KATA PENGANTAR - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/49_badan... · Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2018 i KATA PENGANTAR ... berdasarkan norma

Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya,

sehingga Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Tahun 2018 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)

yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan

tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di

daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan

yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin

kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara

untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih

transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol

terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam

hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui

sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang

digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan

pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi

karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja

individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada

pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik

organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap

berpegang pada Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan,

dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Badan Keuangan Dan

Aset Daerah Tahun 2016-2021.


ii

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan

perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan

dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah

satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan

oleh stake holders yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja

dan pertanggungjawaban Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

Wonosari, Februari 2019

KEPALA BADAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

SAPTOYO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I / IV b

NIP 197103251991011001


iii

RINGKASAN EKSEKUTIF


merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya

sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan

manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai

dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran

tahunan dari Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016-

2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 132 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Badan

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan

bukti untuk menjawab pertanyaan, realisasi sasaran pembangunan yang

ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama

(IKU) BKAD yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil

dicapai.

Dari 3 (tiga) IKU BKAD tahun 2018, kinerja yang dicapai

menunjukkan bahwa 3 (tiga) IKU dapat kategori sangat berhasil.

Keberhasilan capaian IKU BKAD merupakan hasil dari pengerahan

sumber daya yang ada, dukungan dan partisipasi seluruh komponen

masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang

berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-

program BKAD pada tahun 2018.

Indikator sasaran BKAD pada dasarnya telah memenuhi target

kinerja, namun demikian untuk lebih mengoptimalkan capaian sasaran

perlu diantisipasi beberapa hambatan kendala yang dapat berpengaruh

pada capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi

perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah

kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan sebagai

upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang

diupayakan yaitu :

1. Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul.

2. Peningkatan Pelayanan PBB dan BPHTB .

3. Melaksanakan Sensus Barang Milik Daerah sehingga BMD dapat

diinventarisasi dengan barcode.


iv

4. Peningkatan proses pencairan Dana Hibah, Bansos, BKK

(Bantuan Keuangan Khusus), ADD (Alokasi Dana Desa), Dana

Desa, Insentif Retribusi Daerah, Insentif Pajak Daerah dan

Retribusi Tempat Rekreasi.

5. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak untuk

peningkatan PAD.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan

kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional

serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang

berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan

sesuai dengan beban kerja masing-masing PD (Perangkat Daerah) serta

adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas”

berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan

manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial

dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.


v

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL …………………………………………………….......

KATA PENGANTAR …………………………………………………........ i

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………..... iii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………....... v

BAB I : PENDAHULUAN ………………………………………...... 1

A. Latar Belakang ……………………………..……….....

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..…...

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)............

1

2

6

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …................................ 8

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2016 – 2021.....................................................

B. Rencana Kinerja 2018 ...................……………...

C. Perjanjian Kinerja 2018 ..................……………..

9

11

12

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA …………………………... 15

A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 .

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..............

D. Realisasi Anggaran

15

28

30

32

BAB IV : PENUTUP ………………………………………………….... 30

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- Laporan Program Kegiatan

- Foto-foto Kegiatan


1

BAB

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian

dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara

periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga

berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat

pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai

media pertanggungjawaban kepada publik.


2

Bertitik tolak dari Renstra Perangkat daerah Tahun 2016

2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2018, maka LKj IP Badan

Keuangan Dan Aset Daerah yang disusun merupakan realisasi

hasil kegiatan tahun 2018 dan menyajikan laporan kemajuan

penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Badan Keuangan Dan

Aset Daerah kepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Badan Keuangan Dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan

Aset Daerah.

1. Tugas Pokok

Badan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas

pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan

aset daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas yang dibebankan, Badan

Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan umum di bidang keuangan daerah;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di

bidang keuangan daerah;

d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pendapatan, keuangan,

dan aset daerah;

e. pelaksanaan dan pembinaan pemungutan pajak daerah;

f. pembinaan pendapatan daerah;

g. pengelolaan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan;

h. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan

belanja daerah;


3

i. penyusunan rancangan pertanggungjawaban anggaran

pendapatan dan belanja daerah;

j. pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan keuangan

daerah;

k. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;

l. penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan

daerah;

m. pelaksanaan dan pembinaan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan daerah;

n. pengelolaan barang milik daerah;

o. pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen

perubahan pelaksanaan anggaran;

p. perumusan kebijakan teknis hibah daerah dan bantuan

keuangan;

q. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja daerah;

r. pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset;

s. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang

keuangan daerah

t. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang keuangan daerah;

u. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

bidang keuangan daerah; dan

v. pengelolaan UPT.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah

berdasarkan Peratura Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun

2016 terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;

b. Unsur pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari

Subbagian- Subbagian;

c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri

dari Subbidang-Subbidang

2. Unit Pelaksana Teknis;

3. Kelompok Jabatan

Fungsional.


4

Organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :

1). Subbagian Perencanaan;

2). Subbagian Keuangan;

3). Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Penetapan Dan Bina Pendapatan terdiri dari :

1) Subbidang Pendaftaran Dan Pendataan;

2) Subbidang Pengolah Data dan Penetapan;

3) Subbidang Bina Pendapatan Dan Pengembangan;

d. Bidang Penagihan, Pelayanan Dan Pengendalian terdiri dari:

1) Subbidang Penagihan Dan Pengawasan;

2) Subbidang Pelayanan Dan Keberatan;

3) Subbidang Pengendalian Dan Pelaporan

e. Bidang Anggaran terdiri dari :

1) Subbidang Penyusunan Anggaran;

2) Subbidang Pengendalian Anggaran;

3) Subbidang Hibah Dan Bantuan Sosial;

f. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

1) Subbidang Perbendaharaan Pendapatan;

2) Subbidang Perbendaharaan Belanja Non Gaji;

3) Subbidang Perbendaharaan Belanja Gaji;

g. Bidang Akuntansi terdiri dari :

1) Subbidang Akuntansi Pendapatan;

2) Subbidang Akuntansi Belanja;

3) Subbidang Akuntansi Aset dan Selain Kas;

h. Bidang Aset terdiri dari :

1) Subbidang Perencanaan Aset;

2) Subbidang Pendayagunaan Aset;

3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Aset;

i. Unit Pelaksana Teknis;

j. Kelompok Jabatan Fungsional;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

tersebut, didukung sumberdaya manusia yang memadai

dengan jumlah pegawai sebanyak 87 orang pada akhir tahun

2018. Adapun jabatan struktural di lingkungan Badan

Keuangan dan Aset daerah sebanyak 27 jabatan, terdiri dari


5

eselon II.b = 1 jabatan, eselon III = 6 jabatan, dan eselon IV = 20

jabatan, jabatan fungsional 1 yaitu Arsiparis. Sedangkan

jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak = 60 orang.

Gambar 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2018

1%

7%

23%

69%

Eselon II Eselon III Eselon IV non eselon

Sumber : Subbagian Umum BKAD, 2018

Sedangkan komposisi pegawai BKAD berdasarkan

Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2018

1 I/a – I/d 0

2 II/a – II/d 18

3 III/a – III/d 59

4 IV/a – IV/e 10

Jumlah 87



6

Gambar 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2018


C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Badan Keuangan

Dan Aset Daerah dalam pencapaian visi, misi Bupati secara efektif

dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan memperhatikan

nilai nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan

kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam

rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dalam bentuk isu isu strategis. Berdasarkan hasil

analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian

kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah dapat disimpulkan

bahwa kinerja pelayanan yang dilakukan telah berjalan dengan

baik, namun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi

pada pelayanan Badan Keuangan Dan Aset Daerah tetap

mendapatkan atau menemui hal kritis dan berbagai macam

persoalan atau hambatan.


7

Isu – isu atau permasalahan – permasalahan yang dihadapi

Badan Keuangan Dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang,

situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun

eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Wajib pajak PBB yang berdomisili di luar daerah semakin

banyak jadi sulit untuk dilakukan penagihan

b. Database Wajib Pajak PBB-P2 yang belum seluruhnya dapat

dimutakhirkan.

c. Peralihan kepemilikan atas obyek pajak tidak dilaporkan ke

BKAD sehingga database tidak berubah

d. Penyelesaian laporan dan data aset dan persediaan Kabupaten

Gunungkidul sangat bergantung pada penyelesaian laporan di

tingkat PD/unit kerjanya.

e. Rotasi dan mutasi pengurus barang dan persediaan

memerlukan penyesuaian dan transfer pekerjaan agar proses

administrasi aset dan persediaan tidak terganggu.

f. Selain mengupayakan penyederhanaan proses dan memperjelas

sistem dan prosedur penatausahaan aset dan persediaan baik

secara manual maupun melalui aplikasi

g. Bidang aset harus menghadapi personil baru (pengurus barang)

yang harus didampingi, padahal juga ada keterbatasan jumlah

SDM di bidang aset

h. Pelaksanaan SP2D online belum optimal.

i. Pelaksanaan integrasi aplikasi SIM Gaji dengan aplikasi SIPKD

yang belum terselesaikan

j. Pelaksanaan aplikasi E-Keluarga belum terlaksana secara

optimal

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada

upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan yang ada di Badan

Keuangan Dan Aset Daerah. Adapun isu yang dapat dimunculkan

untuk peningkatan pelayanan Badan Keuangan Dan Aset Daerah

berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah

sebagai berikut :

a. Melakukan penagihan-penagihan untuk wajib pajak yang

berdomisili di luar daerah,

b. Pemutakhiran data PBB-P2 secara massal dan reguler,

c. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB,


8

d. Melakukan pembinaan untuk seluruh PD dan unit kerjanya

yang berkaitan dengan penyusunan laporan dan data aset dan

persediaan,

e. Rotasi/mutasi pengurus barang perlu diikuti dengan

percepatan regenerasi ditingkat PD. PD agar turut

berpartisipasi dalam proses regenerasi tersebut, sehingga

mengurangi ketergantungan pembinaan oleh bidang aset,

f. Terus dilakukan evaluasi dan penambahan fasilitas aplikasi

untuk meningkatkan kualitas penyajian datanya,

g. Membangun dan memberdayakan aplikasi sehingga

memudahkan pengusulan, pemantauan dan evaluasi,

h. Melaksanakan koordinasi dengan Bank BPD ke Kemenkeu dan

OPD terkait.

i. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Taspen (Pusat dan

DIY), Kominfo dan BKPPD,

j. Koordinasi dengan OPD dan melaksanakan rekonsiliasi data

PNSD.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas

diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi Bupati

serta tujuan Badan Keuangan Dan Aset Daerah pada khususnya.

Kinerja yang telah dicapai Badan Keuangan Dan Aset Daerah

merupakan buah kerja keras seluruh sumber daya aparatur, hasil

koordinasi dengan seluruh stakeholder dan partisipasi masyarakat.

Prestasi kerja yang diraih diantaranya:

1) Dapat mengimplementasikan transaksi non tunai di tahun

2018 dengan pembatasan TNT untuk belanja rutin sebesar Rp.

500.000,00, sesuai Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor

4/Instr/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

(Transaksi Non Cash),

2) Mempertahankan opini BPK untuk Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk ketiga kali

“Wajar Tanpa Pengecualian”,

3) Dapat melampaui target PBB sampai dengan triwulan III yang

sebesar 78% menjadi 98%,

4) Dalam pengelolaan arsip mendapatkan juara 2 tingkat

kabupaten,

5) Telah tersedia database dan aplikasi untuk pengelolaan

persediaan dan aset tetap,


9

6) Meningkatnya penggunaan TNT baik dengan Surat

Pemindahbukuan maupun CMS,

7) Pelaksanaan validasi SP2D on line yang langsung dilakukan

oleh Bank BPD,

8) Pelaporan dana Perimbangan secara online,

9) Meminimalisir Pengembalian Gaji dan menyediakan data gaji

yang valid dan benar.


10

D.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan

jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam

melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten

Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana

Strategis Perangkat Daerah sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2016 - 2021

Rencana Strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016-2021. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan

pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja

Badan Keuangan Dan Aset Daerah dalam melaksanakan amanat

yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021,

dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah.

2. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD.

Selanjutnya Badan Keuangan Dan Aset Daerah menjabarkan

dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan

selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja

sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun

2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


11

Tabel 2.1

Sasaran strategis dan indikator kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat BKAD

2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat

Persentase Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu :

a. Laporan bulanan

b. Laporan semesteran

c. Laporan tahunan

3 Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencanaan PD

Prosentase kesesuaian program dalam: 1. Renja terhadap RKPD

2. Renstra PD terhadap RPJMD

4 Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

Meningkat

Indeks Pengelolaan Keuangan

5 Kualitas Penatausahaan Aset Daerah meningkat

Indeks Pengelolaan Aset Daerah

6 Pendapatan Asli daerah

meningkat

Persentase Kontribusi PAD

terhadap Pendapatan Daerah

Badan Keuangan Dan Aset Daerah telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul

Nomor 280/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Badan

Keuangan Dan Aset Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama

Badan Keuangan Dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:


12

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Alasan/Penjelasan/

Formulasi

1 Kualitas

Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkat

Indeks

Pengelolaan Keuangan

Rumus:

Hasil rata-rata dari

- Persentase PD yang menyampaikan Laporan Keuangan dengan benar dan tepat waktu

- Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD (Minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya)

- Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

2 Kualitas

Penatausahaan Aset Daerah meningkat

Indeks

Pengelolaan Aset Daerah

Hasil dari :

- Persentase Aset yang dilaporkan ke neraca

- Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Aset semester satu dan semester dua

3 Pendapatan Asli daerah meningkat

Persentase Kontribusi PAD terhadap

APBD

Rumus:

Σ Kontribusi PAD terhadap APBD

x 100%

Σ APBD -

Berdasarkan IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah tersebut

kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator Kinerja

Program dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Dan Aset

Daerah Nomor 047/KPTS/2018 Tentang Indikator Kinerja Program

Di Lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah, yaitu sebagai

berikut :


13

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program

No Sasaran Strategis


Alasan/ Penjelasan/Formulasi

Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkat

Persentase PD yang menyampaikan Laporan Keuangan dengan benar dan tepat waktu

∑ PD yang menyampaikan

Laporan Keuangan dengan benar dan

tepat waktu

∑ Total PD

x 100%

Tipologi data: Non

komulatif

Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD (Minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya)

Waktu Penyampaian

RAPBD

Target Waktu

Penyampaian RAPBD

x 100%

Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

Waktu Penyelesaian

SP2D

Target Penyelesaian

SP2D

x 100%

Kualitas Penatausahaan Aset Daerah meningkat

Persentase Aset yang dilaporkan ke neraca

Jumlah aset tetap intra + Persediaan + Aset tak berwujud + Aset lainnya rusak berat intra (Laporan

aset)

Jumlah aset tetap intra + Persediaan + Aset tak berwujud + Aset lainnya rusak berat intra (di neraca)

x 100%

Pendapatan Asli Daerah Meningkat

Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah

Pajak daerah tahun n –

pajak daerah tahun n-1

Pajak daerah tahun n-1

x 100%

Persentase desa di wilayah perkotaan

Jumlah Desa yang

dimutakhirkan x 100%


14




yang memiliki data obyek pajak yang valid

Jumlah seluruh desa

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

(∑ Nilai Rata-rata unsur x 0,071) x 25

Yang dimaksud unsur adalah

meliputi 9 unsur pelayanan

Tipologi data: Non komulatif

Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

∑ laporan keuangan disusun tepat waktu

∑ laporan keuangan disusun


x 100%

Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD)

∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang

sama dengan RKPD

∑ Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD)

x 100%

Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD

∑ Program dalam Renstra PD yang

sama dengan RPJMD

∑ Program dalam RPJMD

x 100%


Persentase pemenuhan

∑ realisasi pemenuhan


15




kebutuhan administrasi perkantoran

administrasi perkantoran

∑ administrasi perkantoran yang

dibutuhkan

x 100%

Tipologi data: Non

komulatif

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhan sarana

dan prasarana

∑ sarana dan prasarana yang direncanakan

x 100%


Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan

∑ ASN PD yang taat aturan

∑ ASN PD

x 100%


Program – program

Untuk mencapai sasaran strategis Badan Keuangan Dan Aset

Daerah dengan melaksanakan program prioritas sebanyak 6

program dan program penunjang atau pendukung pencapaian

sasaran strategis sebanyak 6 program sebagai berikut :

a. Program Prioritas

1. Program Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah

2. Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD

3. Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan

Daerah

4. Program Program Peningkatan dan Pengembangan


5. Program Pengelolaan pendapatan pajak daerah

6. Program Pengembangan Pendapatan Daerah


16

b. Program Pendukung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan Dan Kapasitas

Aparatur

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

B. Rencana Kinerja 2018

Perencanaan kinerja adalah aktifitas analisis dan

pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat

kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat

capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative

obyektives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat

pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan

bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana

kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah

tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun

perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana

Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan diterbitkanya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh

berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2018 mencerminkan rencana

kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 – 2021. Pada dasarnya

RKT menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Badan

Keuangan dan Aset daerah selama tahun 2018. Target kinerja

mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama


17

tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat

kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat

sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Target sasaran untuk tahun 2018 merupakan target tahun

kedua dari Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah 2016 – 2021

dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 memuat sasaran strategis,

indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai

berikut :

Tabel 2.4

Sasaran strategis dan indikator kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target


Keuangan Daerah

Meningkat

Indeks Pengelolaan

Keuangan

Persen 100

2 Kualitas Penatausahaan

Aset Daerah meningkat

Indeks Pengelolaan Aset

Daerah

Persen 90


Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD

Persen 12

C. PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan suatu dokumen

kontrak kinerja antara Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja

tahun kedua dari Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah 2016 -

2021 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan

Keuangan Dan Aset Daerah. Perjanjian Kinerja Tahunan 2018

mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

Rencana trategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 –

2021. Pada dasarnya Perjanjian kinerja tahun 2018 menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai Badan Keuangan dan Aset

daerah selama tahun 2018. Target kinerja mempresentasikan nilai


18

kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua

indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun

sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan

dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di

dalam upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Dan Aset

Daerah Tahun 2018 disusun setelah diterimanya Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 45/DPA/2018 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Perjanjian kinerja 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Satuan Target

1 Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkat

Indeks Pengelolaan

Keuangan

Persen 100

2 Kualitas

Penatausahaan Aset Daerah meningkat

Indeks


Persen 90



terhadap APBD

Persen 12

No. Nama Program Anggaran Keterangan

1. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

918.653.500,00

APBD

2. Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD

1.088.875.000,00 APBD

3 Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan

Daaerah

1.423.580.000,00 APBD

4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Aset Daerah

4.387.122.500,00 APBD

5. Pengelolaan Pendapatan

Pajak Daerah

2.639.823.000,00 APBD


19

6. Pengembangan Pendapatan

Daerah

1.078.695.500,00 APBD


20

BAB

III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan

bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong

perubahan, dimana program / kegiatan dan sumber daya anggaran

adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik

pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance

dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan

sejauh mana sebuah instansi telah memenuhi tugas dan mandatnya

dalam penyediaan layanan public yang langsung bisa dirasakan

hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

tanggungjawab program/kegiatan menjadi bagian penting dalam

memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik

telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah system akuntabilitas

kinerja ini adalah berpedoman kepada peraturan Menteri PAN dan RB

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja

,Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam Regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang

kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi

pemerintah

1. Pengukuran kinerja

Kerangka pengukur kinerja di Badan Keuangan dan Aset

Daerah dilakukan dengan mengacu pada peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Th 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapor Kinerja

dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun

pengukur kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:


21

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

rendah nya kinerja, digunakan rumus:

Capaian Indikator Utama =

Realisasi

X 100% Rencana

b. Apabila semakin tinggi menunjukkan semakin rendahnya

kinerja atau rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya

kinerja, digunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Rencana – ( Realisasi - Rencana )

X 100 Rencana

Atau

Capaian Indikator = (2 X Rencana) - Realisasi

X 100 Rencana

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan

skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1

Pengukuran dengan skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85≤x Sangat berhasil

70≤x<85 Berhasil

55≤x<70 Cukup berhasil

X<55 Tidak berhasil

Untuk capaian masing – masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata – Rata Data Kelompok”. Penyimpulan

capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan

jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup

berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan


22

nilai mean (rata – rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan

jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut .

Capaian Sasaran =

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

X 100

Jumlah indikator kinerja sasaran

2. Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2018

Pengukur target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk

mengukur kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018.

Pencapaian IKU tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan sebagai

berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama BKAD tahun 2018

No Sasaran

Strategi

Indikator

kinerja

Realisasi

tahun 2017

Tahun 2018 Target Akhir

Renstra (2021)

Capaian s/d 2018

terhadap 2021 (%)

Target Realisasi Capaian kinerja

(%)

1 Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkat

Indeks Pengelolaan Keuangan

100

100 100 100 100 100

2 Kualitas Penatausahaan Aset Daerah

meningkat

Indeks Pengelolaan Aset Daerah

90 90 91 101,11 100 91



terhadap APBD

12 12 13,17 109,7 12,1 95,58


23

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja

yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran I :

“Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat”

Target sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

daerah meningkat dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan dengan

tiga pengukur yaitu

1. Persentase PD yang menyampaikan Laporan Keuangan dengan

benar dan tepat waktu 2. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD (Minggu pertama

bulan oktober tahun sebelumnya) 3. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

Dari tiga pengukur diatas bahwa untuk realisasi capaian target

pada tahun 2018 dapat kami sajikan 100% .

Tabel 3.3 Rencana dan realisasi Capaian Sasaran Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah Meningkat

No Indikator kinerja

Realisasi

tahun 2017

Tahun 2018 Target

Akhir Renstra (2021)

Capaian

s/d 2018 terhadap 2021 (%)

Target Realisasi Capaian

Kinerja (%) Kategori

1 Indeks

Pengelolaan Keuangan

100 100 100 100 Sangat

berhasil

100 100

RATA – RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100

Kondisi pencapaian target indikator indeks pengelolaan keuangan

menunjukkan program/kegiatan yang telah dilakukan, yang

menggambarkan bukan hanya peran dari Badan Keuangan dan Aset

Daerah. Capaian ini menunjukkan kontribusi penting dari PD di

seluruh Kabupaten Gunungkidul. Indikator Indeks Pengelolaan

Keuangan dapat dicapai melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD

3. Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah


24

Dalam melaksanakan ketiga program tersebut dianggarkan

sebesar Rp. 3.431.028.500 dalam realisasi hanya membutuhkan

anggaran sebesar Rp. 2.998.300.143 (87,39%) Sehingga terdapat

efisiensi sebesar Rp. 432.728.357 (12,61%) yang dirinci sebagai berikut :

No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian

(%) Selisih (Rp.)

Efisiensi

(%)

1 Program

Peningkatan

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

918.653.500 816.169.348 86,94 102.484.152 11,15

2 Program

Peningkatan

Kualitas

Penyusunan

APBD

1.088.855.000 992.773.935 76,65 96.081.065 8,82

3 Program

Peningkatan

Kualitas

Penatausahaan

Keuangan

Daerah

1.423.520.000 1.189.356.860 94,18 234.163.140 16,45

Sesuai dengan Instruksi Bupati Nomor 2/INST/2017 Tentang

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash) Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul mengimplementasikan SE Mendagri Nomor

910/1967/SJ Tentang Implementasikan Transaksi Non Tunai mulai 1

Oktober 2017.

Instruksi Bupati Gunungkidul sebagai berikut :

1. Meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan

pembayaran dan melakukan pembatasan transaksi pembayaran

secara tunai pada masing-masing Perangkat Daerah dan Unit

Pelaksana Teknis;

2. Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis dalam melakukan

pembayaran Gaji Pegawai, belanja langsung (LS) barang/jasa,

penyaluran hibah yang berupa uang melalui mekanisme non tunai;

3. Guna kelancaran pembayaran atas gaji pegawai dan LS barang/jasa

diharapkan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis untuk

menghimbau kepada pegawai dan penyedia barang/jasa untuk

membuka rekening pada PT. Bank BPD DIY;


25

4. Dalam hal penyedia barang/jasa menggunakan rekening selain

rekening pada PT. Bank BPD DIY biaya yang timbul atas transaksi

dibebankan kepada penyedia barang/jasa;

5. Pembatasan transaksi secara tunai paling banyak Rp. 2.000.000,00

(dua juta rupiah).

Sasaran II :

“Kualitas Penatausahaan Aset Daerah meningkat”

Target sasaran Kualitas Penatausahaan Aset Daerah meningkat

dilaksanakan Secara Efektif Dan Efisien Berdasarkan Pada Regulasi

merupakan tugas yang harus dilaksanakan dengan cermat dan teliti

untuk menginventaris dan mengelola aset milik daerah yang mana

letaknya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dalam

tahun 2018, realisasi pencapaian sasaran Kualitas Penatausahaan Aset

Daerah meningkat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan

pada regulasi.

Berdasarkan data sementara hasil rekonsiliasi data aset PD

jumlah aset yang tercatat sebesar Rp. 28.116.008.396,96 jumlah ini

meningkat sebesar Rp. 517.592.010,43 (1,84 %) dibanding dengan aset

yang dicatat di neraca tahun 2017 sebesar Rp. 27.598.416.386,53.

Tabel 3.4

Rencana dan realisasi Capaian Sasaran

Kualitas Penatausahaan Aset Daerah meningkat

No Indikator

kinerja

Realisasi tahun

2017


Renstra (2021)

Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%) Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%) Kategori

1 Indeks Pengelolaan Aset Daerah

90

90

91

101,11

Sangat berhasil

100

91

RATA – RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 101,11

Kondisi pencapaian target indikator Indeks Pengelolaan Aset

Daerah menunjukkan program/kegiatan yang telah dilakukan, yang

menggambarkan bukan hanya peran dari Badan Keuangan dan Aset

Daerah. Capaian ini juga menunjukkan kontribusi penting dari PD di


26

seluruh Kabupaten Gunungkidul. Indikator Indeks Pengelolaan Aset

Daerah dapat dicapai melalui program Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp.

4.492.852.500,00 dalam realisasi hanya membutuhkan anggaran

sebesar Rp. 4.167.324.310,00 (91,90%) Sehingga terdapat efisiensi

sebesar Rp. 325.528.190,00 (7,24%).

Permasalahaan

1. Kurang lancarnya aliran pada keuangan disetiap PD. Proses

rekonsiliasi data belanja yang tidak dapat dilakukan di akhir tahun,

menyebabkan pengurus barang harus menunggu data tersebut

sampai dalam keadaan valid;

2. Biaya atribusi yang tidak segera dicatat tapi menunggu akhir tahun

anggaran, ini menyebabkan aset tidak segera bisa diselesaikan

pencatatannya;

3. Kurangnya personil disetiap PD sehingga beberapa pengurus barang

mendapat tugas pokok yang harus dikerjakan dan menunda

penyelesaian administrasi aset;

4. Biaya atribusi ada yang tidak melekat di Belanja Modal tetapi

melekat di Belanja Pegawai atau di Belanja Barang/jasa

Solusi

1. Peningkatan efektifitas proses rekonsiliasi data keuangan diseluruh

PD agar data keuangan yang valid dapat digunakan oleh pengurus

barang untuk memproses pencatatan aset;

2. Penyelesaian SPJ di awal waktu terutama yang terkait dengan biaya

atribusi;

3. Meningkatnya koordinasi dan komunikasi terkait dokumen SPJ dan

kontrak yang terkait dengan BMD yang dihasilkan PD kepada

pengurus barang.

4. Belanja atribusi harus dibagi diberbagai pengadaan yang

pelaksanaanya tidak bersamaan, sehingga perhitungan belanja

atribusi baru bisa akhir tahun, dan

5. Peningkatan SDM di tiap PD untuk menjadi ahli pengadaan

barang/jasa


27

Sasaran III “Pendapatan Asli Daerah Meningkat”

Target sasaran Pendapatan Asli Daerah meningkat dengan

indikator Kontribusi PAD Terhadap APBD merupakan salah satu faktor

penting dalam meningkatkan pendapatan daerah sebagi pendukung

pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, dalam pemenuhan target

indikator tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pemungatan

dan penagihan terhadap wajib pajak yang tersebar di seluruh wilayah

Kabupaten Gunungkidul maupun yang berada di luar wilayah

Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 3.5 Rencana dan realisasi capaian Sasaran

Pendapatan Asli Daerah Meningkat


Realisasi tahun 2017


Renstra (2021)

Capaian s/d 2017

terhadap 2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja (%)

Kategori

1 Pendapatan Asli Daerah

Meningkat

12 12 13,17 109,7 Sangat berhasil

12,1

RATA – RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 95,58

Kondisi pencapaian Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

seperti halnya pada sasaran ke 3 (tiga) yang mana program/kegiatan

yang telah dilakukan menggambarkan peran penting dalam mendukung

keuangan pemerintah daerah. Indikator Pendapatan asli Daerah

Meningkat dapat dicapai melalui Program-program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

2. Program Pengembangan Pendapatan Daerah

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp.

3.718.398.500,00 dalam realisasi membutuhkan anggaran sebesar Rp.

3.532.817.031,00 (95%) Sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.

185.581.469 ,00 (4,99%), yang dirinci sebagai berikut:


28


(%) Selisih (Rp.)

Efisiensi

(%)

1. Program

Pengelolaan

Pendapatan

Pajak Daerah

2.639.783.000 2.568.763.079 90,54 71.019.921 2,69

2. Program

Pengembangan

Pendapatan

Daerah

1.078.615.500 964.053.952 88 114.561.548 10,62

Permasalahan

1. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber

penerimaan daerah

2. Kurangnya sumber daya manusia

3. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala kebijakan pusat

Solusi

1. Ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah

2. Pengkajian potensi penerimaan daerah

3. Penyusunan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pemungutan

4. Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana pemungutan

pendapatan daerah

5. Penyuluhan dan sosialisasi

6. Peningkatan kualitas SDM petugas pemungutan pendapatan daerah

Di samping mencapai indikator utama yang didukung oleh

program prioritas, Badan Keuangan Dan Aset Daerah juga

melaksanakan program-program penunjang atau pendukung untuk

mencapai sasaram strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat

Daerah yaitu:

Sasaran IV

“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dilaksanakan program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana


29

Aparatur, Dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan Dan Kapasitas

Aparatur. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat

Daerah tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017

yaitu dari 81,83 menjadi 78,91. Indeks kepuasan masyarakat tahun

2018 ditargetkan sebesar 78 sehingga realisasi kinerjanya mencapai

104% masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian

program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian sasaran Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

No Indikator

kinerja

Realisasi

tahun 2017


Renstra

(2021)

Capaian s/d 2018 terhadap

2021 (%) Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%) Kategori

1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Perangkat Daerah

78.91 77 81,83 106 Sangat berhasil 80 106


Bila melihat data di atas pada tahun anggaran 2017 realisasi dari

Indikator ini sebesar 78,91 poin, sedangkan di tahun 2018 menargetkan

77 poin dan terealisasi sebesar 81,83 poin dari kegiatan yang dilakukan

capaian kinerja sebesar 106% ini termasuk kategori sangat berhasil.

Kondisi pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang meningkat

menunjukkan hasil dari program/kegiatan yang telah dilakukan

menggambarkan bahwa pelayanan yang baik akan berdampak positif

pada tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dicapai melalui

program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan dianggarkan

sebesar Rp. 5.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 4.997.400,00 ditambah

program yang mendukung pencapaian sasaran yaitu Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp. 14.127.971.131,00

realisasi sebesar Rp. 11.277.590.745,00 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.

808.144.000,00 realisasi sebesar Rp. 754.671.591,00 dan Program

Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur dengan anggaran

sebesar Rp. 64.540.000,00 realisasi sebesar Rp. 26.163.000,00 sesuai

dengan anggaran yang direncanakan yang dirinci sebagai berikut :


30


(%) Selisih (Rp.)

Efisiensi

(%)

1. Program

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan Publik

5.000.000 4.997.400 99,95 2.600 0,052

2. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

14.127.971.131 11.277.590.745 82,56 2.850.380.386 20,17

3 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

808.144.000 754.671.591 93,41 53.472.409 6,61

4 Program

Peningkatan

Ketatalaksanaan

dan Kapasitas

Aparatur

64.540.000 26.163.000 36 38.377.000 59,46

Permasalahan

1. Kurangnya penyebarluasan informasi tentang persyaratan yang harus

dipenuhi dan jenis-jenis pelayanan kepada masyarakat

2. Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terutama

yang berhubungan dengan pelayanan pajak

Solusi:

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan yang

harus dipenuhi dan jenis-jenis pelayanan

2. Mengkomunikasikan dengan instansi dan masyarakat demi

kelancaran pelayanan kepada masyarakat

Sasaran V

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu 100%.

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu tahun 2018

ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100% sehingga realisasi

kinerjanya mencapai 100% masuk kategori sangat berhasil. Untuk

mencapai program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:


31

Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah meningkat


Realisasi

tahun

2017


Renstra (2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%) Kategori

1 Persentase Laporan

Keuangan yang

disusun tepat

waktu

100 100 100 100 Sangat

berhasil 100 100


Pencapaian Indikator Persentase laporan keuangan disusun tepat

waktu diuraikan sebagai berikut:

Pada tahun anggaran 2017 persentase laporan keuangan disusun tepat

waktu terealisasi 100%, pada tahun anggaran 2018 menargetkan

laporan keuangan disusun tepat waktu sebesar 100% dan terealisasi

100%, ini sesuai dengan target yang direncanakan. Pencapaian

Indikator persentase laporan keuangan ini dicapai dengan Program

Peningkatan Kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah dengan

anggaran sebesar Rp. 209.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

199.410.000,00 sesuai yang direncanakan.

Permasalahan:

1. Beberapa kegiatan baru terlaksana pada Triwulan 4, karena ada

beberapa kegiatan yang rencananya mau dirubah, akan tetapi APBD

perubahan tahun 2018 tidak ada.

Solusi:

1. Penyusunan anggaran kas lebih dicermati. Pengadaan-pengadaan

barang/jasa tidak dialokasikan pada Triwulan 4.

Sasaran VI “Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

perangkat daerah”

Untuk mencapai target sasaran kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan perangkat daerah dilaksanakan program

peningkatan kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian program

dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap program dalam


32

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat

Daerah terhadap program dalam RPJMD Tahun 2018 sama dengan

tahun 2017 yaitu 100%. Persentase kesesuaian program dalam Rencana

Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah terhadap

program dalam RPJMD tahun 2018 ditargetkan sebesar 100%

terealisasi sebesar 100% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100%

masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program

selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah


Realisasi tahun

2017


Renstra (2021)

Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)

Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%) Kategori

1 Persentase Kesesuaian Program dalam Renja

PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap

RPJMD

100 100 100 100 Sangat berhasil 100 100


Pencapaian Indikator Persentase kesesuaian program dalam renja

perangkat daerah terhadap program dalam RKPD dan Renstra

perangkat daerah terhadap program dalam RPJMD dengan uraian yaitu

pada tahun anggaran 2017 Persentase kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan perangkat daerah terealisasi sebesar 100% sama

dengan tahun 2018 yang menargetkan 100% dan terealisasi 100%,

karena program dan kegiatan yang di Renja Perangkat daerah memang

harus mengacu pada program di RKPD begitu juga program yang di

Renstra Perangkat Daerah harus mengacu pada program yang ada di

RPJMD.

Indikator persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat

daerah ini pada tahun anggaran 2018 dilaksanakan dengan Program

Peningkatan kualitas perencanaan dengan anggaran sebesar Rp.

43.612.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 42.442.700,00 sesuai dengan

yang direncanakan.

Dalam melaksanakan keenam program dari 3 (tiga) sasaran

pendukung tersebut dianggarkan sebesar Rp. 15.258.267.631,00 dalam


33

realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp. 12.305.275.436,00

(80,64%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.

2.952.992.195,00 (19,35%), yang dirinci sebagai berikut:


(%) Selisih (Rp.)

Efisiensi

(%)

1. Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

5.000.000,00 4.997.400,00 99,95 2.600,00 0,05

2. Peningkatan

Kualitas

Pelaporan

Keuangan

Perangkat

Daerah

209.000.000,00 199.410.000,00 95,41 9.590.000,00 4,80

3. Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

43.612.500,00 42.442.700,00 98,08 1.169.800,00 2,68

4. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

14.127.971.131,00 11.277.590.745,00 82,56 2.850.380.386,00 20,17

5. Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

808.144.000,00 754.671.591,00 93,41 53.472.409,00 6,61

6. Peningkatan

Ketatalaksana

an dan

Kapasitas

Aparatur

64.540.000,00 26.163.000,00 36 38.377.000,00 59

Jumlah 15.258.267.631,00 12.305.275.436,00 80,64 2.952.992.195,00 19,35

Permasalahan

1. Ada anggaran yang disetor kembali karena beberapa hal diantaranya

untuk PPJU setiap tahun titik LPJU bertambah dan tren tagihan

selalu naik, maka penyediaan anggaran PPJU diberikan plafon yang

cukup besar. namun anggaran tersebut melebihi realisasi tagihan

dari PLN, serta untuk pengadaan kendaraan karena harga di e-

katalog lebih rendah dari yang direncanakan

Solusi

1. Dilakukan update data LPJU baik abonemen maupun meteran.

2. Usulan-usulan PD terkait kendaraan harus sudah ada spesifikasi

yang jelas dengan perincian anggaran yang sudah memperhitungkan

pajak.


34

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar

85,51% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan pada sasaran utama sebesar 91,89%, sedangkan

realisasi untuk program/kegiatan pada sasaran pendukung sebesar

80,65%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan

anggaran terbesar pada sasaran pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat

Perangkat Daerah yaitu sebesar 44,84% sedangkan penyerapan anggaran

terkecil pada sasaran pendukung Persentase Kesesuaian Program dalam

Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD yaitu sebesar

0,15 %.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian

sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :


35

Tabel 3.9

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018


Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

% Realisasi


Keuangan Daerah Meningkat

100% 100% 100 3.431.028.500,00 2.998.300.143,00 87,39

2 Kualitas Penatausahaan Aset

Daerah meningkat

90% 91% 101,1 4.492.852.500,00 4.167.324.310,00 91,90


12% 13,17 % 109,7 3.718.398.500,00 3.532.817.031,00 95,01

Jumlah Belanja Langsung

Utama

11.642.279.500,00 10.698.441.484,00 91,89

4 Indeks Kepuasan

Masyarakat Perangkat

Daerah

77 81,83 106 15.005.655.131,00 12.063.422.736,00 80,39

5 Persentase Laporan

Keuangan yang disusun tepat waktu

100 100 100 209.000.000,00 199.410.000,00 95,41

6 Persentase Kesesuaian

Program dalam Renja PD

terhadap RKPD dan Renstra

PD terhadap RPJMD

100 100 100 43.612.500,00 42.442.700,00 98,08

Jumlah Belanja Langsung

Pendukung

15.258.267.631,00 12.305.275.436,00 80,65

Total Belanja Langsung 26.900.547.131,00 23.003.716.920,00 85,51


36

BAB

IV PENUTUP

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis

kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan

pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan

indikator yang jelas dan terukur. Bagi PD, LKj IP menjadi bagian dari

upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Sedangkan bagi publik sendiri, LKj IP akan menjadi ukuran akan

penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja

pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintah yang baik.

LKj IP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi

yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien,

efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan

lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan

dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun

2018, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan

konstribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum,

nampak bahwa kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun

2018 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran utama dan 3 (tiga)

sasaran pendukung yang ditetapkan, dapat tercapai dengan kategori

sangat berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang

sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah

dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk memastikan

pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun

demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja

ke depan. Pertama, walaupun IKU telah mencapai target yang sangat

baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab

dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam

kondisi terkait dengan persoalan kesadaran masyarakat terhadap

kepatuhan dalam membayar pajak.


37

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku

kepentingan sehingga terwujud pemahaman yang sama dalam

pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan

sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan

kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan

indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi

tujuan dari penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga

penting untuk dapat dipergunakan oleh instansi di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kualitas

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan

datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan

menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja,

namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya

dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan

menjadikan LKj IP benar-benar menjadi bagian dari system monitoring

dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan

perbaikan layanan publik yang semakin baik.

LAMPIRAN

Bimtek Penyusunan LKPD

Rekonsiliasi APBD

Persiapan Pelaksanaan sensus BMD

Rapat pengelolaan Gaji

Penyampaian SPPT PBB

Penghargaan desa lunas PBB

: BKAD

: 45/ DPA/ 2018

Anggaran

Sisa S

(Rp.) (%)

1 3 56 =

(5/3)x100%7

8 =

(7/3)x100%9 = (3 - 7) 10 12

01 Program Pelayanan Administrasi 14.127.971.131 14.127.971.131 100,00 11.277.590.745 82,56 2.850.380.386 52,52

Perkantoran

01 Penyediaan jasa,Peralatan,dan perlengkapan perkantoran 13.937.571.131 13.937.571.131 100,00 11.115.030.887 79,75 2.822.540.244 Jumlah surat yang

dikirim

8.000 buah 51,81

jumlah sarana jasa

telpon ,listrik,air,internet

3 rek telp/12

bulan

1 rek air/12

bulan

1 rek listrik/12

bulan

2 rek

internet/12

bulan

1 PPJU/ 12

bulan

jumlah kendaraan dinas

yang terbayar pajaknya

64 unit roda 2

11 unit roda 4

jumlah peralatan kerja 26 buah

pc/laptop

70 buah printer

17 buah mesin

ketik

jumlahalat tulis kantor 37 Jenis/12

bulan

jumlah barang cetakan

dan fotocopy

7 paket

100.000 lb

komponen listrik

tersedia

150 lampu

2 rol kabel

20 saklar

jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

9 jenis

jumlah bahan dan

peralatan kebersaihan

12 jenis/12

bulan

10 buah

2 surat

kabar/12

bulan

jumlah tenaga

administrasi/teknik

perkantoran

7 orang/12

bulan

No DPA

R

(Rp. )

2 11

jumlahbuku

bacaan/raferensi,

majalah,surat kabar

KODE S

(Rp. )

Penyerapan Keuangan

R

(% )

Kebijakan/ Program/ Kegiatan

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

(Rp.)S

(% )

DIRINCI MENURUT KEGIATAN

BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2018

Volume

OPD

Narasi

Indikator Kinerja Keluaran *)

1

Anggaran

Sisa S

(Rp.) (%)

1 3 56 =

(5/3)x100%7

8 =

(7/3)x100%9 = (3 - 7) 10 12

R

(Rp. )

2 11

KODE S

(Rp. )

Penyerapan Keuangan

R

(% )

Kebijakan/ Program/ Kegiatan(Rp.)

S

(% )VolumeNarasi


jenis data yang terkelola

terpelihara

8 jenis

jumlah arsip terhapus 1 paket

dokumen

arsip

02 Penyediaan Rapat Rapat, Konsultasi dan koordinasi 190.400.000 190.400.000 100,00 162.559.858 85,38 27.840.142 105 op luar

daerah

0,71

195 op dalam

daerah

570 os makan

minum

360 os minum

snack

02 808.144.000,00 808.144.000,00 100,00 754.671.591,00 93,41 53.472.409 3,00

01 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

perkantoran

412.364.000 412.364.000 100,00 380.808.000 92,35 31.556.000 Jumlah peralatan kantor

dan perlengkapan kantor

tersedia dengan baik

10 jenis barang 1,53

02 Pemeliharaaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana

perkantoran

395.780.000 395.780.000 100,00 373.863.591 94,46 21.916.409 Jumlah dan jenis

kendaraan dinas yang

terpelihara

1,47

kendaraan roda 4 10 unit

kendaraan roda 2 60 unit

jumlah perlengkapan

gedung kantor

terpelihara

20 buah

jumlah dan jenis

mebelair yang dipelihara

12 unit meja

kantor

jumlah kendaraan dinas

yang servis berat

1 unit

mikrobus

03 64.540.000 64.540.000 66,67 26.163.000 36 38.377.000 0,24

02 Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

4.540.000 4.540.000 100,00 3.163.000 69,67 1.377.000 Jumlah PNS yang

terfasilitasi

96 orang 0,02

03 Pengembangan Kapasitas Aparatur 60.000.000 60.000.000 100,00 23.000.000 38,33 37.000.000 jumlah PNS mengikuti

diklat

20 orang 0,22

04 209.000.000,00 209.000.000,00 100,00 199.410.000,00 95,41 9.590.000 0,78

01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 209.000.000 209.000.000 100,00 199.410.000 95,41 9.590.000 Dokumen keuangan

semesteran

2 Dokumen 0,78

dokumen keuangan

akhir tahun

1 Dokumen

dokumen keuangan

bulanan

12 Dokumen

05 43.612.500,00 43.612.500,00 100,00 42.442.700,00 98,08 1.169.800 0,16

frekuensi

rapat,konsultasi,dan

koordinasi

jumlah makanan dan

minuman tersedia untuk

rapat dan tamu

Program peningkatan kualitas perencanaan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Program peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Program peningkatan kualitas pelaporan Keuanagan

2

Anggaran

Sisa S

(Rp.) (%)

1 3 56 =

(5/3)x100%7

8 =

(7/3)x100%9 = (3 - 7) 10 12

R

(Rp. )

2 11

KODE S

(Rp. )

Penyerapan Keuangan

R

(% )


S

(% )VolumeNarasi


01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 31.750.000 31.750.000 100,00 30.825.250 97,09 924.750 jumlah dokumen LKJIP

tersusun tepat waktu dan

baik

1 dokumen 0,12

dokumen renja

RKA,DPA

6 dokumen

02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah 2.625.000 2.625.000 100,00 2.617.450 99,71 7.550 dokumen RTP 1 dokumen 0,01

03 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah 9.237.500 9.237.500 100,00 9.000.000 97,43 237.500 Dokumen profil SKPD 1 dokumen 0,03

06 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 4.997.400,00 99,95 2.600,00 0,02

01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 5.000.000 5.000.000 100,00 4.997.400 99,95 2.600 Dokumen Pengukuran

IKM

2 dokumen 0,02

Dokumen SOP 1 dokumen

15 918.653.500,00 918.653.500,00 100,00 816.169.348,00 86,94 102.484.152,00 3,41

01 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 277.200.000 277.200.000 100,00 255.365.677 92,12 21.834.323 Dokumen Raperda

tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

2 dokumen 1,03

02 Penelitian Dan Pencatatan Surat Pertanggungjawaban

Belanja

421.700.000 421.700.000 100,00 378.378.563 89,73 43.321.437 Dokumen hasil

penelitian dan

pencatatan

pertanggungjawaban

belanja pada SKPD

12 dokumen 1,57

03 Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten 91.013.500 91.013.500 100,00 82.767.000 90,94 8.246.500 Dokumen laporan

keuangan pemerintah

daerah

3 dokumen 0,34

04 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Daerah Dan Sistem

Prosedur Akuntansi

47.410.000 47.410.000 100,00 43.040.184 90,78 4.369.816 Dokumen kebijakan

akuntansi pemerintah

daerah dan sistem

akuntansi pemerintah

daerah

1 dokumen 0,18

05 Penelitian dan Pencatatan Surat Pertanggungjawaban

Pendapatan

13.900.000 13.900.000 100,00 12.972.219 93,33 927.781 Dokumen penelitian dan

pencatatan surat

pertanggungjawaban

pendapatan

12 dokumen 0,05

06 Penelitian dan Pencatatan Surat Pertanggungjawaban Aset

dan Selain Kas

67.430.000 67.430.000 100,00 43.645.705 64,73 23.784.295 Dokumen penelitian dan

pencatatan surat

pertanggungjawaban

aset dan selain kas

12 dokumen 0,25

16 1.088.855.000,00 1.088.855.000,00 100,00 992.773.935,00 76,65 96.081.065,00 4,05

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD

3

Anggaran

Sisa S

(Rp.) (%)

1 3 56 =

(5/3)x100%7

8 =

(7/3)x100%9 = (3 - 7) 10 12

R

(Rp. )

2 11

KODE S

(Rp. )

Penyerapan Keuangan

R

(% )


S

(% )VolumeNarasi


01 Penyusunan APBD,Perubahan APBD dan Juknis

Pelaksanaan APBD

501.440.000 501.440.000 100,00 485.605.934 96,84 15.834.066 Peraturan daerah dan

peraturan bupati

perubahan APBD 2018

2 dokumen 1,86

Peraturan bupati

mendahului perubahan

APBD TA 2018

2 dokumen

Peraturan bupati

tentang petunjuk

pelaksanaan APBD

1 dokumen

Rancangan peraturan

daerah dan rancangan

peraturan bupati APBD

TA 2019

2 dokumen

02 Penyusunan KUA-PPAS dan perubahan KUA-PPAS 240.700.000 240.700.000 100,00 224.987.250 93,47 15.712.750 Dokumen perubahan

KUA dan PPAS TA 2018

2 dokumen 0,89

Dokumen KUA dan

PPAS TA 2019

2 dokumen

03 Pengendalian dan Pengelolaan APBD 99.555.000 99.555.000 100,00 75.251.770 75,59 24.303.230 Kordinasi pengendalian

APBD,penggelolaan

APBD,pelaksanaan

APBD, bantuan

keuangan prov.DIY,DBH

cukai tembakau dan

pajak rokok

47 SKPD 0,37

Peraturan bupati

tentang analisis standar

belanja (ASB)

1 Dokumen

04 Penelitian dan Pengesahan DPA-PD dan DPPA-PD 179.670.000 179.670.000 100,00 169.106.180 94,12 10.563.820 DPA dan DPPA TA

2018

132 dokumen 0,67

05 Pembinaaan Pengelolaan BLUD 15.050.000 15.050.000 100,00 5.862.500 38,95 9.187.500 Pembinaan

pelaksanaan

pengelolaan BLUD

30 puskesmas 0,06

1 RSUD

06 Penyusunan Belanja Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan

Keuangan

52.440.000 52.440.000 100,00 31.960.301 60,95 20.479.699 Koordinasi pengusulan

dan penyusunan hibah

basos dan bantuan

keuangan

5 kali 0,19

17 1.423.520.000,00 1.423.520.000,00 100,00 1.189.356.860,00 94,18 234.163.140,00 5,29

01 Penyediaan dan Pelaporan Sarana Pemungutan Pendapatan

Daerah

1.044.115.000 1.044.115.000 100,00 818.844.879 78,42 225.270.121 Ketersediaan alat

pungut pendapatan

daerah

127.750 blok 3,88

Dokumen laporan

pemakaian benda

berharga

12 dokumen

Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan

4

Anggaran

Sisa S

(Rp.) (%)

1 3 56 =

(5/3)x100%7

8 =

(7/3)x100%9 = (3 - 7) 10 12

R

(Rp. )

2 11

KODE S

(Rp. )

Penyerapan Keuangan

R

(% )


S

(% )VolumeNarasi


Pengesahan

pertanggungjawaban

pendapatan

12 dokumen

02 Pengelolaan dan Manajemen Kas Daerah 107.035.000 107.035.000 100,00 102.620.640 95,88 4.414.360 Dokumen Keuangan

Daerah

12 dokumen 0,40

Buku kas umum BUD 12 dokumen

BKU PPKD 14 dokumen

Lap. Posisi kas dan

rekonsiliasi bank

12 dokumen

Regester SP2D 12 dokumen

SK Bupati tentang

pengelolaan keuangan

daerah

1 dokumen

Perbub penatausahaan 1 dokumen

Pengesahan

pertanggungjawaban

pendapatan

12 dokumen

Laporan konfirmasi

transfer daerah

12 dokumen

03 Pengelolaan Keuangan Non Gaji 4.330.000 4.330.000 100,00 4.330.000 100,00 - Dokumen penelitian,

kalrifikasi dan pelaporan

PPn/ PPh

1 dokumen 0,02

04 Penyusunan Anggaran Kas, Penerbitan SPD dan SP2D Non

Gaji

97.160.000 97.160.000 100,00 95.395.001 98,18 1.764.999 Dokumen permintaan

penyediaan dana

5.500 SP2D non

Gaji

0,36

05 Pegelolaan Gaji PNS 170.880.000 170.880.000 100,00 168.166.340 98,41 2.713.660 Dokumen administrasi

gaji yang meng update

data-data terkini

14 Dokumen 0,64

18 4.492.852.500,00 4.492.852.500,00 100,00 4.167.324.310,00 91,90 325.528.190,00 16,70

Bobot Program/ SKPD

01 Perencanaan dan Pengadaan Barang Daerah 1.472.590.000 1.472.590.000 100,00 1.271.885.820 86,37 200.704.180 Dokumen rencana

kebutuhan barang

perangkat daerah,

analisa kebutuhan

2 dokumen 5,47

Jumlah dan jenis alat

angkut darat bermotor

1 truk

pengangkut

genzet

(DPU)

7 mobil

02 Penyususnan Standar Satuan Harga dan Sarana Prasarana 193.200.000 193.200.000 100,00 185.863.500 96,20 7.336.500 1.SHBJ Tahun

Anggaran

2019.2.Perubahan SHBJ

Tahun 2018.3.Perbup

sarana dan prasarana

3 dokumen 0,72

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset

5

Anggaran

Sisa S

(Rp.) (%)

1 3 56 =

(5/3)x100%7

8 =

(7/3)x100%9 = (3 - 7) 10 12

R

(Rp. )

2 11

KODE S

(Rp. )

Penyerapan Keuangan

R

(% )


S

(% )VolumeNarasi


03 Penghapusan,Penjualan dan Pengamanan Barang Aset

Daerah

523.860.000 523.860.000 100,00 498.582.788 95,17 25.277.212 Perda pengelolaan

BMD, 2 Perbub

3 dokumen 1,95

04 Penyelenggaraan Penuntutan Ganti Kerugian Aset Daerah 51.720.000 51.720.000 100,00 43.280.251 83,68 8.439.749 Laporan pemantauan

kerugian daerah

2 dokumen 0,19

05 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 376.172.500 376.172.500 100,00 349.946.145 93,03 26.226.355 Dokumen laporan aset

daeerah

1 dokumen 1,40

06 Inventarisasi dan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah 1.875.310.000 1.875.310.000 100,00 1.817.765.806 96,93 57.544.194 Dokumen hasil sensus

barang

1 dokumen 6,97

19 2.639.783.000,00 2.639.783.000,00 100,00 2.568.763.079,00 90,54 71.019.921,00 9,81

01 Pelayanan Pajak Daerah 101.662.000 101.662.000 100,00 80.974.846 79,65 20.687.154 Dokumen SPPT dan

dokumen pajak lainnya

9.000 dokumen

objek pajak

0,38

02 Pemungutan,Penagihan dan pengelolaan Piutang Pajak

Daerah

2.412.031.000 2.412.031.000 100,00 2.369.614.564 98,24 42.416.436 Dokumen pajak daerah 9 jenis

pajak/12

bulan

8,97

04 Monitoring,Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan 126.090.000 126.090.000 100,00 118.173.669 93,72 7.916.331 Dokumen monev dan

pembinaan pengelolaan

pendapatan

12 dokumen 0,47

20 Program Pengembangan Pendapatan Daerah 1.078.615.500 1.078.615.500 100 964.053.952 88 114.561.548 4

01 Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah

212.025.000 212.025.000 100,00 171.657.000 80,96 40.368.000 Dokumen kebijakan

pengembangan sember

pendapatan, pembinaan

dan penyuluhan

2 dokumen 0,79

02 Penyususnan Data dan Perencanaaan Pendapatan Daerah 183.540.500 183.540.500 100,00 157.642.500 85,89 25.898.000 Dokumen data

pendapatan daerah

1 dokumen 0,68

03 Penyusunan Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah 277.165.000 277.165.000 100,00 261.301.202 94,28 15.863.798 Dokumen penerimaan

Pajak Penerangan Jalan

1 dokumen 1,03

Jumlah obyek dan

subyek pajak

9 jenis pajak

daerah/12

bulan

Pemutakhiran data

subjek dan objek pajak

bumi dan bangunan

1 dokumen

04 Pelayanan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah 405.885.000 405.885.000 100,00 373.453.250 92,01 32.431.750 Dokumen atas

pemungutan pajak

1 dokumen 1,51

26.900.547.131,00 26.900.547.131,00 100,00 23.003.716.920,00 85,51 3.896.830.211,00 100,00

Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

JUMLAH

6

KATA PENGANTAR - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/49_badan... · Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2018 i KATA PENGANTAR ... berdasarkan norma

Documents