i KATA PENGANTAR Bismillahirrohmaanirrohiim Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. engan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu kami limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2018 merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017–2022 untuk mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya dalam Tata Kelola Pemerintahan yang berdasarkan Good Governance dan Clean Government. Sejalan tekad kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maka pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Cimahi tidak terlepas dari kerjasama semua yaitu Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Kota Cimahi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan untuk semua sumbangsih yang telah diberikan kepada Pemerintah Kota Cimhai. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2018 ini bermanfaat dan menjadi bahan refleksi atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sekaligus evaluasi dalam rangka penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Cimahi, Maret 2019 WALI KOTA CIMAHI, Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M. D
119
Embed
KATA PENGANTAR - cimahikota.go.id fileKATA PENGANTAR Bismillahirrohmaanirrohiim Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. engan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmaanirrohiim
Assalamu’alaikum Warahmatullaahi
Wabarakaatuh.
engan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Kota Cimahi Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu kami limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.
Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2018 merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017–2022 untuk mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya dalam Tata Kelola Pemerintahan yang berdasarkan Good
Governance dan Clean Government. Sejalan tekad kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maka pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Cimahi tidak terlepas dari kerjasama semua yaitu Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Kota Cimahi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan untuk semua sumbangsih yang telah diberikan kepada Pemerintah Kota Cimhai. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2018 ini bermanfaat dan menjadi bahan refleksi atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sekaligus evaluasi dalam rangka penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Cimahi, Maret 2019
WALI KOTA CIMAHI,
Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.
D
ii
ii
D A F T A R I S I
Kata Pengantar i
DAFTAR ISI ii
Executive Summary / Ikhtisar Eksekutif iii-X
PERNYATAAN TELAH DIREVIU xi
Bab I Pendahuluan
1.1. LATAR BELAKANG 1-2
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 2
1.3. DASAR HUKUM 3
1.4. GAMBARAN UMUM DAERAH 4-22
1.5. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PERANGKAT DAERAH 22-25
1.6. ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 26-34
1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN 33
Bab II Perencanaan Kinerja
2.1. VISI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI 39
2.2. MISI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI 40
2.3. TUJUAN DAN SASARAN 40-43
2.4. HASIL EVALUASI TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 44-46
2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 46-53
Bab III Akuntabilitas Kinerja
3.1. AKUNTABILITAS KINERJA 54-99
3.2. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 99
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN 101
3.4. PRESTASI, PENGHARGAAN, DAN INOVASI KOTA CIMAHI TAHUN 2017 102
3.5. PRESTASI, PENGHARGAAN, DAN INOVASI KOTA CIMAHI TAHUN 2018 103-104
Bab IV Penutup 105-110
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Kota Perubahan Tahun 2018
Sk Tim Penyusun LKIP Kota Tahun 2018
Pengukuran Kinerja LKIP Tahun 2018
ii
LAMPIRAN - LAMPIRAN
iii
Ikhtisar Eksekutif
Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
Kota Cimahi tahun 2016 mengalami tren peningkatan menjadi 50,27 atau predikat “CC”
dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya memperoleh nilai 48,12 atau “C”. Hasil
evaluasi pada tahun 2017 memperoleh nilai 60,68 atau “B”. Sedangkan pada tahun 2018
predikat tetap “B”, namun ada kenaikan nilai menjadi 63,99 yang digambarkan dalam
tabel berikut :
Data Kemenpan dan RB
Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah :
• memenuhi berbagai indikator yang dibutuhkan dalam penilaian evaluasi Akuntabilitas
Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
• melaksanakan pendampingan/ konsultasi lanjutan dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berkaitan dengan reviu RPJMD dan Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
• Melaksanakan pendampingan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) Perangkat
Daerah.
• Mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SIAKIP) dengan Sistem Aplikasi Perencanaan, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi Kinerja
dan sistem kinerja pegawai guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
Kota Cimahi.
48,12 50,27 60,68 63,99
0
50
100
2015 2016 2017 2018
Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja
Evaluasi Kinerja
iv
Pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran keberhasilan dalam
pelaksanaan perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi kinerja dan keuangan serta
capaian kinerja. Uraian tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator akan lebih detail di
uraikan pada bab III.
Secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cimahi di
tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi periode 2017-2022
terdiri dari 21 Sasaran dan 24 Indikator Kinerja. Adapun instrumen pengukuran terhadap 21
(dua puluh satu) sasaran tersebut, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dipergunakan
instrumen pengukuran berupa indikator kinerja sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator
kinerja, yang terdiri dari 3 indikator untuk Misi 1, 5 indikator untuk Misi 2, 5 indikator untuk
Misi 3, 8 indikator untuk Misi 4, 3 indikator untuk Misi 5.Adapun ketercapaian kinerja indikator
kinerja dirinci dalam matrik sebagai berikut :
Tabel 3.2.1.
Ketercapaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2018
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
SASARAN TARGET REALISASI
CAPAIAN KINERJA
1 2 3 4 5 6
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul
1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
Indeks Pendidikan 74,10 74,66 100,76
2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Indeks Kesehatan 82,47 82,47 100,00
3 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
Laju Pertumbuhan Penduduk
1,25 1,19 95,20
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik
4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
SAKIP B B B
5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Nilai LPPD Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
6 Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah Opini BPK WTP WTP WTP
7 Meningkatnya profesionalitas aparatur
Indeks Profesionalitas ASN
75 68 90,66
8 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
Survey Kepuasan Masyarakat
78 80,95 103,78
v
MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya
pengentasan kemiskinan
9 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
0,0564 0,0536 0,0954
10 Meningkatkan pemerataan pendapatan
Indeks Gini 0,4 0,37 0,92
11 Indeks Williamson 0,34 0,35 102,94
12 Menurunnya kemiskinan Angka Kemiskinan
0,058 0,049 0,084
13 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
8,26% 8,26% 100,00
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan
14 Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi
Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS) D C 0,59
15 Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan
Persentase pengelolaan sampah
98% 90% 91,84%
16 Meningkatnya pelayanan air limbah domestik
Persentase cakupan layanan air limbah domestik
76,75% 100% 130%
17 Meningkatnya pelayanan drainase permukiman
Persentase luasan genangan terhadap luas kota
0,31% 0,86% 277,42%
18 Meningkatnya pelayanan air bersih
Persentase cakupan pelayanan air bersih
70,52% 70,52% 100%
19 Mengurangi luas kawasan kumuh
Rasio luas kawasan kumuh
3,96% 1,88% 47,47%
20 Meningkatnya ketahanan bencana
Indeks Resiko bencana Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
21 Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
32,25 32,67 101,30
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan
22 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
80% 95,10% 118,88%
23 Meningkatkan pengarusutamaan gender
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
73,63% 76,97% 104,53%
24 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
92,30% 92,23% 100%
vi
Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi terhadap indikator
kinerja dan target Tahun 2018 berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Di bidang Pendidikan untuk sasaran peningkatan akses dan kualitas pendidikan
menunjukkan kinerja yang sangat baik, dari target yang telah ditetapkan sebesar 74.10 %
ditahun 2018 teralisasi sebesar 74,66 % atau capaian kinerja mencapai 100,48 %
2. Di Bidang Kesehatan, Indikator yang mendukung Indeks Kesehatan adalah Angka
Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2018 target 102 dengan realisasi 102.16 dan capaian
kinerja 100.16, Angka Kematian Bayi (AKB) target 7.12 dengan realisasi 4.18 dan capaian
kinerja 141.29, Pravelensi Kurang Gizi target<6.9% dengan realisasi 6.29 dan capaian
kinerja 91.15, Indeks Keluarga Sehat target 0.4 dengan realisasi 0.29 dan capaian kinerja
72.5.
3. Laju Pertumbuhan Penduduk berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota
Cimahi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kota Cimahi
sebanyak tahun pada akhir tahun 2018 berjumlah 548.373. jiwa mengalami peningkatan
sebesar 1,26 persen Dari jumlah penduduk sebanyak 548.373 jiwa pada tahun 2018
tersebar di tiga kecamatan di Kota Cimahi, dengan penduduk terbanyak di Kecamatan
Cimahi Selatan sebanyak 231.560 jiwa, kecamatan Cimahi tengah sebanyak 158.663 jiwa
dan Kecamatan Cimahi Utara sebanyak 158.150 jiwa.Dilihat dari grafik laju pertumbuhan
penduduk tahun 2013 hinggatahun 2017, laju pertumbuhan penduduknya terus
mengalami penurunan.
4. Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Cimahi
Hasil evaluasi pada tahun 2017 memperoleh nilai 60,68 atau “B”. Sedangkan pada tahun
2018 predikat tetap “B”, namun ada kenaikan nilai menjadi 63,99.
5. Untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sejak tahun 2015
memperoleh predikat pencapaian sangat tinggi atas laporan penyelenggaran pemerintah
daerah. Untuk tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-35
Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan pemerintah
Daerah Secara Nasional meraih skor 3,0759 dengan kategori Sangat Tinggi dan
menempati urutan 12 secara Nasional
6. Piagam Perghargaan Menteri Keuangan RI Atas LKPD Tahun 2017 Dengan Pencapaian
Standar Tertinggi Dalam Akutansi Dan Pelaporan Keuangan sehingga memperoleh Opini
Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kota Cimahi menjadi 3 Pemerintah Daerah di Jawa
Barat yang meraih opini WTP 5 kali berturut-turut sejak 2013 s.d 2017.
vii
7. Indeks Profesionalisme ASN Pemerintah Daerah Kota Cimahi didukung oleh indikator
kinerja yang capaian kinerjanya terdiri dari, Kualifikasi dengan capaian kinerja 13 %,
Kompetensi dengan capaian kinerja 24%, Kinerja dengan capaian kinerja 26 % dan disiplin
dengan capaian kinerja 5%.
8. Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 tercapai nilai IKM rata-rata yaitu 78,28 dengan
kategori B (baik) dengan 18 Perangkat Daerah/ unit pelayanan publik yang melaksanakan
SKM. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan nilai IKM dengan nilai 80,95 kategori B (Baik)
dengan bertambahnya perangkat daerah yang melaksanakan SKM. Survei Kepuasan
masyarakat di Lingkungan Unit Pelayanan Publik terus dilakukan secara
berkesinambungan, sehingga berdasarkan hasil survei IKM tersebut Perangkat
Daerah/Unit Pelayanan Publik dapat melakukan perbaikan mutu pelayanannya.
9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi yang tercermin dari indikator Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE) yang pada 5 (lima) tahun terakhir yang cenderung mengalami perlambatan.
Hal ini seiring dengan melambatnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan,
terutama industri besar sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar bagi
perekonomian Kota Cimahi. Meskipun sempat mengalami percepatan laju pada Tahun
2016 dengan nilai LPE sebesar 5,62% . Angka tersebut masih tinggi dari angka
pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2017 yaitu sebesar 5,29 % .
10. pada tahun 2017 Indeks Gini Kota Cimahi menurun di angka 0,37 yang menunjukkan
adanya perbaikan dalam hal pemerataan pendapatan.Dengan melihat perkembangan
indeks gini selama 5 (lima) tahun pada periode Tahun 2013 – 2017, secara rata-rata
pemerataan pendapatan masyarakat di Kota Cimahi berada pada tingkat ketimpangan
sedang.
11. Kondisi ketimpangan pembangunan antar wilayah (indeks Williamson) di Kota Cimahi
untuk kurun waktu tahun 2012 - 2018 cenderung mengalami peningkatan seperti yang
terlihat pada tabel d bawah ini:
12. Tabel 13. Indeks Williamson Antar Kelurahan dan Antar Kecamatan
14. Tahun 2012 - 2018 15.
Indeks Williamson 2012 2014 2016 2018
Antar Kelurahan 0,53 0,74 0,74 0,74
Antar Kecamatan 0,30 0,35 0,35 0,35
Sumber: Olahan Bappeda
viii
12. Tingkat kemiskinan di Kota Cimahi mengalami tren penurunan yang cukup signifikan pada
3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada periode Tahun 2016 –2018 , dari 5,92 persen ditahun
2016 menjadi 4,94 persen di tahun 2018. Penurunan angka kemiskinan ini sejalan dengan
menurunnya jumlah penduduk miskin meskipun garis kemiskinan meningkat.
13. Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS) Berdasarkan rata-rata hasil Traffic Counting 10
ruas jalan di Kota Cimahi didapatkan hasil type Pelayanan C dengan LOS = 0,59 (Arus
stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam
memilih kecepatan). Tahun 2018 Type Pelayanan lebih meningkat dari Tahun 2017. Pada
Tahun 2017 Type pelayanannya D dengan LOS = 0,79 sedangkan pada tahun 2018
meningkat jadi C dengan LOS = 0,59
14. Tahun 2018 target indikator sasaran pengolahan sampah adalah sebesar 90% dan
capaian pengolahansampah sebesar 90,47%, ini diperoleh dari penanganan sampah
yang dikelola di TPA Sarimukti dari Kota Cimahi sebesar 82.429,454 ton atau 84.05% dan
kegiatan pengurangan yang ada di Kota Cimahi menunjukan angka 339,151 ton selama
tahun 2018.
15. Indikator sasaran target tahun 2018 persentase cakupan layanan air limbah domestik
adalah 76,75%, cakupan pelayanan pengelolaan air limbah tahun 2018 adalah 380.585
jiwa naik 6.050 jiwa dari tahun 2017 sebesar 374.535 Jiwa, untuk melayani air limbah
domestik masyarakat Kota Cimahi telah dibangun 482 unit septictank komunal dan 2019
unit MCK, total penduduk yang dilayani 110.966 KK atau 71,41%
16. Indikator sasaran presentase luasan genangan terhadap luas kota target 2018 adalah
0,31%. Luas genangan tahun 2018 di Kota Cimahi 35 Ha atau 0,86%, genangan yanga
da di Kota Cimahi tersebar di 3 Kecamatan dan 8 Kelurahan. Upaya-upaya yang dilakukan
dalam pengurangan genangan melalui pelaksanaan normalisasi sungai, mengkaji kondisi
drainase di Kota Cimahi melalui masterplan drainase, pembebasan lahan untuk
penyediaan kolam retensi maupun embung, melakukan koordinasi dengan instansi
vertikal, serta menerapkan sistem ecodrain.
17. Indikator sasaran tahun 2018 target persentase cakupan pelayanan air bersih sebesar
70,52%, capaian pelayanan air bersih tahun 2018 adalah 70.52% dengan jumlah
penduduk terlayani 375.855 jiwa.
18. Indikator sasarannya adalah rasio luas kawasan kumuh terhadap luas Kota Cimahi target
2018 luas kawasan kumuh 3,96%. Capaian pengurangan luasan kumuh Taun 2017
adalah 30,10 Ha dan Tahun 2018 adalah 70,96 Ha , total capaian pengurangan kumuh
101,06 Ha dari 176,86 Ha, jadi sisa luasan kumuh 75,8 Ha. capaian rasio kawasan kumuh
sampai dengan 2018 adalah 1.88%
ix
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi telah berhasil mewujudkan seluruh
sasaran, dengan keberhasilan pencapaian sasaran dilihat dari indikator keberhasilan lebih
dari 90%. Waktu Tanggap Bencana 15 menit pada saat tanggap darurat bencana, dalam
waktu 15 menit BPBD harus sudah berada di lokasi dan melaksanakan penyelenggaraan
penanggulangan bencana, Waktu Tanggap Pasca Bencana 3-5 hari. Pasca bencana dalam
tempo 3-5 hari BPBD harus melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap
korban bencana berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana, Persentase
Korban Bencana Yang Mendapatkan bantuan 100% seluruh korban bencana berhak
mendapatkan bantuan sesuai dengan analisis dan kerugian akibat bencana.
20. Indikator sasaran indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) target capaian tahun 2018
32,25. IKLH terdiri atas Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan
Hutan di Kota Cimahi untuk indeks tutupan hutan menggunakan Indeks Tutupan Lahan,
capaian Nilai IKU Kota Cimahi pada tahun 2018, diambil dari data pengujian kualitas
udara ambien yang dilakukan dengan metode passive sampler oleh DLH Provinsi yaitu
52,03 jauh di bawah kota kabupaten lain yang rata-rata 81.35 artinya kualitas udara di
Kota Cimahi masih perlu di tingkatkan melalui peningkatan RTH dan pemantauan dan
pengendalian emisi kendaraan bermotor maupun emisi dari kegiatan industri.
21. sasaran ”Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan”, untuk realisasi dari target
80% terealisasi 95,10% sedangkan secara fisik capaian kinerja tercapai 100%. Pada
sasaran ini dilihat dari jumlah partisipasi masyarakat yang dilaksanakan pada kegiatan
fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan
sosial kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, kegiatan pelaksanaan PHBA dan
PHBN di kecamatan dan kelurahan serta kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan di kecamatan dan kelurahan yaitu berupa peran serta masyarakat
dan kelembagaan serta tokoh masyarakat dalam peran aktif dikegiatan baik dalam
kegiatan lomba-lomba/evaluasi maupun yang bersifat swadaya masyarakat dalam
pembangunan.
22. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi mencapai 104,53% yang dipengaruhi
oleh indikator keterlibatan perlempuan di parlemen mencapai 31,11%, Perempuan
sebagai tenaga manager, profesional, Administrasi, teknis mencapai 49,32%, dan
Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja mencapai 29,82 %.
23. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cimahi pada Tahun 2017 mencapai 100,03%
yang dipengaruhi oleh peningkatan Pengeluaran Perkapita Perempuan dengan capaian
9,85, Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan mencapai 13,64,
Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah Perempuan mencapai 10,61, dan Peningkatan
Usia Harapan Hidup Perempuan mencapai 75,51.
x
Dari sisi pencapaian kinerja, mayoritas target-target yang telah ditetapkan sudah dapat
dipenuhi. Beberapa target yang belum dapat dipenuhi, disebabkan karena masih menunggu rilis
data/angka dari Badan Pusat Statistik.
1.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Upaya yang dilakukan ke depan, untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber
daya dan waktu adalah dengan melakukan proses pengintegrasian Aplikasi E-Government
yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, yaitu pengintegrasian Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMPEG), dan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMDA GAJI), Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIMRENDA), Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SIAKIP), Sistem E-Reporting, Sistem E-Absensi.
Sistem yang telah terintegrasi adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIPKD), Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA), dan E-Reporting.
Dengan terintegrasinya sistem akan mempercepat proses kinerja Perangkat Daerah
dalam penginputan data dan mengakses data, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja
aparatur dalam manajemen kinerja
1.3. Akuntabilitas Keuangan
Capaian program dan anggaran yang telah dicapai Pemerintah Daerah Kota Cimahi
sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi tahun 2018 berdasarkan Indikator
Kinerja Utama Kota Cimahi.Untuk mendukung capaian kinerja program Pemerintah Daerah
tahun 2018 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 896.334.800.577 atau 86 % dari
pagu anggaran sebesar Rp. 1.044.552.791.294,46,- Hal tersebut menunjukkan adanya
efisiensi/penghematan penggunaan anggaran sebesarRp. 148.217.990.717,46,- atau
16,54%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja 100%, efisiensi tersebut berasal dari
Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan Perangkat Daerah dengan
Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Cimahi Nommor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Cimahi . yang mengacuh pada Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut :
1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota
2. Sekretaris Daerah
3. Staf Ahli
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra, membawahi:
1) Bagian Pemerintahan;
2) Bagian Hukum;
3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ;
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 23
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
1) Bagian Administrasi Perekonomian :
2) Bagian Administrasi Pembangunan;
3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa .
5. Asisten Administrasi Umum membawahi:
1) Bagian Umum dan Protokol ;
2) Bagian Tata Usaha ;
3) Bagian Organisasi.
6. Badan terdiri dari 4 (empat) Badan, yaitu :
1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3) Badan Pengelola Pendapatan Daerah
4) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Dinas Daerah Terdiri dari 15 (lima belas) Dinas Daerah sebagai berikut :
terdiri dari 18 (Delapan Belas) Dinas Sebagai berikut :
1) Dinas Pendidikan;
2) Dinas Kesehatan;
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
5) Satuan Polisi Pamong Parja dan Pemdam Kebakaran;
6) Dinas Sosial,Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7) Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil and Menegngah dan
Perindustrian
8) Dinas Perhubungan
9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10) Dinas Tenaga Kerja ;
11) Dinas Pangan dan Pertanian :
12) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14) Dinas Lingkungan Hidup ;
15) Dinas Komunikasi Komunikasi,Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 24
8. Sekretariat DPRD.
9. Inspektorat Kota Cimahi
10. RSUD Cibabat
11. Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD)
12. Kantor Kesatuan Bangsa
13. Kecamatan yang terdiri dari
1. Kecamatan Cimahi Utara yang membawahi :
1) Kelurahan Pasir Kaliki ;
2) Kelurahan Cibabat ;
3) Kelurahan Cipageran;
4) Kelurahan Citeureup,
2. Kecamatan Cimahi Tengah yang membawahi :
1) Kelurahan Cimahi ;
2) Kelurahan Setiamana ;
3) Kelurahan Baros ;
4) Keluarahan Karang Mekar :
5) Kelurahan Cigugur Tengah ;
6) Kelurahan Padasuka .
3. Kecamatan Cimahi Selatan yang membawahi;
1) Kelurahan Leuwigadjah ;
2) Kelurahan Melong ;
3) Kelurahan Baros ;
4) Kelurahan Cibeureum ;
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016) adalah sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 25
Gambar 1.7
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 26
1.6. Isu-Isu Strategis
Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan
dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi
daerah dimasa datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai
permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap
keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat yang berlangsung.
Dalam melaksanakan pembangunan,Kota Cimahi tidak terlepas dari
berbagai permasalahan yang ada. Isu- isu Strategis yang menjadi prioritas Kota
untuk ditangani dan menjadi bekal untuk melakukan pembangunan yang bertujuan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah :
1. Meningkatnya Angka Kesmiskinan
Tingkat kemiskinan Kota Cimahi mengalami peningkatan sejak tahun
2014.Peningkatan ini juga salah satunya merupakan dampak dari peningkatan garis
kemiskinan.Walaupun indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman
kemiskinan mengalami penurunan, namun usaha-usaha untuk mengurangi
kemiskinan harus dilakukan terutama dalam mengupayakan kebijakan-kebijakan
yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan
pendapatan di Kota Cimahi.
Pertumbuhan ekonomi akan berhasil untuk menurunkan tingkat kemiskinan
manakala terjadi perbaikan dari distribusi pendapatan antar golongan masyarakat,
namun pertumbuhan tidak akan terlalu berdampak bagi penurunan kemiskinan pada
daerah-daerah yang pola distribusi pendapatan antar golongan pendapatan relatif
besar.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 27
2. Tingginya tingkat pengangguran terbuka
Pertumbuhan ekonomi diKota Cimahi hingga tahun 2015 masih menyisakan
permasalahan berupa tingginya tingkat pengangguran terbuka, dengan tingkat
pengangguran terbuka yang lebih besar dibandingkan dengan TPT Jawa Barat. Nilai
TPAK dan TPT yang besar yang disertai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang
juga besar, pada akhirnya cenderung untuk meningkatkan ketimpangan pendapatan
antar golongan pendapatan.Hal ini disebabkan karena peningkatan pertumbuhan
ekonomi tidak dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat.Akibatnya jelas
terlihat bahwa ada kecenderungan bahwa nilai dari Gini Rasio Kota Cimahi terus
membesar selama Periode 2011-2015.
Adanya permasalahan dalam perluasan kesempatan kerja di Kota Cimahi disarankan
disebabkan Fokus perkembangan pertumbuhan ekonomi hanya pada peningkatan
angka pertumbuhan ekonomi, akan tetapi lupa bahwa seharusnya pertumbuhan
ekonomi harus mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat, apalagi Kota
Cimahi termasuk kota yang memiliki angka TAPK yang sangat besar yang
seharusnya menjadi modal atau potensi untuk menciptakan pertumbuhan yang
tinggi, sesuai dengan arah prediksi dari bonus demografi, namun kondisi yang
diharapkan ternyata belum bisa terwujud karena kemungkinan adanya ketidak
sesuaian (non matching) antara karakteristik angkatan kerja dengan karakteristik
jenis pekerjaan yang ada.
3. Tingginya Ketimpangan Pendapatan
Indeks Gini Kota Cimahi masih tergolong ke dalam daerah dengan ketimpangan
pendapatan menengah. Meskipun begitu pemerintah daerah harus tetap mewaspadai
trend Indeks Gini yang meningkat sejalan dengan trend Indeks Gini yang juga
mengalami peningkatan di level provinsi dan juga nasional.
Adanya disparitas antara yang kaya dan yang miskin karena pertumbuhan ekonomi di
Kota Cimahi tidak langsung diikuti oleh meningkatnya perekonomian keluarga
berpendapatan rendah sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi perlu
ditingkatkan.Melebarnya ketimpangan ini, disebabkan oleh kenaikan pengeluaran
rumah tangga termiskin yang belum dapat mengejar peningkatan kenaikan
pengeluaran rumah tangga terkaya.Ketimpangan pendapatan tersebut juga
disebabkan oleh belum optimalnya sektor pariwisata dalam mendukung peningkatan
pendapatan masyarakat.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 28
4. Rendahnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan bertransportasi
Permasalahan utama di bidang transportasi yang masih dihadapi di Kota Cimahi
adalah persoalan rendahnya Level of Service (LoS).Minimnya sarana dan prasarana
transportasi pengurai kemacetan menyebabkan arus lalu lintas terhambat dan tidak
optimal.Kapasitas jalan yang ada juga masih belum memadai untuk menampung
jumlah kendaraan melintas yang semakin ramai termasuk limpahan dari luar
daerah.Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi juga masih perlu
ditingkatkan, termasuk di dalamnya adalah dalam hal pelayanan transportasi umum
Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanaan infrastruktur kota dapat
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Intervensi yang dapat dilakukan untuk
menyelesaikan persoalan transportasi di Kota Cimahi adalah dengan menyediakan
sarana dan prasarana jalan, jembatan dan perhubungan yang memadai.
5. Masih rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman Infrastruktur perkotaan, yang diantaranya jalan, air bersih, pelayanan air limbah dan
drainase di Kota Cimahi secara kuantitas sudah mencapai layanan lebih dari 50 persen
dari jumlah penduduk ataupun luas wilayah kota. Namun yang perlu menjadi
perhatian lebih lanjut, yaitu sejauh mana kuantitas infrastruktur tersebut dapat
melayani masyarakat secara berimbang sehingga bisa meningkatkan daya saing kota.
Demikian pula dengan air bersih, air limbah dan drainase, yang secara kualitas
layanan masih belum memenuhi standar pelayanan minimal.
Rendahnya akses air bersih masyarakat di Kota Cimahi lebih disebabkan karena
rendahnya ketersediaan infrastruktur air bersih. Hal tersebut menyebabkan kualitas
dan cakupan pelayanan air bersih menjadi kurang terpenuhi. Indikasi penyebab
kualitas air bersih di Kota Cimahi masih rendah yang pertama adalah karena
pembuangan limbah industri ke sungai dan saluran air. indikasi penyebab rendahnya
akses air bersih masyarakat yang selanjutnya adalah karena belum maksimalnya
kerjasama antar daerah terkait pengelolaan air baku masyarakat. Kerjasama tersebut
adalah berkaitan dengan upaya pengelolaan sumber air baku alternatif untuk
mencukupi kebutuhan air bersih, mengingat Kota Cimahi memiliki sumber air yang
terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 29
6. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup
Isu lingkungan hidup merupakan isu strategis yang berjalan seiring globalisasi dan
berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Penataan ruang yang
sinergis baik dalam konteks sinergi antar wilayah dan antar instansi serta bersifat
berkelanjutan akan membawa dampak besar dalam hal pengembangan kota lebih
lanjut. Melalui upaya peningkatan konservasi sumber daya alam, serta konsistensi
dalam pelaksanaan penataan ruang adalah point strategis yang sangat mendukung
bagi kemajuan pengembangan Kota Cimahi.
Pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal ini adalah dengan penguatan didalam
implementasinya baik didalam pengendalian ijin dan juga pengawasan kesesuaian ijin
dengan kenyataan dilapangan ini ditandai dengan adanya koordinasi yang diantara
instansi terkait. Untuk kebutuhan air bersih akan dikaji dengan teknologi yang tepat
guna agar dapat menjaga ketersediaan air bersih dalam tanah tapi tetap dapat
dieksploitasi guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakatKota Cimahi.
7. Tingginya Potensi Bencana
Potensi bencana di Kota Cimahi meliputi gempa bumi, letusan gunungapi, banjir,
tanah longsor, kekeringan, kebakaran dan cuaca ekstrim.Permasalahan yang dianggap
mendesak adalah terkait banjir.Persoalan kondisi drainase yang masih rendah menjadi
permasalahan yang harus diselesaikan. Rendahnya kondisi drainase di Kota Cimahi
diakibatkan oleh kapasitas saluran kurang memadai; banyaknya endapan sampah dan
sedimentasi; banyaknya bangunan liar di atas saluran drainase; adanya utilitas umum
PLN yang melintas dalam gorong-gorong, kondisi saluran drainase yang curam;
kurangnya pemeliharaan dan inspeksi; serta adanya bendungan irigasi yang tidak
berfungsi lagi namun berada di tengah saluran drainase sehingga dapat menghambat
saluran.
Bencana yang potensial terjadi di Kota Cimahi adalah bencana banjir yang menjadi isu
strategis, mengingat kejadian tersebut terus berulang setiap tahun dan belum mampu
terselesaikan dengan baik.Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dimana
kualitas resapan air yang semakin memburuk dengan turunnya daya dukung
lingkungan sebagai ekses negatif dari perluasan area terbangun.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 30
8. Belum optimalnya kualitas kesehatan
Sementara itu, untuk permasalahan kesehatan, kondisi di Kota Cimahi belum berada
dalam kondisi yang ideal, dari sisi kualitas derajat dan pelayanan kesehatan di
masyarakat. Masih tingginya angka kematian ibu merupakan masalah yang cukup
serius hal ini meruoakan indikasi untuk peningkatan kualitas derajad dan pelayanan
kesehatan.Disamping itu perlu yang masih perlu ditingkatkan adalah pemerataan
layanan kesehatan serta perlunya pemantauan untuk capaian pelayanan kesehatan
yang terus menerus.
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi
ibu, bayi dan balita.Upaya tersebut dilakukan dilakukan untuk mengurangi tingginya
angka kematian ibu, bayi dan balita di Kota Cimahi. Hal lain yang perlu dilakukan
adalah meningkatkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS); pengembangan mekanisme
pelayanan kesehatan inklusif; dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan.
9. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disebabkan belum
optimalnya penanganan PMKS, latar belakang SDM pengelola penanganan PMKS
bukan dari ilmu sosial.Cakupan penanganan PMKS hanya dilakukan pada daerah-
daerah yang aktif melapor serta program dan kegiatan yang diharapkan oleh
masyarakat masih bersifat sukarela karena modal sosial sulit dikembangkan.
Peningkatan Penanganan PMKS dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
sosial, dengan tujuan meningkatkan modal sosial di Kota Cimahi, yang pada gilirannya
akan meningkatkan pula pemberdayaan masyarakat.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 31
10. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
Di Kota Cimahi masih terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan pemberdayaan
masyarakat termasuk dalam hal jumlah pemberdayaan lembaga yang tidak mengalami
perkembangan; pelaksanaan pengarusutamaan gender yang belum optimal dan
kepekaan perencanaan terkait isu gender masih rendah; strategi pemberdayaan belum
sensitif pada isu-isu inklusif gender, outcome pemberdayaan belum dievaluasi secara
optimal, kegiatan masih ceremonial dan perempuan belum mampu memahami dan
mengaspirasikan isu-isu sensitif gender. Selain dari permasalahan pembangunan
yangrenponsif gender dan pemberdayaan perempuan di dalam pemberdayaan
masyarakat perlu juga diperhatikan permasalahan urusan budaya, pariwisata, pemuda
dan olahraga karena urusan tersebut kalau diperhatikan bisa memicu untuk
meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan mengeliminir permasalahan sosial yang
ada.
Untuk mewujudkan iklim pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh komponen
masyarakat dan mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan, perlu ditingkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan pendekatan pemberdayaan yang berprespektif gender, peningkatan
pemenuhan hak-hak anak dan peningkatan pengawasan tumbuh kembang anak,
peningkatan pengelolaan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga.
11. Masih tingginya pertumbuhan penduduk
Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi lebih banyak dipengaruhi oleh angka
kelahiran yang masih cukup tinggi. Selain itu faktor migrasi keluar dan masuk juga
menjadi salah satu faktor penyumbang walaupun tidak terlalu signifikan, yang cukup
menonjol dari unsur migrasi ini adlah terkait dengan jenis migrasi di Kota Cimahi yang
dapat digolongkan pada jenis migrasi forensen (nglaju), dimana jumlah penduduk
pada siang hari lebih banyak daripada malam hari. Hal tersebut terkait dengan daya
tarik dan sumber mata pencaharian di Kota Cimahi serta terbatasnya lahan
permukiman sehingga tempat tinggal penduduk lebih banyak di luar Kota Cimahi.
Pengendalian penduduk merupakan usaha untuk mempengaruhi pola pertumbuhan
penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan melalui suatu
kebijakan pemerintah di bidang kependudukan terutama keluarga berencana dan
peningkatan kualitas administrasi kependudukan.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 32
12. Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal Terdapat beberapa hal dalam tata pemerintahan di Kota Cimahi yang mempengaruhi
Reformasi Birokrasi dan menjadi indikator dalam pembangunan yaitu: Sistem
akuntansi berbasis akrual yang masih terbatas sehingga pelaporan pemerintah daerah
tidak optimal; rendahnya kompetensi aparatur daerah; belum optimalnya pengawasan
pemerintah daerah dikarenakan jumlah pengawas yang masih terbatas untuk setiap
SKPD di lingkup pemerintahan Kota Cimahi; belum optimalnya layanan informasi
daerah yang salah satunya berupa sosialisasi produk hukum daerah, tingkat kepuasan
masyarakat yang masih perlu ditingkatkan; indeks kapasitas fiskal masih berkategori
sedang dan belanja daerah belum optimal merupakan beberapa tingkat kinerja
perencanaan daerah yang belum optimal.
Tata kelola pemerintahan di Kota Cimahi, dilihat dari sisi akuntabilitas, masih
memerlukan berbagai perbaikan, terutama dalam capaian penilaian kinerja
pemerintahan. Diharapkan isu ini dapat diperbaiki melalui berbagai upaya untuk
menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); sistem,
proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance; regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan
kondusif; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, prodesional,
berkinerja tinggi dan sejahtera; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme; peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi; pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Keberhasilan proses
pembangunan tergantung pada kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan
reformasi birokrasi merupakan kunci utama untuk membawa masyarakat Kota Cimahi
menuju arah yang lebih maju.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 33
1.7. Sistematika Penyajian
RINGKASAN EKSEKUTIF
Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran,
kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah. BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar
hukum, Gambaran Umum Daerah, Gambaran Umum Ekonomi, Struktur
Pemerintahan, Isu – Isu Stategis serta sistematika penyajian Laporan
Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2018
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan tentang aspek Rencana Strategis dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-
2022 yaitu visi, misi, tujuan dan sasaran
strategis serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2018 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan capaian kinerja organisasi meliputi pencapaian kinerja sasaran, pencapaian
kinerja tujuan, pencapaian kinerja lainnya, dan capaian realisasi anggaran.
BAB IV PENUTUP
Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi,
kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja, langkah perbaikan
tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian kinerja Tahun 2018 serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk
meningkatkan kinerja.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 38
2
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
Ir. H. AJAY MUHAMMAD
PRIATNA, M.M.
Wali Kota Cimahi
LETKOL. INF PURN.
NGATIYANA
Wakil Wali Kota Cimahi
Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau
yang disebut dengan RPJMD merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan,
sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.
Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional
maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022
merupakan penjabaran dari Misi Misi Wai Kota untuk menjaga kesinambungan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada Visi dan Misi dalam
RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 .
Kurun waktu tahun 2017-2022 merupakan pembangunan tahap ke empat dalam
RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut akan
dilakukan pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya
ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang
unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta
pelaksanaan pembangunan yang semakin adil.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 39
2.1. Visi Kota Cimahi
Berdasarkan kondisi Kota Cimahi yang terus berkembang, serta peluang,
tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang,
pasangan Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M. (Wali Kota Cimahi) dan
LETKOL. INF PURN. NGATIYANA (Wakil Wali Kota Cimahi telah menetapkan Visi
yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 2017-2022 yaitu :
“MEWUJUDKAN CIMAHI BARU
MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA”
Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus
terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek
kehidupan.
Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi
landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.
Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah
tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 40
2.2. Misi Kota Cimahi
Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi tahun
2017-2022 akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia,
cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif,
efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang
berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan
industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan
kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara
berkesinambungan dan berkelanjutan.
2.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi.Tujuan
adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai
visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerahdan permasalahan
pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan
hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
ke depan. Berikut adalah keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 41
Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah
Kota Cimahi
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Kondisi
Awal
Target Capaian
Kondisi
Akhir Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
Indeks Pendidikan
74,07 74,10 74,15 74,20 74,25 74,30 74,30
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Indeks Kesehatan
82,45 82,47 82,49 82,51 82,53 82,55 82,55
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
Laju Pertumbuhan Penduduk
1,31 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1,05
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada
sistem penganggaran yang pro publik
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Kondisi
Awal
Target Capaian
Kondisi
Akhir Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
SAKIP
CC B BB BB A A A
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah
Nilai LPPD
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah
Opini BPK
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Meningkatnya profesionalitas aparatur
Indeks Profesionalitas ASN
75 75 77 79 82 85 85
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
Survey Kepuasan Masyarakat
76 78 80 82 84 86 86
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 42
MISI 3 :
Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kondisi Awal
Target Capaian
Kondisi Akhir Tahun
2018 Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Meningkatkan kualitas
pembangunan ekonomi
Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi
LPE (Laju Pertumbuhan
Ekonomi)
0,0562 0,0564 0,0566 0,0569 0,0572 0,0575 0,0575
Meningkatnya pemerataan pendapatan
Indeks Gini 0,41 0,4 0,4 0,39 0,39 0,38 0,38
Indeks Williamson
0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,30
Menurunnya kemiskinan
Angka Kemiskinan
0,059 0,058 0,056 0,055 0,051 0,050 0,050
TPT 9,0% 8,26% 7,52% 6,78% 6,05% 5,31% 5,31%
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang
berkeadilan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kondisi Awal
Target Capaian
Kondisi Akhir Tahun
2018 Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi
Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi
Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)
D D D D D C C
Meningkatkan
kualitas permukiman
Meningkatnya
pelayanan pengelolaan persampahan
Persentase
pengelolaan sampah
87% 98% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya pelayanan air limbah domestik
Persentase cakupan layanan air limbah domestik
70,10% 76,75% 83,41% 90,06% 92,81% 95,56% 95,56%
Meningkatnya pelayanan drainase permukiman
Persentase luasan genangan terhadap luas kota
0,38% 0,31% 0,23% 0,15% 0,08% 0,00% 0,00%
Meningkatnya pelayanan air bersih
Persentase cakupan pelayanan
air bersih
69,17% 70,52% 72,02% 79,24% 86,49% 93,25% 93,25%
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 43
Mengurangi luas kawasan kumuh
Rasio luas kawasan kumuh
4,39% 3,96% 3,78% 2,91% 1,29% 0,00% 0,00%
Meningkatkan ketahanan bencana
Meningkatnya ketahanan bencana
Indeks Resiko bencana
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan
Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
31,83 32,25 33,3 34,13 34,66 35,19 35,19
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan
Kondisi Awal
Target Capaian
Kondisi Akhir Tahun
2018 Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan
pengarusutamaan gender
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Meningkatnyapengarusutamaan gender
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
73,38 73,63 73,75 74 74,5 75 75
Indeks Pembangunan Gender
(IPG)
92,23 92,30 92,50 92,70 92,85 93 93
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 44
2.4. Hasil Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penyusunan Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2018 yang merupakan masa transisi
penyusunan visi misi kepala daerah terpilih, indikator kinerja utama yang digunakan
merupakan indikator kinerja yang masih mengacu pada RPJMD 2012-2017. Setelah
penetapan Perjanjian Kinerja 2018, RPJMD periode 2017-2022 di tetapkan. Sehingga
pada anggaran perubahan tahun 2018 perjanjian kinerja disesuaikan dengan RPJMD
yang baru sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih.
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah KotaCimahi pada awal tahun 2018 terdiri
dari 13 sasaran dan 16indikator, dan setelah penetapan RPJMD Tahun 2017-2022
indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam RPJMD tersebut terdiri dari 21 sasaran
dan 24 Indikator.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi Perubahan Tahun 2018, telah
ditetapkan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2.1.3.
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cimahi
TransisiRPJMD 2012-2017 dan Penetapan RPJMD 2017-2022
IKU RPJMD 2012-2017 TRANSISI 2017-2022 PENETAPAN RPJMD 2017-2022
NO. SASARAN
STRATEGIS NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO. SASARAN
STRATEGIS NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2 3 4 1 2 3 4
1
Meningkatnya akses dan kualitas
pendidikan
1 Indeks Pendidikan 1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
1 Indeks Pendidikan
2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2 Indeks Kesehatan 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2 Indeks Kesehatan
3
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk
3 Laju Pertumbuhan Penduduk
3 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
3 Laju Pertumbuhan Penduduk
4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
4 Indeks Reformasi Birokrasi
- -
5 Meningkatnya
Pertumbuhan Ekonomi 5
LPE (Laju Pertumnuhan Ekonomi)
4 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
4 LPE (Laju Pertumnuhan Ekonomi)
6 Meningkatkan Pemerataan
Pendapatan
6 Indeks Gini 5 Meningkatkan pemerataan
pendapatan
5 Indeks Gini
7 Indeks Williamson 6 Indeks Williamson
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 45
IKU RPJMD 2012-2017 TRANSISI 2017-2022 PENETAPAN RPJMD 2017-2022
NO. SASARAN
STRATEGIS NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO. SASARAN
STRATEGIS NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2 3 4 1 2 3 4
7 Mengentaskan
Kemiskinan
8 Angka Kemiskinan 6 Menurunnya kemiskinan
7 Angka Kemiskinan
8 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
8
Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi
9 Tingkat Pelayanan Jalan / Level of
Service (LOS)
7
Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi
9 Tingkat Pelayanan Jalan / Level of
Service (LOS)
9 Meningkatkan Kualitas Permukiman
10 Tingkat kekumuhan - -
11 Rasio Luas Kawasan Kumuh
8 Mengurangi luas kawasan kumuh
10 Rasio luas kawasan kumuh
10 Meningkatkan ketahanan bencana
12 Indeks Resiko bencana
9 Meningkatnya ketahanan bencana
11 Indeks Resiko bencana
11 Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
10 Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
12 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
14 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
11
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
13 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
13 Meningkatkan pengarusutamaan gender
15 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
12 Meningkatkan pengarusutamaan gender
14 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
16 Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
15 Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
13 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
16 SAKIP
14
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah
17 Nilai LPPD
15 Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah
18 Opini BPK
16 Meningkatnya profesionalitas aparatur
19 Indeks Profesionalitas ASN
17 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
20 Survey Kepuasan Masyarakat
18
Meningkatnya pelayanan pengelolaan
persampahan
21 Persentase pengelolaan sampah
19 Meningkatnya pelayanan air limbah domestik
22
Persentase cakupan layanan air limbah domestik
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 46
IKU RPJMD 2012-2017 TRANSISI 2017-2022 PENETAPAN RPJMD 2017-2022
NO. SASARAN
STRATEGIS NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO. SASARAN
STRATEGIS NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2 3 4 1 2 3 4
20 Meningkatnya pelayanan drainase permukiman
23 Persentase luasan genangan terhadap luas kota
21 Meningkatnya pelayanan air bersih
24
Persentase cakupan pelayanan air bersih
2.5. Perjanjian Kinerja
Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas,
maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikatornya. Pada
tahun 2018 target-target setiap indikator sasaran diperjanjikan dalam perjanjian
kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2.1.4.
Perjanjian Kinerja Kota CimahiPerubahan Tahun 2018
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3 4
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian,
berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul
1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
Indeks Pendidikan 74,10
2 Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan 82,47
3 Mengendalikan laju
pertumbuhan penduduk
Laju Pertumbuhan
Penduduk 1,25
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem
penganggaran yang pro publik
4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
SAKIP B
5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah
Nilai LPPD Sangat Tinggi
6
Optimalnya tata kelola
keuangan dan barang milik daerah
Opini BPK WTP
7 Meningkatnya profesionalitas aparatur
Indeks Profesionalitas ASN
75
8 Meningkatnya kualitas
Pelayanan Publik
Survey Kepuasan
Masyarakat 78
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 47
MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan
yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan
9 Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi
LPE (Laju Pertumbuhan
Ekonomi) 0,0564
10 Meningkatkan pemerataan pendapatan
Indeks Gini 0,4
11 Indeks Williamson 0,34
12
Menurunnya kemiskinan
Angka Kemiskinan 0,058
13 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
8,26%
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan
meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan
14 Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan
transportasi
Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)
D
15 Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan
Persentase pengelolaan sampah
98%
16 Meningkatnya pelayanan air limbah domestik
Persentase cakupan layanan air limbah
domestik
76,75%
17 Meningkatnya pelayanan drainase permukiman
Persentase luasan genangan terhadap luas kota
0,31%
18 Meningkatnya pelayanan air bersih
Persentase cakupan pelayanan air bersih
70,52%
19 Mengurangi luas kawasan kumuh
Rasio luas kawasan kumuh
3,96%
20 Meningkatnya ketahanan
bencana Indeks Resiko bencana
Kelas Resiko
Sedang
21 Meningkatnya pembangunan
yang berkelanjutan
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) 32,25
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
secara berkesinambungan dan berkelanjutan
22
Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
Tingkat Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan
80%
23 Meningkatkan pengarusutamaan gender
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
73,63%
24 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
92,30%
Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai Pemerintah Daerah
Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi tahun 2018 berdasarkan
Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi, dengan realisasi per program sebesar
Rp. 896.334.800.577 atau 86 % dari total APBD pada Tahun 2018 sebesar
Rp. 1.044.552.791.294,46,-
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 48
Dalam rangka mencapai target-target tersebut, telah dirancang Program dan
anggaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada Tahun 2018 sebagai berik
Tabel 2.1.4.
Program dan Anggaran yang mendukung sasaran strategis Kota Cimahi Tahun 2018
NO. NAMA PROGRAM ANGGARAN
1 Optimalisasi Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan Rp 149.214.200,00
2 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Rp 1.506.211.657,00
3 Penguatan Hak Asasi Manusia Rp 47.231.805,00
4 Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp 906.222.000,00
5 Progam Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Rp 8.925.574.827,00
6 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Rp 17.905.000,00
7 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Rp 258.195.000,00
8 Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Rp 235.850.000,00
9 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Rp 469.638.500,00
10 Program Keluarga Berencana Rp 2.662.444.700,00
11 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Rp 1.303.804.300,00
12 Program kerjasama informasi dengan mass media Rp 2.174.650.960,00
13 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Rp 468.626.100,00
14 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp 12.625.998.005,00
15 Program manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 877.883.000,00
16 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 3.221.555.900,00
17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 64.007.153.857,30
18 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial Rp 1.180.901.680,00
19 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Rp 113.110.000,00
20 Program pelayanan kontrasepsi Rp 613.870.500,00
21 Program Pemanfaatan Ruang Rp 543.192.900,00
22 Program Pemasaran Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
Rp 140.172.000,00
23 Program pembangunan jalan dan jembatan Rp 6.446.533.600,00
24 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Rp 1.221.253.500,00
25 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Rp 8.799.920.200,00
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 49
NO. NAMA PROGRAM ANGGARAN
26 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Rp 205.149.000,00
27 Program pembangunan turap/talud/bronjong Rp 1.181.686.600,00
28
Program pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Rp 117.006.600,00
29 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Rp 439.351.300,00
30 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Rp 400.331.200,00
31 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Rp 635.246.600,00
32 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rp 31.538.177.865,00
33 Program pembinaan anak terlantar Rp 132.446.500,00
34 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp 2.454.575.100,00
35 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Rp 3.394.881.900,00
36 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Rp 93.127.000,00
37 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Rp 308.255.000,00
38 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Rp 80.443.800,00
39 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
Rp 69.405.000,00
40 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Rp 364.684.000,00
41 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Rp 84.300.000,00
42 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 5.121.522.970,00
43 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rp 704.013.100,00
44 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Rp 25.652.995.945,00
45 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp 1.416.129.595,00
46 Program Penataan Struktur Industri Rp 130.487.000,00
47 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Rp 960.539.800,00
48 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak Rp 712.333.500,00
49 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Rp 1.327.379.250,00
50 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Rp 311.337.000,00
51 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 7.931.306.250,00
52 Program Pendidikan Kedinasan Rp 185.542.500,00
53 Program Pendidikan Menengah Rp 663.057.000,00
54 Program Pendidikan Non Formal Rp 5.337.238.400,00
55 Program pendidikan politik masyarakat Rp 2.678.281.500,00
56 Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Rp 391.150.000,00
57 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Rp 6.340.786.908,00
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 50
NO. NAMA PROGRAM ANGGARAN
58 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Rp 32.526.280.271,00
59 Program Pengawasan Jasa Konstruksi Rp 443.916.200,00
60 Program Pengawasan Obat dan Makanan Rp 102.752.375,00
61 Program pengelolaan areal pemakaman Rp 4.074.552.000,00
62 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp 342.078.000,00
63 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 1.830.241.000,00
64 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Rp 14.451.345.900,00
65 Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan
Rp 838.774.000,00
66 Program pengembangan budidaya perikanan Rp 1.472.371.250,00
67 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Rp 19.729.691.401,00
68 Program pengembangan data/informasi Rp 328.252.000,00
69 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Rp 465.784.600,00
70 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp 110.090.000,00
71 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp 651.958.000,00
72 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Rp 110.733.200,00
73 Program Pengembangan Kemitraan Rp 878.289.450,00
74 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Rp 419.626.100,00
75 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp 18.087.125.740,00
76 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Rp 3.958.565.318,08
77 Program Pengembangan Nilai Budaya Rp 640.256.000,00
78 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Rp 10.390.900,00
79 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp 667.264.100,00
80 Program Pengembangan Perumahan Rp 73.376.322.193,36
81 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Rp 724.665.500,00
82 Program pengembangan wawasan kebangsaan Rp 2.098.133.800,00
83 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Rp 11.801.349.500,00
84 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp 119.170.200,00
85 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Rp 625.270.700,00
86 Program Pengendalian Kebijakan Perberasan Rp 2.094.250.000,00
87 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp 940.985.000,00
88 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Rp 4.070.650.212,00
89 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp 1.292.494.250,00
90 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Rp 367.266.278,00
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 51
NO. NAMA PROGRAM ANGGARAN
91 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Rp 935.804.981,00
92 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Rp 18.074.079.775,00
93 Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor Rp 367.261.600,00
94 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 1.473.013.993,00
95 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Rp 63.578.009.688,00
96 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rp 1.449.372.840,00
97 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Rp 4.844.397.000,00
98 Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah
Rp 360.531.000,00
99 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Rp 63.592.970.700,00
100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp 5.034.417.361,09
101 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Rp 2.168.367.974,00
102 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Rp 6.350.627.250,00
103 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial
Rp 507.759.950,00
104 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Rp 11.566.149.102,00
105 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Rp 253.023.000,00
106 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
Rp 372.416.100,00
107 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp 383.033.600,00
108 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp 723.614.900,00
109 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Rp 2.481.612.500,00
110 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)
Rp 1.143.181.000,00
111 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rp 951.207.800,00
112 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Rp 1.250.947.500,00
113 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Rp 106.254.500,00
114 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp 594.481.200,00
115 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Rp 519.150.000,00
116 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Rp 4.793.619.898,00
117 Program peningkatan pelayanan angkutan Rp 2.481.314.100,00
118 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Rp 150.517.490.309,61
119 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Rp 2.309.980.000,00
120 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Rp 117.529.800,0
121 Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
Rp 2.994.450.600,00
122 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Rp 146.204.200,00
123 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Rp 36.221.000,00
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 52
NO. NAMA PROGRAM ANGGARAN
124 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp 4.644.655.455,00
125 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Rp 261.705.000,00
126 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Rp 509.357.600,00
127 Program peningkatan peran serta kepemudaan Rp 2.020.137.140,00
128 Program peningkatan produksi hasil peternakan Rp 281.212.000,00
129 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Rp 379.945.100,00
130 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Rp 519.280.000,00
131 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp 1.564.382.000,00
132 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 51.270.040.506,02
133 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rp -
134 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Rp 3.307.084.320,00
135 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Rp 74.459.750,00
136 Program penyelamatan dan pelestarian dokumn/arsip daerah
Rp 784.346.000,00
137 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Rp 37.111.445,00
138 Program perbaikan perumahan akibat bencana
alam/sosial Rp 493.990.000,00
139 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Rp 289.800.000,00
140 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 4.064.793.400,00
141 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 574.774.660,00
142 Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh
Rp 60.000,00
143 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp 201.230.000,00
144 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 1.113.183.600,00
145 Program Perlindungan Anak Rp 164.627.500,00
146 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam Rp 1.845.666.300,00
147 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Rp 894.846.200,00
148 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Rp 1.495.167.000,00
149 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Rp 843.307.400,00
150 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rp 683.785.000,00
151 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rp 60.918.342.426,00
152 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 1.377.376.800,00
153 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 52.524.300.333,00
154 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rp 78.704.151.325,00
JUMLAH ANGGARAN 1.044.552.791.294,46,-
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 53
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 54
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Akuntabilitas Kinerja
RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi dan misi
Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi sekaligus merupakan pedoman yuridis
utama bagi semua Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi periode 2017-2022
terdiri dari 21 Sasaran dan 24 Indikator Kinerja. Adapun instrumen pengukuran terhadap
21 (dua puluh satu) sasaran tersebut, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dipergunakan
instrumen pengukuran berupa indikator kinerja sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator
kinerja, yang terdiri dari 3 indikator untuk Misi 1, 5 indikator untuk Misi 2, 5 indikator
untuk Misi 3, 8 indikator untuk Misi 4, 3 indikator untuk Misi 5. Adapun ketercapaian
kinerja indikator kinerja dirinci dalam matrik sebagai berikut :
Tabel 3.2.1.
Ketercapaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2018
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
SASARAN TARGET REALISASI
CAPAIAN KINERJA
1 2 3 4 5 6
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul
1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
Indeks Pendidikan 74,10 74,66 100,76
2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Indeks Kesehatan 82,47 82,47 100,00
3 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
Laju Pertumbuhan Penduduk
1,25 1,19 105,04
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 55
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik
4 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
SAKIP B B B
5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Nilai LPPD Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
6 Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah Opini BPK WTP WTP WTP
7 Meningkatnya profesionalitas aparatur
Indeks Profesionalitas ASN
75 68 90,66
8 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
Survey Kepuasan Masyarakat
78 80,95 103,78
MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya
pengentasan kemiskinan
9 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
0,0564 0,0536 105,22
10 Meningkatkan
pemerataan pendapatan
Indeks Gini 0,4 0,37 108,10
11 Indeks Williamson 0,34 0,35 102,94
12 Menurunnya kemiskinan Angka Kemiskinan
0,058 0,049 118,36
13 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
8,26% 8,26% 100,00
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan
14 Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi
Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)
D
C 133,89
15 Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan
Persentase pengelolaan sampah
98% 90% 91,84%
16 Meningkatnya pelayanan air limbah domestik
Persentase cakupan layanan air limbah domestik
76,75% 100% 130%
17 Meningkatnya pelayanan drainase permukiman
Persentase luasan genangan terhadap luas kota
0,31% 0,86% 277,42%
18 Meningkatnya pelayanan air bersih
Persentase cakupan pelayanan air bersih
70,52% 70,52% 100%
19 Mengurangi luas kawasan kumuh
Rasio luas kawasan kumuh
3,96% 1,88% 210,63
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 56
20 Meningkatnya ketahanan bencana
Indeks Resiko bencana Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
21 Meningkatnya
pembangunan yang berkelanjutan
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)
32,25 32,67 101,30
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan
22 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
80% 95,10% 118,88%
23 Meningkatkan
pengarusutamaan gender
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
73,63% 76,97% 104,53%
24 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
92,30% 92,23% 100%
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada
Tahun 2018, dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator
sasaran:
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak
Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul
Sasaran 1
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan
Tabel 3.1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2017 – 2018
Di bidang Pendidikan untuk sasaran peningkatan akses dan kualitas pendidikan
menunjukkan kinerja yang sangat baik, dari target yang telah ditetapkan sebesar 74.10
% ditahun 2018 teralisasi sebesar 74,66 % atau capaiam kinerja mencapai 100,48 %