1 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan Kehumasan Triwulan I Tahun 2018. Humas atau Hubungan Masyarakat adalah fungsi manajemen dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Dengan demikian, fungsi humas di institusi pemerintahan menjadi sangat strategis. Humas merupakan ujung tombak instansi pemerintah dalam aktivitas pemberian informasi kepada publik, jika informasi yang disampaikan dikelola secara cermat dan andal, sudah barang tentu akan didapat hasil yang memuaskan. Pengelolaan kehumasan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada prosedur pengelolaan kehumasan sesuai yang diatur dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-11.00.00-711/K/1999 tentang Penugasan Pejabat yang Menangani Fungsi Kehumasan pada BPKP di Tingkat Pusat dan Daerah, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP- 277/K/SU/2009 tentang Sistem Pengelolaan Humas di lingkungan BPKP dan Surat Sekretaris Utama Nomor S-61/SU/04/2010 tanggal 18 Januari 2010 hal Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kehumasan. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah menempatkan pentingnya peran humas sebagai penghubung antara BPKP dengan masyarakat dan stakeholdersnya untuk memperkenalkan keberadaan BPKP, produk-produknya, sampai pencapaian kinerja, yang kesemuanya dipandang dalam kerangka untuk membangun pencitraan terhadap BPKP. Karena sebagaimana fungsi dan tugas utamanya, humas BPKP memiliki peran sebagai penyampai informasi organisasi/institusi kepada publik (journalist in resident), pembangun citra institusi (institution image) bagi publik, dan pembangun budaya kerja institusi (institution culture) kepada seluruh pegawai.
22
Embed
KATA PENGANTAR - bpkp.go.id HUMAS TW1- 2018.pdf · 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan
Karunia-Nya, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan Kehumasan
Triwulan I Tahun 2018.
Humas atau Hubungan Masyarakat adalah fungsi
manajemen dalam membangun dan mempertahankan
hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi
dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau
kegagalan organisasi tersebut. Dengan demikian, fungsi humas di institusi
pemerintahan menjadi sangat strategis. Humas merupakan ujung tombak instansi
pemerintah dalam aktivitas pemberian informasi kepada publik, jika informasi yang
disampaikan dikelola secara cermat dan andal, sudah barang tentu akan didapat
hasil yang memuaskan.
Pengelolaan kehumasan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
mengacu kepada prosedur pengelolaan kehumasan sesuai yang diatur dalam
Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-11.00.00-711/K/1999 tentang Penugasan
Pejabat yang Menangani Fungsi Kehumasan pada BPKP di Tingkat Pusat dan
Daerah, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-
277/K/SU/2009 tentang Sistem Pengelolaan Humas di lingkungan BPKP dan Surat
Sekretaris Utama Nomor S-61/SU/04/2010 tanggal 18 Januari 2010 hal
Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kehumasan.
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah menempatkan pentingnya
peran humas sebagai penghubung antara BPKP dengan masyarakat dan
stakeholdersnya untuk memperkenalkan keberadaan BPKP, produk-produknya,
sampai pencapaian kinerja, yang kesemuanya dipandang dalam kerangka untuk
membangun pencitraan terhadap BPKP. Karena sebagaimana fungsi dan tugas
utamanya, humas BPKP memiliki peran sebagai penyampai informasi
organisasi/institusi kepada publik (journalist in resident), pembangun citra institusi
(institution image) bagi publik, dan pembangun budaya kerja institusi (institution
culture) kepada seluruh pegawai.
2
Kegiatan kehumasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah periode
Triwulan I, selain tetap konsisten menyampaikan informasi kepada publik dan
stakeholders mengenai penyusunan laporan keuangan, PP No. 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengadaan Barang dan Jasa
sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 yang telah diubah terakhir dengan Perpres 70
Tahun 2012, Inpres No. 9 Tahun 2011, Inpres No.1 Tahun 2013, dan program anti
korupsi, juga melakukan kegiatan menjalin hubungan baik dengan stakeholders,
media masa maupun humas instansi lainnya. Selanjutnya, sebagai wujud komitmen
dalam penerapan good governance yang memerlukan transparansi, akuntabilitas,
dan partisipasi, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah
mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Undang-undang KIP merupakan paradigma baru tentang keterbukaan
informasi publik dan menjadi awal revolusi transparansi informasi yang
menghendaki setiap Lembaga/Instansi Pemerintah harus menyediakan dan
memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tentunya hal itu menuntut
humas instansi pemerintah sebagai bagian dari fungsi manajemen kepemerintahan
perlu bertindak sigap, cerdas, cermat, dan bijaksana mengambil peran sebagai
motor penggerak pelaksanaan UU ini. Humas wajib memberikan pelayanan
informasi kepada publik, menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi
tentang kebijakan, program, kegiatan, produk dan jasa lembaga. Disamping itu,
Humas juga bisa berperan sebagai fasilitator dan menciptakan iklim hubungan
internal/eksternal yang kondusif dan dinamis.
Demikian, semoga informasi yang dikemas dan disajikan dalam keseluruhan
isi laporan triwulanan ini dapat memberi manfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan kehumasan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dan menjadi
bahan pengambilan keputusan di tingkat pusat.
3
DAFTAR ISI
A
B
C
D
E
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN
1. Pemantauan Berita di Media Massa
2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik
3. Pengelolaan Website BPKP
4. Peliputan Kegiatan Kantor/Kehumasan
5. Pembinaan Kehumasan
6. Menjalin Hubungan dengan Media Masa dan instansi lain
7. Studi Banding
8. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan
Perwakilan BPKP
9. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas
LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
2. Pendukung Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
3. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
4. Kekurangan dan Hambatan
5. Rekomendasi Perbaikan 30
1
3
4
6
6
11
17
19
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
4
RINGKASAN EKSEKUTIF
Kegiatan kehumasan yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas utama kehumasan selama
periode Triwulan I Tahun 2018, sebagai berikut:
1. Pemantauan Berita di Media Masa
Dari media cetak yang dipantau, terdapat 2 berita yang memberitakan dengan
kategori baik dan tidak terdapat berita dengan katagori tidak baik, dan
sedikitnya ada 34 berita media massa online yang juga memberitakan terkait
tugas pokok fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
2. Kegiatan Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik
Dalam Triwulan I Tahun 2018, Kehumasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah telah melakukan kegiatan penyampaian informasi kepada
masyarakat/publik berupa promosi melalui sosialisasi tugas fungsi dan produk
serta sebagai narasumber, sebanyak 71 kegiatan.
3. Pengelolaan Website BPKP
Pengelolaan website BPKP dilakukan melalui 19 kali uploading berita, 5 kali
Uploading konten, 5 kali Uploading foto, 2 kali updating konten dan 7 kali
updating tampilan.
4. Peliputan Kegiatan Kantor/Kehumasan
Sebanyak 31 kegiatan kantor berhasil diliput Sekretariat Humas selama periode
Triwulan I Tahun 2018.
5. Pembinaan Kehumasan
Selama Triwulan I Tahun 2018, tidak ada kegiatan rapat kehumasan.
6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain
Menjalin hubungan dengan media massa dilakukan dengan terus menjaga
hubungan baik dan melakukan komunikasi aktif dengan para insan
pers/wartawan, baik dari media cetak maupun elektronik.
5
7. Studi Banding
Studi banding dilakukan disela-sela meliput kegiatan Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Tengah saat melakukan kunjungan atau menghadiri acara
tertentu di instansi pemda maupun instansi lainnya.
8. Mengelola Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 realisasi kegiatan kehumasan
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp8.410.000,00.
9. Melakukan Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas BPKP
Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas BPKP, terkait masalah
hukum dalam penugasan-penugasan pengawasan di Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Tengah, permohonan informasi, dan penayangan daily
newswebsite BPKP serta perubahan/updating content web.
Semarang, 3 April 2018
Kepala Perwakilan,
Samono
NIP 196401041984021001
6
URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN
1. Pemantauan Berita Media Massa
1.1. Media Cetak (Kliping dan analisis berita) yang Terkait BPKP
a. Daftar Berita Media Massa / Cetak sebagai berikut:
No. Nama Surat
Kabar Tanggal Terbit Judul
Kate
gori
1 Suara Merdeka 20 Februari 2018 Audit Kinerja PDAM
Dipercepat
B
2 Suara Merdeka 14 Maret 2018 Baru 33 Desa Terapkan
Siskeudes Untuk LPj
B
1.2. Media Elektronik / Media Online/ Website Non BPKP
b. Daftar berita media elektronik dari bulan Januari – Maret 2018 yang