KEBIJAKAN BIRO SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Ari Hendrarto Saleh
KEBIJAKAN
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Ari Hendrarto Saleh
KEBIJAKAN BIRO SDM
BIRO
SDM
LHKPN/
LHKASN
DOSEN &
TENDIK
FORMASI
P3K
SKP
TUNKIN
DISIPLIN
TUGAS/IJIN
BELAJAR
PENGEMBA
NGAN
KOMPETENSI
PENGHARGAAN
PENSIUN
FORMASI
CPNS
Permenristekdikti no 38 th 2016
tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan sebagai p3k pada 35 ptnb
Permendiknas No 48 th 2009
tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan departemen pendidikan nasional
Tugas Belajar Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara
baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya
sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
Sumber biaya tugas belajar dapat bersumber dari :
1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3) Bantuan badan / yayasan / lembaga / perusahaan /
organisasi swasta nasional berbadan hukum
4) Bantuan pihak asing yang tidak mengikat
5) Sumber lain yang sah
Point Penting Tugas Belajar
1. Mempunyai jangka waktu tertentu
2. Mempunyai batas usia maksimal pemberian tugas
belajar
3. Mempunyai besaran tunjangan keluarga bagi
penerima tugas belajar
4. Mempunyai prosedur pemberian tugas belajar
5. Mentaati hak dan kewajiban bagi penerima tugas
belajar
6. Mempunyai kesempatan pemberian perpanjangan
tugas belajar
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN)
PERMENRISTREKDIKTI NO 43 TAHUN 2015
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGERA
(Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LHKPN DAN LHKASN9
URAIAN LHKPN LHKASN
SUBYEK Pejabat Negara
dan pejabat
strategis sertapotenisal/rawan
KKN
seluruh ASN selain
yang berkewajiban
LHKPN
TUJUAN
PENYAMPAIAN
KPK Pimpinan Organisasi
Melalui APIP/Itjen
Pengelolaan KPK KemenPANRB
LAMPIRAN BUKTI Wajib melampirkan
buktiTidak wajib
melampirkan bukti
WAKTU
PENYAMPAIAN
2 (dua) bulan
setelah menjabat
atau berhenti dari
jabatan
1 (satu) bulan
setelah menjabat
atau berhenti dari
jabatan
WAJIB LHKPN
10
Uraian Pasal IndividuPermen
Ristekdikti No
43 Tahun 2015
Pasal 2 Ayat 1
dan Ayat 2
1. Menteri
2. Pimpinan Tinggi Madya
3. Pimpinan Negeri Pratama
4. Koordinator Kopertis
5. Sespel Kopertis
6. Pimpinan PTN :
a. Rektor/Direktur/Ketuab. WR/WK/WDc. Dekand. PDe. Ketua Jurusanf. Sekretaris Jurusang. Ketua/Koordinator Prodi
7. Administrator
8. Pengawas
9. KPA
10. Pejabat Penandatangan SPM
11. PPK
12. Auditor
13. PPBJ
14. Bendahara Penerimaan dan
Pengeluaran dan Pengeluaran
Pembantu
KEWAJIBAN MENYUSUN SKP
DASAR HUKUM
1. PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
2. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011
3. PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. PermenPAN-RB No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya jo PermenPAN-RB No. 46 Tahun 2013
TUJUAN SKP
1. Menjamin objektifitas pembinaan PNS
berdasarkan prestasi kerja
2. Mendapatkan kesempatan peningkatan
kompetensi, promosi dan kenaikan pangkat
3. Menjamin kinerja PNS sesuai unjuk kerja
yang nyata sehingga PNS dapat
melakukan perencanaan karirnya
PENGARUH SKP
1. Menjadi tuntunan atasan dalam
memberikan Promosi, Rotasi,
Penugasan dalam Kegiatan dan
Peningkatan Kompetensi pegawai
2. Menjadi penentu besaran
tunjangan kinerja sesuai
Permenristekdikti No. 31 tahun 2016
3. Menjadi potret kepatuhan PNS
terhadap aturan kepegawaian
yang berlaku karena tidak
menyampaikan SKP dapat
dikategorikan melanggar
kedisiplinan PNS
SKP bukan DP3
1. Dinilai Kinerja reel individu : Ada target dan ada capaian realisasi,
2. Janji PNS kepada unit kerja,
3. SKP mendukung program Reformasi Birokrasi dimana transparansi dan layanan menjadi tolok ukur utama penilaian,
4. Penilaian Perilaku diukur se objektif mungkin/wajar
5. Kinerja yang ada dalam SKP outputnya adalah unjuk kerja yang berkualitas
FORMASI PENGADAAN PEGAWAI
FORMASI PENGADAAN PNS
DASAR HUKUM
1. PP No. 98 Tahun 2000 jo PP No. 11 Tahun 2002
2. Peraturan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002
PENGADAAN PNS
1. Penetapan Formasi
2. Pengumuman Penerimaan
3. Tatacara Pelamaran
4. Pembentukkan Panitia Pelaksana dan Penyiapan Infrastruktur
5. Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar
6. Seleksi Administrasi
7. Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang
8. Pengumuman Hasil Seleksi
9. Pemberkasan dan Penetapan NIP
PENETAPAN FORMASI 2016
1. Ditetapkan 200 Jenis Jabatan Penunjang
Nawacita
2. Formasi Kemenristekdikti: 1500 (Surat Menteri
PAN No. R/105/M.PAN-RB/08/2016)
3. Sebaran Formasi: A. Dosen (1430), B. Auditor
(50), C. Widyaiswara (20)
4. Syarat Pendidikan: A. Dosen dan Widyaiswara
minimal S2, B. Auditor minimal D3
5. Pimpinan Unit Kerja Menandatangani Surat
Pernyataan tentang Penetapan Jumlah
Kualifikasi Formasi.
PENGUMUMAN PENERIMAAN
1. Diumumkan melalui media
massa nasional/lokal (TV, surat
kabar)
2. Diumumkan melalui website
Kemenristekdikti/PTN dalam
rangka:
a. Diketahui oleh umum,
b. Memberi kesempatan
mengajukan lamaran,
c. Memberi kemungkinan untuk
memilih calon yang cakap.
Pengumuman Memuat:
a. Jumlah jenis jabatan yang
lowong
b. Kualifikasi pendidikan yang
dibutuhkan
c. Syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar
d. Alamat dan tempat lamaran
e. Batas waktu pengajuan surat
lamaran
f. Waktu dan tempat seleksi
g. Lain-lain yang dipandang
perlu.
TATACARA PELAMARAN
1. Mendaftar di PANSELNAS,
2. Melengkapi proses pendaftaran pada sistem
online K/L yang dipilih,
3. Melengkapi persyaratan umum di website
pendaftaran dan website Kemenristekdikti,
4. Unit kerja wajib memasang persyaratan
pelamar baik umum maupun khusus di website,
5. Link persyaratan dibuat mudah terlihat dan
mudah diakses oleh pelamar.
KEBIJAKAN PENANGANAN DOSEN
I. GAMBARAN UMUM
Pengertian Dosen
Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan
dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Punya Keahlian, Keterampilan, Mandiri sesuai bidangnya
Profesional
Personal yang kreatif
Syarat Menjadi Dosen (... JFT berkualitas)
1. Memiliki ijazah Magister (S2) untuk program
diploma dan sarjana, serta ijazah Doktor (S3)
untuk program pascasarjana (diperoleh melalui
pendidikan tinggi program pascasarjana yang
terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian)
2. Memiliki sertifikat pendidik
a. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai
pengakuan yang diberikan kepada dosen selaku
tenaga profesional
b. Sertifikasi pendidik untuk dosen diselenggarakan
oleh perguruan tinggi terakreditasi yang
menyelenggarakan program pengadaan tenaga
kependidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Syarat Menjadi Dosen (... JFT berkualitas)
3. Memiliki kompetensi.
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan olehperguruan tinggi tempat bertugas.
6. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuanpendidikan nasional
Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhisyarat sebagai berikut:
a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik padaperguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asistenahli;
c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggiyang menyelenggarakan program pengadaan tenagakependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkanoleh Pemerintah
II. Strategi Pengelolaan Dosen
(Dasar Hukum PermenPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013)
a.Menyusun ketentuan pelaksanaan jabatan akademik dosen.
b.Menyusun ketentuan teknis jabatan akademik dosen;
c.Menyusun pedoman formasi jabatan Akademik dosen;
d.Menetapkan standar kompetensi jabatan Akademik dosen;
e.Melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Akademik dosen;
f.Melakukan sosialisasi jabatan Akademik dosen;
g.Mengembangkan sistem informasi jabatan Akademik dosen;
h.Memfasilitasi pelaksanaan jabatan Akademik dosen;
i.Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Dosen;
j.Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik dosen;
k.Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Akademik Dosen.
III. Strategi Penanganan Dosen
(Dasar Hukum UU Nomor 14 Tahun 2005 dan PP Nomor 37 Tahun
2009)
Siklus Manajemen Kepegawaian; Mulai dari Pengadaan, Pengembangan, Pembinaan
dan Pemberhentian.
a.Menyangkut kepastian hukum bagi PNS Dosen yang masih memiliki kualifikasi S1.
(Pasal 45 dan 46 UU Nomor 14 Tahun 2005, yang mewajibkan setiap dosen PNS
paling lambat tanggal 30 Desember 2015 wajib memiliki kualifikasi akademik S2
yang diperoleh dari Program Pascasarjana).
b.Bagi yang sampai batas waktu yang ditentukan masih memiliki kualifikasi S1,
diambil tindakan penertiban sebagaimana diamanatkan pada pasal 39 PP Nomor 37
Tahun 2009 yaitu berupa:
Dialihktugaskan pada kegiatan pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak
mempersyaratkan kaulifikasi dan kompetensi dosen.
Diberhentikan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan
tunjangan khususnya, atau
Diberhentikan dari jabatan sebagai dosen.
IV. Implementasi Penerapan pasal 39 PP Nomor 37 Tahun 2009
1. Semua PNS Dosen yang masih berkualifikasi S1 diberhentikan dari jabatan
fungsional dosen terhitung mulai tanggal 31 Desember 2015.
2. Bagi yang berusia 58 Tahun atau lebih pada 31 Desember 2015, maka
diusulkan pensiun TMT 1 Januari 2016 dengan memperoleh Kenaikan Pangkat
Pengabdian.
3. Bagi yang berusia 57 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 58 tahun dan tidak
bersedia untuk diangkat dalam jabatan lain yang tidak mempersyaratkan
kualifikasi akademik S2, diusulkan permohonan MPP
4. Bagi yang berusia 57 tahun ke bawah dan tidak bersedia mengajukan
permohonan MPP, dialih tugaskan dalam jabatan lain yang tidak mewajibkan
persyaratan kualifikasi akademik S2.
5. Yang memiliki kualifikasi akademik S1 tetapi sedang menjalani studi S2 dan
belum mencapai usia 58 tahun, tetap pada jabatan fungsional dosen tetapi
tunjangan yang melekat diberhentikan sementara dan akan diberikan kembali
tunjangannya setelah menyelesaikan S2.
V. Strategi mengantisipasi kemungkinan kekurangan Dosen
sebagai akibat pemberhentian Dosen yang masih kualifikasi S1 :
Diterapkan ketentuan permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015
tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi dimana
dimungkinkan untuk mengangkat sebagai Dosen bagi para pensiunan
Dosen maupun Non Dosen yang memiliki kualifikasi minimal S2
melalui jalur NIDK.
PESAN PRESIDEN
1. Tingkatkan kualitas pelayanan pendidikan
Dosen perlu terus bebenah
Dosen perlu merombak pola pikir ke arah penciptaan
enterpreuner mahasiswanya
Pimpinan PTN perlu memperhatikan kondisi infrastruktur dan
peralatan pendidikannya
Pimpinan kementerian terus memonitor program beasiswa
bagi kalangan tidak mampu tapi mempunyai kemampuan intelektual
2. Lakukan edukasi dan pemasyarakatan budaya
iptek dalam masyarakat
Bagaimana bisa muncul semakin banyak tenaga siap pakai yang kompeten dan memenuhi standar kualifikasi
dunia kerja
Mahasiswa harus mampu membaca peluang
PESAN PRESIDEN (lanjutan)
PESAN MENRISTEKDIKTI
1. Perkuat bidang kerjasama iptek dalam
bidang
Teknologi penerbangan dan antariksa
Teknologi informasi dan komunikasi
Teknologi kesehatan dan obat-obatan
2. Hentikan jabatan fungsional bagi dosen
yang belum S2
Harapannya dosen-dosen terpacu untuk
menyelesaikan studi S2-nya sehingga kualitas
SDM diharapkan bisa lebih baik
GOOD NEWS
1. Perpustakaan Nasional RI (PNRI) telah
berlangganan beberapa databasae
jurnal nasional dan internasional
terkemuka untuk berbagai bidang
ilmu
2. Cara mendaftar
http://keanggotaan.pnri.go.id/daftar.aspx
Mendapatkan nomor aggota PNRI
Masuk ke http://e-resource.pnri.go.id daftarkan
username dan password dengan memakai nomor
anggota PNRI
DOSEN PNS DOSEN NON-PNS TENDIK PNSTENDIK NON-
PNS
75641 12101 41441 33748
TOTAL PNS 117082 TOTAL NON-PNS 45849
JUMLAH KEKUATAN SDM PERGURUAN TINGGI
Data per 31 Agustus 2016