective Governance,

Empowerment Without Capacity is Meaningless, (Paper presented in The International Conference

on Governance Innovation: Building TheIGovernmentICitizen BusinessIPartnership; October 20-

23 1996), 7. 31

JokoIWidodo, Good Governanve: Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol

Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Surabaya: InsanICendikia, 2001), 26.

26

yang terkandung di dalam pengertian good governance, yakni: (1)

akuntabilitas, (2) kerangka hukum, (3) informasi, dan (4) transparansi.

Dalam perkembangan selanjutnya, UNDP sebagaimana yang

dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara dalam Widodo32

menjelaskan

ada 9 karakteristik good governance, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Partisipasi, yakni setiap warga negara mempunyai suara dalam proses

pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung

(melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili

kepentingannya).

b. Aturan hukum, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa

pandang bulu, terutamaIhukum untukIHAM (HakIAsasiIManusia).

c. Transparansi, harus dibangun atas dasar kebebasan arus informasi,

proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung

dapat diterima oleh yang membutuhkan. Informasi harus dapat

dipahami dan dapat dimonitor.

d. Responsif, lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk

melayaniIsetiap stakeholder.

e. Konsensus orientasi, good governance menjadi perantara kepentingan

yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi

kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan

maupun prosedur-prosedur.

32

JokoIWidodo, Good Governanve: Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol

Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

27

f. Persamaan, semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan

mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga

kesejahteraan mereka.

g. Efektif dan efisien, proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik

mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan

menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

h. Akuntabilitas, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor

swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada

publik dan lembaga-lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung

pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan

tersebut untuk internal atau eksternal organisasi.

i. Visi strategis, para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif

good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke

depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.33

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik

good governance dalam perkembangannya cenderung mengalami

peningkatan. Setidaknya, ada 9 karakteristik good governance yang telah

dijelaskan di atas. Semakin banyak karakteristik good governance yang

terpenuhi dalam penyelenggaran pemerintahan berarti mencerminkan

bahwa sistem pemerintahan tersebut semakin baik.

33

JokoIWidodo, Good Governanve: Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol

Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

28

3. Pemerintah dan Mitra Pengembang dalam Perspektif Good

Governance

Prinsip mendasar dalam melandasi perbedaan antara konsepsi

kepemerintahan (governance) dan pola pemerintahan yang tradisional

terletak padaIadanya tuntutanIyang kuat agarIperanan pemerintah

dikurangi dan peran masyarakat termasuk lembaga dunia usaha

(swasta/mitra pengembang) dan LSM semakin ditingkatkan dan terbuka

aksesnya

a. NegaraIdan Pemerintah

Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan

kenegaraan dengan melibatkan sektor swasta dan kelembagaan

masyarakat madani (civil society). Pengertian negara/pemerintahan

mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Peranan

dan tanggung jawab negara atau pemerintah meliputi

penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan

untuk memerintah, membangun lingkungan yang kondusif bagi

tercapainya tujuan pembangunan, baik lokal, nasional, maupun

global.34

b. SektorISwastaISebagaiIPelaku

Sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam

interaksi dalam sistem pasar, industri manufakturing (pengelolaan),

perdagangan, perbankan, koperasi, dan sektor informal lainnya

34

Sahya Anggara, Kebijakan Publik, 209.

29

dalam beberapa kegiatan yang bersifat penyerapan tenaga kerja,

peningkatan produksi, investasi, pengembangan usaha, sumber

penerimaan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.35

c. MasyarakatIMadani

Masyarakat madani merupakan kelompok masyarakat dalam

konteks kenegaraan yang berada di antara pemerintah dan

perseorangan, baik perseorangan maupun kelompok tersebut

berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Kelembagaan

masyarakat sipil dirasakan oleh masyarakat melalui fasilitas

partisipasi masyarakat dengan mobilisasi.36

Gambar II.B.3

Piramida Segmentasi Hubungan Kemitraan antara

Pemerintah, Sektor Bisnis (Mitra Pengembang) dan

Masyarakat

35

Sahya Anggara, Kebijakan Publik, 209. 36

Sahya Anggara, Kebijakan Publik, 209.

Pemerintah

Masyarakat

.

Sektor Bisnis

30

Dari gambar piramida di atas, dapat diartikan bahwa selain suatu

kebijakan publik juga memiliki kaitan atau hubungan yang erat dalam

diterapkannya prinsip-prinsip good governance dalam memutuskan kebijakan

yang tepat bagi semua kalangan masyarkat. Dalam konteks dampak kebijakan

gubernur DKI Jakarta dalam pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta

pada tahunI2018 juga menarik jika kita melihat apakah perubahan kebijakan

tersebut sudah memenuhi kriteria atau prinsip-prinsip dasar dari tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

C. Kerangka Pikir

Reklamasi pantai utara Jakarta merupakan suatu isu yang sangat

menyorot perhatian banyak pihak, baik pemerintah, pengembang, maupun

elemen masyarakat lainnya. Wacana atau rencana reklamasi sudah jauh

muncul pada tahun 1995 dimasa pemerintahannya Soeharto dimana pada

rezim tersebut pembangunan lah yang sangat menjadi tolok ukur

pemerintahannya. Proses panjang reklamasi pantai utara Jakarta berlangsung

panjang selama kurang lebih 23 tahun dengan penuh dinamika pro dan kontra

dalam proses pengimplementasiannya.

Sampai pada tahun 2018 lalu rencana reklamasi pantai utara Jakarta

2018 hanyalah tinggal sejarah bagi Jakarta setelah dikeluarkannya keputusan

gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menghentikan reklamasi pantai

utara Jakarta dengan kebijakannya melalui pencabutan izin reklamasi pantai

utara Jakarta 2018. Namun tidak berhenti sampai disini, setelah adanya

pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta 2018 hal ini juga menuai

31

banyak pro dan kontra dalam upaya pengimplementasiannya akibat dari

adanya perubahan kebijakan yang cukup signifikan dari adanya pergantian

kepemimpinan dari Ahok yang pro akan reklamasi ke Anies yang berbeda

pendapat, yang dimana isu tentang teluk Jakarta dan reklamasi pantai utara

Jakarta ini menjadi komoditas politik yang cukup panas dan kembali menyita

perhatian publik pasca Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta 2018 juga tentunya

memiliki dampak baru yang ditimbulkan pada masyarakat, baik dampak

dalam konotasi positif maupun negatif. Penelitian ini juga akan berusaha

menjawab dan menjelaskan perubahan dampak yang mungkin dirasakan oleh

masyarakat setempat yang berkenaan dengan proyek reklamasi pantai utara

Jakarta. Dampak dari segi hubungan kemitraan antara pemerintah dengan

swasta itu sendiri sampai pada dampak lingkungan dan ekonomi yang

drasakan dari kebijakan tersebut. Serta menjabarkan apa saja tindak lanjut

yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah

dicabutnya izin reklamasi pantai utara Jakarta.

Dalam hal ini beberapa pihak swasta atau pengembang dan beberapa

masyarakat sudah menaruh investasinya pada proyek reklamasi tersebut

merasa dirugikan akibat dicabutnya izin reklamasiIpantaiIutaraIJakarta,

namun berbeda dengan masyarakat nelayan yang mayoritas memang menolak

proyek reklamasi pantai utara Jakarta sedari dilontarkannya wacana atau

rencana tersebut, karena dinilai sangat merugikan banyak aspek dalam

kehidupan masyarakat nelayan tersebut. Dilihat dari masih adanya pro dan

32

kontra setelah dihentikannya proyek reklamasi pantai utara Jakarta ini,

penelitian ini berusaha menjawab dinamika perubahan kebijakan dalam

perspektif good governance yakni dari sisi akuntabilitas, transparansi, aturan

hukum, dan pastisipasi masyarakat.

Skripsi ini menggunakan kerangka teoretis dari politik dan kebijakan

publik serta kemitraan pemerintah dan swasta dalam perspektif good

governance agar dapat melihat dan membahas secara keseluruhan pada BAB

IV mengenai perubahan kebijakan publik dan dampak kebijakan gubernur

DKI Jakarta dalam pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta 2018.

Adapun kerangka pemikiran penulisan skripsi ini sebagai berikut.

Gambar II.C.1

Kerangka Pikir

KEBIJAKAN PENCABUTAN IZIN

REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA 2018

PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK

KEBIJAKAN REKLAMASI PERIODE AHOK

FAKTOR PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK

KEBIJAKAN REKLAMASI PERIODE ANIES

DAMPAK YANG DITIMBULKAN: DALAM

PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

DAMPAK LINGKUNGAN

DAMPAK EKONOMI

DAMPAK KEMITRAAN

33

BAB III

GAMBARAN UMUM JAKARTA UTARA DAN REKLAMASI

PANTAIIUTARAIJAKARTA

ReklamasiIpantaiIutaraIJakarta merupakan suatu proyek besar yang telah

digagas oleh Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden atau Keppres nomor

52 tahun 1995 tentang pelaksana reklamasi pantai utara Jakarta adalah Pemprov

DKI Jakarta yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab penuh. Pantai utara

(pantura) Jakarta pada awalnya dikategorikan sebagai kawasan andalan, yaitu

kawasan yang mempunyai nilai strategisIdipandang dari sudutIpandang ekonomi

dan perkembangan kota. Upaya untuk mewujudkan fungsi pantai utara Jakarta

sebagai kawasan andalan, dapat dilakukan melalui reklamasi pantaiIutara

sekaligus menata ruangIdaratan pantai yang ada secara terarah dan terpadu,

merupakanInomenklaturIatau amanatIdari ditetapkannya Keppres nomor 52Itahun

1995Itentang reklamasi pantai utara Jakarta.

Pengembangan kawasan strategis pantai utara atau reklamasi

mempertimbangkan rencana rinci tata ruang wilayah yang berbatasan langsung

dengan beberapa Kecamatan yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta

Utara, diantaranya Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan

Tanjung Priok, Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing untuk mewujudkan

keterpaduan rencana tata ruang dan arahan pemanfaatan ruang dalam rangka

revitalisasi pantai lama.

34

A. Profil Kota Administrasi Jakarta Utara

Pantai utara Jakarta berlokasi di bagian utara DKI Jakarta meliputi

kawasan perairanIdi TelukIJakarta yangItermasuk wilayahIDKI Jakarta

danIberbatasan denganIkawasan daratanIpantai yangIada.

SecaraIadministratif kawasanIpantai utara Jakarta termasuk wilayah Kota

Administrasi Jakarta Utara. Secara keseluruhan, kawasanIpantai utara

JakartaImencakup kawasanIperairan, diImana 5.218 ha di antaranya

yangIdirencanakan akan dikembangkan sebagai daratan baru melalui

reklamasi dalamIbentuk pulau-pulau yangIterpisah dari daratanIProvinsi

DKIIJakarta.37

Tabel III.A.1

Perkiraan Luas Lahan Kawasan Reklamasi Pantai Utara

Jakarta

Pulau Luas

(ha)

Perkiraan Luas Lahan

Kontribusi 5% (ha)

A 79 3.95

B 380 19

C 276 13.8

D 312 15.6

E 284 14.2

F 190 9.5

G 155 7.55

H 63 3.15

I 405 20.25

J 316 15.8

K 32 1.6

L 447 22.35

M 587 29.35

N 379 18.95

O 344 17.2

P 463 23.15

37

Materi Teknis Raperda RTRKS (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis) Pantura Jakarta

2015.

35

Q 369 18.45 Sumber: Materi Teknis Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Pantai Utara Jakarta 2015

Secara keseluruhan kawasan perairan tersebut berbatasan dengan garis

pantai utara Provinsi DKI Jakarta sepanjang ±32 km, di bagian barat

berbatasan dengan pantai utara Kabupaten Tangerang dan di bagian timur

berbatasan dengan pantai utara Kabupaten Bekasi. Kawasan pantai yang ada

di utara Provinsi DKI Jakarta meliputi bagian wilayah Kecamatan

Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan

Koja, dan Kecamatan Cilincing.38

Gambar III.A.1

Peta Administrasi Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Peta Administrasi Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta

38

Materi Teknis Raperda RTRKS Pantura Jakarta 2015.

36

Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki luas wilayah 146,66 km2,

Kecamatan Penjaringan memiliki luas wilayah paling besar diantara

kecamatannya lainnya, yaitu seluas 45,41 km2, sedangkan Kecamatan

Pademangan merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu

11,92 km2. Pada tahun 2016, Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki

jumlah penduduk sebanyak 1,764,614 jiwa yang tersebar di 6 (enam)

kecamatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak,

yaitu Kecamatan Cilincing dengan jumlah penduduk sebesar 408,992

jiwa, sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling kecil

adalah Kecamatan Kelapa Gading dengan jumlah penduduk sebesar

157,582 jiwa.39

Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas wilayah 46,66 km2 dan

jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 1,764,614 jiwa, sehingga

kepadatan penduduk di kota ini sebesar 12,032.01 jiwa/km2. Kecamatan

yang berada di Kota Administrasi Jakarta Utara yang memiliki kepadatan

tertinggi adalah Kecamatan Koja sebesar 25,197.96 jiwa/km2. Sedangkan

kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah

Kecamatan Cilincing sebesar 10,302.07 jiwa/km2. Untuk lebih jelasnya

kepadatan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Utara per kecamatan

tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.40

39

Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta dalam Laporan BAB 3 Bidang P4 Bappeda

Provinsi DKI Jakarta 40

Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta dalam Laporan BAB 3 Bidang P4 Bappeda

Provinsi DKI Jakarta

37

Tabel III.A.2

Kepadatan Penduduk Jakarta Utara Berdasarkan

Kecamatan Tahun 2016

No

Kecamatan

Jumlah

Penduduk

2016

Luas

Wilayah

(km2)

Kepadatan

Penduduk

(Jiwa/km2)

1 Penjaringan 337,582 45.41 7,434.09

2 Pademangan 161,862 11.92 13,579.03

3 Tanjung

Priok

389,921 22.52 17,314.43

4 Koja 308,675 12.25 25,197.96

5 Kelapa

Gading

157,582 14.87 10,597.31

6 Cilincing 408,992 39.70 10,302.07

Jakarta Utara 1,764,614 146.66 12,032.01

Sumber: Hasil Perhitungan, 2018

Di dalam wilayah Kota Jakarta Utara sendiri, penduduk menyebar di 6

wilayah kecamatan dengan 5 kecamatan di antaranya Kecamatan Penjaringan,

Pademangan, Tanjung Priok, Koja, dan Cilincing termasuk dalam kawasan

pantai utara Jakarta, yaitu wilayah yang diperkirakan akan menjadi areal

sebaran dampak dariIkegiatanIreklamasiIyang direncanakan di TelukIJakarta.

Di wilayah tersebut juga terdapat sejumlah areal yang direncanakan untuk

pelaksanaan kegiatan revitalisasi yang dampaknya diprakirakan akan

menyebar di dalam wilayah tersebut. UntukIwilayahIpantai utaraIJakarta,

jumlahIpendudukIpada tahunI2010 tercatat 1,490,744 jiwa 90,61% dari total

penduduk JakartaIUtara atauIsekitar 17,16% dariItotalIpenduduk DKI

Jakarta) terdiriIdari laki-laki 751,056 jiwa dan perempuan 739,688 jiwa.

JumlahIpenduduk pantai utara Jakarta terbesar ada di Kecamatan Tanjung

38

Priok sejumlah 375.195 jiwaIdan tingkat kepadatan terendah untuk wilayah

pantai utara Jakarta ada diIKecamatan Penjaringan (8.633 jiwa/km2).41

B. ReklamasiiPantaiiUtaraiJakarta

Pantai utara Jakarta merupakan kawasan strategis bagi DKI Jakarta,

baik sebagai ibukota provinsi sekaligus sebagai ibukota negara. Areal

sepanjang pantai sekitar 32 km tersebut merupakan pintu gerbang dari arah

laut, dengan berbagai aktivitas masyarakat dan pembangunan yang sangat

beragam, termasuk objek-objek vital yang ada di kawasan tersebut. Pantai

utara (pantura) Jakarta pada awalnya dikategorikan sebagai kawasan andalan,

yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut pandang

ekonomi dan perkembangan kota, berdasarkan Keppres nomor 17 tahun

1994. Upaya untuk mewujudkan fungsi pantai utara Jakarta sebagai kawasan

andalan, dapat dilakukan melalui reklamasi pantai utara sekaligus menata

ruang daratan pantai yang ada secara terarah dan terpadu, merupakan

nomenklatur atau amanat dari ditetapkannya Keppres nomor 52 tahun 1995

tentang reklamasi pantai utara Jakarta.42

Pada dasarnya Perpres nomor 54 tahun 2008 memuat tentang

pembangunan kawasan pantai utara Jakarta melalui reklamasi, yang

terintegrasi dengan area revitalisasi pada daratannya. Pada Keppres nomor 52

tahun 1995, reklamasi dapat dilakukan dengan memperpanjang daratan.

Sedangkan, Perpres nomor 54 tahun 2008 mengatur reklamasi harus

dilakukan dengan membentuk pulau, di mana ada kanal lateral berjarak ±

41

Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta dalam Laporan BAB 3 Bidang P4 Bappeda

Provinsi DKI Jakarta 42

Materi Teknis Raperda RTRKS Pantura Jakarta 2015.

39

200-300 meter di antara daratan dengan pulau reklamasi, tergantung dari

zonasinya.43

1. Profil Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Jakarta sebagai ibukota dan pusat pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia telah mengalamiIbencana banjir bahkan sejak Jakarta

masih berada di bawahIkekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Saat itu kota

JakartaIkerap terendamIbanjir padaIsaat puncakImusim hujan. Apa yang

tertulis pada Prasasti Tugu yangIditemukan di daerah Jakarta UtaraIpada

tahun 1878, merupakan salah satu buktiIotentik bahwaIwilayah yang

sekarang kita kenal sebagai JakartaIini sudah mengalamiIbanjir

sejakIdahulu kala.

Ada beberapa hal lain yang mengancam kawasan Jakarta pada masa

sekarang ini. Diantaranya adalah terjadinya penurunan permukaan tanah

akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan dan tidak terkontrol. Curah

hujan yang tinggi pada musim penghujan juga menjadi penyumbang besar

bencana banjir Jakarta dan ditambah dengan adanya kenaikan permukaan

laut, maka diperkirakan pada tahun 2050 garis pantai utara Jakarta akan

berpindah hingga ke Semanggi, Jakarta Selatan.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta sedang melakukan berbagai upaya

agar dapat melindungi wilayahnya. Diantaranya dengan melakukan

normalisasi sungai yang mengalir melalui Jakarta, pembuatan waduk,

pembuatan sumur resapan dan penempatan pompa air pada kawasan rawan

43

Materi Teknis Raperda RTRKS Pantura Jakarta 2015.

40

banjir. Bahkan pemerintah pusat sudah mewacanakan program

pembangunan Giant Sea Wall dilepas pantai utara Jakarta dan

disempurnakan lebih lagi dengan program NCICD (National Capital

Integrated Coastal Development), yaitu program jangka panjang dengan

membangun pulau-pulau reklamasi untuk meningkatkan nilai ekonomis

Jakarta dan juga penguatan teluk Jakarta. Saat ini Jakarta sedang

membangun tanggul disepanjang pantai utara Jakarta untuk melindungi

Jakarta dari kemungkinan kenaikan permukaan laut. Ini merupakan tahap

A (pertama) dari program NCICD. Sedangkan tahap B dan C adalah

pembangunan laut Giant Sea Wall di lepas pantai utara Jakarta.

Gambar III.B.1.1

Perencanaan Giant Sea Wall44

44

Bambang Hari dan Yudi Rahman, “Tanggul Pantai Jakarta, Menteri PUPR: Darurat”

https://kbr.id/nasional/03-2017/tanggul_pantai_jakarta__menteri_pupr__darurat/89110.html, 27

Maret 2019.

https://kbr.id/nasional/03-2017/tanggul_pantai_jakarta__menteri_pupr__darurat/89110.html

41

Seiring dengan pengerjaan tanggul di pantai utara, pemerintah

provinsi DKI Jakarta dengan dukungan dari pemerintah pusat

merencanakan pengembangan Water Front City Jakarta yang

dilaksanakan melalui penyediaan lahan reklamasi dan revitalisasi daratan

pantai lama secara terpadu. Nilai tambah hasil reklamasi dimanfaatkan

untuk pembiayaan peningkatan atau revitalisasi kawasan Jakarta Utara

dengan mekanisme cross subsidy. Ada sekitar 17 pulau reklamasi yang

akan dibentuk, dimana prosesnya sudah dimulai sejak tahun 1995 yang

sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi

pantai utara Jakarta.

Gambar III.B.1.2

Peta Letak 17 Pulau dan Pengembang45

45

Laudy Gracivia, “Peta Reklamasi Teluk Jakarta”, https://kbr.id/nasional/03-

2017/tanggul_pantai_jakarta__menteri_pupr__darurat/89110.html, 20 Maret 2019.

https://kbr.id/nasional/03-2017/tanggul_pantai_jakarta__menteri_pupr__darurat/89110.htmlhttps://kbr.id/nasional/03-2017/tanggul_pantai_jakarta__menteri_pupr__darurat/89110.html

42

Pada prinsipnya ke 17 pulau reklamasi tersebut dipercayakan pada

para investor untuk membangunnya dengan adanya berbagai kewajiban

dan kontribusi baik yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi

DKI Jakarta. Namun pada prosesnya, pembangunan pulau-pulau

reklamasi menemui begitu banyak kendala, diantaranya;

a) Erosi pada pantai sekitar serang (akibat pengerukan pasir dalam

laut)

b) Kerusakan jalan umum wilayah Jawa Barat (akibat transportasi

material)

c) Kurangnya sistem monitoring dan kontrol

d) Penolakan dan protes dari nelayan

Lokasi pantai utara Jakarta menjadikannya sebagai akses antara

kawasan daratan dengan Kepulauan Seribu dan berbagai kegiatan dan

aktivitas yang melalui atau berada di Laut Jawa. Oleh karenanya, pantai

utara Jakarta juga berfungsi sebagai transhipment point untuk moda

transportasi lautIdanIdarat padaIskala yang lebih luasIdari kotaIJakarta.

Di kawasan tersebut terdapat berbagai kegiatan transportasi, seperti

pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Sunda Kelapa, Marina Ancol,

rencanaIterminal MRT, jalan tol, dan jaringan jalan arteri lainnya.

Adapun kawasan reklamasi pantai utara Jakarta memiliki total sekitar

5.100 ha, yang dibagi menjadi tiga sub kawasan;

43

1. Sub-kawasan barat sebagai kawasan permukiman dengan intensitas

sedang, kegiatan rekreasi/wisata dan kegiatan komersial secara

terbatas.

2. Sub-kawasan tengah sebagai pusat perdagangan/jasa skala

internasional, pusat rekreasi/wisata dan permukiman dengan

intensitas tinggi.

3. Sub-kawasan timur sebagai pusat distribusi barang, pelabuhan,

industri/pergudangan, serta permukiman dengan intensitas rendah

sebagaiIpenunjang.46

Gambar III.B.1.3

Peta Rencana Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Sumber: Pergub DKI Jakarta nomor 245 tahun 2014

46

Bahan Paparan Seminar Internasional tentang pengembangan kawasan teluk Jakarta,

diselenggarakanIoleh IWI (IndonesiaIWaterIInstitute) diIJakarta).

44

2. Ruang Lingkup Wilayah Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Kawasan Reklamasi mencakup kawasan perairan laut Teluk Jakarta

yang diukur dari garis pantai utara Jakarta secara tegak lurus ke arah laut

sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan

kedalaman laut 8 (delapan) meter dan di dalamnya terdapat kawasan

pengembangan lahan baru melalui pembangunan pulau-pulau hasil

kegiatan reklamasi. Kawasan pantai utara Jakarta ini merupakan bagian

wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan berada di perairan laut

Teluk Jakarta dengan koordinat 106º43’10”BT, 6º22’55”LS –

106º57’40” BT, 5º47’30”LS, dengan batas wilayah sebagai berikut:

a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kepulauan Seribu

Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi

DKI Jakarta.

b) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kosambi

Kabupaten Tangerang.

c) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tarumajaya

Kabupaten Bekasi.

d) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penjaringan,

Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan

Koja dan Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara.

45

Gambar III.B.2.1

Peta Wilayah Kawasan Strategis Pantura Jakarta

Sumber: Pergub DKI Jakarta 245/2014, Pergub DKI Jakarta 121/2012

46

BAB IV

PERUBAHAN DAN DAMPAK KEBIJAKAN GUBERNUR DKI

JAKARTA DALAM PENCABUTAN IZIN REKLAMASI

PANTAI UTARA JAKARTA 2018

A. Perubahan Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam Pencabutan Izin

Reklamasi Pantai Utara Jakarta 2018

Dalam suatu pembahasan secara komprehensif, sebelum sampai pada

inti pembahasan utama yaitu mengenai dampak dari kebijakan gubernur DKI

Jakarta tentang pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta 2018 penulis

membuat bagian utama yaitu mengenai latar belakang dari kebijakan

gubernur DKI Jakarta tentang pencabutan izin reklamasi pantai utara Jakarta

2018 yang akan dituangkan atau dibahas dalam 3 sub-bagian.

Pertama, reklamasiIpantaiIutara JakartaIpada periodeIAhok. Kedua,

penyebab pencabutanIizin reklamasi pantai utara Jakarta 2018. Ketiga,

kebijakan pencabutan izinIreklamasiIpantai utaraIJakarta periode Anies. Dari

ketiga sub-bagian tersebut diharapkan mampu menyajikan suatu informasi

yang didapat mengenai proses perubahan kebijakanIgubernur DKIIJakarta

tentang pencabutan izin reklamasi pantaiIutaraIJakartaI2018.

47

1. Kebijakan Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta Periode Gubernur

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Pada tahun 2012 gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo

mengeluarkan Pergub nomor 121 tahun 2012 tentang penataan ruang

kawasan reklamasi pantai utara Jakarta. Melalui Pergub tersebut desain

reklamasi berubah menjadi pembentukan 17 pulau baru yang dimana

pulau-pulau tersebut akan digunakan sebagai pemukiman, wisata,

perdagangan, dan distribusi barang.47

Setelah itu, kepemimpinan di

Jakarta pun berganti, dalam kepemimpinan yang baru Pemprov DKI

Jakarta menerbitkan izin prinsip kepada masing-masing pengembang

pulau buatan. Dari 17 pulau, empat pulau diantaranya mulai dibangun,

yakni pulau C, D, G, dan N. Pulau C dan D dibangun oleh Grup Agung

Sedayu, pulau G oleh Agung Podomoro, dan Pulau N merupakan

pelabuhan baru Tanjung Priok yang dibangun oleh PT Pelabuhan

Indonesia (Pelindo) II.48

Pada tahun 2014 guber