KEBERADAAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48243...Dr. Media Zainul Bahri, M.A. Selaku Wakil Dekan III Fakultas UShuluddin Universitas

KEBERADAAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI)

TENJOWARINGIN TASIKMALAYA PASCA KELUARNYA PERATURAN

GUBERNUR (PERGUB) JAWA BARAT NO 12 TAHUN 2011 TENTANG

LARANGAN AHMADIYAH

Skripsi

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Disusun Oleh :

Rio Setiawan

NIM : 1113032100023

PRODI STUDI AGAMA AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1440 H / 2019

iii

ABSTRAK

Rio Setiawan

Keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Tenjowaringin Tasikmalaya

Pasca Keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No 12 Tahun 2011

Tentang Larangan Ahmadiyah

Skripsi ini berawal dari ketertarikan penulis untuk mengetahui keberadaan

Jemaat Ahmadiyah di desa Tenjowaringin pasca keluarnya peraturan gubernur

(Pergub) Jawa Barat Tahun 2011 tentang larangan Ahmadiyah. Sebelum keluarnya

Pergub, ada fatwa dari lembaga keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada

tahun 1980 dan tahun 2005 tentang kesesatan Ahmadiyah dan himbauan kepada

pemerintah untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia, dan

membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. setelah itu

pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri

Dalam Negeri dan Jaksa Agung RI pada tahun 2008 tentang peringatan kepada

warga/pengurus JAI dan warga masyarakat. Meskipun fatwa, SKB serta Pergub

tersebut menyudutkan warga Jemaat Ahmadiyah, namun penulis menemukan bahwa

setelah terbitnya Pergub tahun 2011 tersebut, Jemaat Ahmadiyah di Tenjowaringin

bisa bertahan bahkan semakin solid dan kuat dengan keyakinannya.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

analitis dengan menggunakan pendekatan historis dan fenomenologis. Selain

mendapatkan data dari kepustakaan kajian terdahulu, penulis juga melakukan

wawancara mendalam dengan observasi turun langsung ke lapangan dan beberapa

dokumen/arsip.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa setelah terbitnya Peraturan

Gubernur (Pergub) Jawa barat tentang Larangan Ahmadiyah, pemerintah daerah dari

kabupaten ataupun kecamatan seringkali datang ke desa Tenjowaringin untuk

mensosialisasikan sekaligus memantau warga Jemaat Ahmadiyah, dan setelah

terbitnya pergub tersebut, dalam kurun waktu 2011 sampai sekarang menyebabkan

hambatan dan diskrimnasi baru terhadap warga Jemaat Ahmadiyah di Tenjowaringin

seperti penghambatan pembangunan masjid, tidak dilayaninya pernikahan dan

penyegelan masjid di tentangga desa Tenjowaringin (Kersamaju), namun secara

keseluruhan permasalahan tersebut bisa diatasi karena beberapa faktor seperti

dominannya/mayoritas penduduk Tenjowaringin merupakan Jemaat Ahmadi, pro-

aktifnya tokoh Jemaat Ahmadiyah Tenjowaringin dalam berhubungan dengan intansi

kepemerintahan daerah dan harmonisnya hubungan sosial antara masyarakat Ahmadi

dan non-Ahmadi.

Kata Kunci : Fatwa MUI, Surat Keputusan Bersama, Peraturan Gubernur,

Ahmadiyah, Diskriminatif, Tenjowaringin

iv

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata yang semoga selalu

memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, segala syukur senantiasa

penulis panjatkan atas segala nikmat sehat dan beragam nikmat lainnya. Dengan

syukur kepada Allah Yang Maha Esa maka semoga menjadi penghapus kesalahan

dan ditambahkannya nikmat oleh Allah SWT. Berkat izin dan karunia-Nya.

Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Keberadaan Jemaat

Ahmadiyah Indonesia (JAI) Tenjowaringin Tasikmalaya Pasca Keluarnya

Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No 12 Tahun 2011 Tentang

Larangan Ahmadiyah” sebagai syarat memperoleh gelar sarjana.

Tak lupa salam serta sholawat terus saya lantunkan secara khusus teruntuk

baginda Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat

syafaat darinya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna

sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk

kemajuan pendidikan di masa yang akan dating. Selanjutnya dalam penulisan

skripsi iini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Terimakasih

penulis haturkan kepada:.

1. Kedua orang tua, Bapak Wawan dan Ibu Cicih yang senantiasa

mendoakan kesuksesan penulis dalam tiap detiknya, terimakasih

penulis ucapkan atas bimbingan dan kesabarannya dalam mendidik

v

putranya memberi dukungan penuh, semoga orang tua dan anak dari

penulis selalu mendapatkan kasih saying dari Allah SWT.

2. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, M.A., selaku Rektor

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Dr. Yusuf Rahman M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

4. Dr. Media Zainul Bahri, M.A. Selaku Wakil Dekan III Fakultas

UShuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

5. Syaiful Azmi, M.A. Selaku ketua Jurusan Studi Agama-agama

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta

6. Lisfa Sentosa Aisyah, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Studi Agama-

agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta

7. Siti Nadroh, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesabaran

dan ketelitiannya dalam membimbing penulis. Beliau yang telah

banyak meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabaran dalam

memberikan arahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluru Dosen di Program Studi Agama-agama yang telah mendidik

penulis dan mencurahkan segala ilmunya.

9. Seluruh staf di Jurusan Studi Agama-agama. Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta

vi

10. Bapak Ihin Solihin selaku Mantan Kepala Desa Tenjowaringin, Bapak

Asep Jamiluddin, Mantan Mubalig wilayah Tasikmalaya, Pak Idi

Abdul Hadi dan pengurus Cabang Jemaat Ahmadiyah Tenjowaringin

yang telah memebrikan informasi terkait kepentingan penyelesaian

Skripsi penulis

11. Rais Abdul Aziz yang baru masuk dalam dunia akademik UIN Jakarta

Prodi Ilmu Hukum. Enjoy the Proses

12. Kepada seorang wanita di Tasikmalaya “Erin Astarina” yang selalu

menyemangati penulis untuk segera membereskan skripsi ini.

13. Kepada seluruh kawan-kawan HMI KOMFUF yang tidak bisa penulis

sebutkan satu per satu.

14. Kepada kawan alumni dan anggota HIMALAYA (Himpunan

Mahasiswa Tasikmalaya Jakarta) terutama Badan Pengurus Harian

(BPH) Himalaya-Jakarta periode 2017-2018 yang telah menyelesaikan

studi di UIN Jakarta yaitu Endang Rusdiana, S.Ag, Faris Maulana

Pratama S.Ag, Iip Siti Fatimah, S.Pd

15. Untuk seluruh teman-teman kelas SAA kelas A Jurusan Studi Agama-

agama angkatan 2013.

Ciputat, 11 September 2019

Rio Setiawan

vi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN……………………………………………………. i

LEMBAR PERNYATAAN ……………………………………………………. ii

ABSTRAK ……………………………………………...……………………… iii

KATA PENGANTAR …………………………………………………………. iv

DAFTAR ISI …………………………………………………………………… vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah …………………………….………………… 1

B. Rumusan Masalah……………………………………………………….7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………………………7

D. Tinjauan Pustaka ………………………………………………………..9

E. Kerangka Teori .. ………………………………………………………10

F. Metodologi Penelitian ………………………………………………… 11

G. Sistematika Penulisan …………………………………………………. 17

BAB II SEJARAH DAN POLA KEAGAMAAN JEMAAT AHMADIYAH

INDONESIA (JAI) DI TENJOWARINGIN KABUPATEN TASIKMALAYA

A. Sejarah Desa Tenjowaringin ………………………………………….. .18

B. Demografi Desa Tenjowaringin…………………………………………18

C. Pola Sosial Budaya………………………………………………………20

D. Sejarah Masuknya Ahmadiyah ke Tenjowaringin..…………...…….….. 21

E. Pola keagamaaan Jemaat Ahmadiyah Tenjowaringin…………….…… .29

BAB III SEKILAS TENTANG PERATURAN GUBERNUR (PERGUB)

JAWA BARAT NO 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN

AHMADIYAH

A. Latar Belakang Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat tentang Larangan

Ahmadiyah ……………………………………………………………. 34

B. PERGUB Jawa Barat No 12 Tahun 2011 dan Tinjauan Yuridisnya...... 46

C. Isi Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat …………………………. 54

vii

BAB IV PERKEMBANGAN KEBERADAAN JAI TENJOWARINGIN

TASIKMALAYA PASCA KELUARNYA PERGUB JAWA BARAT

TENTANG LARANGAN AHMADIYAH

A. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat

dilapangan……. ………………………………………………………..53

B. Dampak Setelah Keluarnya Pergub di Tenjowaringin Pada Tahun 2011-

2015

1. Hambatan untuk Pembangunan Masjid …….…………………….. 55

2. Pencatatan Pernikahan Sipil …………………………………......... 57

3. Penyerangan Terhadap Ahmadiyah ………………………………..60

C. Eksistensi JAI Tenjowaringin dari 2011 Sampai Sekarang…………… 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpuan ……………………………………………………………. 66

B. Saran …………………………………………………………………... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh pemeluk agama di Indonesia ini tidak mungkin melepaskan

diri dari penerapan kebijakan yang terkait dengan bidang kehidupan sosial

keberagamaan baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan

pemerintah daerah. Hal itu diatur supaya terjaminnya kebebasan beragama

yang toleran. Namun kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengenai

keberagaman kerapkali dua sisi, di satu sisi kebijakan yang diambil

pemerintah menjadi sumber nilai moral dan spiritual yang mendorong

toleransi dan perdamaian1, tapi di sisi lain juga kerap kali kebijakan

dijadikan sebagai sumbu pertikaian dan permusuhan. Penerapan kebijakan

pemerintah tersebut mendapatkan ragam tantangan seperti kebijakan

pemerintah gubernur Jawa Barat terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah2

yang sudah tersebar di beberapa Kabupaten yang ada di daerah Jawa Barat.

Sebaran populasi keberadaan Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa

Barat cukup banyak, hampir di seluruh kabupaten di Jawa Barat telah

didirikan cabang Jemaat Ahmadiyah seperti kabupaten Garut, Ciamis,

Kuningan, Bandung, Cianjur, Subang, Depok bahkan di beberapa daerah

pedesaan di Kuningan dan Tasikmalaya, warga Jemaat Ahmadiyah

1 Nurrohman Dkk, Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Bidang Agama Dan

Implikasinya Terhadap Toleransi Kehidupan Beragama Di Jawa Barat, (Bandung; LP2M

UIN SGD Bandung, 2015), h. 4. 2 Jemaat Ahmadiyah merupakan gerakan atau organisasi Islam Internasional yang

didirikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889. Gerakan Ahmadiyah ini

meyakini bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang Imam Mahdi dan Al-Masih

yang dijanjikan oleh Nabi Muhamad SAW. (Kunto Sofianto; 2014).

2

merupakan mayoritas seperti di desa Manis Lor kabupaten Kuningan yang

menurut penelitian terakir sudah mencapai 3000 Jemaat Ahmadiyah dari

jumlah polulasi 4300 di desa Manis Lor tersebut3. Sama halnya dengan di

desa Tenjowaringin di kabupaten Tasikmalaya yang merupakan mayoritas

hal itu ditunjukan dengan status kepala desa yang sudah lama diduduki dari

anggota Jemaat Ahmadiyah.

Namun, keberadaan Jemaat Ahmadiyah mendapatkan tantangan

berupa tuduhan dari berbagai pihak dunia Islam seperti dari Muslim World

League (Liga Muslim Dunia) yang pada tahun 1974 mengeluarkan sebuah

fatwa menentang gerakan Jemaat Ahmadiyah Qadiani dengan tiga tuduhan

doktrinal utama adalah bahwa kelompok Qadiani sengaja merusak dasar

prinsip Islam dengan tuntutan nubuatan baru, mendistorsi makna beberapa

ayat Al-Quran, dan mengadvokasi ketidakaplikabilitas doktrin jihad di

zaman modern. Hal ini juga menyatakan bahwa asal-usul Ahmadiyah

terletak pada inisiatif kolonial Inggris yang melayani kepentingan duniawi

imperialis dan Zionis.4

Tidak lama setelah Liga Muslim Dunia mengeluarkan fatwa,

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tahun 1980 yang

menyatakan berdasarkan data dan fakta dari sembilan buah buku tentang

Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah

3 Abdul Syukur, “Gerakan Dakwah Ahmadiyah (Studi Kasus Jamaah Ahmadiyah

Indonesia Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Jawa Barat)”,

Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 15, No. (2, September

2017), h. 171. 4 Ismatu Ropi, “Islamism, Government Regulation, And The Ahmadiyah

Controversies In Indonesia”, Al-Jami„ah, Vol. 48, No. 2 (2010 M/1431): h. 297.

3

adalah Jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan.5 fatwa MUI ini

diperkuat lagi pada tahun 2005 yang menyatakan Jemaat Ahmadiyah adalah

ajaran yang sesat serta fatwa tersebut menghimbau kepada pemerintah,

untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan

membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya6

Tiga tahun setelah fatwa MUI tahun 2005 keluar, pemerintah

melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan

Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut,

Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

dan Warga Masyarakat. Dalam poin-poin terutama poin Ketujuh Surat

Keputusan Bersama (SKB) ini Memerintahkan kepada pemerintah daerah

untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan kepada

warga Jemaat Ahmadiyah.

Setelah tiga tahun Surat Keputusan tahun 2008 tersebut keluar,

Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan

Gubernur (Pergub) Jawa Barat tahun 2011 tentang Larangan Ahmadiyah

dengan maksud dan tujuan memelihara keamanan dan ketertiban,

mengawasi aktifitas Jemaat Ahmadiyah serta melakukan pembinaan kepada

warga Jemaat Ahmadiyah dan mengajak untuk kembali kepada syariat

agama Islam.

5 Artikel Index Fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakses pada 25 Juni 2019 dari

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/03.-Ahmadiyah-Qadiyan.pdf 6 https://www.nahimunkar.org/salinan-fatwa-mui-ttg-kesesatan-ahmadiyah/ diakses

pada 27 Juni 2019.

4

Menurut Idi Abdul Hadi sebagai salah satu pengurus Jemaat

Ahmadiyah Tenjowaringin, Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Tahun

2011 ini dipahami sebagai larangan untuk menyebarkan faham Ahmadiyah

keluar atau menyebarkan secara lebih luas lagi, Jemaat Ahmadiyah di

Tenjowaringin sudah lama melaksanakan peraturan hal itu, untuk

penempelan papan nama organisasi pun Jemaat Ahmadi Di Daerah

Tenjowaringin sudah tidak memasangnya.

Secara teologis menurut Idi tidak ada perbedaan yang signifikan

antara Islam Jemaat Ahmadi dan dan Islam secara keseluruhan, Al-Qur‟an

dan Syahadat Jemaat Ahmadi sama dengan Islam lainnya, sangat ironis

ketika menyaksikan penyerangan berupa pengrusakan Masjid dan Al-

Qur‟an yang pada dasarnya tidak ada perbedaan baik Masjid maupun Al-

Qur‟annya itu, dirusak dan dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung

jawab yang terjadi pada tahun 2013 lalu.7

Secara hubungan sosialpun antara Jemaat Ahmadi dengan

masyarakat non Ahmadi menurut Idi tidak ada konflik. Justru saling gotong

royong, bantu membantu. Hal ini dikonfirmasi oleh Iwan sebagai

masyarakat dari kalangan Nahdhatul Ulama (NU) sekaligus ketua LSM

Desa Tenjowaringin. Iwan mengatakan tidak ada konflik baik dalam

kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan. Bahkan Iwan sendiri

mengapresiasi terhadap adanya berbagai kegiatan positif dari Jemaat

Ahmadi di Tenjowaringin seperti kegiatan donor darah yang diadakan rutin

7 Wawancara dengan Idi Abdul Hadi, Desa Tenjowaringin, 11 Juni 2019.

5

selama tiga bulan sekali dan kegiatan donor mata atas ijin dan kesepakatan

almarhum dan keluarga yang bersangkutan. 8

Peraturan Gubernur ini menurut Munawarman sebagai salah satu

Jemaat Ahmadi Tenjowaringin cukup berlebihan dan memberatkan Jemaat

Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Barat Khususnya di Tenjowaringin.

Peraturan tersebut seolah-olah menghalalkan untuk mendiskriminasi

kelompok Jemaat Ahmadi karena dari Peraturan Pemerintah sendiri sudah

ada larangan-larangan terhadap Jemaat Ahmadi yang ada di Jawa Barat.9

Setelah Peraturan Gubernur Jawa Barat ini dikeluarkan oleh

Pemerintahan Provinsi tahun 2011, penulis menganalisa memang terjadi

beberapa hambatan, perlakuan diskriminatif serta penyerangan kepada

warga Jemaat Ahmadiyah yang ada di wilayah Tenjowaringin yang

dilakukan baik oleh oknum dari lembaga pemerintahan maupun oleh ormas

ormas Islam yang tidak senang terhadap keberadaan Jemaat Ahmadi yang

ada di Jawa Barat seperti hambatan pembangunan Masjid tahun 2011, tidak

dilayaninya pencatatan pernikahan warga Jemaat ahmadiyah pada tahun

2012 dan penyerangan berupa pengrusakan sarana tempat ibadah dan rumah

Jemaat Ahmadiyah pada tahun 2013.

Penyerangan yang terjadi di Jawa Barat seperti di desa

Tenjowaringin, Tasikmalaya (5 Mei 2013) berlangsung sekitar jam 01.30

pagi oleh sekelompok orang. Penyerangan tersebut menyebabkan kerusakan

8 Wawancara dengan Iwan (Masyarakat NU), Desa Tenjowaringin, 11 Juni 2019.

9 Fauziah Gustafo, “Pola Relasi Sosial Komunitas Ahmadiyah Dan Non Ahmadiyah

Di Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya” (Skripsi Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 46.

6

seperti masjid di pinggir jalan dusun Citeguh, madrasah, dan rumah warga

Jemaat.10

Setelah melakukan pengrusakan beberapa fasilitas di

Tenjowaringin, pasukan massa melanjutkan penyerangan di Cipakat

kecamatan Singaparna pada jam 03.15 pagi (5 Mei 2013)11

. Penyerangan ini

mengakibatkan rusaknya masjid besar Jemaat Ahmadiyah di Singaparna dan

satu rumah milik Jemaat Ahmadiyah.

Namun ironisnya setelah terjadinya penyerangan kepada Jemaat

Ahmadiyah di wilayah Tasikmalaya, Ahmad Heryawan selaku gubernur

Jawa Barat menilai bahwa penyerangan dalam hal ini berawal dari ajaran

Ahmadiyah yang melanggar peraturan dan bertentangan, Aher menilai kalau

ajaran Ahmadiyah hilang maka tidak ada masalah. Kendati demikian

menurut Aher bahwa tidak dibenarkan untuk mengembalikan para

kelompok Ahmadiyah ke ajaran Islam yang sebenarnya dengan cara

kekerasan.12

Dengan melihat sejumlah dampak yang terjadi setelah keluarnya

Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat tahun 2011 tentang Larangan

Ahmadiyah, penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana keberadaan

Jemaat Ahmadiyah di Tenjowaringin setelah keluarnya Peraturan Gubernur

10

Edo, “Penyerangan Kepada Kelompok Ahmadiyah di Tasikmalaya Berlangsung

Cepat”, artikel diakses pada 25 November 2018 dari https://news.detik.com/berita/d-

2238232/penyerangan-kepada-kelompok-ahmadiyah-di-tasikmalaya-berlangsung-cepat 11

Nurul, “Rumah dan Masjid Jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya Dirusak Massa”

diakses pada 8 September 2019 dari https://news.detik.com/berita/2238254/rumah-dan-

masjid-jemaat-ahmadiyah-di-tasikmalaya-dirusak-massa?nd771104bcj=

12

Putra Prima Perdana, "Gubernur Jabar: Ahmadiyah Hilang, Masalah Pun Hilang",

berita diakses pada tanggal 8 September 2019 dari

https://regional.kompas.com/read/2013/05/07/13543759/Gubernur.Jabar.Ahmadiyah.Hilang

..Masalah.Pun.Hilang.

7

tersebut. Untuk itu penulis mengajukan judul “Keberadaan Jemaat

Ahmadiyah Indonesia (JAI) Tenjowaringin Tasikmalaya Pasca

Keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Tahun 2011

Tentang Larangan Ahmadiyah”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Supaya penelitian ini tidak melebar, maka penulis batasi pada

masalah keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Tenjowaringin dan desa

Kersamaju (berbatasan dengan desa Tenjowaringin) dari tahun 2011 sampai

2015 pasca keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat tentang

Larangan Ahmadiyah. Dari batasan masalah diatas, maka penulis

merumuskan dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan gubernur (Pergub) terhadap

keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat khususnya di

Tenjowaringin?

2. Bagaimana keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Tenjowaringin pasca

keluarnya peraturan gubernur Jawa Barat dari tahun 2011 sampai

sekarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasar uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab

masalah utama dalam penelitian ini yaitu :

8

1. Menganalisa bagaimana implementasi Peraturan Gubernur

(Pergub) di Tenjowaringin.

2. Mengetahui bagaimana keberadaan Jemaat Ahmadiyah di

tenjowaringin pasca keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) tahun

2011 sampai 2015.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1) Manfaat Akademis

Penelitian ini sebagai salahsatu syarat untuk memenuhi

persyaratan akhir perkuliahan untuk meraih gelar Sarjana Agama

(S.Ag) di prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin UIN

Syarif Hidayatulah Jakarta

2) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk

memperkaya pengetahuan yang berkaitan dengan pengambilan

kebijakan pemerintah terhadap agama serta konflik keagamaan.

3) Manfaat Praktis

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur (Pergub)

di desa Tenjowaringin

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dari tokoh Jemaat

Ahmadiyah terhadap Peraturan Gubernur terutama dari tinjauan

teologis

3. Untuk mengetahui dampak dari Peraturan Gubernur yang

menyangkut keberadaan Jemaat Ahmadiyah di tenjowarigin.

9

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian mengenai dampak regulasi

perda terhadap Jemaat Ahmadiyah di Tenjowaringin Tasikmalaya, penulis

melakukan peninjauan terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan

dengan Jemaat Ahmadiyah secara keseluruhan, baik berupa skripsi, tesis,

disertasi, dan jurnal-jurnal.

Penelitian pertama adalah adalah “Problematika Hukum JAI di

Kabupaten Tasikmalaya, (Perspektif Hukum Pidana)” Penelitian ini

merupakan Skripsi yang disusun oleh Agung Jamaludin yang merupakan

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum.

Skripsi ini secara umum untuk mengetahui status hukum Jemaat Ahmadiyah

Indonesia (JAI) di Tasikmalaya dan sudah sejauh mana implementasi dari

UU No.1/ PNPS Tahun 1965 yang dilaksanakan oleh pemerintah yang

berkaitan dengan eksistensi Jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya. Ia

melakukan penelitian di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya,

dan kesimpualan dari penelitian ini meskipun kebebasan dalam menjalankan

keyakinan dan dilindungi oleh Negara namun kasus Ahmadiyah berbeda, ia

mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan UU No. 1/PNPS

Tahun 1965 karena sudah memenuhi unsur elemen melawan hukum, unsur

kesalahan dan gaungguan yang merugikan. Penelitian ini merupakan

analisisa terhadap status hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI),

Apakah ia masuk dalam UU Penodaan agama atau tidak dengan studi

lapangan di kecamatan Singaparna.

10

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Nurainun Mangunsong dengan

judul “Inkonstitusionalitas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 12

Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di

Jawa Barat”. Penelitian ini membahas mengenai status dan kedudukan

pergub tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan baik secara

formil ataupun materil, Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut terdapat

kekacauan dan bertentangan dengan pembagian kebijakan pusat dan daerah.

Dan penelitian yang terakhir adalah “Pola Relasi Sosial Komunitas

Ahmadiyah Dan Non Ahmadiyah Di Desa Tenjowaringin Kecamatan

Salawu Kabupaten Tasikmalaya” merupakan penelitian skripsi yang disusun

oleh Fauziah Gustavo Mahasiswi UIN Jakarta. Untuk studi kasus skripsi ini

sama dengan penulis pribadi namun berbeda dengan judul sang penulis

ajukan.

E. Kerangka Teori

Konflik merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu

“conflict” yang berarti percekcokan, perselisihan, pertentangan. Konflik

sering dikaitkan dengan istilah dalam sosial, maka konflik sosial merupakan

interaksi atau proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu

pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau

setidaknya membuatnya tidak berdaya.13

13

St. Aisyah BM, “Konflik Sosial Dalam Hubungan Antarumat Beragama”, Jurnal

Dakwah Tabligh, vol. 15, No. 2, (Desember 2014): h. 192

11

Konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak lepas dari aspek-aspek

ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama dalam pertentangan antara dua

pihak atau lebih, baik perorangan atau pun kelompok. Konflik juga sering

kali terjadi karena salah satu diantara dua belah pihak merasa dirugikan

akibat perlakuan tidak adil oleh pihak lain. Konflik juga sering berkaitan

dengan masalah sosial keagamaan pada masyarakat.14

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yang bersifat kualitatif.

Pengertian metodologi kualitatif adalah suatu penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari lisan

orang orang dan prilaku yang sedang diamati.15

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yang

merupakan suatu pendekatan yang sering digunakan dalam Studi

Agama. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang pertama kalinya

untuk mempelajari, menyelidiki, dan meneliti agama-agama baik

sebelum ilmu agama menjadi disiplin yang berdiri sendiri maupun

sesudahnya. Dalam pendekatan ini berusaha menelusuri asal-usul

dan pertumbuhan ide-ide dan pranata-pranata keagamaan melalui

14

Ahsanul Khalikin & Fathuri, Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik

(Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), h. 14.

15

Lexy J Meolong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT remaja

Rosdakarya, 2007), h. 4.

12

periode perkembangan historis tertentu dan menilai peranan

kekuatan yang dimiliki agama tersebut untuk memperjuangkan

dirinya selama periode tersebut.16

Pendekatan ini disebut juga dengan penelitian sejarah, yaitu

penelitian yang sacara ekslusif memfokuskan kepada masa lalu dan

mencoba merekonstruksikan apa yang terjadi pada masa yang lalu

selengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya menjelaskan

mengapa hal itu terjadi.17

Selain menggunakan pendekatan historis, penelitian ini juga

meggunakan pendekatan fenomenologis. Menurut pendapat Max

Scheler, penggunaan pendekatan fenomenologi yaitu dengan

membiarkan manifestasi-manifestasi pengalaman agama untuk

bicara bagi dirinya sendiri daripada memaksakan manifestasi-

manifestasi itu dimasukkan kedalam suatu skema yang telah

ditentukan sebelumnya oleh pelaku studi atau peneliti. Ini berarti

melindungi maksud dan tujuan manifestasi pengalaman agama.18

3. Sumber Data

Data merupakan faktor yang penting untuk menunjang

suatu penelitian. Sumber data penelitian ini berasal dari masyarakat

Jemaat Ahmadiyah di Tenjowaringin, Tasikmalaya. Sumber data

16

Media Zainul Bahri, Wajah Studi Agama-agama Dari Era Teosofi Indonesia (1901-

1940) Hingga Masa Reformasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 15. 17

25Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT Bumi

Aksara, 2007), h. 51. 18

Sokhi Huda, “Studi Agama-Agama (Wacana Pengantar Metodologis)”, Artikel

diakses pada tanggal 7 September 2019 dari

http://digilib.uinsby.ac.id/21574/16/Sokhi%20Huda_Studi%20Agama-Agama.pdf

13

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder:

a. Data Primer

1) Responden mantan kepala desa Tenjowaringin Peroide

2007-2013: Bapak Ihin Solihin.

2) Responden mantan mubalig Ahmadiyah Wilayah

Tasikmalaya: Bapak Asep Jamiluddin.

3) Responden ketua Jemaat Ahmadiyah lokal Wanasigra:

Bapak Suryana.

4) Responden perangkat desa: Bapak Kustiawan.

5) Responden perangkat desa: Bapak Idi Abdul Hadi.

6) Responden non Ahmadiyah: Bapak Iwan.

7) Responden mubaligh Ahmadiyah sekaran: Bapak

Yosnefil.

8) Responden Jemaat Ahmadiyah Kersamaju: Bapak Dedem.

b. Data Sekunder

Buku/Jurnal/Skripsi yang berkaitan dengan penelitian

1) Kunto Sofianto, Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah

Indonesia Malaysia: Neratja Press, Cet. 1, 2014.

2) Iskandar Dzulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia.

Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, Cet. II, 2011.

3) Fauziah Gustafo, “Pola Relasi Sosial Komunitas

Ahmadiyah dan Non Ahmadiyah di Desa Tenjowaringin

14

Kabupaten Tasikmalaya”, (Skripsi Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh

untuk mendapatkan data-data atau fakta yang terdapat pada objek

penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi Kepuskaan atau Library Research yaitu suatu

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur

(kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil

penelitian dari penelitian terdahulu.19

Dengan metode ini penulis

meneliti, menghimpun, dan mengkaji beberapa literatur yang ada

relevansinya dengan masalah yang akan dibahas, seperti studi

kepustakaan mengenai karya-karya tulis, buku-buku, jurnal-jurnal,

koran-koran, karya skripsi, tesis, disertasi, dan tulisan-tulisan lain

yang ada kaitannya dengan bahan skripsi. Baik karya-karya tersebut

berbentuk fisik ataupun tulisan-tulisan atau karya-karya dalam jenis

elektronik.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara

menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau

19

M Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya,

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

15

responden.20 Cara ini dilakukan untuk memperkuat data-data yang

telah didapat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik

wawancara langsung terhadap objek penelitian, dalam hal ini adalah

pengurus atau mantan kepala desa Tenjowaringin periode 2007-

2013, mantan mubalig Jemaat Ahmadiyah wilayah Tasikmalaya,

serta pengurus Jemaat Lokal periode sekarang. Dengan demikian

penulis mendapatkan informasi secara langsung dan benar.

Wawancara ini dilaksanakan dari tanggal 04 Agustus sampai 06

Agustus 2019.

c. Dokumen atau Arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang

berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen

bisa berupa rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base

surat-surat atau rekaman gambar. Banyak peristiwa lama yang telah

lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumen atau

arsip.21

d. Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah metode

deskriptif analitik, yaitu metode yang dilakukan dengan cara

mengurai atau menganalisa data-data yang menjadi hasil pengkajian

dan pendalaman atas bahan-bahan penelitian. Metode deskriptif

20

Ulber Silalahi, 2010. Metode Penellitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2010),

h. 313. 21

Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: PT

Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. 2, h. 164.

16

lebih banyak berkaitan dengan kata-kata dimana semua data hasil

penelitian diterjemahkan kedalam bentuk bahasa, baik lisan maupun

tulisan. Kemudian data yang berbentuk bahasa ini dianalisis sesuai

dengan tujuan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.22

Dengan menguraikan (deskriptif) dan menganalisa

(analitik), penulis berharap dapat memberikan gambaran

secaramaksimal atas objek penelitian (permasalahan). Hasil kajian

dan pendalaman atas permasalahan dalam proposal skripsi ini

disajikan dengan metode informal. Metode informal merupakan

penyajian hasil analisis data berbentuk narasi.

e. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi) UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri atas lima bab. Agar

pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, disusunlah

pembahasannya sebagai berikut

Bab Pertama, berisi pendahuluan terdiri atas: latar belakang

masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

22

Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian; Kajian Budaya dan Ilmu Sosial

Humaniora Pada Umumnya (Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2010), h. 337.

17

tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika

penulisan.

Bab Kedua, Membahas mengenai Sejarah dan Perkembangan

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Di Tenjowaringin Tasikmalaya.

Bab Ketiga, Membahas mengenai latang belakang Peraturan

Gubernur (Pergub), dan isi Peratruan Gubernur Jawa Barat.

Bab Keempat, membahas mengenai implementasi Pergub di desa

Tenjowaringin, dan dampak bagi keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia

(JAI) di Tenowaringin pasca keluarnya Pergub.

Bab Kelima, adalah penutup secara khusus berisi kesimpulan dan

saran dalam penelitian.

18

BAB II

SEJARAH DAN POLA KEAGAMAAN JEMAAT AHMADIYAH

INDONESIA (JAI) DI TENJOWARINGIN KABUPATEN

TASIKKMALAYA

A. Sejarah dan Demografi Desa Tenjowaringin

Tepatnya pada tahun 1910 M, Desa Tenjowaringin Kecamatan

Salawu masih dua desa yaitu Desa Panenjoan dan Desa Caringin yang

memiliki luas wilayah 11.457,19 ha dan dipimpin oleh dua orang kepala

desa yaitu Desa Panenjoan dipimpin oleh Madhasan dan Desa Caringin

dipimpin oleh Marta Warna

Pada tahun 1910 M, Desa Panenjoan dan Desa Caringin disatukan

menjadi satu Desa yaitu Desa Tenjowaringin yang dipimpin oleh Mama

Lurah Sumajibja sebagai kepala desa pertama.23

1. Letak dan Luas Wilayah

Desa Tenjowaringin masuk ke wilayah Kecamatan Salawu

Kabupaten Tasikmalaya. Kecamatan Salawu tersebut berada di sebelah

barat Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten

Garut. Luas wilayah Desa Tenjowaringin seluas ± 4656,27 Ha.

Batas-batas desa yang berbatasan dengan Desa Tenjowaringin adalah :

Sebelah Utara : Desa Tanjung Karang

Sebelah Selatan : Desa Kutawaringin

Sebelah Timur : Desa Kersamaju

Sebelah Barat : Desa Sekamaju (Kabupaten Garut)

23

RPJMDES, Desa Tenjowaringn Tahun 2015-2021.

19

2. Jumlah Penduduk

Tabel 1

No Kependudukan Jumlah

1 Jumlah Penduduk 4476 Orang

2 Jumlah Kepala Keluarga 1345 Orang

Sumber : RPJMDES, Desa Tenjowaringn Tahun 2015-2021

3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kewarganegaraan

No Kewarganegaraan Jumlah

1 WNI Laki-Laki 2206 Orang

2 WNI Perempuan 2272 Orang

Sumber : RPJMDES, Desa Tenjowaringn Tahun 2015-2021

4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1 SD/MI Sederajat 722 Orang

2 SMP/MTs Sederajat 402 Orang

3 SMA/MA Sederajat 113 Orang

4 Perguruan Tinggi 4 Orang

5 Buta Hurup -

Sumber : RPJMDES, Desa Tenjowaringn Tahun 2015-2021

20

B. Pola Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya di Desa Tenjowaringin masih erat kaitannya

dengan budaya Sunda, dengan sikap seperti budaya gotong royong,

kesopanan dan budaya lain nya

Pada periode kepemimpinan Mama Lurah Sumajibda yaitu sekitar

pada tahun 1910-1924, pada saat itu Desa Tenjowaringin dan seluruh Kab

Tasikmalaya masih berada dalam kolonialisme Belanda. Mama Lurah

Sumajibda dalam memimpin Desa Tenjowaringin mulai menata desa

dengan membuat sarana-sarana sosial umum yang dibutuhkan oleh

masyarakat dengan mengandalkan gotong royong. Hasil kentalnya budaya

gotong royong, maka terbangun 3 saluran air yang besar untuk mengairi

lahan pertanian. Pada periode Lurah Bapak Sobandi yaitu sekitar 1924-

1946 ia memimpin Desa Tenjowaringin dengan meneruskan kinerja dari

periode sebelumnya. Pada masa ini beliau mengembangkan sektor pertanian

padi sawah dan padi darat atau biasa disebut oleh masyarakat dengan istilah

padi huma. Kemudian di periode-periode selanjutnya gotong royong masih

tetap terjaga dan pembangunan terus dilakukan, sehingga berhasil

membangun beberapa terowongan, gedung sekolah dasar.24

Pada periode Bapak Pakih yaitu pada tahun 1946-1960 M ia

melanjutkan dan memperbaiki atas pekerjaan yang ditinggalkan oleh kepala

desa sebelumnya. Kemudian pada periode selanjutnya yang dipimpin oleh

Bapak Wiraperaja 1960-1967 bersama dengan masyarakat secara gotong

royong meneruskan pembangunan dan berhasil membangun beberapa

24

Fauziah Gustafo, “Pola Relasi Sosial Komunitas Ahmadiyah Dan Non Ahmadiyah

Di Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya” (Skripsi Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) h, 24.

21

terowongan, gedung sekolah tingkat SD. Pada periode Bapak H. Aca

Sukarja yaitu pada tahun 1967-1978 M. Ia bersama masyarakat

membangun dan menata desa secara bergotong royong. Pada periode 1978-

1981 yang dipimpin oleh Bapak Odo Desa Tenjowaringin mengalami

pemekaran menjadi 2 desa yaitu Desa Tenjowaringin dan Desa

Kutawaringin. Kemudian pada periode 1981-1996 Bapak H. Aca Sukarja

menjabat yang kedua kalinya dengan banyak memberikan keberhasilan

untuk desa, bahkan Desa Tenjowaringin menyandang desa teladan tingkat

nasional. Pada periode 1996-2001 dipimpin oleh Bapak Ir. Muslih Nasir

Ahmad mendirikan pabrik tenun sutra dan budi daya ulat sutra dan mampu

menyerap banyak tenaga kerja lokal. Periode 2001-2007 dijabat oleh Bapak

Kodir dan melanjutkan pembangunan yang ditinggalkan oleh kepada desa

sebelumnya. Kemudian pada periode 2007-2013 dipimpin oleh Bapak Ihin

Solihin dan terakhir periode 2013-sekarang dipimpin oleh Bapak Kodir

untuk kedua kalinya banyak keberhasilan yang ia torehkan dalam masa

kepemimpinannya25

C. Sejarah Masuk Ahmadiyah ke Desa Tenjowaringin

Masuknya Ahmadiyah ke berbagai daerah di Indonesia tidak

terlepas dari peran M. Rahmat Ali H.A.O.T. Pada saat itu M. Rahmat Ali

ditugaskan oleh Khalifatul Masih II dari India untuk memenuhi undangan

dari para pelajar Indonesia sebelum ia datang ke Indonesia ia sempat belajar

Bahasa Indonesia kepada para pelajar Indonesia yang sedang studi Di

25

Fauziah Gustafo, “Pola Relasi Sosial Komunitas Ahmadiyah Dan Non Ahmadiyah

Di Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, h. 25.

22

Qadian26

. Setelah itu ia tiba di Tapaktuan Provinsi Aceh pada tanggal 2

Oktober 1925 M. Ia diterima dengan baik disana karena para pelajar dari

Tapaktuan yang sedang studi di Qadian sebelumnya memberikan informasi

kepada keluarganya bahwa akan ada kedatangannya. Kemudian ia tinggal di

rumah Mohammad Samin yaitu seorang alumni yang pernah belajar di

Qadian.

Dalam melakukan penyebaran faham Ahmadiyah di Tapaktuan,

ada kendala yaitu bahasa dan adat kebiasaan setempat yang M Rahmat Ali

belum dikuasai, karena itu ada yang membantu dia dalam menyebarkan

Ahmadiyah tersebut yaitu yang bernama Abdul Wahid yang pandai

berbahasa Arab. Berkat usaha M Rahmat Ali dibantu dengan Abdul Wahid

tersebut, ada beberapa orang yang masuk Ahmadiyah secara terang terangan

yaitu Sulaiman, Abdul rahman, Muhammad Syam, Mahdi Sutan Singasoro,

Mamak Gemuk, Munir, Ali Sutan Marajo, Sulaeman, Datuk Dagang

Muhammad Hasan, Abdul Wahid, Muhammad Yakin Munir, Nyak Raja,

Abas dan Teuku Nasruddin27

Selanjutnya penyebaran faham Ahmadiyah di Tapaktuan

menimbulkan reaksi pro dan kontra dari masyarakat sehingga M Rahmat Ali

pernah mengadakan perdebatan dengan para ulama di Tapaktuan tersebut

untuk mempertahankan keyakinannya. Tema yang diperdebatkan pada saat

itu yaitu mengenai wafat Nabi Isa, Kenabian tanpa syariat, da’wa kenabian

Mirza Ghulam Ahmad dan Masih Mau’ud (Al-Masih yang dijanjikan) dari

hasil perdebatan tersebut nampaknya banyak reaksi dari masyarakat yang

26

Dzulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, h 175. 27

Dzulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, h, 177.

23

menolak keras dari faham Ahmadiyah tersebut. Sehingga M Rahmat Ali

diharuskan keluar dari Tapaktuan.

Dari Tapaktuan M. Rahmat Ali melanjutkan pergi menuju Padang

Sumatera Barat yaitu pada tahun 1926. Pada awalnya Padang merupakan

tujuan pertama M Rahmat Ali ke Indonesia karena di Padang terdapat

sebagian besar beberapa asal Indonesia yang sedang belajar di Qadian. Di

Padang tersebut ia tinggal di Pasirmiskin bersama keluarga Abdul Aziz

Shareef, seorang pelajar yang sedang studi di Qadian yang Keluarga Abdul

Aziz telah diketahui masuk Ahmadiyah sebelum kedatangan M. Rahmat

Ali. Di Pasirmiskin ia mengajar membaca Al-Qur’an dan Bahasa Arab

kepada Masyarakat banyak masyarakat yang antusias mengikuti pengajaran

tersebut.

Di Padang, M Rahmat Ali bertabligh menyampaikan Ahmadiyah

sampai ke daerah-daerah Bukitinggi, Padang Panjang dan Payakumbuh

yang mendapat reaksi penentangan dan simpati. Berawal dari sini kaum

intelektual, ulama Islam dan tokoh-tokoh masyarakat sepakat mendirikan

sebuah komite yang bernama "Komite Mencari Haq" yang dipimpin oleh

seorang tokoh masyarakat bernama Tahar Sutan Marajo. Tujuan komite ini

adalah untuk mempertemukan Mubaligh Ahmadiyah M Rahmat Ali dengan

Ulama Minangkabau. Pada tahun 1926 M Komite tersebut telah berusaha

mengundang para alim ulama Minangkabau dan Mubaligh Ahmadiyah

untuk mengadakan acara perdebatan yang bertempat di Pasar Gadang, pada

sebuah gedung pertemuan milik Bagindo Zakaria. ternyata dari Minangkau

24

tidak datang belakangan hanya diwakili oleh murid-murid dari ulama

Minangkabau saja28

.

Setelah peristiwa di Pasar Gadang tersebut, "Komite Mencari Haq"

dengan serta merta membubarkan diri dan bersamaan dengan peristiwa

tersebut berdirinya Ahmadiyah sebagai suatu jemaat atau organisasi di

Padang, dengan beranggotakan seluruh anggota Komite dan simpatisan

lainnya sebanyak 15 orang termasuk antara lain Muhammad Tahar Sutan

Marajo, Daud gelar Bangso Dirajo dan juga Bagindo Zakaria yaitu seorang

pengusaha terkemuka di Padang asal Pariaman. setelah didirikannya

Ahmadiyah di Padang, para mubaligh Ahmadiyah dan para pengikutnya

selalu mendapatkan ejekan, olok olok dari orang yang tidak suka dengan

Ahmadiyah. Namun hal itu tidak menumbulkan patah semangat dari

mubaligh Ahmadiyah untuk terus menyebarkan Ahmadiyah di Sumatra

Barat.

M. Rahmat Ali tinggal di Padang sekitar empat tahun dan setelah

itu ia pulang ke Qadian untuk cuti selama satu tahun dan kembali lagi

dengan membawa Mubaligh dari Qadian yang bernama M. Moh Shadiq,

H.A bin Barakatullah, setelah ia di Padang selama empat bulan lalu M.

Rahmat Ali memutuskan untuk pergi ke Batavia (Jakarta) dan penyebaran

Ahmadiyah di Padang dilanjutkan oleh M. Moh Shadiq dengan para

Mubaligh lainnya.

Pada tahun 1931 M, M. Rahmat Ali tiba di Batavia (Jakarta) dan

tinggal di kawasan Bungur, ia tinggal di rumah Jamal dan Aim yang

28

Dzulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, h. 179.

25

berasal dari keluarga Daud Bangsa Diraja dari Padang. M, Ramat Ali tidak

lama tinggal disitu lalu ia memutuskan untuk tinggal di rumah yang besar

di Jl. Defensielijn van den Bos No 39 Weltevreden Batavia.29

sebagai

seorang pendakwah ia melalukan pendekatan dengan masyarakat dengan

menggunaka kebudayaan setempat dan memakai bahasa Indonesia, namun

dalam berpakaian ia menggunakan pakaian yang khas ala Punjabi India

sehingga hal ini dapat menarik perhatian dari orang sekitarnya untuk

memjumpai dan berbincang-bincang dengannya. Selain itu ia membuka

kursus bahasa Arab di tempat tinggalnya dan sebagai media informasi ia

menyebarkan selebaran pamflet.30

Dengan menggunakan strategi seperti

ini banyak orang yang datang ke tempat tinggalnya dan menanyakan

berbagai hal tentang Ahmadiyah, Pada awalnya ia tidak langsung

bertabligh langsung tentang Ahmadiyah, tetapi dengan pendekatan yang

sedikit-sedikit melalui pelatihan Bahasa Arab yang diadakan di tempat

tinggalnya. Cara itu cukup efektif untuk menarik untuk mengikuti

pelatihan Bahasa Arab, orang yang mengikuti pelatihan tersebut

diantaranya R. Hidayat, R. Moh Anwar, R. Moh Tohamiharja, Undun

Abdullah, dan Soemarna dan ada beberapa orang dari Padang yang telah

mengenal Ahmadiyah sebelumnya seperti Tahar Sutan Marajo, Abdul Jalil

dan Hasan Delais dari Palembang. Banyaknya orang yang datang ke

kediaman M Rahmat Ali tersebut ia tidak menyia-nyiakan untuk

mengenalkan faham Ahmadiyah kepada para peserta sehingga para peserta

pun masuk Ahmadiyah. Oleh karena respon yang baik maka M Rahmat

29

Sofianto, Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia, h.123. 30

Sofianto, Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia, h. 120.

26

Ali dengan yang lainnya sepakat untuk mendirikan Jemaat Ahmadiyah

pada tahun 1932 dengan melantik Abdul Razak sebagai ketua, Simon

Sirait sebagai sekretaris dan Dengah, Ahmad Jupri, Murdan sebagai

komisaris dengan jumlah anggota pada saat itu berjumlah dua puluh tujuh

orang.31

Setelah mendirikan Jemaat Ahmadiyah di Batavia (Jakarta) lalu

M Rahmat Ali berusaha menyebarkan Ahmadiyah secara luas di pulau

Jawa, pada tahun 1932 M saat itu ia mendapatkan undangan dari para

pemuda pelajar Jong Islamieten Bond untuk menjelaskan mengenai

Agama Islam. Dalam kesempatan itu ia tidak hanya menjelaskan Islam,

tetapi menjelaskan mengenai Ahmadiyah, para peserta yang berasal dari

pemuda dan kaum pelajar merasa puas dengan penjelasan M Rahmat Ali

dan berhasil menarik beberapa orang untuk masuk Ahmadiyah diantaranya

Mohammad Taher, Pontoh, usman Natawijaya, Jakaria dan R Gumiwa

Partakusumah. Maka pada tahun 1932 berdirilah Jemaat Ahmadiyah di

Bogor dengan R. Hidayat sebagai ketua, Jakaria bertindak sebagai

sekretaris dan N. Madjid sebagai bendahara dengan jumlah anggota pada

saat itu berjumlah sepuluh orang.32

Dalam melakukan penyebaran Ahmadiyah ke daerah Jawa Barat

bagian selatan, Rahmat Ali menugaskan salah satu Entoy Muhammad

Tayyib yang berasal dari daerah Singaparna, Tasikmalaya. Beliau

ditugaskan untuk menyebarkan Ahmadiyah di daerah Priangan seperti

Garut, Tasikmalaya dan Ciamis. Kota yang pertama ia didatangi adalah

31

Sofianto, Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia, h. 126. 32

Sofianto, Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia h. 127.

27

Tasikmalaya dan yang pertama ia lakukan di Tasikmalaya adalah

mengadakan tabligh di di gedung Sekar Putih. Dari hasil tabligh tersebut

dihadiri oleh banyak orang namun tidak diketahui apakah ada orang yang

tertarik dengan Ahmadiyah atau tidak. Selain mengadakan tabligh di

Tasikmalaya, Entoy Tayyib sendiri sering mengadakan tabligh kepada

para pedagang. Para pedagang itu datang ke Jakarta untuk menjual hasil

kerajinannya seperti kain kerudung. Di tempat menginap, para pedagang

tersebut berbincang dan berdiskusi tentang Ahmadiyah dengan Entoy M.

Tayyib bahkan para pedagang tersebut telah mengetahui Ahmadiyah

melalui buku Officieel Verslag Debat (Laporan Resmi Debat) antara

Pembela Islam dan Ahmadiyah Qadian. Debat itu sendiri terjadi di

Bandung pada bulan April 1933 dan di Jakarta pada bulan September

1933.

Setelah Entoy M Tayyib mengadakan pertemuan di Tasikmalaya,

mula-mula diketahui tentang adanya seseorang yang mengaku nabi oleh

seorang pemuda yang bernama Enggit Syarif yang berasal dari Sukapura

(Kec Sukaraja), Enggit Syarif tertarik dan ingin tahu lebih mendalam dan

ia mendatangi kyai dari Nahdhatul Ulama (NU) yaitu kyai Sutisna

Senjaya. Namun ia tidak puas dengan penjelasan yang diberikan kyai

Sutisna tersebut bahkan kyai Sutisna sendiri menasihati supaya jangan

mendekati Ahmadiyah. Tak dihiraukan nasihat tersebut, ia tetap ingin

mendapat penjelasan secara langsung dari pihak Ahmadiyah dan ia

28

mendapat saran dari kawannya Surjah dan Endi untuk menemui langsung

Entoy M Thayyib dn bertemu di Garut33

Setelah bertemu dengan Entoy M Thayyib lalu Enggit Syarif

memutuskan untuk masuk Jemaat Ahmadiyah dan ia diajak oleh Sujah

untuk mendirikan Jemaat ahmadiyah Tasikmalaya. Awalnya ia ragu tetapi

Surjah sudah bergerak untuk menyebarkan Pamflet di jalan-jalan. Pamflet

itu bertuliskan keterangan “Imam Mahdi Sudah Datang” setelah

beredarnya pamphlet tersebut banyak respon yang positif dan ada yang

negatif. Namun setelah beredarnya pamphlet tersebut banyak orng yang

ingin tahu mendalam mengenai Ahmadiyah tersebut lalu didirikanlah

sebuah komite Ahmadiyah di Indihiang Tasikmalaya yang diketuai oleh

Surjah dan Enggit Syarif sebagai sekretarisnya.34

Gambar 2 : Pamflet Ahmadiyah “Imam Mahdi sudah Datang”

Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis

Berbeda dengan Enggit Syarif yang menyebarkan Ahmadiyah di

wilayah Tasikmalaya, masuknya Ahmadiyah ke daerah Wanasigra

(Tenjowaringin) meskipun masih dalam wilayah kabupaten Tasikmalaya

33

Sofianto, Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia h. 131. 34

Sofianto, Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia h.133.

29

tetapi penyebarannya melalui Rosyid yang asli orang Wanasigra pindah

ke Garut karena ia mendapatkan gangguan dari Darul Islam dan TII

pasukan Kartosuwiryo, dalam pelarian ke Garut ia bertemu dengan Ujer,

mereka mendiskusikan mengenai Ahmadiyah. Rosyid pun tertarik untuk

masuk Ahmadiyah dan mempengaruhi Ajen untuk membantu

menyebarkan Ahmadiyah di Wanasigra, dari hasil pertabligahan di

Wanasigra, pada tahun 1950 M Rosyid berhasil membaiat lima puluh (50)

orang berbaiat masuk Ahmadiyah.35

D. Kondisi Keagamaan Ahmadiyah Tenjowaringin

Sistem Keagamaan di Desa Tenjowaringin terbagi ke dalam aliran

keagamaan keislamaan yang berbeda yaitu Ahmadiyah Qadian nama lain

dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan non ahmadiyah seperti

Nahdhatul Ulama (NU). Secara jumlah kependudukan, Jemaat Ahmadiyah

di Tenjowaringin merupakan mayoritas di desa tersebut.

No Kedusunan Jumlah

RT

Ahmadiyah

(JAI)

1 Citeguh 7 Rt 70 %

2 Wanasigra 7 RT 95 %

3 Sukasari 8 Rt 50 %

4 Cigunung Tilu 5 Rt 60 %

5 Ciomas 4 Rt 20 %

Sumber : Wawancara dengan Perangkat desa, 05 Agustus 2019

35

Sofianto, Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia h. 135.

30

Dalam uraian tabel diatas, maka bisa disimpulkan bahwa ada di

beberapa dusun yang mayoritas diduduki oleh Jemaat Ahmadiyah seperti

didusun Wanasigra yang hampir 95 % Jemaat Ahmadiyah. Dusun

Wanasigra juga yang menjadi basis dan pusat kegiatan Jemaat Ahmadiyah

untuk di desa Tenjowaringin hal itu ditandai dengan lembaga pendidikan

Jemaat Ahmadiyah yaitu SMA Plus Al-Wahid yang berada di dusun

Wanasigra dan kegiatan kegiatan Ahmadiyah tingkat desa pun seperti

Jalsah Salanah (Pertemuan kerohanian Jemaat Ahmadiyah) itu diadakan di

Masjid Al-Fadhal dusun Wanasigra. Di desa Tenjowaringin ada beberapa

masjid yang dimiliki oleh Jemaat Ahmadiyah untuk kegiatan beribadah.

No Kedusunan Nama Masjid

Ahmadiyah

1 Citeguh Baitus-Subhan

Baitu-Rahim

2 Wanasigra Al-Fadhal

Al-Mubarok

3 Sukasari Al-Falah

4 Cigunung Tilu Al-Ihsan

5 Ciomas Nurul khilafat

Sumber : Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa 05 Agustus 2019

31

Gambar 1 : Masjid Al-Fadhal Wanasigra

Sumber : Dokumentasi Penulis Agustus 2019

Dalam kegiatan beribadah, Jemaat Ahmadiyah di Tenjowaringin

dpimpin oleh mubaligh-Mubaligh dari luar wilayah yang ditugaskan

langsung oleh Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI).

Untuk tahun sekarang ada tiga orang mubaligh yang ditempatkan di desa

Tenjowaringin diantaranya sebagai berikut

No Nama Wilayah Tugas

1. Pak Yosnefil Muzzafar Ahmad Cabang Wasigra

2. Pak Kashmir Mubarok Cabang Sukasari

3. Pak Tahir Ahmad Suprianto Cabang Citeguh

Sumber : Wawancara dengan Pak Yosnefil 04 Agustus 2019

Dalam bidang admistrasi dan keorganisasian, Jemaat Ahmadiyah

bisa dikatakan merupakan salah satu contoh bagaimana cara mengelola

organsasi kegamaan yang baik dan efektif, seperti contoh setiap Jemaat

Ahmadiyah mempunyai nomor induk masing masing dan setiap Jemaat

Ahmadiyah mempunyai hak dan kewajiban kepada organisasi tersebut.

Dalam mengelola organisasi dipimpin oleh beberapa jabatan dan fungsinya

32

berikut merupakan contoh struktur di tingkat bawah Jemaat Ahmadiyah

yang ada desa Tenjowaringin36

:

Susunan Pengurus Majelis Amilah

Jemaat Lokal Wanasigra

Periode 2019-2022

No Jabatan Nama

1 Ketua Suryana

2 Wakil Ketua Dodi Kurniawan

3 Sekr. Umum (Penemima dan mengeluarkan

me surat-surat)

Ahmar Taufiq syafaat

4 Sekr. Tabligh (Dakwah Keluar) Adang Suryana

5 Sekr. Tarbiyat (Dakwah didalam) Lili Suwarli

6 Sekr. Ta’lim (Pengajian ) Ahmad M. Irfan

7 Sekr. Isya’at (percetakan pembukuan) Toni Harpadiansyah

8 Sekr. Audio Video (Dokumentasi Kegiatan) Syarif Hidayat

9 Sekr. Ristanatha (Hubungan Pernikahan

antar anggota Jemaat)

Lili suwarli

10 Sekr. Umur Kharijiyah (Hubungan

kepemerintahan)

Ihin Solihin

11 Sekr. Umur Ammah (Hubungan urusan-

urusan umum seperti program donor darah

dan donor mata dll)

Yahya

12 Sekr. Dhiafat (menyangkut kegiatan

konsumsi dalam kegiatan)

Amar

13 Sekr. Maal (bendahara) Dodi Kurniawan

14 Sekr. Maal Tambahan (Tarbiyat yang

berhubungan dengan maal)

Jajang Saepudin

15 Sekr. Wasiyyat (peningkatan dari Maman Suryaman

36

Wawancara dengan Suryana, Tenjowaringin 04 Agustus 2019.

33

pengorbanan)

16 Sekr. Ta’limul Qur’an (pengajaran khusus

dalam bidang Al-Qur’an)

Uban Abd Mu’min

17 Sekr. Tahriq Jadid (Hubungan dengan biaya

Dakwah)

Andi Taufiq Ahmad

18 Sekr Wafqi Jadid (Tenaga Khusus

tambahan)

Abdul Hamid

19 Sekr. Wafqi Jadid Tambahan Taufiq Rahman

20 Sekr. Jaidad (invertarisir organisasi) Yusuf

21 Sekr. Waqfi Nau (berhubungan dengan

anak-anak yang diwakafkan untuk mengabdi

di Jemaat)

Munir Ahmad

22 Sekr. Zira’at (Hubungan dengan pertanian

Jemaat)

Yaya Supena

23 Sekr. Sanat Thijarat (Hubungan dengan

perdagangan Jemaat)

Gun-Gun Gunawan

24 Muhasib Teguh Fakhru Ahmad

25 Amin Hendri

26 Auditor Lokal Muslih

Sumber : Hasil Wawancara penulis 04 Agustus 2019

34

BAB III

SEKILAS TENTANG PERATURAN GUBERNUR (PERGUB)

JAWA BARAT NO 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN

AHMADIYAH

A. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Gubernur Jawa Barat

Sebelum keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat tahun

2011 tentang Larangan Ahmadiyah, ada dua keputusan yang melatar

belakangi larangan penyebaran faham Ahmadiyah yaitu dari Majelis Ulama

Indonesia (MUI), Surat Keterangan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Pada

mulanya MUI mengeluarkan fatwa pada tahun 1980 dan diperkuat lagi pada

tahun 2005. Fatwa MUI pada tahun 1980 menyatakan bahwa sesuai dengan

data dan fakta yang ditemukan dalam sembilan buah buku tentang

Ahmadiyah, MUI memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah Jamaah diluar

Islam, sesat dan menyesatkan.

Setelah itu pada tahun 2005, MUI mengeluarkan fatwa kembali

untuk menegaskan fatwa sebelumnya. Point terbaru dari fatwa MUI tahun

2005 tersebut yaitu menghimbau kepada pemerintah, untuk melarang

penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan

organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Tentunya fatwa MUI tersebut menimbulkan pro dan kontra

terutama dari kalangan aktifis toleransi keagamaan. Banyak yang

menentang fatwa MUI tersebut seperti Abdurrahman Wahid yang terkenal

dengan sapaan “Gusdur”, dalam jumpa pers yang diadakan dikantor

Pengurus Besar nahdhatul Ulama itu, Gusdur bersama tokoh lainnya

35

menyatakan prihatin atas larangan dan tudingan sesat dari fatwa MUI

terhadap Ahmadiyah tersebut. Mereka yang hadir antara lain Dawam

Rahardjo, Johan Effendi (Indonesian Conference Religion and Peace-ICRP),

Syafii Anwar (International Center for Islam and Pluralism-ICIP), Pangeran

Jatikusuma (Penghayat Sunda Wiwitan), Romo Edi (Konferensi Wali

Gereja Indonesia-KWI), Pdt Weinata Sairin (Persekutuan Gereja-gereja di

Indonesia-PGI). Hadir juga tokoh agama Kong Hu Cu, Anand Krishna, para

aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) dan tokoh muda Nahdlatul

Ulama(NU).38

Penilaian yang sama juga dikemukakan oleh Din Wahid yang

berpendapat bahwa fatwa MUI sekarang ini menunjukan MUI telah menjadi

konservatif. Hal tersebut terliah dari MUI menyikapi masalah ini dengan

mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah Qadiyani sebagai aliran diluar

islam, sesat dan menyesatkan.

Ahmadiyah Qadian mempunyai organisasi di Indonesia menjadi

Jemaat Ahmadiah Indonesia (JAI) mempercayai bahwa Mirza Ghulam

Ahmad adalah seorang nabi ghoiru Tasyri (kenabian tanpa syariat) dan

ghoiru nustaqil (terlibat kepada nabi Muhammad SAW) dan erat dengan

pengakuan Mirza ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi dan Masih

Mau’ud.39

Sedangkan Ahmadiyah Lahore disebut dengan Ahmadiyah

Anjuman Isha’at Islam di Indonesia yang mempunyai organisasi bernama

Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). Golongan ini dipimpin Maulana

Muhammad Ali dan Kwaja Kamaluddin. GAI ini menyakini bahwa pintu

kenabian setelah Nabi Muhammad saw. telah tertutup, yang artinya Hazrat

38

Musoffa Basyir, “Pembelaan Gus Dur Terhadap Kesesatan Ahmadiyah (Pembacaan

Hermeneutika Schleiermacher)” RELIGIA Vol. 19 No. 1 (April 2016), h. 38. 39

Sofianto, Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia, h. 88

36

Mirza Ghulam Ahmad bukanlah seorang nabi, melainkan mujadid, selain

sebagai al-Masih dan al-Mahdi.40

Hanya saja masyarakat umum tidak dapat membedakan antara

kedua aliran Ahmadiyah ini dan menganggap semua pengikut Ahmadiyah

adalah sama, dan akibatnya sering memunculkan ketegangan di kalangan

umat Islam. Ketegangan ini memuncak pada serangan kelompok umat Islam

garis keras terhadap komplek Ahmadiyah di Parung, Jawa Barat, pada 15

Juli 2005. Atas desakan berbagai kelompok, MUI mengeluarkan kembali

fatwa pada kongres 2005, dan menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran

sesat. Berbeda dengan fatwa terdahulu, sekarang MUI tidak membedakan

antara kedua aliran di atas.41

Selain Majelis Ulama Indonesia (MUI), ada beberapa ormas

keagamaan Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang

memiliki kajian fatwa seperti Batshul Masail (NU) dan Majelis Tarjih

(Muhammadiyah). Dalam hasil penelitian wawancara yang dilakukan oleh

Farkhan dalam bentuk skripsi mengemukakan bahwa Muhamadiyah melalui

Majelis tarjihnya pernah mengeluarkan bahwa faham Ahmadiyah sesat,

yang secara garis besar isi dari fatwa tersebut adalah Pertama Ahmadiyah

mempunyai keyakinan adanya nabi setelah setelah nabi Muhammad SAW.

Kedua bila ada sekelompok orang yang meyakini hal tersebut harus diajak

dan dianjurkan kembali kepada jalan kebenaran seperti yang diajarkan nabi

Muhammad SAW. Selain itu permasalahan terkait Ahmadiyah diselesaikan

melalui dialog secara berkelanjutan untuk mengambil langkah-langkah yang

40

Dzulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, h.73. 41

Din Wahid, “kembalinya Konservatisme Islam Indonesia”, Studia Islamika, Vol.

21, No. 2, (2014) h. 381.

37

nyata sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia42

Selain itu Nahdhatul Ulama dalam forum muktamar atau

musyawarah alim ulama PBNU mengeluarkan fatwa seperti yang dilakukan

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetapi sifatnya maukuf (deadlock)

karena ada sebagian ulama NU yang menyatakan bahwa faham Ahmadiyah

itu menyimpang, bukan sesat.43

Kementrian Agama sebagai lembaga pemerintah pernah

memfasilitasi melakukan dialog antara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

dengan berbagai ormas-ormas Islam, dialog yang diadakan selama tujuh

putaran tersebut tidak menghasilkan kata sepakat dalam menentukan status

Ahmadiyah dalam Islam dan masa depannya, setelah dialog yang ditak

menemukan kata sepakat Badan Litbang dan Diklat kementian Agama

menawarkan solusi terhadap Ahmadiyah Berdasarkan hasil dialog dan

kajian penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh pemerintah

2. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh pengadilan

dan melalui proses pengadilan

3. Ahmadiyah dikategorikan sebagai agama di luar Islam

4. Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus-utama sebagai salah

satu aliran dalam Islam

5. Pemerintah memberi peringatan keras kepada JAI agar

menghentikan kegiatannya di seluruh wilayah RI

6. Diadakan pertemuan/musyawarah antara MUI, JAI, GAI, ormas

ormas Islam dan Pemerintah untuk menyepakati bersama

langkah penyelesaian yang harus diambil, dengan prinsip

kesediaan melakukan take and give

7. Ahmadiyah tidak dilarang, tetapi harus menghentikan segala

kegiatannya.

42

Farkhan, “Jemaat Ahmadiyah Indonesia”, (Skripsi Universitas Indonesia,2012) h.79 43

Farkhan, “Jemaat Ahmadiyah Indonesia”, h.82.

38

Atas tawaran tersebut, JAI memilih opsi yang ke-4 yaitu

“Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus-utama sebagai salah satu aliran

dalam Islam”. Oleh karena itu, Ahmadiyah diminta untuk menjelaskan

pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan yang dituduhkan berbeda

dengan Islam arus-utama.44

Setelah itu Badan Litbang dan Diklat memfasilitasi JAI kembali

untuk menjelaskan pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan JAI pada

publik yang terkenal dengan sebutan “12 butir penjelasan tentang pokok-

pokok ajaran Ahmadiyah”. Kemudian ditandatangani oleh Amir (ketua) PB

Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Abdul Basith pada tanggal 14 Januari 2008.

Secara lengkap ke-12 butir penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan

mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana diajarkan Yang

Mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW yaitu, Asyhadu anlaa-

ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya

aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan aku

bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.

2. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini

Muhammad Rasulullah adalah khatamun Nabiyyin (nabi penutup)

3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad

adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan

peringatan serta pengemban mubasysyirat, pendiri dan pemimpin

Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

4. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat

bai’at yang harus dibaca setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah

bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka kami

mencantumkan kata Muhammad di depan kata Rasulullah

5. Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa:

a. Tidak ada wahyu syari’at setelah Alquranul karim yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW;

b. Alquran dan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sumber

ajaran Islam yang kami pedomani.

6. Buku Tadzkirah, bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan

catatan pengalaman rohani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang

44

Aji Sofanuddin, “Studi Tahapan Penanganan Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia

(JAI)” Jurnal Multikultural & Multireligi Vol. 11 No 2, (April-Juni 2012), h. 16.

39

dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh

pengikutnya pada 1935 M, 27 tahu setelah beliau wafat (1908).

7. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan

mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata-kata

maupun perbuatan

8. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan

menyebut masjid yang dibangun dengan nama Masjid Ahmadiyah

9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan

dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat

Islam dari golongan manapun.

10. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai Muslim selalu

melakukan pencatatan perkawinan KUA dan mendaftarkan perkara

perceraian dan perkara-perkara lainnya berkenaan dengan itu ke

KUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan

11. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan

silaturahim dan bekerja sama dengan seluruh kelompok/golongan

umat Islam dan masyarakat dalam perkhidmatan sosial

kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa dan NKRI.

12. Dengan penjelasan ini, PB JAI mengharapkan agar warga

Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta

masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat

ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.45

Setelah PB JAI mendatangani dua belas butir pernyataan tersebut,

Badan Litbang dan Diklat Kemetrian Agama meminta aparat pemerintah

(Bakor/Pakem) melakukan tugas pemantauan yang berisi penjelasan

(pelurusan) pokok-pokok ajaran, dan pemerintah kemudian membentuk Tim

Pemantau Ahmadiyah yang dipimpin oleh Kepala Badan Litbang. Tim ini

kemudian membentuk tim pemantau di daerah yang beranggotakan para

peneliti di Departemen Agama, para polisi, dan aparat kejaksaan guna

melakukan pemantauan apakah betul Ahmadiyah menjalankan ke-12 butir

penjelasan tersebut.46

Tim ini bekerja selama tiga bulan dan direncanakan melakukan

rapat evaluasi pada tanggal 14 April 2008. Tetapi karena satu dan lain hal

45

http://ahmadiyah.org/12-butir-pernyataan-jai/ diakses pada 29 Juli 2019. 46

Aji Sofanuddin, “Studi Tahapan Penanganan Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia

(JAI)” , h.18.

40

rapat baru dapat dilaksanakan pada tanggal 16 April 2008 dengan

kesimpulan Ahmadiyah tidak menjalankan ke-12 butir penjelasan tersebut

secara sungguh-sungguh. Setelah melakukan pemantauan oleh tim yang

dibentuk Badan Litbang dan Diklat bersama (Bakor/Pakem) selama tiga

bulan dan. Menyatakan bahwa Ahmadiyah tidak konsisten dalam

menjalankan ke 12 butir pernyataan tersebut dan ditemukan di lapangan

bahwa Ahmadiyah masih mengakui ada nabi lain setelah Nabi Muhammad

SAW.

Selanjutnya Bakor Pakem merekomendasikan kepada menteri

(Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) dan Kejaksaan Agung untuk

membuat SKB tentang Ahmadiyah. Ahmadiyah dinyatakan melanggar/

tidak melaksanakan apa-apa yang telah ditulis dan disampaikannya sendiri.

Beberapa point yang tidak sesuai di lapangan yaitu point no 2 mengenai

Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup. Point 3 mengenai Mirzha

Ghulam Ahmad sebagai guru dan mursyid, point 5 tentang kedudukan al-

Qur’an dan sunnah Nabi danpoint 6 mengenai tadzkirah bukan kitab suci

dan poinit 7 mengenai tindakan pengkafiran orang Islam di luar Ahmadiyah

dengan perkataan dan perbuatan. Dengan sangat hati-hati lalu Pemerintah

mencari jalan tengah di antara dua tuntutan yang berbeda: Pembubaran

Ahmadiyah dan Pengakuan Eksistensi Ahmadiyah, kemudian

dirumuskanlah Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama, Menteri

Dalam Negeri dan Jaksa Agung No 3/2008, KEP-033/A/JA/6/2008 dan No

199/2008 Tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan

41

/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga

Masyarakat47

. Berikut isi keputusan dari SKB tersebut.

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA,

DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH

INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT

KESATU : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada

warga masyarakat untuk tidak menceritakan,

menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum

melakukan penafsiran tentang suatu agama yang

dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan

keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan

dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok

ajaran agama itu.

KEDUA : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada

penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat

Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku

beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran

penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari

pokokpokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran

faham yang mengakui adanya nabi dengan segala

ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

KETIGA : Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak

mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum

KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk

organisasi dan badan hukumnya.

KEEMPAT : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada

warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara

kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan

ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak

melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan

hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota

pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

47

Aji Sofanuddin, “Studi Tahapan Penanganan Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia

(JAI)” , h. 20.

42

KELIMA : Warga masyarakat yang tidak mengindahkan

peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KE ENAM : Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan

pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah

pembinaan dalam rangka pengamanan dan

pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

KETUJUH : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni

200848

Menurut Grace Olivia Udiata dalam penelitian Tesis Fakultas

Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dengan judul Analisis Surat

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan menteri Dalam

negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Jemaah

Ahmadiyah Indonesia (JAI Dikaji Dari Ilmu Perundang-Undangan ia

menganalisa ke tujuh butir dari SKB tersbut beserta kedudukannya dalam

hirarti perundang-undangan. Pada butir pertama pemerintah sudah

memperingatkan untuk tidak menceritakan menganjurkan atau memberi

dukungan untuk menafsirkan suatu ajaran atau agama yang menyimpang

dari pokok pokok ajaran agama, pada butir pertama ini terutama mengenai

“ajaran agama yang menyimpang” secara tidak ditunjukan langsung kepada

Jemaat Ahmadiyah tetapi dalam konteks SKB ini tidak ada pihak yang lain

48

https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20080000_SKB-2008-Ahmadiyah.pdf

diakses pada 12 Agustus 2019.

43

yang tinjuk oleh SKB kecuali pihak Jemaat Ahmadiyah dan warga

masyarakat.49

Pada butir kedua juga sudah jelas merupakan suatu peringatan dan

perintah yang ditujukan kepada warga Jemaat Ahmadiyah. Hal ini dapat

ditafsirkan bahwa bagi Jemaat Ahmadiyah sepanjang mengaku beragama

Islam, diingatkan dan diperintahkan untuk menghentikan penyebaran

penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama

Islam. Penyimpangan tersebut berupa penyebaran paham/kepercayaan yang

mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.50

Butir ketiga yang merupakan ancaman kepada warga Jemaat

Ahmadiyah jika tidak mematuhi peringatan dan perintah di butir pertama

dan kedua, dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. berdasarkan ketentuan pasal 156a KUHP dan UU PNPS No 1 tahun

1965 yang dapat menjerat warga Jemaat Ahmadiyah dengan pasal penodaan

atau penistaan agama dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun

penjara.51

Pada butir keempat diperuntukkan bagi warga masyarakat secara

umum untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kerukunan antar

umat beragama, dan tindakan-tindakan yang melawan hukum terhadap

warga Jemaat Ahmadiyah. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk

melindungi warga Jemaat Ahmadiyah dari tindakan ormas-ormas yang

49

Grace Olivia Udiata, “Analisis Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa

Agung, Dan menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dikaji Dari Ilmu Perundang-Undangan”, (Tesis

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012 h. 113. 50

Grace Olivia Udiata, “Analisis Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa

Agung, Dan menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dikaji Dari Ilmu Perundang-Undangan”, h. 115. 51

Grace Olivia Udiata, “Analisis Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa

Agung, Dan menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dikaji Dari Ilmu Perundang-Undangan”, H.116.

44

intoleran yang tidak menyukai keberadaan Jemaat Ahmadiyah lewat SKB

Tiga Menteri ini terhadap perbuatan atau tindakan melawan hukum dari

masyarakat yang sewenang-wenang terhadap warga Jemaat Ahmadiyah.52

Dalam butir kelima pemerintah menegaskan bahwa mengancam hukuman

penjara berdasarkan aturan pasal 156a KUHP bagi warga masyarakat yang

tidak mematuhi butir kesatu dan butir keempat ketentuan dalam SKB Tiga

Menteri ini sebagaimana disebut di atas. Karena, jika terjadi pelanggaran

terhadap kedua butir tersebut maka mereka dianggap telah melakukan

tindakan-tindakan yang mengandung kebencian berdasarkan agama.

Pada Butir keenam melalui SKB pemerintah memberikan

kewenangan kepada aparat pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan SKB

Tiga Menteri ini. Hal ini dapat diartikan bahwa permasalahan Jemaah

Ahmadiyah di Indonesia telah menjadi satu hal yang masuk dalam ranah

kekuasaan pemerintah. ketentuan ini juga belum menyatakan secara jelas

langkah langkah pembinaan seperti apa yang dimaksudkan sehingga

memberi peluang pembinaan dapat dilakukan sesuai penafsiran masing-

masing aparat pemerintah di pusat dan di daerah.53

Pada butir Keenam ini

juga yang melahirkan peraturan daerah seperti Peraturan Gubernur (Pergub)

Jawa Barat Tahun 2011 tentang larangan Ahmadiyah dan beberapa pergub

lainnya. Dari penafsiran butir per butir tersebut dapat disimpulkan bahwa

SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah telah bertentangan dengan prinsip

52

Grace Olivia Udiata, “Analisis Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa

Agung, Dan menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dikaji Dari Ilmu Perundang-Undangan”, h. 117. 53

Grace Olivia Udiata, “Analisis Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa

Agung, Dan menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dikaji Dari Ilmu Perundang-Undangan”, h. 118.

45

Negara hukum dan Hak Asasi Manusia, yang juga bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 selaku hukum dasar Negara Indonesia yang

menjamin dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk

jaminan terhadap warga Jemaat Ahmadiyah untuk memeluk agama dan

memilih kepercayaan sesuai dengan hati nurani serta beribadah menurut

agama dan kepercayaannya tersebut. Hal tersebut termaktub dalam Pasal

28E ayat 1 dan 2, dan Pasal 29 ayat 2 (Amandemen II Tahun 2000) UUD

1945. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 28 E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan

meninggalkannya, serta berhak kembali.

2. Setiap orang berhak atas menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan

sikap sesuai hati nuraninya.

Pasal 29

Agama

1. Negara berdasar Tuhan yang maha esa

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamnya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-

masing.54

Dan lagi permasalahan selanjutnya adalah menurut Mahfud MD,

SKB ini tidak bisa digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah

Agung (MA) maupun PTUN. karena Mahkamah Konstitusi tidak

berwenang menilai SKB Ahmadiyah. Berdasarkan ketentuan pasal 24 C

UUD 1945, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang melakukan pengujian

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Judicial review melalui

Mahkamah Agung pun memiliki persoalan, karena SKB tidak termasuk

sebagai jenis peraturan sebagaimana diatur UU No 10\/2004 tentang

54

UUD Republik Indonesia 1945 Amandemen disertai penjelasan bagian-bagian yang

diamandemen serta proses perubahan secara lengkap, (PT Palito Media), h. 33 dan 79.

46

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan jika dibawa ke MA juga

tidak tepat, karena SKB bukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana

diatur dalam UU 10\/2004, Jika diperkarakan ke PTUN juga kurang tepat

karena SKB tersebut dapat dinilai sebagai peraturan bukan penetapan karena

ada muatannya yang bersifat umum.55

B. PERGUB Jawa Barat No 12 Tahun 2011 dan Tinjauan Yuridisnya

Menurut Tri Jata Ayu Pramesti Peraturan Gubernur (Pergub)

merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang baru diakui

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau

dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal tu berdasakan Pasal 8 ayat (2) UU

No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Seringkali di kalangan umum sulit membedakan perberdaan antara Perda

Provinsi dengan Pergub. Perbedaan tersebut terletak pada kewenangan

pembentukan. Perda Provinsi dibentuk dengan cara membuat Rancangan

Peraturan Daerah terlebih dahulu, kemudian Rancangan Perda yang telah

disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh

pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah Provinsi.56

55

Aba,” Mahfud MD: SKB Ahmadiyah Tak Bisa Digugat ke MK, MA dan PTUN”,

diakses pada 13 Agustus dari https://news.detik.com/berita/955052/mahfud-md-skb-

ahmadiyah-tak-bisa-digugat-ke-mk-ma-dan-ptun 56

Tri Jata Ayu Pramesti, “Perbedaan Pergub dengan Perda”, diakses pada 11

September 2019 dari

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510e536c2e2e5/perbedaan-pergub-

dengan-perda/

47

Sebulan setelah ada penyerangan kepada warga Jemaat Ahmadiyah

di Cikeusik Pandeglang (Minggu 06 Februari 2011) yang mengakibatkan

tiga orang meninggal,57

Ahmad Heryawan yang dikenal dengan sapaan

“Aher” mengeluarkan Peraturan Gubernur (pergub) Jawa Barat tentang

larangan Ahmadiyah bersama Ketua DPRD Jawa Barat Ir. Irfan

Suryanagara, Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Moeldoko,

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Suparni Parto dan Kepala

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Soegianto, SH. Dikeluarkannya Peraturan

Gubernur ini diawali dengan risalah rapat forum koordinasi pimpinan

daerah tanggal 2 Maret 2011 bertempat di Gedung Pakuan yang pada

pokoknya mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Jawa

Barat yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat beserta pimpinan

lembaga lainnya.

Menurut Aher dalam konferensi pers setelah dikeluarkannya

pergub tersebut maksud dan tujuan dikeluarkannya pergub tersebut

pertama, untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari

adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang

57

Kronologis kejadian penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik

Pandeglang beragam versi, menurut pihak KontraS dan Jemaat Ahmadiyah polisi

melakukan pembiaran terhadap penyerangan tersebut yang menyebabkan tiga orang korban

meninggal bhkan sebelum ada penyerangan pihak kepolisian sempat sarapan bareng dengan

warga Jemaat Ahmadiyah dan meminta supaya tidak melakukan perlawanan jika ada

penyerangan, Lihat, “Kronologis Cikeusik Versi KontraS” diakses pada 17 Agustus 2019

dari https://www.beritasatu.com/hukum/7137-kronologis-cikeusik-versi-kontras-.html

Menurut versi kepolisian, tentu tidak mungkin dari pihaknya melakukan pembiaran dan

membantah pihaknya kecolongan terkait kasus ini. Pihak kepolisian juga sempat meminta

kepada pihak Jemaat Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatan dan dibantu dengan tokoh

Agama setempat, namun Ahmadiyah menolak himbauan tersebut. LIhat, Ape “ Ini Dia

Kronologi Insiden Ahmadiyah di Cikeusik Versi Polisi” diakses pada tanggal 17 Agustus

2019 dari https://news.detik.com/berita/1561545/ini-dia-kronologi-insiden-ahmadiyah-di-

cikeusik-versi-polisi

48

menyimpang. Kedua, mengawasi aktivitas Jemaat Ahmadiyah dari kegiatan

penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok

ajaran agama Islam. Ketiga, mencegah perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham

keagamaan yang menyimpang. Keempat, melaksanakan pembinaan kepada

Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali

kepada syariat agama Islam. Kelima, meningkatkan koordinasi antara aparat

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan,

Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam penanganan masalah Jemaat

Ahmadiyah. Keenam, meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga

Menteri tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota,

Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan warga

Masyarakat tahun 2008.58

Setelah keluarnya pergub Jawa Barat (03 Maret 2011) berbagai

respon dan tuntutan supaya pemerintah mengkaji ulang tetang larangan

Ahmadiyah banyak yang menyuarakan dari berbagai pihak seperti Yayasan

Bantuan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Pusat Studi Hukum dan

Kebijakan Indonesia (PSHK) dan kontras, menurut Kontras Setidaknya ada

15 peraturan dari seluruh daerah di Indonesia yang melarang kegiatan

jemaah Ahmadiyah. Mulai dari surat keputusan bersama, peraturan bupati

hingga peraturan gubernur. Namun, beberapa aturan yang dikeluarkan oleh

pejabat daerah tersebut dinilai bermasalah, baik secara formal maupun

58

Enal, “Gubernur Terbitkan Pergub Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jabar”

diakses pada tanggal 13 Agustus dari

https://jabarprov.go.id/index.php/news/1814/Gubernur_Terbitkan_Pergub_Larangan_Kegia

tan_Jemaat_Ahmadiyah_di_Jabar

49

substansi karena dianggap bermasalah Menteri Dalam negeri Gamawan

Fauzi didesak oleh pihak tersebut untuk mengkaji aturan aturan yang sudah

dikeluarkan oleh pemerintah daerah, menurut Erna Ratnaningsih sebagai

Ketua YLBHI Mendagri harus melakukan executive review terkait peraturan

yang dikeluarkan kepala daerah terkait larangan Ahmadiyah. Kalau perlu

moratorium kebijakan pejabat daerah tentang larangan aktivitas jemaah

Ahmadiyah.59

No Jenis Aturan Dikeluarkan Oleh Wilayah

1 Surat Keputusan Bersama

Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tanggal 21

November 1983

Kepala Kejaksaan

Negeri Selong

Lombok Barat

2 Surat Keputusan Bersama tentang

Pelarangan aliran/ajaran Jemaat Ahmadiyah

Indonesia di wilayah Kabupaten Kuningan

tanggal 3 November 2002

Muspida, Pimpinan

DPRD, MUI dan

Pondok Pesantren dan

Ormas Islam Kuningan

Kuningan

3 Surat Keputusan Bersama tentang

Pelarangan kegiatan Komunitas Ahmadiyah

di Indonesia di wilayah Kabupaten Bogor

tanggal 20 Juli 2005

Bupati Bogor, Ketua

DPRD Bogor, Dandim

0621, Kepala

Kejaksaan Negeri

Cibinong, Kapolres

Bogor, Ketua PN

Bogor, Danlanud ARS,

Departemen Agama

dan MUI Bogor

Bogor

4 Surat Keputusan Bersama 450/Kep.225-

PEM/2005 tanggal 9 Agustus 2005

Bupati Garut Agus

Supriadi

Garut

5 Surat Keputusan Bersama No. 21 Tahun

2005 tanggal 17 Oktober 2005

Bupati Cianjur, Kepala

Kejaksaan Negeri

Cianjur dan Kepala

Kantor Depag Cianjur

Cianjur

6 Surat Keputusan Bersama 143 tahun 2006

tanggal 20 Maret 2006

Bupati Sukabumi,

Kajari Cibadak,

Kapolres Sukabumi,

Depag Sukabumi dan

MUI Sukabumi

Sukabumi

7 Peraturan Gubernur

563/KPT/BAN.Kesbangpol&Linmas/2008

tanggal 1 September 2008

Gubernur Sumatera

Selatan Mahyudin NS

Sumatera

Selatan

8 SK Walikota 450/BKBPPM/749 tanggal 16

November 2010

Walikota Pekanbaru

Herman Abdullah

Pekanbaru

59

Fathan Qarib,” Pemerintah Didesak Review Aturan Larangan Ahmadiyah” diakse

pada tanggal 14 Agustus dari

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d7a41db07ef5/pemerintah-didesak-ireviewi-

aturan-larangan-ahmadiyah/

50

9 Surat Edaran Gubernur 223.2/803/Kesbang

tanggal 10 Februari 2011

Gubernur Sulawesi

Selatan Syahrul Yasin

Limpo

Sulawesi

Selatan

10 Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2011 tanggal

21 Februari 2011

Pj. Bupati Pandeglang

Asmudji HW

Pandeglang

11 Surat Keputusan Walikota No.

200/160/BKPPM/I/II/2011 tanggal 25

Februari 2011

H. Syahrie Ja’ang Samarinda

12 Peraturan Gubernur

No.188/94/KPTS/013/2011 tanggal 28

Februari 2011

Gubernur Jawa Timur

Soekarwo

Jawa Timur

13 Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011

tanggal 3 Maret 2011

Gubernur Jawa Barat

Ahmad Heryawan

Jawa Barat

14 Surat Keputusan Walikota Bogor

No.300.45-122/2011 tanggal 3 Maret 2011

Walikota Bogor Diani

Budiarto

Bogor

15 Peraturan Bupati No. 450/PUM/2011/68

tanggal 16 Februari 2011

Bupati Kampar

Burhanuddin Husin

Kampar

Sumber : Kontras.

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia( PSHK)

Fajri Nursyamsi juga mengatakan bahwa peraturan gubernur ataupun surat

keputusan kepala daerah yang memuat larangan Ahmadiyah secara hukum

bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi lagi, Ia menjelaskan,

meski Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan, tapi tidak serta merta pelarangan aktivitas

jemaah Ahmadiyah dibenarkan. Karena bisa disimpulkan bahwa

kewenangan pembentukan peraturan oleh daerah adalah hanya untuk

menjalankan otonomi di daerahnya. Begitu pula dengan surat keputusan

pelarangan aktivitas Ahmadiyah, Fajri mengutip Pasal 18 Ayat (5) UUD

1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi

seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan

sebagai urusan pemarintah pusat. menunjuk Pasal 10 Ayat (3) UU No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merinci yang masuk

dalam urusan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan,

51

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Maka itu, selain enam

urusan ini merupakan urusan pemerintah daerah.60

Menurut pemaparan Nurainun Mangunsong juga dalam Jurnal

penelitiannya mengungkapkan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa

Barat tentang larangan Ahmadiyah secara formil maupun materil terdapat

kekacauan antara dasar pembentukan peraturan tersebut yang termuat di

dalam konsideran “demi menjaga ketertiban umum” yang memang

merupakan kewenangan atributif dari Gubernur, akan tetapi tidak sesuai

dengan title “Larangan Kegiatan Ahmadiyah” yang berifat kongkret

individual yang seharusnya Beschikking atau keputusan. Sementara itu, jika

pengaturan “Larangan Kegiatan Ahmadiyah” ingin dibawa ke ranah

keputusan gubernur, hal itu bertentangan secara prinsipil pembagian

kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana yang diatur dalam UU

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan

bahwa persoalan agama bukan merupakan kewenangan daerah melainkan

kewenangan Pemerintaha Pusat. Pengaturan agama hanya dimungkinkan

dalam ranah undang-undang berdasarkan Pasal 28J.61

Dengan demikian kesimpulan dari penelitian Nurainun

Mangunsong terjadi kesemerawutan dalam pengaturan agama atau

keyakinan ini di tingkat daerah yang sumbernya lebih banyak pada

60

Fathan Qarib,” Pemerintah Didesak Review Aturan Larangan Ahmadiyah” diakse

pada tanggal 14 Agustus dari

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d7a41db07ef5/pemerintah-didesak-ireviewi-

aturan-larangan-ahmadiyah/ 61

Nurainun Mangunsong, “Inkonstitusionalitas Peraturan Gubernur Jawa Barat

Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa

Barat”, Jurnal Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, (Vol. 48, No. 2, Desember

2014), h. 545.

52

disharmoni di ranah undang-undang. Tak jarang kepala daerah tidak mampu

mendudukkan posisinya secara proporsional selaku pejabat publik di tengah

tekanan-tekanan golongan keyakinan mayoritas. Konflik kepentingan

berkeyakinan menjadi seolah-olah sulit dihindari oleh kepala daerah.

Alhasil, kebijakan-kebijakan publik pun cenderung diskriminatif.

C. Isi Pergub Jawa Barat Tahun 2011 Tentang Larangan Ahmadiyah

Dalam peraturan gubernur (Pergub) Jawa Barat Tahun 2011

tentang Larangan Ahmadiyah memuat dua belas (12) bab dan lima belas

(15) pasal. Bab pertama mengenai ketentuan umum, bab kedua maksud dan

tujuan, bab ketiga larangan, bab ke empat sosialisasi, bab keenam

kelembagaan, bab ketujuh pelaporan, bab kedelapan pembinaan dan

pengawasan, bab Sembilan sanksi, bab kesepuluh penganganan di

kabupaten dan kota, bab kesebelas pembiayaan, bab ke duabelas ketentuan

penutup.

53

BAB IV

PERKEMBANGAN KEBERADAAN JAI TENJOWARINGIN

TASIKMALAYA PASCA KELUARNYA PERGUB JAWA BARAT

TENTANG LARANGAN AHMADIYAH

A. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa

Barat dilapangan

Setelah keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat,

beberapa tim dari lembaga pemerintah turut ke lapangan seperti dari

perwakilan Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) Provinsi yang

diwakili oleh Ketua Sabhara turut mensosialisasikan yang bertempat di

wilayah Kapolres Tasikmalaya, tetapi menurut Asep Jamaludin pihak dari

Ahmadiyah pada saat itu tidak diundang, yang hadir dalam sosialisasi

tersebut dari pihak pemerinah Kabupaten, MUI Kabupaten, Kejaksaan dan

Ormas-Ormas Islam yang ada di wilayah Tasikmalaya, setelah ada

pertemuan tersebut yang datang ke Tenjowaringin hanya Muspika

(Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Salawu seperti MUI, Kapolsek dan

pimpinan kecamatan lainnya.63

Isi dari sosialisasi tersebut yang ditangkap oleh tokoh tokoh

Ahmadiyah adalah terusan dari SKB tiga menteri dan menerangkan

beberapa larangan untuk Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat. Beberapa poin

yang disosialisasikan mengenai larangan dalam pergub tertulis sebagai

berikut:

63

Wawancara dengan Asep Jamaludin, Tenjowaringin 04 Agustus 2019.

54

LARANGAN

Bagian Kesatu

Aktifitas Jemaat Ahmadiyah

Pasal 3

1. Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah

dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk

apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran

dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama

Islam.

2. Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, ataupun

melalui media elektronik;

b. pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia

di tempat umum;

c. pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga

pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat

Ahmadiyah Indonesia; dan

d. penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk

apapun. (3) Pemerintah Daerah menghentikan aktifitas/kegiatan

Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 4

1. Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau

perbuatan melawan hukum berkaitan dengan aktifitas Penganut,

anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang

menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

Tindakan terhadap aktifitas Penganut, anggota dan/atau anggota

pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok

ajaran agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan aparat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan

perundangundangan.

Dengan adanya larangan yang tercantum dalam pergub tersebut, di

wilayah Tenjowaringin menurut penuturan Ihin Solihin yang mayoritas

Jemaat Ahmadiyah sendiri sudah melaksanakan apa yang tertulis dalam

Pergub tersebut seperti penyiaran (dakwah) keluar Jemaat Ahmadiyah,

secara terbuka memang sudah tidak ada, tetapi karena daerah Tenjowaringin

55

sudah identik dengan masyarakat Jemaat Ahmadiyah seringkali warga

Tenjowaringin ataupun tokoh mendapat pertanyaan seputar Ahmadiyah dari

masyarakat luar. Secara tidak langsung menurut Ihin Solihin itu merupakan

Dakwah menyampaikan yang sebenarnya terkait dengan Ahmadiyah.

Dan untuk pemasangan plang organisasi di tempat ibadah maupun

di lembaga pendidikan menurut para tokoh Ahmadiyah Tenjowaringin ada

baiknya pemasangan plang organisasi untuk Jemaat Ahmadiyah dilarang

karena ditakutkan kesan yang ditangkap oleh masyarakat luar masjid ini

khusus untuk masyarakat Jemaat Ahmadiyah padahal Masjid Ahmadiyah

terbuka untuk umum siapa saja boleh beribadah di Masjid Ahmadiyah.

Namun menurut Ihin Solihin sebagai mantan kepala desa

Tenjowaringin memastikan bahwa apapun kebijakan terkait dengan

Ahmadiyah, prinsip bagi warga Jemaat Ahmadiyah akan patuh terhadap

hukum dan pemerintah selama pemerintah itu berjalan yang sah sesuai

dengan tatanan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) dan pihak Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak akan pernah

membuat suatu keributan dengan pihak manapun.64

B. Dampak Setelah Keluarnya Pergub di Tenjowaringin dan Kersamaju

Pada Tahun 2011-2015

1. Hambatan untuk Pembangunan Tempat Ibadah (Masjid)

Menutut penuturan Ihin solihin selaku mantan kepala desa periode

2007-2013 dalam menjalankan kepemerintahan di desa Tenjowaringin pada

periode tersebut banyak hambatan dan tantangan terkait dengan keberadaan

64

Wawancara dengan Ihin Solihin, Tenjowaringin 05 Agustus 2019.

56

Jemaat Ahmadiyah yang merupakan mayoritas di desa tersebut. Diawali

dengan SKB tiga menteri sampai dengan keluarnya Peraturan gubernur

(Pergub) yang sedang panas-panasnya terkait dengan Ahmadiyah. Dalam

suatu waktu setelah keluarnya Pergub, pejabat dari daerah kabupaten

Tasikmalaya pernah datang dan memantau aktifitas pembangunan tempat

ibadah yang berada di dusun Sukasari desa Tejowaringin bersama dengan

aparat kepolisian setempat. Dalam kedatangan pejabat tersebut mereka

meminta untuk memberhentikan semua pembangunan tempat ibadah milik

Jemaat Ahmadiyah di Tenjowaringin.65

Tetapi menurut Ihin Solihin karena permintaan dari pejabat tersebut

illegal dalam arti tidak ada surat keputusan baik dari bupati ataupun

pengadilan negeri maka permintaan tersebut maka aktifitas pembangunan

tetap dijalankan karena beberapa alasan

Pertama, sebagai kepala desa dia harus bertanggung jawab atas

kelestarian masyarakat baik dalam hal budaya, keyakinan, ibadah dan

sebagainya. Maka ia selaku kepala desa berusaha untuk tidak melaksanakan

apa yang diingikan oleh pihak pihak pejabat tersebut. Akhirnya

pembangunan terus berjalan dan sampai saat ini sampai selesai, Ia

menghiraukan perintah dari pejabat terebut karena berkesimpulan bahwa

tidak ada larangan secara untuh (atau tertulis) dalam arti yang digariskan

berdasarkan UUD yang berlaku dinegara kita.

Kedua, ia selaku kepada desa bersikukuh untuk melanjutkan

pembangunan tersebut karena dari pihak pihak terkait itu tidak memberikan

65

Wawancara dengan Ihin Solihin, 05 Agustus 2019.

57

satu bentuk larangan dengan tulisan ataupun surat. Hanya perkataan datang

ke lokasi orang dan orang yang sedang bekerja menyaksikan pada waktu itu

maka ia meminta kepada pejabat yang hadir saat itu untuk mengeluarkan

satu bentuk tulisan atau surat yang berisi larangan yang secara legal

ditandatangani oleh pimpinan wilayah atau pimpinan kabupaten

Tasikmalaya, tetapi sampai sekarang larangan atau himbauan tersebut tidak

ada dan pembangunan Masjid sampai selesai.66

2. Pencatatan Pernikahan Sipil

Pada tahun 2012, Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten

Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan tidak akan mencatatkan pernikahan

Jemaat Ahmadiyah diseluruh wilayah Tasikmalaya sebelum ia menyatakan

keluar dari Jemaat Ahmadiyah. Alasan utama pihak KUA Tasikmalaya tidak

akan mencatatkan pernikahan warga Jemaat Ahmadiyah menurut Dadang

Romansyah selaku Kepala Kementrian Agama Tasikmalaya dalam

wawancara kepada media Radar Tasikmalaya alasan tidak mencatatkan

pernikahan warga Jemaat Ahmadiyah adalah Karena jemaat Ahmadiyah

merupakan aliran sesat berdasarkan fatwa MUI dan SKB tiga Menteri,

Dadang menghimbau kepada seluruh KUA yang ada di wilayah

Tasikmalaya supaya tidak mencatatkan Pernikahan Warga Jemaat

Ahmadiyah

Gambar 3 : Berita Pernikahan JAI tidak akan dicatat

66

Wawancara dengan Ihin Solihin, Tenjowaringin 05 Agustus 2019.

58

Sumber : Radar Tasikmalaya April 2012.

Gambar 4 : Keterangan KUA Salawu tidak bisa mencatatkan pernikahan warga JAI

Sumber : dokumentasi penulis Agustus 2019

Dalam berita yang ditulis oleh Radar Tasikmalaya dan beberapa

analisa penulis, berawal dari Saudara Irfan Ahmad yang mengajukan

pencatatan nikah ke KUA kecamatan Salawu Tasikmalaya, tetapi tidak

dilayani, karena ia adalah warga Jemaat Ahmadiyah, semenjak itu kepala

desa Tenjowaringin (Ihin Solihin) turun tangan membantu warga yang

mayoritas Jemaat Ahmadiyah. Ia turut mengeluarkan surat pengajuan

keberatan kepada Kementrian Agama Kabupaten Tasikmalaya, dengan surat

No 141/45/DS/XII/2012 tentang permohonan ketetapan/Kepastian Hukum.

Berikut isi surat dari Desa Tenjowaringin sebagai berikut :

Assalamualaikum Wr WB

Didasari dengan terbitnya surat dari kepala KUA Kecamatan

Salawu No: K.22/18/PW.01/223/XI/2012 tertanggal 22 November 2012

perihal : Penolakan Pernikahan, Kepala desa Tenjowaringin merasa

tanggung jawab untuk meminta penjelasan sekaligus meminta

ketetapan/kepastian hukum dari kepala kantor kementrian Agama

kabupaten Tasikmalaya tentang pernikahan tersebut.

Selanjutnya warga masyarakat desa Tenjowaringin yang

beragama Islam merupakan warga Negara RI yang harus mendapatkan

59

perlindungan hukum pengayoman dari pemerintah dan dicatatkan

pernikahannya sesuai UU No 1/1974

Namun tidak dicatatkannya pernikahan tersebut warga kami

sudah kehilangan haknya selaku warga Negara Indonesianya ini.

Haruskan diarahkan kemana mereka untuk meminta dicatatkan

pernikahan tersebut. Dan kalau memang ada pelanggaran hukum dan

undang-undang dari warga kami tentang itu, mohon dijelaskan supaya

warga kami mendapat hak yang sama selaku warga Negara yang sah.67

Setelah kepala desa menyurati Kementrian Agama Kabupaten

Tasikmalaya, kemudian Kementrian Agama Tasikmalaya mengeluarkan

surat balasan yaitu pada tanggal 17 Desember 2012 dengan No surat :

kd.10.6/I/BA.01.2/2930/2012 perihal pencatatan pernikahan warga Jemaat

Ahmadiyah (JAI) yang menyimpulkan

a) Tetap memelihara stabilitas kerukunan umat beragama, menjaga

ketemtraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat serta

menghindari adanya konflik horizontal antar sesama umat

beragama.

b) Tugas fungsi kementrian Agama, dalam hal ini kantor urusan agama

kecamatan adalah melayani, membina dan mengayomi umat

beragama yang diakui dan dilindugi menurut perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia, khsusu bagi yang beragama Islam

pernikahannya dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dan bagi

umat beragama di luar Islam dicatat di kantor catatan sipil.

Adapun bagi Jemaat Ahmadiyah :

a) Dilayani pencatatan perkawinannya, apabila memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur pada PMA RI No 11 Tahun 2007.

b) Sebelum prosesi pernikahan, kedua calon pengantin dan walinya

harus mengucapkan dua kalimat Syahadat disaksikan (2) orang

saksi dan dibuatkan pernyataan/berita acara bermaterai sebagai

bukti tertulis bahwa calon pengantin dan walinya itu, benar benar

beragama Islam

c) Apabila terjadi penolakan seperti tersebut pada hurup B diarahkan

ke pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum.68

Selain itu Kepada Desa Tenjowaringin juga mengirim surat

meminta bantuan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS

67

Arsip Surat Keluar Desa Tenjowaringin ditujukan kepada Kepala Kantor

Kementrian Agama Kab. Tasikmalaya pada tanggal 06 Desember 2012. 68

Arsip Surat Kementrian Agama Kantor Kabupaten Tasikmalaya dikeluarkan pada

tanggal 17 Desesmber 2012.

60

HAM) untuk mengadukan permasalahan tidak dilayaninya pernikahan

tersebut. Akhirnya direspon oleh Komnas HAM pada tanggal 06 Februari

2013 dengan surat no 478/K/PMT/II/2013 yang isinya mendesak

a) Memastikan pengaduan tersebut

b) Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu

Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatatkan pernikhan Sdr. Irfan

Ahmad dan Sdri. Syarifatunissa sebagaimana warga Negara lainnya.

c) Memastikan bahwa tidak ada warga Negara Indonesia yang

kehilangan hak sipilnya untuk dicatatkan pernikahannya oleh

Kantor Urusan Agama yang ada di Indonesia dan hak sipil lainnya

d) Komnas HAM secara aktif memantau perkembangan penyelasaian

permasalahan ini untuk itu kami sdr menginformasikan proses

penyelesaian kepada KOMNAS HAM69

Setelah keluarnya Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(KOMNAS HAM) maka pelayanan pernikahan di Tenjowaringin kecamatan

Salawu kembali bisa dilayani, namun di desa Kersamaju kecamatan

Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan desa

Tenjowaringin berbeda. Untuk Jemaat Ahmadiyah di Kersamaju yang

minoritas Jemaat Ahmadiyah di desa tersebut menurut penuturan mantan

ketua Jemaat Lokal Kersamaju sampai sekarang warga Jemaatnya di desa

Kersamaju tidak bisa dinikahkan didesa tersebut, solusi yang diambil oleh

Jemaat Ahmadiyah Kersamaju kalau Jemaatnya ada yang akan menikah

maka ia meminta surat pindah domisili ke desa, untuk alamat kepindahan

domisilinya ke desa Tenjowaringin ataupun keluar wilayah kabupaten

Tasikmalaya.70

3. Penyerangan Terhadap Jemaat Ahmadiyah

69

Arsip Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perihal Penolakan

Pencatatan Pernikahan 70

Wawancara dengan Dedem, Kersamaju 05 Agustus 2019

61

Penyerangan juga terjadi kepada Jemaat Ahmadiyah di desa

Tenjowaringin dan desa Cipakat Kabupaten Tasikmalaya (5 Mei 2013.

Penyerangan tersebut terjadi pada jam 01.30 pagi setelah selesai acara Jasah

Salanah71

(Pertemuan kerohanian Jemaat ahmadiyah) yang dilaksanakan di

Tenjowaringin. Pada saat itu sekelompok orang datang ke dusun Wanasigra

dan Citeguh lalu menyerang dengan merusak beberapa fasilitas seperti

rumah warga, madrasah dan masjid yang berada di Citeguh. Namun dalam

peristiwa ini yang menjadi korban justru dari pihak yang menyerang

tersebut, diduga ia terkena pantulan kaca saat melempari kaca Masjid yang

berada di Citeguh tersebut. Setelah melakukan pengrusakan di desa

Tenjowaringin, pasukan massa melanjutkan penyerangan di Cipakat

kecamatan Singaparna pada jam 03.15 pagi (5 Mei 2013)72

. Penyerangan ini

mengakibatkan rusaknya masjid besar Jemaat Ahmadiyah di Singaparna dan

satu rumah milik Jemaat Ahmadiyah.

Namun ironisnya setelah terjadinya penyerangan kepada Jemaat

Ahmadiyah di wilayah Tasikmalaya, Ahmad Heryawan selaku gubernur

Jawa Barat menilai bahwa penyerangan dalam hal ini berawal dari ajaran

Ahmadiyah yang melanggar peraturan dan bertentangan, Aher menilai kalau

ajaran Ahmadiyah hilang maka tidak ada masalah. Kendati demikian

menurut Aher bahwa tidak dibenarkan untuk mengembalikan para

kelompok Ahmadiyah ke ajaran Islam yang sebenarnya dengan cara

71

Wawancara dengan Asep Jamaluddin, tenjowaringin 4 Agustus 2019. 72

Nurul, “Rumah dan Masjid Jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya Dirusak Massa”

diakses pada 8 September 2019 dari https://news.detik.com/berita/2238254/rumah-dan-

masjid-jemaat-ahmadiyah-di-tasikmalaya-dirusak-massa?nd771104bcj=

62

kekerasan.73

Namun setelah keluarnya Pergub Jawa Barat dari tahun 2011

sampai sekarang, Asep Jamiluddin dan Ihin solihin mengatakan bahwa tidak

ada Jemaat Ahmadiyah Tenjowaringin yang keluar dari Ahmadiyah, dengan

berbagai hambatan yang datang kepada warga Jemaat Ahmadiyah justru

warga Jemaat Ahmadiyah bertambah kuat dengan keyakinannya.

4. Penyegelan Masjid di Desa kersamaju

Jemaat Ahmadiyah yang ada di desa Kersamaju kecamatan

Cigalontang Tasikmalaya pada mulanya merupakan bagian dari Jemaat

Ahmadiyah Wanasigra, desa Tenjowaringin. tetapi awal tahun 2000

menurut Ihin Solihin karena Jemaat Ahmadiyah tersebut berada di luar

wilayah Tenjowaringin maka dipisahkan dan berdiri cabang lokal Jemaat

Ahmadiyah Kersamaju dan sudah mempunyai Masjid untuk tempat kegiatan

beribadah. Namun pada tanggal 31 Maret 2014 masjid yang dipakai untuk

beribadah disegel oleh aparat kepolisian (Kapolsek), satpol-pp bersama

dengan ormas-ormas islam yang tidak senang dengan keberadaan Jemaat

Ahmadiyah di desa Kersamaju tersebut

Gambar : Masjid yang disegel sampai sekarang oleh aparat di Kersamaju

73

Putra Prima Perdana, "Gubernur Jabar: Ahmadiyah Hilang, Masalah Pun Hilang",

berita diakses pada tanggal 8 September 2019 dari

https://regional.kompas.com/read/2013/05/07/13543759/Gubernur.Jabar.Ahmadiyah.Hilang

..Masalah.Pun.Hilang.

63

Sumber : Dokumentasi Penulis 07 Agustus 2019

Walaupun diluar tanggung jawab secara kewilayahan, Ihin Solihin

turut membantu dalam upaya mencari keadilan dengan mengirim surat yang

ditujukan kepada UU Ruzhanul Ulum, namun sampai habis masa

jabatannya sebagai Bupati, tidak ada satu respon pun yang keluar dari

pemerintah kabupaten, akhirnya setelah bermusyawarah dengan berbagai

tokoh Jemaat penyegelan tersebut dilepas karena bersifat illegal,

inkonstitusional. Namun selang beberapa minggu setelah penyopotan plang

tersebut datang aparat kapolsek untuk menanyakan pencopotan plang segel

tersebut dan memasang kembali segel tersebut.74

Selama hampir satu tahun Jemaat Ahmadiyah Kersamaju beribadah

diluar rumah (taman rumah), namun setelah Dedem melakukan konsultasi

dengan beberapa ormas Islam seperti Lakpesdam NU dan Banser akhirnya

membuka pintu masjid tersebut dari belakang dan dipakai untuk beribadah

sehari-hari, tetapi untuk beribadah shalat Jumat dari penyegelan sampai

sekarang masjid itu dilarang untuk dipakai untuk sekarang warga Jemaat

Ahmadiyah Kersamaju Shalat Jumat di kp Cikuray dusun Wanasigra desa

Tenjowaringin.75

C. Eksistensi JAI Tenjowaringin Dari Tahun 2011 Sampai Sekarang

Setelah keluarnya Pergub tentang larangan Ahmadiyah dan

sosialisasi ke berbagai desa yang ada Jemaat Ahmadiyah seperti desa

Tenjowaringin, seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa dalam rentan

waktu 2011-2013, Jemaat Ahmadiyah di wilayah Tasikmalaya pada

74

Wawancara dengan Ihin Solihin, Tenjowaringin 05 Agustus 2019 75

Wawancara dengan Dedem, Kersamaju 06 Agustus 2019.

64

umumnya mendapat sorotan karena beberapa masalah yang ditimbulkan

setelah Pergub keluar, namun bagi Jemaat Ahamdiyah di Tenjowaringin,

mereka menjalankan kegiatan keagamaan seperti biasa dan tidak ada

kendala yang menghalangi urusan beribadah langsung kepada Tuhan sampai

sekarang.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Jemaat Ahmadiyah bisa

bertahan dan berkembang sampai sekarang diantaranya 1: faktor

kependudukan 2: faktor lembaga pendidikan 3: faktor hubungan dengan

kepemerintahan daerah. Secara kependudukan Jemaat Ahmadiyah lebih

dominan/mayoritas di desa Tenjowaringin sampai sekarang, hal itu

dikarenakan kepercayaan yang sudah turun temurun dan terus berkembang

sampai sekarang. Hal itu ditandai dengan baiat pertama masuk Ahmadiyah

pada tahun 1950 yang berjumlah lima puluh orang masuk Ahmadiyah yang

diinisiasi dan disebarkan oleh Rosyid dibantu oleh Ajen, Baiat pertama itu

dilaksanakan di kp Wanasigra desa Tejowaringin.76

Faktor yang kedua adalah lembaga pendidikan baik formal maupun

informal yang dimiliki oleh yayasan Jemaat Ahmadiyah di Tenjowaringin.

Lembaga pendidikan formal tertinggi yang dimiliki yayasan Jemaat

Ahmadiyah Tenjowaringin adalah SMA Plus Al-Wahid yang didirikan pada

tanggal 26 Juli tahun 2000. Pada awal pendirian, jumlah pelajar yang

diterima sekitar 35 orang untuk satu kelas dan semakin berkembang. Sampai

sekarang, jumlah pelajar di SMA Plus Al-Wahid sudah mencapai kurang

lebih 300 pelajar yang terdiri dari sekitar Wanasigra, Garut dan Tasikmalaya

76

Sofianto, Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia h. 135.

65

bahkan ada beberapa pelajar yng datang dari luar pulau Jawa seperti

Sumatera, Maluku, Lombok dan Alor.77

Faktor yang ketiga adalah hubungan dengan kepemerintahan

daerah. Setelah keluarnya Pergub Jawa Barat, tokoh-tokoh Jemaat

Ahmadiyah pro-aktif komunikasi dengan beberapa intansi kepemerintahan.

Salah satu contohnya adalah terkait dengan tidak dicatatkan pernikahan

warga JAI di Tasikmalaya, selain itu terkait dengan kegiatan-kegiatan

Jemaat Ahmadiyah yang bersifat tahunan seperti Jalsah Salanah (pertemuan

rohani tahunan), tokoh-tokoh Jemaat Ahmadiyah Tenjowaringin selalu

berkomunikasi dengan cara mengirim surat pemberitahuan sekaligus

undangan terlebih dahulu dengan intansi- intansi kepemerintahan seperti

kepolisian wilayah Tasikmalaya.78

77

Sofianto, Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia h. 225. 78

Wawancara dengan Ihin Solihin, Tenjowaringin 05 Agustus 2019.

66

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan Jemaat Ahmadiyah di desa Tenjowaringin Tasikmalaya yang

merupakan Jemaat Ahmadiyah terbesar di Tasikmalaya selalu mendapatkan

perhatian khusus tidak terkecuali dari pemerintah daerah, setelah keluarnya

Peraturan Gubernur (Pergub) tahun 2011 tentang larangan Ahmadiyah, alih-alih

Pergub tersebut menjadi solusi untuk kerukunan keberagamaan justru melahirkan

konflik dan dampak baru untuk kerukunan dan keberagamaan di wilayah

Tenjowaringin tersebut.

Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat tentang larangan

Ahmadiyah diawali dengan tahap sosialisasi dari tim seperti dari pihak

KORAMIL/POLSEK tingkat kecamatan, pihak dari MUI dan sebagainya. Point

point yang dilarang dan disosialisasikan dalam Pergub tersebut seperti larangan

penyebaran/dakwah baik melalui lisan, tulisan ataupun melalui media elektronik

dan pemasangan plang nama organisasi dalam tempat umum dan pemakaian

atribut organisasi dalam bentuk apapun. Pihak Jemaat Ahamdiyah Tenjowaringin

mentaati dan melaksanakan apa yang tertuang dalam Pergub tersebut.

Namun dalam berjalannya sosialisasi pergub tersebut terdapat dampak

bagi keberagamaan warga Jemaat Ahmadiyah setelah keluarnya Pergub tersebut

seperti hambatan untuk mendirikan tempat ibadah, penolakan pencatatan

pernikahan sipil bahkan penyerangan terhadap warga Jemaat Ahmadiyah, namun

hambatan-hambatan tersebut bisa diatasi bahkan warga Jemaat Ahmadiyah

semakin solid dan bertambah kuat dengan keyakinannya. Eksistensi Jemat

67

Ahmadiyah dari tahun 2011 sampai sekarang berjalan dengan kegiatan-kegiatan

yang dicanangkan karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan Jemaat

Ahmadiyah bisa bertahan dan berkembang sampai sekarang diantaranya 1: faktor

kependudukan 2: faktor lembaga pendidikan 3: faktor hubungan dengan

kepemerintahan daerah.

B. Saran

Keberadaan Jemaat Ahmadiyah di provinsi Jawa Barat khususnya di desa

Tenjowaringin dan Kersamaju sampai saat ini, bila meninjau dari berbagai

kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti SKB tiga menteri dan Peraturan

Gubernur (Pergub) Jawa Barat tentang larangan Ahmadiyah, peraturan tersebut

merupakan bentuk suatu ancaman bahkan melahirkan diskriminasi-diskrimasi

baru seperti tidak dilayaninya pernikahan warga Jemaat Ahmadiyah, penutupan

sarana ibadah di tetangga desa Tenjowaringin (Kersamaju) yang tidak jelas letak

permasalahannya.

Penulis berharap kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk

menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah ini pemerintah lebih arif dan

bijaksana sebelum mengeluarkan kebijakan terkait dengan keberadaan Jemaat

Ahmadiyah dengan mengedepankan dialog dan memahami ajaran Ahmadiyah

secara langsung dari warga Jemaat Ahmadiyah.

68

Daftar Pustaka

Anoraga, Surya. “Pelarangan Jemaat Ahmadiyah (JAI) : Tinjauan Yuridis”, Salam

Jurnal Studi Masyarakat Islam, Volume 15 Nomor 2 Desember 2012.

Artikel Index Fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakses pada 25 Juni 2019 dari

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/03.-Ahmadiyah-Qadiyan.pdf

Artikel Salinan Fatwa MUI tahun 2005 diakses pada 27 Juli 2019 dari

https://www.nahimunkar.org/salinan-fatwa-mui-ttg-kesesatan-ahmadiyah/

Arsip Surat Keluar Desa Tenjowaringin ditujukan kepada Kepala Kantor Kementrian

Agama Kab. Tasikmalaya pada tanggal 06 Desember 2012

Arsip Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perihal Penolakan

Pencatatan Pernikahan

Arsip Surat Kementrian Agama Kantor Kabupaten Tasikmalaya dikeluarkan pada

tanggal 17 Desesmber 2012.

Bahri, Media Zainun. Wajah Studi Agama-agama Dari Era Teosofi Indonesia (1901

1940) Hingga Masa Reformasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Farkhan, Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Skripsi S1 Program Studi Arab Fakultas

Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI) Depok, 2012

Fatoni, Uwes. “Respon Da‟i terhadap Gerakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di

Tenjowaringin Tasikmalaya,” Jurnal Dakwah, Vol. XV, No. 1, 2014.

Gustafo, Fauziah. “Pola Relasi Sosial Komunitas Ahmadiyah Dan Non Ahmadiyah

Di Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, Skripsi

UIN Jakarta, 2018.

69

Hakim, Masykur. Kenapa Ahmadiyah Dihujat?. Jakarta: SDM Bina Utama, 2005.

Hariwijaya, M. Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Desertasi untuk

Ilmu Sosial dan Humaniora. Yogyakarta: Parama Ilmu, Cet. II. 2015.

Iskandar, Nanang RI, Fatwa MUI dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia, Jakarta; Darul

Kutubil Islamiyah, 2005.

Mangunsong, Nurainun. “Inkonstitusionalitas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor

: 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Di Jawa Barat”, Jurnal Asy-Syir‟ah Jurnal Ilmu Syari‟ah dan Hukum, Vol.

48, No. 2, Desember 2014

Meolong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung PT remaja Rosdakarya,

2007

Nasr, Seyyed Hosein. Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern, Bandung;

Pustaka, 1994.

Nawawi, Hadari dkk. penelitian Terapan, Yogyakarta; Gajah Mada University Press,

1996.

Nurrohman Dkk, Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Bidang Agama Dan

Implikasinya Terhadap Toleransi Kehidupan Beragama Di Jawa Barat,

Bandung ; LP2M UIN SGD Bandung, 2015.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan

Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, 2011

Ratna, Nyoman, Kutha. Metodologi Penelitian; Kajian Budaya dan Ilmu Sosial

Humaniora Pada Umumnya Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2010

70

Ropi, Ismatu. Islamism, Government Regulation, And The Ahmadiyah Controversies

In Indonesia, Jurnal Al-Jami„ah, Vol. 48, No. 2, 2010 M/1431

Simun, Junaidi. Marjinalisasi Minoritas Keagamaan dan Keyakinan di Tasikmalaya,

Jakarta: IMPARSIAL, Desember 2012.

Syukur, Abdul. “Gerakan Dakwah Ahmadiyah (Studi Kasus Jamaah Ahmadiyah

Indonesia Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Jawa

Barat)”, Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 15,

No. 2, September 2017

Sofanuddin, Aji. “Studi Tahapan Penanganan Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia

(JAI)” Jurnal Multikultural & Multireligi Vol. 11 No 2, April-Juni 2012.

Sofianto, Kunto. Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Bangi-Malaysia,

Neratja Press, 2014.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut,

Anggota dan /atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

dan Warga Masyarakat Tahun 2008.

Udiata, Grace Olivia. “Analisis Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa

Agung, Dan menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008

Tentang Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dikaji Dari Ilmu Perundang-

Undangan”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

UUD Republik Indonesia 1945 Amandemen disertai penjelasan bagian-bagian yang

diamandemen serta proses perubahan secara lengkap, (PT Palito Media)

71

Wahid, Din. “kembalinya Konservatisme Islam Indonesia”, Studia Islamika, Vol. 21,

No. 2, 2014.

Yusuf, Munirul Islam dan Ekky O.Sobandi, Ahmadiyah Menggugat! Menjawab

Tulisan Menggugat Ahmadiyah, PT Neratja Press, 2011

Zulkarnain, Iskandar. Gerakan Ahmadiyah di Indonesia. Yogyakarta: LkiS

Berita/Artikel Dari Internet

“Kronologis Cikeusik Versi KontraS” diakses pada 17 Agustus 2019 dari

https://www.beritasatu.com/hukum/7137-kronologis-cikeusik-versi-kontras-

.html

Aba,” Mahfud MD: SKB Ahmadiyah Tak Bisa Digugat ke MK, MA dan PTUN”,

diakses pada 13 Agustus dari https://news.detik.com/berita/955052/mahfud-

md-skb-ahmadiyah-tak-bisa-digugat-ke-mk-ma-dan-ptun

Ape “ Ini Dia Kronologi Insiden Ahmadiyah di Cikeusik Versi Polisi” diakses pada

tanggal 17 Agustus 2019 dari https://news.detik.com/berita/1561545/ini-

dia-kronologi-insiden-ahmadiyah-di-cikeusik-versi-polisi

Edo, “Penyerangan Kepada Kelompok Ahmadiyah di Tasikmalaya Berlangsung

Cepat”, artikel diakses pada 25 November 2018 dari

https://news.detik.com/berita/d-2238232/penyerangan-kepada-kelompok-

ahmadiyah-di-tasikmalaya-berlangsung-cepat

Enal, “Gubernur Terbitkan Pergub Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jabar”

diakses pada tanggal 13 Agustus dari

https://jabarprov.go.id/index.php/news/1814/Gubernur_Terbitkan_Pergub_L

arangan_Kegiatan_Jemaat_Ahmadiyah_di_Jabar

Fathan Qarib,” Pemerintah Didesak Review Aturan Larangan Ahmadiyah” diakse

pada tanggal 14 Agustus dari

72

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d7a41db07ef5/pemerintah-

didesak-ireviewi-aturan-larangan-ahmadiyah/

Maya Ayu Puspitasari, “Masjid Jemaah Ahmadiyah di Depok Diserang Menjelang

Idul Fitri”, artikel diakses 25 November 2018 dari

https://nasional.tempo.co/read/887106/masjid-jemaah-ahmadiyah-di-depok-

diserang-menjelang-idul-fitri

Nurul, “Rumah dan Masjid Jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya Dirusak Massa”

diakses pada 8 September 2019 dari

https://news.detik.com/berita/2238254/rumah-dan-masjid-jemaat-

ahmadiyah-di-tasikmalaya-dirusak-massa?nd771104bcj=

Pernyataan 12 Butir Jemaat Ahmadiyah diakses pada 29 Juli 2019 dari

http://ahmadiyah.org/12-butir-pernyataan-jai/

Putra Prima Perdana, "Gubernur Jabar: Ahmadiyah Hilang, Masalah Pun Hilang",

berita diakses pada tanggal 8 September 2019 dari

https://regional.kompas.com/read/2013/05/07/13543759/Gubernur.Jabar.Ahm

adiyah.Hilang..Masalah.Pun.Hilang.

Wawancara Pribadi

Wawancara dengan Ihin Solihin. Tenjowaringin, 05 Agustus 2019.

Wawancara dengan Asep Jamaludin. Tenjowaringin, 04 Agustus 2019.

Wawancara dengan Kustiawan. Tenjowaringin, 05 Agustus 2019.

Wawancara dengan Yosnefil. Tenjowaringin, 04 Agustus 2019.

Wawancara dengan Idi Abdul Hadi. Tenjowaringin, 11 Juni 2019.

Wawancara deng Iwan. Tenjowaringin, 11 Juni 2019.

Wawancara dengan Dedem. Kersamaju, 05 Agustus 2019.

Sumber: https://produk-

hukum.kemenag.go.id/downloads/4275b84fcb3be4401af5a9a60159bb48.pdf

LAMPIRAN IV

Sumber: https://produk-

hukum.kemenag.go.id/downloads/4275b84fcb3be4401af5a9a60159bb48.pdf

Sumber: https://produk-

hukum.kemenag.go.id/downloads/4275b84fcb3be4401af5a9a60159bb48.pdf

Sumber: https://produk-

hukum.kemenag.go.id/downloads/4275b84fcb3be4401af5a9a60159bb48.pdf

Sumber: https://produk-

hukum.kemenag.go.id/downloads/4275b84fcb3be4401af5a9a60159bb48.pdf

Sumber: https://produk-

hukum.kemenag.go.id/downloads/4275b84fcb3be4401af5a9a60159bb48.pdf

Sumber: https://produk-

hukum.kemenag.go.id/downloads/4275b84fcb3be4401af5a9a60159bb48.pdf

Sumber: https://produk-

hukum.kemenag.go.id/downloads/4275b84fcb3be4401af5a9a60159bb48.pdf

Sumber: https://produk-

hukum.kemenag.go.id/downloads/4275b84fcb3be4401af5a9a60159bb48.pdf

Sumber; Arsip Mantan Kepala Desa Tenjowaringin Periode 2007-2013, diambil dari hasil

dokumentasi penulis 2019.

LAMPIRAN I

ARSIP SURAT

Sumber; Arsip Mantan Kepala Desa Tenjowaringin Periode 2007-2013, diambil dari hasil

dokumentasi penulis 2019.

Sumber; Arsip Mantan Kepala Desa Tenjowaringin Periode 2007-2013, diambil dari hasil

dokumentasi penulis 2019.

Sumber; Arsip Mantan Kepala Desa Tenjowaringin Periode 2007-2013, diambil dari hasil

dokumentasi penulis 2019.

Sumber; Arsip Mantan Kepala Desa Tenjowaringin Periode 2007-2013, diambil dari hasil

dokumentasi penulis 2019.

Sumber; Arsip Mantan Kepala Desa Tenjowaringin Periode 2007-2013, diambil dari hasil

dokumentasi penulis 2019.

Sumber; Arsip Mantan Kepala Desa Tenjowaringin Periode 2007-2013, diambil dari hasil

dokumentasi penulis 2019.

Sumber; Arsip Mantan Kepala Desa Tenjowaringin Periode 2007-2013, diambil dari hasil

dokumentasi penulis 2019.

Sumber; Arsip Mantan Kepala Desa Tenjowaringin Periode 2007-2013, diambil dari hasil

dokumentasi penulis 2019.

LAMPIRAN II

SURAT PENELITIAN

LAMPIRAN III

SURAT BALASAN

LAMPIRAN IV

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

LAMPIRAN DOKUMENTASI LAPANGAN

Wawancara dengan : Pak Idi Abdul Hadi Wawancara dengan : Pak Iwan

Wawancara dengan : Pak Ihin Solihin Wawancara dengan : Pak Asep

Wawancara dengan : Pak Yosnefil Wawancara dengan : Pak Kustiawan

Kegiatan Pengajian Ta’limul Qur’an Wawancara dengan Pak dedem