i KATA PENGANTAR Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dalam rangka mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul “Projotamansari, sejahtera, demokratis dan agamis”. Seperti diketahui, pengentasan masyarakat miskin merupakan salah satu prioritas pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di Kabupaten Bantul. Kebijakan pemberdayaan masyarakat ini diimplementasikan melalui berbagai program atau kegiatan baik yang bersumber dana dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) maupun dari berbagai sumber lainnya, termasuk dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh APBN adalah PNPM Mandiri. Dalam kurun waktu sejak awal dilaksanakannya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 telah terdapat dua program inti PNPM Mandiri yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan (rural area), sedangkan PNPM Mandiri Perkotaan adalah program pemberdayaan masyarakat untuk eskalasi pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perkotaan (urban area). Selain itu juga ada program khusus yaitu berupa bantuan keuangan kepada keluarga rawan miskin sebanyak 13.125 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Bantuan berupa uang sebesar Rp1.000.000 per RTS, diperuntukkan usaha ekonomi produktif. Laporan ini disusun dalam upaya untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul pada tahun 2013. Melalui laporan ini diharapkan pemahaman tentang upaya
23
Embed
KATA PENGANTAR - bappeda.bantulkab.go.id · program atau kegiatan baik yang bersumber dana dari Anggaran pendapatan dan belanja ... 75 desa dan 933 pedukuhan. ... PJOK Program PNPM,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
KATA PENGANTAR
Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bantul dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dalam rangka
mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul “Projotamansari, sejahtera, demokratis
dan agamis”. Seperti diketahui, pengentasan masyarakat miskin merupakan salah satu
prioritas pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di Kabupaten
Bantul. Kebijakan pemberdayaan masyarakat ini diimplementasikan melalui berbagai
program atau kegiatan baik yang bersumber dana dari Anggaran pendapatan dan
belanja Daerah (APBD) maupun dari berbagai sumber lainnya, termasuk dari Anggaran
Pendapatan dan belanja Negara (APBN).
Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh APBN adalah
PNPM Mandiri. Dalam kurun waktu sejak awal dilaksanakannya pada tahun 2007
sampai dengan tahun 2013 telah terdapat dua program inti PNPM Mandiri yang telah
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan dan
PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu
mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri
dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan
kerja di wilayah perdesaan (rural area), sedangkan PNPM Mandiri Perkotaan adalah
program pemberdayaan masyarakat untuk eskalasi pengentasan kemiskinan dan
perluasan kesempatan kerja di wilayah perkotaan (urban area).
Selain itu juga ada program khusus yaitu berupa bantuan keuangan kepada
keluarga rawan miskin sebanyak 13.125 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Bantuan berupa
uang sebesar Rp1.000.000 per RTS, diperuntukkan usaha ekonomi produktif.
Laporan ini disusun dalam upaya untuk memberikan gambaran komprehensif
mengenai implementasi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten
Bantul pada tahun 2013. Melalui laporan ini diharapkan pemahaman tentang upaya
ii
pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten
Bantul menjadi lebih baik sehingga dapat mendorong pelaksanaan program/kegiatan
yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.
Laporan ini diharapkan pula bisa menjadi referensi bagi pemangku kepentingan
dan semua pihak yang peduli terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Bantul.
Bantul, Desember 2013
Kepala
Drs. Trisaktiyana, M.Si Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19660219.199303.1.005
LaporanKoordinasi Program – program pemberdayaan 2013
DAFTAR ISI
Halaman
` Kata Pengantar
I. PENDAHULUAN 1
II. KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2
III. PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM KERANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN 4
IV. PENERIMA MANFAAT 8
V. TUJUAN KOORDINASI PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT 8
VI. KEGIATAN KOORDINASI PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT 9
VII. PROFIL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 10
VIII. PROGRAM KHUSUS 19
IX. PENUTUP 19
Laporan Koordinasi Program – program pemberdayaan 2013 1
LAPORAN KOORDINASI
PROGRAM – PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2013
I. PENDAHULUAN
Kabupaten Bantul adalah salah satu dari empat kabupaten dan satu kota di
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul secara geografis
terletak di bagian selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas
wilayah 506,85 km² atau 50.685 ha, terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi
75 desa dan 933 pedukuhan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara
07º44'04"-08º00'27" Lintang Selatan dan 110º12'34"-110º31'08" Bujur Timur. Secara
administratif Kabupaten Bantul di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten
Gunung Kidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan
Kabupaten Sleman, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon
Progo, di bagian selatan Kabupaten Bantul berakhir dengan garis pantai Samodra
Indonesia.
Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasar pada Hasil Pemutakhiran
Data Penduduk Kabupaten Bantul sampai dengan Desember 2013, adalah 904.787
jiwa yang terdiri dari 276.804 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut
berdasarkan atas Hasil Data Keluarga Miskin Kabupaten Bantul sampai dengan
Desember 2013, di Kabupaten Bantul terdapat 39.424 KK miskin dengan jumlah
jiwa miskin sebesar 122.021 jiwa. Persentasenya adalah 14,24 % KK miskin dan
13,48 % jiwa miskin.
Laporan Koordinasi Program – program pemberdayaan 2013 2
II. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi
sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan
memandirikan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan
Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan
yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar
menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai
kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut
dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan
masyarakat yang tertinggal.
Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat
merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi
kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa
menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak
yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang
memberdayakan.
Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan
ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada
pengembangan sumberdaya manusia, penciptaan peluang berusaha yang sesuai
dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi
wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan system pelayanan
dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini
kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberdayaan dalam konteks
masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan
membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang
Laporan Koordinasi Program – program pemberdayaan 2013 3
sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya
memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur
dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian
yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.
Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam
wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila
masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut
merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Pemberdayaan sebagai
proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi
tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan
di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002).
Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua
cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan
posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat
(beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah,
melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang
berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari
tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan,
perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan
tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan
berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi,
mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah
secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat
ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko,
2002).
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk
menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun
Laporan Koordinasi Program – program pemberdayaan 2013 4
berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan
kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat
memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta
berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan
berbagai hasil yang dicapai. Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan
strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
III. Program - program Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka
Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan kemiskinan adalah kewajiban pemerintah yang harus
dilakukan sebagai wujud dari amanat konstitusi bagi pencapaian tujuan nasional
seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 yang menyebutkan bahwa
Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan
umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
Penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan mandat Undang – Undang
Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal; pasal 27 ayat (2) " tiap – tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan ", pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (2) setiap orang mendapatkan
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak
atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat. Ayat (4) setiap orang berhak mempunyai hak
milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang –
Laporan Koordinasi Program – program pemberdayaan 2013 5
wenang oleh siapapun. Pasal 34 menyebutkan " fakir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh negara". Pasal tersebut yang semula ayat tunggal, pada
amandemen keempat UUD 45 hal tersebut dipertegas lagi dengan menambah ayat-
ayat baru, sehingga pasal 34 menjadi empat ayat. Ayat (2) berbunyi " negara
mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".
Dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015
Kabupaten Bantul, Pengentasan Kemiskinan merupakan prioritas pembangunan ke
dua. Prioritas pertama adalah Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik Dan
Bertanggung Jawab, adalah merupakan tata kelola pemerintahan yang berpihak
pada masyarakat. Prioritas pembangunan ketiga dan keempat, masih merupakan
upaya mengentaskan kemiskinan yaitu Pendidikan dan Kesehatan. Adapun Arah
Kebijakan Pengentasan Kemiskinan seperti tertuang dalam RPJMD 2011-2015
adalah :
1) Koordinasi antar pihak pemerintah daerah, masyarakat/ pelaku dan pihak
swasta terkait dengan penanggulangan kemiskinan
2) Peningkatan kesejahteraan dan produktifitas keluarga miskin melalui
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat .
Sedangkan Strategi Pengentasan Kemiskinan tersebut adalah :
1) Validasi data Kepala Keluarga (KK) miskin dan penguatan sistem
monitoring dan evaluasi (Monev) penanggulangan kemiskinan
2) Program pengurangan Beban Hidup KK miskin
3) Pemberdayaan KK miskin
Berdasarkan penggolongan klaster dalam Penanggulangan Kemiskinan, maka
terbagi atas 3 klaster yaitu:
Laporan Koordinasi Program – program pemberdayaan 2013 6
1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga
2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas
3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil
Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan
bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan
tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan
tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas
hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar
masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi
dan sumberdaya yang dimilikinya.
Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan.
Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak
hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan
sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk
berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di
daerah.
Karakteristik program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat adalah sebagai berikut :
Menggunakan pendekatan partisipatif
Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat
dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam
setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi
kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan
Laporan Koordinasi Program – program pemberdayaan 2013 7
program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program
tersebut.
Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan
masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,
sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan
pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan
tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan
hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial
masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.
Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan
berkelompok
Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin
untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan
berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka
sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara
mandiri.
Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan
Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari
masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi
bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan,
kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan
koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan
program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan
program penanggulangan kemiskinan tersebut.
Laporan Koordinasi Program – program pemberdayaan 2013 8
IV. Penerima Manfaat
Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah
kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin
tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi
yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan.
V. Tujuan koordinasi program – program pemberdayaan masyarakat
1. Terciptanya koordinasi program – program pemberdayaan masyarakat di
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 baik di tingkat program, pelaku,
dan implementasinya.
2. Adanya koordinasi dan pengawalan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri T.A 2013 dan terbangunnya
sinergitas program dan pelaku dalam proses pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan
3. Mendorong optimalisasi peran dan fungsi masing-masing stakeholders
tingkat Kabupaten (Pemda, DPRD, Satker Kabupaten,
Fasilitator/Pendamping Program, Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten dan Kecamatan, PJOK Program PNPM,
kelembagaan yang dibentuk sebagai pelaksana program PNPM, Forum
BKM, Forum Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), Forum UPK, Bank,
PTN/PTS, Swasta) untuk lancarnya program PNPM Mandiri dan program-
program pemberdayaan masyarakat yang lain
4. Mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam rangka
perencanaan Partisipatif baik lewat kelembagaan program yang ada
maupun dalam perencanaan pembangunan regular, sehingga tercipta
sinergitas
Laporan Koordinasi Program – program pemberdayaan 2013 9
5. PNPM Mandiri dan program – program pemberdayaan yang lain dapat
dipahami masyarakat, mendapat respon positif dari pemerintah kecamatan
dan desa, masyarakat serta stakeholders lainnya dan menumbuhkan
kesadaran masyarakat untuk menuju berdaya dan mandiri dalam
penanggulangan kemiskinan secara terpadu
6. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan atau memonitor dan
mengevaluasi program – program pemberdayaan masyarakat
7. Menciptakan basis data pelaksanaan program – program pemberdayaan
masyarakat di Kabupaten Bantul sebagai bahan evaluasi dan perencanaan di
masa depan.
VI. Kegiatan Koordinasi Program – program Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan koordinasi program – program pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan selama tahun 2013 adalah :
1. Rapat Koordinasi pembahasan Dana Daerah untuk Urusan Bersama
(DDUB) PNPM Mandiri
2. Rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Masterplan Penanggulangan