Kata Pengantar - BKKBNyogya.bkkbn.go.id/.../01/LKIP-PERWAKILAN-BKKBN-DIY-2017-OK.co… · Kata Pengantar Laporan Kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 | i

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 disampaikan sebagai

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Substansi yang ada dalam LKIP ini memuat informasi yang berkaitan dengan

capaian kinerja selama kurun waktu tahun anggaran 2017 dan menyajikan

informasi keberhasilan dan kekurang berhasilan. Seluruh informasi tersebut

tersaji dalam deskripsi yang tertuang dalam analisis capaian kinerja.

Kami berharap LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang

obyektif dalam menilai kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa

Yogyakarta, sekaligus sebagai masukan dalam upaya peningkatan kinerja

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang.

Yogyakarta, Januari 2018

Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 | ii

Ikhtisar Eksekutif

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta selaku miniatur

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di daerah

bertindak sebagai unit pelaksana kebijakan dan program yang telah

ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran strategis

mengacu pada penetapan BKKBN Pusat. Sasaran program dan sasaran

kegiatan yang diamanahkan kepada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan

sasaran strategis BKKBN sebagaimana yang tercantum dalam Rencana

Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2015 – 2019.

Renstra tersebut memuat Visi BKKBN yaitu “Menjadi lembaga yang

handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang

dan keluarga berkualitas”, dengan misi :

a. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan.

b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

c. Memfasilitasi pembangunan keluarga.

d. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

e. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan 5 sasaran

strategis, yaitu :

a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)

b. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (CPR) modern

c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)

d. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi

Jangka Panjang (MKJP)

e. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 | iii

Pada tahun 2017 ini, terdapat 6 indikator utama untuk mengukur

pencapaian sasaran strategis tersebut yang meliputi : Angka Kelahiran total

(total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun); Persentase prevalensi

pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence/mCPR);

Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat

putus pakai) kontrasepsi; Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi

(unmetneed); Persentase perserta KB Aktif MKJP; dan Jumlah peserta KB

Aktif tambahan, yang didukung 8 (delapan) sasaran program beserta

targetnya.

Pencapaian kinerja pada 6 (enam) indikator tersebut 5 (lima)

diantaranya tercapai dengan baik, melebihi target yang ditetapkan.

Sedangkan 1 indikator, yaoti Persentase Angkata Kelahiran Total per WUS

pada kategori cukup, baru tercapai sebesar 90,29% dari target, namun

kondisi pencapaian ini relatif lebih baik dari kondisi nasional. Adapun

capaian secara lengkap Sasaran Strategis sebagaimana disajikan dalam

tabel berikut :

Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No Indikator Sasaran Strategis Target Pencapaian

Capaian Persentase

1. Angka Kelahiran Total (total

fertility rate/TFR) per WUS (15-49

tahun) *

1,86 2,06 90,29

2. Persentase prevalensi pemakaian

kontrasepsi modern (modern

contraceptive prevalence/mCPR) **

58,63 62,70 106,94

3. Persentase penurunan angka

ketidakberlangsungan pemakaian

(tingkat putus pakai) kontrasepsi **

25,30 16,70 151,50

4. Persentase kebutuhan ber KB yang

tidak terpenuhi (unmetneed) ****

7,03 6,8 103,38

5. Persentase Peserta KB Aktif MKJP * 39,05 41,0

104.99

6. Jumlah peserta KB Aktif tambahan

***

14.840 19.921 134,27

Sumber Data : * Survei RPJMN 2017, ** Statistik Rutin November 2017,

*** Hasil Updating Data PK 2017, **** SDKI 2017

Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 | iv

Selain indikator utama tersebut keberhasilan program

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Daerah

Istimewa Yogyakarta juga di dukung oleh tercapainya indikator sasaran

program, dengan tingkat keberhasilan yang relatif baik. Bahkan terdapat

indikator dengan pencapaian terbaik yaitu pada indikator angka kelahiran

pada remaja (ASFR 15-19 tahun). Sebagaimana disajikan dalam tabel

berikut:

Pencapaian Indikator Sasaran Program

No Indikator Sasaran Program Target Pencapaian

Capaian Persentase

1. Angka kelahiran pada remaja

(ASFR 15-19 tahun)*

28,00 18,00 155,56

2. Persentase kehamilan yang

tidak diinginkan dari PUS (15-

49 tahun) *

6,90 16,60 41,57

3. Median usia kawin pertama

wanita*

22,70 22,00 96,92

4. Meningkatkan pengetahu-an

tentang kependudukan (isu

kependudukan), KB

(pengetahuan tentang metoda

alat kontrasepsi) dan

pembangunan keluarga :

a. Persentase pengetahuan

keluarga tentang isu

kependudukan*

62,50 55,10 88,16

b. Persentase pengetahuan

PUS tentang metoda alat

kontrasepsi (semua alat/cara

KB modern) *

43,70 30,60 70,02

5. Persentase capaian kinerja

pelaksanaan anggaran**

半 90 89,94 99,93

6. Persentase pencapaian output** 半 95 95,46 100,48

7. Persentase penyerapan

anggaran**

半 95 89,94 94,68

8. Persentase barang inventaris

yang tercatat pada SIMAK

BMN***

100,0 100,00 100

Sumber Data : *) Survei RPJMN 2017; **) Monev DJA Kemenkeu; ***) SIMAK BMN

Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 | v

Trend pencapaian indikator kinerja jika dibandingkan dengan dua

tahun sebelumnya relatif tidak selaras. Angka persentase capaian CPR,

unmetneed dan peserta KB Aktif MKJP menggambarkan penurunan capaian,

sedangkan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49

tahun), persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian

(tingkat putus pakai) kontrasepsi dan jumlah peserta KB Aktif tambahan

belum terlihat trendnya karena tidak ada target pencapaian pada dua tahun

sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

No Indikator Sasaran Strategis

Capaian

2017 2016 2015


fertility rate/TFR) per WUS (15-49

tahun)*

2,06 2,20 n.a

2. Persentase prevalensi pemakaian

kontrasepsi modern (modern

contraceptive prevalence/mCPR)**

106,94% 139,86%

126,90%


ketidakberlangsungan pemakaian

(tingkat putus pakai) kontrasepsi**

151,50% n.a n.a

4. Persentase kebutuhan ber KB

yang tidak terpenuhi (unmetneed)

**

103,38% 89,89%

94,43%

5. Persentase Peserta KB Aktif

MKJP**

104,99% 119,30% 102,15%

6. Jumlah peserta KB Aktif

tambahan**

134,27% n.a n.a

Sumber Data : *) Survei RPJMN 2017 dan **) Statistik Rutin November 2017

Secara total realisasi anggaran Perwakilan BKKBN DIY sebesar 89,94

persen yaitu dapat merealisasikan sebesar Rp. 32.800.369.680,-dari Rp.

36.468.950.000,-.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BKKBN

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 sebagai upaya untuk

menurunkan persentase kehamilan tidak diinginkan dari PUS serta

Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 | vi

meningkatkan persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan

pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern adalah sebagai

berikut :

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan kepada masyarakat dalam

penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;

2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui

kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan

kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon

akseptor untuk ber-KB;

3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program KKBPK dalam tahun

2018 dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian PA

rendah dan Unmeet Need yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di

daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB dengan memanfaat

analisis devinfo yang sudah dilakukan per kecamatan;

4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui Baksos

pelayanan KB MKJP yang terintergrasi dengan pelayanan papsmear.

Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 | vii

Daftar Isi

Kata Pengantar ........................................................................................................... i

Ikhtisar Eksekutif ........................................................................................................ ii

Daftar Isi ......................................................................................................................... vii

Daftar Tabel ................................................................................................................. viii

Bab I Pendahuluan ..................................................................................................... 1

A. Latar Belakang .............................................................................................. 1

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .................................................. 1

C. Aspek Strategis .............................................................................................. 3

D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya .................................................. 9

E. Sistematika Penyajian .................................................................................. 13

Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja................................................................. 14

A. Rencana Strategis 2015 – 2019 .............................................................. 14

B. Perjanjian Kinerja 2016 ............................................................................... 19

Bab III Akuntabilitas Kinerja ................................................................................... 21

A. Capaian Kinerja .............................................................................................. 21

B. Analisis Capaian Kinerja .............................................................................. 23

C. Realisasi Anggaran ....................................................................................... 35

Bab IV Penutup ............................................................................................................ 37

A. Simpulan .......................................................................................................... 37

B. Langkah-langkah ke Depan ...................................................................... 38

Lampiran

Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 | viii

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah Pengawai per Jenis Jabatan per 31 Desember 2017 ....... 10

Tabel 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan ............................ 10

Tabel 3 Jumlah Pegawai per Golongan per 31 Desember 2017 .................. 11

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi s.d. 31 Desember 2017 ................................ 12

Tabel 5 Aset Tetap per 31 Desember 2017 ......................................................... 12

Tabel 6 Indikator Kinerja Sasaran Strategis ......................................................... 16

Tabel 7 Sasaran Program BKKBN ............................................................................ 17

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2017 .................... 19

Tabel 9 Kategorisasi Indeks Capaian ..................................................................... 21

Tabel 10 Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .......................................... 22

Tabel 11 Pencapaian Indikator Sasaran Program ................................................ 23

Tabel 12 Perkembangan Capaian Kinerja ............................................................... 26

Tabel 13 Rincian Realisasi Anggaran ........................................................................ 36

Laporan Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 | 2

1. Kedudukan

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur pelaksana Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional.

2. Tugas

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas BKKBN di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan

fungsi :

a. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan

nasional dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga

sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

b. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma,

standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian

penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan

reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang

pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana

dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan

pemberdayaan keluarga;

d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi,

penggerakan hubungan antar, bina lini lapangan serta

pengelolaan data dan informasi dibidang pengendalian


penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan

reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan

pengembangan dibidang pengendalian penduduk,

penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi,

keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

f. Pelaksanaan tugas administrasi umum;

g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi

tanggung jawabnya;

h. Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

C. Aspek Strategis

1. Isu Strategis

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas

penduduk yang harus mendapat perhatian khusus adalah :

a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih

dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain :

1) masih beragamnya komitmen dan dukungan stakeholders

terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan,

kebijakan, perencanaan program dan penganggaran;

2) jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga cenderung

mengalami kenaikan, yaitu angka kelahiran total tahun 2012

sebesar 2,1 (SDKI 2012) mengalami kenaikan menjadi 2,2 pada

tahun 2017 (SDKI 2017);

3) pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum

merata pada sasaran – sasaran tertentu;


4) muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE tentang program

KKBPK belum dipahami secara optimal;

b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata untuk

dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain:

1) angka pemakaian kontrasepsi cara modern belum meningkat,

malah menurun secara signifikan, yaitu dari sebesar 59,6

persen pada tahun 2012 (SDKI 2012) menjadi sebesar 57,2

persen pada tahun 2017 (SDKI 2017) sedangkan pengetahuan

tentang alat kontrasepsi sudah sangat tinggi;

2) kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) masih

tinggi, yaitu sebesar 10,6 persen (SDKI 2017), meskipun angka

tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2012

(Unmetneed 11,5 persen; SDKI 2012);

3) masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB

(Contraceptive Prevalence Rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB

yang belum terpenuhi (unmetneed), baik antar wilayah

maupun antar tingkat pendidikan;

4) kualitas pelayanan KB (supply side) belum semuanya sesuai

standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran

fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan

persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam

pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam

memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara

komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan

penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan. Selanjutnya

yang berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi alokon di

fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB (supply chains)

juga belum semuanya sesuai standart;


5) jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terlayani pada

fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.

c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai

kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan

menurunkan resiko kematian ibu melahirkan. Permasalahan

kesehatan reproduksi remaja, antara lain :

1) masih banyaknya perkawinan usia muda di kabupaten

tertentu;

2) terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja

tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar

pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja

kelompok usia 15-19 tahun);

3) tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja,

berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi;

4) pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan

perilaku beresiko masih rendah;

5) cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/PIK

R belum optimal.

d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan

pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui

pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada

beberapa permasalahan, antara lain :

1) pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak

yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah;


2) partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua

yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan

ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah;

3) kualitas hidup lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga

dalam merawat lansia masih belum optimal;

4) terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk

mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;

5) pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga

akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal

dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB;

6) terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan

serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok

kegiatan.

e. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi

pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga

Berencana (KKB). Penguatan landasan hukum dan penyerasian

kebijakan pembangunan bidang KKB memiliki beberapa

permasalahan, antara lain :

1) landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan

bidang KKB belum memadai, yaitu masih terdapat beberapa

peraturan pemerintah dari UU nomor 52 tahun 2009 yang

belum disusun dan ditetapkan, dan masih banyak kebijakan

pembangunan sektor lain yang tidak sinergi dengan

pembangunan bidang KKBPK;

2) belum semua kebijakan perencanaan program dan

penganggaran yang terkait dengan bidang KKBPK dimasukan

dalam perencanaan daerah;


3) Pemauduan kebijakan pembangunan bidang KKBPK dengan

program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain;

koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti

Program Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda,

Jampersal, PNPM, dan SJSN Kesehatan), serta penanganan

kebijakan pembangunan bidang KKBPK selama ini masih

bersifat parsial.

f. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS.

Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan,

KB dan KS. Data Sektoral memegang peranan penting dalam

penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

bidang KKB. Namun, data sektoral yang diperoleh melalui statistik

rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat

digunakan secara optimal dalam pemantauan, pengendalian dan

evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data

masih kurang berkualitas.

Beberapa permasalahan di atas memberikan informasi yang

cukup mendalam tentang pencapaian Program KKBPK secara

nasional, dan harus dijadikan fokus dalam merumuskan arah

kebijakan dan strategi dalam Renstra BKKBN 2015-2019

2. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam Pembangunan

Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN

2015-2019 yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program

Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan

adalah :

a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan

reproduksi yang merata dan berkualitas;


b. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat

dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan

KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas

kesehatan untuk pelayanan KB;

c. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan MKJP untuk

mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP

dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk

keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan

KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif

dan Efisien (REE);

d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan

KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga

di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan

penyuluhan KB;

e. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan

pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta

promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam

penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB;

f. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan

reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai

pentingnya wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan

usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi

pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;

g. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui

kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan

kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga

calon akseptor untuk ber-KB;


h. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB

melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan

informasi kependudukan dan KB;

i. Penguatan Program KKBPK melalui penyediaan informasi dari

hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian

dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011

tanggal 9 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi,

adalah Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe A yang berkedudukan di

Provinsi Darah Istimewa Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang

Kepala Perwakilan, yang dalam pelaksanaan tugasnya membawahi :

a. Sekretariat;

b. Bidang Pengendalian Penduduk;

c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

e. Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;

f. Bidang Pelatihan dan Pengembangan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia per 31 Desember 2017 sebanyak

104 orang, berdasarkan jenis jabatannya dapat dirinci dalam tabel

sebagai berikut :


Tabel 1

Jumlah Pegawai per Jenis Jabatan per 31 Desember 2017

Jenis Jabatan Jumlah Orang

2017 2016

Struktural 25 27

Fungsional Widyaiswara 7 7

Fungsional Auditor 4 4

Fungsional Arsiparis 1 2

Fungsional Peneliti 1 1

Fungsional Auditor Kepegawaian 1 1

Fungsional Umum 65 68

TOTAL 104 110

Sumber data : Subbag. Kepegawaian dan Hukum

Dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2016

sebanyak 110 orang, jumlah pegawai per 31 Desember 2017

berkurang sebanyak 6 orang dikarenakan adanya pegawai yang

purna tugas.

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah pegawai tersebut dapat

dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan Jumlah Orang

2017 2016

Pasca Sarjana (S2) 30 27

Sarjana/Diploma IV 38 42

Diploma III 4 5

SLTA 30 32

SLTP 1 2

SD 2 2

TOTAL 104 110

Sumber data : Subbag. Kepegawaian dan Hukum


Beberapa pegawai mengalami peningkatan pendidikan, dari jenjang

S1/DIV ke S2 sebanyak 3 orang dan dari jenjang D III ke S1 sebanyak

1 orang.

Berdasarkan golongan pegawai dapat dirinci dalam tabel sebagai

berikut:

Tabel 3

Jumlah Pegawai per Golongan per 31 Desember 2017

Golongan Jumlah Orang

2017 2016

IV.d 2 1

IV.c 0 1

IV.b 2 3

IV.a 11 10

III.d 17 19

III.c 19 15

III.b 31 36

III.a 12 10

II.d 3 6

II.c 2 4

II.b 2 2

II.a 3 3

I.d 0 0

TOTAL 104 110 Sumber data : Subbag. Kepegawaian dan Hukum

3. Sumber Daya Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun anggaran 2017 dibiayai dari DIPA Tahun 2017.

Jumlah anggaran selama tahun 2017 seluruhnya sebesar Rp.

36.468.950.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 32.800.369.680,- atau

89,94% dari anggaran. Rincian anggaran dan realisasi keuangan

tersebut nampak dalam tabel berikut :


Tabel 4

Anggaran dan Realisasi s.d. 31 Desember 2017

Uraian Anggaran Realisasi

Rp %

DIPA Rp. 36.468.950.000,- Rp. 32.800.369.680,- 89,94

Sumber data : Subbag. Keuangan dan BMN

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Perwakilan

BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2017 sebagai

berikut :

Tabel 5

Aset Tetap per 31 Desember 2017

No Uraian

Per 31 Des

2017

(Rp)

Per 31 Des

2016

(Rp)

% Naik/

(Turun)

1 Tanah 78.147.597.000 15.037.459.000 419,69

2 Peralatan dan

Mesin 7.560.647.326 6.999.643.526 8,01

3

Gedung dan

Bangunan

12.523.229.000

4.884.974.025

156,36

4 Aset tetap lainnya 35.759.300 21.072.300 69,70

5 Jalan, Irigasi dan

Jaringan 404.185.200 203.467.200 98,65

6 Akumulasi

Penyusutan (6.646.633.662) (6.487.456.740) 2,45

Jumlah 92.024.784.164 21.031.378.954 345,44

Sumber data : Subbag. Keuangan dan BMN

Sarana dan prasarana pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang

cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan

telah dilakukan penilaian kembali (revaluasi) aset berupa tanah,

gedung dan bangunan oleh DJKN.


E. Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BKKBN Daerah

Istimewa Yogyakarta tahun 2017 menjelaskan pencapaian kinerja selama

tahun 2017 dengan berbagai keberhasilan maupun hambatannya, terdiri

dari empat bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang latar belakang penyusunan LKIP, kedudukan,

tugas dan fungsi, aspek strategis, serta struktur organisasi dan sumber

daya.

Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja

Memuat informasi tentang Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 dan

perjanjian kinerja. Dalam uraian tentang rencana strategis dijelaskan

tentang pernyataan visi, misi, tujuan strategis, indikator kinerja utama,

program dan kegiatan, dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan pencapaian kinerja tahun 2017 beserta realisasi

anggaran serta perbandingan dengan pencapaian kinerja pada tahun

2015 dan 2016.

Bab IV Penutup

Menguraikan rangkuman capaian sasaran program dan rencana tindak

lanjut atau langkah strategis yang direncanakan untuk dilaksanakan

dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun 2018.

Lampiran

Berisi data dukung atas penjelasan dalam laporan ini


1. Visi dan Misi BKKBN

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Untuk itu, BKKBN

berkomitmen turut mensukseskan prioritas pembangunan nasional

di dalam RPJPN dan agenda prioritas nomor 5 di dalam Nawa Cita

melalui:

Visi :

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan

penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.”

Misi :

a. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan.

b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi.

c. Memfasilitasi pembangunan keluarga.

d. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara

konsisten.

e. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

2. Tujuan BKKBN

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi diatas maka dirumuskan

Tujuan BKKBN untuk “Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang

melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan

perwujudan Keluarga Berkualitas”

3. Sasaran Startegis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN tercapai, maka ditetapkan sasaran

strategis BKKBN 2015 – 2019, yaitu :

a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)

b. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (CPR) modern


c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

(unmetneed)

d. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

e. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN

Tahun 2015 – 2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja

sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 6

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2015 2016 2017 2018 2019

1Angka kelahiran total (Total Fertility

Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)2,60 2,37 2,36 2,33 2,31 2,28

2

Persentase pemakaian kontrasepsi

(modern Contraceptive Prevalence

Rate/CPR)

57,9 60,5 60,7 60,9 61,1 61,3

3Persentase kebutuhan ber-KB yang

tidak terpenuhi (Unmetneed) (%)11,4 10,60 10,48 10,26 10,14 9,91

4Persentase Peserta KB Aktif (PA)

MKJP18,3 20,50 21,19 21,70 22,30 23,50

5 Tingkat putus pakai kontrasepsi (%) 27,1 26,0 25,7 25,3 25,0 24,6

Target KinerjaBaseline

Target

2014

IndikatorNo

Sumber Data : Renstra BKKBN Tahun 2015-2019

4. Sasaran Program BKKBN

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-

2019, BKKBN mempunyai 1 (satu) program teknis, yaitu Program

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

serta 3 (tiga) program generik, yaitu 1). Program pelatihan, penelitian

dan pengembangan serta kerja sama internasional BKKBN; 2).

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis


lainnya; 3). Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas

aparatur BKKBN.

Tabel 7

Sasaran Program BKKBN

No Sasaran Program Indikator Kinerja Program

1. Program

Kependudukan,

Keluarga Berencana

dan Pembangunan

Keluarga

1. Jumlah Peserta KB Baru (PB)

2. ASFR 15 – 19 Tahun

3. Persentase PUS yang memiliki

pengetahuan dan pemahaman

tentang semua jenis metode

kontrasepsi modern

4. Persentase keluarga yang

memiliki pemahaman dan

kesadaran tentang fungsi

keluarga

5. Indeks pengetahuan remaja

tentang Generasi Berencana

6. Persentase masyarakat yang

mengetahui tentang isu

kependudukan

7. Jumlah ketersediaan data dan

informasi keluarga (Pendataan

Keluarga) yang akurat dan tepat

waktu

2.

Program pelatihan,

penelitian dan

pengembangan

serta kerja sama

internasional

BKKBN

1. Persentase peningkatan kualitas

SDM aparatur dan tenaga

fungsional

2. Jumlah lembaga diklat yang

terakreditasi

3. Jumlah kerjasama bilateral dan

multilateral, lembaga penelitian,

dan perguruan tinggi dalam dan

luar negeri di bidang KKBPK

4. Indeks kepuasan hasil diklat

nasional dan internasional,

penelitian dan pengembangan

KB, KS dan Kependudukan

5. Jumlah pelaksanaan kegiatan

pelatihan, penelitian dan

pengembangan di provinsi


No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program

3. Program dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya

1. Jumlah produk hukum dan

kebijakan yang dapat

dipergunakan sebagai dasar

penguataan pelaksanaan

program pengendalian penduduk

dan KB

2. Tingkat opini laporan keuangan

oleh BPK

3. Jumlah dokumen perencanaan

program dan anggaraan yang

mengacu pada pendekatan

kerangka pengeluaran jangka

menengah, pengaanggaran

terpadu dan berbasis kinerja

4. Persentase terlaksananya

pengembangan karir ASN yang

kompetensinya sesuai dengan

standar (sesuai roadmap)

5. Indeks kepuasan pelayanan

administrasi perkantoran,

kerumahtanggaan, dan

pemeliharaan sarana prasarana

perkantoran

6. Jumlah dukungan manajemen

pengelolaaan program

kependudukan, KB serta

ketahanan dan kesejahteraan

keluarga di provinsi

4. Program

pengawasan dan

peningkatan

akuntabilitas

aparatur BKKBN

1. Persentase temuan

penyimpangan strategis dalam

pelaksanaan pengelolaan

program KKBPK oleh eksternal

audit

2. Jumlah pengawasan dan

peningkatan akuntabilitas

aparatur di satker Perwakilan

BKKBN Provinsi Sumber data : Renstra BKKBN Tahun 2015 – 2019


B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja

(PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan

target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh

instansi. Perjanjian kinerja akan digunakan pimpinan BKKBN untuk

memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, sebagai

dasar melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi

pemerintah, dan menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

tahun 2017 memuat sasaran strategis dan sasaran program. Dokumen

Penetapan Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

tahun 2017 memuat 6 (enam) indikator sasaran strategis dan 8 (delapan)

indikator sasaran program yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 8

Perjanjian Kinerja Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2017

No Indikator Kinerja Sasaran

A. SASARAN STRATEGIS

1. Angka Kelahiran total (total fertility rate/TFR) per

WUS (15-49 tahun)

1,86

2. Persentase prevalensi pemakaian kontrasepsi

modern (modern contraceptive prevalence/mCPR)

58,63

3. Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan

pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi

25,30

4. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi

(unmetneed)

7,03

5. Persentase Peserta KB Aktif MKJP 39,05

6. Jumlah peserta KB Aktif tambahan 14.840

B. SASARAN PROGRAM

1. Angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun) 28,00

2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari

PUS (15-49 tahun)

6,90

3. Median usia kawin pertama wanita 22,70


No Indikator Kinerja Sasaran

4. Meningkatkan pengetahuan tentang kependudukan

(isu kependudukan), KB (pengetahuan tentang

metoda alat kontrasepsi) dan pembangunan

keluarga :

a. Persentase pengetahuan keluarga tentang isu

kependudukan

62,50

b. Persentase pengetahuan PUS tentang metoda

alat kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)

43,70

5. Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran 半 90

6. Persentase pencapaian output 半 95

7. Persentase penyerapan anggaran 半 95

8. Persentase barang inventaris yang tercatat pada

SIMAK BMN

100,0

Sumber data : Kontrak Kinerja Provinsi Tahun 2017


Tabel 10

Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No Indikator Sasaran Strategis Target Pencapaian

Capaian Persentase


fertility rate/TFR) per WUS

(15-49 tahun) *

1,86 2,06 90,29

2. Persentase prevalensi

pemakaian kontrasepsi

modern (modern

contraceptive

prevalence/mCPR) **

58,63 62,70 106,94

3. Persentase penurunan

angka

ketidakberlangsungan

pemakaian (tingkat putus

pakai) kontrasepsi **

25,30 16,70 151,50

4. Persentase kebutuhan ber

KB yang tidak terpenuhi

(unmetneed) ****

7,03 6,8 103,38


MKJP *

39,05 41,0

104.99


tambahan ***

14.840 19.921 134,27

Sumber Data : * Survei RPJMN 2017, ** Statistik Rutin November 2017,

*** Hasil Updating Data PK 2017, **** SDKI 2017

Capaian Indikator Sasaran Strategis tersebut juga didukung oleh capaian

sasaran program tahun 2017, meskipun belum semua sasaran program

dapat tercapai dengan baik, namun berkontribusi terhadap capaian

sasaran strategis. Capaian indikator sasaran program tersebut adalah

sebagai berikut :


Tabel 11

Pencapaian Indikator Sasaran Program

No Indikator Sasaran Program Target Pencapaian

Capaian Persentase

1. Angka kelahiran pada

remaja (ASFR 15-19 tahun)*

28,00 18,00 155,56

2. Persentase kehamilan yang

tidak diinginkan dari PUS

(15-49 tahun) *

6,90 16,60 41,57

3. Median usia kawin pertama

wanita*

22,70 22,00 96,92

4. Meningkatkan pengetahu-

an tentang kependudukan

(isu kependudukan), KB

(pengetahuan tentang

metoda alat kontrasepsi)

dan pembangunan

keluarga :

c. Persentase

pengetahuan keluarga

tentang isu

kependudukan*

62,50 55,10 88,16

d. Persentase

pengetahuan PUS

tentang metoda alat

kontrasepsi (semua

alat/cara KB modern) *

43,70 30,60 70,02

5. Persentase capaian kinerja

pelaksanaan anggaran**

半 90 89,94 99,93

6. Persentase pencapaian

output**

半 95 95,46 100,48

7. Persentase penyerapan

anggaran**

半 95 89,94 94,68

8. Persentase barang

inventaris yang tercatat

pada SIMAK BMN***

100,0 100,00 100

Sumber Data : *) Survei RPJMN 2017; **) Monev DJA Kemenkeu; ***) SIMAK BMN

B. Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :


1. Angka Kelahiran Total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)

Pada indikator Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun) di

DIY tercapai sebesar 90,29% dari target TFR yang ditetapkan dalam

KKP Tahun 2017 sebesar 1,86. Sesuai Data Survei RPJMN 2017, angka

TFR tahun 2017 tercapai sebesar 2,06. Meskipun DIY belum dapat

mencapai target KKP yang ditetapkan namun kondisi ini masih jauh

dibawah angka TFR Nasional sebesar 2,4.

2. Persentase Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)

Berdasarkan data Statistik Rutin bulan November 2017 Perwakilan

BKKBN DIY telah mampu mencapai persentase mCPR sebesar

106,94% dari target yang ditetapkan, yaitu 62,70% dari seluruh PUS

yang ada, dimana target KKP sebesar 58,63%. Artinya Kinerja

Perwakilan BKKBN DIY dalam pencapaian mCPR telah melebihi dari

target KKP yang ditetapkan.

3. Persentase Angka Ketidakberlangsungan Pemakaian (Tingkat Putus

Pakai) Kontrasepsi

Tahun 2017 Perwakilan BKKBN DIY ditargetkan untuk menurunkan

Tingkat Putus Pakai menjadi sebesar 25,30%. Berdasarkan Data

Statistik Rutin November 2017, tingkat putus pakai kontrasepsi di DIY

hanya sebesar 16,70%. Kondisi ini menunjukkan bahwa DIY mampu

menekan angka Tingkat Putus Pakai dibawah target yang ditetapkan,

sehingga capaian kinerjanya 151,50%.

4. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)

Pada tahun 2017 berdasarkan data SDKI 2017, Persentase Unmetneed

di DIY sebesar 6,8%. Angka tersebut menunjukkan bahwa unmetneed

sudah tercapai sebesar 103,38% dari target KKP yang ditetapkan

sebesar 7,03%.


5. Persentase Peserta KB Aktif MKJP

Berdasarkan data Statistik Rutin bulan November 2017 Peserta KB

Aktif tercapai sebesar 41,0%. Kondisi capaian tersebut, 1,95% lebih

tinggi dari target yang ditetapkan atau tercapai sebesar 104,99%.

6. Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan

Kondisi jumlah Peserta KB Aktif DIY tahun 2017 cenderung stagnan.

Tidak terjadi penambahan jumlah peserta KB Aktif dikarenakan

jumlah peserta KB baru dan jumlah peserta KB yang putus pakai

dimungkinkan seimbang.

Tercapainya sasaran strategis diatas juga didukung oleh capaian

8 (delapan) sasaran program, dimana dalam capaiannya terdapat 3 (tiga)

indikator masuk dalam kategori BAIK (HIJAU) dengan rentang

pencapaian 100 – 155,56%, 4 (empat) indikator masuk dalam kategori

CUKUP (KUNING) dengan rentang pencapaian 88,16 – 99,93% dan 2

(dua) indikator masih dalam kategori KURANG (MERAH) dengan

pencapaian kurang dari 80%. Indikator sasaran program yang belum

mencapai target KKP sebagai berikut:

1. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)

Kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun) di DIY

sebesar 16,60% sedangkan target KKP hanya sebesar 6,90% sehingga

pada indikator tersebut hanya tercapai sebesar 41,57%. Hal tersebut

dikarenakan masih tingginya penggunaan metode kontrasepsi non

MKJP dan tradisional yang memiliki kemungkinan lebih besar

terjadinya kegagalan sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak

diinginkan pada PUS. Namun angka tersebut sudah mengalami

penurunan 0,4% dari hasil survey RPJMN 2016.

2. Persentase pengetahuan PUS tentang metoda alat kontrasepsi

(semua alat/cara KB modern).


Berdasarkan hasil survei RPJMN 2017, pengetahuan PUS tentang

semua metode kontrasepsi modern di Daerah Istimewa Yogyakarta

sebesar 30,60%, sementara target KKP 43,70% sehingga hanya

tercapai sebesar 70,02%. Kondisi ini sudah mengalami kenaikan

dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tercapai 22,6%, artinya

dalam satu tahun terakhir Perwakilan BKKBN DIY telah mampu

menaikkan capaian sebesar 8%. Rendahnya tingkat pengetahuan

PUS tersebut dimungkinkan karena penyebaran informasi tentang

metode kontrasepsi yang belum merata, serta sebagian besar

masyarakat hanya mengetahui sebatas metode kontrasepsi yang

digunakan.

Sedangkan perkembangan capaian kinerja program KKBPK pada

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 apabila

dibandingkan dengan pencpaian Tahun 2016 dan Tahun 2015 dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12

Perkembangan Capaian Kinerja


Capaian

2017 2016 2015


fertility rate/TFR) per WUS (15-

49 tahun)*

2,06 2,20 n.a

2. Persentase prevalensi

pemakaian kontrasepsi

modern (modern contraceptive

prevalence/mCPR)**

106,94% 139,86%

126,90%


ketidakberlangsungan

pemakaian (tingkat putus

pakai) kontrasepsi**

151,50% n.a n.a



Capaian

2017 2016 2015

4. Persentase kebutuhan ber KB

yang tidak terpenuhi

(unmetneed) **

103,38% 89,89%

94,43%


MKJP**

104,99% 119,30% 102,15%


tambahan**

134,27% n.a n.a

Sumber Data : *) Survei RPJMN 2017 dan **) Statistik Rutin November 2017

Berdasarkan data RPJM Tahun 2016-2017, ada kecenderungan

penurunan angka TFR di DIY sebesar 0,14. Pada capaian persentase

prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR), tahun 2015 CPR

tercapai sebanyak 126,90% dari target dan meningkat persentase

pencapaiannya di tahun 2016 menjadi 139,86%. Akan tetapi pada tahun

2017 capaian tersebut menurun, hanya tercapai sebesar 106,94%. Hal ini

dimungkinkan melemahnya pembinaan kesertaan ber KB di lapangan

sebagai pengaruh dari situasi alih kelola PKB/PLKB dari daerah ke pusat.

Di samping hal tersebut juga dikarenakan sebagian besar PUS sudah

memiliki kesadaran yang tinggi tentang keluarga kecil dengan 2 (dua)

anak cukup, sehingga tidak tergantung pada alat kontrasepsi modern

dan memiliki kencederungan memakai kontrasepsi tradisional.

Pada periode 2016-2017, terjadi penurunan unmetneed di DIY

dibandingkan tahun 2015 dan 2016, sehingga capaian meningkat

sebanyak 13,38% dibandingkan capaian 2015-2016. Permasalahan

kekosongan IUD berakibat pada menurunnya capaian tahun 2015-2016

yaitu sebanyak 4,54%. Hal ini telah teratasi dengan adanya dropping

alkon pada bulan Juni 2017.

Capaian tingkat kesertaan KB Aktif MKJP dari tahun 2016 ke 2017

mengalami penurunan sebesar 14,31%. Namun angka tersebut sudah

melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2017 sebesar 104,99%.


Menurunnya tingkat kesertaan KB Aktif MKJP tersebut dimungkinkan

karena masih adanya PUS yang takut menggunakan metode MKJP,

banyak PUS yang sudah ber-KB tapi pilihan pada metode non-MKJP

contohnya tingginya penggunaan Pil dan Suntikan, dan terjadinya

kekosongan IUD pada awal tahun 2017 .

Capain target kinerja di tahun 2017 tersebut didukung oleh berbagai

kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Perwakilan BKKBN DIY,

antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan KB melalui MoU pelayanan KB

dengan Rumah sakit yang memberikan pelayanan KB ( RS. Besthesda,

RS. Griya Mahardika, RS. Dinas Kesehatan Tentara Dr. Soetarto),

pemberian KIE Kesehatan reproduksi pada ANC, penyediaan sarana

dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes

KB.

2. Peningkatan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR) dan KKBPK melalui program Genre, Jambore kependudukan,

KKN tematik kependudukan.

3. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis dan pelayanan KB

melalui Bhaksos

4. Peningkatan kualitas kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS)

melalui seleksi penilaian kader maupun kelompok kegiatan,

pelatihan bagi kader kelompok kegiatan, pemberian dukungan

operasional serta sarana dan prasarana.

5. Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan

program pembangunan keluarga dalam rangka menuju ketahanan

keluarga, diantaranya Penyusunan Grand Desain Ketahanan Keluarga

oleh BPPM DIY, Revitalisasi 8 Fungsi Keluarga oleh Biro Kesra Setda

DIY, Inisiasi Dewan dengan Perda Ketahanan Keluarga.


6. Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam Program KKBPK melalui fasilitasi materi informasi

dan KIE below the line dan penggerakan MUPEN dalam penyampaian

informasi kepada masyarakat.

7. Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja dalam

penggarapan Progaram KKBPK melalui sinergitas kegiatan antara lain

pembentukan Kampung KB di seluruh Kab/Kota, integrasi kegiatan

dengan mitra TNI, Polri, PKK dan Dinas Kesehatan, Peningkatan

koordinasi dengan mitra kerja terkait IBI, IPeKB, IPKB, IDI, Aisyiyah,

Fatayat NU, Muslimat NU, Fapsedu, HARPI serta dengan Perguruan

Tinggi diantaranya UGM, UII, STPMD “APMD”, UAD, UMY.

8. Optimalisasi tenaga lini lapangan untuk peningkatan penggerakkan

Program KKBPK di lini lapangan melalui fasilitasi pertemuan

kemitraan secara berjenjang melalui rakor desa/trikomponen, rakor

Kecamatan dan pembinaan PPKBD/Sub PPKBD

Kebijakan tersebut didukung dengan pelaksanaan berbagai kegiatan

yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

pada tahun 2017, yaitu :

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan

pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk,

berupa :

a. Penyusunan profil kependudukan kewilayahan di 5 (lima)

kabupaten/kota se-DIY.

b. Seminar Kependudukan dalam rangka Hari Kependudukan se-

Dunia.

c. Seminar Refleksi Akhir Tahun 2017 Kependudukan


d. Forum/pertemuan penyerasian kebijakan pengendalian

penduduk bersama 3 (tiga) mitra kerja, yaitu Fapsedu, Koalisi

Kependudukan dan Forsada.

e. Jambore Kependudukan DIY dan Pemilihan Duta Kependudukan

DIY.

f. Kerjasama Pendidikan Kependudukan melalui KKN Tematik

KKBPK yang diikuti oleh 20 kelompok KKN yang berasal UMY

yang disertai dengan pembekalan materi praktek lapangan (KKN)

yang dilakukan oleh universitas tersebut.

g. Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB

Malangrejo, Ngemplak, Sleman.

h. Penggandaan / pengembangan / adaptasi Modul pendidikan

kependudukan baik untuk jalur informal (Ponpes) di 5 (lima)

kabupaten/kota se-DIY.

i. Kajian Dampak Struktur Penduduk terhadap Perlindungan Sosial

Lansia di Yogyakarta dan Kajian Pengaruh Perubahan Karakter

Remaja Akibat Globalisasi terhadap Kualitas Keluarga.

2. Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan

KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan, berupa :

a. Penggerakan dan pemantapan pelayanan KB MKJP MOP

sebanyak 189 akseptor; MOW sebanyak 612 akseptor; IUD

sebanyak 5.858 akseptor; Implant sebanyak 5.146 akseptor

b. Pelayanan Pencabutan Implant sebanyak 1.553 kasus dan

Pencabutan IUD sebanyak 1.095 kasus

c. Penggerakan/Pembinaan kesertaan KB dan KR di wilayah dan

sasaran khusus tingkat kabupaten/kota se-DIY

d. Penguatan pelayanan KB MKJP di Fasilitas Kesehatan Rujukan

Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama


(FKTP) serta jaringan/jejaringnya baik pemerintah dan swasta di

tingkat Kab/Kota se-DIY

e. Penggerakan Faskes Yan KB melalui petugas lapangan

(penghubung faskes) untuk 246 faskes

f. Fasilitasi penggerakan pelayanan KB bersama Kodim se DIY

g. Fasilitasi penggerakan pelayanan KB bersama Polri (Polda DIY)

h. Promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi dan hak-hak

reproduksi di 100 Faskes

i. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak- hak

reproduksi di 1.125 kelompok kegiatan

j. Penggandaan dan distribusi materi konseling Kesehatan

Reproduksi di Faskes dan Poktan di seluruh kab/kota se-DIY

k. Pelayanan Pap Smear bagi PUS sebanyak 1.300 orang

l. Orientasi Program KKBPK bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas se

DIY.

3. Pembinaan pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah,

berupa:

a. Penyusunan peta kerja KSPK kewilayahan di 5 (lima)

kabupaten/kota se-DIY

b. Sosialisasi materi dan informasi pembinaan pembangunan

Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) di 5 (lima)


c. Dukungan pembinaan Kelompok BKB sebanyak 86 kelompok,

Kelompok BKR sebanyak 78 kelompok dan Kelompok BKL

sebanyak 30 kelompok

d. Seminar Mitra Kerja

e. Pendampingan BKL, BKB dengan mitra Profesional

f. Komitmen bersama dengan mitra kerja dalam pelaksanaan

Pembangunan Keluarga, sebagai Tim penyusun Perda Ketahanan


Keluarga dan Tim Penyusun Revitalisasi 8 fungsi keluarga,

bersama Biro Kesra dan BPPM

g. Dukungan pembinaan Kelompok UPPKS sebanyak 200 kelompok

h. Koordinasi/fasilitasi dengan mitrakerja yang memiliki akses

peningkatan kualitas bagi kelompok UPPKS di 5 (lima)


i. Pelatihan-pelatihan di Kampung KB

4. Penggerakan stakeholder, mitra kerja, serta perubahan sikap dan

perilaku masyarakat, berdasarkan data dan informasi yang berbasis

IT dalam Program KKBPK, berupa :

a. Pengembangan advokasi dan KIE "below the line" program KKBPK

b. Peningkatan penggerakan MUPEN sebagai sarana KIE

peningkatan MKJP

c. Pertemuan Lengkap IMP Tingkat Desa/Kelurahan sebanyak 438

desa/kelurahan

d. Fasilitasi penggerakan Program KKBPK bagi penyuluh KB

(PKB/PLKB)/Tim Operasional Tingkat Desa (TKBK) di 438

desa/kelurahan

e. Pembinaan KKBPK bagi masyarakat oleh PPKBD/Kader Tingkat

Desa sebanyak 438 PPKBD

f. Pertemuan Kemitraan Program KKBPK tingkat Kecamatan (Rakor

Kecamatan) di 78 kecamatan se-DIY

g. Pertemuan Kemitraan Program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan

(Rakor Desa) di 438 desa/kelurahan

h. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penggerakan mekanisme

operasional lini lapangan melalui Monitoring Baksos TNI, KB, Kes

di 5 Kab/Kota

i. Peningkatan dukungan dan fasilitasi stakeholder dan mitra kerja

tingkat Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka penggerakan


operasional program KKBPK di lini lapangan yang diberikan

kepada 3 mitra kerja, yaitu PKK, TNI, dan Institusi Masyarakat

Pedesaan.

j. Pembentukan "Kampung KB" di 73 (tujuh puluh tiga) kecamatan

di DIY (selain wilayah Kampung KB yang telah dibentuk Tahun

2016).

k. Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola Kampung KB se-DIY.

5. Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan Provinsi, berupa

:

a. Pembinaan SDM Aparatur provinsi melalui Diklatpim III yang

diikuti oleh 1 (satu) orang pejabat esselon III dan 2 (dua) orang

pejabat esselon IV serta Diklatpim IV yang diikuti oleh 3 (tiga)

orang pejabat esselon IV

b. Peningkatan kapasitas Widyaiswara yang diikuti oleh 7 (tujuh)

orang Widyaiswara

c. Peningkatan Kompetensi SDM Latbang (Pelatihan Teknis bagi

pengelola/pelaksana Program) yang diikuti oleh Kepala Bidang

Latbang dan 3 (tiga) pejabat esselon IV di Bidang Latbang

d. Pelatihan Program KKBPK bagi Toga/Toma, LSOM, dan Mitra

Kerja yang diikuti sebanyak 90 (sembilan puluh) orang.

e. Refreshing PLKB/PKB (PNS dan Non PNS) bagi 30 PKB/PLKB

f. Pelatihan Teknis Program Pembangunan Keluarga yang diikuti

119 (seratus sembilan belas) orang.

g. Pelatihan Teknis Non Medis bagi Tenaga Klinik yang diikuti 324

(tiga ratus dua puluh empat) orang

h. Pelatihan Teknis Program KKBPK bagi PKB/PLKB sebanyak 234

(dua ratus tiga puluh empat) PKB/PLKB

i. Pelatihan bagi tenaga pengelola Kampung KB yang diikuti 79

(tujuh puluh sembilan) orang


j. Pelatihan Teknis CTU bagi dokter sebanyak 10 (sepuluh) dokter

k. Pelatihan Teknis CTU bagi bidan sebanyak 20 (dua puluh) bidan

l. Pelatihan IUD Post Placenta bagi Bidan sebanyak 15 (lima belas)

bidan

6. Dukungan manajemen pengelolaan Program KKBPK di provinsi,

berupa:

a. Inventarisasi PKB/PLKB di 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY

b. Distribusi Alokon ke 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY

c. Pemetaan Urusan Bidang KKBPK di Kab/Kota (UU 23 thn 2014) di

5 (lima) kabupaten/kota se-DIY

d. Fasilitasi P2D PKB/PLKB (UU 23 thn 2014) di 5 (lima)


e. Monitoring dan evaluasi terpadu pelaksanaan program KKBPK

(seluruh Bidang) di 5 (lima) kabupaten/kota se-DIY

f. Rapat Koordinasi Program KKBPK Tingkat Provinsi dan Tingkat

Kabupaten

g. Review Program KKBPK Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten

Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan

BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 sebagai upaya

untuk menurunkan persentase kehamilan tidak diinginkan dari PUS serta

meningkatkan persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan

pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern adalah sebagai

berikut :

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan kepada masyarakat

dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;


2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga

melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka

melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada

keluarga calon akseptor untuk ber-KB;

3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program KKBPK dalam

tahun 2018 dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian

PA rendah dan Unmeet Need yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan

KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB dengan

memanfaat analisis devinfo yang sudah dilakukan per kecamatan;

4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui

Baksos pelayanan KB MKJP yang terintergrasi dengan pelayanan

papsmear.

C. Realisasi Anggaran

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat penyerahan

DIPA Tahun 2017 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2016

mendapatkan anggaran sebesar Rp. 42.428.174.000,-. Pada bulan

Agustus 2017, dilakukan efisiensi sebesar Rp. 5.959.224.000,- sehingga

pagu anggaran menjadi Rp. 36.468.950.000,- dengan realisasi sebesar

89,94% atau Rp. 32.800.369.680 -, dengan perincian sebagai berikut :


Tabel 13

Rincian Realisasi Anggaran

Pagu

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Realisasi

( % )

068.01.01 5297 .001

Dukungan manajemen

pengelolaan Program KKBPK di

Provinsi (layanan)

2.898.091.000 2.645.122.669 91,27

068.01.01 5297 .994Layanan Perkantoran (Bulan

Layanan)18.035.672.000 16.580.599.052 91,93

068.01.03 5298 .001

Pengawasan intern yang efektif

efisien terhadap pengelolaan

program KKBPK (LHP)

194.085.000 191.713.752 98,78

068.01.04 5299 .001 Pendidikan dan pelatihan Program

KKBPK di provinsi (orang)1.822.244.000 1.806.507.092 99,14

068.01.04 5299 .002

Penelitian dan pengembangan

Program KKBPK di provinsi (Hasil

Penelitian)

845.654.000 813.079.300 96,15

068.01.06 3331 .075

Pemaduan dan sinkronisasi

kebijakan pemerintah dengan

pemerintah daerah dalam rangka

pengendalian kuantitas penduduk

(Wilayah)

1.606.848.000 1.446.219.013 90,00

068.01.06 3331 .076

Kesertaan ber-KB melalui

peningkatan akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang sesuai

dengan standar pelayanan

(Peserta KB)

5.718.848.000 4.492.327.997 78,55

068.01.06 3331 .077

Pembinaan Pembangunan

keluarga di seluruh tingkatan

wilayah (Wilayah)

2.324.700.000 2.246.974.252 96,66

068.01.06 3331 .078

Penggerakkan stakeholder, mitra

kerja, serta perubahan sikap dan

perilaku masyarakat, berdasarkan

data dan informasi yang berbasis

IT dalam Program KKBPK (Wilayah)

5.920.899.000 5.222.949.222 88,21

Program / Output

Sumber data : OMSPAN KEMENKEU


2. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2017 yang masuk dalam kategori CUKUP {KUNING} dengan

rentang pencapaian antara 88,16% s.d. 99,93% adalah :

a. Angka Kelahiran Total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49

tahun)

b. Persentase Peserta KB Aktif MKJP

c. Median usia kawin pertama wanita

d. Persentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan

e. Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran

f. Persentase penyerapan anggaran

3. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

tahun 2017 yang masuk dalam kategori KURANG {MERAH} dengan

rentang pencapaian antara 0% s.d. 70,02% adalah :

a. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)

b. Jumlah peserta KB Aktif tambahan

c. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15-49

tahun)

d. Persentase pengetahuan PUS tentang metoda alat kontrasepsi

(semua alat/cara KB modern)

B. Langkah-Langkah ke Depan

Berdasarkan capaian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2017, langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan

adalah sebagai berikut :

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan kepada masyarakat

dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;

dengan menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program KKBPK

dalam tahun 2018 dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan

pencapaian PA rendah dan Unmeet Need yang tinggi, melalui KIE


dan pelayanan KB di daerah legok dengan memanfaat analisis

devinfo yang sudah dilakukan per kecamatan.

2. Melakukan Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga

melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan

kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon

akseptor untuk ber-KB;

3. Mengimplementasi SPIP di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa

Yogyakarta secara efektif dan efisien serta memperkuat peran

pengawasan sebagai penjamin mutu (quality assurance) dan sebagai

konsultan dalam rangka pencegahan terjadinya kesalahan/

penyimpangan;

4. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja yang

terkait dengan penetapan sasaran, idikator kinerja dan target agar

indikator yang ditetapkan dapat mencerminkan kinerja Perwakilan

BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Pemanfaatan LKIP sebagai bahan masukan dan acuan dalam

penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan),

Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial

Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa

mendatang.


LAMPIRAN

PERATURANKEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONALNOMOR l99TAHUN 2015

TENTANGRENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 201 5 . 201 9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 3

ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-

2019, Kementerian/Lembaga melaksanakan program dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang

dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 201 5-

2019, perlu menyesuaikan kebijakan anggaran yang

berorientasi pada program dan kegiatan prioritas guna

mencapai tujuan pembangunan nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga BerencanaNasional tentang Rencana Strategis Badan Kependudukandan Keluarga Berencana NasionalTahun 2015 -2019;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor a286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nom or 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5 - 2025(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4700);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentangPerkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor161, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor5080);

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

4.

Eg

B

r

IiII

5.

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kaii diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga'

Keluarga Berencana dan sistem lnformasi Keluarga (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2O14 Nomor 319'

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5614);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 20]3 tentang Perubahan

Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2013 Nomor 10);

peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan

Kedelapan ata.s Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembagapemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2013 Nomor 1 1);

peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

PembangunanJangkaMenengahNasional20l5-2019(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 95);

9.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN

2015-20'19.

, Pasal 1

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

NasionalTahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra BKKBN,

merupakan dokumen yang memuat gambaran tentang mandat,

tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga

Beiencana Nasional serta peran, kondisi, tantangan, kebijakan,

strategi, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran

strategis yang harus di capai serta indikator outpuf, indikator

outcome, target capaian, pendanaan, dan lndikator Kinerja Utama

(rKU).

vllll

a.

b.

c.

Pasal 2

Renstra BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal I memuattentang :

Visi;

Misi;

Tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga BerencanaNasional;

Sasaran Strategis Badan Kependudukan dan KeluargaBerencana Nasional;

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional;

Arah Kebijakan dan Strategi Badan Kependudukan danKeluarga Berencana Nasional;

Kerangka Regulasi;

Kerangka Kelembagaan;

Target Kinerja;dan

Kerangka Pendanaan.

Pasal 3

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalamPasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 digunakan sebagai dasar sinkronisasi kebijakan dan integrasiantara kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga dengan program dan kegiatan pemangkukepentingan dan mitra kerja.

Pasal 5

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 disusun sebagai pedoman setiapunit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan KeluargaBerencana Nasional dalam:

penyusunan Program Pengendalian Penduduk, KeluargaBerencana dan Pembangunan Keluarga ditingkat nasional;

penyusunan Rencana Strategis Daerah yang harusdilaksanakan dalam rangka mewujudkan Penduduk TumbuhSeimbang;dan

penyusunan Rencana Belanja Program PengendalianPenduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluargaserta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

a.

b.

c.

l,*

Pasal 6

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 disusun untuk meningkatkan

akuntabilitas, kualitas perencanaan dan pelaksanaan program

pembangunan pada umumnya dan Program Kependudukan'

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada khususnya'

Pasal 7

PadasaatPeraturanKepalaBadaninimulaiberlaku,PeraturanKepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Nomor212/PER/81/2ol5tentangRencanaStrategisBadanKependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

PJraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara RePublik lndonesia.

Ditetapkan diJakartapada tangga! 1 5 SePtember 2016

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Diundangkan diJakartapada tanggal 26 SePtember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATU RAN P ERU NDANG-U NDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK A5A5I MANUSIA

REPUBLI ONESIA,

SUNVN CHANDRA SURAPATY

BERITA NEGARA

t,- l,

LIK INDONESIATAHUN 2016 NOMOR 1441

E;vi.n

rii

!i.iiSi

#;+rr*i;l*il

ii:i:i!n

qii

+ji;.i

i:iii;l.*rfl$;9i:;a*::ip1:.lj:

i.a

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2A14 tentang

Pedoman P€nyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian/Lembaga (K/L) 2015-2019, maka BKKBN menyusun Renstra 2O15-2019

dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra BKKBN 2015-2019 mengacu pada sasaran program (outcome),

sasaran kegiatan (outputl dan indikator-indikator yang telah tertuang di dalam

RPJMN 2015-2019. Kemudian pengembangan lndikator Klnerja Kegiatan (lKK),

Komponen dan Sub Komponen juga harus mempertimbangkan upaya perwujudan

tujuan BKKBN untuk "mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya

penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga

Berkualitas". Selain itu, dalam penyempurnaan Renstra ini, BKKBN juga

mernperhatikan berbagai prioritas pembangunan yang telah dirumuskan di dalam

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

4.1.1 Sasaran Strategis dan lndikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh

BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya outcome

dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN

menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka kelahiran total CI-FR)

2. Meningkatnya prerralensi kontrasepsi (CPR)

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi

Jangka Panjang (MKJP)

5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun

2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis

sebagai berikut:

Tabel 4.1

lndikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2O19

INDIKATORBASA.INETARGET

2011 201 5: i 2018 'dotii i/!,IIjti i2!!W:,s.it

1 Angka kelahiran total (total f6rtility rate/IFR)

per WUS (1$49 tahun)

2,60 2,37 2,36 2,33 2,31 2,28 2,28

PBrsentaso pemakaian kontrasepsl (modem

contracepti!e pralalence ratelCPR)

57,9 60,5 60,7 60,9 61,1 61,3 61,3

3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak

torpenuhi (unmet need) (%)

11,4

(8,6)

10.60 10,48 10,26 10,14 9,9'l 9,91

4 )ersentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP 18,3 20,50 21,19 21.70 u,30 23,50 23,50

nngkat putus pakai kontrasepsi (%) 2l,1 26,0 25.7 25,3 25,0 24,6 24,6

4.1.2 Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (Outcome) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatuprogram dalam rangka pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-

2019. BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

sehingga hanya mempunyai 1 (satu) Program Teknis yaitu ProEram

Kependududukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta 3(tiga) Program Generik yaitu: 1) Program Pelatihan, Penelitian danPengembangan serta Kerjasama lnternasional BKKBN; 2) ProgramDukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya; 3) Program

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN.

1. Sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Sasaran Program (Outcome) Program Kependudukan, Keluarga

Berencana, dan Pembangunan Keluarga adalah Terlaksananya Program

KKBPK di seluruh tingkatan wilayah. Untuk mengukur keberhasilanpencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan lndikator Kinerja Program

Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagai berikut:

- Jumlah peserta KB baru /PB 0uta)

- ASFR 15-'19 Tahun

- Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman

tentang semua jenis metode kontrasepsi modern

- Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran

tentang fungsi keluarga

lndeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana

- Persentase masyarakat yang

kependudukanmengetahui tentang

Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan

keluarga) yang akurat dan tepat waktu

2. Sasaran Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta

Kerjasama lnternasional BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

serta Kerjasama lnternasional BKKBN adalah meningkatnya kualitas SDM

Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama lnternasional serta

Penelitian dan Pengembangan program KKBPK. Untuk mengukur

keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan lndikator

Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta

Kerjasama lnternasional BKKBN sebagai berikut:

- Persentase peningkatan kualitas sDM Aparatur dan tenaga

fungsional

- Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi

- Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan

perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK

- lndeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian

dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan

- Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan

pengembanga;'r di Provinsi

sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya adalah tersedianya dukungan manajemen dalam

rangka penyelenggaraan Program KKBPK. Untuk mengukur

keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan lndikator

Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

lainnya sebagai berikut:

- Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan

sebagai dasar penguitan pelaksanaan program pengendalian

penduduk dan KB

- Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK

- Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang

mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja

- Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai

roadmap)

- lndeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran,

kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantOran

- Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program

Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di

Provinsi

3.

4. Sasaran Program Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas AParatur BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur BKKBN adalah meningkatnya akuntabilitas

pengelolaan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian

hasil (outcome), maka ditetapkan lndikator Kinerja Program

pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN sebagai

berikut:

.PersentaseTemuanPenyimpanganStrategisdalamPelaksanaanPengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit

-Jumlahpengawasandanpeningkatanakuntabilitasaparaturdisatker Perwakilan BKKBN Provinsi

4.1.3 Sasaran Kegiatan dan lndikator Kinerja Kegiatan

SasaranKegiatanadalahkeluaran(output)yangdihasilkanolehsuatukegiatanyungdilaksanakanuntukmendukungpencapaiansasaranprogram.Sasarankegiatanmerupakankeluaranyangharusdihasilkanolehunit kerja Eselon ll dengan alat ukur tingkat keberhasilan pencapaiannya

menggunakan lndikator Kinerja Kegiatan (lKK)' Sasaran Kegiatan (Output)

dan lndikator Kinerja Kegiatan (lKK) untuk masing-masing unit kerja Eselon ll

telahdisusununtukseluruhProgramdanBidangdilingkunganBKKBN(tertera pada matrik lampiran Renstra ini)'

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 90 Tahun 2010

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(RKA-IVL), pemerintah menyusun Anggurun iendapatan dan Belanja Negara (APBN)

setiap tahun dalam penyelengguruuiiungsi pemerintahan untuk mencapaitujuan

bernegara.DokumenpenyusunananggaranyangdibutuhkansebelumAPBNditetapkan o[f.., pemeriniah dan DPR, adalah RKA/KL dan Rencana Dana

pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN). RKA-K/L merupakan dokumen

rencana keuangan tahunan K/L yang disuSun menurut Bagian Anggaran

Kementerianli"i-,Uug", sedangkan nbp gUttt udulah rencana kerja dan anggaran

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana

baikyangberbentukanggaranbelanjamaupunpembiayaandalamrangkapemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer kepada daerah yang

pengelolaannvu 'Jirr"tur.un

oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara'

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 90 Tahun 2010 juga mengatur

bahwa p"nfrrrnun RKA-K/L harus menggunakan pendekatan Kerangka

pengeluaran iangka Menengah (KPJM), penganggaran terpadu (unified budgeting)

dan pengahggaran berbasis kinerja (PBK)'

iiB

Hatiks Renana Stniegk (Rsshal Badan Kopendudukan dan (eluarga Eerencana Naslonal (BKKBNI

ffiffi_#

ffi#i$#.:t*i1it

ffi{#f*i.:;:;. :.

i.. ,,

'!F 4

,a+;; ?

:49!:&.iffi.'t

ffifr

ffifl

MHIflMS

runrGFEvrIREr{iTn msllgr{qila

Ilffiffiattnll ms6tE

llou! (rr RJ?ul0

tfllst.sTrlaE

il5mruu fildil rt^lr

lalxsrmilf,mJ(Kr{lqf,Eq

2015 ffi ,t7 rI alt ffi ar? ,il4 at

uEmnxff

ZEE' __a4uq __-Mg!!!! . lt-t&&ra

ffi r lktbffi H(BkflydFqFrc0sltul lv el 2,S ET g 2.4

€Rffi'IAffixrel

2 a, H5 OJ 3.t a!,t 5l: 31,Nffi

ffi *-rfrr h#-ru E bFd{ffiMl trlGC

to$ tq{ [J' to_ta t.$ t.tt MFre.

ffiMmffie )IKJI tql DJ x.t9 a.7a zJo zlr H

i.1 26.0 2$ z1t ac 2(6 243

J4!4!1 --3!g!!Er -l!g&tw: 2(a{/ t sgt ttg.o7. ffi

i6,& I lrifiFrEhm0lbl t,r 3.U r.tt ,,G IJ ,.$ 733

qhdryrrl@ ruS rrra MiiH mdka h FdrB rtu{ m*,#&lMli# an

16 a 3l I ro ,0

r@UE ru.dftPd:6tukdfrlrb{l'qi*ry AI

l0 a T $ I mco(il

5 ekrtu6mtsffigMM {I { g tl g g

a T x a7 € ! s

, t

tu{ l5.lt?,l u{J t5s: t7.il,1

roM

a J2l {.u.0 a.u,! a i51n T,2S.I PHI

t.1 ffi *yr@ffiFp*d&n ffi rddr@duebo r(trt l(dq t0 (rib4 !2|ffi, la (sl@l 16(dtrl 16ldorl

L 'ffieIffih frdnC &n b!ffi Fq ffiFdMFdpffih FFtq Fddsl dCa d*o.la @

05r bg*qilHi.hh frlqlrbf @s@drmFdudd

0iz '6dry Fd {pnffi b 9q*r) 9ond@r

0! ,ffi.h tr effinmnainFduM d.i.6rmd.uil&mffim

1.2 ud* M, kMq, dn Ev.ludi Pffiotra'.lMffilP.tuul055 m6Mil. kddng &n Ev.lua.i Prq.m Ptrnd'ls

ffqfrdali.n Pcn&dui3.626i 4 010.0 t.97.0 21 335J ru$r

l2 Pd yry ffirdrtn indildd Fqdm (KBffi r.dm RKf

LI ,ffi l@ &9ddd r.4 mdl*i !d &*n Fdqqr.i

mt bbitu & ffigl06nd d6i9 rhquDn.Feduh ie{kt rahP&de

62

E [email protected] @Smrqffidqhbusfrre gIm{

B ,!d6&rl@rssre FqdolmFffiffi#A&qnreii.h Ftuqffidrd

u tlM IWE.. ffiq da. EYcuad [email protected] Kditu.@d& Pd0dut6 mtun xdbq 6n Bd@l hdu:n (&Ph

q6&h Pdodut

:

STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI TA2017

Perwakilan BKKBN Provinsi : D.l.

KETERANG,I.NPROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN

lro0iam Kependuduk-n;, Kdluarg-.BerenCanaJan Fbmb'-n$unan KeluargaProvinsi

Perscntase KablKota yang mengimplsmenta$ikan kebijakan dan strategipengendalian fenduduk (Grand Design, Profit/Parameter dan P.oyeksiPenduduk)

Sinkronisasi kebuakan dan strategi penetapan perencanaanpengendalian penduduk

pengembangan strategi dan materi advokasi pembangunan

tim pakar advokasi pembangunan berwawasan

Diskusi (Round table) penyamaan persepsi pembangunan

Pertemuan penyusunan Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan

an mitra kependudukan (Pusat StudiKependudukan, Koalisi Kependudukan, Fapsedu dan IPADI

Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan wilayah dan mendukung upaya

profil (parameter dan proyeksi) penduduk Tk.

Profil dan Proyeksi lndikator Sasaran Program

penyusunan Profil kependudukan dan pembangunan

proyeksi indikator sasaran Program KKBPK tingkat

Fasilitasi pembentukan dan pengelolaan Pusat Data Kependudukan

pemanfaatan parameter, profil dan proyeksi sebagaipemetaan indikator kinerja di daerah melalui pendekatan spasiali

Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis DampakKependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan

lnternalisasi Kebijakan Pengendalian dampak kependudukan di

amdal dan hasil kajian dampak

pemetaan isu dan permasalahan dampak kependudukan

kebijakan pengendalian dampak kependudukan sesuai

lain yang sesuai kebutuhan wilayah dan mendukung upaya

Jumlah pernbinaan implemontasi pendidikan kopsndudukan di Tk.Proyinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, lnformal) '

lmplemen[asi pendidikan kependudukan di Tk, Provinsi dan

Forum pembentukan kelompok siaga kependudukan di

Dl Yogyakarta

PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB

Kerjasama penerapan materi kependudukan di perguruan tinggi


Bimbingan Tekois, Monitoring dan Etlaluasi,Bidang Pengendalian

Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk

Forum pertemuan kemitraan bidang pengendalian penduduk Tk.

Pendampingan integrasi kebijakan, isu dan indikator KKBPK kedalam

pengendalian kuantitas penduduk bagi mitra


Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk

teknis penerapan kebijakan dan strategi

Konsolidasi dengan dinas/instansi tekait di daerah dalam rangka

Evaluasi pengembangan pemanfaatan parameter, profil dan proyeksi

dalam pemetaan lndikator Kinerja Daerah melalui


umlah penggerakan pelayanan KB ilIKJP

Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Terlinggal,Perbataaan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miekin perkotaan dan

Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKRTertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar 1122 DTPK), wilayahmiskin oerkotaan dan sasaran khusus

Pelayanan KB bergerak (mobile) di wilayah miskin perkotaan dengan

kemitraan dalam penggarapan KB KRDTPK, Miskin Perkotaan, dan sasaran Khusus (KB Pria) Tk. Prov

Kegiatan pelayanan KBKR di "Kampung KB" pada

KB dan KR bersama Kodim

Sosialisasi/penggerakan kesertaan ber-KB di wilayah

yang sesuai kebutuhan wilayah dan mendukung upaya

KETERANGAITI

Dl Yogyakarta

PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN

Persentase Fa$kes dan jeiaringnya {diseluruh tingkatan wilayah} yang

bekerjasami dengan BPJS dan mernberikan pclayanan KBKR sesuai

dengan standarieasi PelaYanan

KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan

dengan SOP dan kesehatan reproduksi

Sosialisasi kebijakan, strategi dan materi informasi bidang KB

Sosialisasi kebijakan peningkatan kualitas pelayanan KB KR di

Forum pertemuan penguatan jejaring pelayanan

penggerakan kesertaan ber-KB di Faskes melalui petugas

pencapaian akseptor baru khususnya MKJP KB pasca

persalinan, pasca keguguran melalui KB era SJSN Kesehatan

konseling dan Pasca Pelayanan KB (MKJP, efekr^q,, ^v,,sv,,,,vdan kelebihan-kekurangan alokon) dan Kespro di Faskes

kebutuhan alokon dan sarana penunjang pelayanan

kebutuhan Bahan Medis Habis Pakai untuk pelayanan

peran Faskes dan jejaringnya


Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesohatanhak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota

Peningkatan promosi Kesehatan dan hak'hak Reproduksi di

dan distribusi materi MKJP, efek samping, kelebihan dan

kekurangan alokon, mitos dan fakta alokon, dan kespro - bagi F

dan distribusi materi promosi dan konseling Kesehatan

promosi kesehatan reproduksi melalui pendekatan siklus

Deteksi Dini KAR terintegrasi Pelayanan KB MKJP di kegiatan

Promosi dan KIP/K Kesehatan Reproduksi pada pelayanan KB di

Fasilitasi peningkatan kompetensi pengelola Kesehatan Reproduksi

melalui berbagai forum (Temu llmiah, Seminar Nasional, Kursus,

pengelolaan KB, PP & PK di F

Kesehatan Reproduksi yang Terintegrasi

Promosi Konseling Kesehatan Reproduksi melalui 4 terlalu

melalui pendekalan siklus hidup bagi mitra kerja

peran mitra kerja dalam promosi dan


Pembinaan, Monitoring, evaluaei dan Fasilitasi kegiatan KBKR diKabupaten dan Kota

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi KBKR di Kabupaten

Sosialisasi peningkatan akses dan kualitas penggerakan pelayanan

dan kualitas Pembinaan kesertaan KB di DTPK

KETERANGAN

6 x Frekuens:i I

Penggerakari I

Lampung (Pedoft.endari Ditjalswai

.l[1?

"Jrc6tc ; lL i

Prov; DKI Jar rta I

Jabar, Jateng il! ,

Jatim, SumLar, iSulsei, Sumsel, f ..i;

i

:tIIl

Dl Yogyakarta


Fasilitasi kesertaan ber-KB dalam SJSN oleh PLKBiPKB di seluruh


.lnnrtatr oeiiXsanaan sosialisasi dan diseminasi kebiial€n Keluarga

Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pemban g unan Keluarga)

diseluruh tingkatan wilaYah

Sosialisasi dan diseminasi kebuakan Keluarga Seiahtera danKeluarga diseluruh tingkatan wilayah

Pengembangan Kebijakan pelaksanaan kegiatan pembinaan

Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL,UPPKS, GenRe dan PPKS)

Sosialisasi Kebijakan strategi pembinaan KetahananBKR, BKL,UPPKS, GenRe dan PPKS) Tk. Prov dan Kab/Kota

pemetaan dan fasilitasi penyediaan dukungan


Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic

Penguatan dan pembinaan BKB Holistic lntegrative

i BKB Hl bagi mitra kerja dan pemangku kepentingan


KabupaGn/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PlK'

PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota

media GenRe bagi mitra kerja dan pemangku

memberikan nasihat pernikahan kepada Calon Pengantin

Komunikasi lnterpersonal dan Konseling (KlP-K) /pernikahan (informasi KB dan Pembangunan Keluarga) oleh

Pernikahan bagi pasangan Calon Pengantin (Catin)

kapasitas pengelola dan pembina program


KETERANGAl.tr

Dl Yogyakarta


Xegiatan tain yang sesuai kebutuhan wilayah dan mendukung upaya

Pel€entase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK danpembentukan kelompok UPPKS

Sosialisasi dan promosi program Pemberdayaan Ekonomi

Forum koordinasi/fasilitasi perolehan modal serta sarana/prasaranakelompok UPPKS pada sektor permodalan terkait Tk' Prov dan

orum pengembangan dan pembinaan kegiatan

table discussion (FGD) penyamaan persepsi Program

asilitasi pameran dan gelar dagang kelompok UPPKS dalam


Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang

KSPK

Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang

pengembangan dan pembinaan pengelolaan PPKS (Balai

mitra kerja Bidang KSPK untuk kegiatan di "Kampung KB"

mgg

l

Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebiiakan, strategi dan materiadvokasi dan KIE pembangunao KKBPK

dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi

kemitraan dengan media masa lokal Tk. Prov dan

i kebijakan dan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK

orum koordinasi advokasi dan KIE "below the line" Program


KETERANGAN

Dl Yogyakarta


Jumlah P€nayanga[ informasi KKBFK melalui berbagai media cetak dan

elektronik, media luir ruang dan sani dan budaya/tradisional

informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan

media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional

Penayangan program KKBPK melalui Media Elektronik

Pemberitaan program KKBPK melalui Media

Promosi program KKBPK melalui Media Luar Ruang

dan distribusi materi Program KKBPK lini

dan distribusi buku saku tentang materi MKJP,kelebihan dan kekurangan alokon, mitos dan fakta alokon,


penggerakan MUPEN sebagai sarana KIE peningkatan

peningkatan gerak Mupen Kab/Kota ke Kecamatan dan


pengg;AGn Pembinaan KKBPK bagi PKB/PLKB dan mitra kerja

Betiap tingkatan wilayah

Dukungan Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi mitra kerja di

Fasilitasi penggerakan Program KKBPK bagi penyuluh

Pombinaan mekani$me operaslonal dalam penguatan pelayanan

Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan

Pertemuan KKBPK tinqkat Desa/Kelurahan (Rakor Des)

Monitoring dan Evaluasi penggerakan mekanisme operasional dan

implementasi kegiatan Bidang ADPIN di Lini Lapangan

Evaluasi dan Pemetaan peran PPKBD/Sub PPKBD dalam

Monitoring dan Evaluasi penggerakan Mitra Kerja dalam Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bidang ADPIN di "Kampung KB"

persentase kesgrtaan stakeholdei dan mitra keria dalam implementasi

Peningkatan kosertaan stakeholder dan mitra kerja dalamimplomentasi program KKBPK

Penggerakan program KKBPK oleh Pembina PPKBD/Sub PPKBD

KETERANGIN

I x frekuensi

n

"l

Dl Yogyakarta


Fasilitasi/pendampingan penerima tanda penghormatan dan

penghargaan Program KKBPK bagi lintas sektor pemerintah dan non

pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kab/kota

kapasitas mitra kerja dalam melaksanakan program

pemanf-aatan materi KIE berbasis lT (aplikasi lembar balik)

Fasilitasi baoi lintas sektor pemerintah dan non pemerintah,

daerah provinsi dan kab/kota yang mendapatkan tanda

Penyusr.rnan laporan pencanangan dan laporan intervensi kegiatan di


pe-ngstaaan data dan informasi program KKBPK di provinsi

peningfatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK di

pendataan fetuarga (Orientasi kader pendata, oprs pendataan


Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem

Penyusr.rnan Laporan umpan balik dan analisis hasil updating data


Fen-SE offinirosfiqr qlkungan rnaoqjemen cl?n pglaks.anaaqtu-gas tektis lainnya di

penyitenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN'

Peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran program

Perencanaan Program dan Anggaran KKBPK Tk.

Pertemuan sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Priorita

dengan Pemda (Provinsi dan Kab/Kota) - Fasilitasi Musrenbang-Prov

Penyusunan data basis perencanaan program dan anggaran

Perencanaan program KKBPK Pusat dan Provinsi

Forum koordinasi lintas Bidang untuk intervensi kegiatan dan

Forum koordinasi perencanaan intervensi kegiatan


analisa dan evaluasi beban kerja jabatan fungsional


KETERANGAN

[errnii$ulr,StlL.Hi;"P"0,ru..1

Termasuk pagusarpras

Sesuai panduaa j

dari Kedeputiar l

ADPIN (Ditlaptir.':f

Dl Yogyakarta


Relrgretotaan keuangan dan barang milik negara yang akuntabel,

kredibel dan memenuhi standar kepatutan

Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN dengan KPKNL dan KPPN

dan Pemantauan Pelaksanaan Pembukuan Bendahara

gv'atuasi finOat lanjut penyelesaian kasus Tuntutan Ganti Rugi/


Peningkatan pelaksanaan NSPK dan pengelolaan organisasi dan

Teknis Pelaksanaan NSPK Bidang Pengendalian

asilitasi Kasus Hukum sesuai dengan peraturan perundang-

orurn XoorOinasi Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di


Penyediaan Sarana dan prasarana perkantoran

kualitas pelaksanaan program KKBPK provinsi

Eksternal dalam pelaksanaan Kegiatan di "Kampung KB"

lnternal (lintas Bidang) di lingkungan Peruakilan BKKBN

Terpadu Pelaksanaan Program KKBPK di

asilitasi Monitoring Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan

Monitoring dan Evaluasi terpadu - intervensi kegiatan di Kampung


kstepatan Pembayaran GaJi dan uang makan Pegawai

Pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja

operasional dan pdmeliharaan perkantoran

Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan perkantoran

sarana dan prasarana perkantoran (termasuk mesin-

( satpam,cleaning service,penanggung jawab gudang

KETER,ANGAN

Dl Yogyakarta

KETERANGAI.{

Sesuai Panduandari KedeputianLatbang (Pusna

dan Pusdu)

Plt. Sekretaris Utama BKKBN

Dl Yogyakarta

Drs. lpin Z.A Husni, MPA

Kata Pengantar - BKKBNyogya.bkkbn.go.id/.../01/LKIP-PERWAKILAN-BKKBN-DIY-2017-OK.co… · Kata Pengantar Laporan Kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Documents