1 - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/113_dinas... · Pengembangan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Pendampingan Pra-Koperasi dalam penguatan

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

LAMPIRAN XIV PERATURANAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

RENCANA KERJA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan yang sistematis dan matang, baik dari perencanaan

jangka panjang, menengah maupun tahunan sangat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi Perangkat Daerah. RPJPD,

RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah yang telah tersusun

merupakan dasar untuk menyusun perencanaan tahap selanjutnya, yaitu

rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu

tahun anggaran yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan

indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan dan akan

dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang.

Keterkaitan dokumen perencanaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Renja PD dengan RKPD

RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator

kinerja, dan dana indikatif Renja PD disesuaikan dengan program

prioritas PD.

2. Renja PD dengan Renstra PD

Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan,

kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan

program prioritas RKPD.

3. Renja PD dengan Renja K/L (Kementerian/ Lembaga) dan PD Provinsi

Renja PD memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD

provinsi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 setiap Kepala

Perangkat Daerah (PD) wajib menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan

tugas dan fungsinya, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD

dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana

kerja (Renja) PD ini merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen

- 7 -

Rencana Strategis (Renstra) PD yang disusun melalui mekanisme

perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Rencana kerja (Renja) PD harus

segera ditetapkan setelah ditetapkannya Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) oleh Kepala Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah,

selanjutnya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2016-2021. Renja PD Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan

dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, serta hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan

kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang

dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari

masyarakat melalui mekanisme Musrenbang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi UKM, merupakan dokumen

perencanaan Dinas Koperasi UKM yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dan

berisi program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai

sasaran yang telah ditentukan, dengan memperhatikan program dan

kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Renja PD

juga disinergiskan dengan Renja Kementerian/Lembaga serta Renja Provinsi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM tahun 2019 ini menjadi pedoman

serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan dalam RAPBD tahun

2019 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.

Adapun Fokus Prioritas Pengembangan Koperasi dan UMKM dari

Kementerian Koperasi dan UKM adalah :

a. Aspek Kebijakan

Dijabarkan melalui Program/Kegiatan Strategis, antara lain:

Pengembangan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL),

Pendampingan Pra-Koperasi dalam penguatan kelembagaan koperasi,

Bantuan modal awal bagi wirausaha pemula, sosialisasi dan

pendampingan KUR, Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi,

Penguatan pengawasan koperasi melalui pembentukan satgas koperasi

pusat dan daerah.

Program/Kegiatan Unggulan, antara lain: Penataan data koperasi

melalui pemberian sertifikat NIK, Fasilitasi pemberian akta notaris bagi

pelaku usaha mikro dan kecil, fasilitasi ijin IUMK, Fasilitasi sertifikasi

dan standardisasi produk KUKM, Perluasan akses pembiayaan melalui

- 8 -

KUR, Penyediaan dana bergulir KUMKM, Fasilitasi pemasaran KUKM

tenant dan Penumbuhan serta pengembangan kewirausahaan.

b. Aspek Pelaksanaan Program/Kegiatan

Dilaksanakan, melalui beberapa mekanisme: 1). Anggaran Dekonsentrasi

diarahkan untuk kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pendampingan ; 2).

Anggaran Tugas Pembantuan (TP) diarahkan untuk kegiatan Revitalisasi

Pasar Rakyat melalui Koperasi dan Pengembangan PLUT; 3). DAK Non

Fisik yang diarahkan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dan

Pendampingan; dan 4). Bantuan pemerintah yang diarahkan pada

kegiatan Bantuan modal awal bagi wirausaha pemula dan penataan

Pedagang Kaki Lima (PKL).

c. Aspek Lintas Program K/L

Dimplementasikan melalui sinergi dengan beberapa K/L, antara lain:

a) Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian

Perdagangan dalam Fasilitasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

b) Kerjasama dengan Kementerian Kelautan Perikanan dalam fasilitasi

sertifikasi NIK bagi koperasi untuk mengakses bantuan kapal;

c) Kerjasama dengan Kementerian BUMN oleh Telkom dalam fasilitasi

kampung digital bersinergi dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu

(PLUT);

d) Melakukan Nota kesepahaman dengan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait antisipasi dampak bencana

bagi KUMKM terhadap keberlanjutan usaha;

Agar penyusunan Renja PD hingga pengamanan alokasinya di RAPBD

2019 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran perlu dilakukan, antara lain dengan :

1. Melanjutkan implementasi Money Follow Program

2. Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah

3. Memperkuat kendali program

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

- 9 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005 – 2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;


Urusan Pemerintahan Daerah;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

11..Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor …. Tentang Penetapan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor : 050/2139 tentang Pedoman

Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2019.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM

Tahun 2019 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang

memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok

ukur penilaian kinerja instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

- 10 -

selama tahun 2019. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2019 adalah :

1. menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD yang sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten

Gunungkidul;

2. merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Koperasi UKM

Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2019;

3. Menjadi dasar penyusunan RKA Dinas Koperasi UKM Tahun 2019.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM

Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 ini menggunakan sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI

USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

dan Menengah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL, DAN

MENENGAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI USAHA

KECIL, DAN MENENGAH

BAB V PENUTUP

- 11 -

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI,

USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang selanjutnya

disebut Dinas Koperasi UKM merupakan Dinas Tipe C yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Renja Dinas Koperasi UKM Tahun 2019 memuat rencana program

kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Koperasi UKM yang akan dilaksanakan

pada Tahun 2019. Renja ini disusun dengan memperhatikan dan mengacu

pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2019, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan periode sebelumnya.

Evaluasi Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memuat

kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi

UKM Tahun lalu (2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun

n-1/Tahun 2018), mengacu pada APBD tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pada tahun berjalan.

Renja Dinas Koperasi UKM Tahun 2017 yang mendapatkan alokasi

anggaran dalam DPA adalah sebesar Rp 2.763.583.152,08 yang terdiri dari

Belanja Tidak langsung sebesar Rp1.195.945.652,08 dan belanja langsung

sebesar Rp1.567.637.500,00. Jumlah program kegiatan pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi UKM Tahun 2017 terdiri dari

8 program dan 15 kegiatan. Pada umumnya seluruh program kegiatan dapat

dilaksanakan dengan baik, hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi

sehingga tidak mengganggu kinerja instansi.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, dari jumlah

anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp2.556.650.421,00 atau 92,51%

dengan rincian: Realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar

Rp1.085.240.935,00 atau 90,74% dan realisasi belanja langsung sebesar

Rp1.471.409.486,00 atau 93,86%. Sisa anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp96.228.014,00 sebagian besar merupakan sisa kontrak, sisa tiket dan

efisiensi anggaran.

- 12 -

Faktor-faktor pendorong upaya pencapaian target kinerja tahun 2017

adalah :

1) Komitmen, semangat, kerja keras, serta disiplin dalam pelaksanaan

kegiatan.

2) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap perkembangan program

kegiatan.

3) Dukungan dari masyarakat pada umumnya maupun obyek sasaran

kegiatan pada khususnya.

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja tahun 2017 adalah :

1) Masih kurangnya SDM yang dimiliki baik secara kualitas maupun

kuantitas ( jumlah PNS : 18 orang )

2) Pada saat penyusunan anggaran belum tersaji data yang akurat akan aset

maupun personil yang akan menjadi bagian dari Dinas Koperasi UKM

sehingga dokumen perencanaan masih belum sesuai dengan kondisi yang

ada di Dinas Koperasi UKM.

Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah

sebagai berikut :

1) Mengupayakan adanya tambahan personil pada Dinas Koperasi UKM

dengan membuat usulan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pada saat

ini diupayakan dengan mengoptimalkan peran SDM yang ada agar tidak

menghambat pelaksanaan pekerjaan.

2) Melakukan review terhadap perencanaan yang telah disusun untuk

menyesuaikan dengan kondisi dan aset yang dimiliki oleh Dinas

Koperasi UKM pada saat ini.

Target pencapaian Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah

Tahun 2017 disajikan dalam Tabel 2.1. berikut ini:

- 8 -

Tabel 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI UKM TAHUN 2017

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra

PD Tahun 2021 (akhir

pereode Renstra

PD)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2017

Target program/Kegiatan

Renja Dinas Koperasi UKM

tahun berjalan (n-1 tahun 2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra Dinas Koperasi

UKM s.d tahun 2018 Catatan

Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkatan

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

URUSAN

Semua Urusan 2 11 2 11 01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat dan administrasi perkantoran

100 Dinas Koperasi UKM

2 11 2 11 01 01 01 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Jmlh ATK 100% 1 paket ATK

1 paket ATK

100 6 paket 100% 100

jumlah alat listrik 1 paket komponen listrik;

1 paket komponen listrik;

4 paket

Jumlah perangko/materai 35 buah perangko/m aterai

35 buah perangko/m aterai

bahan dan alat kebersihan 1 paket alat kebersihan dan bahan pembersih;

1 paket alat kebersihan dan bahan pembersih;

6 paket

- 9 -

sarana jasa telp 12 bulan x 2 rek telepon

12 bulan x 2 rek telepon

12 bln x 1 rek tlp

listrik 12 bln rek listrik x 1

air 12 bln X 1 rek air

jumlah surat kabar 24 exemplar surat kabar

24 exemplar surat kabar

12 bln x 2 rek surat kabar

tenaga administrasi 6 ob upah jaga malam

6 ob upah jaga malam

12 bln x 8 THL

Jumlah STNK terfasilitasi 2 roda empat; 4 roda dua

2 roda empat; 4 roda dua

peralatan kerja terfasilitasi 1 mesin tik, 1 troli, 3 printer, 2 laptop, 1 LCD, 1 faximili, 1 wireless

Jumlah peralatan kerja

terpelihara

1 paket pemelihara an peralatan kantor

1 paket pemelihara an peralatan kantor

barang cetakan dan fotocopy 1 paket barang cetak dan fotocopy;

1 paket barang cetak dan fotocopy;

4 paket barang cetak dan penggandaan

2 11 2 11 01 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

100% 280 os makan rapat; 290 OS minum snack rapat; 85 os makan

280 os makan rapat; 290 OS minum snack rapat; 60 os makan

89,32 Makan Minum rapat 220 OS, minum snack rapat 230 OS, makan tamu 100 OS, minum snack tamu 200

100% 100

- 10 -

tamu; 120 minum tamu;

tamu; 110 minum tamu;

Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi

100% 532 op perjalanan dinas dalam daerah; 9 op perjalanan dinas luar daerah

392 op perjalanan dinas dalam daerah; 9 op perjalanan dinas luar daerah

Luar daerah 38 OP, Dalam daerah 528 OP

100% 100

2 11 2 11 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur

2 11 2 11 01 02 01 Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

Jumlah peralatan kerja

terfasilitasi

100% 6 unit komputer; 9 buah printer; 2 buah lap top; 1 buah UPS; 1 buah kamera; 1 buah proyektor; 2 buah almari; 1 buah meja komputer; 10 buah filling cabinet; 30 kursi rapat; 4 meja kerja pimpinan; 10 kursi

6 unit komputer; 9 buah printer; 2 buah lap top; 1 buah UPS; 1 buah kamera; 1 buah proyektor; 2 buah almari; 1 buah meja komputer; 10 buah filling cabinet; 30 kursi rapat; 4 meja kerja pimpinan;

100 3 almari, 5whiteboard, 5 AC, 12 meja kerja, 10 meja rapat, 20 kursi rapat, 1 rak, 1 tempat koran, meja kursi tamu, 2 kipas angin, 2 etalase

100% 100

- 11 -

kerja pimpinan; 0 meja kerja; 6 meja rapat; 6 meja komputer; 2 meja kerja staf; 3 buah rak arsip

10 kursi kerja pimpinan; 0 meja kerja; 6 meja rapat; 6 meja komputer; 2 meja kerja staf; 3 buah rak arsip

2 11 2 11 01 02 02 Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran

Jumlah dan jenis kendaraan

dinas yang dipelihara, gedung

yang dipelihara

100% 8 roda dua; 2 roda empat

8 roda dua; 2 roda empat

100 2 roda empat, 9 roda dua, 1 gedung

100% 100

2 11 2 11 01 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Presentase Aparatur Sipil taat aturan

2 11 2 11 01 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah ASN yang terfasilitasi 100% 18 orang 18 orang 100 33 orang 100% 100

2 11 2 11 01 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat

100% 3 orang 3 orang 100 2 orang 100% 100

2 11 2 11 01 04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

2 11 2 11 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

100% 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 100% 100

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

100% 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 100

- 12 -

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan

100% 12 dokumen 12 dokumen

12 dokumen 100% 100

2 11 2 11 01 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

100

2 11 2 11 01 05 01 Perencanaan Kinerja Dinas Koperasi UKM

Dokumen LKJIP 100% 4 jenis dok 4 jenis dok 100 1 dokumen 100% 100

Jumlah Dokumen Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA

4 jenis dokumen 100% 100

DPA, DPPA 2 dokumen 100% 100

2 11 2 11 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Dokumen TEPPA 100% 11 dokumen

11 dokumen

100 12 dokumen 100% 100

Dokumen RTP 1 dokumen 1 dokumen

Hasil Pelaksanaan Renja

(Evaluasi Hasil RKPD)

4 dokumen

2 11 2 11 01 05 03 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Peragkat Daerah

pameran hari jadi 100% 1 kali 1 kali 100 1 kali 100% 100

dokumen profil 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

2 11 2 11 01 06

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

100 2 11 2 11 01 06 01 Penyelenggaraan

Pelayanan Publik 100

Dokumen Pengukuran IKM 100% 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 100

Dokumen RTP 1 dokumen

- 13 -

KOPERASI DAN UKM

2 11 2 11 01 15 Program Peningkatan Kapasitas Koperasi

1 15 1 15 01 15 01 Pembinaan dan pengawasan koperasi

Jml kop yg terbina terawasi 100% 100 koperasi;; 20 koperasi; 10 koperasi; 150 koperasi; 15 koperasi; 100 koperasi; 30 koperasi; 4 koperasi; 30 koperasi

100 koperasi; 20 koperasi; 10 koperasi; 150 koperasi; 15 koperasi; 100 koperasi; 30 koperasi; 4 koperasi; 30 koperasi

100 150 kop 100%

100

lomba tangkas terampil perkop

bagi siswa,

24 siswa; 8 pendamping ; 3 siswa; 2 pendamping

jml sosialisasi koperasi 20 kop

Jml koperasi yang baru

dibentuk

20 koperasi

Jumlah koperasi baru yang

didampingi

10 koperasi

Jumlah koperasi yang

dibubarkan

15 koperasi 15 koperasi

Jml anggota Koperasi yang

terlatih

100 orang

- 14 -

Jml Pelaksanaan bedah

koperasi

10 kop

Jml peserta sosialisasi

penilaian kesehatan KSP/USP

150 orang 150 orang 30 orang

Jml KSP/USP yang dinilai

kesehatannya

100 koperasi

100 orang koperasi

150 kop

Jml koperasi terdampingi pra

RAT

30 koperasi 30 koperasi 50 kop

Jumlah bedah koperasi 4 koperasi 4 koperasi

JUmlah koperasi yang

mengikuti diklat auditing

30 koperasi

Jml koperasi kurang aktif yang

terdampingi

14 kop

Jml dewan pengawas syariah

yang terfasilitasi sertifikasi

20 orang

Jml tenaga pendamping

koperasi

1 orang; 2 orang

2 11 2 11 01 15 02 Pembinaan usaha koperasi Jml pengurus yang

tersosialisasi akses permodalan

100% 90 koperasi; 90 koperasi;

100 60 orang 100% 100

Jml pengurus/pengelola

koperasi yang mengikuti temu

usaha

90 koperasi; 90 koperasi;

60 orang

- 15 -

Jumlah koperasi yg mengikuti

pelatihan BIMTEK, jumlah

koperasi yg mengikuti

Orientasi lapangan

30 koperasi, 30 koperasi

30 koperasi, 30 koperasi

Jml pengurus/pengelola

koperasi yang mengikuti

pembinaan usaha

90 orang

Jml koperasi yang terdampingi

usahanya

20 kop

Jml pengelola koperasi yang

terlatih manajemen usaha

simpan pinjam

30 orang

Jumlah even upacara harkop 1 even 1 even

,jumlah peserta

pameran,jumlah peserta

harkop propinsi

6 orang; 170 orang;

6 orang; 170 orang;

Jml tenaga pendamping

koperasi

1 orang

JUmlah penilain koperasi

berprestasi


2 11 2 11 01 16 Program Peningkatan

Kualitas Pengelolaan UMKM

Dinas Koperasi UKM

- 16 -

2 11 2 11 01 16 01 Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM

Jml UKM yang termonitoring

usahanya

100% 100 100 UMKM 100% 100

Jml UMKM yang tersosialisasi

IUMK

540 UMKM

540 UMKM

540 UMKM

Jml UMKM yang tersosialisasi

sertifikasi tanah

200 UMKM 200 UMKM

Jml UMKM yang mengikuti

kewirausahaan (PIWK)

100 UMKM 100 UMKM 180 UMKM

jumlah UMKM yang

mendapatkan sosialisasi

dukungan permodalan


temu usaha UMKM 60 UMKM 60 UMKM 60 UMKM

jumlah UMKM yang terlatih

untuk PIRT


umlah UMKM yang terbina

manajemen usaha

30 UMKM

jumlah UMKM yang terbina

bisnis plan

30 UMKM


pengolahan limbah produksi

30 UMKM


di daerah wisata

90 UMKM

- 17 -

terlaksananya workshop

produk unggulan

1 kali

jumlah tenaga pendamping

UMKM

2 orang

2 11 2 11 01 16 02 Pembinaan, Promosi dan Pemasaran Produk UMKM

UMKM yang dibina dalam

promosi

100% 50 UMKM 50 UMKM 100 50 UMKM 100% 100

UMKM yang dibina dalam

pemasaran produk


pameran produk UMKM 5 pameran 5 pameran 5 pameran

- 18 -

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM

Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah, Kabupaten Gunungkidul

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas

pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Upaya

melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, dilaksanakan

melalui serangkaian kegiatan pelayanan dengan indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam indikator kinerja utama (IKU) PD.

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM telah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 254/KPTS/2017 tanggal 13 November

2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Alasan/Penjelasan/Formulasi

1 Peran koperasi

dan UKM dalam

mendorong

pertumbuhan

ekonomi

daerah

meningkat

Persentase

Pertumbuhan

omset

wirausaha UKM

yang dibina

Rumus:

∑ omzet UMKM yang dibina tahun berkenaan (n) –

∑ omzet UMKM yang dibina tahun lalu (n-1)

x 100 %

∑ omzet UMKM yang dibina tahun lalu (n-1)

Tipologi data: Non komulatif

Persentase

Pertumbuhan

omset koperasi

yang dibina

Rumus:

∑ omzet koperasi yang dibina tahun berkenaan (n) –

∑ omzet koperasi yang dibina tahun lalu (n-1)

100%

∑ omzet koperasi yang dibina tahun lalu (n-1)

Tipologi data: Non komulatif

- 19 -

Seluruh kinerja pelayanan tersebut didukung dengan kinerja

administrasi dan urusan rutin yang berjalan dengan baik. Capaian kinerja

pada Tahun 2018 sampai dengan Triwulan I adalah :

- Nilai IKM pada pada triwulan I belum dapat disajikan dikarenakan

Survey IKM dilaksanakan pada setiap semester.

- Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel

serta persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD

dapat terealisasi sesuai rencana pada Triwulan I ditunjukkan dengan

penyampaian laporan keuangan dan dokumen perencanaan yang tidak

terlambat.

- Jumlah koperasi sehat dan persentase UMKM yang dibina yang mampu

mengimplementasikan pengelolaan UMKM belum dapat disajikan

dikarenakan proses penilaian koperasi masih dalam proses secara bertahap

dan berkelanjutan. Demikian juga dengan data UMKM yang baru dapat

tersaji pada akhir tahun.

Mendasar dari hal tersebut, memang masih perlu dilakukan evaluasi

terhadap kinerja pelayanan PD antara lain dalam hal penyediaan data yang

akurat, dan peningkatan capaian kinerja terkait dengan PD Dinas Koperasi

UKM yang merupakan Perangkat Daerah yang memulai dari awal baik dalam

penyajian data, penyusunan perencanaan, penganggaran, maupun dalam

pengembangannya. Meskipun merupakan Perangkat Daerah yang baru

berumur 1 tahun, tetap diupayakan pencapaian target dan sasaran, sehingga

dapat mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah khususnya di bidang

koperasi dan UKM.

Misi Kepala Daerah yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Koperasi UKM adalah misi ke 1 (satu) : Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance) dan misi ke 5 (lima ) :

Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang

kondusif. Sesuai dengan misi tersebut, maka perencanaan yang ada pada

Dinas Koperasi UKM harus selaras dan dapat mendukung pencapaian visi

misi Kepala Daerah.

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi

UKM antara lain :

1. Optimalisasi pengembangan usaha bidang koperasi dan UKM yang

berkesinambungan guna meningkatkan kualitas dan daya saing;

2. Persaingan global yang menuntut kesiapan seluruh stakeholder untuk

menghadapinya;

- 20 -

3. Pemahaman perundang-undangan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) yang masih rendah;

4. Keterbatasan kualitas SDM pelaku usaha bidang Koperasi dan UKM

5. Masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha;

6. Kualitas kelembagaaan dan usaha mikro masih rendah;

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi UKM antara lain

adalah :

1. Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan;

2. Arah kebijakan serta program kegiatan K/L yang kondusif dan dapat

disinergiskan dengan pelayanan Dinas Koperasi UKM;

3. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Propinsi, BUMN maupun seluruh stakeholder;

4. Terbukanya pasar produk kerajinan, kesempatan promosi, dan pesatnya

perkembangan teknologi informasi;

5. Terbukanya peluang usaha bagi Koperasi dan Usaha mikro;

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan

Menengah sebagaimana paparan di atas terangkum secara lebih rinci dalam

tabel 2.3 sebagai berikut :

- 21 -

Tabel 2.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No. Indikator (IKU, SPM,IKK)

Angka/Nilai Target Sampai Akhir Periode

(IKU, SPM,IKK)

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Capaian

CATATAN ANALISIS

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Nilai IKM PD 78,65 78,15 78,25 78,35 78,5 78,65 - 75,8 78,25 78,35

2 Persentase laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel

100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100%

3 Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100%

4 Persentase pertumbuhan omzet wirausaha UKM yang dibina

11,76 7,74 8,38 9,94 11,06 11,76 - 8,51% 8,38 9,94

5 Persentase pertumbuhan omzet wirausaha UKM yang dibina

4 2 2.5 3 3,5 4 - 3,8% 2,5 3

- 22 -

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM

Peran dan posisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sangat

penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian

daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja

pelayanan pada Dinas Koperasi UKM, koordinasi dan sinergi program

dengan Perangkat Daerah dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta

maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, dibutuhkan sumber daya

manusia yang berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dan

selalu tampil terdepan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat.

Selain itu dukungan dana yang proporsional dan memadai sangat

dibutuhkan untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja pelayanan melalui

pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Kepastian regulasi dan

aspek hukum baik dalam ranah kebijakan maupun operasional teknis juga

sangat diperlukan agar pelaksanaan kinerja tidak terkendala.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak

permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Koperasi

UKM. Kualitas SDM pelaku usaha bidang koperasi dan UKM masih

terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan

keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya

sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan

pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam

pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan

lingkungan juga masih lemah.

Kondisi lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses koperasi dan

UKM kepada sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana

pemasaran serta informasi pasar. Pendanaan modal usaha yang dimiliki

sangat terbatas, tingkat pendapatan rendah, sedangkan aset jaminan dan

administrasi belum seluruhnya dapat memenuhi persyaratan perbankan.

Adapun berkaitan dengan akses teknologi, usaha dijalankan dengan

menerapkan teknologi yang masih sederhana, kurang memanfaatkan

teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Kondisi ini

berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas, daya saing, dan pangsa

pasar koperasi dan UMKM di Kabupaten Gunungkidul.

Oleh sebab itulah, UMKM harus mampu memanfaatkan peluang

pasar. Kesempatan untuk promosi dapat dioptimalkan dengan berpartisipasi

pada kegiatan pameran baik skala lokal, nasional, maupun internasional.

Dukungan dan pendampingan usaha diharapkan dapat memacu peluang

- 23 -

peningkatan produktivitas usaha. Demikian pula adanya peluang untuk

mengoptimalkan kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha

menengah/besar .

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini

didukung oleh adanya minat investor di bidang koperasi dan UKM. Tentunya

keselarasan program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu

keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh

dan berkembangnya koperasi dan UMKM di Kabupaten Gunungkidul.

Beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun 2019 antara lain:

1. pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;

2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan UKM;

3. peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM ;

4. penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan koperasi dan UKM ;

5. peningkatan daya saing koperasi dan UKM ;

6. peningkatan koordinasi dan sinergisitas program/kegiatan dan

pendanaan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

7. peningkatan inovasi daerah serta integrasi pembinaan perindustrian dan

perdagangan berbasis koperasi.

8. Kerja sama yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan

UMKM.

Pelaksanaan isu-isu penting tersebut dapat mendukung upaya pencapaian

visi misi Bupati. Khususnya pada misi ke lima (5) Mengembangkan sektor-

sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif. Peningkatan

kualitas SDM, kelembagaan, akses pembiayaan dan jaminan, daya saing

koperasi dan UKM yang diimbangi dengan pengembangan ekonomi lokal

melalui pemanfaatan segenap potensi yang ada serta dipadukan dengan

sinergitas program kegiatan pusat sampai daerah, kerja sama Pengusaha

besar dan UMKM, peningkatan inovasi daerah maka hal tersebut dapat

membawa dampak positif terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten

Gunungkidul. Dampak positif tersebut antara lain :

- Eksistensi koperasi dan UMKM dalam menunjang kemampuan ekonomi

daerah

- Pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM

- Berfungsinya koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia

- Terciptanya UMKM yang unggul dan mampu bersaing

- Peningkatan taraf hidup masyarakat

- 24 -

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan untuk mengetahui

program kegiatan mana yang memang benar-benar dibutuhkan oleh PD

maupun masyarakat sehingga ada skala prioritas pada program kegiatan

terutama untuk mengantisipasi apabila ternyata ketersediaan anggaran tidak

mencukupi. Hal ini dilakukan dengan membandingkan Rancangan awal

RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Dengan adanya analisis kebutuhan

maka diharapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar

tepat sasaran dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara

efektif dan efisien. Analisis kebutuhan juga dilakukan untuk

menyempurnakan rancangan akhir renja sehingga menjadi Rancangan Renja

Akhir yang tepat sasaran, program, kegiatan, target, lokasi maupun

penganggaran.

Pada dasarnya tidak terdapat banyak perubahan dalam nomenklatur

program kegiatan pada rancangan awal Renja. Jumlah program kegiatan

pada rancangan awal Renja sejumlah 8 program 16 kegiatan dan pada hasil

analisis menjadi 8 program 15 kegiatan. Kegiatan yang dihapus adalah

kegiatan Pengadaan pakaian dinas/khusus dikarenakan telah dianggarkan

oleh BKPPD secara serentak untuk seluruh PD.

Beberapa perubahan lain diantaranya adalah adanya rasionalisasi

program/kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran, penyelarasan

program kegiatan dengan program kebijakan daerah, serta pelaksanaan sub

kegiatan disesuaikan dengan nomenklatur kegiatan yang benar. Dari 8

program 16 kegiatan pada rancangan awal RKPD terdapat semuanya

mengalami perubahan anggaran.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 8 program yang

dijabarkan dalam 15 (lima belas) kegiatan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 2 (dua) kegiatan,

yaitu :

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

- Penyediaan Rapat-rapat , Konsultasi dan Koordinasi

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran meliputi 2 (dua)

kegiatan, yaitu :

- Pengadaan/Pembangunan Sarana Prasarana Perkantoran

- Pengadaan/Pembangunan Sarana Prasarana Perkantoran

- 25 -

3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur meliputi 2 (dua)

kegiatan, yaitu :

- Penyelenggaraan Ketatalaksanaan & Pengelolaan Kepegawaian PD

- Pengembangan Kapasitas Aparatur

4. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah meliputi

1 (satu) kegiatan, yaitu :

- Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

5. Peningkatan Kualitas Perencanaan meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

- Pengendalian Internal Perangkat Daerah

- Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7. Pengembangan kewirausahaan, keunggulan kompetitif, dan sistem

pendukung Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah meliputi

2 (dua) kegiatan, yaitu :

- Pembinaan dan pengawasan Kelembagaan Koperasi

- Pembinaan Usaha Koperasi

8. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi meliputi 2 (dua) kegiatan,

yaitu :

- Pelatihan dan Pembinaan kelembagaan UMKM

- Pembinaan, Promosi dan Pemasaran Produk UMKM

Program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Koperasi dan UKM

berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 serta hasil analisis

kebutuhan secara rinci terlihat pada tabel 2.4 berikut ini :

- 26 -

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Gunungkidul

NAMA PD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu

Indikatif (Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian Kebutuhan

Dana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 661.176 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100% 660.975,4

Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

511.176 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Dinas Koperasi UKM,

581.140,4

Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang tersedia

4 paket Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang tersedia

4 paket

Komponen listrik tersedia 4 paket Jumlah Komponen listrik tersedia

4 paket

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

4 paket Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

4 paket

Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga

2 dispenser , 2 rak mini, 4 vas bunga, 10 pigura, 4 kaca cermin

Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga

2 dispenser, 10 pigura

Jumlah sarana jasa telepon, 12 x 3 rekening Jumlah sarana jasa 12 x 3 rekening

- 27 -

listrik dan air telepon, listrik dan air

Jumlah surat kabar 365 x 2 exemplar

Jumlah dan jenis surat kabar

365 x 2 exemplar

Jumlah THL 8 orang Jumlah orang dan jumlah gaji THL

8 x 12 bulan

Jumlah barang cetakan dan fotocopy

12 paket Jumlah barang cetakan dan fotocopy

12 paket

Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara

komputer 12 , printer 13 , laptop 4 ,LCD 2 , mesin ketik 4, 4 AC


10 komputer , 12 printer , 5 laptop , 3 LCD , 2 mesin ketik , 12 AC

Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli

1 genset, 2 laptop, 2 printer, 2 komputer, monitor display, 1 handycame, 10 tenda


1 genset, 2 laptop, 2 printer, 2 komputer, 1 monitor display, 5 pesawat telpon, 7 AC, 5 CCTV, 3 etalase, 3 rak, 6 feling cabinet, 2 meja kursi tamu, 4 meja komputer, 3 APAR, 1 brankas, 1 tangga

Jumlah jasa cleaning servise

1 paket

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

150.000 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kabupaten Gunungkidul, Wilayah DIY dan Jakarta, Luar Jawa,


- 28 -


300 os Makan rapat, 300 os minum snack, 150 os makan tamu, 200 minum snack tamu


262 Makan rapat, 290 minum snack, 100 makan tamu, 200 minum snack tamu os

Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi

Luar daerah 38 OP, Dalam daerah 532 OP

Jumlah dan jenis rapat, Konsultasi, dan Koordinasi

29 OP Luar daerah , 420 OP Dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100% 326.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran


100% 224.445

Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

167.000 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Koperasi UKM,

152.435

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

10 feling cabinet, 2 rak buku, 4 meja komputer, 20 kursi rapat, 1 kotak saran, 1 tempat koran, 1 mimbar, 2 papan tulis, 3 etalase

Pembangunan Taman 1 paket Jumlah taman yang dibangun

1 paket

Pembangunan tempat parkir dan papan nama kantor/pemeliharaan

1 paket Jumlah gedung yang dibangun (interior)

1 paket

- 29 -

gedung kantor

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

159.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Koperasi UKM,

72.010

Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara

12 roda dua, 3 roda empat


12 roda dua, 2 roda empat

Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

10 unit meja/kursi, 4 almari


10 meja/kursi, 2 almari

Jumlah dan jenis gedung bangunan kantor yang dipelihara

1 unit gedung Jumlah gedung yang dipelihara

1 unit

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100% 25.000 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur


100% 10.350

Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus

6.200

Jumlah pakaian dinas yang dibeli

34 paket

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

5.000 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM,

2.500

Jumlah ASN yang terfasilitasi

35 orang Jumlah ASN yang terfasilitasi

34 orang

Pengembangan Kapasitas Aparatur

13.800 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Wilayah Propinsi DIY,

7.850

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Diklat

2 orang Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Diklat

1 orang

- 30 -

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100% 48.174,4 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah


100% 19.192

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

48.174,4 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM,

19.192

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, bulanan dan akhir tahun tersusun baik dan tepat waktu

14 dokumen Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, bulanan dan akhir tahun tersusun baik dan tepat waktu

14 dokumen

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100% 64.500 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


100% 26.600

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

34.400 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM, 18 kecamatan,

14.450

Laporan kinerja PD, Dokumen Renja dan Perubahan Renja, RKA, RKAP, Dokumen hasil Forum PD

7 dokumen Dokumen Jumlah laporan kinerja PD

2 dokumen

Dokumen Renja dan Perubahan Renja

2 dokumen

Dokumwn RKA, RKAP 2 dokumen

Dokumen hasil Forum 1 dokumen

- 31 -

PD

Dokumen ROPK dan ROPK Perubahan

2 dokumen

dokumen LKjIP 1 dokumen

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA dan DPPA)

2 dokumen

Pengendalian Internal Perangkat Daerah

5.100 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM,

1.650

Jumlah Dokumen pengendalian PD (Laporan E Monev dan TEPPA)

16 dokumen Jumlah TEPPA 12 dokumen

Jumlah Dokumen E Monev dan TEPPA

4 dokumen

Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

25.000 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

10.500

Partisipasi dalam Pameran Hari Jadi, profil PD

1 kali Data dan informasi yang dikelola dengan baik

1 dokumen


Nilai IKM PD 78.35 5.000 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM PD

78.35

5.950

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

5.000 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dinas Koperasi UKM,

5.950

Dokumen Standar Pelayanan (SP) / Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP), Hasil Survey IKM dan RTP

3 dokumen Jumlah Dokumen Standar Pelayanan (SP) / Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP), Hasil Survey

4 dokumen

- 32 -

IKM dan RTP

Program Peningkatan Kapasitas Koperasi

Jumlah pertambahan koperasi sehat

3 1.327.594,7 Program Peningkatan Kapasitas Koperasi

Jumlah pertambahan koperasi sehat

3 484.965

Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

842.107,2 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

Kabupaten Gunungkidul, Propinsi DIY, Tawa Tengah, Jakarta, Luar Jawa,

316.930

Jumlah koperasi yang terbina terawasi, bedah koperasi, Lomba tangkas terampil perkoperasian bagi siswa, jumlah SDM tenaga pendamping koperasi, jumlah koperasi baru yang dibentuk, jumlah koperasi baru yang didampingi, jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatan, jumlah koperasi yang didampingi pra RAT, penilaian koperasi berprestasi, profil koperasi

150 kop, 15 kop, 24 siswa 8 pendamping 3 siswa 2 pendampin, 2 orang, 10 kop, 5 kop, 150 kop, 60 kop, 10 kop, 20 buku profil kop

Jumlah koperasi yang terbina terawasi

150 koperasi

Jumlah koperasi yang mengikuti diklat, jumlah orang yang mendapatkan sertifikat,

120 kop, 270 orang koperasi,

Jumlah bedah koperasi 15 koperasi

Jumlah orang yang meningkat ketrampilan di bidang komputerisasi akuntansi

75 orang Lomba tangkas terampil bagi siswa

27 siswa

pendataan kopsis, 400 sekolah, Jumlah SDM tenaga 2 orang

- 33 -

pembinaan kopsis 30 kopsis koperasi,

pendamping koperasi

Kajian tentang Pendelegasian wewenang perijinan koperasi

1 dokumen Jumlah pra koperasi yang disosialisasi

20 koperasi

Jumlah koperasi baru yang didampingi

5 koperasi

Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya

150 koperasi

Jumlah koperasi yang didampingi pra RAT

60 koperasi

Penilaian koperasi berprestasi

10 koperasi

Jumlah buku profil koperasi

50 buku

Jumlah peserta yang mengikuti diklat akunting

40 orang

Jumlah peserta yang mengikuti diklat auditing

40 orang

Jumlah kopsis yang terbina

30 kopsis

Jumlah kopsis yang terdata

50 sekolah

Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundangan

60 orang

Jumlah orang yang mengikuti diklat Dewan Pengawas Syariah

20 orang

Pembinaan Usaha 485.487,5 Pembinaan Usaha Kabupaten 168.035

- 34 -

Koperasi Koperasi Gunungkidul, DIY, Jawa Barat, Jakarta, Luar Jawa,

jumlah pengurus/pengelola/peserta temu usaha koperasi

60 koperasi jumlah pengurus/pengelola/peserta temu usaha koperasi

60 koperasi

jumlah pengurus koperasi yang memahami informasi dukungan permodalan, pembinaan usaha

60,60 orang jumlah pengurus koperasi yang memahami informasi dukungan permodalan

60 orang

Jumlah peserta pembinaan usaha koperasi

110 orang Jumlah peserta pembinaan usaha koperasi

110 orang

jumlah even peringatan hari koperasi, jumlah peserta yang dikirim pada upacara Hari Koperasi Tk Propinsi, Jumlah peserta yang dikirim pada Upacara Hari Koperasi Tk. Nasional

2 even, 10 orang, 2 orang, 3 kop

jumlah peserta pembinaan manajemen usaha simpan pinjam koperasi

30 orang


30 orang Monitoring penguatan modal koperasi

75 koperasi

Monitoring penguatan modal koperasi, jumlah peserta pendamping koperasi, jumlah tenaga pendamping koperasi

75 kop, 40 kop, 1 orang

jumlah pengurus koperasi yang memahami pembinaan usaha

30 orang

Kajian tentang penyertaan modal bagi koperasi

1 dokumen jumlah tenaga pendamping koperasi

1 orang

- 35 -

jumlah peserta yang dikirim pada upacara Hari Koperasi Tk Propinsi dan Tk. Nasional

15 orang

Jumlah even pasar rakyat

1 kali

Jumlah even pameran koperasi yang diikuti

1 even

Jumlah even peringatan hari koperasi

2 even

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM

Persentase UMKM dibina yang mampu mengimplementasikan pengelolaan UMKM

23.41% 1.526.193,5 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM


23.41%

854.877,5

Pelatihan dan Pembinaan kelembagaan UMKM

639.616,5 Pelatihan dan Pembinaan kelembagaan UMKM

9 kecamatan, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Baron, Krakal, daerah wisata Gunungkidul, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Dadapayu, Candirejo, Panggang, Karangmojo, Playen, Dinas Koperasi UKM,

336.585

- 36 -

kabupaten gunungkidul, kabupaten gunungkidul, Kabupaten gunungkidul, Gedangsari, Rongkop, Jakarta, 4 kecamatan,

Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi permodalan,jumlah UMKM yang mengikuti temu usaha, Jumlah peserta sosialisasi IUMK

90 UMKM, 90 UMKM

Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi permodalan ( 9 kecamatan)

240 UMKM

jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi PIRT, jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi produk halal

80 UMKM, 60 UMKM

jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan PIRT (Wonosari)

40 UMKM

jumlah UMKM yang mampu mengelola limbah produksi,

30 UMKM jumlah UMKM yang mampu mengelola limbah produksi

60 UMKM

jumlah UMKM yang dapat menyusun Laporan Keuangan

90 UMKM Jumlah UMKM yang mampu berkembang di daerah wisata (Baron, Krakal, daerah wisata Gunungkidul)

90 UMKM

Jumlah UMKM yang mengikuti diklat manajemen usaha

30 UMKM jumlah peserta workshop pengembangan UMKM produk unggulan

80 UMKM

- 37 -

daerah (Wonosari, Gunungkidul)

Jumlah UMKM yang mampu berkembang di daerah wisata

90 UMKM Jumlah UMKM yang termonitoring perkembangan usaha

150 UMKM

jumlah peserta workshop pengembangan UMKM produk unggulan daerah

30 UMKM Jumlah orang yang terlatih business plan (Wonosari, Gunungkidul)

40 orang

Jumlah UMKM yang termonitoring perkembangan usaha, Jumlah SDM tenaga pendamping UKM

150 UMKM, 2 orang

Jumlah UMKM yang terlatih kewirausahaan (PIWK : Dadapayu, Candirejo, Panggang, Karangmojo, Playen)

200 orang

Jumlah orang yang terlatih kewirausahaan

160 orang Jumlah SDM tenaga pendamping UKM

2 orang

Jumlah orang yang terlatih business plan

40 orang Jumlah tenaga pendamping perijinan usaha UMKM

18 orang

Jumlah orang yang terlatih kewirausahaan PIWK

90 orang Jumlah UMKM yang termonitoring perijinan usahanya

150 UMKM

Jumlah UMKM yang mengikuti Pembinaan pengemasan produk

60 UMKM

Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan wirausaha pemula (Gedangsari, Rongkop)

60 orang

Jumlah Pelaksanaan koordinasi kegiatan

2 kali

Jumlah UMKM yang mendapatkan

30 UMKM

- 38 -

pelatihan digital marketing (Ponjong)

Jumlah UMKM yang Melakukan Temu Usaha

200 UMKM

Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk UMKM

886.577 Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk UMKM

Luar jawa, Jakarta, Harkopnas, kecamatan ponjong,kecamatan panggang, Kabupaten Gunungkidul, wonosari,

518.292,5

Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam pameran produk UMKM

6 UMKM

Jumlah even promosi produk UMKM

1 even Jumlah even promosi nasional produk UMKM (Jakarta, luar Jawa, Lokasi Harkopnas)

3 event

jumlah UMKM yg mengikuti pameran harkop nasional

4 UMKM Jumlah UMKM yang terbina promosi dan pemasaran (Kecamatan Ponjong, Kecamatan Panggang)

90 UMKM

Jumlah peserta penyelenggaraan pameran produk UMKM dalam rangka Harkop

100 UMKM Jumlah pelaksanaan kegiatan pameran dalam daerah (Kabupaten Gunungkidul)

20 kali

- 39 -

Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran produk UMKM dalam rangka Harkop

2 UMKM Jumlah Penyelenggaraan pameran daerah dalam rangka Harkop (Wonosari)

1 event

Jumlah barang untuk showroom produk UMKM

3 paket

Jumlah UMKM yang terbina promosi dan pemasaran

150 UMKM

- 40 -

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah disusun berdasarkan

analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia.

Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan

dari masyarakat. Melalui Musrenbang kecamatan dan Forum Gabungan

Perangkat Daerah, usulan dari masyarakat ditelaah dengan

mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain faktor tingkat urgensi, dana

yang tersedia dan kemanfaatannya, pemerataan lokasi dengan

mempertimbangkan potensi wilayah dengan harapan berbagai aspirasi yang

ada dapat terserap demi penyempurnaan Renja yang akan memberikan output

seperti yang diharapkan semua pihak.

Masukan masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

antara lain adanya usulan program kegiatan yang diusulkan melalui Pagu

Indikatif Sektoral (PIS) dan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Usulan

program kegiatan melalui PIS tidak bisa seluruhnya diakomodir mengingat

ketersediaan dana yang telah ditetapkan dalam pagu anggaran dinas.

Sedangkan usulan program kegiatan melalui anggaran PIWK adalah kegiatan

Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan. Dalam Renja Tahun 2019 terdapat

4 (empat) paket pelatihan kewirausahaan UMKM yang diusulkan oleh 3 (tiga)

kecamatan yaitu Kecamatan Semanu, Karangmojo, Panggang dan Playen.

Usulan dari kecamatan melalui PIWK secara keseluruhan telah diakomodir

dalam Renja 2019.

Selain melalui usulan masyarakat, juga dilakukan pencermatan dari

Instansi Perencanaan Kabupaten yang dilakukan melalui Desk dengan

Bappeda untuk meminimalisir kesalahan dan demi lebih sempurnanya Renja

yang disusun baik dalam kesesuaian nomenklatur kegiatan, rasionalisasi

anggaran maupun ketepatan penentuan indikator kinerja.

Data usulan program kegiatan Tahun 2019 dari para Pemangku

Kepentingan di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dalam Tabel 2.5 berikut

ini:

- 41 -

TABEL 2.5

USULAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6 1. Program Peningkatan

Kualitas Pengelolaan UMKM

Kecamatan Semanu (Desa Dadapayu, Candirejo)


40 orang

Kecamatan Karangmojo


40 orang

Kecamatan Panggang


40 orang

Kecamatan Playen


40 orang

- 42 -

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Program pembangunan bidang koperasi dan UMKM antara

pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan

pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Stabilitas

dan pelaksanaan pembangunan secara merata untuk kepentingan rakyat

didukung oleh dokumen perencanaan yang mantap dan bersinergi dengan

dokumen yang sudah ada. Dokumen sebagai patokan pelaksanaan Tahun

2019 adalah RPJM Nasional Tahun 2015-2019 yang memuat visi :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Adapun misi dari

Pembangunan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai

negara kepulaun

2. Mewujudkan masyarakat yang maju, berkeseimbangan dan demokratis

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudaya

Telaah terhadap kondisi perekonomian nasional pada tahun 2019

masih diselaraskan dengan Nawa Cita atau sembilan agenda nasional, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar

negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan

pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi

kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan

memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada

institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi

melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

- 43 -

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan

kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar";

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia

Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan

program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung

deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial

untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali

kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek

pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional

aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa,

nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan

budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan

menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Agenda nasional yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah Nawacita ke-6 ( enam) dan 7

(tujuh).

Berdasarkan visi dan misi Presiden, norma dan dimensi pembangunan

serta Nawa Cita, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyusun tujuan

Kementerian Koperasi dan UKM yaitu : Mewujudkan Koperasi dan UMKM

yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian

nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha,

kemandirian koperasi dan keterpaduan. Tujuan tersebut menjadi landasan

bagi penetapan sasaran-sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM.

Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi,

teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan

luar negeri;

- 44 -

2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;

3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung

layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;

4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai

sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;

5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan

kelompok produktif lainnya;

6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan

perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta

peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan

7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah

yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan program prioritas nasional, Pemerintah Provinsi juga

telah menetapkan Tema pembangunan DIY dalam RKPD DIY 2019 yang

mengarah pada fokus dan tematik pembangunan yakni “ (1) Mengatasi

Ketimpangan Wilayah, (2) Mengatasi Kemiskinan Dan Ketimpangan

Pendapatan, (3) Tindak Lanjut/Antisipasi, Pembangunan New Yogyakarta

International Airport, dan (4) Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui

Peran Swasta.” Dalam mengatasi kemiskinan, Kepala Bappeda DIY

menyampaikan Pemda DIY akan berupaya dengan Quick Wins untuk

pengurangan kemiskinan sebesar 2,13% di DIY dengan fokus 3 kecamatan

sasaran (dari total 15 Kecamatan). Tiga kecamatan tersebut berada di

Gedangsari, Saptosari (Gunungkidul), dan Kokap (Kabupaten Kulon Progo)

dengan pendekatan program Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemenuhan

kebutuhan dasar.

Dalam bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, Pemerintah

Daerah Istimewa Yogyakarta menentukan kebijakan peningkatan peran serta

masyarakat untuk mendukung IKM yang berbasis kepariwisataan yang

kreatif dan inovatif, peningkatan peran koperasi serta UMKM,

mengutamakan pembinaan industri prioritas melalui klaster industri,

mengembangkan industri yang merupakan kompetensi inti yang menjadi

keunggulan daerah, serta meningkatkan daya saing industri daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA

KECIL, DAN MENENGAH

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

- 45 -

dan fungsi PD dengan memperhatikan rumusan Rancangan Visi dan Misi

Kepala Daerah terpilih serta berpedoman pada sasaran daerah yang telah

disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan

dalam sasaran PD tahun 2019 sebagaimana telah disajikan dalam

rancangan RKPD tahun 2019. Selanjutnya rumusan rumusan tujuan dan

sasaran tersebut telah disempurnakan dan disajikan dalam Rencana Kerja

berikut.

Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah adalah

Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM dalam rangka

pengembangan perekonomian daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai

dalam Renja Dinas Koperasi UKM tahun 2019 adalah :

1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD Meningkat

3. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)

4. Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

meningkat

Prioritas dan sasaran PD tersaji dalam tabel 3.1.

TABEL 3. 1 PRIORITAS DAN SASARAN

NO PRIORITAS SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN DAERAH

(OUTCOME)

SASARAN PD INDIKATOR

SASARAN PD (OUTCOME)

1. Ekonomi dan Pariwisata

Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

Angka Pertumbuhan Ekonomi

Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

Persentase Pertumbuhan omset wirausaha UKM yang dibina

Persentase Pertumbuhan omset koperasi yang dibina

Selanjutnya hubungan antara tujuan Dinas Koperasi UKM dengan sasaran

Dinas Koperasi UKM sebagaimana dalam tabel 3.2

- 46 -

TABEL 3.2

TUJUAN DAN SASARAN PD

NO TUJUAN dan SASARAN

PD INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PD

TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN TAHUN

2019

1 Tujuan :

Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan perekonomian daerah

Persentase pertumbuhan omset wirausaha UKM dan Koperasi yang dibina

9,94 ( UKM) 3 (koperasi)

Sasaran Utama :

Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat


9,94


3

Sasaran Pendukung :

1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik PD meningkat

Nilai IKM PD 78,35

2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)


100%

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD Meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

100%

Perumusan Indikator Kinerja Utama PD disajikan dalam tabel 3.3 berikut.

TABEL 3.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA PD

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA IKU TARGET KINERJA

IKU

1.

Peran koperasi dan UKM

dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi

daerah meningkat


9,94


3

- 47 -

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan dalam

Rencana Kerja yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada

tahun yang akan datang berikut pendanannya. Program merupakan kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan

oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama

dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan pada Dinas Koperasi UKM adalah :

a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

b. Prioritas Pembangunan

c. Pengurangan kemiskinan

d. Pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah

e. Pencapaian IKU

f. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Tema, Prioritas, dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun

2019 dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih

sebagai berikut :

a. Visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan

Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan

sejahtera Tahun 2021”

b. Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang

kondusif

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara

berkelanjutan

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2019 juga

memperhatikan Tema pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :

a. Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2019

“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”

- 48 -

b. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2019

“Pemerataan Pembangunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan

Masyarakat yang Berkeadlian”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema

pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 adalah :

“Mengoptimalkan pengembangan industri pariwisata dan peningkatan

kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerataan

pembangunan dan kemandirian daerah”.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran

daerah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Kesehatan

Sasaran :

- Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

- Harapan Lama sekolah penduduk meningkat

2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran :

- Jumlah Penduduk miskin turun Pembinaan, pengembangan dan

pelestarian

- budaya lokal meningkat

3. Ekonomi dan Pariwisata

Sasaran :

- Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

- Pendapatan Masyarakat Meningkat

- Investasi meningkat

- Kunjungan Wisata Meningkat

4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang

Sasaran :

- Infrastruktur wilayah meningkat

- Kesesuaian terhadap tata ruang meningkat

5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

Sasaran :

- Ketersediaan Distribusi dan Konsumsi Pangan meningkat

- Kualitas lingkungan Hidup meningkat

- Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat

- 49 -

6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Sasaran :

- Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

- Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM, program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM diarahkan untuk

mendukung misi Kepala Daerah yang ke-5 yaitu : “Mengembangkan sektor-

sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif”. Prioritas dan

sasaran yang ingin dicapai adalah bidang Ekonomi dan Pariwisata dengan

sasaran pertumbuhan ekonomi meningkat.

UMKM dan koperasi merupakan salah satu penggerak ekonomi

rakyat. Dengan berkembangnya UMKM yang didukung oleh permodalan

diantaranya melalui melalui koperasi, diharapkan dapat membantu program

Pemerintah Daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan

pendapatan wilayah. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan adalah

pembinaan dan pelatihan bagi UMKM. Dalam rangka mengurangi

kemiskinan, Dinas Koperasi UKM merencanakan kegiatan Pelatihan

Bussines Plan atau Wirausaha Pemula yang pesertanya merupakan

masyarakat belum mempunyai usaha dan beberapa peserta wirausaha

pemula ini jugaakan diambilkan dari database masyarakat miskin dengan

harapan nantinya mereka dapat menjadi wirausahawan baru sehingga

berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Program kegiatan Dinas Koperasi UKM juga diarahkan pada

pencapaian IKU yang selaras dengan Tupoksi pada Dinas Koperasi UKM

yaitu peningkatan omset UMKM yang dibina dan peningkatan omzet koperasi

yang dibina. Hal ini dapat ditempuh melalui pengembangan koperasi dan

UMKM dengan memanfaatkan segenap potensi yang dimiliki dalam rangka

meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk mendukung perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

dapat ditempuh melalui :

1. Registrasi Usaha skala mikro dan kecil.

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha bagi UMKM.

3. Fasilitasi sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan.

4. Akses UMKM untuk mendapatkan kredit.

5. Perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kewenangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2019 terdiri dari 8

program dengan 15 kegiatan, meliputi :

- 50 -

A. Sekretariat

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

a. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran; dan

b. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dengan

kegiatan :

a. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran;

b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana perkantoran.

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur,

dengan kegiatan :

a. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah;

b. Pengembangan Kapasitas Aparatur.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah,

dengan kegiatan :

- Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, dengan kegiatan :

a. Perencanaan Kinerja PD;

b. Pengendalian Internal Perangkat Daerah; dan

c. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah.

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan :

- Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Bidang Koperasi

- Program Peningkatan Kapasitas Koperasi, dengan kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

b. Pembinaan Usaha Koperasi

C. Bidang Usaha Kecil Menengah

- Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM:

a. Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM;

b. Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk UMKM

Perumusan program kegiatan pada Dinas Koperasi UKM dikaitkan dengan

sasaran PD, disajikan dalam tabel 4.1 berikut.

- 51 -

TABEL 4.1

PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2019

NO SASARAN PD NAMA PROGRAM/KEGIATAN

1.

Peran koperasi

dan UKM dalam

mendorong

pertumbuhan

ekonomi daerah

meningkat

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM

Kegiatan :

Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM


Program Peningkatan Kualitas Koperasi

Kegiatan :


Pembinaan Usaha Koperasi

2. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan :

Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana perkantoran

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan :


Pengembangan Kapasitas Aparatur


Kegiatan :

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

3. Kualitas Laporan Keuangan Daerah Meningkat


Kegiatan :

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

4. Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kegiatan :

Perencanaan Kinerja PD

Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

- 52 -

Rekapitulasi program dan kegiatan tersebut apabila dikelompokkan

berdasarkan prioritas pembangunan, maka hasilnya sebagaimana disajikan dalam

tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan 6 Prioritas Pembangunan Tahun 2019

No. Prioritas

Pembangunan Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif Keterangan

1 2 3 4 5

1. Ekonomi, Pariwisata dan Budaya

Program Peningkatan Kualitas Koperasi

486.165.000

1. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

317.730.000

2. Pembinaan Usaha Koperasi

168.435.000

Program Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM

855.677.500

1. Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM

337.385.000

2. Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk UMKM

518.292.500

Sesuai dengan tabel di atas, pagu indikatif total pada Rancangan

Akhir Renja yang telah ditetapkan untuk pendanaan 8 program 15 kegiatan

pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2019 yaitu

sebesar Rp 2.292.554.900,00 dan prakiraan maju Tahun 2020 sebesar Rp

4.252.011.200,00. Seluruh sumber pendanaan untuk pelaksanaan program

kegiatan Tahun 2019 berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

Pada rancangan awal Renja jumlah program dan kegiatan adalah

sejumlah 8 Program dengan 16 kegiatan, sehingga ada pengurangan

kegiatan yaitu Pengadaan pakaian dinas/khusus dikarenakan kegiatan

tersebut telah dianggarkan pada BKPPD. Pagu indikatif pada rancangan

awal Renja adalah sebesar Rp3.983.638.600,00 sehingga ada ada

rasionalisasi anggaran dikarenakan untuk honor PNS tidak diperkenankan

dianggarkan pada Renja PD namun diperhitungkan pada anggaran Tamsil

di BKPPD.

- 53 -

Lokasi sasaran pelaksanaan program kegiatan ini menyebar pada

wilayah-wilayah kecamatan dikarenakan di seluruh kecamatan terdapat

lembaga koperasi dan UMKM. Untuk kegiatan yang yang bersumberkan

dari dana PIWK adalah sebesar Rp 100.000.000,00 dengan bentuk kegiatan

Pelatihan Wirausaha yang akan dilaksanakan pada 4 lokasi kecamatan

sesuai dengan usulan pada saat Musrenbang yaitu : Kecamatan Semanu,

Karangmojo, Panggang, Playen. Selain itu Dinas Koperasi UKM juga

berusaha mengakomodir usulan yang kecamatan melalui Pagu Indikatif

Sektoral (PIS). Namun demikian karena keterbatasan dana, waktu dan

SDM, tidak semua usulan tersebut dapat diakomodir. Dinas Koperasi UKM

juga berupaya untuk melaksanakan program kegiatan pada wilayah

kecamatan Se-Kabupaten Gunungkidul.

Dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah dalam rangka

mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka

dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan

sejahtera Tahun 2021, maka program kegiatan yang direncanakan

diantaranya juga menyasar pada lokasi daerah kawasan wisata seperti

Pantai Baron dan Pantai Krakal.

Secara rinci, uraian kegiatan dari masing – masing program dapat

dilihat pada Tabel berikut :

- 54 -

Tabel 4.3

Proritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Prioritas Sasaran Daerah

Indikator Sasaran Daerah

Sasaran PD Indikator Sasaran PD

Program Kegiatan Dana PD

Ekonomi, Pariwisata dan Budaya

1. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

1 Angka Pertumbuhan Ekonomi

1 Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

1 Persentase pertumbuhan omset wirausaha UKM yang dibina

1 Peningkatan kualitas pengelolaan UMKM

Pelatihan dan Pembinaan kelembagaan UMKM

337.385.000

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah


518.292.500

2 Persentase pertumbuhan omset koperasi yang dibina

2 Peningkatan Kapasitas Koperasi


317.730.000

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pembinaan Usaha Koperasi

168.435.000

JUMLAH TOTAL 1.341.842.500

- 55 -

Tabel 4.4

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU DANA (Rp) OPD

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 664.175.400

01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

584.340.400 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 79.835.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

224.445.000

02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran


02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran


03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

10.350.000

03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah


03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur 7.850.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

19.192.000

04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 19.192.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- 56 -

05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 26.600.000

05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 14.450.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah 1.650.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

05.03. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah


06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5.950.000

06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 5.950.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TOTAL 950.712.400

- 57 -

Tabel 4.5 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RANCANGAN AKHIR RENJA RENJA TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11.2.11.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100persen 664.175.400 718.911.200

2.11.2.11.01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Dinas Koperasi UKM,

584.340.400 PIPD, 593.911.200

Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang tersedia

4 paket 4 paket

Jumlah Komponen listrik tersedia 4 paket 4 paket

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

4 paket 4 paket

- 58 -

Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga

2 dispenser , 10 pigura (unit)

6 hiasan dinding, 3 rak mini (unit)

Jumlah sarana jasa telepon, listrik dan air

12 x 3 rekening 12 x 3 rekening

Jumlah dan jenis surat kabar 365 x 2 exemplar 365 x 2 exemplar

Jumlah orang dan jumlah gaji THL 8 x 12 bulan 8 orang

Jumlah barang cetakan dan fotocopy 12 paket 12 paket


10 komputer , 12 printer , 5 laptop , 3 LCD , 2 mesin ketik , 12 AC jenis

komputer 12 , printer 13 , laptop 4 ,LCD 2 , mesin ketik 4, 4 AC (unit)


1 genset, 2 laptop, 2 printer, 2 komputer, 1 monitor display, 5 pesawat telpon, 7 AC, 5 CCTV, 3 etalase, 3 rak, 6 feling cabinet, 2 meja kursi tamu, 4 meja komputer, 3 APAR, 1 brankas, 1 tangga (unit)

2 printer, 2 komputer, 1 monitor display, 10 unit tenda, 1 jam digital (unit)

Jumlah jasa cleaning servise 1 paket 1 paket

- 59 -

2.11.2.11.01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi


79.835.000 PIPD, 125.000.000




Jumlah dan jenis rapat, Konsultasi, dan Koordinasi

29 OP Luar daerah , 420 OP Dalam daerah OP

32 OP Luar daerah, 420 OP dalam daerah OP

2.11.2.11.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran


100persen 224.445.000 285.000.000

2.11.2.11.01.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Koperasi UKM,

152.435.000 PIPD, 150.000.000

Jumlah taman yang dibangun 1 paket

Jumlah gedung yang dibangun (desain interior)

1 paket 1 paket

2.11.2.11.01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Koperasi UKM,

72.010.000 PIPD, 135.000.000

- 60 -


12 roda dua, 2 roda empat (unit)

12 roda dua, 3 roda empat (unit)


10 meja/kursi, 2 almari (unit)

10 meja kursi, 4 almari (unit)

Jumlah gedung yang dipelihara 1 unit 1 unit

2.11.2.11.01.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur


100persen 10.350.000 24.000.000

2.11.2.11.01.03.02.


Dinas Koperasi UKM,

2.500.000 PIPD, 6.000.000

Jumlah ASN yang terfasilitasi 34 orang 35 orang

2.11.2.11.01.03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur

Wilayah Propinsi DIY,

7.850.000 PIPD, 18.000.000

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Diklat

1 orang 3 orang

2.11.2.11.01.04.



100persen 19.192.000 15.000.000

2.11.2.11.01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM,

19.192.000 PIPD, 15.000.000

- 61 -

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, bulanan dan akhir tahun tersusun baik dan tepat waktu

14 dokumen 14 dokumen

2.11.2.11.01.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


100persen 26.600.000 43.000.000

2.11.2.11.01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM, 18 kecamatan,

14.450.000 PIPD, 20.000.000

Dokumen Jumlah laporan kinerja PD 2 dokumen 8 dokumen

Dokumen Renja dan Perubahan Renja

2 dokumen

Dokumwn RKA, RKAP 2 dokumen

Dokumen hasil Forum PD 1 dokumen

Dokumen ROPK dan ROPK Perubahan

2 dokumen

dokumen LKjIP 1 dokumen

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA dan DPPA)

2 dokumen

2.11.2.11.01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM,

1.650.000 PIPD, 3.000.000

- 62 -

Jumlah TEPPA 12 dokumen 16 dokumen

Jumlah Dokumen E Monev dan TEPPA)

4 dokumen

2.11.2.11.01.05.03. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM,

10.500.000 PIPD, 20.000.000

Data dan informasi yang dikelola dengan baik

1 dokumen 1 kali

2.11.2.11.01.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 78.35 5.950.000 7.000.000

2.11.2.11.01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dinas Koperasi UKM,

5.950.000 PIPD, 7.000.000

Jumlah Dokumen Standar Pelayanan (SP) / Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP), Hasil Survey IKM dan RTP

4 dokumen 4 dokumen

2.11.2.11.01.15. Program Peningkatan Kapasitas Koperasi

Jumlah pertambahan koperasi sehat 3 486.165.000 1.180.000.000

2.11.2.11.01.15.01. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

Kabupaten Gunungkidul, Propinsi DIY, Tawa Tengah, Jakarta, Luar Jawa,

317.730.000 PIPD, 770.000.000

- 63 -

Jumlah koperasi yang terbina terawasi


Jumlah bedah koperasi 15 koperasi 15 koperasi

Lomba tangkas terampil bagi siswa 27 siswa 27 siswa

Jumlah SDM tenaga pendamping koperasi

2 orang 3 orang

Jumlah pra koperasi yang disosialisasi


Jumlah koperasi baru yang didampingi


Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya


Jumlah koperasi yang didampingi pra RAT


Penilaian koperasi berprestasi 10 koperasi 10 koperasi

Jumlah buku profil koperasi 50 buku 50 buku

Jumlah peserta yang mengikuti diklat akunting

40 orang 40 orang

Jumlah peserta yang mengikuti diklat auditing

40 orang 60 orang

- 64 -

Jumlah kopsis yang terbina 30 kopsis 30 kopsis

Jumlah kopsis yang terdata 50 sekolah 150 sekolah

Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundangan

60 orang 60 orang

Jumlah orang yang mengikuti diklat Dewan Pengawas Syariah

20 orang 15 orang

1 kali

2.11.2.11.01.15.02. Pembinaan Usaha Koperasi

Kabupaten Gunungkidul, DIY, Jawa Barat, Jakarta, Luar Jawa,

168.435.000 PIPD, 410.000.000

jumlah pengurus/pengelola/peserta temu usaha koperasi


jumlah pengurus koperasi yang memahami informasi dukungan permodalan

60 orang 60 orang

Jumlah peserta pembinaan usaha koperasi

110 orang 110 orang

- 65 -


30 orang 60 orang

Monitoring penguatan modal koperasi


jumlah pengurus koperasi yang memahami pembinaan usaha

30 orang 60 orang

jumlah tenaga pendamping koperasi 1 orang 2 orang

jumlah peserta yang dikirim pada upacara Hari Koperasi Tk Propinsi dan Tk. Nasional

15 orang 15 orang

Jumlah even pasar rakyat 1 kali 1 even

Jumlah even pameran koperasi yang diikuti

1 even 1 even

Jumlah even peringatan hari koperasi

2 even 2 even

2.11.2.11.01.16. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM


23.41persen 855.677.500 1.979.100.000

- 66 -

2.11.2.11.01.16.01. Pelatihan dan Pembinaan kelembagaan UMKM

9 kecamatan, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Baron, Krakal, daerah wisata Gunungkidul, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, Dadapayu, Candirejo, Panggang, Karangmojo, Playen, Dinas Koperasi UKM, kabupaten gunungkidul, kabupaten gunungkidul, Kabupaten gunungkidul, Gedangsari, Rongkop, Jakarta, 4 kecamatan,

337.385.000 PIPD, PIWK,

691.000.000

Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi permodalan ( 9 kecamatan)

240 UMKM 540 UMKM

jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan PIRT (Wonosari)

40 UMKM 80 UMKM

jumlah UMKM yang mampu mengelola limbah produksi

60 UMKM 90 UMKM

- 67 -

Jumlah UMKM yang mampu berkembang di daerah wisata (Baron, Krakal, daerah wisata Gunungkidul)

90 UMKM 120 UMKM

jumlah peserta workshop pengembangan UMKM produk unggulan daerah (Wonosari, Gunungkidul)

80 UMKM 80 UMKM

Jumlah UMKM yang termonitoring perkembangan usaha

150 UMKM 150 UMKM

Jumlah orang yang terlatih business plan (Wonosari, Gunungkidul)

40 orang 80 UMKM

Jumlah UMKM yang terlatih kewirausahaan (PIWK : Dadapayu, Candirejo, Panggang, Karangmojo, Playen)

200 orang 200 orang

Jumlah SDM tenaga pendamping UKM

2 orang 3 orang

Jumlah tenaga pendamping perijinan usaha UMKM

18 orang 18 orang

Jumlah UMKM yang termonitoring perijinan usahanya

150 UMKM 150 UMKM

Jumlah UMKM yang mengikuti Pembinaan pengemasan produk

60 UMKM 60 orang

Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan wirausaha pemula (Gedangsari, Rongkop)

60 orang 60 orang

- 68 -

Jumlah Pelaksanaan koordinasi kegiatan

2 kali 2 kali

Jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan digital marketing (Ponjong)

30 UMKM 60 UMKM

Jumlah UMKM yang Melakukan Temu Usaha

200 UMKM 240 UMKM

2.11.2.11.01.16.02. Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk UMKM

Luar jawa, Jakarta, Harkopnas, kecamatan ponjong,kecamatan panggang, Kabupaten Gunungkidul, wonosari,

518.292.500 PIPD, 1.288.100.000

Jumlah even promosi nasional produk UMKM (Jakarta, luar Jawa, Lokasi Harkopnas)

3 event 8 UMKM

Jumlah UMKM yang terbina promosi dan pemasaran (Kecamatan Ponjong, Kecamatan Panggang)

90 UMKM 4 even

Jumlah pelaksanaan kegiatan pameran dalam daerah (Kabupaten Gunungkidul)

20 kali 3 UMKM

Jumlah Penyelenggaraan pameran daerah dalam rangka Harkop (Wonosari)

1 event 120 UMKM

Total 2.292.554.900 4.252.011.200

- 69 -

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran

yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran

2019 dan merupakan dokumen perencanaan satu tahunan yang selaras dengan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018

mencakup tiga bahasan, yaitu :

a. Catatan Penting

Kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan

kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, namun demikian sikap mental,

tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku

pembangunan(stakeholders) tetap harus dikedepankan. Adanya perpaduan

antara dua hal tersebut dapat dijadikan modal dalam mendukung upaya

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai

hasil yang optimal.

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi

UKM akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.

Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dalam proses

Murenbang tingkat kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

Rencana Kerja ini juga memuat rencana anggaran yang diperlukan untuk

pelaksanaan program kegiatan. Namun demikian ketersediaan anggaran juga

memegang peranan penting. Untuk mengantisipasi apabila ketersediaan

anggaran tidak mencukupi maka ditetapkan skala prioritas mulai dari

kebutuhan yang paling mendesak dan sangat dibutuhkan serta menyangkut

kepentingan publik.

b. Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan program dan kegiatan dari tahun ke tahun merupakan

kesinambungan yang saling berkaitan dan apa yang diperoleh tahun-tahun

sebelumnya berpengaruh pada perencanaan tahun berikutnya, sehingga benar-

benar diperlukan perencanaan yang matang melalui langkah evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya penyempurnaan pada

pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya.

- 70 -

Perencanaan yang baik merupakan dasar pelaksanaan yang menjadi

salah satu kunci sukses pembangunan daerah. Perencanaan ini dapat

mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah,

dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku

pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi, sikap mental,

semangat, kejujuran, dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dan

menjadi acuan dalam proses selanjutnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk

mencapai suatu kondisi yang lebih baik dengan memanfaatkan dan mengelola

potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada

akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin

agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan

rencana, maka diperlukan instrument pengendalian yang berfungsi untuk

memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar

pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan

yang telah direncanakan dengan target-target dan sasaran tertentu, metode

pelaksanaannya maupun hasil yang dicapai sehingga mencerminkan ada

tidaknya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaannya.

Selanjutnya dokumen perencanaan ini merupakan landasan serta

pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan

pada tahun anggaran 2019 nanti terutama kegiatan yang merupakan skala

prioritas, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

1 - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/113_dinas... · Pengembangan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Pendampingan Pra-Koperasi dalam penguatan

Documents