Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

PEMBANGUNAN SANITASI

DISAMPAIKAN OLEH : ENDANG SETYANINGRUM PEJABAT FUNGSIONAL TPL

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Drainase

1. Terbebasnya saluran drainase dari sampah agar mampu meningkatkan fungsi saluran sebagai pematus air hujan .

2. Berkurangnya wilayah genangan di 100 kawasan strategis perkotaan (50 kab/kota) seluas 22.500 ha

SASARAN SEKTOR SANITASI RPJMN (2010 - 2014)

Air Limbah

1. Bebas BAB s

2. Perluasan layanan air limbah melalui sistem sewerage menjadi 5 % di 16 kota (5 di antaranya sistem baru).

3. Peningkatan layanan air limbah setempat dan komunal di 226 kab/kota.

Persampahan

1. Penerapan praktek 3R untuk mengurangi sampah 20%

2. Peningkatan sistem Tempat Pemrosesan Akhir Sampah menjadi sanitary landfill di 240 kawasan perkotaan.

ISU STRATEGIS DALAM PENANGANAN SANITASI (1)

a. Perubahan kondisi lingkungan yang berpengaruh pada sistem drainase

• Dampak perubahan iklim

• Adanya “Land Subsidence” (penurunan muka air tanah) yang disebabkan antara lain eksploitasi air tanah yang berlebihan,

• Perkembangan kota yang menyebabkan limpasan air permukaan (run off) meningkat sehingga memerlukan pengendalian debit puncak.

Sesudah

Waktu

De

bit

Urbanisasi mempersingkat

Waktu Konsentrasi

& meningkatkan

Koefisien Aliran

Sebelum


b. Perkembangan kawasan perkotaan yang padat berpengaruh pada sistem air limbah dan sampah

• kawasan kumuh, kotor dan rendah kualitas lingkungannya yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan penduduk dalam membuang air limbah dan sampah ke saluran/air permukaan dan menyebabkan pencemaran.

• Ketidak pedulian masyarakat dalam penanganan air limbah individu yang menyebabkan pencemaran air tanah

c. Perubahan pola hidup konsumtif berpengaruh pada perubahan timbulan, komposisi dan karakteristik sampah

d. Perubahan iklim global akibat kontribusi emisi GRK dari sampah dan air limbah

Infiltrasi air limbah ke air tanah

Masalah Pencemaran TPA


e. Kelengkapan perangkat pengaturan yang perlu segera diselesaikan

• Pengaturan fungsi lahan basah (waduk, kolam retensi, dan situ) yang harus konsisten dan tertuang pada Perda yang mengatur tata ruang

• Ketegasan dalam penentuan fungsi dan aset sistem drainase, air limbah dan persampahan

• Kelengkapan pengaturan mengenai operasi dan pemeliharaan sistem drainase, air limbah dan persampahan

f. Keterbatasan SDM dan institusi yang perlu segera dicarikan solusi

g. Prioritas yang rendah (cq. Pembiayaan) disadari akan menyebabkan kinerja pelayanan yang tidak memadai

DASAR KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kondisi eksisting

Faktor Penentu

Sasaran 5 tahun

Kebijakan & Strategi

Indikasi Program 5

tahun (RPIJM)

Action Plan

Kondisi yang

diinginkan

Visi & Misi

Isu Strategis Isu Global

Sasaran Renstra

PU

Sasaran RPJMN

Lingstra

Peraturan dan Perundangan

Kesamaan Sasaran

- Kesamaan Sasaran - Kekuasaan Legislatif - Kesepakatan Global

• LAMA : Drainase : secepatnya mengalirkan limpasan air hujan ke saluran/badan air terdekat Air Limbah : pendekatan proyek (tidak berkelanjutan) Persampahan : kumpul, angkut, buang

• BARU : Drainase : sedapat mungkin menahan air, meresapkan dan mengalirkan kelebihan air . Air Limbah : pendekatan berdasarkan kebutuhan (berkelanjutan) Persampahan : membatasi timbulan dan memanfaatkan sampah

PARADIGMA PENANGANAN SANITASI

TANTANGAN

KENDALA

PELUANG

• METODE BERBASIS MASYARAKAT TIDAK MUDAH (STOP BABS, 3R, DRAINASE MANDIRI, DLL) .

• TARGET DAN KOMITMEN NASIONAL/INTERNASIONAL YANG HARUS DIPENUHI

• TUNTUTAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN SEHAT YANG TERJANGKAU.

• POLITICAL WILL. • KETERBATASAN DANA PEMBANGUNAN DAN OP • INSTITUSI PENGELOLA • DAMPAK PERUBAHAN IKLIM • KESADARAN MASYARAKAT AKAN LINGKUNGAN

YANG BERSIH DAN SEHAT MASIH RENDAH.

• DUKUNGAN PERATURAN (UU 18/2008, UU 7/2004, UU 38/2007, PP DAN PERMEN)

• DUKUNGAN KEBIJAKAN PENDANAAN. • PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DAN TEKNOLOGI

TEPAT GUNA. • DESENTRALISASI/OTONOMI DAERAH.

TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG BIDANG SANITASI

TAHAPAN PERUMUSAN PERENCANAAN & PELAKSANAAN PRASARANA DAN SARANA SANITASI

Pengumpulan Data

Kondisi yg

diinginkan

Potensi

Masalah

Kriteria

Desain

Peraturan Perundangan

& Kebijakan Bidang

Sanitasi

PERENCANAAN P/S

SANITASI

Kondisi

Eksisting

PELAKSANAAN :

- Pembebasan lahan

- Konstruksi

- Operasi dan

Pemeliharaan DUKUNGAN

MANAJEMEN

UUD 45 Pasal 28H

UU 32/2009 PPLH

Pasal 20: ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup PP Pasal 60: larangan dumping limbah tanpa ijin

UU 36/2009 KESEHATAN

Pasal 163: (3) Lingkungan sehat bebas dari ganguan kesehatan limbah cair, padat, gas, sampah dll (4) Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan sehat dan proses pengolahan limbah PP

UU 26/2007 PENATAAN

RUANG

Pasal 17: Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana (mencakup sistem air minum, persampahan, sanitasi)

UU 01/2011 PKP

Pasal 28: rencana kelengkapan PS dan Utilitas Umum perumahan (termasuk sanitasi) merupakan bagian perencanaan PS perumahan Pasal 31: ketentuan mengenai perencanaan prasarana PP

UU 7/2004 SDA PP 42/2008

PSDA

Pasal 54: pengaturan PS sanitasi pemisahan jaringan drainase dengan jaringan pengumpul air limbah

PP 16/2005 SPAM

Pasal 22 : Proses pengolahan air limbah dan sampah wajib dilakukan sesuai dengan standar teknis

UU 18/2008 PENGELOLAAN

SAMPAH

PP 81/2012 PENGELOLAAN

SAMPAH RUMAH TANGGA DAN

SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH

TANGGA

Pasal 18 Ayat 5 : Persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan / atau TPS 3R, pasal 24 ayat 3 : Penutupan dan / atau rehabilitasi TPA, pasal 25 ayat 3 : Tata cara penyediaan pasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

PP 38/2011 SUNGAI

Pasal 77 : sungai dan/atau anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan

Rapermen

Penyelenggaraan Sistem

Pengelolaan Air Limbah

Permukiman Terpusat

Rapermen


Pengelolaan Air Limbah

Permukiman Setempat

Rapermen


Drainase Perkotaan

Rapermen

Penyelenggaraan

Prasarana dan Sarana

Persampahan dalam

Penanganan Sampah

Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga

PERATURAN

PERUNDANG

AN TERKAIT

AIR MINUM &

SANITASI

Permen PU 18/2007 Penyelenggaraan SPAM

Permen PU 12/2010 Kerjasama Pengusahaan SPAM

Pembagian Kewenangan Pembangunan Sanitasi

PP No. 38 Tahun 2007 Item Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah

Provinsi Pemerintah Daerah

Kab/Kota

1. Pengaturan

1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan PS air limbah, persampahan dan drainase

1.Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional

1.Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi

2. Penetapan lembaga pengelola

2.Pembentukan lembaga pengelola tingkat provinsi

2.Pembentukan lembaga pengelola tingkat kab/kota

3. Penetapan norma, prosedur, standar (NSPK)

3. Penetapan peraturan daerah NSPK berdasar SPM yang ditetapkan pemerintah pusat

3. Penetapan peraturan daerah berdasar NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat dan provinsi

2. Pembinaan 1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang bersifat khusus, strategis.

1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas kab/kota

1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kab/kota

2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara PS air limbah, persampahan dan drainase secara nasional

2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara PS air limbah, persampahan dan drainase di wilayah provinsi

2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara PS air limbah, persampahan dan drainase di wilayah kab/kota

Pembagian Kewenangan Pembangunan Sanitasi

PP No. 38 Tahun 2007 Item Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah

Provinsi Pemerintah Daerah

Kab/Kota

3. Pembangunan

1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan PS air limbah, persampahan dan drainase secara nasional

1.Fasilitasi pengembangan PS air limbah, persampahan dan drainase secara nasional di wilayah provinsi

1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah, persampahan dan drainase di kab/kota

2. Fasilitasi Penyusunan rencana induk pengembangan pembiayaan PS air limbah, persampahan dan drainase lintas provinsi

2. Penyusunan rencana induk pengembangan pembiayaan PS air limbah, persampahan dan drainase skala regional/lintas daerah

2. Penyusunan rencana induk pengembangan pembiayaan PS air limbah, persampahan dan drainase skala kab/kota

3. Penanganan bencana alam tingkat nasional

3. Penanganan bencana alam tingkat provinsi

3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kab/kota)

4. Pengawasan 1. Pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan Pengembangan PS air limbah, persampahan dan drainase secara nasional

1. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pengembangan PS air limbah, persampahan dan drainase di wilayahnya

1. Monitoring penyelenggaraan Pengembangan PS air limbah, persampahan dan drainase di wilayahnya

2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS secara nasional

2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS di wilayah provinsi lintas kab/kota

2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan PS di kab/kota

Lanjutan....

Sasaran RPJMN 2010-2014

1. Terciptanya free open defecation

2. Peningkatan layanan air limbah

di 226 kota/kab

3. Dikembangkannya sistem air

limbah terpusat 16 kota (5%)

Program

1. Program Pemberdayaan

Masyarakat

2. Program Pengembangan

Kelembagaan

3. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Limbah (on site

dan off site)

Kebijakan

1. Peningkatkan P/S air limbah baik on-

site maupun off-site di perkotaan

dan perdesaan,

2. Meningkatkan peran serta

masyarakat dalam

menyelenggarakan pengembangan

sistem pengelolaan air limbah

permukiman

3. Pengembangan perangkat peraturan

perundangan

4. Penguatan kelembagaan

5. Peningkatan alt. sumber

pembiayaan P/S air limbah

permukiman

KEBIJAKAN PROGRAM AIR LIMBAH

ARAS TUJUAN PENDEKATAN RUANG LINGKUP

KEGIATAN

KETERPADUAN

PROGRAM

1. REGIONAL

Pengendalian pencemaran

dan perlindungan air baku

One river, one

management

Identifikasi sumber-2

pencemaran

Station monitoring

IPAL regional

Program kali bersih

IWRM

2 KOTA

Peningkatan akses pelayanan

publik dan kualitas pelayanan

sanitasi dengan minimum

mencapai standar minimal

dalam rangka meningkatkan

kualitas kesehatan

masyarakat dan perlindungan

lingkungan

• Pengelolaan air

limbah/sanitasi skala kota

(city wide) dengan

pembangunan secara

bertahap

Fasilitasi pembangunan

system sewerage

Fasilitasi peningkatan atau

pembangunan IPLT

Peningkatan pelayanan air

limbah perpipaan skala kota

Peningkatan akses dan

kualitas pelayanan

sanitasi/air limbah skala kota

(IPLT)

3. KAWASAN

Dukungan terhadap kws

permukiman yang layak huni

dan sehat

Mewajibkan setiap

pengembang untuk

menyediakan sewerage

pada kws real estate

Memberikan subsidi

kepada pengembang

RSH

Penyusunan aturan

perundangan dan NSPM

Fasilitasi pembangunan

sewerage bertahap

Dukungan prasarana dan

sarana kawasan

pembangunan Rumah Sehat

Sederhana (RSH) , Rusun,

MP3KI

4.LINGKUNGAN

Meningkatkan kondisi sanitasi

lingkungan pada masyarakat

perkotaan / perdesaan

berdasarkan kebutuhan dan

kesesuaian masyarakat itu

sendiri.

Pemberdayaan

masyarakat

Sharingi dana antara

pemerintah pusat , prop,

kab/kota, LSM dan

msayarakat

Stimulasi sistem

pengolahan air limbah skala

komunitas

Fasilitasi pengelolaan

/manajemen pembangunan

Decentralized wastewater

treattment

Pengembangan Sanitasi

Lingkungan oleh Masyarakat

(SANIMAS)

KIP

5. TAPAK

BANGUNAN

Mengubah perilaku

masyarakat untuk tidak

membuang tinja di tempat

terbuka tetapi membangun

serta menggunakan jamban

+ septic tank/cubluk kembar

Pemberdayaan

masyarakat untuk

membangun jamban

dengan dana sendiri atau

sumber lain non-

pemerintah

Percontohan

Penyediaan fasilitator

pemberdayaan masyarakat

Pengembangan program

CLTS (Community Lead

Total Sanitation)

Penerbitan IMB

Bebas BAB di tempat

terbuka

POLA PENANGANAN SUB BIDANG AIR LIMBAH

PENDEKATAN DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN

Lingkungan/Kawasan (neighborhood)

Skala Kota (city wide)

Skala Regional/Nasional

Berbasis Institusi Berbasis Masyarakat

Skala Penanganan

Pendekatan

Pengembangan PS pelayanan kota berdasarkan demand responsive Pembangunan

prasarana dan sarana air limbah mendukung kerjasama antar kota/daerah dalam melindungi pencemaran badan air

Kota metropolitan & besar : off site /sewerage sistem

Kota sedang/kecil: off site sistem

terpadu – foculs pada pelayanan IPLT (peningkatan on site management)

Kota/kawasan lama:

Shallow/small bore sewer atau sewerage skala kawasan, terpadu dengan PS pelayanan kota mendukung revitalisasi kota lama

Kota/kawasan baru: Pembangunan sistem sewerage

untuk kawasan Rumah Sederhana Sehat (RSH)

Mendorong pembangunan sistem sewerage untuk kota baru melalui investasi

Prokasih dan sejenisnya

1.Pro poor

2.Kawasan kumuh & rawan sanitasi

1 Desa : Model CLTS On-site sanitasi 2. Kumuh perkotaan : Model SANIMAS Off-site skala kecil

> 400 jiwa/ha

100 s/d 300

jiwa/ha

APLIKASI PILIHAN TEKNOLOGI SANITASI (contoh)

Tangki Septik

Shalow Sewer

Conventional Sewerage

Kredit Gambar: BORDA

IPAL Sistem Komunal dengan Pemipaan

Septictank Bersama

MCK Plus ++

Saluran Drainase Permukiman

Pengelolaan Sampah

Permukiman

20

SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

Sanimas di Bali

21

Format Analisis Kebutuhan Nilai Material dan Peralatan Konstruksi Berdasarkan Alokasi Anggaran pada masing-masing Tipikal Pekerjaan (Air

Limbah)

No Tipikal Pekerjaan Satuan Volume Anggaran(Rp. Juta)

Estimasi Material (Rp. Juta)

Estimasi Peralatan (Rp. Juta)

1 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah

a. Skala Komunal m3/hari 5 400 360 40

b. Skala Kota Kecil m3/hari

50 1200 960 240

c. Skala Kota Sedang m3/hari

400 8000 6400 1600

d. Skala Kota Besar m3/hari

2500 50000 35000 15000

e. Skala Kota Metro m3/hari

5000 120000 84000 36000




2 Peningkatan/ Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Limbah

a. Skala Komunal m3/hari 0.5 40 36 4

b. Skala Kota Kecil m3/hari 5 120 96 24

c. Skala Kota Sedang m3/hari 40 800 640 160

d. Skala Kota Besar m3/hari 250 5000 3500 1500

e. Skala Kota Metro m3/hari 500 12000 8400 3600




3 Pembangunan Jaringan Transmisi Air Limbah

Diameter 200 mm m 1000 870 739.5 130.5

Diameter 250 mm m 1000 900 765 135

Diameter 300 mm m 1000 1300 1105 195

Diameter 400 mm m 1000 2050 1742.5 307.5

Diameter 500 mm m 1000 2300 1955 345

Diameter 600 mm m 1000 3400 2890 510

Diameter 700 mm m 1000 4050 3442.5 607.5

Sasaran RPJMN 2010-2014 Pengurangan genangan /banjir di 100

kawasan strategis perkotaan seluas

22.500 Ha.

Program 1. Program Pemberdayaan Masyarakat

2. Program Pengembangan

Kelembagaan

3. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan dan

Drainase

Kebijakan

1. Pemantapan keterpaduan

penanganan pengendalian banjir dan

sektor/sub sektor terkait lainnya

berdasarkan keseimbangan tata air

2. Mengoptimalkan sistem drainase

yang ada

3. Meningkatkan kapasitas

kelembagaan pengelolaan

4. Mendorong & memfasilitasi

pemerintah Kabupaten / kota dalam

pengembangan system Drainase

yang efektif, efisien dan

berkelanjutan

5. Pengembangan Alternatif sumber

pembiayaan

KEBIJAKAN PROGRAM DRAINASE

Gambar : Sistem Pengendalian Banjir dan Drainase Perkotaan

Sistem Drainase Lokal

Sistem Drainase Utama

Pengendali Banjir Flood Control

Sal Primer

Sal Tersier

Sal Sekunder


KEGIATAN

KETERPADUAN

PROGRAM

1. REGIONAL

Keterpaduan dengan

sistem pengendalian banjir

Pengembangan sistem

polder dan pemompaan

Pintu-pintu air

Saluran interceptor/sodetan

Flood control

Konservasi air

baku

2. PERKOTAAN

Pengurangan tingkat

genangan terutama pada

kawasan strategis

perkotaan untuk menjaga

produktifitas dan ekonomi

kota/Kab, melindungi

investasi terbangun dan

mencegah timbulnya dan

tersebarnya penyakit yang

ditularkan melalui air.

Sinkronisasi dan

keterpaduan sistem

darinase makro dan

mikro

Stimulasi pembangunan/

peningktan/rehabilitasi

saluran primer, sekunder &

tersier

Fasilitasi Pengembangan

PS drainase perkotaan

skala Kota/kab

P3KT

3. KAWASAN

Pengurangan genangan di

kawasan perumahan dan

permukiman

Optimalisasi kapasitas

saluran

Stimulasi pembangunan/

peningktan/rehabilitasi

sistem drainase lokal

Pengembangan kolam

retensi

KAPET

4.LINGKUNGAN

Pengurangan tingkat

genangan untuk menjaga

keberlanjutan lingkungan

perumahan dan

permukiman yang layak,

sehat dan bersih

Pengembangan

pembangunan fisik

saluran drainase

Pemeliharaan fungsi

saluran drainase melalui

peran aktif masyarakat

Stimulan pembangunan

prasarana drainase

lingkungan

Pelibatan peran aktif

masyarakat dalam

memelihara fungsi drainase

KIP

Draling (Drainase

Lingkungan)

5. TAPAK

BANGUNAN

Penyediaan PS bangunan

yang layak huni dan sehat

Drainase berwawasan

lingkungan

Fasilitasi perencanaan tapak

bangunan

Pembangunan drainase

persil

Pembuatan sumur resapan

Penerbitan IMB

KONSERVASI

AIR TANAH

POLA PENANGANAN SUB BIDANG DRAINASE

Laut/Danau/

Kolam Retensi

/Bozem

Penanganan Sampah/Air Limbah dari sumbernya dikawasan tangkapan (catchment area) dgn progarm 3-R dan Sanimas

Sampah bertebaran disaluran dan menumpuk dihilir

Penanganan sampah/ air limbah dari sumbernya dikawasan tangkapan (catchment area) dengan program 3-R dan Sanimas

Sampah yang tertangkap dibawa ke TPA atau diolah/dibakar ditempat

Bioremediasi untuk perbaikan kualitas air

Kualitas air lebih baik

Muara Penyaring Sampah

Three in One : 1. Pemasangan dan pengoperasian Trash Rack, 2. Perbaikan kualitas air dihilir Trash Rack (Bioremediasi), dan 3. Penanganan Sampah/air limbah disumbernya dalam catchment area.

MODEL PELAKSANAAN PERBAIKAN KUALITAS AIR PADA PROGRAM “ECODRAIN”

PENANGANAN BOZEM MOROKREMBANGAN (KURATIF)

Ecodrain di Seoul (kuratif)

Biormediasi (China), kuratif

FORMAT ANALISIS KEBUTUHAN NILAI MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI BERDASARKAN ALOKASI ANGGARAN PADA MASING-MASING

TIPIKAL PEKERJAAN DRAINASE

NO TIPIKAL PEKERJAAN

SATUAN VOLUME ANGGARAN ESTIMASI MATERIAL

ESTIMASI PERALATAN

A PEMBANGUNAN JARINGAN DRAINASE

SHEET PILE M' 1.250 1.125 125

BOX CULVERT M' 4.000 3.600 400

PRECAST M' 3.500 3.150 350

BATU KALI M' 1.000 1.000 --

B PENINGKATAN REHABILITASI JARINGAN DRAINASE

SHEET PILE M' 250 250 --

BOX CULVERT M' 800 800 --

PRECAST M' 700 700 --

BATU KALI M' 200 200 --

Rp. / Ha atau 100 M‘ (X 1.000)

FORMAT ALOKASI ANGGARAN PADA MASING-MASING TIPIKAL PEKERJAAN DRAINASE

NO JENIS KOTA SHEET PILE BOX CULVERT

PRECAST BATU KALI

ASUMSI

KECIL - 400 350 100

SEDANG - 800 700 200

BESAR 1900 1200 1000 300

METRO 1900 1600 1400 400

1

1

2

1

3

1

4

1

Rp. / Ha atau 100 M‘ (X 1.000)

Sasaran RPJMN 2010-2014 1. meningkatnya jumlah sampah

terangkut hingga 75%

2. meningkatnya kinerja

pengelolaan tempat pembuangan

akhir (TPA) yang berwawasan

lingkungan di 210 kota

3. Pengurangan sampah

Program 1. Promosi Program 3 R (20 %)

2. Kampanye & Edukasi

3. Mendorong Pengembangan

Kelembagaan

4. Optimalisasi dan pengembangan

P/S Persampahan

5. Revitalisasi dan Regionalisasi

TPA

6. Promosi investasi swasta

Kebijakan

1. Pengurangan sampah semaksimal

mungkin dimulai dari sumbernya

2. Peningkatan peran aktif masyarakat

dan dunia usaha/swasta sebagai

mitra pengelolaan

3. Peningkatan cakupan pelayanan dan

kualitas sistem pengelolaan

4. Pengembangan kelembagaan,

peraturan dan perundangan

5. Pengembangan Alternatif sumber

pembiayaan

Fokus Revitalisasi TPA

KEBIJAKAN PROGRAM PERSAMPAHAN

(PERMEN PU 21/PRT/M/2006)


KEGIATAN

KETERPADUAN

PROGRAM

1. REGIONAL

Pengelolaan persampahan

antar pemkab/pemkot

Menngembangkan

pengelolaan persampahan

secara bersama

Instalasi pengolahan

sampah

Pengembangan TPA

Regional

CDM / Kyoto Protocol

Waste to Energy

2. KOTA

Peningkatan akses pelayanan

publik dan kualitas pelayanan

persampahan untuk mencapai

standar pelayanan minimal

dalam rangka meningkatkan

kualitas kesehatan masyarakat

dan perlindungan lingkungan

Mengembangkan

aksesibilitas pelayanan dan

mempertahankan jasa

pelayanan

Fasilitasi Pembangunan

Tempat Pengolahan (TPA)

Sampah sistem sanitary

landfill

Bantuan teknis

peningkatan sistem

managemen persampahan

Fasilitasi pengembangan

sistem persampahan skala

kota/kab

P3KT

ADIPURA

3. KAWASAN

Mengurangi volume sampah

pada skala kawasan untuk

optimalisasi pengangkutan dan

penggunaan TPA

Pengurangan volumen

sampah melalui program 3

R (reduce, recycle, reuse)

Fasilitasi pengolahan

sampah (3 R)

Penyediaan sarana

pengangkutan dan

pemindahan

RSH, REAL ESTATE,

RUSUN

4. LINGKUNGAN

Menggiatkan upaya

pemanfaatan sampah melalui

pemilahan sampah di sumber,

pembuatan kompos dan daur

ulang

Mendorong pengurangan

sampah semaksimal

mungkin dari sumber

melalui pemberdayaan

masyarakat.

Pendidikan melalui Unit

Kesehatan Sekolah

Kampanye/penyuluhan

pemisahan sampah dari

sumber

Mendorong Penerapan

Pola 3 R (reduce, reuse

dan recycling)

Pilot proyek 3 R

Green & Clean City

5. TAPAK

BANGUNAN

Pengurangan sampah organik

dari sumber

Pemberdayaan masyarakat

dalam usaha minimisasi

sampah melalui pembuatan

kompos skala rumah tangga

Stimulasi penggunaan

komposter Rumah Tangga

Pengembangan

komposting

POLA PENANGANAN SUB BIDANG PERSAMPAHAN

KONSEPSI DASAR PENANGANAN SAMPAH

• 3R Konvensional

• 3R ++ : dengan biogas

METODE 3R

Kemasan Plastik

PEMANFAATAN SAMPAH

Sampah B3 Terpilah

Komposting Skala Kawasan

Operai TPA dari OD CLF /SLF

Kolam anaerobik Kolam aerasi

INSTALASI PENGOLAHAN LEACHATE

CONTOH PENANGANAN GAS TPA

PENANGANAN LANDFILL GAS

COMPOSTING GIANYAR

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CO2-e 1,443 3,362 5,393 7,100 8,538 9,750 10,773 11,639 12,372 10,829

Jumlah 1,443 4,805 10,198 17,298 25,836 35,586 46,359 57,998 70,370 81,199

Format Analisis Kebutuhan Nilai Material dan Peralatan Konstruksi Berdasarkan Alokasi Anggaran pada masing-masing Tipikal Pekerjaan

(Persampahan)

No Tipikal Pekerjaan Satuan Volume Anggaran (Rp. Juta)



1 Pembangunan TPA Ha - 6000 3900

2100

2 Alat Berat unit - 2000 - 2000

3 3R unit - 500 350 150

Ketidak Pedulian Masyarakat akan

Sanitasi

Sasaran :

Perubahan Perilaku Masyarakat

PENGENALAN (launching stage)

PELAKS. AWAL (prelimenary stage)

PEMANTAPAN (establish stage)

PEMATANGAN (mature stage)

2008

2018

2013

2009

Kesadaran/Kepedulian (Knowledge) Peningkatan tingkat pengetahuan dan pemahaman publik

Sikap (Attitude) Terjadinya perubahan opini atau kesadaran masyarakat sehingga mendorong kepedulian

AIDA

KAMPANYE DAN PERUBAHAN PERILAKU

• Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat SMP melalui Jambore Sanitasi

• Lomba 3R antar SD

• Kerjasama Program PLP dengan SIKIB dan Organisasi Perempuan (Pusat dan daerah)

• Kerjasama Lintas Institusi (Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Bappenas, KLH, LSM)

• Pembuatan ILM dan Video Klip Sanitasi

PROGRAM KAMPANYE

DUTA SANITASI NASIONAL 2011

PENOBATAN DUTA SANITASI NASIONAL 2012 OLEH IBU HERAWATI BOEDIONO

JAMBORE SANITASI 2012

Kesepakatan bersama antara Dep. PU dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) No. 02/PKS/M/2008 dan No. 153/05 SIKIB/2008 tentang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Sanitasi di Kawasan Permukiman memperkuat Kampanye bidang PLP kepada Organisasi Perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang PLP

KERJASAMA DENGAN SIKIB

KEWENANGAN PEMBANGUNAN SANITASI

Sektor Sanitasi

Air Limbah

SANIMAS/RSH/IPAL Kawasan

Sewerage System: IPAL dan main

sewer

IPLT

Persampahan

TPA

Pilot 3R, SPA

Drainase

Sistem yang terintegrasi dengan

sistem makro (DRAINASE PRIMER)

Pilot Drainase Mandiri

- O & M

- Lahan

- Sambungan Rumah

- Lahan

- O & M

- O & M, Lahan

- Pengumpulan Sampah dari Sumber

Pengolahan Sampah

Pengangkutan residu sampah ke TPA

- Lahan

- Pemberdayaan Masy.

Pasca Konstruksi

- Lahan

- O & M

- Lahan

- Pemberdayaan Masy.

Pasca Konstruksi

- O & M

- Lahan

- Pemberdayaan Masyarakat

SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH TERPUSAT / OFF – SITE (SKALA KOTA)

IPAL

Skala Kota (Terpusat/ offsite)

Effluent APBN APBD

Lahan, SR,

OM sistem lengkap

Stasiun pompa

Sambungan Rumah Sambungan Rumah

Sambungan Rumah

SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH SETEMPAT

IPLT

SANIMAS

RSH

IPAL Kawasan

APBD

• Sambungan Rumah (SR)

• O & M

• MOBIL TINJA

APBN

PERPIPAAN, SANIMAS, USRI, RSH, IPAL KOMUNAL, IPLT

Sambungan Rumah

RSH

SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

TPA

Sumber sampah

Sumber sampah

Sumber sampah

3

R

3

R

TPST 3R, ITF, SPA

APBD Kendaraan angkut, lahan TPA, pagar lokasi TPA, kantor TPA

APBN Konstruksi TPA, Alat Berat, Jalan

Operasional, Drainase TPA

SISTEM DRAINASE KOTA

Saluran sekunder

Saluran sekunder

Laut

Genangan

APBN Saluran Primer,

Polder/Kolam Retensi

Genangan

Polder /

Kolam Retensi

APBD Saluran Tersier, Saluran

Sekunder, O & M

NO CRITERIA PELAKSANA

1 Surat Minat Pemerintah Daerah Pemda / Kepala Daerah

2 Kawasan Rawan Sanitasi dalam Buku Putih

Pemda / Pokja

3 Pelaksanaan Kegiatan Pemicuan/Penyadaran Masyarakat

Pemda / Pokja

4 Kesediaan Master Plan/DED Pemda/Pemerintah Pusat

5 Ketersediaan Lahan Pemda / Pokja

6 Institusi Pengelola Pasca Konstruksi (KSM, UPTD, BLUD, dll)

Pemda / Pokja

7 Biaya O/P Pemda

8 Dukungan Perda Pemda

9 Surat Kesediaan Menerima Hibah Pemerintah Pusat

READINESS CRITERIA

59

• Sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) merupakan infrastruktur pendukung utama perlindungan air baku dan sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan

• Penyediaan infrastruktur Sanitasi perlu didukung dengan peraturan yang jelas, institusi dan SDM yang handal, pembiayaan yang memadai, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

• Diperlukan perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi yang memadai dan terpadu (dituangkan dalam RPIJM dan Memorandum Program)

• Strategi penanganan Sanitasi yang tepat akan membantu peningkatan kualitas layanan sanitasi

• Komitmen Pemda dalam meningkatkan prioritas pembangunan bidang PLP menjadi kunci kecerhasilan

PENUTUP

TERIMA KASIH

Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi

Documents