1
1
2
KATA PENGANTAR
Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkewajiban menyusun Laporan kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana
Kerja Tahun 2019 berdasarkan pada Renstra 2018 – 2023 yang dijabarkan dari RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023.
Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyususan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah, maka terbitlah
Peratuan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Adapun dalam penyusunan LKIP BAPENDA Tahun 2019, tetap mengacu pada
Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari
Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999.
Juga diakui bahwa, pada saat penyusunan Renja tahun Anggaran 2019 hingga RKA-
RAPBD dan seterusnya menjadi APBD Tahun 2019 tentunya memerlukan berbagai
penyesuaian tersendiri pada target dan perhitungan capaian kinerja yang agak berbeda
antara Pedoman Penyususan LAKIP berdasarkan Keputusan LAN Nomor :
239/IX/6/8/2003 dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyususan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh sebab itu di jajaran Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah bekerja keras dalam hal menyusun LAKIP dengan
pedoman yang baru, namun juga diakui bahwa bentuk data yang disajikan masih terdapat
berbagai kekurangan tetapi hasilnya masih dapat dibaca secara lengkap pada uraian LAKIP
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.
Adapun Visi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sejalan dengan
Visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 – 2023, yaitu “SULAWESI SELATAN
YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER”. Visi tersebut
kemudian dijabarkan kepada 5 (lima) misi : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi
Melayani dan Inovatif, (2) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel, (3)
Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif, (4) Mewujudkan
Kualitas Manusian yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter, dan (5) Meningkatkan
Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
3
Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2019 Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan
Daerah dari 6 (enam) program yang dijabarkan ke dalam 143 (seratus empat puluh tiga)
kegiatan yang direncanakan pada tahun 2019, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan
Kinerja Rata-rata Kegiatan adalah 103% atau kategori SANGAT BAIK. Pencapaian
kategori SANGAT BAIK ini tidak mungkin tercapai jika hanya dilakukan oleh aparat
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, namun karena adanya
dukungan dari semua pihak sehingga tugas dan tanggungjawab dapat terselenggarakan
dengan baik. Terima Kasih dan maaf atas segala kekurangannya.
Makassar, 20 Maret 2020
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, H. SUMARDI S,, S.SoS, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda N I P : 19680821 199103 1 010
4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... 2
DAFTAR ISI .................................................................................................................................... 4
BAB I - PENDAHULUAN ............................................................................................................... 5
A. LATAR BELAKANG ............................................................................................................. 5
B. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH ................................................... 6
C. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH .................................................................................... 8
D. SUMBER DAYA APARATUR .............................................................................................. 8
BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................................................... 10
A. RENCANA STRATEGIS ..................................................................................................... 10
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 .............................................................................. 20
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)................................................................................ 20
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................ 22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ................................................................................... 22
1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019....... 22
2. ANALISA PERMASALAHAN DAN SOLUSI ................................................................... 22
3. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ..................................... 24
B. REALISASI ANGGARAN ................................................................................................... 25
1. ASPEK PENDAPATAN DAERAH ................................................................................... 25
2. ASPEK BELANJA DAERAH ........................................................................................... 26
BAB IV - PENUTUP ..................................................................................................................... 27
L A M P I R A N ............................................................................................................................ 29
1. RENCANA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 ....................................... 30
2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2019 ..................................................................................................... 46
3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 – TAHUN 2019 ............................................ 60
4. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2019 DENGAN TARGET RENSTRA (2018 – 2023) ........................................... 61
5
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Desentralisasi kewenangan menjadi konsekuensi yang harus didukung dengan
semangat membangun tatanan pemerintah yang baik (Good Governance). Hal ini
dimaksudkan untuk mendukung jalannya lembaga- lembaga publik secrara ekonimis, efesian
efektif, transparan dan akuntabel agar cita-cita reformaasi dapat terwujud. Mewujudnyatakan
akuntabilitas di sektor publik dimaksudkan untuk dapat memberi dampak posistif
terhadap indikasi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) yang lebih baik.
Dalam rangka perwujudan prinsip akuntabilitas tersebut, maka Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat daerah yang telah
menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berkewajiban untuk menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah atau LKIP yang pelaksanaannya
didasarkan pada anggaran Kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyususnan Pertanggungjawaban dan Pegawasan
Keuangan Daerah serta tata cara Penyususan APBD yang diintegrasikan ke dalam sistem
penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor : 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara serta berbagai peaturan perundangan pelaksanaannya.
Hal tersebut dimaksudkan agar pengelolaan anggaran negara baik pusat maupun
daerah menjadi anggaran yang berbasiskinerja. Artinya anggaran tersebut dihitung dan
disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dikelola dan disusun
brdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan
masyarakat.
Untuk menjalankan prinsip akutabilitas tersebut, Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat daerah otonom merupakan bagian
dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya diharapkan dapat
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP yang
pelaksanaannya yang berdasarkan anggaran kinerja sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor :
13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyususnan Pertaggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyususnan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyususnan Perhitungan APBD.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau
6
kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan sebagai alat petanggungjawaban secara periodik.
Dengan demikian LKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi
mengenai kinerja instansi pemerintah, yang bermanfaat untuk :
1. Mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang
didasarkan pada peraturan perundang- undangan.
2. Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Menciptakan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat terselenggara secara
efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
4. Menjadi masukan dan umpan-balik, baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan
dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
5. Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
B. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH
Keberadaan Badan Pendapatan daerah sebagai salah satu perangkat daerah
didalam sistem pengelolaan pendapatan daerah, baik dalam pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD), maupun berasal dari sumber- sumber pendapatan lainnya, telah terbukti
mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya-upaya pemberdayaan potensi pendapatan
daerah dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
Pada era ekonomi daerah saat ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan diharapkan dapat berperan lebih dalam memenuhi kebutuhan terhadap
ketersediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dan
pembinaan kemasyarakatan di Sulawesi Selatan.
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 11 Tahun 2009 Tentang Perubahan PERDA Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :
8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Bab XXI pasal (190) dan Pasal (191) yang menatur tentang tugas dan fungsi Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
1. Tugas Pokok
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas
menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pendapatan daerah lainnya serta pengendalian dan pembinaan
berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Fungs i
Untuk menyelenggrakan tugas-tugas tersebut, BAPENDA mempunyai fungsi-
fungsi sebagai berikut :
7
a. Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi : Bidang
Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan
Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pengendalian dan Pembinaan.
b. PengKoordinasian Penyususnan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :
Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
dan Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pengendalian dan Pembinaan.
c. Pembinaan dan Penyelenggara Tugas Di Bidang Pengelolaan Keuangan
Daerah meliputi : Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pengendalian dan
Pembinaan.
d. Penyelenggaran tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sabagaimana disebutkan di atas, maka
berdasarkan Peraturan Pemerintah antara Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota mengatur bahwa Badan Pendapatan Daerah mempunyai
kewenangan sebagai berikut :
1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang
pendapatan,
2) Pelatihan di bidang pendapatan,
3) Alokasi sumber daya potensial,
4) Penelitian yang mencakup wilayah provinsi di bidang pendapatan,
5) Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja,
6) Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah,
7) Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan
pendapatan daerah,
8) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas yang diembannya ditunjang
dengan personil sebagai sumber daya manusia yang menurut keadaaan sampai dengan 31
Desember 2019 berjumlah 508 orang, yang terdiri dari laki-laki 333 orang dan
perempuan 175 orang. Komposisinya tersebar di kantor pusat dan kantor-kantor UPT
Pendapatan Wilayah yang berada di setiap Kabupaten/kota. Keseluruhan personil tersebut
pada Kantor Pusat sebanyak 116 orang dan pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah
sebanyak 392 orang.
Ditinjau dari sudut pandang kualifikasi pendidikan, secara umum aparat memiliki
kualifikasi yang beragam. Dari 508 orang PNS, terdapat 102 orang yang berpendidikan
8
Pasca Sarjana (S2), sebanyak 290 orang berkualifikasi Sarjana (S1), sebanyak 17 orang
Sarjana Muda atau (D3), serta sebanyak 99 orang berpendidikan SMU/SMK.
Meskipun demikian dalam rangka pengembangan kualitas Sumber Daya Aparat
Pengelola Pendapatan Daerah merupakan salah satu program prioritas, Badan Pendapatan
Daerah Prov. Sulawesi Selatan selalu mengikutsertakan aparatur yang memenuhi
persyaratan untuk mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, baik struktural,
fungsional, teknis maupun peningkatan keahlian.
UPT Pendapatan Wilayah/Samsat sebagai kantor pelayanan, saat ini berjumlah 25
unit yang telah beroperasi melayani wajib pajak pada tiap Kabupaten/Kota yang ada di
Provinsi Sulawesi Selatan, namun tentunya masih perlu untuk terus ditingkatkan khususnya
dalam memenuhi standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat wajib pajak.
Untuk itu pada Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulaawesi Selatan
melakukan pemeliharaan/perbaikan beberapa kantor UPT Pendapatan Wilayah/Samsat
yang tersebar di Kabupaten/Kota secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan yang
dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Peningkatan dan pengembangan pelayanan Samsat menjadi hal yang sangat penting,
terutama karena sekitar 89,66% penerimaan PAD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun
2019 bersumber dari penerimaan Pajak Daerah yang pungutannya dilakukan di Kantor
SAMSAT.
C. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
D. SUMBER DAYA APARATUR
Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri
9
Sipil (PNS) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan data (SIMPEG) Tahun 2019 sebanyak 508 orang yang terdiri dari laki-laki
sebanyak 333 orang dan perempuan sebanyak 175 orang, sebagaimana tabel berikut :
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-Laki 333
2 Perempuan 175
Total 508
Sedangkan jumlah PNS di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019
No Tingkat
Pendidikan
TOTAL %
1 SMA/SMK 99 19,49
2 D3 17 3,35
3 S1 290 57,09
4 S2 102 20,08
JUMLAH 508 100
Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang memperoleh pendidikan Strata 1
menduduki peringkat pertama dengan 57,09%, disusul pendidikan S2 sebesar 20,08%.
10
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
PERENCANAAN STRATEGIS
Perencanaan Kinerja merupakan proses Penyusunan Rencana Kinerja
sebagai Penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis. Yang akan di laksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui
berbagai macam kegiatan tahunan.
Sebagai implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan
yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator
kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5
(lima) tahun kedepan.
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh
instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan startegis lokal,
nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara.
Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi
pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang,
dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya
Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Rencana Strategis
(Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah
dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan
kegiatan, menjadikan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai instansi yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan pendapatan
VISI DAN MISI
Visi
Penetapan visi Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan dirumuskan
dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan
perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan
program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Bapenda yang sejalan dengan
Visi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu :
11
Inovatif merupakan kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan
menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka
pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan
melayani”. Produktif, merupakan kondisi perekonomian yang berkemampuan
menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud
Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”. Kompetitif, merupakan kondisi
masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi
sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”. Inklusif, merupakan
kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur
masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup
sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”. Berkarakter,
merupakan kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang
dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud
Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.
Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan
baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Terjangkau;
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif;
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
5. Meningkatkan Produktifitas Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang
Berkelanjutan
Dari rumusan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas
dan fungsi Bapenda, yaitu :
a. Diperlukannya penerapan inovasi yang lebih canggih dalam mendorong
peningkatan pendapatan daerah secara bersesuaian dengan tuntutan
perubahan terutama dalam hal kemajuan teknologi dan informasi. Ini menjadi
permasalahan pokok karena visi RPJMD menekankan inovasi dan misi
“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif,
Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”
12
RPJMD salah satu penekannya adalah mewujudkan pemerintahan yang
berorientasi melayani dan inovatif;
b. Salah satu pokok visi dalam RPJMD adalah Sulawesi Selatan yang Produktif.
Bila masyarakat yang produktif terwujud berarti sumber pendapatan bagi
pemerintah daerah menjadi lebih banyak. Ini berimplikasi pada diperlukannya
upaya pemanfaatan potensi pendapatan daerah yang lebih intensif.
c. Adanya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi
melayani merupakan suplemen pendorong/tambahan semangat/momentum
bagi Bapenda untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam
rangka optimalisasi pendapatan daerah sesuai kewenangan melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi.
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis
daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
program Perangkat Daerah. Tujuan Bapenda Prov Sulawesi Selatan, yaitu :
“Optimalisasi Penerimaan Pendapatan daerah” dan “Meningkatnya
Akuntabilitas Perangkat Daerah”
Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran
sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:
1. Meningkatnya Pendapatan Daerah, dengan indikator sasaran adalah:
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
2. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, dengan indikator sasaran adalah:
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan
Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran adalah :
Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah
Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Strategi Dan Arah Kebijakan
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.
13
Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai
sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.
Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi
juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat
tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki
kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi
informasi.
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib
dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar
lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan
yang tepat
Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam
Renstra Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut.
Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan (RENSTRA)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Optimalisasi
penerimaan
pendapatan daerah
Meningkatnya
Pendapatan
daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan
daerah
1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi
sumber-sumber
pendapatan daerah.
Peningkatan kualitas
pelayanan pubik
2. Menciptakan sarana pelayanan pajak yang
nyaman sesuai standar
pelayanan prima
Pemanfaatan teknologi
informasi untuk mendukung transparansi
dan akuntabilitas
pelayanan pajak daerah
3. Mendorong
pembayaran pajak
dengan transaksi Non Tunai
Penguatan
Regulasi dan Kelembagaan
Penyusunan regulasi
peraturan perundang-
undangan di bidang pendapatan dan SOP
Pelayanan
4. Menciptakan lembaga
pemungutan PAD yang efektif dengan regulasi
yang mantap dan
update
5. Mendorong
penyelesaian tunggakan pajak
Meningkatnya
Akuntabilitas
Perangkat Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja,
Perencanaan dan
Pengelolaan
Keuangan
Peningkatan
akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah
6. Meningkatkan transparansi
pengelolaan
pendapatan daerah
Peningkatan kualitas
SDM Aparatur Pengelola
Pajak
7. Menyiapkan pengelola
pajak yang profesioanal, cakap,
jujur dan berintegritas
14
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Perangkat Daerah
Program Dan Kegiatan
Pada tahun 2019 terdapat 6 program dan 143 (seratus empat puluh tiga)
kegiatan yang menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah yang harus
diimplementasikan. Uraian masing-masing program kegiatan tersebut adalah sebagai
berikut :
A. PROGRAM PENINGKATAN AKSESBILITAS, TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PELAYANAN PAJAK DAERAH
Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yakni sebagai berikut :
1. Jasa SMS Broadcast kepada Wajib Pajak
2. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Layanan Unggulan Samsat
3. Peningkatan dan Pengembangan layanan Unggulan Samsat
Prov.SulSel
B. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
Pada program ini terdapat 119 (seratus sembilan belas) kegiatan yakni
sebagai berikut :
1. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL
Makassar I Selatan
2. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Makassar II Utara
3. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Pare-Pare
4. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Palopo
5. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Bone
6. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Wajo
7. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Bantaeng
8. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Gowa
15
9. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Pinrang
10. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Maros
11. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Pangkep
12. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Sidrap
13. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Tana Toraja
14. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Luwu Timur
15. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Soppeng
16. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Bulukumba
17. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Barru
18. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Luwu
19. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Sinjai
20. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Takalar
21. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Selayar
22. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Toraja Utara
23. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Luwu Utara
24. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Jeneponto
25. Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
WIL Enrekang
26. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar
I Selatan
27. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar
II Utara
16
28. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pare-Pare
29. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Palopo
30. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bone
31. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Wajo
32. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bantaeng
33. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Gowa
34. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pinrang
35. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Maros
36. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pangkep
37. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sidrap
38. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Tana
Toraja
39. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu
Timur
40. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Soppeng
41. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL
Bulukumba
42. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Barru
43. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu
44. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sinjai
45. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Takalar
46. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Selayar
47. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Toraja
Utara
48. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu
Utara
49. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Jeneponto
50. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Enrekang
51. Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
52. Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan Pendataan Subjek/Objek Pajak
53. Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan APBD dan Rekonsiliasi Pelaporan
Pendapatan Daerah
54. Verifikasi dan Analisa Kendaraan Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang
55. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan
56. Penyusunan Peraturan Perundang undangan Pendapatan Daerah
57. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok
58. Pemutakhiran Data Base Objek dan Subjek Pajak Daerah
59. Penyusunan dan Sosialisasi NJKB
17
60. Pembinaan SDM Aparatur Sipil Pendapatan Daerah
61. Peningkatan Pengelolaan Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan dan
PBBKB
62. Peningkatan Pengelolaan PKB dan BBNKB
63. Evaluasi dan Monitoring Retribusi Daerah dan PADL
64. Evaluasi Penerimaan PAD pada UPT Bapenda
65. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Palopo
66. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.Pare-pare
67. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan
68. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bone
69. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Wajo
70. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Maros
71. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bantaeng
72. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Pangkep
73. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Gowa
74. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sidrap
75. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Pinrang
76. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja
77. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur
78. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Soppeng
79. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bulukumba
80. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Jeneponto
81. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Enrekang
82. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu
83. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. makassar II Utara
84. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Selayar
85. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara
86. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara
87. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Barru
88. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sinjai
89. Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Takalar
90. Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan
91. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan Aparat Fungsional
92. Asistensi dan Penyusunan Target Pokok dan Target Perubahan Bidang
Pendapatan Daerah
93. Peningkatan Kapasitas SDM operator Sistem dan Operator Data
94. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Makassar I Selatan
18
95. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Makassar II Utara
96. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Pare-pare
97. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Palopo
98. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Bone
99. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Wajo
100. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Bantaeng
101. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Gowa
102. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Pinrang
103. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Maros
104. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Pangkep
105. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Sidrap
106. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Tana Toraja
107. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Luwu Timur
108. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Soppeng
109. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Bulukumba
110. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Barru
111. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Luwu
112. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Sinjai
113. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Takalar
19
114. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Selayar
115. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Toraja Utara
116. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Luwu Utara
117. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Jeneponto
118. Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil.
Enrekang
119. Penerapan Elektronik Tilang (e-Tilang)
C. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan yakni sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
7. Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
D. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yakni sebagai berikut :
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan
Jabatan/Dinas
3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website
E. PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI
KINERJA
Pada Program ini terdapat 5 (lima) kegiatan, yakni sebagai berikut :
1. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Perangkat Daerah
2. Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD
3. Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
5. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
20
F. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Pada Program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yakni sebagai berikut :
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/
kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target
kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target
kinerja dan anggaran. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah
menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
No. Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja
1
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
1. Meningkatnya Pendapatan daerah
1. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
41,91
2
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
1.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
2. Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah
90
3. Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik
100
4. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah
100
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemerintah Provinsi Sulsel telah melakukan
revisi terhadap IKU sesuai revisi RPJMD yang telah dilakukan sebagai bentuk
perbaikan yang berkelanjutan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja. Adapun IKU
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dapat
dilihat pada tabel berikut :
21
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
No. Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Sumber
Data
1
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
1. Meningkatnya Pendapatan daerah
1. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
Bidang
PAD
2
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
1.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
2. Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah
Inspektorat
3. Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik
SubBidang UPEG
4. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah
E-Monev
22
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka diwajibkan setiap
instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud
pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya.
Pertanggungjawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan
wewenang (amanat) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana tahun-
tahun sebelumnya, pada Tahun 2019 ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara sistematis untuk
menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai
Sasaran Staregis RPJMD Tahun 2018 - 2023.
Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan
realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun lalu dan beberapa
tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi, menyajikan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan menyajikan analisis
atas efisiensi penggunaan sumber daya.
1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019
No Indikator Kinerja Target Kinerja
Realisasi Capaian
(%)
1 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
41.91% 43.23% 103
2 Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah 90
3 Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik
100% 100% 100
4 Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah
100% 100% 100
2. ANALISA PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor : 136 Tahun 2009
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, masih banyak
ditemui permasalahan/hambatan dalam kaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
dari sektor Pajak Daerah meliputi :
23
1. Masih tingginya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor;
2. Masih rendahnya bentuk sanksi administrasi terhadap keterlambatan dalam membayar
pajak sehingga tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak;
3. Dalam proses pemungutan pajak daerah, khususnya pada PKB dan BBNKB masih
sering terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dikarenakan
dibutuhkan Koordinasi antar instansi terkait yang tergabung dalam Kantor Bersama
Samsat;
4. Kebijakan pemungutan pajak daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkadang
tidak konsisten;
5. Pengelolaan piutang pajak (PKB - BBNKB) dalam kaitan Akuntansi Pemerintah belum
didukung regulasi yang memadai sehingga belum dapat dilaksanakan penghapusan
piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Pemungutan pajak yang belum dapat dimaksimalkan terkait dengan potensi
sebenarnya yakni dari sektor :
- PKB Kendaraan Alat Berat (dari perusahaan dan pemerintah).
- PKB atas kendaraan bermotor milik TNI / Polri.
- Pajak Air Permukaan (Tempat rekreasi dan olah raga, Pengolahan air minum,
Usaha pertambangan).
Adapun solusi yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Tahun
2019 adalah sebagai berikut:
1. Dalam hal penyelesaian masalah tunggakan, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai
berikut:
- Inventarisasi data tunggakan yang dapat ditagih per kabupaten dengan cara
penyampaian surat teguran dan penagihan secara door to door.
- Mengoptimalkan pelayanan samsat unggulan dalam hal ini pengoperasian unit
Samsat Keliling, drive thru dan Gerai Samsat Sayang.
- Pemasangan sticker tanda pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor pada kendaraan
bermotor roda empat.
- Pembuatan SOP Penagihan Tunggakan pada UPT PENDAPATAN WILAYAH dengan
Keputusan Gubernur.
- Peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat wajib
pajak serta pemanfaatannya untuk pembangunan Sulawesi Selatan.
- Peningkatan ketaatan masyarakat dengan melaksanaan kegiatan penertiban
kendaraan, bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk
melaksanakan sweeping kendaraan bermotor.
24
2. Pemberian pendidikan dan pelatihan teknis pemungutan PAD secara berkala, baik
kepada aparat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dalam lingkup Badan
Pendapatan Daerah Prov. Sul Sel, maupun kepada petugas pemungut retribusi
daerah dari SKPD lainnya.
3. Memberdayakan secara maksimal sumber daya manusia yang ada pada lingkup
Badan Pendapatan Daerah Prov. Sul Sel
4. Pemberlakuan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban
perpajakannya secara tepat waktu.
5. Peningkatan Koordinasi antar instansi terkait dalam Samsat yaitu dari Bapenda,
Polisi dan Jasa Raharja agar lebih memudahkan dalam penyelesaian proses
administrasi sehingga pelayanan dapat lebih mudah dan lancar.
6. Mendorong dan mengkoordinasikan kepada Pemerintah Pusat agar menjaga
konsistensi peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah dan tidak membuat
kebijakan yang tumpang tindih.
7. Pembuatan regulasi yang tepat dalam hal penyelesaian tunggakan PKB dan BBNKB
sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran serta pembentukan tim yang
dapat menjelaskan tentang proses penyelesaian tunggakan pajak tersebut.
8. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah khususnya di Kabupaten/Kota
agar data yang kita miliki dapat lebih valid sehingga dapat menentukan potensi riil yang
ada di Kabupaten/Kota terkait dengan peningkatan pendapatan daerah.
3. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Efisiensi sumber daya yang dijelaskan dalam Laporan Kinerja ini mengacu pada
jumlah anggaran yang dimanfaatkan untuk pencapaian setiap sasaran. Efisiensi terlihat
dari realisasi capaian sasaran yang melebihi 100% tetapi jumlah anggaran yang
dimanfaatkan kurang dari yang direncanakan, karena hanya sebesar 98,37%.
Penjabaran atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel
perbandingan capaian kinerja berikut ini.
25
PROGRAM CAPAIAN KINERJA
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN
1. NON PROGRAM 100% 99.47%
2. PROGRAM PENINGKATAN AKSESBILITAS,
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PELAYANAN PAJAK DAERAH
100% 98.59%
3. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 104% 97.20%
4. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 100% 92.54%
5. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 100% 94.84%
6. PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA 100% 95.12%
7. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 100% 100%
RATA – RATA CAPAIAN 100.57% 98.37%
B. REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan masyarakat
Sulawesi Selatan yang semakin sejahtera, Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp. 9.673.313.309.003,01
dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.323.264.113.294,45 atau 96,38%, sebagai catatan
angka realisasi adalah angka sebelum audit oleh BPK RI. Selengkapnya dapat dilihat
dari uraian berikut ini :
1. ASPEK PENDAPATAN DAERAH
Hingga akhir Tahun 2019, target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan sebesar Rp.9.922.960.496.105,00 dengan realisasi sebesar
Rp.9.573.904.183.911,70 mencapai 96,48%. Sedangkan untuk Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, target pendapatan sebesar
Rp3.957.882.727.498,00 dengan realisasi sebesar Rp3.946.717.289.114,19
mencapai 99,72%. Dari jumlah realisasi BAPENDA Prov Sulsel, berikut ini
dijabarkan rincian tiap kelompok pendapatan :
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Realisasi sebesar Rp.1.394.198.331.701,00 atau mencapai 103,64% dari target
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.1.345.247.950.000,00,-
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN.KB)
Realisasi sebesar Rp.1.020.124.486.703,00 atau mencapai 102,65% dari target
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.993.777.500.000,00,-
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
26
Realisasi sebesar Rp.654.633.759.689,00 atau mencapai 100,61% dari target
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.650.662.145.360,00,-
d. Pajak Air Permukaan
Realisasi sebesar Rp.93.614.102.811,00 atau mencapai 101,51% dari target
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.92.219.000.000,00,-
e. Pajak Rokok
Realisasi sebesar Rp.548.040.918.937,00 atau mencapai 86,86% dari target
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.630.962.000.000,00,-
f. Retribusi Daerah
Realisasi sebesar Rp.262.203.800,00 atau mencapai 106,65% dari target
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.245.863.800,00,-
g. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi sebesar Rp.111.357.119.117,00 atau mencapai 99,75% dari target
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.111.636.147.867,00,-
h. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Realisasi sebesar Rp.119.145.366.356,19 atau mencapai 93,23% dari target
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.127.791.120.471,00,-
i. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Realisasi sebesar Rp.5.341.000.000,00 atau mencapai 100% dari target
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 5.341.000.000,00,-
2. ASPEK BELANJA DAERAH
Sebagaimana diketahui bahwa Belanja Daerah pada setiap SKPD dibagi atas
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Untuk Badan Pendapatan Daerah
Prov. Sulawesi Selatan, ditetapkan anggaran sebesar Rp.200.124.783.281,10 dan
sampai dengan akhir tahun dapat terserap sebesar Rp.196.869.489.721,00 atau
98.37%. Berikut ini dijabarkan rincian tiap kelompok belanja :
a. Belanja Tidak Langsung
Realisasi sebesar Rp.152.582.112.572,00,- atau mencapai 99,47% dari target
yang ditetapkan sebesar Rp153.394.250.249,10,-
b. Belanja Langsung
Realisasi sebesar Rp.44.287.377.149,00,- atau mencapai 94,77% dari target
yang ditetapkan sebesar Rp46.730.533.034,00,-
27
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan merupakan wujud pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Kerja dan
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yang
penyusunannya mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan
tersedianya laporan ini, berarti dapat dipenuhi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Capaian kinerja yang telah disajikan merupakan hasil kerja keras dan komitmen
seluruh aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta
dukungan dari pihak-pihak terkait selama Tahun 2019 dan bertekad akan meningkatkan
terus kinerjanya dimasa-masa yang akan datang.
Secara umum amanat pelaksanaan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Daerah Nomor : 11
Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan, dimana Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan
melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah,
retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pengendalian dan pembinaan
berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Dari 6 (enam) program yang dijabarkan ke dalam 143 (seratus empat puluh tiga)
kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2019, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan
Kinerja Rata-rata Kegiatan adalah 103 atau kategori SANGAT BAIK, secara terinci
pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja kegiatannya adalah :
28
1. Program Peningkatan Aksesbilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
Pajak Daerah sebesar 100%.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
sebesar 104%.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 100%
5. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sebesar
100%.
6. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 100%.
Dengan demikian selama Tahun 2019, Badan Pendapatan Daerah dalam
melaksanakan 143 (seratus empat puluh tiga) kegiatan dari 6 (enam) program dengan
pencapaian outcome pelaksanaan kegiatan seperti di atas, maka dapat dikatakan bahwa
semua kegiatan dapat terealisasi dengan baik dan berjalan dengan maksimal walaupun
masih ditemukan adanya realisasi anggaran yang belum sesuai dengan jumlah anggaran
yang diberikan, ini dikarenakan adanya upaya untuk lebih mengefisienkan anggaran Dengan
demikian dari seluruh kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
akumulasi Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2019 adalah 103%. Yang berarti
bahwa secara keseluruhan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan masuk
dalam kategori SANGAT BAIK.
Akhirnya, sekali lagi capaian kategori ini tidak mungkin tercapai jika bukan karena adanya
kerja keras, kerja sama, Koordinasi dan kebersamaan dari semua pihak. Kami akui, tidak
mungkin keberhasilan ini tercapai jika hanya dilakukan oleh aparat Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan saja, namun karena dukungan semua pihak maka tugas
dan tanggungjawab Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.
Makassar, 20 Maret 2020
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN, H. SUMARDI S,, S.SoS, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda N I P : 19680821 199103 1 010
29
L A M P I R A N
30
1. RENCANA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Aksesbilitas,
Transparansi dan Akuntabilitas
Pelayanan Pajak Daerah
434,800,000.00
1 Cakupan Ketersediaan Pelayanan Drivethru,
Gerai Samsat, Samsat Payment Point, Samsat
Keliling, Penerapan Standar Iso 9001:2000
Terciptanya Kualitas Pelayanan Yang Baik Dan
Lancar
100% Jasa Sms Broadcast Kepada Wajib
Pajak
64,800,000.00
2 Cakupan Ketersediaan Pelayanan Drivethru,
Gerai Samsat, Samsat Payment Point, Samsat
Keliling, Penerapan Standar Iso 9001:2000
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Layanan
Unggulan Samsat
25 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
Layanan Unggulan Samsat
110,000,000.00
3 Cakupan Ketersediaan Pelayanan Drivethru,
Gerai Samsat, Samsat Payment Point, Samsat
Keliling, Penerapan Standar Iso 9001:2000
Cakupan Ketersediaan Inovasi Layanan
Unggulan Samsat Bagi Masyarakat
100% Peningkatan dan Pengembangan
Layanan Unggulan Samsat Prov.sulsel
260,000,000.00
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
16,632,690,060.00
4 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
950,906,250.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil Makassar I Selatan
70,050,000.00
31
5 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
715,168,545.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil Makassar II Utara
56,000,000.00
6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
606,493,545.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Parepare
52,410,000.00
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
598,893,750.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Palopo
46,000,000.00
8 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
773,561,250.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Bone
77,000,000.00
9 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
586,822,500.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Wajo
51,700,000.00
10 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
608,541,045.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Bantaeng
64,800,000.00
11 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
893,025,000.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Gowa
74,716,000.00
12 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
627,637,500.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Pinrang
63,300,000.00
32
13 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
668,823,750.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Maros
60,600,000.00
14 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
681,463,545.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Pangkep
27,300,000.00
15 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
607,950,000.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Sidrap
35,120,000.00
16 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
618,463,545.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Tana Toraja
40,300,000.00
17 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
627,637,500.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Luwu Timur
50,400,000.00
18 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
560,148,750.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Soppeng
41,500,000.00
19 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
405,562,500.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Bulukumba
42,250,000.00
20 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
639,843,750.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Barru
53,000,000.00
33
21 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
568,575,000.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Luwu
56,600,000.00
22 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
590,034,795.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Sinjai
53,000,000.00
23 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
683,983,545.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Takalar
61,800,000.00
24 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
437,181,045.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Selayar
26,650,000.00
25 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
503,763,750.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Toraja Utara
53,000,000.00
26 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
503,763,750.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Luwu Utara
65,355,000.00
27 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
563,928,750.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Jeneponto
63,150,000.00
28 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Nilai Pendapatan Dari Hasil Pendataan
& Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
Rp
572,394,795.00
Pendataan, Penagihan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan
Wil. Enrekang
63,300,000.00
34
29 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Makassar I yang ditertibkan
1.020 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Makassar I
Selatan
174,050,000.00
30 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Makassar I yang ditertibkan
1.020 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Makassar II Utara
65,900,000.00
31 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Parepare yang ditertibkan
820 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Parepare
54,500,000.00
32 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Palopo
yang ditertibkan
820 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Palopo
54,500,000.00
33 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Bone
yang ditertibkan
1.020 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Bone
63,450,000.00
34 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Wajo
yang ditertibkan
920 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Wajo
50,000,000.00
35 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Bantaeng yang ditertibkan
520 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Bantaeng
44,200,000.00
36 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Gowa
yang ditertibkan
1.020 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Gowa
65,100,000.00
35
37 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Pinrang yang ditertibkan
820 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Pinrang
54,800,000.00
38 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Maros
yang ditertibkan
920 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Maros
54,500,000.00
39 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Pangkep yang ditertibkan
820 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Pangkep
51,500,000.00
40 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah sidrap
yang ditertibkan
920 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Sidrap
66,000,000.00
41 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Tana
Toraja yang ditertibkan
520 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja
43,000,000.00
42 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu
Timur yang ditertibkan
820 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur
41,260,000.00
43 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Soppeng yang ditertibkan
620 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Soppeng
43,000,000.00
44 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Bulukumba yang ditertibkan
820 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Bulukumba
53,558,000.00
36
45 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan wilayah Barru yang
ditertibkan
620 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Barru
43,000,000.00
46 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu
yang ditertibkan
620 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Luwu
44,800,000.00
47 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Sinjai
yang ditertibkan
620 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Sinjai
43,000,000.00
48 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Takalar yang ditertibkan
620 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Takalar
52,400,000.00
49 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Selayar yang ditertibkan
520 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Selayar
31,950,000.00
50 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Toraja
Utara yang ditertibkan
520 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara
41,950,000.00
51 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu
Utara yang ditertibkan
620 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara
50,320,000.00
52 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Jeneponto yang ditertibkan
620 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Jeneponto
45,520,000.00
37
53 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Enrekang yang ditertibkan
520 Unit Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan Wil. Enrekang
34,000,000.00
54 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Administrasi
Pengelolaan Pendapatan
30 Laporan Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan
Pendapatan
103,500,000.00
55 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Subjek/objek Pajak Yang Terdata 8 Laporan Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan
Pendataan Subjek/objek Pajak
43,800,000.00
56 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah Laporan Data Yang Akurat Tentang
Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
12 Lap
Rekonsiliasi
Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan
APBD dan Rekonsiliasi Pelaporan
Pendapatan Daerah
369,500,000.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Laporan Lkpj Yang Tersedia 1 Laporan
LKPJ
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Laporan Nota Perhitungan Yang
Tersedia
1 Laporan Nota
Perhitungan
57 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Laporan Kendaraan Tidak Melakukan
Pendaftaran Ulang
4 Laporan Verifikasi dan Analisa Kendaraan Tidak
Melakukan Pendaftaran Ulang
52,100,000.00
58 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Peningkatan Jumlah Potensi Pajak 2 Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan
105,500,000.00
38
59 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Peningkatan Jumlah Regulasi Bidang
Pendapatan
10 Jenis Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Pendapatan Daerah
130,000,000.00
60 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Tertibnya Pemanfaatan Dana Pajak Rokok 25 Pemda Asistensi, Monitoring dan Evaluasi
Pemanfaatan Dana Pajak Rokok
107,000,000.00
61 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Hasil Pemutakhiran 8 Laporan Pemutakhiran Data Base Objek Dan
Subjek Pajak Daerah
60,000,000.00
62 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Tersedianya Njkb Untuk Perhitungan Pkb dan
Bbnkb
100% Penyusunan dan Sosialisasi Njkb 188,550,000.00
63 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Laporan Hasil Pembinaan 18 Laporan Pembinaan SDM Aparatur Sipil
Pendapatan Daerah
113,250,000.00
64 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Hasil Laporan Monev Dan Koordinasi 6 Laporan Peningkatan Pengelolaan Pajak Rokok,
Pajak Air Permukaan Dan PBBKB
126,300,000.00
65 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Laporan Hasil Monev, Konsultasi Dan
Koordinasi
10 Laporan Peningkatan Pengelolaan PKB Dan
BBNKB
527,050,000.00
66 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Laporan Dan Berita Acara 4 Laporan Evaluasi Dan Monitoring Retribusi
Daerah Dan PADL
92,300,000.00
39
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersedian Buku Pendapatan Daerah
Kabupaten Kota
50 Exp
67 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Penerimaan Pad
4 Laporan Evaluasi Penerimaan PAD Pada UPT
Bapenda
54,800,000.00
68 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan
dan Pengawasan
14 Laporan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil
Pemeriksaan dan Pengawasan
138,800,000.00
69 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Hasil Pemutakhiran Data Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional
8 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut
Pemeriksaan Aparat Fungsional
54,150,000.00
70 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Hasil Asistensi
Penyusunan Target Apbd Pokok dan Perubahan
2 Laporan Asistensi dan Penyusunan Target Pokok
dan Target Perubahan Bidang
Pendapatan Daerah
181,000,000.00
71 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Peningkatan Keahlian Aparat Dalam Mengelola
Sistem
100% Peningkatan Kapasitas Sdm Operator
Sistem dan Operator Data
3,000,000.00
72 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Makassar I Selatan
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Makassar I Selatan
650,719,700.00
73 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Makassar II Utara
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Makassar II Utara
355,737,500.00
40
74 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Parepare
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Parepare
303,686,100.00
75 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Palopo
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Palopo
796,028,100.00
76 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Bone
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Bone
335,354,800.00
77 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Wajo
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Wajo
357,223,500.00
78 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Bantaeng
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Bantaeng
486,890,400.00
79 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Gowa
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Gowa
553,404,700.00
80 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Pinrang
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Pinrang
609,308,700.00
81 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Maros
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Maros
510,248,660.00
41
82 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Pangkep
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Pangkep
497,729,700.00
83 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Sidrap
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Sidrap
380,548,500.00
84 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Tana Toraja
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Tana Toraja
276,011,500.00
85 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Luwu Timur
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Luwu Timur
400,438,700.00
86 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Soppeng
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Soppeng
296,078,500.00
87 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Bulukumba
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Bulukumba
542,614,500.00
88 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Barru
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Barru
532,899,000.00
89 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Luwu
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Luwu
424,835,000.00
42
90 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Sinjai
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Sinjai
512,303,500.00
91 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Takalar
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Takalar
480,775,700.00
92 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Selayar
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Selayar
253,776,600.00
93 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan
UPTP Wil. Toraja Utara
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Toraja Utara
336,176,200.00
94 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah laporan penatausahaan UPTP Wil. Luwu
Utara
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Luwu Utara
755,409,000.00
95 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah laporan penatausahaan UPTP Wil.
Jeneponto
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Jeneponto
505,549,600.00
96 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Jumlah laporan penatausahaan UPTP Wil.
Enrekang
12 Laporan Penatausahaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah UPT Pendapatan
Wil. Enrekang
262,782,900.00
97 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak
Peningkatan Manajemen Pelayanan Yang Baik
dan Lancar
100% Penerapan Elektronik Tilang (e-tilang) 50,000,000.00
43
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20,534,551,610.00
98 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
4 Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
6,433,899,960.00
99 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/
operasional Roda 4
68 Unit Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan
Dinas/operasional
100,000,000.00
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/
operasional Roda 2
107 Unit
100 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kesejahteraan Non Pns 100% Penyediaan Jasa Tenaga Non Pns 9,448,800,000.00
101 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan Alat Tulis Kantor 100% Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang
Cetakan dan Penggandaan
2,680,523,000.00
102 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/
penerangan Bangunan Kantor
100% Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan Bangunan Kantor
56,395,000.00
103 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Ketersediaan Makanan Dan Minuman 100% Penyediaan Makanan dan Minuman 1,116,775,000.00
104 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Jumlah Koordinasi/ konsultasi
Kedinasan Dalam Daerah
438 Orang Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
698,158,650.00
Peningkatan Jumlah Koordinasi/ konsultasi
kedinasan Luar Daerah
27 Orang
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
7,160,948,330.00
105 Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Ketersediaan Gedung Kantor/ asrama Dalam
Kondisi Baik
100% Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung
Kantor/Asrama
717,200,000.00
44
106 Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Ketersediaan Kendaraan Jabatan/dinas Dalam
Kondisi Baik
100% Pemeliharaan Rutin/berkala dan
Penggantian Suku Cadang Kendaraan
Jabatan/dinas
1,656,952,000.00
107 Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Ketersediaan Perlengkapan Dan Peralatan
Gedung Kantor Sesuai Kebutuhan
100% Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
3,976,926,100.00
108 Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Ketersediaan Perlengkapan Dan Peralatan
Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik
100% Pemeliharaan Rutin/berkala
Perlengkapan dan Peralatan Kantor
809,870,230.00
Program Peningkatan Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
887,000,000.00
109 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Yang Termuat Dalam Perjanjian Kinerja
Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Pd
Pokok dan Perubahan
2 Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran
Perangkat Daerah
666,000,000.00
Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan 2 Dokumen
Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan, 1 Dokumen
Ketersediaan Dokumen Evaluasi Pd Setiap
Triwulan
4 Dokumen
110 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Yang Termuat Dalam Perjanjian Kinerja
Ketersediaan Data Dan Informasi Yang
Dibutuhkan,
100% Pengumpulan dan Publikasi Data dan
Informasi Opd
128,000,000.00
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Yang Termuat Dalam Perjanjian Kinerja
Ketersediaan Data Dan Informasi Yang
Dipublikasikan
4 Jenis
111 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Yang Termuat Dalam Perjanjian Kinerja
Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan
Pd
100% Penyusunan dan Pengelolaan
Administrasi Keuangan
75,000,000.00
45
112 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Yang Termuat Dalam Perjanjian Kinerja
Ketersediaan Laporan Keuangan Semesteran
dan Akhir Tahun
100% Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran dan Akhir Tahun
9,000,000.00
113 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Yang Termuat Dalam Perjanjian Kinerja
Ketersediaan Laporan Prognosis Realisasi
Keuangan
100% Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
9,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin dan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
478,610,000.00
114 Cakupan Aparatur Yang Mendapatkan
Pelatihan Kompetensi di Bidangnya,
persentase kehadiran Pegawai
Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Aparat
Opd, Ketersediaan Laporan
Administrasi Kepegawaian
100% Penyusunan dan Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian
453,360,000.00
115 Cakupan Aparatur Yang Mendapatkan
Pelatihan Kompetensi di Bidangnya,
persentase kehadiran Pegawai
Peningkatan Jumlah Aparat Yang Memahami
Peraturan Perundang-undangan
150 Orang Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
25,250,000.00
46
2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) SATUAN
TARGET
KINERJA DAN
ANGGARAN
RENJA SKPD
TAHUN
BERJALAN
YANG DI
EVALUASI
(2019)
REALISASI KINERJA TRIWULAN
REALISASI
CAPAIAN
KINERJA DAN
ANGGARAN
RENJA SKPD
YANG DI
EVALUASI
(2019)
TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA
DAN
REALISASI
ANGGARAN
RKPD TAHUN
n-1 (%) I II III IV
K K K K K K K
PROGRAM PENINGKATAN AKSESBILITAS,
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PELAYANAN PAJAK DAERAH
Cakupan ketersediaan pelayanan
drivethru, gerai samsat, e-samsat,
samsat keliling
% 100 25 25 25 25 100 100
Jasa SMS Broadcast kepada Wajib Pajak Jumlah terkirimnya sms pemberitahuan
jatuh tempo pajak kemdaraan bermotor
Wajib
Pajak 200,000 0 0 100,000 100,000 200,000 100
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Layanan
Unggulan Samsat
Jumlah lokasi layanan unggulan samsat
yang dimonitoring Lokasi 25 5 6 5 9 25 100
Peningkatan dan Pengembangan layanan Unggulan
Samsat Prov.SulSel
Jumlah ketersediaan inovasi layanan
unggulan samsat bagi masyarakat Inovasi 1 0 0 0 1 1 100
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH
% Pertumbuhan kenaikan
pendapatan daerah yang dikelola
bapenda
% 5 1 1 1 2 5 104
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Makassar I Selatan
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 12,075 3,018 3,000 3,000 3,057 12,075 100
47
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Makassar II Utara
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 9,082 2,354 2,354 2,354 2,354 9,416 104
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Pare-Pare
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 7,702 1,540 1,694 1,864 2,031 7,129 93
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Palopo
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 7,506 1,159 1,870 2,395 2,736 8,160 109
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Bone
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 9,823 0 2,455 3,600 3,768 9,823 100
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Wajo
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 7,113 1,625 1,637 1,938 1,927 7,127 100
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Bantaeng
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 7,728 1,942 1,942 1,942 1,942 7,768 101
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Gowa
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 11,340 9,273 942 791 576 11,582 102
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Pinrang
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 7,970 1,970 1,905 2,040 2,075 7,990 100
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Maros
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 8,493 1,531 2,120 2,163 2,279 8,093 95
48
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Pangkep
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 8,654 0 2,163 3,240 3,251 8,654 100
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Sidrap
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 7,720 1,869 1,869 1,869 1,869 7,476 97
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Tana Toraja
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 7,854 0 0 3,927 3,927 7,854 100
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Luwu Timur
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 7,970 1,682 1,940 2,315 2,687 8,624 108
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Soppeng
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 7,113 1,025 1,541 1,682 1,950 6,198 87
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Bulukumba
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 5,150 1,499 1,852 928 1,470 5,749 112
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Barru
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 8,125 2,267 2,021 1,871 2,380 8,539 105
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Luwu
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 7,220 0 1,805 2,700 2,715 7,220 100
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Sinjai
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 7,493 873 1,873 2,373 2,374 7,493 100
49
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Takalar
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 8,686 2,246 2,120 2,250 2,256 8,872 102
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Selayar
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 5,552 0 1,388 2,082 2,082 5,552 100
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Toraja Utara
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 6,743 1,924 1,664 1,840 2,057 7,485 111
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Luwu Utara
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 6,397 608 646 688 456 2,398 37
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Jeneponto
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 7,161 887 1,356 2,371 2,596 7,210 101
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT Pendapatan WIL Enrekang
Jumlah SP3D yang Disampaikan
kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SP3D 7,269 1,864 1,858 1,915 1,887 7,524 104
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Makassar I Selatan
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Makassar I Selatan yang ditertibkan Unit 1,000 20 230 375 375 1,000 100
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Makassar II Utara
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Makassar II Utara yang ditertibkan Unit 1,000 0 600 550 616 1,766 177
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Pare-Pare
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Pare-Pare yang ditertibkan Unit 800 0 168 176 422 766 96
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Palopo
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Palopo yang ditertibkan Unit 800 0 241 267 291 799 100
50
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Bone
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Bone yang ditertibkan Unit 1,000 91 68 136 620 915 92
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Wajo
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Wajo yang ditertibkan Unit 900 0 225 337 338 900 100
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Bantaeng
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Bantaeng yang ditertibkan Unit 500 0 160 208 505 873 175
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Gowa
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Gowa yang ditertibkan Unit 1,000 0 346 352 352 1,050 105
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Pinrang
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Pinrang yang ditertibkan Unit 800 0 63 148 605 816 102
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Maros
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Maros yang ditertibkan Unit 900 193 215 230 254 892 99
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Pangkep
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Pangkep yang ditertibkan Unit 800 0 200 400 200 800 100
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Sidrap
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
sidrap yang ditertibkan Unit 900 0 179 223 422 824 92
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Tana Toraja
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
tana toraja yang ditertibkan Unit 500 114 125 187 188 614 123
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Luwu Timur
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Luwu Timur yang ditertibkan Unit 800 0 250 250 300 800 100
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Soppeng
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Soppeng yang ditertibkan Unit 600 98 240 210 220 768 128
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Bulukumba
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Bulukumba yang ditertibkan Unit 800 23 61 50 212 346 43
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Barru
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Barru yang ditertibkan Unit 600 59 57 154 347 617 103
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Luwu
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Luwu yang ditertibkan Unit 600 0 150 225 225 600 100
51
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Sinjai
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Sinjai yang ditertibkan Unit 600 0 150 225 225 600 100
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Takalar
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Takalar yang ditertibkan Unit 600 93 40 79 362 574 96
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Selayar
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Selayar yang ditertibkan Unit 500 0 0 0 500 500 100
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Toraja Utara
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Toraja Utara yang ditertibkan Unit 500 0 47 180 383 610 122
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Luwu Utara
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Luwu Utara yang ditertibkan Unit 600 0 98 178 141 417 70
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Jeneponto
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Jeneponto yang ditertibkan Unit 600 0 117 221 283 621 104
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pendapatan WIL Enrekang
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah
Enrekang yang ditertibkan Unit 500 81 79 0 331 491 98
Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan Jumlah laporan administrasi
pengelolaan pendapatan yang diperiksa Laporan 30 9 11 8 11 39 130
Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan Pendataan
Subjek/Objek Pajak
Jumlah laporan hasil monitoring
pelaksanaan penertiban dan pendataan
subjek/objek pajak
Laporan 8 3 3 3 5 14 175
Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan APBD dan
Rekonsiliasi Pelaporan Pendapatan Daerah
Jumlah Laporan Target dan Realisasi
Pendapatan Daerah yang disusun Laporan 12 3 3 3 3 12 100
Jumlah Laporan LKPJ yang disusun Laporan 1 0 1 0 0 1 100
Jumlah Laporan Nota Perhitungan yang
disusun Laporan 1 0 0 0 1 1 100
Verifikasi dan Analisa Kendaraan Tidak Melakukan
Pendaftaran Ulang
Laporan hasil verifikasi dan analisa
kendaraan yang tidak melakukan
pendaftaran ulang
Laporan 4 0 1 1 2 4 100
52
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan
Jumlah Laporan potensi pajak yang
belum dikelola Laporan 2 0 1 1 1 3 150
Penyusunan Peraturan Perundang undangan
Pendapatan Daerah
Jumlah peraturan pelaksanaan teknis
bidang pendapatan yang disusun
Produk
Hukum 10 2 6 4 2 14 140
Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana
Pajak Rokok
Laporan hasil Rapat Kerja asistensi,
monitoring dan evaluasi Pemanfaatan
dana pajak rokok
Laporan 4 1 1 1 1 4 100
Pemutakhiran Data Base Objek dan Subjek Pajak
Daerah Jumlah laporan hasil pemutakhiran laporan 8 0 2 2 4 8 100
Penyusunan dan Sosialisasi NJKB Pergub Tentang NJKB set 75 0 0 75 0 75 100
Pembinaan SDM Aparatur Sipil Pendapatan Daerah Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 18 6 5 9 11 31 172
Peningkatan Pengelolaan Pajak Rokok, Pajak Air
Permukaan dan PBBKB Jumlah monev dan koordinasi Laporan 6 3 3 3 3 12 200
Peningkatan Pengelolaan PKB dan BBNKB Jumlah monev, konsultasi dan
koordinasi laporan 10 3 3 3 3 12 120
Evaluasi dan Monitoring Retribusi Daerah dan PADL
Jumlah laporan dan berita acara
monitoring laporan 4 1 1 1 1 4 100
Jumlah Buku Pendapatan daerah
Kab/Kota exp 50 0 0 0 1 1 2
Evaluasi Penerimaan PAD pada UPT Bapenda Jumlah laporan hasil Evaluasi
Penerimaan PAD laporan 4 1 1 1 1 4 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.
Palopo
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Palopo Laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.Pare-
pare
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Pare-pare Laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.
Makassar I Selatan
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Makassar I Selatan Laporan 1 0 0 1 0 1 100
53
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bone Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Bone Laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Wajo Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Wajo Laporan 1 0 1 0 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Maros Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Maros Laporan 1 0 1 0 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.
Bantaeng
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Bantaeng Laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.
Pangkep
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Pangkep Laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Gowa Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Gowa laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sidrap Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Sidrap Laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.
Pinrang
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Pinrang laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Tana
Toraja
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Tana Toraja Laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu
Timur
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Luwu Timur laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.
Soppeng
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Soppeng Laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.
Bulukumba
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Bulukumba Laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.
Jeneponto
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Jeneponto laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.
Enrekang
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Enrekang Laporan 1 0 0 1 0 1 100
54
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Luwu Laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.
makassar II Utara
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Makassar II Utara Laporan 1 0 0 1 1 2 200
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.
Selayar
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Selayar Laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Toraja
Utara
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Toraja Utara Laporan 1 0 1 0 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu
Utara
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Luwu Utara Laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Barru Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Barru Laporan 1 0 1 0 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sinjai Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Sinjai Laporan 1 0 0 1 0 1 100
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.
Takalar
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak
Daerah UPT. Wil Takalar Laporan 1 0 0 1 0 1 100
Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan
Pengawasan
Jumlah laporan hasil tindak lanjut
pemeriksaan dan pengawasan Laporan 14 5 4 3 18 30 214
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan Aparat
Fungsional
Jumlah laporan hasil pemutakhiran data
tindak lanjut laporan 8 0 0 0 1 1 13
Asistensi dan Penyusunan Target Pokok dan Target
Perubahan Bidang Pendapatan Daerah
Jumlah laporan hasil asistensi
penyusunan target APBD pokok dan
perubahan
laporan 2 0 1 0 1 2 100
Peningkatan Kapasitas SDM operator Sistem dan
Operator Data
Jumlah peserta pelatihan operator
sistem dan operator data orang 75 0 75 0 0 75 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Makassar I Selatan Laporan 12 2 4 4 2 12 100
55
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Makassar II Utara
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Makassar II Utara Laporan 12 3 3 3 3 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Pare-pare
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Pare-pare Laporan 12 3 3 3 3 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Palopo
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Palopo laporan 12 3 3 3 3 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Bone
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Bone laporan 12 3 3 3 3 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Wajo
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Wajo laporan 12 2 4 4 2 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Bantaeng
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Bantaeng laporan 12 2 4 4 2 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Gowa
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Gowa laporan 12 0 3 4 5 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Pinrang
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Pinrang laporan 12 0 3 4 5 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Maros
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Maros laporan 12 3 3 3 3 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Pangkep
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Pangkep Laporan 12 2 4 4 2 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Sidrap
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Sidrap Laporan 12 3 3 3 3 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Tana Toraja Laporan 12 2 4 4 2 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Luwu Timur Laporan 12 3 3 3 3 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Soppeng
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Soppeng Laporan 12 2 4 4 2 12 100
56
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Bulukumba
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Bulukumba Laporan 12 0 3 4 5 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Barru
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Barru Laporan 12 2 3 3 4 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Luwu
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Luwu Laporan 12 2 4 4 2 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Sinjai
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Sinjai Laporan 12 2 4 4 2 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Takalar
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Takalar Laporan 12 2 4 4 2 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Selayar
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Selayar Laporan 12 0 3 4 5 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Toraja Utara Laporan 12 3 3 3 3 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Luwu Utara laporan 12 3 3 3 3 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Jeneponto
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Jeneponto Laporan 12 2 3 3 4 12 100
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
UPT Pendapatan Wil. Enrekang
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT
Pendapatan Wil. Enrekang Laporan 12 2 4 4 2 12 100
Penerapan Elektronik Tilang (e-Tilang) Jumlah terkirimnya surat pemberitahuan
E-Tilang Surat 6,000 1,390 131 0 0 1,521 25
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
% Pemenuhan administrasi
perkantoran % 100 25 25 25 25 100 100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Jumlah biaya tagihan telepon, air dan
listrik Bulan 12 3 3 3 3 12 100
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah pajak kendaraan
dinas/operasional Roda 4 yang
terbayarkan
Unit 66 10 23 23 10 66 100
57
Jumlah pajak kendaraan
dinas/operasional Roda 2 yang
terbayarkan
Unit 105 15 37 40 13 105 100
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Orang 193 193 193 193 193 772 400
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan
Penggandaan Jumlah ATK yang tersedia Jenis ATK 57 0 10 20 27 57 100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor yang
tersedia
Unit 452 113 113 113 113 452 100
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah biaya jamuan makan dan minum
yang tersedia Jenis 4 1 1 1 1 4 100
Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Pameran 2 0 0 0 2 2 100
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah perjalan Dinas Dalam Daerah Kali 556 139 139 139 139 556 100
Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Kali 15 4 3 3 5 15 100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
% Pemenuhan sarana prasarana
perkantoran % 100 25 25 25 25 100 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang
dipelihara Unit 26 0 6 10 10 26 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku
Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas
Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang
dipelihara Unit 171 0 42 42 87 171 100
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan
gedung kantor yang tersedia Unit 467 0 116 116 235 467 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan
gedung kantor yang dipelihara Unit 1,144 0 286 286 572 1,144 100
58
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem
Informasi/Aplikasi/Website
Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang
dipelihara dan dikembangkan
Sistem
Informasi/Ap
likasi
4 0 0 0 4 4 100
Jumlah Berita/Informasi yang diposting
di Website
Berita/Info
rmasi 100 0 0 0 100 100 100
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
% Keterpenuhan dokumen
perencanaan, penganggaran dan
pelaporan kinerja tepat waktu
% 100 25 25 25 25 100 100
Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
dan Penganggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik
Pokok dan Perubahan yang tersusun Dokumen 2 0 1 0 1 2 100
Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan
Renja yang disusun dan ditetapkan Dokumen 2 0 1 0 1 2 100
Jumlah Dokumen Renstra PD yang
disusun dan ditetapkan Dokumen 1 0 0 0 1 1 100
Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang
tersusun dan dilaporkan Dokumen 4 1 1 1 1 4 100
Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD
Jumlah Laporan Data dan Informasi
yang dikumpulkan Laporan 28 0 9 11 8 28 100
Jumlah Data dan Informasi yang
terpublikasi Jenis 4 0 1 1 2 4 100
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Laporan 12 3 3 3 3 12 100
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan
Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan semesteran
dan akhir tahun yang disusun Laporan 2 0 0 0 2 2 100
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi
anggaran yang disusun Laporan 1 0 0 0 1 1 100
59
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR % ASN berkinerja sangat baik % 100 25 25 25 25 100 100
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI
Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian
KORPRI Beserta Perlengkapannya yang
tersedia
Pasang 951 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian
Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan
Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang
tersedia
Pasang 1,046 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peserta sosialisasi peraturan
perundang-undangan Orang 150 0 0 0 145 145 97
60
3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 – TAHUN 2019
PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM
REALISASI KINERJA PROGRAM
CAPAIAN KINERJA PROGRAM
2017 2018 2019 2017 2018 2019
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
% Pemenuhan administrasi perkantoran 100 100 100 100% 100% 100%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH
% Pertumbuhan kenaikan pendapatan daerah yang dikelola bapenda
100 100 5 100% 100% 104%
PROGRAM PENINGKATAN AKSESBILITAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PAJAK DAERAH
Cakupan ketersediaan pelayanan drivethru, gerai samsat, e-samsat, samsat keliling
100 100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran 100 100%
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu
100 100%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
% ASN berkinerja sangat baik 100 100%
PROGRAM PENINGKATAN AKSESBILITAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PAJAK DAERAH
Tersedia dan efektifnya pelayanan Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, Samsat Keliling, penerapan Standar ISO 9001:2000
100 100 100% 100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD
Tercapaian aparatur laki-laki/ perempuan yang bersih, kompoten dan profesional
100 100 100% 100%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA
Terwujudnya sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah
100 100 100% 100%
61
4. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DENGAN TARGET RENSTRA (2018 – 2023)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN
TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode
RENSTRA PERANGKAT DAERAH)
REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN
n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)
K Rp. K Rp. K Rp.
PROGRAM PENINGKATAN AKSESBILITAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PAJAK DAERAH
Cakupan ketersediaan pelayanan drivethru, gerai samsat, e-samsat, samsat keliling
% 100.0 1,585,810,000.0 100.0 273,344,103.0 100.0 17.24
Jasa SMS Broadcast kepada Wajib Pajak Jumlah terkirimnya sms pemberitahuan
jatuh tempo pajak kemdaraan bermotor Wajib
Pajak 1,221,020 371,560,000 200,000 54,000,000 16 15
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Layanan Unggulan Samsat
Jumlah lokasi layanan unggulan samsat yang dimonitoring
Lokasi 25 618,250,000 25 97,352,753 100 16
Peningkatan dan Pengembangan layanan Unggulan Samsat Prov.SulSel
Jumlah ketersediaan inovasi layanan unggulan samsat bagi masyarakat
Inovasi 5 596,000,000 1 121,991,350 20 20
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
% Pertumbuhan kenaikan pendapatan daerah yang dikelola bapenda
% 5 96,668,688,756 5 15,334,076,861 100 16
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar I Selatan
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 66,721 389,967,605 12,075 58,302,500 18 15
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar II Utara
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 50,182 576,872,832 9,416 101,200,000 19 18
62
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pare-Pare
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 42,558 491,889,760 7,129 66,000,000 17 13
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Palopo
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 41,474 343,206,592 8,160 50,427,000 20 15
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bone
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 54,278 581,337,792 9,823 77,135,000 18 13
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Wajo
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 39,304 439,947,392 8,061 58,683,500 21 13
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bantaeng
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 42,701 474,178,752 7,768 63,720,000 18 13
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Gowa
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 62,628 555,292,192 11,582 74,620,000 18 13
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pinrang
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 35,603 471,053,280 7,990 63,300,000 22 13
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Maros
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 46,931 480,504,112 8,093 63,600,000 17 13
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pangkep
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 47,819 203,155,680 8,654 27,240,000 18 13
63
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sidrap
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 42,658 261,348,992 7,476 34,999,700 18 13
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Tana Toraja
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 43,309 300,789,472 7,854 40,420,000 18 13
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Timur
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 46,527 375,056,640 8,624 50,389,500 19 13
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Soppeng
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 38,250 308,826,400 6,198 45,500,000 16 15
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bulukumba
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 28,434 302,277,792 5,749 56,600,000 20 19
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Barru
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 44,896 386,963,200 8,539 52,685,000 19 14
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 39,895 410,180,992 7,220 63,248,100 18 15
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sinjai
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 41,404 446,496,000 15,978 60,000,000 39 13
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Takalar
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 47,995 457,658,400 8,872 60,550,000 18 13
64
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Selayar
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 3,678 193,853,680 5,552 22,000,000 151 11
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Toraja Utara
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 37,259 410,180,992 7,485 53,989,900 20 13
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Utara
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 35,349 477,125,626 2,398 63,309,700 7 13
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Jeneponto
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 39,569 481,121,765 7,210 63,467,100 18 13
Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Enrekang
Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
SP3D 40,166 469,713,792 6,524 60,599,800 16 13
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar I Selatan
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Makassar I Selatan yang ditertibkan
Unit 5,000 457,286,320 1,000 56,450,000 20 12
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar II Utara
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Makassar II Utara yang ditertibkan
Unit 5,000 442,775,200 1,766 89,499,700 35 20
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pare-Pare
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Pare-Pare yang ditertibkan
Unit 4,000 331,151,200 766 75,500,000 19 23
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Palopo
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Palopo yang ditertibkan
Unit 4,000 331,151,200 799 67,440,000 20 20
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bone
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Bone yang ditertibkan
Unit 5,000 397,798,170 915 78,435,000 18 20
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Wajo
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Wajo yang ditertibkan
Unit 4,500 372,080,000 1,000 65,000,000 22 17
65
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bantaeng
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Bantaeng yang ditertibkan
Unit 2,500 212,829,760 873 48,600,000 35 23
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Gowa
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Gowa yang ditertibkan
Unit 5,000 411,036,776 1,050 85,235,000 21 21
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pinrang
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Pinrang yang ditertibkan
Unit 4,000 333,383,680 816 64,200,000 20 19
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Maros
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Maros yang ditertibkan
Unit 4,500 405,567,200 892 60,000,000 20 15
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pangkep
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Pangkep yang ditertibkan
Unit 4,000 308,826,400 800 61,500,000 20 20
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sidrap
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah sidrap yang ditertibkan
Unit 4,500 416,729,600 824 74,999,500 18 18
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Tana Toraja
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah tana toraja yang ditertibkan
Unit 2,500 219,527,200 614 54,477,500 25 25
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Timur
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu Timur yang ditertibkan
Unit 4,000 307,040,416 800 51,660,000 20 17
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Soppeng
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Soppeng yang ditertibkan
Unit 3,000 234,410,400 768 61,500,000 26 26
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bulukumba
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Bulukumba yang ditertibkan
Unit 400 304,038,893 346 71,600,000 87 24
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Barru
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Barru yang ditertibkan
Unit 3,000 245,572,800 617 63,000,000 21 26
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu yang ditertibkan
Unit 3,000 256,735,200 600 45,982,000 20 18
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sinjai
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Sinjai yang ditertibkan
Unit 3,000 265,665,120 1,281 51,899,400 43 20
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Takalar
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Takalar yang ditertibkan
Unit 3,000 312,547,200 574 65,300,000 19 21
66
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Selayar
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Selayar yang ditertibkan
Unit 2,500 200,551,120 500 37,800,000 20 19
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Toraja Utara
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Toraja Utara yang ditertibkan
Unit 2,500 200,551,120 610 55,949,800 24 28
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Utara
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu Utara yang ditertibkan
Unit 3,000 285,020,722 417 52,990,000 14 19
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Jeneponto
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Jeneponto yang ditertibkan
Unit 3,000 264,325,632 621 57,452,500 21 22
Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Enrekang
Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Enrekang yang ditertibkan
Unit 2,500 219,527,200 350 54,494,300 14 25
Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
Jumlah laporan administrasi pengelolaan pendapatan yang diperiksa
Laporan 150 1,498,812,656 39 199,456,952 26 13
Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan Pendataan Subjek/Objek Pajak
Jumlah laporan hasil monitoring pelaksanaan penertiban dan pendataan subjek/objek pajak
Laporan 40 466,960,400 14 47,260,000 35 10
Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan APBD dan Rekonsiliasi Pelaporan Pendapatan Daerah
Jumlah Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang disusun
Laporan 60
1,280,371,930
12
230,838,807
20
18 Jumlah Laporan LKPJ yang disusun Laporan 5 1 20
Jumlah Laporan Nota Perhitungan yang disusun
Laporan 5 1 20
Verifikasi dan Analisa Kendaraan Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang
Laporan hasil verifikasi dan analisa kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang
Laporan 20 381,009,920 4 73,996,013 20 19
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan
Jumlah Laporan potensi pajak yang belum dikelola
Laporan 10 394,404,800 3 103,377,224 30 26
Penyusunan Peraturan Perundang undangan Pendapatan Daerah
Jumlah peraturan pelaksanaan teknis bidang pendapatan yang disusun
Produk Hukum
50 602,025,440 14 28
67
Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok
Laporan hasil Rapat Kerja asistensi, monitoring dan evaluasi Pemanfaatan dana pajak rokok
Laporan 20 567,794,080 4 19,110,700 20 3
Pemutakhiran Data Base Objek dan Subjek Pajak Daerah
Jumlah laporan hasil pemutakhiran laporan 20 387,707,360 8 89,273,790 40 23
Penyusunan dan Sosialisasi NJKB Pergub Tentang NJKB set 375 1,240,886,800 75 197,787,349 20 16
Pembinaan SDM Aparatur Sipil Pendapatan Daerah
Jumlah laporan hasil pembinaan Laporan 90 2,068,928,515 31 692,473,000 34 33
Peningkatan Pengelolaan Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan dan PBBKB
Jumlah monev dan koordinasi Laporan 30 520,912,000 12 171,452,229 40 33
Peningkatan Pengelolaan PKB dan BBNKB
Jumlah monev, konsultasi dan koordinasi
laporan 50 568,538,240 12 215,917,209 24 38
Evaluasi dan Monitoring Retribusi Daerah dan PADL
Jumlah laporan dan berita acara monitoring
laporan 20
561,840,800
4
90,420,850
20
16 Jumlah Buku Pendapatan daerah
Kab/Kota exp 250 1 0
Evaluasi Penerimaan PAD pada UPT Bapenda
Jumlah laporan hasil Evaluasi Penerimaan PAD
laporan 20 297,664,000 4 30,204,800 20 10
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Palopo
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Palopo
Laporan 5 779,879,680 1 40,900,000 20 5
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.Pare-pare
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Pare-pare
Laporan 5 389,939,840 1 43,200,000 20 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Makassar I Selatan
Laporan 5 389,939,840 1 43,600,000 20 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bone
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Bone
Laporan 5 389,939,840 1 43,400,000 20 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Wajo
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Wajo
Laporan 5 389,939,840 1 41,250,000 20 11
68
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Maros
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Maros
Laporan 1 389,939,840 1 43,400,000 100 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bantaeng
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Bantaeng
Laporan 5 404,823,040 1 42,400,000 20 10
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Pangkep
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Pangkep
Laporan 5 389,939,840 1 42,900,000 20 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Gowa
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Gowa
laporan 5 389,939,840 1 42,600,000 20 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sidrap
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Sidrap
Laporan 5 386,963,200 1 42,400,000 20 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Pinrang
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Pinrang
laporan 5 389,939,840 1 42,900,000 20 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Tana Toraja
Laporan 5 389,939,840 1 43,340,000 20 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Luwu Timur
laporan 5 779,879,680 1 43,350,000 20 6
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Soppeng
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Soppeng
Laporan 5 389,939,840 1 42,900,000 20 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bulukumba
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Bulukumba
Laporan 5 389,939,840 1 43,100,000 20 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Jeneponto
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Jeneponto
laporan 5 389,939,840 1 43,400,000 20 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Enrekang
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Enrekang
Laporan 5 389,939,840 1 33,400,000 20 9
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Luwu
Laporan 5 779,879,680 1 43,397,900 20 6
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. makassar II Utara
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Makassar II Utara
Laporan 5 389,939,840 2 86,800,000 40 22
69
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Selayar
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Selayar
Laporan 5 389,939,840 1 42,900,000 20 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Toraja Utara
Laporan 5 389,939,840 1 43,400,000 20 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Luwu Utara
Laporan 5 779,879,680 1 41,900,000 20 5
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Barru
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Barru
Laporan 5 389,939,840 1 43,600,000 20 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sinjai
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Sinjai
Laporan 5 389,939,840 2 43,400,000 40 11
Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Takalar
Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Takalar
Laporan 5 389,939,840 1 42,600,000 20 11
Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan
Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengawasan
Laporan 70 874,388,000 30 192,175,348 43 22
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan Aparat Fungsional
Jumlah laporan hasil pemutakhiran data tindak lanjut
laporan 40 308,826,400 1 20,749,919 3 7
Asistensi dan Penyusunan Target Pokok dan Target Perubahan Bidang Pendapatan Daerah
Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan target APBD pokok dan perubahan
laporan 10 762,019,840 2 167,959,671 20 22
Peningkatan Kapasitas SDM operator Sistem dan Operator Data
Jumlah peserta pelatihan operator sistem dan operator data
orang 375 11,162,400 75 1,500,000 20 13
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan
Laporan 60 5,205,644,736 12 646,281,800 20 12
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar II Utara
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Makassar II Utara
Laporan 60 2,855,353,050 12 382,006,100 20 13
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Pare-pare
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Pare-pare
Laporan 60 3,405,134,990 12 318,854,345 20 9
70
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Palopo
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Palopo
laporan 60 2,430,266,566 12 347,338,500 20 14
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Bone
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Bone
laporan 60 2,270,811,902 12 345,229,200 20 15
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Wajo
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Wajo
laporan 60 2,273,661,814 24 378,844,523 40 17
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Bantaeng
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Bantaeng
laporan 60 1,918,779,352 12 316,128,772 20 16
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Gowa
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Gowa
laporan 60 2,827,200,500 12 375,595,750 20 13
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Pinrang
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Pinrang
laporan 60 2,696,767,000 12 315,818,110 20 12
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Maros
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Maros
laporan 60 1,631,170,000 12 290,395,150 20 18
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Pangkep
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Pangkep
Laporan 60 1,638,894,500 12 292,135,900 20 18
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Sidrap
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Sidrap
Laporan 60 2,411,532,000 12 324,480,100 20 13
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja
Laporan 60 1,433,355,000 12 295,308,120 20 21
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur
Laporan 60 2,106,754,000 12 466,969,500 20 22
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Soppeng
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Soppeng
Laporan 60 1,820,180,000 12 286,630,000 20 16
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Bulukumba
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Bulukumba
Laporan 60 1,575,590,080 12 278,437,950 20 18
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Barru
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Barru
Laporan 60 1,747,746,800 12 247,370,920 20 14
71
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Luwu
Laporan 60 2,236,801,000 12 522,276,000 20 23
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Sinjai
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Sinjai
Laporan 60 1,508,018,459 24 371,308,350 40 25
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Takalar
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Takalar
Laporan 60 1,538,838,691 12 292,627,100 20 19
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Selayar
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Selayar
Laporan 60 1,598,801,182 12 255,975,800 20 16
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara
Laporan 60 1,531,712,000 12 287,287,500 20 19
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara
laporan 60 1,698,235,000 12 394,756,284 20 23
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Jeneponto
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Jeneponto
Laporan 60 2,224,401,372 12 310,511,070 20 14
Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Enrekang
Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Enrekang
Laporan 60 1,561,415,000 12 221,127,000 20 14
Penerapan Elektronik Tilang (e-Tilang) Jumlah terkirimnya surat
pemberitahuan E-Tilang Surat 62,000 382,080,000 1,521 15,210,000 2 4
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
% Pemenuhan administrasi perkantoran
% 100 102,988,013,576 100 16,892,350,969 100 16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik
Bulan 60 39,988,800,394 12 4,856,214,277 20 12
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan
Unit 350
706,952,000
66
104,371,045
19
15
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan
Unit 818 105 13
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Orang 971 39,068,864,500 772 7,411,269,450 80 19
72
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah ATK yang tersedia Jenis ATK 309 9,579,410,460 57 2,331,400,200 18 24
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
Unit 2,320 420,927,000 452 61,925,000 19 15
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah biaya jamuan makan dan
minum yang tersedia Jenis 20 6,819,461,600 4 1,137,199,000 20 17
Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Pameran 10 2,698,000,000 2 239,905,000 20 9
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah perjalan Dinas Dalam Daerah Kali 2,780 3,705,597,622
556 750,066,997
20 20
Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Kali 75 15 20
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran
% 100 58,364,947,027 100 10,836,027,954 100 19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama
Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara
Unit 130 8,521,544,393 26 1,483,190,927 20 17
Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas
Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara
Unit 875 10,277,568,410 171 1,634,476,806 20 16
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia
Unit 2,351 28,611,402,000 467 6,556,732,221 20 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara
Unit 5,740 5,249,432,224 1,144 927,053,000 20 18
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website
Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
Sistem Informasi/Aplikasi
20
2,205,000,000
4
234,575,000
20
11
Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website
Berita/Informasi
620 100 16
73
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu
% 100 5,009,993,119 100 928,727,262 100 19
Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun
Dokumen 10
3,354,895,039
2
585,073,406
20
17
Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan
Dokumen 10 2 20
Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan
Dokumen 2 1 50
Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan
Dokumen 20 4 20
Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD
Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan
Laporan 168
805,840,000
28
207,500,000
17
26 Jumlah Data dan Informasi yang
terpublikasi Jenis 20 4 20
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan
Laporan 60 642,210,080 12 112,463,856 20 18
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun
Laporan 10 145,000,000 2 18,710,000 20 13
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun
Laporan 5 62,048,000 1 4,980,000 20 8
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
% ASN berkinerja sangat baik % 100 9,360,210,000 100 22,850,000 100 0
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia
Pasang 4,775 4,330,660,000 0 0 0
74
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia
Pasang 5,230 4,508,500,000 0 0 0
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan
Orang 750 361,850,000 145 22,850,000 19 6