Renstra Bappeda 2011-2015 Yy

8/18/2019 Renstra Bappeda 2011-2015 Yy

1/88


2/88

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung 2010-2015

i

KATA PENGANTAR

BAPPEDA Kabupaten Bandung sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung memiliki kewajiban untuk menyusun

Rencana Strategis Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 sebagai bentuk realisasi

perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi

kegiatannya kepada seluruh stakeholder dalam kurun waktu lima tahunan.

Melalui Renstra Bappeda ini dapat terlihat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,

program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten

Bandung selama Tahun 2010-2015. Dokumen Renstra diharapkan mampu mengakselerasidan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Bandung dan seyogyanya dapat

menggunakan dokumen Renstra sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan

mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Mudah-mudahan Renstra Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan

oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA

Kabupaten Bandung selama Tahun 2010-2015. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk

meningkatkan kinerja lembaga ini di masa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat

memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Kabupaten Bandung.

Soreang, Desember 2011

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

Kepala,

ERNAWAN MUSTIKA

Pembina Utama Muda

NIP. 19591230 198503 1 012


3/88


4/88


5/88

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015 I - 2

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan rencana strategis

Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4737);


6/88


9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (

Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4725);

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);

14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor

0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025.


7/88


19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan

Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanaan Pembangunaan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman

Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Bandung;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027;

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015;

28. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan

Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappeda adalah untuk memberikan gambaran yang

jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan Bappeda Kabupaten Bandung,

termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam program dan

kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi organisasi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bandung Tahun

2010 -2015 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 20010 – 2015, melalui perencanaan

yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.


8/88


1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2015 ini disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksuddan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,

Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan Bappeda, Tantangan

dan peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten

Bandung.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan

Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda, Telaahan Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,

Telaahan Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten Bandung

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Provinsi (KLHS), Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Visi, Misi Bappeda, Tujuan dan Sasaran

Jangka Menengah Bappeda, Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI

BAB VII

:

:

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Bappeda yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

PENUTUP


9/88

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015 II - 1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bandung di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, dan

Peraturan Bupati Bandung no. 6 tahun 2008 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata

kerja lembaga teknis Kabupaten Bandung.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, yang

selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah

sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 6 tahun 2008 pasal 24 ayat 3, Bappeda

dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada Bappeda Kabupaten Bandung diuraikan sebagai

berikut :

1. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur,

membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan

kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan dan statistik.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas

pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang

pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian


10/88


penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan

keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan

kesekretariatan.

b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.

c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan.

d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan.

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan.

f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan

serta hubungan masyarakat.

g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.

i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan tugas badan.

j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas

Badan.

k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan.

l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

o.

Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan

kesekretariatan.

Sekretariat, membawahkan:

a) Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,


11/88


mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam

melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program

mempunyai fungsi :

1)

Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.

2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program

kerja Badan.

3) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan.

4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

penunjang pelaksanaan tugas.

5) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD)

Badan.

6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan

sub unit kerja lain lingkungan Badan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi

dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan

tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

fungsi:

1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi

kepegawaian.

2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,

naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.

3) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.


12/88


4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi

dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan.

5) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrrasi

perjalanan dinas.

6)

Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat

dinas.

7) Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat.

8) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban

kantor.

9) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan

kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya.

10) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana

perlengkapan Kantor.

11) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi

perlengkapan Kantor.

12) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

pelaksanaan tugas Badan.

13) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan

perundang-undangan.

14) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharan

data serta dokumentasi kepegawaian.

15) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi

pegawai.

16) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang

meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai,

karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan

kesejahteraan pegawai.

17) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti

pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas.

18) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta

disiplin pegawai.


13/88


19) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti

pegawai.

20) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji

pegawai.

21)

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

22) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan

fungsinya.

23) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain

di lingkungan Badan.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai

tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud,

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan

administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan.

2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan

pembiayaan Badan.

3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan

belanja.

4) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta

tambahan penghasilan pegawai negeri sipil.

5)

Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program

administrasi pengelolaan keuangan.

6) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

Badan.

7) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan

pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan

pembiayaan Badan.


14/88


15/88


e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan

kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan

dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

g.

Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan


h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan

sosial dan pemerintahan.

i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan

pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/

instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan


Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan

membawahkan :

a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang

kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

mempunyai fungsi :

1)

Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan

penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

dibidang Kesejahteraan sosial.

2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang

kesejahteraan sosial.

3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan

sosial.


16/88


4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar

perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang


5) Pelaksanaan SPM di bidang kesejahteraan sosial.

6)

Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara

daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang


7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di

bidang kesejahteraan sosial.

8) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah

dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial;

9) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan

antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam

dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial;

10) Pelaksanaan penyusunan usulan program pembangunan tahunan

perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

11) Pelakasanaan evaluasi dan moitoring pelaksanaan perencanaan dan

pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

12) Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan

dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;


fungsinya;

15) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan

kesejahteraan sosial dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang

pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi:


17/88


18/88


2) Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan

pembangunan daerah di bidang perekonomian.

3) Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan

swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian.

4)

Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan

dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

5) Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan

perencanaan pembangunan perekonomian.

6) Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan


7) Penyelenggaraan penyusunan usulan program pembangunan perekonomian.

8) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian;

9) Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan


10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

11) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/

instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan

perekonomian.

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian membawahkan :

a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan

pertambangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan

mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan

perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan

pertambangan.


19/88



perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian dan

pertambangan.

3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan

pertambangan.


perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pertanian

dan pertambangan.

5) Pelaksanaan SPM di bidang pertanian dan pertambangan.

6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara


pertanian dan pertambangan.


bidang pertanian dan pertambangan.



dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan.



fungsinya.


pertanian dan pertambangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan

Badan.

b)

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi

dan UKM

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan

UKM dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian,

perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok


20/88


sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri,

Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan perencanaan dan

pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan

UKM.


perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi dan UKM.


perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

5) Pelaksanaan SPM di bidang Pelaksanaan SPM di bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi dan UKM.

6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara


perindustrian perdagangan, koperasi dan UKM.


bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.



dan luar negeri di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.


11)

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.


perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan sub unit kerja lain

di lingkungan Badan.


21/88


22/88


23/88


1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan

transportasi dan pengelolaan SDA.

2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan

pembangunan daerah bidang transportasi dan pengelolaan SDA.

3)

Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan jangka pendek,

menengah dan panjang bidang transportasi dan pengelolaan SDA.

4) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah

dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA.

5) Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan perencanaan

jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan

pengelolaan SDA.


fungsinya.

7) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembagunan transportasi dan

pengelolaan SDA dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

6. Bidang Statistik dan Evaluasi

Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan

tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan

evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan;.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang

Perencanaan Statistik dan Evaluasi mempunyai fungsi:

1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan

dan pelayanan statistik dan evaluasi.

2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan pengelolaan dan

pelayanan statistik dan evaluasi.

3) Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi.

4) Perumusan Sasaran pelaksanaan tugas di bidang penyususnan, pengelolaan

dan pelayanan statistik dan evaluasi.

5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan,

pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.


24/88


6) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan


7) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan


8)

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/

instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan


Bidang Perencanaan Data dan Statisik membawahkan:

a) Sub Bidang Data Statistik

Sub Bidang Data Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang

mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan data dan pelayanan

statistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub

Bidang Data Statistik mempunyai fungsi:


pengelolaan data dan pelayanan statistik.

2) Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;

3) Pelaksanaan pengumpulkan, updating dan analisa data/ informasi capaian

target kinerja pembangunan daerah.

4) Pengumpulan dan pengolahan data informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan daerah.

5) Pelaksanaan analisa data informasi perencanaan pembangunan daerah.

6) Pelaksanaan penyusunan profil daerah.

7)

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan data dan pelayanan

statistik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Perencanaan evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan


25/88


dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang

Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan evaluasi dan

pelaporan pelaksamaan perencanaan pembangunan daerah.

2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah.

3) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah tahunan.

4) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan RPJMD.

5) Penyusunan dan pengumpulan laporan evaluasi pelaksanaan

pembangunan triwulan daerah.


fungsinya.

8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan

pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan

penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian

pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan

mempunyai fungsi :

1). Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan

dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

2). Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan

pembangunan daerah.

3). Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan

pengembangan pembangunan daerah.


26/88


4). Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan

daerah.

5). Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah.

6). Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan

pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

7). Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan


8). Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9). Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi

/lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan


Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan:

a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi

Sub Bidang Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang


melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan Pengembangan di

bidang Sosial dan Ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud Sub Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi:


penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian.

2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di

bidang sosial dan perekonomian.

3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang sosial

dan perekonomian.

4)

Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran daerah di bidang sosial dan

perekonomian.

5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan

perekonomian.



fungsinya.


27/88


8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di

bidang sosial dan perekonomian sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana

Sub Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang


melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan pengembangan di

bidang fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud Sub Bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi:


penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasaran.

2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di

bidang fisik dan prasarana.

3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang fisik

dan prasarana.

4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran di bidang fisik dan prasarana.

5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan

prasarana.



fungsinya.

8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di

bidang fisik dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional perencana di Bappeda Kabupaten Bandung, mekanisme

pembentukannya akan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang

diberlakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Jabatan fungsional perencana Bappenas sudah terbentuk awal Tahun 2011, dan

rencana pembentukan Jafung Perencana Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2012.

Sehingga memungkinkan pembentukan jabatan fungsional perencana Bappeda

Kabupaten Bandung, akan dibentuk Tahun 2013 atau 2014.


28/88


29/88


daerah; dan penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan

dan pengendalian pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dipertimbangkan untuk dibentuk suatu

bidang khusus menangani rencana kerja pembangunan daerah dan rencana strategis

pembangunan daerah Kabupaten Bandung di Bappeda.

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bandung

Sumber daya yang ada di Bappeda Kabupaten Bandung terdiri dari penyediaan sumber

daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan

formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung

penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai,

Fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

2.2.1. Sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Bandung

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada Bappeda

Kabupaten Bandung pada Tahun 2011.

Tabel 2.1

Jumlah PNS, CPNS dan TKK BAPPEDA Kabupaten Bandung

Berdasarkan Tingkat PendidikanTahun 2011

No PendidikanStatus Kepegawaian

Jumlah %PNS CPNS TKK

1 SD 3 0 0 3 5.26%

2 SMP 0 0 0 0 0.00%

3 SMA 7 0 2 9 15.79%

4 D3 4 0 0 4 7.02%

5 S1 31 2 0 33 57.89%

6 S2 8 0 0 8 14.04%

Jumlah 53 2 2 57 100.00%

Sumber : Kepegawaian Bappeda Bulan Nopember 2011

Tabel 2.1 menunjukkan, Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat

pendidikan terdiri atas: SD sebesar 5,26 %, SMA sebesar 15,79 %, D3 sebesar 7,02 %,

berpendidikan S1 sebesar 57,89 % dan 14,04 % berpendidikan S2. Bila dilihat dari tingkat

pendidikan, pegawai Bappeda Kabupaten Bandung yang rata-rata berpendidikan Sarjana dan

Pasca Sarjana, BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah, dari segi kuantitas memiliki sumber


30/88


daya manusia yang cukup memadai di dalam membangun proses perencanaan dan

mensinergikan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung

Berdasarkan Tingkat Golongan

Tahun 2011

No GolonganStatus Kepegawaian

Jumlah %PNS CPNS

1 Gol I 3 - 3 5.45%

2 Gol II 7 - 7 12.73%

3 Gol III 38 2 40 72.73%

4 Gol IV 5 0 5 9.09%

Jumlah 53 2 55 100.00%


Berdasarkan Tabel 2.2. di atas maka pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung

berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 5,45 %, Golongan II sebanyak 12,73

P%, Golongan III sebanyak 72,73 % dan Golongan IV sebanyak 9,09 %, melihat komposisi

tersebut, pagawai BAPPEDA didominasi oleh golongan III, sehingga untuk menunjang kinerja

yang lebih baik BAPPEDA memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan I untuk tenaga

administrasi.

Di samping pendidikan formal, pegawai BAPPEDA juga telah mengikuti pendidikan

struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Data Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bandung

yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2011

No. Esselon Jumlah

Pegawai

Tingkat

Diklatpim

Jumlah Pegawai

yang mengikuti

%

1. II b 1 orang II 1 100 %

2. III a 1 orang III 1 100%

III b 5 orang 5 100%

3. IV a 14 orang IV 10 100%

Jumlah 21 orang 17 100%



31/88


Tabel 2.4

Data Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bandung

yang Telah Mengikuti Pendidikan Diklat Teknis Perencana,

Barang Jasa, Monitoring Evaluasi dan Tata Ruang

Tahun 2011

No. Tingkat Diklat

Teknis

Jumlah Pegawai yang

mengikuti

1. Perencana 1

2. Barang dan Jasa 25

3. Monev 20

4. Tata Ruang 1

Jumlah 47


2.2.2. Sarana dan prasarana pada Bappeda Kabupaten Bandung

Bappeda Kabupaten Bandung memiliki gedung kantor berlantai 2 (dua) dengan luas

sebesar 1.480 m2, Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 9 unit dan roda 2 sebanyak 13 unit,

saluran telepon sebanyak 1 line, fasilitas komputer terdiri dari 9 unit laptop, 29 unit

komputer PC dan 5 unit tablet dalam kondisi baik, yang didukung oleh jaringan internet yang

bisa diakses di seluruh ruangan. Jaringan internet ini merupakan media komunikasi yang

efektif, baik untuk kepentingan intern Bappeda maupun untuk dapat diakses instansi lainnya

dan masyarakat yang membutuhkan informasi. Bappeda memiliki ruang rapat yang

refresentatif dengan kapasitas 100 orang dengan dilengkapi oleh fasilitas audio visual dan

infocus yang baik. Di lantai 2 (dua) pun disediakan 2 (dua) ruang rapat biasa dengan meja

kursi yang memadai. Sarana lainnya yaitu tersedia Mushola untuk beribadah dengan 4

(empat) kamar mandi dan 2 (dua) kamar mandi di lantai 2 dalam keadaan layak pakai.

2. 3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bandung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Bandung, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, beserta

Peraturan Bupati Bandung No. 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh


32/88


Bappeda Kabupaten Bandung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai

berikut :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahunan), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) dan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (per tahun);

2. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) (periode 1 tahun), tetapi

mulai tahun 2012 – 2015 kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan

Setda Kabupaten Bandung;

3. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka

Panjang, Jangka Menengah dan Musrenbang RKPD;

4. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana

pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten

Bandung;

5. Menyusun dan menganalisis hasil evaluasi rencana pembangunan dari masing-masing

SKPD Kabupaten Bandung (evaluasi Renja dan Renstra);

6. Membantu Bupati Bandung dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan;

7. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung (20 tahunan);

8. Menyusun data dan informasi yang akurat dan inventarisasi hasil penelitian yang

dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;

9. Menyelenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Bandung dan Forum SKPD;

10. Menyusun bahan dan keikutsertaan dalam Musrenbang Tingkat Provinsi Jawa Barat

dan musrenbang Tingkat Nasional (periode 1 tahun);

11. Menyusun RKPD Kabupaten Bandung (periode 1 tahun) sebagai bahan penyusunan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang selanjutnya KUA/PPAS ini menjadi

bahan untuk penyusunan RAPBD murni maupun RAPBD perubahan (periode 1

tahun);

12. Mengikutsertakan pendidikan dan latihan bagi aparat Bappeda dengan memberikan

bekal keterampilan profesional, kemampuan teknis dan pengetahuan yang

diperlukan bagi pelaksanaan keseluruhan dalam siklus kegiatan perencanaan

pembangunan daerah;


33/88


13. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Bappeda

perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka

mewujudkan good governance dan clean goverment , serta didukung oleh kinerja aparatur

perencanaan berstandar internasional (ISO 9001:2008), yang saat ini Bappeda Kabupaten

Bandung masih dalam proses penyusunan dokumen menuju sertifikasi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bandung

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan Bappeda

Kabupaten Bandung lima tahun kedepan, di identifikasi dari permasalahan-permasalahanyang telah terjadi yaitu :

1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.

2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan

kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam

sifat inovasi pada para karyawan yang ada.

4.

Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun

kualitasnya.

5. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran

6. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan

kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya

ditindaklanjuti.

7. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem

informasi yang belum optimal.

8. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil

evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi

kebutuhan perencanaan.

9. Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti.

Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya keinginan

untuk memperbaiki kinerja Bappeda telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian

yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda


34/88


Kabupaten Bandung menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan

pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal Bappeda Kabupaten Bandung

adalah sebagai berikut :

1.

Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan

2. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki sekarang

3. Pengelolaan keuangan secara otonomi

4. Tersedia produk-produk perencanaan yang dihasilkan

5. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik

6. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai

7. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada Bappeda dan pola

komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal Bappeda

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi

2. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi

pendidikan

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif

dan inovasi staf

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan

5. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan

pembangunan;

6. Rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini

7. Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal Bappeda

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Peran Bappeda sebagai Perencana Pembangunan semakin strategis dalam

menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan menjadi pedoman

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan

Undang-undang.


35/88


2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga

memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak – pihak lain, baik itu

melalui jaringan internet, telepon, komputer dan faximile.

3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang

demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan

perencanaan yang lebih partisipatif.

4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah.

5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia.

6. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam

penyusunan produk-produk perencanaan.

7. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat

dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan

pembangunan daerah.

Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal Bappeda Kabupaten

Bandung adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan dengan

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

2. Perundang-undangan yang senantiasa bisa berubah dalam jangka waktu relatif dekat

3. Masih adanya pemahaman yang berbeda dalam menterjemahkan substansi dalam

perencanaan

4. Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas proses demokrasi

di daerah.

5. Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi

secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya.

6. Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan

sehingga menimbulkan multi tafsir dan akhirnya menimbulkan konflik antar pusat

dan daerah.

7. Pemahaman perencanaan pembangunan daerah masih sektoral, yang

mengakibatkan adanya kerancuan kewenangan dalam beberapa sektor


36/88


Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths,

weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam lima tahun ke depan sebagai

berikut:

1.

Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi

2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif

3. Peningkatan kesejahteraan aparatur

4. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima

5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM

6. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya

7. Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan

8. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi

perencanaan dan penganggaran

9. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan

10. Peningkatan partisipatif masyarakat

11. Terjalinnya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergiskan perencanaan

pembangunan

12. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka

meningkatkan kinerjanya

Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan

ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis tapisan yang

berdasarkan 9 (sembilan) indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) Besar

pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran; (c) Biaya yang diperlukan; (d)

Pelaksanaan strategi memerlukan Pengembangan baru, perubahan yang konsekuen,

penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan penambahan tenaga

kerja / staf; (e) Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah; (f) akibat yang ditimbulkan

apabila salah dalam melaksanakan strategi; (g) Dampak yang timbul terhadap dinas-dinsa

lainnya; (h)Sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik

Berdasarkan hasil analisis tapisan yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan 6

(enam) strategi utama dari 12 alternatif rencana strategi Bappeda tahun 2010-2015 yaitu :

1.

Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi


37/88


2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif

3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima

4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM

5. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya

6.

Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan

Dengan penjelasan, bahwa sesuai visi dan misi Bappeda Kabupaten Bandung pada

lima tahun kedepan, perlunya memanfaatkan teknologi data dan informasi yang sedang

dikembangkan seperti peningkatan Band With dari 1 MB menjadi 3 MB, pada jaringan

internet yang digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat dan instansi lainnya

yang membutuhkan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Perlunya menciptakan produk-produk perencanaan yang implementatif, yang dapat

menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan capaian program

yang direncanakan, yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan berdampak pada

pembangunan daerah secara signifikan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda, perlu dilakukan pendekattan

pelayanan prima yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan

(confidence), peduli (empati), dan berwujud (tangible).

Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya

manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mempuni serta penerapan

system reward and punishment yang berkeadilan, sebagaimana yang tercantum dalam

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 –

2015.

2.4.1. Analisis Indikator Kinerja terhadap Capaian Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten

Bandung

Analisis bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas

pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Bandung, sesuai dengan

urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang yang

ada di lingkungan Bappeda.


38/88


Tabel 2.5

Indikator Kinerja terhadap Capaian keluaran (output) Renstra Bappeda

Kabupaten Bandung

No. Indikator Kinerja Capaian output Renstra Bappeda

Kabupaten Bandung

(1) (2) (3)

1 Meningkatnya kemampuan

pegawai di bidang perencanaan

dan evaluasi.

Jumlah pegawai yang memiliki keahlian

bidang perencanaan dan evaluasi

2 Meningkatnya peralatan kerja dan

perlengkapan perkantoran yang

memadai.

Prosentase pemenuhan peralatan dan

perlengkapan perkantoran

3 Meningkatnya pemenuhan

operasional perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional

perkantoran

4 Meningkatnya ketepatan waktu

penyusunan dokumen

perencanaan

Prosentase ketepatan waktu penyusunan

dokumen perencanaan

5 Meningkatnya kesesuaian

program/kegiatan yang

direncanakan terhadap

program/kegiatan yang disepakati

dianggarkan

Prosentase kesesuaian program/kegiatan

yang direncanakan terhadap

program/kegiatan yang disepakati

dianggarkan

6 Meningkatnya capaian

pelaksanaan tahapan evaluasi

pembangunan

Prosentase capaian pelaksanaan tahapan

evaluasi pembangunan

7 Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang terhadap

rencana tata ruang wilayah

Prosentase Implementasi pemanfaatan

ruang terhadap Perda Tata ruang

8 Meningkatnya pelayanan

perkantoran sesuai standar

operasional prosedur berlaku

Prosentase pemenuhan pelayanan

administrasi perkantoran

9 Meningkatnya pemanfaatan hasil

penelitian dan pengembangan

Jumlah hasil penelitian dan

pengembangan

Prosentase pemanfaatan Data hasil

penelitian dalam penunjang penyusunan

perencanaan pembangunan daerah.

10 Meningkatnya jumlah jenis dan

pemanfaatan data statistik daerah

Jumlah dan jenis data statistik daerah

Prosentase implementasi pemanfaatan

produk data statistik daerah

11 Meningkatnya kelengkapan data

spasial/peta digital dan analog

Prosentase pengolahan data spasial/peta

analog


39/88


Berdasarkan data diatas, dapat kita sampaikan bahwa sasaran rencana strategis

Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015 dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas

pelayanan bagi masyarakat (publik) perlu dilakukan dengan pendekatan pelayanan yang

prima yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan (confidence), peduli

(empati), dan berwujud (tangible) dan memanfaatkan teknologi data dan informasi yang

sedang dikembangkan, sehingga menghasilkan produk-produk perencanaan dan dokumen

pendukung perencanaan serta hasil-hasil penelitian yang lebih implementataif. Pencapaian

produk-produk perencanaan yang implementatif, perlu dukungan manajemen (pimpinan)

dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya dan

profesionalitas yang mempuni serta penerapan system reward and punishment yang

berkeadilan.

2.4.2 Analisis terhadap RTRW Kabupaten Bandung

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau

aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung

atau budidaya.

Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap

Rencana Tata Ruang Kabupaten mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan

terdapat 3 stakeholders pemerintahan yang terlibat yaitu pemerintah, pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten.

Dalam tabel 2.4.2 di bawah ini, terdapat perbandingan antara Renstra Struktur Ruang

dengan Struktur Ruang saat ini yang hasilnya terdapat kesamaan bahwa pola pembangunan

ruang masih berdasarkan kepada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan beberapa indikasi

program seperti pola hunian vertikal, peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih, air

limbah serta persampahan. Selain itu pola struktur ruang juga dititikberatkan pada Pusat

Kegiatan Wilayah yang ada di Kabupaten Bandung, sedangkan untuk Pusat Kegiatan Lokal

Perkotaan dan Perdesaan masih menitikberatkan kepada peningkatan infrastruktur dasar

permukiman.


40/88


Tabel 2.6

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

No.

Rencana

Struktur

Ruang

Struktur Ruang

Saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan Bappeda

1. Pengembang

an WP

Soreang-

Kutawaringin

-Katapang

dengan

pusat Kota

Soreang

Pengembangan

WP Soreang-

Kutawaringin-

Katapang dengan

pusat Kota

Soreang

- Penataan Sarana

dan prasarana

pemerintahan dan

perkotaan skala

kabupaten

- Perdagangan untuk

mengatasi

pengalihan

perdagangan dariKota Bandung

- Jasa yang

mendukung

kegiatan fungsi

wilayah , baik skala

WP maupun skala

Kabupaten

- Pembangunan

industri pada zone-

zone industri yangada (infiling) da

diarahkan untuk

menjadi kawasan

industri

- Pengembangan

pertanian sawah

irigasi teknis

sebagai lumbung

padi Metropolitan

Bandung- Pengembangan

ekowisata di

Ciwidey, Pasir

Jambu, dan

Rancabali

- Pengembangan

industri yang

mendukung

pertanian

(agroindustri)

Kecamatan Soreang,

Kutawaringin,

Ciwidey, Rancabali,

Pasir Jambu,dan

Katapang


41/88


No.

Rencana

Struktur

Ruang

Struktur Ruang

Saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan Bappeda

- Pengembangan

agropolitan

Ciwidey,

Pasirjambu, dan

Rancabali

2. Pengembang

an WP

Baleendah

dengan

pusat Kota

Baleendah

Pengembangan

WP Baleendah

dengan pusat

Kota Baleendah

- Penataan sarana

dan prasarana

perkotaan

- Pengembangan

permukiman

- Pembangunan

industri pada zone-

zone industri yang

sudah ada (infiling)

dan diarahkan

untuk menjadi

kawasan industri

- Pengembangan

pertanian sawah

irigasi di Baleendah

dan Bojongsoang

- Pengembangan

perikanan di

Bojongsoang

- Pengembangan

pendidikan dan

kegiatan soaial

Kecamatan

Baleendah,

Dayeuhkolot, dan

Bojongsoang

3. Pengembang

an WP

Banjaran

dengan

pusat KotaBanjaran

Pengembangan

WP Banjaran

dengan pusat

Kota Banjaran

- Penataan sarana

dan prasarana

perkotaan

- Pengembangan

permukiman

- Pembangunan

industri pada zone-

zone industri yang

sudah ada

(infiling)dan

diarahkan untuk

menjadi kawasan

industri

- Pengembangan

pertanian sawah

Kecamatan Cimaung,

Pangalengan, Arjasari.


42/88


No.

Rencana

Struktur

Ruang

Struktur Ruang

Saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan Bappeda

irigasi teknis

sebagai lumbung

padi Metropolitan

Bandung

- Pengembangan

ekowisata di

Pangalengan dan

Cimaung

- Pengembangan

agropolitan di

Kecamatan

Pangalengan

- Pengembangan

agroforestry di

Kecamatan

Arjasari,Cimaung,

dan Pangalengan

- Peternakan sapi

perah dan kegiatan

ikutannya di

Kecamatan

Pangalengan4. Pengembang

an WP

Majalaya

dengan

pusat Kota

Majalaya

Pengembangan

WP Majalaya

dengan pusat

Kota Majalaya

- Pengembangan

Permukiman

- Pengembangan Jasa

serta perdagangan

grosir

- Pengembangan

industri pada zone-

zone industri yang

sudah ada dan

diarahkan untukmenjadi kawasan

industri

- Pengembangan

pertanian

- Pengembangan

agroforestry di

Kecamatan

Paseh,Kertasari,

Paseh dan Ibun

- Pengembangan

Kecamatan Majalaya,

Ciparay, Solokanjeruk,

Pacet, Kertasari,

Paseh dan Ibun


43/88


44/88


45/88


No.

Rencana

Struktur

Ruang

Struktur Ruang

Saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan Bappeda

Margaasih Perdagangan dan

Pariwisata

11.

Rencana

sistem

prasarana

transportasi

- Meningkatkan

pelayanan jaringan

transpotasi wilayah

Kecamatan Se -

Kabupaten Bandung

12. Rencana

Pengembang

an Sistem

Jaringan

Jalan

- Jaringan jalan

Nasional

- Jaringan jalan

Kabupaten

- Jaringan jalan

lokal/desa

- Peningkatan Jalan

Arteri Primer (Jalan

Nasional) Yaitu

Cileunyi- Cicalengka

– Nagreg

- Peningkatan Jalan

Kolektor Primer 1

(Jalan Nasional)

yaitu Cileunyi –

Sumedang

- Peningkatan Jalan

Kolektor Primer 2

(Jalan Provinsi)

- Peningkatan Jalan

Kolektor Primer 3

(jalan Provinsi)

- Peningkatan Jalan

Kolektor Primer 4

(jalan Kabupaten)

- Peningkatan

Jaringan Jalan

Sekunder (Jalan

Kabupaten)

- Pembangunan Jalan

Baru Arteri Primer

(Jalan Nasional)- Pembangunan Jalan

Baru Kolektor

Primer 1 (Jalan

Nasional) yaitu

Cileunyi –

Sumedang

- Pembangunan Jalan

Baru Kolektor

Primer 2 (Jalan

Provinsi)

Kecamatan Cileunyi,

Cicalengka, Nagreg,

Majalaya,

Bojongsoang, Soreang


46/88


No.

Rencana

Struktur

Ruang

Struktur Ruang

Saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan Bappeda

- Pembangunan Jalan

Baru Kolektor

Primer 3 (jalan

Provinsi)

- Pembangunan Jalan

Baru Kolektor

Primer 4 (jalan

Kabupaten)

- Pembangunan Jalan

Baru Kolektor

Primer (jalan

Kabupaten)

- Pembangunan Jalan

Baru Jaringan Jalan

Sekunder (jalan

Kabupaten)

- Pembangunan Jalan

Tol terdiri dari jalan

tol Soreang atau

Jalan Akses tol

pasirkoja, Tol

Ujungberung,Gedebage,

Majalaya (tol

Tegalluar) dan Jalan

Tol Cileunyi,

Sumedang Dauan

13. Rencana

Pengembang

an Sistem

Angkutan

dan terminal

- Sistem

Angkutan

perkotaan

- Sistem

AngkutanPedesaan

- Penataan angkutan

umum

- Pengembangan

sistem angkutan

massal- Pengembangan

Terminal dan sub

terminal

Kecamatan Se-

Kabupaten Bandung


47/88


No.

Rencana

Struktur

Ruang

Struktur Ruang

Saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan Bappeda

14. Pengembang

an sistem

jaringan

irigasi

- Jaringan

irigasi primer,

sekunder,

tersier, desa

- Penambahan

prasarana jaringan

dan peningkatan

fungsi jaringan

dengan cara

rehabilitasi

dilakukkan untuk

mempertahankan

dan meningkatkan

produksi tanaman

pangan khususnya

padi

Kecamatan Se-

Kabupaten Bandung

15. Rencana

Pengembang

an sistem

drainase

- Sungai,

drainase jalan

dan drainase

permukiman

- Normalisasi

jaringan drainase

yang ada

- Pembangunan dan

pengembangan

kolam retensi di

kawasan perkotaan

- Pembangunan

sumur resapan di

kawasan perkotaan- Pembangunan dan

pengembangan

jaringan drainase di

kawasan perkotaan

- Pembuatan

embung penahan

aliran yang tersebar

pada beberapa

anak sungai

Kecamatan Se-

Kabupaten Bandung

16. Rencanautama

sistem

penyediaan

air bersih

- Pembangunansistem baru untuk

melayani daerah

yang belum

terlayani

- Peningkatan

kapasitas produksi

Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM)

dan menurunkan

kehilangan air

Kecamatan Cileunyi,Soreang,

Kutawaringin,

Ciparay, Paseh,

Cicalengka,

Rancaekek,

Cikancung, Ciwidey,

Pasir Jambu.


48/88


No.

Rencana

Struktur

Ruang

Struktur Ruang

Saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan Bappeda

- Perbaikan dan

rehabilitasi sistem

- Sistem penyediaan

air trasmisi sn

distribusi bersih

regional akan

dikembangkan di

kecamatan

Cileunyi,Soreang,Ku

tawaringin,Ciparay,

Paseh,Cicalengka,

Rancaekek,Cikancung,Ciwidey,

dan Pasir Jambu.

- Pelayanan air bersih

di kawasan

perkotaan dikelola

PDAM, sedangkan

untuk kawasan

perdesaan dikelola

oleh Badan

Pengelola Air BersihPedesaan

- Meningkatkan

Pelayanan Sistem

Distribusi Perpipaan

di kawasan

perkotaan

- Mengembangkan

sistem Jaringan

Pelayanan Lintas

Wilayah- Upaya pengelolaan

sumber air yang

ada, pemanfaatan

sumber air baku

dan peningkatan

jaringan distribusi

17. Rencana

pengembang

an dan

peningkatan

-Waduk dan

embung

Kabupaten

Bandung

- Pembangunan

Waduk Sukawana,

34.082 m3/hari

- Pembangunan

Kecamatan Se-

Kabupaten Bandung


49/88


50/88


No.

Rencana

Struktur

Ruang

Struktur Ruang

Saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan Bappeda

Patrol (kecamatan

Kutawaringin)

18. Rencana

pengembang

an prasarana

dan sarana

energi dan

telekomunik

asi

- Pengelolaan energi

panas bumi,

jaringan listrik dan

telepon

- Penambahan

kapasitas jaringan

listrik sesuai dengan

arah

pengembangan- Peningkatan luas

daerah dan kualitas

pelayanan serta

menggunakan

teknologi terkini

Kecamatan Se-

Kabupaten Bandung

19. Pengembang

an Fasilitas

Pengolahan

Sampah

- Diarahkan di Legok

Nangka atau Citiis

Kecamatan Nagreg,

babakan kecamatan

Ciparay.- Pengelolaan limbah

batubara diarahkan

di kecamatan

Majalaya dan

Cikancung

- Lokasi stasiun

peralihan antara

sampah diarahkan

di Kecamatan

Soreang,Bojongsoang,

Majalaya

- Pengaturan

pengelolaan

sampah diatur lebih

rinci dalam

masterplan

persampahan

Kecamatan Nagreg,

Ciparay, Majalaya,

Cikancung,

Bojongsoang, Soreang

dan Majalaya.


51/88


No.

Rencana

Struktur

Ruang

Struktur Ruang

Saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan Bappeda

20. Rencana

pengembang

an sistem air

limbah

- Pengembangan

sistem pengelolaan

limbah domestik

secara off site pada

daerah-daerah yang

secara teknis

memungkinkan dan

ekonomis

- Pada daerah

perkotaan yang

padat dan atau

kumuhmenggunakan

sistem pengelolaan

limbah domestik

secara off site bila

memungkinkan dan

ekonomis

- Perencanaan dan

pembangunan

instalasi

pengolahan airlimbah tinja baru

apabila beban

instalansi

pengolahan limbah

tinja Cibeet dan

Babakan telah

melewati batas

kapasitas

- Revitalisasi dan

optimalisasipenggunaan

instalasi

pengolahan air

limbah Soreang

- Peningkatan

kesadaran

masyarakat untuk

mau membangun

dan menggunakan

MCK baik pribadi

Kecamatan Soreang,

Dayeuhkolot,

Banjaran, Arjasari,

Pameungpeuk,

Pameungpeuk,

Majalaya, Solokan

Jeruk,


52/88


No.

Rencana

Struktur

Ruang

Struktur Ruang

Saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan Bappeda

maupun umum

untuk mengurangi

beban limbah

domestik di badan

air penerima

- Pembangunan

kawasan

permukiman baru

wajib memiliki

sistem penyaluran

air limbah off site,

apabila belumtersedia maka

harus ditunjang

oleh sistem

penyaluran air

limbah komunal

- Untuk wilayah

dengan jumlah

industri yang padat

diarahkan melalui

pembangunan IPALterpusat yang

dibagi menjadi 4

(empat) kelompok

wilayah

1. Kelompok

wilayah

Dayeuhkolot

dilayani

sebagian oleh

IPAL Cisirung2. Kelompok

wilayah

Banjaran

melayani

industri di

kecamatan

Banjaran,

Arjasari dan

Pameungpeuk.

3.

Kelompok


53/88


No.

Rencana

Struktur

Ruang

Struktur Ruang

Saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan Bappeda

wilayah

Rancaekek

melayani

industri di

Kecamatan

Rencaekek

4. Kelompok

wilayah

Majalaya

melayani

industri di

KecamatanMajalaya dan

Solokan Jeruk.

- Untuk wilayah

dengan industri

yang terpencar

melalui

pembangunan IPAL

individual.- Pengelolaan air

limbah di luar

kegiatan industri

untuk kegiatan yang

sama dan /atau

karakteristik air

limbahnya sejenis

dan/atau lokasinya

berdekatan

dilakukan secaraterpusat, untuk

kegiatan lain

dilakukkan secara

individual

21. Pemenuhan

terhadap

kebutuhan

fasilitas

sosial dan

fasilitas

- Dialokasikan sesuai

dengan hirarhi

fasilitas sosial dan

fasilitas umum

tersebut serta

dengan kapasitas

Kecamatan Se-

Kabupaten Bandung


54/88


55/88


Tabel 2.7

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

No.

Rencana

Pola Ruang

Guna Lahan

Ruang saat ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang pada

Periode Perencanaan

Berkenaan

Arahan lokasi

pengembangan

Pelayanan Bappeda

1. Kawasan

Lindung

Kawasan

Lindung

1. Perlindungan dan

observasi Hutan

2. Rehabilitasi dan

Pemulihan Hutan

3. Menjaga dan

mempertahankan

hutan lindung.

4. Menjaga dan

mempertahankan

konservasi air tanahdan resapan air.

5. Penyelamatan dan

pembinaan kawasan

perlindungan

setempat.

6. Menjaga dan

mempertahankan

fungsi kawasan

pelestarian alam.

7.

Pengendalian kawasanrawan bencana.

Kabupaten Bandung

2. Kawasan

Budidaya

Berfungsi

Lindung

Kawasan

Budidaya

Berfungsi

Lindung

1. Pengembangan

budidaya tanaman

tahunan dengan

mempertimbangkan

konservasi lahan pada

hutan produksi

terbatas dan hutan

rakyat

WP. Cimenyan -

Cilengkrang

3. KawasanBudidaya

Pertanian

KawasanBudidaya

Pertanian

1.

Pengendalianpemanfaatan kawasan

pertanian lahan

basah, diarahkan

untuk memenuhi

kebutuhan pangan

serta peningkatan

produksi

2. Pengendalian

pemanfaatan kawasan

budidaya pertanian

-WP. Soreang -Kutawaringin –

Katapang

-WP. Baleendah

-WP. Banjaran

-WP. Majalaya

-WP. Cicalengka


56/88


57/88


2.4.3. Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses

mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam

pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program. Tujuan

penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana dan program. KLHS sendiri memuat kajian tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;

4.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung belum mengacu pada KLHS.

Tetapi dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung meliputi Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah 2005 -2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2010 – 2015

dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah memasukkan unsur kelestarian

Lingkungah Hidup pada setiap dokumennya, sebagaimana dalam analisis isu strategis

tentang lingkungan dan penanganan bencana disampaikan dalam penanganan banjir dan

genangan masih diperlukan peningkatan efektivitas program dan partisipasi masyarakat

dalam mematuhi peraturan perundangan yang ada. Masih tingginya degradasi dan

longsoran-longsoran tebing yang diakibatkan oleh arus sungai yang cukup deras dan daerah

konservasi yang mulai mengalami penurunan fungsi, sedangkan daerah hilir sungai sudah

menunjukkan adanya abrasi yang cenderung membentuk badan sungai menjadi lebar dan

dangkal. Seluruh dokumen perencanaan yang terbentuk mengisyaratkan kepada para

perencana Bappeda, senantiasa memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup karena

lingkungan hidup merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan

daerah. Alasan lain nya adalah karena lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah


58/88


Kabupaten/Kota. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup

merupakan salah satu bagian rencana aksi daerah (RAD) Millenium Development Goals,

sesuai yang diamanatkan Inpres No.3 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Yang

Berkeadilan, dan saat ini Bappeda Kabupaten Bandung sedang mempersiapkan penyusunan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).


59/88


60/88

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015 III - 2

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan

faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak

ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpi

Renstra Bappeda 2011-2015 Yy

Documents