Top Banner
i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya serta dukungan seluruh rekan kerja, sehingga buku laporan kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah selesai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan tahun anggaran 2017 di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Laporan kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam penacapaian target pembangunan infrastruktur, mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan pembangunan. Melihat pentingnya peran sumber daya manusia tersebut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya, mempunyai tanggung jawab besar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam penyelenggaraan infrastruktur yang handal di bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni, inovatif, berpegang teguh pada prinsip-prinsip integritas, kerjasama, dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk pembangunan infrastruktur bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah yang handal, berkelanjutan, dan berdaya saing. Melalui laporan kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah tahun 2017 ini, digambarkan kinerja yang telah dicapai selama tahun 2017 dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan
68

KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

Jun 29, 2019

Download

Documents

truongmien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya

serta dukungan seluruh rekan kerja, sehingga buku laporan kinerja Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah

selesai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan seluruh program dan

kegiatan tahun anggaran 2017 di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan,

Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Laporan kinerja Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam penacapaian target

pembangunan infrastruktur, mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan

pembangunan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan pembangunan. Melihat

pentingnya peran sumber daya manusia tersebut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan,

Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sesuai dengan tugas

dan fungsinya, mempunyai tanggung jawab besar dalam mewujudkan sumber daya manusia

yang kompeten dan profesional dalam penyelenggaraan infrastruktur yang handal di bidang

jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah. Pusat Pendidikan

dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni, inovatif, berpegang teguh

pada prinsip-prinsip integritas, kerjasama, dan kemitraan dengan seluruh pemangku

kepentingan untuk pembangunan infrastruktur bidang jalan, perumahan, permukiman, dan

pengembangan infrastruktur wilayah yang handal, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Melalui laporan kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah tahun 2017 ini, digambarkan kinerja yang telah dicapai

selama tahun 2017 dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan

Page 2: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

ii

infrastruktur wilayah. Tidak dapat dipungkiri dalam pencapaian kinerja tahun 2017, terdapat

kendala dan permasalahan yang dihadapi, untuk itu masukan dan saran yang bersifat

membangun sangat diharapkan dalam meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ke depan.

Bandung, Januari 2018 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Ir. Siti Bellafolijani Adimihardja, M.Eng NIP. 195909111986022001

Page 3: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah merupakan wujud pertanggungjawaban atas

penyelenggaraan program pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (SDM PUPR) bidang jalan, perumahan, permukiman, dan

pengembangan infrastruktur wilayah yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 di

lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Berbagai pelaksanaan kegiatan hingga output yang

diperoleh dari pelaksanaan program pengembangan SDM PUPR bidang jalan, perumahan,

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah menjadi komponen penting dalam

mendukung pencapaian outcome Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

yaitu meningkatnya kompetensi SDM PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan. Adapun

kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung pencapaian outcome BPSDM tersebut

terdiri dari 6 (enam) output atau sasaran kegiatan yaitu layanan dukungan manajemen,

layanan pelatihan, pengembangan pola, teknik, kurikulum, dan modul kediklatan, layanan

pendidikan, pembangunan, peningkatan, renovasi sarana dan prasarana, serta peralatan dan

perlengkapan.

Untuk mencapai target output yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-

2019, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah mendapat pagu anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp 54.515.030.000.

Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun 2017 dikatakan mempunyai predikat

memuaskan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah dapat mencapai progres keuangan sebesar Rp

51.300.698.671 dengan persentase 94,10% dan progres fisik sebesar 100% (Data e-

monitoring, 29 Desember 2017).

Page 4: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

iv

Berbagai capaian yang diperoleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan,

Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah tidak terlepas dari kerjasama dan

dukungan dari para stakeholders terkait. Kedepannya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan,

Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah akan terus melakukan

perbaikan guna mencapai kinerja organisasi yang lebih optimal sehingga dapat mendukung

outcome BPSDM.

Page 5: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................... iii

DAFTAR ISI ............................................................................................................... v

DAFTAR TABEL...................................................................................................... vii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. ix

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................................ 1

1.2 TUGAS DAN FUNGSI ............................................................................................ 1

1.2.1 Tugas Pokok Organisasi ........................................................................... 1

1.2.2 Fungsi Organisasi ..................................................................................... 2

1.3 STRUKTUR ORGANISASI ..................................................................................... 2

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA ..................................................................................... 7

1.4.1 SDM Pusat 3 ............................................................................................ 7

1.4.2 SDM BUCSD Jalan dan PIW .................................................................... 9

1.4.3 SDM BUCSD Perumahan dan Permukiman ........................................... 10

1.5 SARANA DAN PRASARANA ................................................................................ 11

1.5.1 Sarana dan Prasarana Pusat 3 ............................................................... 11

1.5.2 Sarana dan Prasarana BUCSD Jalan dan PIW ....................................... 12

1.5.3 Sarana dan Prasarana BUCSD Perumahan dan Permukiman ................ 13

1.6 KONDISI DAN TANTANGAN ................................................................................ 14

Page 6: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

vi

BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................................................... 18

2.1 RENCANA STRATEGIS ....................................................................................... 18

2.1.1 Visi .......................................................................................................... 19

2.1.2 Misi ......................................................................................................... 20

2.1.3 Tujuan .................................................................................................... 20

2.1.4 Sasaran .................................................................................................. 20

2.1.5 Program .................................................................................................. 21

2.1.6 Kegiatan ................................................................................................. 23

2.2 PERJANJIAN KINERJA ........................................................................................ 24

2.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ..................................................... 31

2.4 TARGET TAHUN 2017 MENURUT RENSTRA ..................................................... 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 33

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ....................................................................... 33

3.1.1 Capaian Kinerja Terhadap Renstra 2017 ................................................ 36

3.1.2 Perbandingan Kinerja Organisasi............................................................ 41

3.2 ANALISIS KINERJA ORGANISASI ....................................................................... 42

3.2.1 Sasaran Program BPSDM ...................................................................... 42

3.2.2 ASN Terdidik .......................................................................................... 43

3.2.3 ASN Terlatih ........................................................................................... 46

3.2.4 Outcome Antara ...................................................................................... 51

3.3 EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ............................................................................ 54

BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 56

4.1 PERMASALAHAN ................................................................................................ 56

4.2 SARAN TINDAK LANJUT ..................................................................................... 56

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN ................................................................................ 57

Page 7: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 SDM Pusat 3 Berdasarkan Pendidikan .................................................................. 8

Tabel 2 SDM Pusat 3 Berdasarkan Jenis Kelamin ............................................................. 8

Tabel 3 SDM Pusat 3 Berdasarkan Golongan .................................................................... 8

Tabel 4 SDM BUCSD Jalan dan PIW Berdasarkan Pendidikan .......................................... 9

Tabel 5 SDM BUCSD Jalan dan PIW Berdasarkan Jenis Kelamin ..................................... 9

Tabel 6 SDM BUCSD Jalan dan PIW Berdasarkan Golongan ............................................ 9

Tabel 7 SDM BUCSD Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Pendidikan ................. 10

Tabel 8 SDM BUCSD Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Jenis Kelamin ............ 10

Tabel 9 SDM BUCSD Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Golongan ................... 10

Tabel 10 Gedung dan Bangunan Pusat 3 ........................................................................ 11

Tabel 11 Kendaraan Dinas Pusat 3 .................................................................................. 11

Tabel 12 Sarana dan Prasarana Lainnya Pusat 3 ............................................................ 12

Tabel 13 Gedung dan Bangunan BUCSD Jalan dan PIW ................................................ 12

Tabel 14 Kendaraan Dinas BUCSD Jalan dan PIW ......................................................... 12

Tabel 15 Sarana dan Prasarana Lainnya BUCSD Jalan dan PIW .................................... 12

Tabel 16 Gedung dan Bangunan BUCSD Perumahan dan Permukiman ......................... 13

Tabel 17 Kendaraan Dinas BUCSD Perumahan dan Permukiman .................................. 14

Tabel 18 Sarana dan Prasarana Lainnya BUCSD ............................................................ 14

Tabel 19 Target Peningkatan Pembangunan ................................................................... 15

Tabel 20 Revisi Anggaran ................................................................................................ 31

Page 8: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

viii

Tabel 21 Revisi Target ..................................................................................................... 31

Tabel 22 Target Kinerja Pusat 3 Tahun 2017 ................................................................... 32

Tabel 23 Capaian Kinerja Organisasi Pusat 3 .................................................................. 33

Tabel 24 Capaian Kinerja Organisasi BUCSD Jalan dan PIW .......................................... 34

Tabel 25 Capaian Kinerja Organisasi BUCSD Perumahan dan Permukiman ................... 35

Tabel 26 Capaian Terhadap Renstra ............................................................................... 36

Tabel 27 Realisasi Pusat 3 Berdasarkan DIPA ................................................................ 37

Tabel 28 Realisasi BUCSD Jalan dan PIW Berdasarkan DIPA ........................................ 37

Tabel 29 Realisasi BUCSD Perumahan dan Permukiman Berdasarkan DIPA ................. 38

Tabel 30 Pola dan Teknik Pelatihan ................................................................................. 38

Tabel 31 Kurikulum dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Jabatan ......................... 39

Tabel 32 Kurikulum dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja.............................. 39

Tabel 33 Kurikulum dan Modul Pelatihan Teknik Reguler ................................................ 40

Tabel 34 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2015-2019 ......................................... 41

Tabel 35 Jumlah Pelatihan TA. 2017 ............................................................................... 48

Tabel 36 Jumlah Peserta Pelatihan 2017 ......................................................................... 50

Tabel 37 Kriteria Predikat Kelulusan ................................................................................ 52

Tabel 38 IPK Rata-rata Karyasiswa ................................................................................. 53

Tabel 39 Outcome Antara ................................................................................................ 53

Tabel 40 Capaian Kinerja Tahun 2017 ............................................................................. 55

Page 9: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dukungan Bidang/Bagian dan Balai-balai Terhadap Sasaran Kegiatan .............. 3

Gambar 2 Struktur Organisasi di Lingkungan Pusat 3 .......................................................... 3

Gambar 3 PNS PUPR Berdasarkan Tingkat Pendidikan .................................................... 15

Gambar 4 PNS PUPR Dengan Pendidikan S1 Ke Atas ..................................................... 16

Gambar 5 PNS PUPR Usia dan Pendidikan S1 Ke Atas .................................................... 16

Gambar 6 Peta Strategi Kementerian PUPR ...................................................................... 19

Gambar 7 Pola Karir dan Pola Pelatihan ASN PUPR ......................................................... 22

Gambar 8 Proses Penyusunan/Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat .................... 23

Gambar 9 Perjanjian Kinerja Pusat 3 – Lembar Pertama ................................................... 25

Gambar 10 Perjanjian Kinerja Pusat 3 – Lembar Kedua ................................................... 26

Gambar 11 Perjanjian Kinerja BUCSD Jalan dan PIW – Lembar Pertama ....................... 27

Gambar 12 Perjanjian Kinerja BUCSD Jalan dan PIW – Lembar Kedua .......................... 28

Gambar 13 Perjanjian Kinerja BUCSD Perumahan dan Permukiman – Lembar Pertama 29

Gambar 14 Perjanjian Kinerja BUCSD Perumahan dan Permukiman – Lembar Kedua ... 30

Gambar 15 ASN Terdidik Angkatan 2012 s.d. 2017 ......................................................... 44

Gambar 16 ASN Terdidik Angkatan Tahun 2014 s.d. 2017 Dibiayai TA 2017................... 44

Gambar 17 ASN Terdidik Yang Tidak Dibiayai di TA 2017 ............................................... 45

Gambar 18 ASN Terdidik Yang Lulus di Tahun 2017 ....................................................... 45

Page 10: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Kegiatan .................................. Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

Page 11: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah (Pusat 3) merupakan salah satu unit kerja setingkat Eselon II pada unit

kerja BPSDM di Kementerian PUPR. Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian PUPR,

Pusat 3 mempunyai 4 output atau sasaran Kegiatan yang merepresentasikan keberhasilan

pencapaian tujuan program dan kebijakan.

Agar keseluruhan program dan kegiatan Pusat 3 tercapai sesuai dengan rencana target

waktu, kuantitas, kualitas, dan tepat sasarannya, maka disepakati program dan kegiatan

tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Eselon II Pusat 3 dengan Eselon I

BPSDM.

Penyusunan laporan ini sebagai wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014, dimana setiap Satuan Unit Kerja Eselon II diwajibkan melaporkan pelaksanaan

akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan

organisasi serta menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

1.2.1 Tugas Pokok Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, Pusat 3 memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan

teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan,

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Page 12: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

2

1.2.2 Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat 3 menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan pendidikan

dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan

infrastruktur wilayah;

2. Koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang jalan,

jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

3. Penyusunan dan standarisasi sistem/pola, teknik, dan materi pendidikan dan pelatihan

bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur

wilayah;

4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan,

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

5. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan,

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan

6. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha pusat.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Pusat 3 terdiri atas:

1. Bagian Anggaran dan Umum;

2. Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan;

3. Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah; dan

4. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Dalam mencapai sasaran kegiatan Pusat 3 didukung oleh bagian dan bidang yang berada di

bawah struktur organisasi Pusat 3, Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan (BUCSD),

serta balai-balai diklat wilayah. Adapun keterkaitan bidang/bagian dan balai terhadap sasaran

kegiatan Pusat 3 adalah sebagaimana digambarkan pada gambar 1 berikut:

Page 13: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

3

Gambar 1 Dukungan Bidang/Bagian dan Balai-balai Terhadap Sasaran Kegiatan

Struktur organisasi di lingkungan Pusat 3 adalah sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2

berikut:

Page 14: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

3

Gambar 2 Struktur Organisasi di Lingkungan Pusat 3

Page 15: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

4

Adapun tugas dan fungsi internal setiap bagian dan bidang di lingkungan Pusat 3 adalah

sebagai berikut:

1. Bagian Anggaran dan Umum

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan

program dan anggaran, evaluasi kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga pusat.

Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;

b. Pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;

c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;

dan

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Evaluasi, yang bertugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan pusat; dan

b. Subbagian Umum, yang bertugas melakukan penyiapan bahan administrasi

kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha

dan rumah tangga pusat.

2. Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan

Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan penyiapan

koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyiapan penyusunan dan

standardisasi sistem/pola, teknik, dan materi pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan

jembatan.

Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan dan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan

pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan;

b. Penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan

bidang jalan dan jembatan;

c. Penyiapan standardisasi sistem/pola, teknik, dan materi penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan jalan dan jembatan; dan

d. Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan.

Page 16: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

5

Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan terdiri atas:

a. Subbidang Teknik Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan koordinasi dan

pembinaan teknis substantif, penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik

pelatihan, serta penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan

dan jembatan; dan

b. Subbidang Materi Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan, pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan, serta

desiminasi.

3. Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infratruktur

Wilayah

Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,

kerjasama, rencana, dan kebutuhan penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis

substantif, serta penyiapan penyusunan dan standardisasi sistem/pola, teknik, dan materi

pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan

infrastruktur wilayah.

Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan

pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan

infrastruktur wilayah;

b. Penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan

bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

c. Penyiapan penyusunan dan standardisasi sistem/pola, teknik, dan materi

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perumahan, permukiman, dan

pengembangan infrastruktur wilayah; dan

d. Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan,

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah terdiri atas:

a. Subbidang Teknik Pelatihan, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan

kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan koordinasi dan pembinaan

teknis substantif, penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik pelatihan, serta

Page 17: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

6

penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan,

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan

b. Subbidang Materi Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan, pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan, serta

desiminasi.

4. Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi,

dan penyusunan laporan kinerja dan program, serta penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan

infrastruktur wilayah.

a. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan,

jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan

b. Penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan

infrastruktur wilayah.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

a. Subbidang Evaluasi, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan,

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan

b. Subbidang Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan kinerja dan

program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan,

perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

5. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah mempunyai tugas melaksanakan ujicoba sistem pendidikan dan pelatihan bidang

jalan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang ditetapkan oleh Pusat 3. Dalam

melaksanakan tugasnya, Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan uji coba sistem

pendidikan dan pelatihan;

b. Pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan yang meliputi kurikulum, materi,

pengajar, peserta, dan sarana prasarana;

c. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;

Page 18: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

7

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan

pelatihan;

e. Penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan;

f. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan,

perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara

bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman mempunyai

tugas melaksanakan ujicoba sistem pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan

permukiman yang ditetapkan oleh Pusat 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Uji Coba

Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan uji coba sistem

pendidikan dan pelatihan;

b. Pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan yang meliputi kurikulum, materi,

pengajar, peserta, dan sarana prasarana;

c. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan

pelatihan;

e. Penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan;

f. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan,

perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara

bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

1.4.1 SDM Pusat 3

Para pegawai yang ada di Pusat 3 menjadi SDM kunci dalam mencapai outcome program

pengembangan SDM PUPR bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan

infrastruktur wilayah. Oleh karena itu, untuk mencapai peningkatan persentase kompetensi

SDM PUPR bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah

tidak terlepas dari kerja keras para pegawai internal di Pusat 3. Kepiawaian para pegawai

Pusat 3 dalam meningkatkan kapasitas SDM PUPR bidang jalan, perumahan, permukiman,

dan pengembangan infrastruktur wilayah yang membutuhkan pengembangan kompetensi

merupakan bentuk komitmen untuk mencetak SDM PUPR bidang jalan, perumahan,

Page 19: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

8

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah yang kompeten dalam menghasilkan

produk infrastruktur PUPR yang handal. Berikut gambaran kondisi SDM internal Pusat 3

berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan golongan disajikan pada tabel 1, 2, dan 3

berikut:

Tabel 1 SDM Pusat 3 Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan

PNS Pegawai Harian Total

Orang % Orang % Orang %

SMP - - 2 7 2 3

SMA 3 10 9 32 12 21

D3 1 4 4 14 5 9

S1 10 33 12 43 22 38

S2 16 53 1 4 17 29

Jumlah 30 100 28 100 58 100

Sumber: Kepegawaian Pusat 3

Tabel 2 SDM Pusat 3 Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin PNS Pegawai Harian Total

Orang % Orang % Orang %

Laki-laki 15 50 14 50 29 50

Perempuan 15 50 14 50 29 50

Jumlah 30 100 28 100 58 100

Sumber: Kepegawaian Pusat 3

Tabel 3 SDM Pusat 3 Berdasarkan Golongan

Golongan PNS Pegawai Harian Total

Orang % Orang % Orang %

I - - 2 8 2 4

II 4 13 13 46 17 29

III 22 74 13 46 35 60

IV 4 13 - - 4 7

Jumlah 30 100 28 100 58 100

Sumber: Kepegawaian Pusat 3

Page 20: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

9

1.4.2 SDM BUCSD Jalan dan PIW

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat 3 didukung oleh BUCSD Jalan dan PIW dan

BUCSD Perumahan dan Permukiman. Gambaran SDM BUCSD Jalan dan PIW berdasarkan

tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan golongan dapat dilihat pada tabel 4, 5, dan 6 berikut:

Tabel 4 SDM BUCSD Jalan dan PIW Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan

PNS Pegawai Harian Total

Orang % Orang % Orang %

SMP 2 9 3 17 5 13

SMA 13 59 10 60 23 59

D3 1 4 1 6 2 5

S1 3 14 3 17 6 15

S2 3 14 - - 3 8

Jumlah 22 100 17 100 39 100

Sumber: Kepegawaian BUCSD Jalan dan PIW

Tabel 5 SDM BUCSD Jalan dan PIW Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin PNS Pegawai Harian Total

Orang % Orang % Orang %

Laki-laki 17 77 14 82 31 79

Perempuan 5 23 3 18 8 21

Jumlah 22 100 17 100 39 100

Sumber: Kepegawaian BUCSD Jalan dan PIW

Tabel 6 SDM BUCSD Jalan dan PIW Berdasarkan Golongan

Golongan PNS Pegawai Harian Total

Orang % Orang % Orang %

I 2 9 3 18 5 13

II 13 59 11 64 24 61

III 6 27 3 18 9 23

IV 1 5 - - 1 3

Jumlah 22 100 17 100 39 100

Sumber: Kepegawaian BUCSD Jalan dan PIW

Page 21: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

10

1.4.3 SDM BUCSD Perumahan dan Permukiman

Gambaran SDM BUCSD Jalan dan PIW berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan

golongan dapat dilihat pada tabel 7, 8, dan 9 berikut:

Tabel 7 SDM BUCSD Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan

PNS Pegawai Harian Total

Orang % Orang % Orang %

SMP 1 5 1 11 2 7

SMA 4 20 7 78 11 38

D3 2 10 - - 2 7

S1 7 35 1 11 8 27

S2 6 30 - - 6 21

Jumlah 20 100 9 100 29 100

Sumber: Kepegawaian BUCSD Perumahan dan Permukiman

Tabel 8 SDM BUCSD Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin PNS Pegawai Harian Total

Orang % Orang % Orang %

Laki-laki 14 70 8 89 22 76

Perempuan 6 30 1 11 7 24

Jumlah 20 100 9 100 29 100

Sumber: Kepegawaian BUCSD Perumahan dan Permukiman

Tabel 9 SDM BUCSD Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Golongan

Golongan PNS Pegawai Harian Total

Orang % Orang % Orang %

I 1 5 1 11 2 7

II 6 30 7 78 13 45

III 11 55 1 11 12 41

IV 2 10 - - 2 7

Jumlah 20 100 9 100 29 100

Sumber: Kepegawaian BUCSD Perumahan dan Permukiman

Page 22: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

11

Dengan adanya keterbatasan jumlah pegawai di lingkungan Pusat 3 tersebut tidak

menyurutkan semangat dan komitmen Pusat 3 dalam melaksanakan program pengembangan

SDM PUPR bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infastruktur wilayah

di Kementerian PUPR. Setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu diupayakan terselenggara

secara optimal guna memberikan pelayanan prima kepada para stakeholders, khususnya

terkait peningkatan kompetensi SDM PUPR bidang jalan, perumahan, permukiman, dan

pengembangan infrastruktur wilayah.

1.5 SARANA DAN PRASARANA

1.5.1 Sarana dan Prasarana Pusat 3

Proses pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat 3 sudah tentu didukung oleh fasilitas sarana dan

prasarana (Sarpras) yang tersedia. Untuk menunjang kelangsungan program pengembangan

SDM PUPR bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah

Pusat 3 memiliki aset berupa gedung, kendaraan dinas, dan sarpras lainnya. Berikut rincian

aset Pusat 3 disajikan pada tabel 10, 11, dan 12 di bawah ini:

Tabel 10 Gedung dan Bangunan Pusat 3

No Nama Barang Satuan Kondisi Kuantitas Luas (m2)

Jumlah Lantai

1 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen

Unit Baik 1 2.570 2

2 Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen

Unit Baik 1 120 1

3 Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen

Unit Baik 1 90 1

4 Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen

Unit Baik 1 90 1

5 Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen

Unit Baik 1 90 1

6 Asrama Permanen Unit Baik 1 2.570 3

Sumber: Laporan SIMAK BMN

Tabel 11 Kendaraan Dinas Pusat 3

No Nama Barang Satuan Kondisi Kuantitas

1 Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Unit Baik 2

2 Sepeda Motor Unit Baik 6

Sumber: Laporan SIMAK BMN

Page 23: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

12

Tabel 12 Sarana dan Prasarana Lainnya Pusat 3

No Nama Barang Satuan Kondisi Kuantitas

1 Peralatan dan Mesin Unit Baik 2.694

Sumber: Laporan SIMAK BMN

1.5.2 Sarana dan Prasarana BUCSD Jalan dan PIW

Berikut rincian aset BUCSD Jalan dan PIW dapat dilihat pada tabel 13, 14, dan 15 di bawah

ini:

Tabel 13 Gedung dan Bangunan BUCSD Jalan dan PIW

No Nama Barang Satuan Kondisi Kuantitas Luas (m2)

Jumlah Lantai

1 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen

Unit Baik 1 1.100 2

2 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen

Unit Baik 1 1.050 2

3 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen

Unit Baik 1 875 2

4 Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen

Unit Baik 1 90 1

5 Asrama Permanen Unit Baik 1 2.463 2

Sumber: Laporan SIMAK BMN

Tabel 14 Kendaraan Dinas BUCSD Jalan dan PIW

No Nama Barang Satuan Kondisi Kuantitas

1 Bus Unit Baik 1

2 Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Unit Baik 4

3 Sepeda Motor Unit Baik 6

Sumber: Laporan SIMAK BMN

Tabel 15 Sarana dan Prasarana Lainnya BUCSD Jalan dan PIW

No Nama Barang Satuan Kondisi Kuantitas

1 Peralatan dan Mesin Unit Baik 2.028

Sumber: Laporan SIMAK BMN

Page 24: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

13

1.5.3 Sarana dan Prasarana BUCSD Perumahan dan Permukiman

Berikut rincian aset BUCSD Perumahan dan Permukiman dapat dilihat pada tabel 13, 14, dan

15 di bawah ini:

Tabel 16 Gedung dan Bangunan BUCSD Perumahan dan Permukiman

No Nama Barang Satuan Kondisi Kuantitas Luas (m2)

Jumlah Lantai

1 Gedung Pos Jaga Permanen

Unit Baik 1 4 1

2 Bangunan Gedung Kantor Permanen

Unit Baik 1 782 2

3 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen

Unit Baik 1 864 2

4 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen

Unit Baik 1 864 2

5 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen

Unit Baik 1 864 2

6 Bangunan Gedung Pertemuan Permanen

Unit Baik 1 927 2

7 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen

Unit Baik 1 1.328 3

8 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen

Unit Baik 1 1.328 3

9 Gedung Pos Jaga Permanen

Unit Baik 1 35 1

10 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen

Unit Baik 1 96 1

11 Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen

Unit Baik 1 120 1

12 Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen

Unit Baik 1 120 1

13 Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen

Unit Baik 1 50 1

14 Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen

Unit Baik 1 50 1

15 Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen

Unit Baik 1 50 1

16 Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen

Unit Baik 1 50 1

17 Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen

Unit Baik 1 50 1

Page 25: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

14

No Nama Barang Satuan Kondisi Kuantitas Luas (m2)

Jumlah Lantai

18 Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen

Unit Baik 1 50 1

19 Asrama Permanen Unit Baik 1 1.428 2

20 Asrama Permanen Unit Baik 1 884 2

21 Asrama Permanen Unit Baik 1 884 2

Sumber: Laporan SIMAK BMN

Tabel 17 Kendaraan Dinas BUCSD Perumahan dan Permukiman

No Nama Barang Satuan Kondisi Kuantitas

1 Bus Unit Baik 1

2 Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Unit Baik 3

3 Sepeda Motor Unit Baik 2

4 Pick Up Unit Baik 1

5 Speed Boat Unit Baik 2

Sumber: Laporan SIMAK BMN

Tabel 18 Sarana dan Prasarana Lainnya BUCSD

No Nama Barang Satuan Kondisi Kuantitas

1 Peralatan dan Mesin Unit Baik 5.512

Sumber: Laporan SIMAK BMN

1.6 KONDISI DAN TANTANGAN

Secara umum permasalahan dan potensi pembangunan yang terkait dengan

penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dipandang dapat memberikan

kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan

jika dilakukan secara sistemik. Tantangan yang dihadapi Kementerian PUPR pada saat ini

adalah adanya peningkatan sasaran dan target pembangunan, dimana target pembangunan

terutama bidang jalan, perumahan, permukiman yang harus dicapai tahun 2015-2019

meningkat cukup tajam yaitu sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Page 26: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

15

Tabel 19 Target Peningkatan Pembangunan

SEKTOR INDIKATOR KINERJA SATUAN

2010-2014 (LAKIP)

TARGET 2015-2019 PENINGKATAN

TARGET (%) TARGET CAPAIAN

BINA MARGA

Pembangunan Jalan Baru (Jalan Nasional)

Km 1.860 4.041 2.650 66%

Pembangunan Jalan Tol Km 120 45,6 1.000 2.193%

CIPTA KARYA

Akses Air Minum Aman Nasional/Layak

% 2%/tahun

2010: 61,17% 2014:70%

2%/tahun 2010: 61,17%

2014:70%

6%/tahun 2015:70%

2019:100% 300%

Kawasan Kumuh % - - - -

Akses Sanitasi Layak % 1,2%/tahun

2010: 55,3% 2014: 61,4%

1,2%/tahun 2010: 55,3% 2014: 61,4%

8%/tahun 2015: 61,4% 2019: 100%

660%

PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog)

Unit - - 5.000.000 -

Sumber: Diolah dari Data Renstra Kementerian PUPR

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan target pembangunan bidang jalan,

permukiman, dan perumahan yang harus dicapai pada tahun 2015-2019 sangat tinggi. Untuk

mendukung target pembangunan tersebut, diperlukan kerangka pendanaan yang maksimal,

bila dilihat perkembangan anggaran Kementerian PUPR tahun 2005-2015, terdapat

peningkatan anggaran yang signifikan yaitu 2005: 15,423 T, 2010: 37,772 T, 2015: 118,446

T. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi BPSDM mengingat tidak adanya penambahan

pegawai di lingkungan Kementerian PUPR dengan adanya kebijakan moratorium. Kondisi

SDM PUPR yang saat ini merupakan tantangan berat bagi Kementerian PUPR umumnya

dalam mewujudkan sasaran Renstra, dan bagi BPSDM khususnya untuk meningkatkan

kompetensi ASN Kementerian PUPR. Komposisi SDM PUPR berdasarkan tingkat pendidikan

dapat dilihat dari gambar 3 di bawah ini:

Gambar 3 PNS PUPR Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SD; 1151; 5%SLTP; 1011; 5%

SLTA; 8276; 36%

D1; 7; 0%

D2; 4; 0%SM/D-3; 987; 4%

S1/D4; 8312; 36%

S2; 3245; 14%S3; 82; 0%

Page 27: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

16

PNS Kementerian PUPR yang memiliki pendidikan di atas sama dengan S1 sebesar 50%

atau sebanyak 11.638 orang dari total keseluruhan 23.075 orang PNS Kementerian PUPR.

Dari 11.638 orang tersebut 54% yaitu 6.250 orang memiliki fokus pendidikan teknik dan 46%

yaitu 5.388 orang non-teknik. Jumlah PNS Kementerian PUPR berdasarkan fokus pendidikan

teknik dan non-teknik disajikan pada gambar 4 berikut:

Gambar 4 PNS PUPR Dengan Pendidikan S1 Ke Atas

Dari 6.250 orang PNS Kementerian PUPR yang memiliki pendidikan teknik di atas sama

dengan S1 hanya 49% yaitu 3.068 orang yang masih termasuk dalam kriteria usia di bawah

sama dengan 40 tahun. PNS Kementerian PUPR yang memiliki pendidikan teknik di atas

sama dengan S1 dan masih termasuk dalam kriteria usia di bawah sama dengan 40 tahun

adalah 13% yaitu 3.068 orang. Rinciannya dapat dilihat pada gambar 5 berikut:

Gambar 5 PNS PUPR Usia dan Pendidikan S1 Ke Atas

Bila dilihat dari tabel di atas bahwa peningkatan target pembangunan dan perkembangan

anggaran belum bisa diimbangi oleh kuantitas dan kualitas SDM, sehingga hal ini menjadi

TEKNIK

NON TEKNIK

6250

5388

0

1000

2000

3000

4000

<=40 >40 - <55 >=55

30682566

616

1542

3186

660

TEKNIK NON TEKNIK

Page 28: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

17

kondisi dan tantangan pembangunan bagi Pusat 3 untuk meningkatkan kompetensi ASN

Kementerian PUPR melalui pendidikan dan pelatihan.

Page 29: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

18

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Kementerian PUPR diharapkan dapat memberikan dampak sesuai dengan harapan dari

stakeholders atau customers yang didefinisikan dalam sasaran strategis (SS1-SS4)

diantaranya: 1. SS1, Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar

daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan; 2. SS2, Meningkatnya dukungan

kehandalan pangan dan ketahanan energi; 3. SS3, Meningkatnya dukungan konektivitas bagi

penguatan daya saing; dan 4. SS4, Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar

permukiman dan perumahan. Dampak yang diharapkan oleh stakeholders dan customers

tersebut dapat dipenuhi melalui proses internal yang baik, efektif, dan efisien, yang dapat

didefinisikan dalam sasaran strategis (SS5-SS11) diantaranya: 1. SS5, Meningkatnya

keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran; 2. SS6, Meningkatnya

ketahanan air; 3. SS7, Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan; 4. SS8,

Meningkatnya kemantapan jalan nasional; 5. SS9, Meningkatnya cakupan pelayanan dan

akses permukiman yang layak; 6. SS10, Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kuantitas

konstruksi nasional; dan 7. SS11, Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

Proses internal yang dapat menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan dengan

stakeholders dan customers tadi memerlukan adanya perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan dari organisasi Kementerian PUPR yang dalam hal ini didefinisikan dalam

sasaran strategis (SS12-SS15). Adapun sasaran yang berhubungan dengan BPSDM

tentunya adalah Manajemen SDM yang dalam hal ini peningkatan kompetensi SDM yang

berintegritas. BPSDM dalam hal mewujudkan SS12 tersebut telah menetapkan sasaran

program yaitu “Meningkatnya SDM yang Kompeten Sesuai Dengan Kompetensi

Jabatan”. Uraian tersebut di atas sebagaimana diilustrasikan pada gambar 6 berikut ini:

Page 30: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

19

Gambar 6 Peta Strategi Kementerian PUPR

Sumber: Renstra PUPR 2015-2019

2.1.1 Visi

Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional menyatakan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Page 31: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

20

Visi Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal

dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mendukung visi Kementerian PUPR tersebut BPSDM sebagai salah satu unsur

organisasi Kementerian PUPR telah menetapkan misi BPSDM.

2.1.2 Misi

Sejalan dengan salah satu misi Kementerian PUPR yaitu meningkatkan tata kelola sumber

daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya

manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan, serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu,

pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat, maka

misi Pusat 3 sebagai unit Eselon II BPSDM adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Khususnya di Bidang Jalan,

Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Melalui

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Serta Pendidikan Kedinasan”.

2.1.3 Tujuan

Tujuan Pusat 3 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana pendidikan dan pelatihan

bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman,

dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

3. Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan materi diklat bidang Jalan, Perumahan,

Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

4. Membina dan mengembangkan Widyaiswara, dan tenaga pengajar, instruktrur, serta

fasilitator diklat; dan

5. Memantau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah.

2.1.4 Sasaran

Sasaran program Pusat 3 disesuaikan dengan sasaran strategis BPSDM yaitu “Tersedianya

SDM Yang Kompeten Dalam Pembangunan Infrastruktur Yang Handal” dengan indikator

Page 32: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

21

sasaran strategis “Persentase SDM PUPR Yang Kompetensinya Sesuai Dengan

Persyaratan Jabatan” dalam rangka mencapai tujuan strategis.

2.1.5 Program

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh

alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Program pada Pusat 3 sejalan dengan program BPSDM adalah pengembangan SDM

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Konsep pengembangan SDM

Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pendidikan

dan pelatihan. Dalam hal pengembangan SDM melalui pendidikan, PNS Kementerian

PUPR mendapatkan beasiswa untuk mengikuti pendidikan kedinasan vokasi pada

jurusan-jurusan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sedangkan pengembangan

kompetensi melalui pelatihan dilaksanakan melalui metoda klasikal dan non-klasikal.

2. Pengembangan Pola dan Teknik Pelatihan

Pengembangan kompetensi PNS melalui konsep pelatihan di lingkungan Kementerian

PUPR didasarkan pada kebutuhan organisasi dan individu, dimana standar kompetensi

merupakan acuan dalam proses pengembangan SDM di Kementerian PUPR. Standar

kompetensi yang dimaksud adalah standar kompetensi kerja (SKKNI) maupun standar

kompetensi jabatan (berdasarkan tugas dan fungsi).

Pada prinsipnya pola pengembangan kompetensi erat hubungannya dengan pola karir

ASN dalam menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari:

a. Jabatan Administrasi;

b. Jabatan Fungsional; dan

c. Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian PUPR.

Adapun pola pelatihan yang dikembangkan oleh Pusat 3 bedasarkan acuan kompetensi

jabatan adalah sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut:

Page 33: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

22

Gambar 7 Pola Karir dan Pola Pelatihan ASN PUPR

Mengacu pada standar kompetensi jabatan pada seluruh unit organisasi (Unor) yang

menjadi pelanggan Pusat 3, dianggap perlu dikembangkan teknik pelatihan yang

responsif terhadap kebutuhan Unor. Pada tahun anggaran 2017 Pusat 3

mengembangkan kurikulum dan modul yang lebih dikembangkan pada pembelajaran

di tempat kerja diantaranya melalui pengayaan dalam studi kasus, pengembangan

animasi, serta mengembangkan teknik pelatihan non-klasikal untuk pengelolaan

kesenjangan kompetensi individu.

3. Penyusunan/Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

Mengacu pada uraian butir 2 di atas, tahun 2017 Pusat 3 merencanakan menyusun

dan mengembangkan kurikulum dan modul pelatihan berbasis kompetensi (standar

kompetensi jabatan) untuk Pelatihan Teknis Jabatan Administrasi dan Kesatkeran.

Disamping itu Pusat 3 juga menyusun dan mengembangkan kurikulum dan modul

pelatihan dalam rangka fasilitasi pejabat fungsional meningkatkan kompetensi serta

memperoleh sertifikat keahlian berbasis SKKNI yang dikeluarkan Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) bekerjasama dengan Asosiasi Profesi.

Page 34: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

23

Dalam proses penyusunan/pengembangan kurikulum modul dan diklat yang

dilaksanakan baik secara swakelola maupun kontraktual, Pusat 3 melibatkan

Widyaiswara, Jafung, Praktisi, dan Unor terkait. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada

ganbarb 8 berikut ini:

Gambar 8 Proses Penyusunan/Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat

2.1.6 Kegiatan

Kegiatan didefinisikan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan

fungsi eselon II di BPSDM. Kegiatan yang dilakukan oleh Pusat 3 adalah penyelenggaran

pendidikan dan pelatihan bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan

infrastruktur wilayah.

Indikator kinerja kegiatan Pusat 3 adalah:

1. Jumlah laporan perencanaan umum, program dan anggaran;

2. Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran dan sarpras;

3. Jumlah laporan pembinaan tenaga pengajar;

4. Jumlah ASN aparatur yang terlatih;

5. Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan/pelatihan/sort course (dalam

negeri/luar negeri);

6. Jumlah dokumen pola dan teknik kediklatan;

7. Jumlah laporan KAD;

8. Jumlah laporan pasca pelatihan;

9. Jumlah laporan monev pelatihan;

10. Jumlah dokumen kurikulum dan modul kediklatan;

11. Jumlah pembangunan, peningkatan, renovasi sarana dan prasarana; dan

12. Jumlah peralatan dan perlengkapan.

Unor

Praktisi, LAN, dll

PUSAT3

WI, JafungPurna

Page 35: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

24

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Berdasarkan

hal tersebut, Menteri PUPR memberi amanah kepada Kepala BPSDM yang selanjutnya

diturunkan kepada Kepala Pusat 3 untuk melaksanakan program pengembangan SDM PUPR

bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah dengan

target dan indikator kinerjanya dituangkan pada dokumen Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Permen PU Nomor 17/PRT/M/2012, dokumen penetapan kinerja terdiri atas:

1. Pernyataan Penetapan Kinerja; merupakan pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja

pada suatu tahun tertentu, dan

2. Formulir Penetapan Kinerja; yang menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Sasaran strategis, merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

Kementerian dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu

satu tahun. Sasaran strategis yang dicantumkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja

Unit Kerja Eselon II adalah sasaran strategis sebagaimana yang terdapat dalam

Renstra Unit Organisasi Eselon I;

b. Indikator kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja.

Untuk unit Eselon II, mencantumkan indikator kinerja output penting;

c. Target kinerja, merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan

dicapai dalam suatu tahun. Dengan demikian target kinerja yang dicantumkan dalam

lampiran Dokumen Penetapan Kinerja adalah target kinerja untuk setiap indikator

kinerja pada tahun berjalan; dan

d. Jumlah anggaran yang dialokasikan, merupakan jumlah anggaran yang dialokasikan

untuk mewujudkan sasaran tersebut yaitu jumlah yang didasarkan pada dokumen

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada tahun berjalan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 di lingkungan Pusat 3 sebagaimana pada gambar 9, 10, 11,

12, 13, dan 14 berikut:

Page 36: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

25

Gambar 9 Perjanjian Kinerja Pusat 3 – Lembar Pertama

Page 37: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

26

Gambar 10 Perjanjian Kinerja Pusat 3 – Lembar Kedua

Page 38: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

27

Gambar 11 Perjanjian Kinerja BUCSD Jalan dan PIW – Lembar Pertama

Page 39: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

28

Gambar 12 Perjanjian Kinerja BUCSD Jalan dan PIW – Lembar Kedua

Page 40: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

29

Gambar 13 Perjanjian Kinerja BUCSD Perumahan dan Permukiman – Lembar Pertama

Page 41: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

30

Gambar 14 Perjanjian Kinerja BUCSD Perumahan dan Permukiman – Lembar Kedua

Page 42: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

31

2.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

DIPA awal Puast 3 TA 2017 sebesar Rp 57.568.455.000. Pada triwulan III terjadi perubahan

DIPA menjadi Rp 54.515.030.000. Perubahan DIPA dilakukan sesuai kebijakan Kepala

BPSDM terhadap penghematan belanja di lingkungan BPSDM. Perubahan tersebut dapat

dilihat pada tabel 20 dan 21 berikut:

Tabel 20 Revisi Anggaran

(dalam juta rupiah)

No Output Awal Revisi ke-1

Revisi ke-2

Revisi ke-3

Revisi ke-4

Revisi ke-5

Revisi ke-6

1 5598.002 Layanan Pendidikan

20.429 20.429 20.429 17.982 16.727 16.727 16.727

2 5598.003 Layanan Pelatihan

- - - - - - -

3 5598.004

Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pelatihan

16.950 16.050 16.050 15.490 15.990 15.990 15.990

4 5598.951 Layanan Internal 9.660 10.560 10.560 10.512 11.267 11.267 11.267

5 5598.994 Layanan Perkantoran

10.528 10.528 10.528 10.528 10.528 10.528 10.528

Total 57.568 57.568 57.568 54.515 54.515 54.515 54.515

Sumber: Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2017 Nomor: SP DIPA-033.15.1.400837/2017

Tabel 21 Revisi Target

No Output Satuan Awal Revisi ke-1

Revisi ke-2

Revisi ke-3

Revisi ke-4

Revisi ke-5

Revisi ke-6

1 5598.002 Layanan Pendidikan Orang 295 295 295 254 254 254 254

2 5598.003 Layanan Pelatihan Orang - - - - - - -

3 5598.004 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pelatihan

Dokumen 28 28 28 28 28 28 28

4 5598.951 Layanan Internal Layanan 1 1 1 1 1 1 1

5 5598.994 Layanan Perkantoran Bulan 12 12 12 12 12 12 12

Sumber: Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2017 Nomor: SP DIPA-033.15.1.400837/2017

Page 43: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

32

Pada revisi ke-2 terdapat penghematan (self blocking) sebesar Rp 3.053.425.000 dari sisa

lelang jasa konsultansi dan layanan pendidikan. Kemudian pada revisi ke-3 dilakukan

pemotongan anggaran dan target sebagai tindak lanjut self blocking tersebut.

2.4 TARGET TAHUN 2017 MENURUT RENSTRA

Target Kinerja Pusat 3 tahun 2017 berdasarkan Rencana Strategis 2015-2019 dapat dilihat

pada tabel 22 berikut:

Tabel 22 Target Kinerja Pusat 3 Tahun 2017

SASARAN / INDIKATOR KINERJA

SATUAN TAHUN

2017

1 2 3

1

Dukungan Manajemen Laporan 105

1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran Laporan 2

2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras Laporan 1

3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar Laporan 1

4 Jumlah Laporan KAD Laporan 1

5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan Laporan 0

6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan Laporan 100

2

ASN yang Terlatih Orang 2.750

1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) Orang 2.750

3

Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan Dokumen 12

1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan Dokumen 2

2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan Dokumen 10

4

ASN yang Terdidik Orang 375

1 Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

Orang 375

5

Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana M² 0

1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

M² 0

6 Peralatan dan Perlengkapan Unit 10

1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit 10

Sumber: Renstra PUPR 2015-2019

Page 44: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi dilakukan dengan pengukuran kinerja terhadap capaian indikator

kinerja tahun 2017. Pusat 3 mempunyai Indikator Kinerja Penunjang (Layanan Dukungan

Manajemen, Pengembangan, Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan, dan

Perlengkapan Sarana dan Prasarana), dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (Layanan

Pelatihan dan Layanan Pendidikan) yang menggambarkan ukuran keberhasilan atau

kegagalan terhadap capaian kinerja organisasi. Dalam pencapaian kinerja organisasi Pusat 3

juga didukung oleh BUCSD mempunyai tugas melaksanakan ujicoba sistem pendidikan dan

pelatihan bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah

yang ditetapkan oleh Pusat 3. Capaian kinerja organisasi Pusat 3 dan BUCSD dapat dilihat

pada tabel 23, 24, dan 25 berikut:

Tabel 23 Capaian Kinerja Organisasi Pusat 3

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET RENJA/ RKA-KL

THN 2017

CAPAIAN TAHUN

2017

CAPAIAN KINERJA

ORGANISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Layanan Dukungan Manajemen Laporan 19 19 100%

Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran

Laporan 10 10 100%

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sarpras

Laporan 1 1 100%

Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar

Laporan 1 1 100%

Jumlah Laporan KAD Laporan 1 1 100%

Page 45: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

34

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET RENJA/ RKA-KL

THN 2017

CAPAIAN TAHUN

2017

CAPAIAN KINERJA

ORGANISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jumlah Laporan Pasca Pelatihan

Laporan 2 2 100%

Jumlah Laporan Monev Pelatihan

Laporan 4 4 100%

Layanan Pelatihan

Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

Orang 0 0 0%

Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan

Dokumen 28 28 100%

Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan

Dokumen 3 3 100%

Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan

Dokumen 25 25 100%

Layanan Pendidikan

Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

Orang 254 316 124%

Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

M2 1.000 1.000 100%

Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Unit 160 160 100%

Tabel 24 Capaian Kinerja Organisasi BUCSD Jalan dan PIW

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET RENJA/ RKA-KL

THN 2017

CAPAIAN TAHUN

2017

CAPAIAN KINERJA

ORGANISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pelatihan

Jumlah Dokumen Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan

Dokumen 10 10 100%

Layanan Internal (Overhead)

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Unit 90 90 100%

Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan

Laporan 1 1 100%

Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran

Laporan 1 1 100%

Page 46: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

35

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET RENJA/ RKA-KL

THN 2017

CAPAIAN TAHUN

2017

CAPAIAN KINERJA

ORGANISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Laporan 1 1 100%

Jumlah Laporan Dukungan dan Informasi Diklat

Laporan 1 1 100%

Layanan Perkantoran

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sarpras

Laporan 1 1 100%

Sumber: LAKIP BUCSD Jalan dan PIW

Tabel 25 Capaian Kinerja Organisasi BUCSD Perumahan dan Permukiman

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET RENJA/ RKA-KL

THN 2017

CAPAIAN TAHUN

2017

CAPAIAN KINERJA

ORGANISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pelatihan

Jumlah Dokumen Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan

Dokumen 10 10 100%

Layanan Internal (Overhead)

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Unit 58 58 100%

Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan

Laporan 1 1 100%

Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran

Laporan 1 1 100%

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Laporan 1 1 100%

Jumlah Laporan Layanan PNBP

Laporan 1 1 100%

Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Umum

Laporan 1 1 100%

Layanan Perkantoran

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sarpras

Laporan 1 1 100%

Sumber: LAKIP BUCSD Perumahan dan Permukiman

Page 47: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

36

3.1.1 Capaian Kinerja Terhadap Renstra 2017

Berdasarkan target-target pencapaian pada Renstra 2017 dapat disampaikan hasil

capaiannya sebagaimana tabel 26 di bawah ini:

Tabel 26 Capaian Terhadap Renstra

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET RENSTRA CAPAIAN

TAHUN 2017

CAPAIAN TERHADAP RENSTRA SATUAN 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Layanan Dukungan Manajemen Laporan 105 19 (18%)

Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran

Laporan 2 10 500%

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sarpras

Laporan 1 1 100%

Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar

Laporan 1 1 100%

Jumlah Laporan KAD Laporan 1 1 100%

Jumlah Laporan Pasca Pelatihan

Laporan 0 2 100%

Jumlah Laporan Monev Pelatihan

Laporan 100 4 4%

Layanan Pelatihan

Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) **

Orang 2.750 4.228 154%

Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan **

Dokumen 12 28 233%

Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan

Dokumen 2 3 150%

Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan

Dokumen 10 25 250%

Layanan Pendidikan

Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri) **

Orang 375 316 (93%)

Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

M2 0 1.000 100%

Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Unit 10 160 1.600%

Page 48: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

37

1. Penilaian Kinerja Terhadap Sasaran Fisik dan Keuangan

Pada pelaksanaan kegiatan Pusat 3 tahun anggaran 2017, dengan anggaran sebesar

Rp 54.515.030.000,00 capaian realisasi keuangan sebesar Rp 51.300.698.671 atau

94,10% sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Dengan rincian pada tabel 27 berikut:

Tabel 27 Realisasi Pusat 3 Berdasarkan DIPA

No Output Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Anggaran

(Rp)

Progres

Keuangan (%)

Fisik (%)

1 Layanan Pendidikan 16.727.825.000 14.915.204.000 89,16 100

2 Layanan Pelatihan - - - -

3 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pelatihan

15.990.858.000 15.285.427.000 95,59 100

4 Layanan Internal 11.267.717.000 10.823.620.000 96,06 100

5 Layanan Perkantoran 10.528.630.000 10.276.447.000 97,60 100

Total 54.515.030.000 51.300.698.000 94,10 100

Sumber: E-monitoring

BUCSD Jalan dan PIW pada tahun anggaran 2017, mempunyai anggaran sebesar Rp

14.054.845.000. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp 12.749.957.000 atau 90,72%

sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Realisasi BUCSD Jalan dan PIW Berdasarkan DIPA

No Output Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Anggaran

(Rp)

Progres

Keuangan (%)

Fisik (%)

1 Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pelatihan

5.223.208.000 4.870.841.000 93,25 100

2 Layanan Internal 1.625.700.000 1.590.823.000 91,59 100

3 Layanan Perkantoran 7.205.937.000 6.288.291.000 85,64 100

Total 14.054.845.000 12.749.957.000 90,72 100

Sumber: E-monitoring

Balai UCSD Perumahan dan permukiman pada tahun anggaran 2017, mempunyai

anggaran sebesar Rp 16.779.966.000. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp

Page 49: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

38

15.224.749.000 atau 90,73% sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 29 Realisasi BUCSD Perumahan dan Permukiman Berdasarkan DIPA

No Output Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Anggaran

(Rp)

Progres

Keuangan (%)

Fisik (%)

1 Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pelatihan

8.177.990.000 7.397.098.000 90,45 100

2 Layanan Internal 1.376.900.000 1.330.822.000 96,65 100

3 Layanan Perkantoran 7.225.076.000 6.496.830.000 89,92 100

Total 16.779.966.000 15.224.749.000 90,73 100

Sumber: E-monitoring

2. Capaian Kinerja Terhadap Tugas Utama

Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pelatihan merupkan salah satu Indikator Kinerja

Penunjang (IKP) dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat 3 yaitu Pendidikan

dan Pelatihan. Pada tahun 2017, pusat 3 telah menyusun 28 dokumen terdiri dari:

a. Pola dan Teknik Pelatihan sebanyak 3 dokumen;

b. Kurikulum dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Jabatan sebanyak 13

dokumen;

c. Kurikulum dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja sebanyak 2 dokumen;

dan

d. Kurikulum dan Modul Pelatihan Teknik Reguler sebanyak 10 dokumen.

Rincian dari dokumen-dokumen di atas dapat dilihat pada tabel 30, 31, 32, dan 33 di

bawah ini:

Tabel 30 Pola dan Teknik Pelatihan

No Pola dan Teknik Pelatihan

1 Pengembangan Teknik Peningkatan Kompetensi (Non-Klasikal)

2 Penyusunan Film/Animasi Dari Diklat-diklat Yang Sudah Diujicobakan Bidang Jalan dan PIW

3 Penyusunan Film/Animasi Dari Diklat-diklat Yang Sudah Diujicobakan Bidang Perumahan dan Permukiman

Page 50: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

39

Tabel 31 Kurikulum dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Jabatan

No Kurikulum dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Jabatan

A Bidang Jalan

1 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Teknis Jabatan Dasar 1 Bidang Jalan dan Jembatan

2 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Teknis Jabatan Dasar 2 Bidang Jalan dan Jembatan

3 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Teknis Jabatan Lanjutan 1 Bidang Jalan dan Jembatan

B Bidang PIW

1 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Teknis Jabatan Dasar 1 Bidang PIW

2 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Teknis Jabatan Lanjutan 1 Bidang PIW

3 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Teknis Jabatan Dasar 2 Bidang PIW

C Bidang Perumahan

1 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Pembiayaan Perumahan

2 Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat Penyelenggaraan Perumahan

3 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Penyelenggaraan Rumah Khusus

D Bidang Permukiman

1 Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Perkotaan dan Diklat PKP Pedesaan

2 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Bidang Permukiman

3 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Penyelenggaraan Bina Penataan Bangunan

4 Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat Penyelenggaraan Pengelolaan PLP dan Diklat Penyelenggaraan SPAM

Tabel 32 Kurikulum dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja

No Kurikulum dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja

A Bidang Jalan

1 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Inspeksi Jembatan

2 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Perencanaan Geometrik Jalan Tk. 1

Page 51: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

40

Tabel 33 Kurikulum dan Modul Pelatihan Teknik Reguler

No Kurikulum dan Modul Pelatihan Teknik Reguler

A Bidang Jalan

1 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat SMM Pada Pengelolaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan

2 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Perencanaan Umum dan Program

3 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Rigid Pavement

B Bidang PIW

1 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Rencana Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

2 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Pengembangan Inkubasi Infrastruktur Untuk Kawasan dan Antar Kawasan

C Bidang Perumahan

1 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Pembiayaan Sekunder Perumahan

D Bidang Permukiman

1 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

2 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan TPA dan IPLT

3 Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung

4 Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat PISK Perumahan dan PISK Permukiman

3. Capaian Atas Sistem Manajemen Mutu

Untuk memenuhi amanat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan

Umum khususnya pada Bab II Pasal 5 (1): Pusat 3 telah menyusun sasaran mutu,

manual mutu, 6 dokumen prosedur wajib (prosedur pengendali DSMM, prosedur

pengendali rekaman, prosedur audit mutu internal, prosedur produk tidak sesuai,

prosedur tindakan korektip, prosedur pengendalian resiko), rencana mutu pelaksana,

prosedur pelaksana, dan instruksi kerja yang ada di Pusat 3.

Dengan demikian, seluruh jajaran Pusat 3 sudah mulai menerapkan sistem manajemen

mutu sebagaimana disyaratkan dalam Permen PUPR di atas. Keberhasilan ini telah

dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat SNI ISO 9001:2015 untuk Pusat 3.

Page 52: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

41

3.1.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja tahun 2017 merupakan pencapaian tahun ke-3 dari Renstra Pusat 3

Tahun 2015-2019. Pencapaian ini tentunya perlu ditelaah mengingat tahun 2018 akan

memasuki tahun ke-4 dimana deviasi pencapaian Renstra selama tiga tahun tentunya akan

memerlukan tinjauan ulang dan evaluasi terhadap target Renstra yang telah ditetapkan.

Sasaran kegiatan dukungan manajemen tahun 2015 sampai dengan 2017 realisasinya masih

sangat kecil (9%), hal ini disebabkan adanya perbedaan yang signifikan dalam pemenuhan

indikator jumlah laporan monev pelatihan, dimana target Renstra sebanyak 500 laporan (100

laporan setiap tahun) sedangkan target DIPA sebanyak ±2 laporan setiap tahun. Target 100

laporan dalam Renstra merupakan laporan hasil penyelenggaraan diklat yang disusun oleh

Balai-balai Pelaksana Pelatihan di lingkungan BPSDM sedangkan target yang ditetapkan oleh

Pusat 3 merupakan hasil pemantauan terhadap penyelenggaraan diklat di Balai Pelaksana

Pelatihan yang dituangkan ke dalam laporan tahunan. Untuk sasaran kegiatan ASN yang

terlatih, Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan, ASN Terdidik,

Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana telah dapat memenuhi target

Renstra. Perbandingan kinerja Pusat 3 terhadap Renstra dapat dilihat pada tabel 34 berikut:

Tabel 34 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2015-2019

No Sasaran Kegiatan Satuan Target

Renstra 2015-2019

Tahun Capaian

2015 2016 2017 Total Persen

1 Dukungan Manajemen Laporan 527 13 16 19 48 9%

2 ASN yang Terlatih Orang 13.650 4.462 4.524 4.228 13.214 97%

3 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan

Dokumen 60 14 26 28 68 113%

4 ASN yang Terdidik Orang 1.700 186 298 257 800 47%

5 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

Meter 700 500 1.000 1.000 2.500 357%

6 Peralatan dan Perlengkapan Unit 70 30 25 160 215 307%

Page 53: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

42

3.2 ANALISIS KINERJA ORGANISASI

3.2.1 Sasaran Program BPSDM

Sebagai sasaran program yang akan dicapai BPSDM adalah Persentase Kompetensi Sumber

Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan

tahun 2015 sebesar 10%, tahun 2016 sebesar 25%, tahun 2017 sebesar 40%, tahun 2018

sebesar 55%, dan tahun 2019 sebesar 75%. BPSDM menetapkan kinerja dalam rangka

melaksanakan arah dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia diantaranya adalah

sebagai berikut:

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan

Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev, serta SIM dengan target kinerja sebagai

berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan ASN dalam/luar negeri (ASN Terdidik);

2. Penyelenggaraan pelatihan ASN (ASN Terlatih);

3. Penilaian kompetensi, asesmen, dan pemantauan kinerja, PNS yang dipantau kinerjanya;

4. Penilaian kompetensi, asesmen, dan pemantauan kinerja, ASN yang terpetakan yang

dinilai melalui asesmen, center dan unjuk kerja;

5. Sistem pengembangan sumber daya manusia, penyusunan kebijakan, penilaian,

pengembangan standar kompetensi, instrumen penilaian potensi dan kompetensi, serta

instrumen penilaian kinerja;

6. Pengembangan pola, teknik, kurikulum, dan modul kediklatan bidang sumber daya air

dan konstruksi;

7. Pengembangan pola, teknik, kurikulum, dan modul kediklatan bidang jalan, perumahan,

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

8. Pengembangan pola, teknik, kurikulum, dan modul kediklatan bidang manajemen dan

pengembangan jabatan fungsional; dan

9. Pembangunan, peningkatan, renovasi sarana dan prasarana.

Target Kinerja Utama Pusat 3 yang mendukung Sasaran Program BPSDM adalah

Penyelenggaraan Pendidikan ASN Dalam/luar Negeri (ASN Terdidik) dan

Penyelenggaraan Pelatihan ASN (ASN Terlatih).

Page 54: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

43

3.2.2 ASN Terdidik

Untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi PNS Kementerian PUPR, maka BPSDM

menyelenggarakan pendidikan kedinasan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri

Mitra, Kementerian lain atau Lembaga Non-Kementerian baik di dalam maupun luar negeri

yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor

13/PRT/M/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan

Umum. Mengacu pada kesepakatan bersama antara Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dengan Perguruan Tinggi Negeri Mitra, maka dilakukan perjanjian

kerjasama antara Kepala Pusat 3 dengan penanggungjawab pendidikan pada Perguruan

Tinggi Negeri Mitra untuk bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan

infrastruktur wilayah. Perjanjian Kerjasama program magister berlaku paling lama 2 tahun

terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama tersebut, dan dapat diperpanjang

maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Untuk pembiayaan dan waktu penyelesaian studi ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan

akan mengacu pada perjanjian kerjasama tersebut. Untuk pedoman operasional dan

pembayarannya dilakukan perjanjian penyelenggaraan pendidikan antara Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) dan penanggungjawab pada Perguruan Tinggi Negeri Mitra. Output dari

kegiatan tersebut adalah jumlah ASN yang terdidik yang memberikan outcome adanya

peningkatan kualifikasi ASN Kementerian PUPR sesuai dengan kebutuhan unit

organisasinya.

Berdasarkan Renstra Pusat 3 tahun 2015-2019 bahwa target ASN yang mengikuti pendidikan

di dalam negeri maupun luar negeri (karyasiswa) bidang jalan, perumahan, permukiman, dan

pengembangan insfrastruktur wilayah pada tahun 2017 sebayak 375 orang.

Dari rencana kerja tahun anggaran 2017 sebanyak 375 orang, realisasi ASN Terdidik

sebanyak 316 orang terdiri dari:

1. Angkatan 2012 sebanyak 2 orang;

2. Angkatan 2013 sebanyak 6 orang;

3. Angkatan 2014 sebanyak 20 orang;

4. Angkatan 2015 sebanyak 126 orang;

5. Angkatan 2016 sebanyak 89 orang; dan

6. Angkatan 2017 sebanyak 73 orang.

Adapun rincian dari ASN Terdidik pada program kerjasama pendidikan dapat dilihat pada

gambar 15 berikut:

Page 55: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

44

Gambar 15 ASN Terdidik Angkatan 2012 s.d. 2017

Dari jumlah karyasiswa 316 orang tersebut, karyasiswa yang masih dibiayai oleh APBN TA

2017 sebanyak 258 orang, yang terdiri dari ASN pusat sebanyak 95 orang (37%) dan ASN

daerah sebanyak 163 orang (63%) dan tersebar pada Perguruan Tinggi Negeri Mitra sebagai

berikut pada gambar 16 di bawah:

Gambar 16 ASN Terdidik Angkatan Tahun 2014 s.d. 2017 Dibiayai TA 2017

Page 56: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

45

Sementara ASN yang tidak dibiayai dari APBN TA 2017 adalah karyasiswa yang melampaui

masa studi selama 2 tahun, yaitu sebanyak 58 orang dan tersebar di 4 Perguruan Tinggi

Negeri Mitra dengan rincian pada gambar 17 sebagai berikut :

Gambar 17 ASN Terdidik Yang Tidak Dibiayai di TA 2017

Karyasiswa yang lulus pada tahun 2017 sebanyak 118 orang yang terdiri dari 2 orang

angkatan tahun 2012, 5 orang angkatan tahun 2013, 15 orang angkatan tahun 2014, dan 96

orang angkatan 2015, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada gambar 19 sebagai berikut:

Gambar 18 ASN Terdidik Yang Lulus di Tahun 2017

Page 57: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

46

3.2.3 ASN Terlatih

Target Renstra Pusat 3 tahun 2017 pada indikator jumlah ASN terlatih adalah 2.750 orang.

Sasaran kegiatan ini tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja, hal ini disebabkan karena

semua anggaran kegiatan pelatihan bidang jalan, perumahan, permukiman, dan

pengembangan infrastruktur wilayah disebar pada 9 balai diklat (Balai Dilat I Medan, Balai

Diklat II Palembang, Balai Diklat III Jakarta, Balai Diklat IV Bandung, Balai Diklat V

Yogyakarta, Balai Diklat VI Surabaya, Balai Diklat VII Banjarmasin, Balai Diklat VIII Makassar,

dan Balai Diklat IX Papua). Pusat 3 dalam hal ini mempunyai tugas menyiapkan kebijakan

teknis, penyusunan kurikum dan modul diklat, serta menjamin ketersediaan peserta. Namun

demikian, walaupun pelaksanaan diklat dilaksanakan pada balai diklat, peserta ASN yang

mengikuti pelatihan tersebut menjadi output unit kerja eselon II Pusat 3 yang selanjutnya

bersama dengan beberapa output unit kerja di lingkungan BPSDM dikompilasi menjadi

outcome Unit Organisasi BPSDM.

Berdasarkan kategori jenis pelatihan di Pusat 3 ada tiga kategori pelatihan yaitu pelatihan

teknis berbasis kompetensi jabatan, pelatihan teknis berbasis kompetensi kerja, dan pelatihan

teknis reguler.

1. Pelatihan Teknis Berbasis Kompetensi Jabatan

Pelatihan Teknis Berbasis Kompetensi Jabatan adalah pelatihan yang didesain khusus

untuk memenuhi standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh setiap Unor yaitu

jabatan administrasi dan kesatkeran diantaranya:

a. Pelatihan Teknik Dasar 1 dan 2 untuk Pegawai Negeri Sipil pelaksana dan calon

pejabat pengawas;

b. Pelatihan Teknis Lanjutan untuk calon pejabat administrator; dan

c. Pelatihan Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) untuk PPK dan Kasatker.

2. Pelatihan Teknis Berbasis Kompetensi Kerja

Pelatihan Teknis Berbasis Kompetensi Kerja adalah pelatihan-pelatihan selain

meningkatkan kompetensi juga mengarah untuk memperoleh sertifikat keahlian berbasis

SKKNI yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) bekerjasama

dengan Asosiasi Profesi.

Pelatihan Teknis Berbasis Kompetensi Kerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai

berikut:

a. Pelatihan Pengawasan Jalan; dan

b. Pelatihan Pengawasan Jembatan.

Page 58: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

47

Pelaksanakan serifikasi keahlian direncanakan akan dilaksankan pada tahun 2018.

3. Pelatihan Teknis Reguler

Pelatihan Teknis Reguler merupakan pelatihan teknis keahlian untuk para pelaksana dan

jabatan fungsional diantaranya:

a. Pelatihan Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

b. Pelatihan Spesifikasi Umum;

c. Pelatihan Perhitungan Biaya Pekerjaan Jalan dan Jembatan, dll.

Realisasi pelaksanaan pelatihan bidang jalan, perumahan, permukiman, dan

pengembangan infrastruktur wilayah yang diselenggarakan pada tahun 2017 sebanyak

166 pelatihan yang terdiri dari:

a. Pelatihan Berbasis Kompetensi terdiri dari:

• Standar Kompetensi Jabatan

• Kesenjangan Kopetensi Individu

• Standar Kompetensi Kerja

b. Pelatihan Teknik Reguler

c. Perlatihan Kerjasama dengan Unor dan Pemerintah Daerah

Rincian dari pelatihan-pelatihan tersebut di atas, disajikan pada tabel 35 dibawah ini:

Page 59: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

48

Tabel 35 Jumlah Pelatihan Tahun 2017

Bidang

Pelatihan

Total Berbasis Kompetensi

Teknik Reguler Kerjasama Standar

Kompetensi Jabatan Kesenjangan

Kompetensi Individu Standar

Kompetensi Kerja

Jalan 6 2 10 76 16 110

PIW 2 - - 11 - 13

Penyediaan Perumahan

7 - - 7 - 14

Pembiayaan Perumahan

1 - - 3 - 4

Permukiman 4 - - 20 1 25

Total 20 2 10 117 17 166

Page 60: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

49

Jumlah peserta pelatihan bidang jalan, perumahan, permukiman dan pengembangan

infrastruktur wilayah tahun 2017 sebanyak 4.228 orang yang terdiri dari:

1. Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 702 orang yang terdiri dari:

• Standar kompetensi jabatan sebanyak 545 orang

• Kesenjangan Kopetensi Individu sebanyak 8 orang

• Standar Kompetensi Kerja sebanyak 149 orang

2. Pelatihan Teknik Reguler sebanyak 3.171 orang

3. Perlatihan Kerjasama dengan Unor, Pemerinta Daerah, dan Lainnnya sebanyak 355

orang

Rincian dari peserta pelatihan tersebut di atas, disajikan pada tabel 36 dibawah ini:

Page 61: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

50

Tabel 36 Jumlah Peserta Pelatihan Tahun 2017

Bidang

Pelatihan

Total Berbasis Kompetensi

Teknik Reguler Kerjasama Standar

Kompetensi Jabatan Kesenjangan

Kompetensi Individu Standar

Kompetensi Kerja

Pusat Daerah Lainnya Pusat Daerah Lainnya Pusat Daerah Lainnya Pusat Daerah Lainnya Pusat Daerah Lainnya

Jalan 181 24 - 8 - - 117 120 1 960 958 101 273 35 17 2.795

PIW 3 14 - - - - - - - 69 233 4 - - - 323

Penyediaan Perumahan

86 117 2 - - - - - - 59 123 1 - - - 388

Pembiayaan Perumahan

13 22 2 - - - - -

- 34 31 - - - - 102

Permukiman 75 6 - - - - - - - 122 384 3 - 30 - 620

Total 358 183 4 8 0 0 117 120 1 1.244 1.729 109 273 65 17 4.228

Page 62: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

51

Berdasarkan tabel 36, komposisi peserta pelatihan terdiri dari Unor di lingkungan Kementerian

PUPR, Pemerintah Daerah dan lainnya (swasta) dengan perincian sebagai berikut:

1. Peserta Pelatihan dari Unor Kementerian PUPR sebanyak 2.000 orang terdiri dari:

a. Bidang Jalan sebanyak 1.539 orang

b. Bidang PIW sebanyak 72 orang

c. Bidang Penyediaan Perumahan sebanyak 145 orang

d. Bidang Pembiayaan Perumahan sebanyak 47 orang

e. Bidang Permukiman sebanyak 197 orang

2. Peserta Pelatihan dari Unit Organisasi Pemerintah Daerah sebanyak 2.097 orang terdiri

dari:

a. Bidang Jalan sebanyak 1.137 orang

b. Bidang PIW sebanyak 247 orang

c. Bidang Penyediaan Perumahan sebanyak 240 orang

d. Bidang Pembiyaan Perumahan sebanyak 53 orang

e. Bidang Permukiman sebanyak 420 orang

3. Peserta Pelatihan Lainnya (Swasta) sebanya 131 orang terdiri dari:

a. Bidang Jalan sebanyak 119 orang

b. Bidang PIW sebanyak 4 orang

c. Bidang Penyediaan perumahan sebanyak 3 orang

d. Bidang Pembiyaan Perumahan sebanyak 2 orang

e. Bidang Permukiman sebanyak 3 orang

Berdasarkan terget ASN terlatih tahun 2017 sebanyak 2.750 orang, terealisasi sebanyak

4.228 orang atau 154%

3.2.4 Outcome Antara

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa outcome dari Eselon I BPSDM adalah

meningkatnya persentase kompetensi SDM PUPR, yang merupakan konsolidasi pencapaian

output kegiatan Sekretariat dan Pusat-pusat di lingkungan BPSDM.

Pusat 3 telah menghasilkan output kegiatan berupa jumlah ASN Terlatih sebanyak 4.228

orang disamping jumlah ASN Terdidik yang telah lulus S2 pada tahun 2017 sebanyak 118

orang. Adapun outcome dari sistem pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat

3 yaitu adanya peningkatan kompetensi. Outcome ini merupakan outcome antara terhadap

outcome BPSDM.

Pada Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2016, pengukuran outcome antara Pusat 3 dilakukan

menggunakan pendekatan variabel nilai pretest dan posttest dari ASN terlatih atau peserta

Page 63: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

52

pelatihan, maka pada Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, pengukuran outcome antara Pusat 3

menggunakan pendekatan 2 aspek yaitu indeks pelatihan (ASN Terlatih) dan indeks

pendidikan (ASN Terdidik) dengan menggunakan metode pendekatan nilai kelulusan peserta

pelatihan dengan kategori “Baik Sekali”, “Memuaskan”, dan “Sangat Memuaskan” serta IPK

rata-rata karyasiswa pendidikan kedinasan. Untuk data nilai peserta yang mengikuti pelatihan

pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada table 37 berikut:

Tabel 37 Kriteria Predikat Kelulusan

Kategori Penilaian

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Orang % Orang % Orang %

Sangat Memuaskan (SM)

- - 39 0,8 69 1,6

Memuaskan (M) 76 2,8 532 11,3 494 11,7

Baik Sekali (BS) 1.801 65,6 2.703 57,7 2.276 53,8

Baik (B) 824 30,0 1.270 27,1 1.261 29,8

Tidak Lulus (TL) 45 1,6 144 3,1 128 3,1

Jumlah 2.746 100 4.688 100 4.228 100

Dari tabel 37 di atas pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah peserta pelatihan sebanyak

460 orang dari tahun 2016. Namun secara persentase predikat nilai kelulusan terdapat

peningkatan untuk kategori sangat memuaskan sebesar 100%, memuaskan sebesar 3,5%,

baik sebesar 4,7%, dan penurunan untuk kategori baik sekali sebesar 10%, serta kategori

tidak lulus tetap.

Meskipun jumlah peserta pelatihan mengalami penurunan tetapi dalam hal kualitas sistem

pembelajaran mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari peningkatan

persentase predikat nilai sangat memuaskan yang meningkat sebesar 100%.

Sedangkan karyasiswa yang mengikuti pendidikan kedinasan IPK rata-ratanya dapat

disampaikan pada table 38 sebagai berikut:

Page 64: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

53

Tabel 38 IPK Rata-rata Karyasiswa

Karyasiswa Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

IPK Rata-rata 3,51 3,65 3,62

Berdasarkan data pelatihan dan pendidikan tersebut, maka langkah dalam penyusunan

outcome antara adalah sebagai berikut:

1. Menghitung indeks pelatihan meliputi:

a. Menyusun tabel distribusi frekuensi relatif (%);

b. Menentukan nilai tengah tiap frekuensi;

c. Menyusun nilai kontinu (0-100); dan

d. Nilai kontinu dinyatakan sebagai indeks outcome pelatihan.

2. Menghitung indeks pendidikan, rata-rata IPK nilai kontinu (1-4), dengan IPK standar 3

3. Menghitung outcome antara (gabungan indeks pendidikan dan pelatihan)

a. Menghitung bobot relatif peserta pendidikan dan pelatihan; dan

b. Menjumlahkan secara tertimbang, sehingga diperoleh hasil.

Berdasarkan poin 3 di atas, maka perhitungan outcome antara Pusat 3 dapat dirumuskan

sebagai berikut:

Dengan rumus perhitungan di atas, maka diperoleh outcome antara Pusat 3 periode tahun

2015 sampai dengan tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel 39 berikut:

Tabel 39 Outcome Antara

Indeks Tahun 2015

(%) Tahun 2016

(%) Tahun 2017

(%)

Pelatihan 57,9 60,0 57,8

Pendidikan 51,0 65,0 62,0

Outcome Antara 57,6 60,4 58,1

𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎 =

ሺ𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑥 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ𝑎𝑛ሻ + ሺ𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑥 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛ሻ

Page 65: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

54

Dengan demikian, capaian peningkatan kompetensi bidang jalan, perumahan, permukiman,

dan pengembangan infrastruktur wilayah sebesar 58,3% dengan menggunakan metoda rata-

rata tertimbang. Nilai ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan terget sasaran program

BPSDM yaitu persentase peningkatan kompetensi SDM PUPR sesuai dengan persyaratan

jabatan tahun 2017 sebesar 40%.

3.3 EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Alokasi anggaran Pusat 3 pada tahun 2017 sebesar Rp 54.515.030.000 dengan target

realisasi sebesar 93,63%. Pagu anggaran Pusat 3 ini dialokasikan untuk 5 (lima) sasaran

kegiatan yaitu: 1.) Dukungan Manajemen; 2.) Layanan Pendidikan; 3.) Pengembangan Pola,

Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan; 4.) Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana

dan Prasarana; dan 5.) Peralatan dan Perlengkapan.

Berdasarkan jenis belanja, pagu anggaran dibagi menjadi belanja pegawai (51), belanja

barang (52) yang terdiri dari belanja barang operasional berupa penyelenggaraan opersional

dan pemeriliharaan perkantoran dan belanja non operasional berupa dukungan manajemen,

layanan pendidikan dan penyusunan/pengembangan kurikulum dan modul, dan belanja

modal (53) yang terdiri dari belanja modal fisik berupa penataan kawasan Pusat 3 dan belanja

modal barang berupa pengadaan kendaraan roda 2 (dua), perangkat pengolah data, dan

peralatan fasiltas perkantoran.

Berdasarkan data realisasi anggaran Pusat 3 sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai nilai

sebesar Rp 51.300.698.0671 atau 94,10%. Realisasi anggaran Pusat 3 tahun 2017 lebih

tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 88,63%.

Efektivitas adalah ketepatan Pusat 3 dalam menggunakan sumber daya manusia maupun

pendanaan (anggaran) untuk mencapai tujuan organisasi (output). Efisiensi merupakan

penggunaan sumber daya baik manusia maupun anggaran secara optimal dalam mencapai

tujuan organisasi. Pengukuran terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pada Pusat 3 adalah

menggunakan data fisik dan keuangan aplikasi e-monitoring Tahun Anggaran 2017.

Efektivitas dan efisiensi pada tahun 2017 dapat dijelaskan pada tabel 40 sebagai berikut:

Page 66: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

55

Tabel 40 Capaian Kinerja Tahun 2017

Keterangan:

Warna Nilai Angka Interpretasi

0 – 30 Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

31 – 50 Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar

51 – 65 Cukup, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

66 – 75 Baik, perlu sedikit perbaikan

76 – 85 Sangat baik

86 - 100 Memuaskan

5599

Penyelenggaraan Program

Pendidikan dan Pelatihan

Jalan, Perumahan

Permukiman dan

Pengembangan

Infrastruktur Wilayah

54.515.030.000 RN RL RN RL RN RL RN RL RN RL Kinerja RN RL Kinerja RN RL Kinerja RN RL Kinerja

002 Layanan Pendidikan254

Orang16.727.825.000 19,17 28,29 44,73 41,42 63,34 65,13 100 89,16 19,17 28,29 147,57 44,72 41,42 92,62 63,34 65,13 102,83 100 100 100

004Pola,Teknik,Kurikulum,dan

Modul Pelatihan

28

Dokumen15.990.858.000 2,84 1,84 55,81 19,95 83,00 68,26 100 95,59 2,84 1,84 64,79 55,85 19,95 35,72 83,05 68,73 82,76 100 100 100

951Layanan Internal

(Overhead)

1

Layanan11.267.717.000 15,41 12,83 57,26 42,74 82,75 63,39 100 96,06 15,41 12,96 84,10 57,27 43,08 75,22 82,75 63,51 76,75 100 100 100

994 Layanan Perkantoran12

Bulan1.052.863.000 25,39 18,38 58,55 50,98 75,13 67,83 100 97,60 25,39 18,38 72,39 58,55 50,98 87,07 75,13 67,83 90,28 100 100 100

TW1 TW2 TW3 TW4

Keuangan Fisik

TW1

KODE Program/Kegiatan/Output Target Pagu

TW2 TW3 TW4

Page 67: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

56

BAB IV PENUTUP

4.1 PERMASALAHAN

1. Pelatihan

a. Pengembangan kompetensi dalam rangka pengelolaan atau peningkatan

kesenjangan kompetensi individu masih dilaksanakan secara terbatas mengingat

pelaksanaan pelatihan ini menunggu penyelesaian kurikulum dan modul pelatihan

yang dilaksanakan pada tahun yang sama.

b. Demikian halnya dengan pelatihan berbasis kompetensi kerja masih dilaksanakan

secara terbatas mengingat penempatan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) belum

sesuai dengan bidang tugasnya. Saat ini JFT banyak ditempatkan pada satuan kerja.

2. Pendidikan

Terjadinya penurunan jumlah karyasiswa pada tahun 2017 terutama pada program studi

transportasi. Hal ini kemungkinan disebabkan program studi transportasi tersebut sudah

tidak sesuai dengan kebutuhan Unor.

4.2 SARAN TINDAK LANJUT

1. Pelatihan

Perlu segera diselesaikan masalah penempatan JFT pada unit kerja sesuai dengan

kebutuhan unit kerja dimaksud sesuai dengan amanat PP Nomor 11 tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

2. Pendidikan

Berdasarkan kebutuhan Unor, maka perlu adanya reviu program studi yaitu konsentrasi

program studi transportasi menjadi teknik sipil pada Universitas Syiah Kuala.

Page 68: KATA PENGANTAR juga merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sumber daya manusia mempunyai peran

57

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN