1 Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021 Assalamu’alaikum Wr Wb Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Lamongan yakni dari tahun 2016 hingga 2021, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis menyajikan rencana program dan kegiatan Bappeda setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif berdasarkan asumsi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro daerah yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan. Dalam renstra Bappeda juga disajikan target capaian indikator daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lamongan pada akhir periode RPJMD. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Amin Ya Rabbal Alamin. Wassalamu’alaikum Wr.Wb Lamongan, 23 Januari 2018 KATA PENGANTAR KEPALA BAPPEDA KABUPATEN L A M O N G A N Drs. MURSYID, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590517 198701 1 003
92
Embed
Kata Pengantar - lamongankab.go.id · 3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi ... Tabel 2.1 Strukur Organisasi Bappeda ... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
Assalamu’alaikum Wr Wb
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.
Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Lamongan yakni dari tahun 2016 hingga 2021, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Rencana Strategis menyajikan rencana program dan kegiatan Bappeda setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif berdasarkan asumsi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro daerah yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan. Dalam renstra Bappeda juga disajikan target capaian indikator daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lamongan pada akhir periode RPJMD.
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Amin Ya Rabbal Alamin.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Lamongan, 23 Januari 2018
KATA PENGANTAR
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN L A M O N G A N
Drs. MURSYID, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19590517 198701 1 003
iii
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ..........................................................................................................................iv
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................................v
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................I-1
1.1 Latar Belakang .................................................................................................I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..............................................................................I-3
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................I-5
keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang data, evaluasi dan
pelaporan;
• pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan
bidang data, evaluasi dan pelaporan;
• melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah,
dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana
pembangunan daerah
• melakukan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap
pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan
pembangunan daerah;
21
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
• mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah bedasarkan data
untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
• melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan
untuk perencanaan pembangunan daerah;
• pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
• perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan
informasi pembangunan daerah;
• menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
• melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai
bahan dokumentasi;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan
daerah;
• penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan
daerah; dan
• melakukan pembinaan dan koordinasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
• melaksanakan monitoring dan evaluasi aspirasi masyarakat dan pokok-
pokok pikiran DPRD; dan
• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
(1) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas :
a. menghimpun data dan menyiapkan bahan data dan informasi;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan data dan informasi;
c. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai
program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
d. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survey
untuk mengetahui perkembangannya;
e. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai
bahan informasi;
f. melaksanakan dan mengelola system informasi pembangunan daerah
(SIPD) dan system informasi perencanaan pembangunan daerah
(SIPPD);
22
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui
bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
h. mengoordinasikan pendataan atas capaian pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;
i. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan
penyusunan rencana pembangunan daerah;
j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan
daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi,
pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian,
perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil
rencana pembangunan daerah;
c. pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian
pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
d. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan
secara triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan
penyusunan program pembanguann daerah selanjutnya;
e. melaksanakan tugas, monitoring dan evaluasi data dan lapangan
terhadap usulan aspirasi warga masyarakat dan pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten Lamongan;
f. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan
pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan pelaksanan rencana pembangunan
daerah;
23
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
h. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan
pembangunan;
i. menyusun hasil evaluasi, dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah
j. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara
periodik sebagai bahan evaluasi; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Sub Bidang Program Pembangunan mempunyai tugas :
a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi perencanaan
program pembangunan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program
pembangunan;
c. melaksanakan perencanaan program pembangunan;
d. menyusun dokumen rencana pembangunan tahunan, menengah, dan
jangka panjang;
e. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan
pengembangan pendanaan pembangunan daerah;
f. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
g. pengkoordinasian dan sinkronisasi kebijakan perencanaan
pembangunan daerah;
h. pengkoordinasian terkait musrenbang kabupaten di kecamatan;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.
24
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
2.2. Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Lamongan 2.2.1 Sumber Daya Manusia
Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat / golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Lamongan hingga akhir Desember 2016 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :
Tabel 2.1
Data Pejabat Struktural BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2016
NO GOLONGAN JENIS KELAMIN PENDIDIKAN1 Pembina Utama Muda (IV.c L : 1 Orang S2 : 1 Orang2 Pembina Tingkat I (IV.b) L : 1 Orang S2 : 1 Orang
L : 2 Orang S2 : 6 OrangP : 4 Orang L : 2 Orang S2 : 1 OrangP : 6 Orang S1 : 7 OrangL : 4 Orang S2 : 3 OrangP : 2 Orang S1 : 3 OrangL : 10 Orang S2 : 2 OrangP : 7 Orang S1 : 14
SMA : 1 OrangL : 3 Orang S1 : 2 OrangP : 2 Orang SMA : 3 Orang
8 Pengatur (II.c) L : 1 Orang D1 : 1 Orang9 Pengatur Muda Tk.I (II.b) L : 2 Orang SMA : 2 Orang10 Juru Tk. I (I.d) L : 1 Orang SMP : 1 Orang11 Juru (I.c) L : 1 Orang SMP : 1 Orang12 Tenaga Kontrak L : 6 Orang S1 : 2 Orang
P : 2 Orang SMP : 5 OrangSD : 1 Orang
L : 34 SD : 1 OrangP : 23 SMP : 7 Orang
TOTAL : 57 SMA : 6 OrangD-1 : 1 OrangS-1 : 28 OrangS-2 : 14 Orang
JUMLAH
Pembina Tk I (III.d)
Penata (III.c)
Penata Muda Tk. I
Penata Muda ( III.a)7
3 Pembina (IV.a)
4
5
6
25
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Tabel 2.2 Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak
BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2016
1 Kepala BAPPEDA Pembina Utama Muda (IV/c) S-2 12 Sekretaris Pembina Tingkat I (IV/b) S-2 13 Kepala Bidang Pembina (IV/a) S-2 44 ka. Sub. Bag / Bid Penata Tk I s/d Pembina (IV/a) S-1/S-2 12
Juru (I/c) s/d Penata Tk I (III/d) SMP / SMA / S-1 / S-2 31Tenaga Kontrak SD / SMA / S-1 8
Staf5
Pendidikan FormalNO Jabatan Struktural Pangkat/ Gol. Ruang Jumlah Ket
26
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Tabel 2.3 Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan
Disiplin Ilmu di BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2016
NO GOLONGAN JENIS KELAMIN PENDIDIKAN1 Pembina Utama Muda (IV.c L : 1 Orang S2 : 1 Orang2 Pembina Tingkat I (IV.b) L : 1 Orang S2 : 1 Orang
L : 2 Orang S2 : 6 OrangP : 4 Orang L : 2 Orang S2 : 1 OrangP : 6 Orang S1 : 7 OrangL : 4 Orang S2 : 3 OrangP : 2 Orang S1 : 3 OrangL : 10 Orang S2 : 2 OrangP : 7 Orang S1 : 14
SMA : 1 OrangL : 3 Orang S1 : 2 OrangP : 2 Orang SMA : 3 Orang
8 Pengatur (II.c) L : 1 Orang D1 : 1 Orang9 Pengatur Muda Tk.I (II.b) L : 2 Orang SMA : 2 Orang10 Juru Tk. I (I.d) L : 1 Orang SMP : 1 Orang11 Juru (I.c) L : 1 Orang SMP : 1 Orang12 Tenaga Kontrak L : 6 Orang S1 : 2 Orang
P : 2 Orang SMP : 5 OrangSD : 1 Orang
L : 34 SD : 1 OrangP : 23 SMP : 7 Orang
TOTAL : 57 SMA : 6 OrangD-1 : 1 OrangS-1 : 28 OrangS-2 : 14 Orang
JUMLAH
Pembina Tk I (III.d)
Penata (III.c)
Penata Muda Tk. I
Penata Muda ( III.a)7
3 Pembina (IV.a)
4
5
6
27
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
2.2.2 Anggaran
Sementara yang terkait dengan modal atau pembiayaan Bappeda
Kabupaten Lamongan, berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-
2016, secara singkat tersaji dalam tabel berikut :
Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Belanja BAPPEDA Tahun 2011-2016
Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Lamongan adalah tersedianya asset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2016 asset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
28
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamongan
2.4.1 Tantangan
Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat
disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh BAPPEDA
dalam memberikan pelayanan antara lain :
1. Harapan masyarakat semakin tinggi dapat dilihat dari semakin
beragamnya tuntutan dan aspirasi yang harus diperhatikan dan
ditampung.
2. Pengawasan oleh stakeholder semakin meningkat sejalan dengan
tuntutan transparasi dan akuntabilitas.
3. Belum semua dokumen perencanaan sebagai acuan dalam
pelaksanaan kegiatan, sehingga sering terjadi ketidak konsistenan
pembangunan.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
sebagai perwujudan perencaaan yang partisipatif masih belum
optimal sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat.
2.4.2 Peluang
Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi
peluang adalah sebagai berikut:
1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan
berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan.
2. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan PD lain dan juga
dengan para pemangku kepentingan (stake holders).
3. Telah ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman bagi perencanaan
pembangunan Kabupaten.
1
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Eksistensi Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai
tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang
sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan system perencanaan
pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :
a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar
daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat
dan Daerah;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau
menempati sekitar 3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara
administratif, Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, yang meliputi
462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Jumlah penduduk berdasarkan
data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015 sebanyak 1.342.466
jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 672.836 jiwa dan perempuan 669.630
jiwa.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
2
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Dengan gambaran sekilas tentang kondisi Kabupaten Lamongan,
tentunya BAPPEDA menghadapi berbagai permasalahan dalam membuat
perencanaan yang partisipatif, efesien, efektif dan akuntabel sesuai dengan
harapan stakeholder. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :
a. Belum semua Perangkat Daerah konsisten untuk melaksanakan
dokumen perencanaan yang telah dibuat;
b. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi
dan Kabupaten/Kota serta antar SKPD sehingga terjadi tumpang
tindihnya Dokumen Perencanaan;
c. Belum optimalnya partisipasi stakeholders Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
d. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan
struktural serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
e. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;
f. Belum adanya jabatan fungsional perencanaan untuk mendukung
perencanaan yang lebih berkualitas.
g. Terbatasnya data dasar yang up to date yang mendukung penyusunan
rencana.
h. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan
yang tersusun secara sistematis dan akurat, dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan
pembangunan.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan
Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati
terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015.
Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil
Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan
daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka
3
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan
RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga
disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta
RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan
harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021, adalah:
”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera
dan Berdaya Saing”
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna
terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten
dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan
pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.
Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang
terkandung di dalamnya, yaitu :
1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah
dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing.
2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala
potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah
Kabupaten Lamongan.
3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya
kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya
kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang
akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi
sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten
Lamongan.
4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih
lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu
bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan
segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.
4
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-
2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.
Misi 1.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan
sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui
peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin
dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan
datang.
Misi 2.
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten
Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan
mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah
sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan,
peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.
Misi 3.
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar
berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana
penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang
akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan
5
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui
peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Misi 4.
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik,
dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip
tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pengawasan dan evaluasipenyelenggaraan pemerintahan
dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
Misi 5.
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui
pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung
kondisi stabiltas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta
menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.
Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada Perubahan RPJMD
Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah
selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamongan, maka dapat
ditelaah dari Misi ke 4 (empat) dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten
Lamongan.
6
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi Jawa Timur
Telaahan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga
perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas
menetapkan program-programnya sesuai RPJMN, yaitu program utama
(teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:
1. Program teknis
Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program ini
dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama
Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan,
evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.
2. Program generik
1. Program generik 1 : Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
2. Program generik 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur.
3. Program generik 3 : Program Peningkatan Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur.
Dalam Renstra periode sebelumnya, ada 5 (lima) program yang
digunakan Kementerian PPN/Bappenas yaitu:
1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketalaksanaan;
2. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik;
3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara;
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.
Kelima program tersebut merupakan program generik yang juga
digunakan oleh semua kementerian/lembaga baik seluruh program maupun
7
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
sebagian dari kelima program tersebut. Karena bersifat generik (dapat
digunakan semua kementerian/lembaga), maka kelima program tersebut
tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi),
peran dan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga
perencanaan pembangunan nasional, sehingga menyulitkan pengukuran
kinerjanya.
Perbedaan lainnya ada pada substansi dan masalah kesesuaian
dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas. Program Perencanaan
Pembangunan Nasional lebih sesuai dengan tupoksi Kementerian
PPN/Bappenas, yang semula bernama Program Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan yang bersifat generik dan digunakan oleh semua
kementerian/lembaga sehingga tidak sesuai atau tidak relevan untuk
mengukur kinerja utama (tupoksi) masing-masing kementerian/lembaga.
Sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya, yang semula bernama Program Penerapan Kepemerintahan
yang baik, adalah program generik yang dapat digunakan semua
kementerian/lembaga. Cakupan substansi Program Dukungan Manajemen
lebih fleksibel dan relevan untuk menampung kegiatan-kegiatan pendukung,
termasuk gaji dan tunjangan pegawai.
Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-
kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas, sebagai berikut:
a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perencanaan
Pembangunan Nasional:
1. Penyusunan rencana pembangunan nasional baik pendanaan
maupun penganggarannya, baik antar waktu, sektor, wilayah maupun
antar tingkat/fungsi pemerintahan.
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
3. Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan
kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi
proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan
pembangunan.
8
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
5. Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan
nasional.
b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):
1. Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di
daerah.
2. Penyempurnaan ketatalaksanaan.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian
PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan
daerah
4. Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana
kerja lainnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di
Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi
tingkat pusat dan daerah.
5. Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian
PPN/Bappenas.
6. Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra
positif lembaga (brand image building).
7. Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan
pembangunan.
8. Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
9. Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan
organisasi profesi di pusat dan di daerah.
Telaahan Bappeda Provinsi Jawa Timur
Hasil review terhadap Renstra Bappeda provinsi Jawa Timur tahun
2014-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan
pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan
pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Bappekab Lamongan. Review ini
9
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Perubahan
Renstra Bappekab Lamongan dengan Renstra Bappeda provinsi Jawa Timur
serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Bappenas
dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur.
Sedangkan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah:
1. Meningkatnya Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja
2. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
4. Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanan
Pembangunan
5. Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Sistem Perencanaan
Pembangunan
6. Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi
Perencanaan Pembangunan
7. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
8. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan
9. Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan
Pembangunan
10. Terlaksananya Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
11. Tersedianya Sistem Pelaporan Hasil-hasil Pembangunan.
Dalam pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan Pemerintah
Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Lamongan masih terdapat
kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu:
a. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum
sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat
pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
b. Masih terbatasnya kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur Perencana
10
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Pembangunan di daerah.
c. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan
penafsiran. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya
mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta
antara pusat dan daerah.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan,
ke depan Kabupaten Lamongan berupaya mewujudkan ruang wilayah yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian,
industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber
daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam.
Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lamongan adalah:
1. Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD)
2. Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional,
provinsi, dan daerah;
3. Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
4. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan,
dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kabupaten.
Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan,
maka kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:
1. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai
penunjang kegiatan industri dan pariwisata;
2. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai
penunjang kegiatan agropolitan;
11
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
3. Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman
perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan
wilayah;
4. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian,
industri dan pariwisata;
5. Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian
lingkungan sumberdaya alam dan buatan; dan
6. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem
keberlanjutan dalam jangka panjang;
7. Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong-Paciran
sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata,
pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala
regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan
agro-industri;
8. Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan
memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan
kawasan pantai utara Jawa Timur.
Kajian Lingkungan Hidup Strategi
Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) adalah rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan
program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP
terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan
diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan
kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati,
meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau
kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah
tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam
terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong
perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada
daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah
12
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood
sustainability ) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko
terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan
kerangka pikir (framework of thinking ) perencanaan tata ruang wilayah dan
perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan
hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan
program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana
pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat
disempurnakan.
KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1)
dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan
bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke
dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan
kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus
dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan
penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan
dan program pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
BAPPEDA memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga
dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut
13
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi
setiap permasalahan yang ada.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi
isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas
pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika
birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang
dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu
strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,
akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang.
Adapun Isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan di
Kabupaten Lamongan adalah :
1. Dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam audit yang dilaksanakan oleh Auditor;
2. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten;
3. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis, sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target tersebut.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi
acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
untuk mewujudkan perencanaan yang terintegrasi.
1
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
4.1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan
berlandaskan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten
Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara
masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam
merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten
Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu:
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan maka
dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :
Misi ke-1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan;
Misi ke-2
Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah;
Misi ke-3 Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan;
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
2
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Misi ke-4 Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
Misi ke-5 Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal;
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
Bappeda adalah Misi ke-4 (empat) Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-
2021 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan
Publik. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan tujuan :
“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel
Untuk Peningkatan Pelayanan Publik“ serta 13 (tiga belas) sasaran
strategis. Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas,
pokok, dan fungsi Bappeda adalah “Meningkatnya Perencanaan,
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Kemandirian Fiskal Daerah”.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda
Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran Perubahan
RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten
Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini
dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan
pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Lamongan.
Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata,
spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam
kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan
tujuan. Tujuan dan sasaran Bappeda Tahun 2016-2021 adalah;
3
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil
Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik
74% 85% 94% 98% 98%
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%)
97% 97% 98% 98% 98%
Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA
Indeks Kepuasan Masyarakat
76 77 78 79 80
4
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Pada Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan, Bappeda mendukung Urusan Perencanaan dengan tujuan dan
indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana berikut :
Tabel 4.2 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
MISI 4
RPJ
MD
Kab
upat
en
Lam
onga
n Ta
hun
2016
-20
21
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik Tujuan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan publik
Sasaran 1 Meningkatnya Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Kemandirian Fiskal
Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Bappeda
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Penanggujawab 1 Mewujudkan Perencanaan
Pembangunan Yang Berkualitas 1 Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil
1 Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik
1 Bidang Data, Informasi Dan Pelaporan Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan
2 3
4 Bidang Fisik dan Prasarana 2 Prosentase Perangkat Daerah
Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%)
1 Bidang Data, Informasi Dan Pelaporan
2 Bidang Ekonomi 3 Bidang Sosial Budaya Dan
Pemerintahan 4 Bidang Fisik dan Prasarana
2 Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA
Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat
5
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Tabel 4.3
Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target
Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi
Akhir
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas
Pangripta/Penghargaan Pembangunan Daerah Penghargaan Perencanaan Dari BAPPENAS -
Nominasi Pangripta
Sasaran ke-1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil
Indikator Formulasi Definisi Operasional Sumber Data
Kondisi awal
Target Kinerja
2017
2018
2019
2020
2021
Kondisi Akhir
Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik
Perangkat Daerah Yang Dokumen
Perencanaannya Baik
Kesesuaian Antara Program Yang Ada Di Renstra Dengan RPJMD; Kesesuaian Kegiatan, Indikator Dan Target Yang Ada Di Renja Dengan RKPD;
RPJMD -
74%
85%
94%
98%
98%
98%
RKPD
Jumlah Perangkat Daerah Yang Ada
Renstra
Renja
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %)
Jumlah Perangkat Daerah Yang Capaian
Kinerjanya Baik
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Atas Target Yang Telah Ditetapkan Dalam Renstra, LKjIP (IKU)
Renstra
-
97%
97%
98%
98%
98%
98%
LKjIP
Jumlah Perangkat Daerah
Sasaran ke-2 Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA
Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai Interval Konversi IKM
Penilaian Terhadap Kepuasan Intern Bappeda
- 76
77
78
79
80
80
6
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
4.3. Strategi Dan Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Tabel 4.4 Penyelarasan Arah Strategi Dan Kebijakan
MISI 4
RPJ
MD
Kab
upat
en
Lam
onga
n Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik Tujuan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Sasaran 1
Meningkatnya Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Kemandirian Fiskal
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil
Melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi Dengan SKPD Serta Mengevaluasi Dokumen Perencanaan Dengan Pelaksanaan Program Kegiatan Dan Melakukan Pengendalian Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
Peningkatan Pelayanan Dan Koordinasi Yang Baik Dengan PD Lingkup Kabupaten Lamongan
Peningkatan Dari Dokumen Perencanaan Daerah
Peningkatan Kualitas Perencanaan Dengan Didukung Oleh Informasi Terbaru Dan Monitoring Serta Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan Prasarana Bappeda
Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran
7
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
4.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Tabel 4.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
No Indikator SPM/Standar Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Catatan
Analisis 2017 2018 2019 2020 2021
1 Persentase Dokumen Perencanaan Yang Dipublikasikan
‐ Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA
100% 100% 100% 100% 100%
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA
100% 100% 100% 100% 100%
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA
100% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase Jumlah
Program Di RKPD Yang Sesuai Dengan RPJMD
‐ Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD
100% 100% 100% 100% 100%
1
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah
program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai
upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya
program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja
yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa Program Prioritas
Renstra tahun 2016 – 2021 disajikan dalam tabel berikut :
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
2
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
Tabel 5.1
Penyelarasan Sasaran dan Program
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Program Indikator Program Formulasi Penanggung
Jawab
Terwujudnya Perencanan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil
Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik
Terwujudnya Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu
Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu
Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu Dibagi Jumlah Dokumen Yang Disusun
Bidang Data, Pelaporan Dan
Evaluasi
Prosentase Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Pembangunan Yang Tepat Waktu Dibagi Jumlah Laporan Hasil Pembangunan Yang Disusun
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%)
Tersedianya Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
Pengembangan Data/Informasi
Prosentase Data/Informasi Yang Ditindaklanjuti
Jumlah Data Atau Informasi Yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Data Atau Informasi Yang Dihasilkan
3
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Program Indikator Program Formulasi Penanggung
Jawab
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan
Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan
Jumlah Perangkat Daerah Yang Dokumen Perencanaannya Baik Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan
Bidang SosialBudaya Dan Pemerintahan
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan
Jumlah Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Yang Ada Di Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan
4
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Program Indikator Program Formulasi Penanggung
Jawab
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Lingkup Bidang Ekonomi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah Perangkat Daerah Yang Dokumen Perencanaannya Baik Lingkup Bidang Ekonomi Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi
Bidang Ekonomi
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Ekonomi
Jumlah Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Ekonomi Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Yang Ada Di Lingkup Bidang Ekonomi
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana
Jumlah Perangkat Daerah Yang Dokumen Perencanaannya Baik Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana
Bidang Fisik Dan Prasarana
5
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Program Indikator Program Formulasi Penanggung
Jawab
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana
Jumlah Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Yang Ada Di Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana
Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
Prosentase Informasi Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Yang Ditindaklanjuti
Jumlah Informasi Perencanaan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh Yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Informasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh Yang Disusun
Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA
Indek Kepuasan Masyarakat
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Unit kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik
Jumlah Pendukung Administrasi Perkantoran Yang Direalisasikan/Jumlah Pendukung Administrasi Perkantoran Yang Dibutuhkan
Sekretariat
6
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Program Program Indikator Program Formulasi Penanggung
Jawab
Terlaksananya Sarana Dan Prasarana Aparatur Dengan Baik
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik
Jumlah Sarana Prasarana Yang Direalisasikan/Jumlah Sarana Prasarana Yang Dibutuhkan
Terlaksananya Disiplin Aparatur Dengan Baik
Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Aparatur Yang Disiplin
Jumlah Aparatur Yang Disiplin/Jumlah Aparatur
Terlaksananya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dengan BaiK
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Prosentase Peserta Yang Mendapatkan Sertifikat Dalam Mengikuti Bimtek
Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Sertifikat/Jumlah Peserta Bimtek
Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Dengan Baik
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Yang Tepat waktu/ Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja PD Penanggung
JawabTahun 2019 Tahun 2020
Jumlah Peralatan Gedung Kantor
2 unit komputer, 2 unit note book, 5 unit printer, 3 unit scanner, I
unit LCD
Printer 5 Unit, handycam 1 Unit, LCD 1 unit, laptop 1 unit, 3 unit AC
komputer 3 unit 1 PC, 3 laptop 1 LCD, 3 scanner,
1 kamera
6 unit komputer, 2 unit note book, 10 unit printer, 4 unit scanner, 3 unit LCD, 1 unit
handycam,laptop 2 unit dan 1 unit
kamera
3 1 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang terawat
1 gedung 98.750.000,00 1 gedung 98.750.000,00 1 gedung 110.000.000,00 1 gedung 120.000.000,00 1 gedung 427.500.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
3 1 2 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara dengan Baik
3 item 50.000.000,00 3 item 50.000.000,00 5 item 60.000.000,00 5 item 65.000.000,00 5 item 225.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik
30 unit komputer, 22 printer dan 10
laptop, 4 kamera dan 2 mesin
ketik
30 unit komputer, 22 printer dan 10
laptop, 4 kamera dan 2 mesin
ketik
48 unit komputer, 25 printer dan 10
laptop
48 unit komputer, 25 printer dan 10
laptop
48 unit komputer, 25 printer dan 10
laptop
3 1 2 7 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara
1 unit roda 4 130.000.000,00 1 unit roda 4 106.718.000,00 1 unit roda 4 106.718.000,00 1 unit roda 4 106.750.000,00 1 unit roda 4 450.186.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara
5 orang - 7 orang 88.800.000,00 10 orang 88.800.000,00 10 orang 90.000.000,00 10 orang 90.000.000,00 37 orang 357.600.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
3 1 5 18 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah peserta pelatihan peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
210 orang - 50 orang 131.250.000,00 60 orang 131.250.000,00 70 orang 150.000.000,00 70 orang 150.000.000,00 250 orang 562.500.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
3 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu
200.000.000,00 4 laporan (evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon
& DAK)
200.000.000,00 4 laporan (evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon
& DAK)
200.000.000,00 4 laporan (evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon
& DAK)
200.000.000,00 16 laporan (evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon
& DAK)
800.000.000,00 Kasubbid Evaluasi Dan Pelaporan
Kab. Lamongan
3 1 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan yang disusun
2 Dokumen - - - - - - - - - - - Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
3 1 21 16 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS-P yang disusun
2 Dokumen - - - - - - - - - - - Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
3 01 21 19 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah kecamatan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu
27 Kecamatan - 27 Kecamatan 160.000.000,00 27 Kecamatan 150.000.000,00 27 Kecamatan 160.000.000,00 27 Kecamatan 160.000.000,00 27 Kecamatan 630.000.000,00 Kasubbag Program Dan
Evaluasi
Kab. Lamongan
3 01 21 20 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen RKPD yang diselesaiakan tepat waktu
3 01 21 40 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah sistem informasi yang mendukung data Musrenbang RKPD
1 Aplikasi - 1 aplikasi 190.000.000,00 1 aplikasi 220.000.000,00 1 aplikasi 230.000.000,00 1 aplikasi 240.000.000,00 1 aplikasi 880.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi
Kab. Lamongan
3 1 21 41 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen (Pra Musrenbang, Musrenbang propinsi dan musrenbang nasional)
- - 3 dokumen 85.000.000,00 3 dokumen 85.000.000,00 3 dokumen 85.000.000,00 3 dokumen 100.000.000,00 12 dokumen 355.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
3 1 21 43 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
150 Orang - 200 orang 120.000.000,00 150 orang 120.000.000,00 150 orang 120.000.000,00 150 orang 120.000.000,00 650 Orang 480.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
3 1 21 44 pendampingan dan koordinasi penyusunan renja skpd
jumlah perangkat daerah yang menerima pendampingan penyusunan renja
- - 76 PD 200.000.000,00 76 PD 210.000.000,00 76 PD 225.000.000,00 76 PD 635.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
3 1 21 45 Pendampingan Dan Koordinasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
jumlah perangkat daerah yang menerima pendampingan penyusunan Renstra
- - - - - - - 65 PD 150.000.000,00 65 PD 150.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
3 1 21 46 Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD
- - - - - - 200.000.000,00 1 Dokumen 350.000.000,00 1 Dokumen 550.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
Jumlah Dokumen KLHS - - - - 1 Dokumen - 1 Dokumen3 1 22 Program Perencanaan
Pembangunan EkonomiProsentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama 75%) Lingkup Bidang Ekonomi
90% 90% 100% 100% 100%
3 1 22 11 Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Gemerlap Yang Dimonitoring
52 kelompok - 52 kelompok 125.000.000,00 52 kelompok 200.000.000,00 52 kelompok 220.000.000,00 52 kelompok 220.000.000,00 208 kelompok 765.000.000,00 kasubbid Pertanian
Kab. Lamongan
Jumlah Pendamping Yang Mendampingi Kegiatan Gemerlap
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja PD Penanggung
JawabTahun 2019 Tahun 2020
3 1 22 32 Koordinasi Dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR)
Jumlah Perusahaan Peserta FGD CSR
- - - 50 Perusahaan 40.000.000,00 50 Perusahaan 100.000.000,00 50 Perusahaan 110.000.000,00 50 Perusahaan 110.000.000,00 200 Perusahaan 360.000.000,00 Kasubbid Pengembangan
Usaha
Kab. Lamongan
Jumlah Laporan Pengembangan CSR
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan
3 1 22 36 Perencanaan Pengembangan Ketenagakerjaan
3 1 22 42 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Ketenagakerjaan
Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Ketenagakerjaan
- - - 10 Orang 60.000.000,00 10 Orang 60.000.000,00 10 Orang 60.000.000,00 10 Orang 60.000.000,00 40 Orang 240.000.000,00 Kasubbid Pengembangan
Usaha
Kab. Lamongan
3 1 22 43 Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pengembangan ekonomi
Jumlah Peserta Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pengembangan ekonomi
- - - - - 13 PD Dan 27 Kecamatan
150.000.000,00 13 PD Dan 27 Kecamatan
165.000.000,00 13 PD Dan 27 Kecamatan
180.000.000,00 13 PD Dan 27 Kecamatan
495.000.000,00 kasubbid Perekonomian
3 1 23 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan
- 83% 891.000.000,00 96% 820.000.000,00 98% 765.000.000,00 98% 775.000.000,00 98% 3.251.000.000,00 Kabid Sosial Budaya Dan
Pemerintahan
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama 75%) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan
98% 98% 98% 98% 98%
3 1 23 16 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
120 orang - - 60 orang 45.000.000,00 60 orang 55.000.000,00 - - - - 120 orang 100.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Lamongan
3 1 23 20 Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan
Jumlah peserta Sosialisasi SDG'S
- - - 120 orang 160.000.000,00 120 orang 70.000.000,00 120 orang 70.000.000,00 120 orang 70.000.000,00 480 orang 370.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja PD Penanggung
JawabTahun 2019 Tahun 2020
3 1 23 22 FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan
Jumlah peserta Sosialisasi Indeks Pembangunan Manusia
80 orang - - 140 orang 52.000.000,00 120 orang 50.000.000,00 120 orang 50.000.000,00 120 orang 55.000.000,00 500 orang 207.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Lamongan
Jumlah Peserta FGD - 20 Orang 20 Orang 20 Orang 60 Orang
3 1 23 24 Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah peserta koordinasi pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
100 orang - - 150 orang 60.000.000,00 - - - - - - 150 orang 60.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan
Sosial
Kab. Lamongan
3 1 23 26 Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan Perpustakaan dan Arsip
- - - 40 orang 37.000.000,00 - - - - - - 40 orang 37.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Lamongan
3 1 23 28 Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan
Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi urusan kesehatan
- - - 120 orang 55.000.000,00 100 orang 65.000.000,00 100 orang 65.000.000,00 100 orang 70.000.000,00 420 orang 255.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan
Sosial
Kab. Lamongan
3 1 23 29 Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB
Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB
- - - 100 orang 48.000.000,00 - - - - - - 100 orang 48.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan
Sosial
Kab. Lamongan
3 1 23 31 pengembangan program pemberdayaan masyarakat
Jumlah Dokumen Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat
3 1 23 37 Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa
jumlah kecamatan yang mengikuti sosialisasi penguatan aparatur desa yang berkualitas
- - - 5 kecamatan 47.000.000,00 5 kecamatan 50.000.000,00 5 kecamatan 50.000.000,00 5 kecamatan 50.000.000,00 20 kecamatan 197.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan
Kab. Lamongan
3 1 23 39 Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan
Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan
- - - 150 orang 90.000.000,00 100 orang 90.000.000,00 100 orang 90.000.000,00 100 orang 90.000.000,00 450 orang 360.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan
Kab. Lamongan
Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan
20 Orang - - 35 Orang 80.000.000,00 35 Orang 55.000.000,00 35 Orang 60.000.000,00 35 Orang 75.000.000,00 140 Orang 270.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah