Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017 i KATA PENGANTAR Assalamualaikum WR WB Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya. Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran suatu perangkat daerah tidak hanya karena tercapainya target pada program dan kegiatan saja tetapi juga dipengaruhi dengan adanya kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat seperti pada tahun 2017 dengan diterbitkanya SE Mendagri Nomer 910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai yang akan mempengaruhi pengelolaan keuangan di daerah. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Kerja (Renja). Dan Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
36
Embed
KATA PENGANTAR - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/49_badan keuangan dan aset... · b. Unsur pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017
i
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum WR WB
Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Badan
Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017 dapat diselesaikan
untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan
tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di
daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan
yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin
kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara
untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih
transparan, dan akuntabel.
Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol
terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam
hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui
sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang
digunakan untuk mencapainya.
Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan
pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi
karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja
individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada
pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran suatu perangkat daerah tidak
hanya karena tercapainya target pada program dan kegiatan saja tetapi
juga dipengaruhi dengan adanya kebijakan dan regulasi dari pemerintah
pusat seperti pada tahun 2017 dengan diterbitkanya SE Mendagri Nomer
910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai yang akan
mempengaruhi pengelolaan keuangan di daerah.
Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik
organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap
berpegang pada Rencana Kerja (Renja). Dan Laporan Kinerja Badan
Keuangan Dan Aset Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam pengelolaan sumber daya
dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam
rangka pencapaian tujuan organisasi.
Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017
ii
Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan
perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan
dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.
Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah
satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan
oleh stake holders yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja
dan pertanggungjawaban Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah.
Wassalamualaikum WR WB
Wonosari,
KEPALA,
Drs. SUPARTONO, M.Si
NIP. 19590911 198003 1 001
Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan
manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai
dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran
tahunan dari Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016-
2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 40 tahun 2016.
LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan
bukti untuk menjawab pertanyaan, realisasi sasaran pembangunan yang
ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama
(IKU) BKAD yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil
dicapai.
Dari 3 (tiga) IKU BKAD tahun 2017, kinerja yang dicapai BKAD
menunjukkan kategori berhasil baik. Keberhasilan capaian IKU BKAD
merupakan hasil dari upaya-upaya BKAD, juga berkat dukungan dan
partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun
masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan
sinergi dalam memenuhi program-program BKAD pada tahun 2017.
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar
84,89% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk
program/kegiatan pada sasaran utama sebesar 91,53%, sedangkan
realisasi untuk program/kegiatan pada sasaran pendukung sebesar
76,35%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan
anggaran terbesar pada sasaran pendukung Persentase Kesesuaian
Program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap
RPJMD yaitu sebesar 94,62% sedangkan penyerapan anggaran terkecil
pada sasaran pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat
Daerah yaitu sebesar 76,12 %
Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan
kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional
serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang
berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan
sesuai dengan beban kerja masing-masing PD (Perangkat Daerah) serta
adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas”
berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan
manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan
Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017
iv
Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial
dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.
Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017
v
DAFTAR ISI
Hal
HALAMAN JUDUL …………………………………………………….......
KATA PENGANTAR …………………………………………………........ i
RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………..... iii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………....... v
BAB I : PENDAHULUAN ………………………………………...... 1
A. Latar Belakang ……………………………..……….....
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..…...
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)............
1
2
6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA …................................ 8
A. Rencana Kerja PD Tahun 2017 ....................
B. Rencana Kinerja 2017 ...................……………...
C. Perjanjian Kinerja 2017 ..................……………..
9
11
12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA …………………………... 15
A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………
B. Realisasi Anggaran ..........................................
15
28
BAB IV : PENUTUP ………………………………………………….... 30
Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017
1
BAB
I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian
dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga
selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai
perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara
periodik setiap akhir tahun anggaran.
LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber
daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi
Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan
alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi
sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017
2
Bertitik tolak dari RKPD Tahun 2017 dan Rencana Kerja
Tahun 2017, maka LKj IP Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang
disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2017 dan
menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah kepada Bupati
Gunungkidul.
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Daerah. Sedangkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan
Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan
Aset Daerah.
1. Tugas Pokok
Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas
pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan
aset daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas yang dibebankan, Badan
Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan umum di bidang keuangan daerah;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di
bidang keuangan daerah;
d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pendapatan, keuangan,
dan aset daerah;
e. pelaksanaan dan pembinaan pemungutan pajak daerah;
f. pembinaan pendapatan daerah;
g. pengelolaan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan;
h. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja
daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah;
Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017
3
i. penyusunan rancangan pertanggungjawaban anggaran
pendapatan dan belanja daerah;
j. pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan keuangan
daerah;
k. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
l. penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan
daerah;
m. pelaksanaan dan pembinaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan daerah;
n. pengelolaan barang milik daerah;
o. pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen
perubahan pelaksanaan anggaran;
p. perumusan kebijakan teknis hibah daerah dan bantuan
keuangan;
q. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah;
r. pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset;
s. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang
keuangan daerah
t. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang keuangan daerah;
u. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
bidang keuangan daerah; dan
v. pengelolaan UPT.
2. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Gunungkidul
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
7 Tahun 2016 terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
b. Unsur pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari
Subbagian- Subbagian;
c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri
dari Subbidang-Subbidang
2. Unit Pelaksana Teknis;
3. Kelompok Jabatan
Fungsional.
Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017
4
Organisasi BKAD terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari :
1). Subbagian Perencanaan;
2). Subbagian Keuangan;
3). Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Penetapan Dan Bina Pendapatan terdiri dari :
1) Subbidang Pendaftaran Dan Pendataan;
2) Subbidang Pengolah Data dan Penetapan;
3) Subbidang Bina Pendapatan Dan Pengembangan;
d. Bidang Penagihan, Pelayanan Dan Pengendalian terdiri dari:
1) Subbidang Penagihan Dan Pengawasan;
2) Subbidang Pelayanan Dan Keberatan;
3) Subbidang Pengendalian Dan Pelaporan
e. Bidang Anggaran terdiri dari :
1) Subbidang Penyusunan Anggaran;
2) Subbidang Pengendalian Anggaran;
3) Subbidang Hibah Dan Bantuan Sosial;
f. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
1) Subbidang Perbendaharaan Pendapatan;
2) Subbidang Perbendaharaan Belanja Non Gaji;
3) Subbidang Perbendaharaan Belanja Gaji;
g. Bidang Akuntansi terdiri dari :
1) Subbidang Akuntansi Pendapatan;
2) Subbidang Akuntansi Belanja;
3) Subbidang Akuntansi Aset dan Selain Kas;
h. Bidang Aset terdiri dari :
1) Subbidang Perencanaan Aset;
2) Subbidang Pendayagunaan Aset;
3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Aset;
i. Unit Pelaksana Teknis;
j. Kelompok Jabatan Fungsional;
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
tersebut, didukung sumberdaya manusia yang memadai
dengan jumlah pegawai sebanyak 99 orang pada akhir tahun
2017. Adapun jabatan struktural di lingkungan Badan
Keuangan Dan Aset Daerah sebanyak 29 jabatan, terdiri dari
Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017
5
eselon II.b = 1 jabatan, eselon III = 7 jabatan, dan eselon IV = 21
jabatan, jabatan fungsional 1 yaitu Arsiparis. Sedangkan
jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak = 71 orang.
Gambar 1.1
1%
7%
21%
71%
Eselon II Eselon III Eselon IV non eselon
Sumber : Subbagian Umum BKAD.
Sedangkan komposisi pegawai BKAD berdasarkan Golongan
Ruang adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai
No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2017
1 I/a – I/d 0
2 II/a – II/d 24
3 III/a – III/d 64
4 IV/a – IV/e 11
Jumlah 99
Sumber : Subbagian Umum BKAD.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017
Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017
6
Gambar 1.2
Sumber : Subbagian Umum BKAD
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah merupakan
tugas yang harus ditangani secara baik, karena dengan pengelolaan
secara baik, maka kasus-kasus kebocoran penyelewengan dan
penyalahgunaan keuangan dan kekayaan daerah dapat dihindari.
Tentu saja dalam pelaksanaannya dimungkinkan menghadapi
permasalahan dan kendala seiring dinamika pemerintahan pusat
dan daerah, maupun perubahan kebijakan dan regulasi serta
perkembangan aspirasi masyarakat.
Adanya ketentuan penataan tata ruang wilayah berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
yang kemudian berdasarkan kedua aturan tersebut dapat
disimpulkan bahwa kawasan karst pegunungan seribu, dalam hal
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2017
Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017
7
ini yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, adalah kawasan
lindung yang tidak boleh ditambang, akan membawa akibat
berkurangnya potensi penerimaan daerah dari Pendapatan Asli
Daerah pada kelompok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Bahan Galian Golongan C). Bagi Badan Keuangan Dan Aset
Daerah yang mengemban tugas dan fungsi pendapatan tentu saja
hal tersebut akan membawa dampak atas konsekuensi
pemberlakuannya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 merupakan salah satu
landasan yuridis bagi pegembangan otonomi daerah di Indonesia.
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai
dilaksanakan sejak tahun 2001 merupakan peluang bagi
Pemerintah Daerah di Indonesia untuk melaksanakan serta
membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing-
masing.
Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme
transfer dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)
dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk
mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan
stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat.
Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan
akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.
Desentralisasi fiskal juga merupakan salah satu pilar dalam
memelihara kesetabilan kondisi ekonomi nasional karena transfer
dana ke daerah akan mendorong aktifitas perekonomian
masyarakat di daerah.
Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer
dana kepada pemerintah daerah adalah :
1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan
pembagian ‘kue nasional’ baik vertikal maupun horizontal.
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran
pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di
bidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang
dihasilkan
Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017
8
D.
Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP ).
SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP
dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan