Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2017 ii KATA PENGANTAR Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya. Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah (PD) yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah (PD) Tahun 2016 - 2021. Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stake holders yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Perangkat Daerah (PD). Wonosari, Februari 2018 KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKDUL, Ir. ASTI WIJAYANTI, MA NIP. 19641221 199403 2 003
24
Embed
KATA PENGANTAR - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/77_dinas pariwisata/Laporan... · Unsur Pimpinan : Kepala Dinas b. ... eselon IIIa = 1 jabatan,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan KinerjaDinas Pariwisata Tahun 2017
ii
KATA PENGANTAR
Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya,Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dapat diselesaikanuntuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukungmanajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baikdi tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawaperubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis denganberbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secarabertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.
Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalampencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerjayang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yangdigunakan untuk mencapainya.
Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melaluipengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salahsatu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaiansasaran.
Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencanakinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra)dan Rencana Kerja (Renja).
Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul merupakan wujudpertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata KabupatenGunungkidul dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dankebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah (PD) yang tertuangdalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah (PD) Tahun 2016 - 2021.
Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalamperencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatanpenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.
Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasiyang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stake holders yang berhak danberkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Perangkat Daerah (PD).
Wonosari, Februari 2018
KEPALA DINAS PARIWISATAKABUPATEN GUNUNGKDUL,
Ir. ASTI WIJAYANTI, MANIP. 19641221 199403 2 003
Laporan KinerjaDinas Pariwisata Tahun 2017
iii
RINGKASAN EKSEKUTIFLaporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok danfungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan.
LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencanakinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PDTahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 132 Tahun 2017.
LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untukmenjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengankeberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) PD yang telah dicanangkan padatahun 2017 telah berhasil dicapai.
Dari dua ( 2 ) IKU PD tahun 2017, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, dua ( 2 )IKU dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian IKU PDmerupakan hasil dari upaya-upaya PD, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruhkomponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingansecara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program PD pada tahun 2017.
Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena adabeberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh padacapaian sasaran yang akan datang.
Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akanterjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untukmemantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi PD dapatdilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depanadalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melaluipenataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensijabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilakukinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasipemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanyakepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.
Laporan KinerjaDinas Pariwisata Tahun 2017
iv
DAFTAR ISI
HalamanHALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i
KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii
RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………. iv
DAFTAR ISI …………………………………………………………………… v
BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………. 1
A. Latar Belakang ……………………………..………………B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..……………..
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued).................................
1
1
3
BAB II : PERENCANAAN KINERJA …..........................................… 4
A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 – 2021 ...........................
B. Rencana Kinerja 2017 ...................………………………..
C. Perjanjian Kinerja 2017 ..................………………………
4
7
8
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………… 9
A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………..B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017..................
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja................................
D. Realisasi Anggaran ......................................………………..
9
10
11
14
BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………… 17
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
Laporan KinerjaDinas Pariwisata Tahun 2017
1
A. Latar Belakang
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintahmenjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini jugaselaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata CaraReviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikanLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudankewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilanatau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yangtelah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahunanggaran.
LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaantugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yangdipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategisyang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, danalat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai mediapertanggungjawaban kepada publik.
Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun2017, maka LKj IP PD yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2017dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala PDkepada Bupati Gunungkidul.
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah KabupatenGunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
BAB
I PENDAHULUAN
Laporan KinerjaDinas Pariwisata Tahun 2017
2
Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.
1. Tugas Pokok
Tugas pokok Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakanurusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Pariwisata
mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan umum di bidang pariwisata;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kepariwisataan;
d. Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;
e. Pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;
f. Pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;
g. Pembinaan, dan pengembangan indsutri pariwisata;
h. Pembinaan pelaksanaan kerja sama di bidang pariwisata dan peningkatan
kapasitas kelembagaan pariwisata;
i. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepariwisataan:
j. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang kepariwisataan:
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang
kepariwisataan; dan
l. Pengelolaan UPT.
2. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul yaitu:
a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
b. Unsur Pembantu
Pimpinan
: Sekretariat yang terdiri dari :
1) Subbagian Perencanaan
2) Subbagian Keuangan
3) Subbagian Umum
c. Unsur Pelaksana : Bidang Pemasaran dan Bina Usaha dengan Seksi-
seksi terdiri dari:
1) Seksi Bina Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif;
2) Seksi Promosi dan Informasi Wisata
Bidang Pengembangan Destinasi dengan Seksi-seksi
terdiri dari:
Laporan KinerjaDinas Pariwisata Tahun 2017
3
1) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
2) Seksi Sarana Wisata;
Bidang Industri dan Kelembagaan dengan Seksi-
seksi terdiri dari:
1) Seksi Industri Pariwisata;
2) Seksi Kelembagaan
d. UPT; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, DinasPariwisatadidukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawaisebanyak 54 orang pada akhir Tahun 2017. Adapun jabatan struktural di lingkunganDinas Pariwisata sebanyak 14 jabatan, terdiri dari jabatan, eselon II.b = 1 jabatan,eselon IIIa = 1 jabatan, eselon IIIb = 3 jabatan, eselon IV = 9 jabatan. Sedangkanjumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 40 orang.
Gambar 1.1
1 II.b; 12 III.a; 1 3 III.b; 3
4 IV.a; 9
5 Non Eselon;40
Sumber : Subbagian Umum Dinas Pariwisata.
Sedangkan komposisi pegawai Dinas Pariwisata berdasarkan Golongan Ruangadalah sebagai berikut:
Tabel 1.1Komposisi Pegawai
No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2017
1 I/a – I/d 11
2 II/a – II/d 23
3 III/a – III/d 13
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017
Laporan KinerjaDinas Pariwisata Tahun 2017
4
No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2017
4 IV/a – IV/e 7
Jumlah 54
Sumber : Subbagian Umum Dinas Pariwisata.
Gambar 1.2
Sumber : Subbagian Umum Dinas Pariwisata.
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten
Gunungkidul pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Amenitas dan Aksebilitas pariwisata yang masih rendah.
2. Lama tinggal wisatawan (LOS) masih rendah;
3. Lisensi/Sertifikasi Standar pelayanan pariwisata masih rendah’
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan GolonganPeriode 31 Desember 2017
Laporan KinerjaDinas Pariwisata Tahun 2017
5
D.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenGunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjaditolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan olehmasyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalamRencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis operasional.
A. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2016 - 2021
Rencana Strategis Dinas Pariwisata ditetapkan dengan Peraturan BupatiGunungkidul Nomor 34 Tahun 2016. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaanpembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas Pariwisatadalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuanadalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.Tujuan pembangunan Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021, dirumuskan sebagaiberikut:
a. Daya saing pariwisata meningkat
b. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
c. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
d. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah
Selanjutnya Dinas Pariwisata menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategisyang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis danindikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1 Daya saing pariwisatameningkat
Jumlah pemanfaatan TI dalam promosipariwisataJumlah jaringan kerjasama promosiJumlah promosi pariwisataJumlah event dan atraksi wisata bertarafnasional dan internasionalJumlah destinasi wisata dengan prasaranadan sarana lengkapPersentase peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengembangan
4 Kesesuaian program dalamdokumen perencanaan daerah
Persentase kesesuaian Program dalamRencana Kerja (Renja) PD terhadapProgram dalam Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) danProgram dalam Renstra PD terhadapProgram dalam RPJMD
*) Berlaku untuk semua PD
Dinas Pariwisata telah menetapkan Indikator Kinerja Utama denganKeputusan Bupati Gunungkidul Nomor 262/KPTS/2017 tentang Indikator KinerjaUtama Dinas Pariwisata. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata adalahsebagai berikut:
Jumlah Kunjunganwisatawan nusantaradan wisatwanmancanegara
Menunjukkan jumlah kunjunganwisatawan mancanegara (Wisman) danwisatawan nusantara (Wisnus) dalamkurun waktu satu tahun
Lama tinggalwisatawan nusantaradan wisatawanmancanegara
Menunjukan Jumlah rata-rata lamatinggasl wisatawan di destinasi wisatadalam kurun waktu satu tahun
Berdasarkan IKU Dinas Pariwisata tersebut kemudian ditindaklanjuti denganmenetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Dinas PariwisataNomor 10.1 tentang Indikator Kinerja Program Di Lingkungan Dinas PariwisataKabupaten Gunuyngkidul, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.3Indikator Kinerja Program
No. SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Program
Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1 Daya saingpariwisata
Jumlahpemanfaatan TIdalam promosi
Menunjukkan jumlah pemanfaatanTI dalam promosi pariwisata dalam
Laporan KinerjaDinas Pariwisata Tahun 2017
7
No. SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Program
Alasan/Penjelasan/ Formulasi
meningkat pariwisataPersentase
waktu satu tahun
Jumlah jaringankerjasamapromosi
Menunjukkan jumlah jaringankerjasama promosi dalam waktusatu tahun
Jumlah promosipariwisata
Menunjukkan jumlah promosipariwisata dalam waktu satu tahun
Jumlah event danatraksi wisatabertaraf nasionaldan internasional
Menunjukkan event dan atraksiwisata bertaraf nasional daninternasional dalam waktu satutahun
Jumlah destinasiwisata denganprasarana dansarana lengkap
Menunjukkan destinasi wisatadengan prasarana dan saranalengkap dalam waktu satu tahun
3. Program-programUntuk mencapai sasaran strategis Dinas Pariwisata dengan melaksanakan
program prioritas yaitu Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata, programPeningkatan dan Pengembangan Destinasi Wisata serta Program Peningkatan danPengembangan Industri dan Kelmbagaan Pariwisata, sedangkan program-programpenunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis adalah:
Laporan KinerjaDinas Pariwisata Tahun 2017
9
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik2. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah3. Program Peningkatan kualitas perencanaan4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran6. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
B. RENCANA KINERJA 2017
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan didepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datangtentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives)apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yangmenjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.
Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Dinas Pariwisata
menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas
Pariwisata. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yangsecara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.
Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program, dansasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RencanaStrategis Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2017 menguraikantarget kinerja yang hendak dicapai PD selama tahun 2017. Target kinerjamerepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semuaindikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Targetkinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilanorganisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.
Target sasaran untuk Tahun 2017 merupakan target tahun pertama dari RenstraDinas Pariwisata 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 memuat sasaranstrategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:
4 Kesesuaian program dalamdokumen perencanaandaerah
Persentase kesesuaianProgram dalam RencanaKerja (Renja) PD terhadapProgram dalam RencanaKerja Pembangunan Daerah(RKPD) dan Program dalamRenstra PD terhadapProgram dalam RPJMD
persen 100,00
C. PERJANJIAN KINERJA 2017
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan suatu dokumen kontrak kinerjaantara Kepala PD dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahunpertama dari Renstra PD Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya yangdimiliki oleh PD. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mencerminkan rencana kegiatan,program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkandalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai PD selama Tahun 2017. Targetkinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2017 darisemua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukurkeberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.
Dokumen Perjanjian Kinerja PD Tahun 2017 disusun setelah diterimanyaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 17/DPA/2017 dan diubah seiringdengan perubahan DPA atau DPPA Nomor 99/DPPA/2017 Perubahan PerjanjianKinerja PD Tahun 2017 sebagai berikut:
Jumlah Kunjunganwisatawan nusantara danwisatwan mancanegara
orang 3.189.543
Lama tinggal wisatawannusantara dan wisatawanmancanegara
% 1,42
No. Nama Program Anggaran Keterangan
1. Program Peningkatan PemasaranPariwisata
2.062.155.000 APBDP
2. Program Peningkatan dan PengembanganDestinasi Wisata
15.145.780.000 APBDP
Laporan KinerjaDinas Pariwisata Tahun 2017
11
3. Program Peningkatan dan PengembanganIndustri dan Kelmbagaan Pariwisata
435.760.000 APBDP
A. Capaian Kinerja Organisasi
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk
mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat
yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu
pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang
langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan
pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang
dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam
regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian
kinerja organisasi pemerintah.
Pengukuran Kinerja
Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Pariwisata dilakukan dengan mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus
sebagai berikut:
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
BAB
IIIAKUNTABILITAS
KINERJA
RealisasiCapaian indikator kinerja = X 100%Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:
Atau
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasipenilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
Tabel 3.1Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat/Kategori
85 ≤ X Sangat Berhasil
70 ≤ X < 85 Berhasil
55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil
X < 55 Tidak Berhasil
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “MetodeRata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori
ditetapkan sebagai berikut :
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk
setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap
kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi
dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan
dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pariwisata tahun 2017. Pencapaian IKU tahun
2017 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:
Rencana - (Realisasi - Rencana)Capaian indikator kinerja = X 100%
Rencana
(2x Rencana) – RealisasiCapaian indikator = X 100%
RencanaRencana
Rencana
Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategoriCapaian sasaran = X 100%
Jumlah indikator kinerja sasaran
Tabel 3.2Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Tahun 2017
Lama tinggalwisatawannusantara danwisatawanmancanegara
1,41 1,45 1,44 99,31% 1,61 89,44%
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan
capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran 1
“Daya saing pariwisata meningkat”
Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kepariwisataan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Pariwisata KabupatenGunungkidul mempunyai fungsi Pariwisata mempunyai fungsi:a. perumusan kebijakan umum di bidang pariwisata;b. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kepariwisataan;d. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;e. pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;f. pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;g. pembinaan, dan pengembangan indsutri pariwisata;h. pembinaan pelaksanaan kerja sama di bidang pariwisata dan peningkatan kapasitas
kelembagaan pariwisata;
Laporan KinerjaDinas Pariwisata Tahun 2017
12
a. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepariwisataan:b. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di
bidang kepariwisataan:c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kepariwisataan;
Keseluruhan fungsi tersebut untuk mendukung sasaran 1 yang ada di Dinas Pariwisata
Kabupaten Gunungkidul untuk untuk mewujudkan “Daya saing Pariwisata Meningkat”dengan ditandai oleh Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara sdan Lama
Tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara meningkat
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang
dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.3Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja
RealisasiTahun2016
Tahun 2017 TargetAkhir
Renstra(2021)
Capaians/d 2017terhadap2021 (%)Target Realisasi
CapaianKinerja
(%)Kategori
1 Jumlah Kunjunganwisatawan nusantaradan wisatwanmancanegara
Jumlah 1.461.147.500 1.234.879.106 84,51 226.268.394 15,49
D. Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 92,12% dari
total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama
sebesar 92,75%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar
84,51%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar
pada program/kegiatan di sasaran Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik meningkat dan sasaran Kesesuaian program dalam dokumen
perencanaan daerah masing-masing (100,00%). Sedangkan penyerapan terkecil pada
program/kegiatan di sasaran Pelayanan Administrasi Perkantoran (73,64%).
Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017
Laporan KinerjaDinas Pariwisata Tahun 2017
17
LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerjadan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporanatas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi PD, LKjIPmenjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan jugaketerlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelolapemerintahan yang baik.
LKjIP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujuddukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuanmenjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal,profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahanlingkungan strategis.
Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukungyang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2017, namun juga melihat trendpencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhirRenstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pariwisata pada tahun 2017 adalahsangat baik, karena dari 1 (satu) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategorisangat berhasil.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikandalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas Pariwisata untukmemastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian,beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan.
Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula.
Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalampencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguhdan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunanLKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan danpelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dansolusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadilaporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalamsiklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerjapemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.