KATA PENGANTAR Buku Pedoman Pemutakhiran Direktori Industri Besar dan Sedang merupakan buku pedoman pelaksanaan Survei Tahunan Perusahaan Industri Pengolahan dan Updating Direktori secara Komputerisasi oleh BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota. Penjelasan di dalam buku ini dibuat rinci dan padat sehingga setiap tahapan operasionalnya diharapkan mudah untuk dimengerti baik kegiatan pengawasan maupun kegiatan di lapangan. Buku pedoman ini merupakan buku acuan bagi pejabat struktural dan staf pelaksana di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Buku ini dicetak terbatas, sehingga apabila ada pergantian pejabat atau staf pelaksana, buku ini dapat diberikan kepada penggantinya. Buku ini disusun oleh Sub Direktorat Statistik Industri Besar dan Sedang, Direktorat Statistik Industri, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Kritik dan saran dari pengguna sangat kami harapkan untuk kesempurnaan buku pedoman ini. Akhirnya pada kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan dan terwujudnya buku pedoman ini. Jakarta, Maret 2012 Direktur Statistik Industri, Dr. Mudjiandoko, MA
88
Embed
KATA PENGANTARsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2015_2173_ped_Pedoman...KATA PENGANTAR Buku Pedoman Pemutakhiran Direktori Industri Besar dan Sedang merupakan buku pedoman pelaksanaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATA PENGANTAR
Buku Pedoman Pemutakhiran Direktori Industri Besar dan Sedang merupakan buku pedoman pelaksanaan Survei Tahunan Perusahaan Industri Pengolahan dan Updating Direktori secara Komputerisasi oleh BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota. Penjelasan di dalam buku ini dibuat rinci dan padat sehingga setiap tahapan operasionalnya diharapkan mudah untuk dimengerti baik kegiatan pengawasan maupun kegiatan di lapangan.
Buku pedoman ini merupakan buku acuan bagi pejabat struktural dan staf pelaksana di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Buku ini dicetak terbatas, sehingga apabila ada pergantian pejabat atau staf pelaksana, buku ini dapat diberikan kepada penggantinya.
Buku ini disusun oleh Sub Direktorat Statistik Industri Besar dan Sedang, Direktorat Statistik Industri, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Kritik dan saran dari pengguna sangat kami harapkan untuk kesempurnaan buku pedoman ini.
Akhirnya pada kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan dan terwujudnya buku pedoman ini.
Jakarta, Maret 2012
Direktur Statistik Industri,
Dr. Mudjiandoko, MA
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG iii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ..................................................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................................................. iii
Daftar Tabel ........................................................................................................................ vi
Daftar Diagram ................................................................................................................... vii
Daftar Gambar .................................................................................................................. viii
Daftar Grafik ....................................................................................................................... ix
Diagram 14. Keadaan yang Perlu/Tidak Perlu Daftar II-A/B ............................................ 69
Diagram 15. Tiga Tahap dalam Pemakaian Perangkat Lunak Direktori I-A ...................... 72
viii PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Daftar I-SL (C) ..................................................................................................... 9
Gambar 2. Daftar I-SL (P) ................................................................................................... 10
Gambar 3. Daftar I-SL (K) ................................................................................................... 11
Gambar 4. Daftar Isian Daftar I-B ...................................................................................... 14
Gambar 5. Daftar Pengisian I-B Calon Perusahaan Baru..................................................... 15
Gambar 6. Daftar Isian II-B ................................................................................................ 19
Gambar 7. Daftar II-C Untuk Pendataan Perusahaan Terlewat .......................................... 23
Gambar 8. Data Pokok Perusahaan Updating Direktori ..................................................... 76
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG ix
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Perkembangan Perusahaan Masuk dan Keluar Tahun 2006-2011........................ 21
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 1
PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang
Pertumbuhan industri pengolahan Industri Besar dan Sedang dapat dilihat dari
penjumlahan dua komponen yaitu:
1. Kontribusi dari perusahaan baru, dan
2. Kontribusi dari pertumbuhan perusahaan yang telah ada.
Mengukur kontribusi pertumbuhan perusahaan baru ternyata tidak semudah
dengan mengukur kontribusi dari perusahaan yang sudah ada di dalam direktori
meskipun petugas lapangan telah diinstruksikan untuk menambahkan perusahaan
baru sebelum dilakukan pengolahan hasil survei. Hal ini dapat dilihat dari total
penambahan perusahaan baru yang pertumbuhannya tidak konsisten dari tahun ke
tahun. Di kala ada usaha khusus atau ada kegiatan yang bersifat skala besar seperti
Sensus Ekonomi, maka penambahan jumlah perusahaan baru melonjak sangat tajam
sedang di tahun-tahun diluar kegiatan besar/khusus maka penambahan perusahaan
baru bisa dikatakan tidak ada pertumbuhan. Kecenderungannya perusahaan baru
yang ditemukan di tahun-tahun rutin umumnya disamakan dengan banyaknya
perusahaan yang tutup. Dalam lima tahun terakhir jumlah perusahaan baru dan
jumlah perusahaan yang tutup berdasarkan data final Direktori Industri Pengolahan
yang dirimkan ke BPS-RI seperti dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 1. Jumlah Perusahaan Baru dan Tutup Tahun 2007 - 2011
Perusahaan 2007*) 2008 2009 2010 2011
Baru 11 217 800 739 452 856
Tutup 1 237 920 1 698 795 927 *) Ada Kegiatan Sensus Eonomi 2006
2 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Elemen kunci kegiatan Updating Direktori adalah menjaring perusahaan baru.
Penemuan perusahaan baru dari tahun ke tahun jumlahnya sekitar 2 – 10 persen dari
jumlah total perusahaan. Perusahaan yang ditemukan umumnya adalah perusahaan
yang telah lama beproduksi secara komersial, bukan ditemukan pada tahun kegiatan
survei. Ada tiga alasan kegagalan dalam menjaring sebanyak-banyaknya perusahaan
baru. Pertama tidak dilakukan proses matching (cek daftar perusahaan dari instansi
terkait seperti Kementrian Perindustrian, Perdagangan, Asosiasi dsb dengan Direktori
I-A) BPS. Kedua petugas enggan melaporkan perusahaan baru karena menganggap
suatu beban pekerjaan saja. Ketiga tidak ada usaha khusus seperti listing Sensus
Ekonomi atau kegiatan yang sifatnya berskala besar atau kegiatan pemetaan
perusahaan industri pengolahan skala besar dan sedang di masing-masing wilayah.
Selain ketiga alasan di atas, kurangnya perhatian dan pengawasan dari Pejabat
Struktural kepada petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam melaporkan
perusahaan baru juga dirasakan memberikan kontribusi yang kurang baik dalam
menjaring perusahaan baru. Untuk itu diperlukan suatu pedoman, dana dan perhatian
yang lebih ekstra oleh para pejabat struktural sehingga KSK/Petugas akan sulit untuk
tidak melaporkan perusahaan baru sekalipun mereka tidak mau melaporkannya.
Perusahaan yang memenuhi syarat harus dimasukan dalam direktori walaupun
perusahaan tersebut tidak mau mengisi daftar isian II-A. Dalam hal ini tanggung jawab
pemasukan dokumen II-A tidak hanya menjadi tanggung jawab Petugas/KSK
setempat melainkan tanggung jawab mulai dari Kepala Seksi Produksi hingga Kepala
BPS Kabupaten/Kota/Provinsi sampai BPS RI.
1.2. Tujuan Updating Direktori
1) Menjaring perusahaan baru.
2) Memutakhirkan direktori.
3) Merupakan kegiatan salah satu manajemen survei.
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 3
4) Perbaikan informasi perusahaan yang respon, tutup, perubahan skala dan
perubahan kegiatan usaha diluar sektor Industri Pengolahan.
1.3. Cakupan dan Kegiatan
Updating Direktori dilakukan untuk mendapatkan informasi terbaru dari hasil
kegiatan survei tahunan Industri pengolahan di masing-masing BPS Provinsi dan BPS
Kabupaten/Kota yang jadwal waktunya telah ditetapkan oleh BPS-RI. Cakupan dalam
kegiatan Updating Direktori Perusahaan ini adalah perusahaan Industri Pengolahan
(manufacturing) yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang (Industri Skala
Menengah/Sedang) dan perusahaan industri pengolahan dengan tenaga kerja lebih
100 orang atau lebih (Industri Skala Besar), yang pelaksanaannya dilakukan di semua
Kabupaten/Kota di 33 Provinsi, dimana BPS Provinsi yang menjadi penanggung jawab
dari kegiatan Updating Direktori ini.
1.4. Jadwal Kegiatan
Kegiatan manual Updating Direktori diawali dengan kegiatan matching calon
perusahaan baru dengan daftar I-B sampai melaporkan perusahaan tutup, pindah,
dobel, bukan industri dan berubah skala dengan daftar II-B, sedangkan kegiatan
komputerisasi dilakukan setelah proses regenerasi yang dijalankan pada Software
Updating Direktori dan Program pengolahan di masing-masing BPS Provinsi. Secara
umum Jadwal kegiatan Pemutakhiran/Updating Direktori seperti dalam tabel 2 sebagai
berikut :
4 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Tabel 2. Jadwal Kegiatan Pemutakhiran/Updating Direktori
No Kegiatan Tujuan Jadwal
1 Matching Mencatat calon perusahaan tambahan hasil matching
Nov-Des
2 Mengirim Direktori I-A ke BPS Kabupaten/Kota
Menjaga kelengkapan, kemutakhirkan nama dan alamat
Jan-Feb
3 Cek lapang perusahaan hasil matcing Mengecek keberadaan calon perusahaan tambahan
Jan-Apr
4 Dropping Kuesioner II-A ke perusahaan
Mendapatkan data rinci dari perusahaan
Jan-Apr
5 Melaporkan perusahaan baru hasil maching dengan daftar I-B
Mendapatkan informasi perusahaan baru
Feb-Apr
6 Melaporkan perusahaan tutup, pindah, dobel, bukan industri manufaktur, dan berubah skala dengan daftar II-B
Mendapatkan informasi perusahaan non aktif (tutup, pindah, bukan industri manufaktur/berubah skala
Feb-Apr
7 Mengambil Kuesioner II-A ke perusahaan
Mendapatkan data yang rinci dari perusahaan secara lengkap dan akurat
Feb-Nov
8 Mengirim Direktori awal ke BPS-RI c.q Subdit IBS Direktorat Statistik Industri
Mendapatkan data yang lengkap, akurat dan up to date
Apr-Mei
9 Mengirim Direktori Final ke BPS-RI c.q Subdit IBS Direktorat Statistik
Mendapatkan data yang lengkap, akurat dan up to date
Okt-Nov
10 Melaporkan perusahaan non respon Mendapatkan data minimal dari perusahaan non respon
Nov
11 Melakukan data entry kuesioner II-A Mendapatkan data rinci dalam bentuk database
Mei-Nov
12 Mengirim Data Final Mendapatkan data yang lengkap, akurat dan up to date
Nov-Des
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 5
1.5 Arus Dokumen dan File
BPS RI
1. Daftar I-A 2. Daftar I-SL(C) 3. Daftar I-B 4. Daftar II-A 5. Daftar II-B 6. Kartu Kendali 7. Software
/Program Aplikasi Pemutakhiran Direktori
8. Buku Pedoaman
Pemutakhiran Direktori
1. Daftar II-A 2. Daftar II-B 3. Daftar II-C 4.
BPS PROVINSI
1. Daftar I-A 2. Daftar I-SL(C) 3. Daftar I-SL(P) 4. Daftar I-B 5. Daftar II-A 6. Daftar II-B 7. Daftar II-C 8. Kartu Kendali
9. Software /Program Aplikasi Pemutakhiran Direktori
10. Buku Pedoaman Pemutakhiran Direktori
1. Daftar I-B 2. Daftar II-A 3. Daftar II-B 4. Daftar II-C 5.
BPS
KAB/KOTA
1. Daftar I-A 2. Daftar I-SL(P) 3. Daftar I-SL(K) 4. Daftar I-B 5. Daftar II-A 6. Daftar II-B 7. Daftar II-C 8. Kartu Kendali
9. Software
/Program Aplikasi Pemutakhiran Direktori
10. Buku Pedoman Pemutakhiran Direktori
1. Daftar I-B 2. Daftar II-A 3. Daftar II-B 4. Daftar II-C 5.
KSK/Petugas Pelaksana
1. Daftar I-A 2. Daftar I-SL(K) 3. Daftar I-B 4. Daftar II-B 5. Daftar II-C 6. Kartu Kendali
FILE
FILE
FILE FILE
FILE
FILE
FILE FILE
FILE FILE
6 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
1.6 Kelemahan Pelaksanaan Pemutakhiran Updating Direktori Sebelumnya
BPS-RI (Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang) menggunakan metode
baru dalam sistem pemutakhiran direktori sejak tahun 1990. Sebelum tahun 1990
pemutakhiran direktori dilakukan secara tidak konsisten.
Beberapa yang masih ditemukan dari pelaksanaan sistem pemutakhiran
direktori dari tahun 1990 s/d 2011 adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan dalam menjaring perusahaan baru belum berjalan secara
optimal, terbukti setiap kegiatan sensus ekonomi jumlah perusahaan baru
cenderung melonjak sangat tajam.
b. Perusahaan baru yang ditemukan umumnya perusahaan baru yang tahun
produksi komersilnya sebelum pelaksanaan tahun kegiatan survei.
c. Masih ditemukan adanya perusahaan dobel, kasus dobel ini menunjukkan
BPS RI, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota tidak melaksanakan
kegiatan Updating Direktori sesuai dengan dengan SOP (Standar
Operating Procedure).
d. Kesalahan dalam menutup perusahaan. Perusahaan yang dianggap sulit
dan non respon secara terus menerus dilaporkan dengan Tutup. Hal ini
dilakukan untuk menghindari beban kerja dari petugas karena dengan
melaporkan perusahaan tutup maka bebannya akan menjadi berkurang.
e. Melaporkan perusahaan yang non aktif (tutup, pindah, dobel, bukan
industry dan berubah skala di akhir tahun survey (Nov-Des) yang
semestinya dilaporkan di bulan Feb-Apr (awal tahun survei).
f. Terlambat mengirim direktori awal ke BPS RI c.q. Subdit Statistik Industri
Besar dan Sedang (IBS). Subdit IBS menerima cd/file direktori setelah
Bulan Mei. Keterlambatan mengirim direktori ini menyebabkan:
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 7
1. Subdit IBS menerima kiriman kuesioner yang belum tercantum dalam
direktori.
2. Direktori yang diterima tidak sesuai dengan kuesioner yang dikirim ke
Subdit IBS.
3. KIP yang ditulis di kuesioner tidak sama dengan KIP yang ada di
Sofware Updating Direktori yang ada di direktori
g. Masih ada BPS Kabupaten/Kota yang tidak membuat copy daftar
perusahaan dari sumber. Hal ini sangat disayangkan Karena tahun
berikutnya BPS Kabupaten/Kota harus memeriksa ulang seluruh daftar
perusahaan yang ada di sumber tersebut.
h. BPS provinsi tidak melaporkan perusahaan aktif non respon di akhir
pengolahan yang semestinya harus di laporkan di bulan November.
i. Mengusangkan KIP yang sudah lama ada tapi mempertahankan KIP yang
baru dibuat untuk perusahaan yang sama karena dobel sehingga salah
satu harus diusangkan.
j. Masih lemahnya pemahaman konsep dan definisi tentang industri
manufaktur, segingga banyak kuesioner setelah di cek di BPS-RI ternyata
bukan kategori industri manufaktur.
k. Software Updating Direktori belum sempurna.
8 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
GARIS BESAR UPDATING DIREKTORI 2
2.1. Menjaring Perusahaan Baru
Menjaring perusahaan baru dalam kegiatan Updating Direktori merupakan hal
yang penting dalam mengukur peranan pertumbuhan jumlah usaha/perusahaan sub
sektor di industri pengolahan. Hasil kegiatan menjaring perusahaan baru setiap tahun
belum dilaksanakan secara optimal oleh setiap BPS wilayah, terlebih sejak terjadi
krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998 jumlahnya berfluktuasi. Tidak hanya pada saat
krisis, kegiatan yang sifatnya khusus dilakukan oleh Badan Pusat Statistik seperti
Sensus Ekonomi tahun 2006 juga menunjukkan kenaikan perusahaan baru yang
signifikan dibandingkan sebelum dan sesudah kegiatan Sensus Ekonomi. Selama
kurun waktu lebih dari satu dekade perkembangan penambahan perusahaan baru
hasil kegiatan menjaring perusahaan baru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3. Jumlah Perusahaan Baru Delapan Provinsi Tahun 2007 - 2011
Provinsi 2007 2008 2009 2010 2011
Sumatera Utara 396 44 30 17 52
DKI Jakarta 1185 15 11 5 4
Jawa Barat 2548 181 217 166 197
Jawa Tengah 2554 88 88 53 219
Yogyakarta 194 10 6 4 8
Jawa Timur 2342 197 159 62 218
Banten 413 105 47 19 26
Sulawesi Selatan 133 9 3 4 3
Lainnya 1452 151 178 122 129
Total 11217 800 739 452 856
Sumber : hasil pengiriman data final survei industri pengolahan BPS Provinsi
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 9
Dari tabel di atas terlihat penambahan perusahaan baru dari tahun ke tahun
rata-rata tumbuh tidak lebih dari 10 % dari perusahaan aktif, kecuali ditahun 2007
dimana pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2006 jumlah perusahaan baru dapat
tumbuh hampir 40 % dari perusahaan aktif. Hal ini menunjukkan bahwa ditahun tidak
ada sensus kegiatan updating direktori tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Sedangkan ditahun ada sensus kelihatannya menjaring perusahaan baru dapat
dilakukan secara lebih optimal sehingga informasi tentang perusahaan industri
pengolahan yang berskala menengah dan besar dapat diperoleh secara lengkap.
Proses menjaring perusahaan baru diawali dengan kegiatan matching dari
dinas terkait dan asosiasi perusahaan industri seperti Kementerian Perindustrian,
Kementrian Perdagangan, Kementrian Tenaga Kerja, Asosiasi Tekstil dan sebagainya
baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tahapan-tahapan kegiatan
matching di masing-masing tingkat adalah sebegai berikut :
• BPS-RI mengirim daftar hasil matching calon perusahaan bersumber dari
instansi terkait atau asosiasi di tingkat Pusat untuk dicek di tiap-tiap Provinsi
dengan menggunakan daftar/form I-SL(C) (Industry Short List - Center). Contoh
daftar I-SL (C) berikut contoh pengisiannya seperti gambar 1 sebagai berikut :
Gambar 1. Daftar I-SL (C)
10 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
• BPS provinsi melakukan matching dengan direktori perusahaan dari intansi
terkait atau asosiasi ditingkat provinsi dengan Direktori BPS kemudian
menambahkan dari daftar I-SL(C) dari pusat ke dalam daftar I–SL(P) (Industry
Short List - Province) sebelum nantinya dikirim ke BPS Kabupaten/Kota.
Contoh daftar I-SL(P) berikut contoh pengisiannya seperti gambar 2 sebagai
berikut
Gambar 2. Daftar I-SL (P)
• BPS Kabupaten/Kota melakukan matching direktori perusahaan dari intansi
terkait atau asosiasi ditingkat Kabupaten/Kota dengan Dirktori BPS kemudian
menambahkan dari daftar I-SL(P) dari BPS Provinsi ke dalam daftar I–SL(K)
sebelum nantinya diserahkan kepada masing-masing Petugas Lapang atau
Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) untuk dicek. Contoh daftar I-SL(K)
berikut contoh pengisiannya seperti gambar 3 sebagai berikut :
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 11
Gambar 3. Daftar I-SL (K)
• Seluruh calon perusahaan tambahan hasil matching tersebut dicek di lapangan
dan dilaporkan dengan daftar I-B.
• Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) menambahkan perusahaan hasil
pengamatan langsung yang ditemui di lapangan tetapi belum ada di dalam
daftar I-SL(K) dan tidak ada di Direktori BPS.
Untuk skema urutan pemilihan calon dari tingkat BPS-RI sampai BPS
Kabupaten/Kota dapat dijelaskan pada diagram 1 sebagai berikut:
12 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Diagram 1 Urutan Identifikasi Calon Melalui Matching
Tingkat Daftar
PUSAT I-SL (C)
PROVINSI I-SL (P)
KABUPATEN I-SL (K) /KOTA
KECAMATAN I-B (KSK)
Calon dari sumber nasional
Calon dari BPS-RI
Calon tahun lalu yang perlu dicek lagi
Tambahan dari sumber di tingkat Provinsi
Calon yang diterima dari BPS Provinsi
Tambahan dari sumber di tingkat Kabupaten/Kotamadya
Calon yang diterima dari BPS Kabupaten/Kota
Tambahan hasil pengamatan langsung
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 13
2.2. Memutakhirkan Direktori (Daftar Isian I-B)
Hasil pengecekan calon perusahaan tambahan di lapangan dilaporkan dengan
menggunakan daftar I-B. Kegiatan ini dilakukan tiap tahun pada bulan Januari-April tahun
pelaksanaan survei. Kerangkanya adalah daftar perusahaan bersumber dari instansi lain
atau asosiasi dan belum ada dalam direktori Industri Besar dan Sedang yang dirangkum
dalam daftar I-SL(K), yang terdiri dari perusahaan Industri Besar dan Sedang yang baru
berdiri, baru pindah dari provinsi lain, baru berubah tenaga kerjanya menjadi 20 orang atau
lebih atau terlewat pada tahun sebelumnya, dan perusahaan yang pada tahun
sebelumnya baru ada lokasinya atau masih dibangun.
Informasi calon perusahaan hasil pengecekan lapangan dituliskan dalam daftar I-B,
kemudian untuk mencegah dobel dilakukan pemeriksaan oleh Kasie produksi di BPS
Kabupaten/Kota dengan Direktori I-A. Daftar I-B kemudian dikirim ke BPS Provinsi untuk
dilakukan data entry dengan aplikasi program/Sofware Updating Direktori. Di BPS Provinsi
(Kasie Industri) guna mencegah perusahaan dobel, calon perusahaan yang dilaporkan
dengan daftar I-B tersebut juga dilakukan pemeriksaan, apakah calon perusahaan
tersebut sudah ada pada Direktori I-A. Jika sudah ada maka tidak akan ditambahkan
dalam Sistem Updating Direktori Industri Besar dan Sedang, jika belum ada maka akan
ditambahkan kedalam Sistem Updating Direktori Industri Besar dan Sedang apabila calon
tersebut memenuhi syarat. Daftar isian I-B berikut contoh pengisian untuk calon
perusahaan seperti gambar 4 sebagai berikut.
14 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Gambar 4. Daftar Isian I-B
Didalam data entry calon perusahaan dengan daftar I-B terdapat beberapa kemungkinan yang akan terjadi yaitu :
• Kelompok calon perusahaan yang sudah berproduksi secara komersial dengan tenaga
kerja 20 atau lebih, yang berarti memenuhi syarat untuk ditambahkan ke dalam
Direktori.
• Kelompok calon perusahaan yang perlu dicek kembali pada tahun berikutnya karena
sedang dalam masa percobaan.
• Kelompok calon perusahaan yang akan dicek kembali beberapa tahun kemudian
karena masih tergolong industri kecil, sedang dibangun, atau hanya baru ada lokasi.
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 15
• Kelompok calon perusahaan yang tidak perlu dicek kembali tahun berikutnya yaitu
perusahaan yang dulu ada tapi sekarang tutup, berada di Kabupaten/Kota lain, bukan
termasuk perusahaan industri pengolahan, atau perusahaan tersebut tidak ditemukan.
Aplikasi untuk pengisian calon perusahaan baru yang memenuhi syarat dalam
program Updating Direktori 2011 ada di sub menu calon perusahaan pada menu proses
sebelum di transfer ke dalam Direktori I-A. Kemudian diikuti dengan pemberian nomor
sehingga terbentuk KIP lengkap untuk perusahaan baru. Format pengisian daftar I-B pada
Program Updating Direktori 2011 sebagai berikut :
Gambar 5. Daftar Pengisian I-B Calon Perusahaan Baru
16 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Dalam pelaksanaan pendataan perusahaan industri pengolahan Skala Besar
dan Sedang terdapat beberapa jenis daftar/kuesioner berikut kegunaannya serta
jadwal pelaksanaannya pada tahun pelaksanaan survei terkait dengan kegiatan
updating direktori selama kurun waktu satu tahun. Jenis daftar/kuesioner dan
penjelasannya bisa dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4. Daftar Isian dan Pelaksanaan di Lapangan
Daftar Isian Nama Tujuan Kerangka Pekerjaan di
lapangan Cap Peru-
sahaan Jadwal Waktu
I-A Direktori Menjaga kelengkapan, kemutakhiran nama dan alamat
Direktori tahun lalu ditambah daftar I-B sekarang
Tidak ada, dikerjakan melalui I-B, II-B
Tidak perlu April-Mei,
Direktori Awal
Okt-Nov
Direktori Final
I-B Survei Calon Tambahan
Identifikasi semua perusahaan baru/terlewat
Daftar perusahaan instansi lain I-SL
Cek di lapangan Tidak perlu Nov-Des : calon/matching
Jan-Apr : Cek di Lapangan
II-A Kuesioner survei Tahunan
Mendapatkan data yang benar dari responden
I-A
Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) mengirim ke perusahaan
Perlu
Jan-Apr : drop kuesioner.
Feb-Nov : kuesioner diambil
II-B
Laporan ringkas
Data minimal dari perusahaan non respon, tutup, berubah skala kecil, pindah lokasi, dobel dan aktif non respon
I-A dikurangi yang respon
Diisi Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) atau pejabat struktural
Tidak perlu Feb-Apr : yang tutup, pindah, dobel, bukan industri
Nov: yang non respon
II-C Kuesioner perusahaan terlewat cacah
Mendapatkan data minimal di tahun-tahun terlewat cacah
I-A aktif baru yang pernah terlewat cacah
Wawancara dengan perusahaan
Perlu April-Oktober
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 17
2.3. Melaporkan Non-Aktif dan Non-Respon (Daftar Isian II-B)
Daftar II-B digunakan untuk melaporkan keadaan perusahaan yang tidak dapat
mengisi kuesioner survei tahunan (daftar II-A), termasuk perusahaan yang baru
ditambahkan ke Direktori I-A sampai batas waktu yang telah ditetapkan pada kegiatan
Pemutakhiran Direktori dibulan.
Ada empat kelompok perusahaan yang keadaannya harus dilaporkan dengan daftar II-B :
(1) Non-aktif, yaitu: tutup, dan usang/tidak terpakai karena tidak memenuhi syarat
sebagai perusahaan baru, gabung dan dobel.
(2) Pindah keluar Kabupaten/Kota
(3) Perusahaan aktif tetapi non respon
(4) Berubah skala menjadi kecil (Tenaga Kerja kurang dari 20 orang)
Daftar II-B dapat menghindarkan dari dua kesalahan yang umum terjadi:
• Salah menutup perusahaan.
• Salah menyatakan nonrespon, yaitu perusahaan yang benar-benar tutup tetapi
dinyatakan sebagai nonrespon.
Daftar isian II-B dapat digunakan dalam dua tahap :
Tahap I (untuk perusahaan non-aktif atau pindah).
Pada bulan Januari-April, disaat Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) mengirimkan
kuesioner survei tahunan (Daftar II-A) ke responden/perusahaan yang tercatat aktif dalam
Direktori Industri Besar dan Sedang, tetapi perusahaan yang dikunjungi ternyata telah
tutup/pindah keluar Kabupaten/Kota, menjadi industri kecil, bergabung dengan
perusahaan lain atau dobel (tercatat lebih dari satu kali dalam Direktori), maka Koordinator
Statistik Kecamatan harus segera melaporkan perusahaan tersebut dengan daftar isian II-
B ke BPS Kabupaten/Kota melalui Kasie Produksi, untuk selanjutnya dikirim ke BPS
18 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Provinsi untuk dilakukan update pada Direktori I-A melalui software Updating Direktori.
BPS Provinsi tidak perlu menunda melaporkan hal ini sampai bulan Oktober.
Pelaporan non aktif setelah bulan April hanya dilakukan untuk perusahaan yang baru
masuk Direktori pada tahun itu tetapi ternyata tidak memenuhi syarat sebagai unit
pencacahan. Perusahaan seperti ini digolongkan sebagai perusahaan usang.
Tahap II (untuk perusahaan non-respon atau kosong)
Pada bulan November, apabila Daftar II-A tidak respon sampai batas waktu
pengembalian kuesioner selesai, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) segera mengisi
blok non respon dalam daftar isian II-B. Blok non respon digunakan untuk mencatat
penegasan Koordinator Statistik Kecamatan bahwa perusahaan masih aktif tetapi non
respon. Hal ini bukan berarti membebaskan Koordinator Statistik Kecamatan dari
keharusan memenuhi kewajiban mendapatkan daftar II-A. Tetapi hanya pernyataan tertulis
bahwa Koordinator Statistik Kecamatan gagal mendapatkan kuesioner yang terisi sampai
batas waktu survei yang telah ditentukan. Dari perusahaan non respon diharapkan bisa
didapatkan data minimal yaitu jumlah tenaga kerja, nilai pemakaian bahan baku, serta nilai
produksi. Tiga variabel tersebut akan digunakan sebagai bahan estimasi.
Untuk perusahaan yang tutup, berubah skala menjadi kecil, pindah lokasi,
usang/tidak terpakai maupun untuk perusahaan yang aktif tapi non respon di laporkan
dengan menggunakan Daftar II-B. Informasi perubahan kondisi perusahaan dari yang
sebelumnya aktif menjadi non aktif langsung dilakukan perubahan data pokok perusahaan
di sub menu updating data dimenu proses direktori perusahaan. Perubahan ini hanya bisa
dilakukan di tingkat BPS Provinsi dan tidak bisa dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota.
Daftar isian II-B berikut contoh pengisiannya seperti gambar 6 sebagai berikut :
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 19
Gambar 6. Daftar Isian II-B
20 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Tahapan kegiatan Updating Direktori di dalam pemutakhiran Direktori Industri
Besar dan Sedang secara garis besar dijelaskan dalam diagram sebagai berikut:
Diagram 2 Sistem Pemutakhiran Direktori Industri Besar dan Sedang
DIREKTORI I-A 2011
PENGAMATAN
Perusahaan non aktif
Perusahaan aktif
Aktif Kembali
Aktif
Tutup, Kecil, Bukan Industri
Daftar Perusahaan dari Instansi pemberi ijin :
Kementerian Perindustrian,
Perdagangan, BKPM, Pemda, Depkes, Depnaker, dsb
Matching
Matching
Calon Perusahaan Tambahan (I-SL)
Tidak terpilih sebagai calon tambahan
Cek di lapangan Dilaporkan Dengan Daftar I-B
Perusahaan Tambahan
Gagal menjadi perusahaan tambahan
D i r e k t o r i 2 0 1 2 Daftar II-B untuk non aktif
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 21
Perkembangan jumlah perusahaan yang masuk dan yang keluar hasil pelaksanaan
kegiatan Upating Direktori dari seluruh BPS Provinsi dari tahun 2006 sampai dengan 2011
seperti pada grafik sebagai berikut :
Dari grafik di atas jelas bahwa keluar masuknya perusahaan harus dilaporkan
dengan benar. Pelaporan adanya perusahaan baru dengan daftar I-B sedangkan
pelaporan perusahaan yang keluar ditunjukkan dengan perusahaan yang sudah tidak aktif
lagi melalui daftar II-B menjadi sangatlah penting. Keluar masuk perusahaan dari kegiatan
Updating Direktori Perusahaan dapat dijelaskan pada diagram 3 sebagai berikut :
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grafik 1Perkembangan Perusahaan Masuk dan Keluar Tahun 2006 - 2011
Masuk Keluar
22 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Diagram 3 I-B Adalah Pintu Masuk, II-B Adalah Pintu Keluar
Direktori I-A
Perusahaan yang respon
Perusahaan Baru saja Non aktif
Perusahaan non aktif (tutup, kecil, usang)
Perusahaan aktif yang non-respon (Daftar II-B)
2.4. Pendataan Perusahaan Terlewat (Daftar Isian II-C)
Daftar II-C digunakan untuk mendapatkan informasi dari perusahaan yang baru
ditemukan tetapi sudah berproduksi secara komersial jauh sebelum tahun
pelaksanaan survei dilakukan. Daftar II-C ini diambil dari daftar I-B yang memenuhi
syarat (Perusahaan Baru. Beberapa pertanyaan yang telah berproduksi komersil
sebelum tahun survei terdapat pada daftar II-C meliputi jumlah tenaga kerja, nilai total
produksi yang dihasilkan dan nilai total pemakaian bahan baku yang digunakan pada
tahun dimulai tahun produksi komersil. Tahun produksi secara komersial di daftar II-C
dibagi dalam dua selang waktu yaitu sebelum tahun 1975 dan sesudah tahun 1975
agar didapatkan informasi di tengah tahun dengan tahun pelaksanaan survei. Jadwal
kegiatan pendataan perusahaan yang terlewat dilakukan setelah April tahun
Daftar II-B
Daftar I-B
Baru Ditemukan
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 23
pelaksanaan survei. Daftar II-C berikut contoh pengisiaannya seperti gambar sebagai
berikut :
Gambar 7. Daftar II-C untuk Pendataan Perusahaan Terlewat
24 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
2.5. Pemutakhiran dan Kegunaan Direktori
2.5.1. Pemutakhiran Direktori
Frame Direktori (I-A) Industri Besar dan Sedang dimutakhirkan dalam dua
tahap yaitu :
Tahap 1 (Perusahaan yang baru/terlewat, yang baru jadi nonaktif dan yang pindah)
Direktori awal/sementara disiapkan pada bulan April-Mei dengan
menggunakan informasi dari daftar isian I-B untuk perusahaan yang baru/terlewat
dan menggunakan daftar isian II-B untuk perusahaan yang baru non aktif (tutup),
berubah skala menjadi kecil, pindah lokasi dan tidak terpakai/usang. Filenya
dikirimkan ke BPS RI c.q Subdirektorat Statistik Industri Besar dan Sedang
Direktorat Statistik Industri paling lambat pada tanggal 1 Mei tahun pelaksanaan
survei. Ditingkat pusat informasi yang terdapat pada frame direktori juga digunakan
untuk mempertahankan konsistensi penggunaan KIP dari seluruh BPS Provinsi.
Sedangkan di BPS daerah berguna untuk memonitor kelengkapan survei tahunan
(Daftar II-A) baik yang respon maupun tidak.
Tahap 2
BPS Daerah menyelesaikan Direktori final pada bulan Oktober-November,
memasukkan tanda/flag untuk yang aktif tapi non respon dan melakukan
perubahan berdasarkan isian yang terdapat pada daftar II-B seperti nama
perusahaan, alamat, telpon dan faxsimile. Penyelesaian akhir ini tidak akan
memakan waktu lama, karena sebagian besar telah dilakukan pada tahap 1
(Direktori sementara). Dalam aplikasi program pengolahan Updating Direktori
Industri Besar dan Sedang pada level Provinsi disediakan tabel laporan yang
memperlihatkan banyaknya perusahaan aktif (termasuk perusahaan baru dan
yang aktif kembali) serta banyaknya perusahaan yang non aktif baik tutup, kecil
dan usang dengan nama tabel A-11 seperti gambar sebagai berikut :
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 25
BPS Provinsi/Kabupaten/Kota bisa menghitung tingkat respon sebenarnya
yaitu banyaknya kuesioner II-A yang masuk dengan keadaan terisi lengkap
dibanding dengan banyaknya perusahaan yang aktif dalam direktori.
Selain itu dalam tabel juga dapat juga digunakan oleh BPS Provinsi untuk
memonitor hasil pelaksanaan kegiatan survei dilapangan masing-masing
Kabupaten/Kota. Skema kedua tahap tersebut serta hubungannya dengan
penjadwalan waktu pelaksanaan Survei Perusahaan Industri Besar dan Sedang
terkait penggunaan kuesioner I-B, II-A, II-B, dan II-C dapat dilihat pada diagram 4.
26 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Diagram 4. Waktu Dan Keterkaitan Antar Kegiatan
Pemutakhiran Direktori, Pencacahan dan Data Entri
NOV DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV
Data Entri II-A
I-A
Regeneasi
Matching
Cek Lapangan
Daftar IS-L
Data Entry I-B
Antar Kuesioner Perusahaan Lama
• Antar Kuesioner Perusahaan Baru
• Pencacahan Persh Terlewat dg II-C
I-B
II-A II-C
II-B Lapor Keadaan Tutup, Kecil,
Non Respon
FINAL
Direktori Sementara
Ambil Kuesioner
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 27
2.5.2. Kegunaan Direktori
Selain untuk mendaftar perusahaan, sistem Direktori juga menyediakan
beberapa unsur informasi, yaitu :
• Informasi dari daftar II-B, Direktori dapat digunakan untuk menyimpan
informasi tentang perusahaan nonaktif baru.
• Direktori juga dapat memperlihatkan perusahaan yang non respon selama 3
tahun terakhir, sehingga pengawas dapat melihat secara cepat perusahaan-
perusahaan yang sulit bekerjasama dengan BPS.
• Penerimaan kuesioner dari Kabupaten/Kota dapat dicatat dalam media
komputer melalui modul penerimaan. Dibanding memakai arsip di kertas, cara
ini akan mempercepat tugas BPS Provinsi untuk mengetahui berapa
kuesioner yang sudah diterima dari tiap Kabupaten/Kota.
• Mengirim kuesioner ke Pusat dapat dicatat didalam disket/CD/file (dengan
modul pengiriman). Dengan cara ini, daftar kuesioner yang akan dikirim dapat
dicetak sekaligus, sehingga tak perlu diketik lagi pada lembar kertas khusus.
Pencatatan penerimaan dan pengiriman kuesioner oleh BPS Provinsi
akan memaksa BPS Provinsi membandingkan KIP setiap kuesioner dengan
KIP di Direktori. Karenanya, Pusat tidak akan menerima lagi kuesioner yang
KIP-nya tidak ada atau tidak konsisten dengan Direktori. Cara ini juga
mendorong BPS Provinsi untuk secara cepat memperbaiki Direktori bila ada
perubahan, seperti: ada perusahaan baru, aktif lagi, dan baru nonaktif, tanpa
menunda-nunda tugas ini sampai saat terakhir.
28 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
2.5.3. Arsip
Pengarsipan data sangat penting, untuk itu Kasi Statistik Industri di BPS
Provinsi perlu menjaganya dengan ekstra hati-hati. Ongkos menggandakan data
ke disket/CD/Flashdisk relatif kecil sedangkan kerugian akan sangat besar kalau
harus mengulang memasukkan data lagi. Masalah penyimpanan data jangan
seluruhnya diserahkan ke staf yang mungkin tidak tahu data mana yang perlu
disimpan atau tidak. Setiap saat Kasie harus memastikan bahwa stafnya secara
rutin mem-back up file data dan program, sehingga setiap data yang hilang,
(misalnya terkena virus) atau file mengalami kerusakan akibat masalah teknis diluar
kegiatan pengolahan data seperti pemadaman listrik, maka program atau data
dapat dengan mudah diperbaiki. Setiap 4-8 jam setelah data entry, backup harus
segera dilakukan. Sebaiknya ada 2 generasi backup, sehingga, kalau satu hilang,
masih ada cadangan satu lagi.
Setiap akhir tahun survei, sebelum data di regenerasi untuk survei tahun
berikutnya, pengawas harus yakin bahwa backup seluruh data telah dilakukan,
seluruh backup harus diberi label yang jelas serta disimpan di tempat yang aman,
misalnya di lemari kabinet Kepala Bidang. Sebaiknya, ada 2 copy backup, satu
untuk sering dipakai, satu untuk cadangan. Setiap akhir tahun survei, Kasie Statistik
Industri BPS Provinsi harus memastikan bahwa daftar lengkap perusahaan hasil I-
B atau daftar perusahaan baru sudah dicetak (B-1) untuk penggunaan masing-
masing BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota. Daftar ini bertujuan untuk
menghindari pemeriksaan ulang yang tidak perlu terhadap calon perusahaan yang
sama guna pelaksanaan survei tahun berikutnya, BPS Provinsi dan BPS
Kabupaten/Kota harus menyimpan hasil listing lengkap semua calon perusahaan
yang pernah diperiksa I-B paling sedikit 5 tahun.
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 29
2.5.4. Analisis
Setelah hasil entri I-B (Direktori sementara) dikirim ke BPS Pusat, maka
BPS Provinsi dan Pusat melakukan analisis sederhana yaitu membandingkan
tingkat keberhasilan berbagai sumber untuk tiap-tiap Provinsi.
Analisis dipusatkan pada 4 masalah :
1. Tingkat keberhasilan total secara rata-rata sebaiknya antara 20 s/d 60 %, jika
dibawah 20 % berarti ada indikasi bahwa target terlalu tinggi atau pilihan
sumbernya kurang jitu, jika lebih dari 60 % berarti targetnya terlalu rendah,
sehingga perlu dinaikkan.
2. Tingkat keberhasilan setiap sumber, sumber yang memberikan tingkat
keberhasilan tinggi perlu digunakan terus. Sumber yang tingkat
keberhasilannya rendah sebaiknya digunakan secara selektif.
3. Umur perusahaan yang ditemukan. Setelah dua tahun pemutakhiran Direktori,
idealnya perusahaan yang ditemukan adalah perusahaan baru atau berumur
satu tahun. Sebaliknya, bila perusahaan baru yang ditemukan hanya sedikit,
kemungkinan besar belum berhasil menemukan perusahaan baru atau ada
perusahaan baru tetapi tidak dilaporkan.
4. Perusahaan skala Besar, tujuan utama pemutakhiran Direktori adalah
menemukan perusahaan-perusahaan yang relatif besar, dimana pada
umumnya mempunyai peranan besar dalam penyerapan tenaga kerja.
Sehingga lebih diutamakan sumber yang banyak perusahaan besarnya. Jika
perusahaan besar yang ditemukan terlalu sedikit, pengawas perlu memeriksa
kembali pilihan sumbernya.
2.6. Pencegahan Perusahaan Dobel
Sistem Direktori salah satunya dirancang guna menghindarkan perusahaan
terdaftar dobel.
30 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Untuk tiap kasus dilakukan dengan :
1. Perusahaan yang berubah produksi utamanya.
Dalam kasus ini nomor KIP tidak perlu diubah. Perubahan produksi utama akan
tercermin pada perubahan KBLI kegiatannya
2. Untuk perusahaan lama.
Petugas agar menyalin KIP ke halaman depan kuesioner masing-masing
survei sebelum disampaikan ke perusahaan, sehingga bila kuesioner sudah
diambil kembali KIP tidak perlu dicari lagi.
Apabila ada kuesioner yang diambil dari perusahaan tetapi tidak ada KIP-
nya, petugas pencacah diminta membandingkan kuesioner tersebut dengan
Direktori yang tersusun menurut abjad, untuk memastikan bahwa perusahaan
tersebut sudah ada dalam Direktori dengan KIP lama. KIP lama ini kemudian
disalin ke kuesioner. Kalau kuesioner dari perusahaan ternyata belum dimasukkan
ke Direktori, petugas harus mencatat di halaman depan bahwa ini perusahaan
baru. Kemudian BPS Provinsi memasukkan informasi dari perusahaan baru
tersebut sebagai calon perusahaan pada Software Updating Direktori. Jika
memenuhi syarat salin KIP perusahaan tersebut ke kuesioner setelah dilakukan
transfer ke direktori I-A dan setelah pemberian nomor urut pada perusahaan
sebelum dikirim ke BPS RI c.q Subdirektorat Statistik Industri Besar dan Sedang.
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 31
PEDOMAN MATCHING 3 3.1. Kegiatan Matching
Tahapan paling sulit dan harus teliti dalam pelaksanaan updating Direktori adalah
matching karena memerlukan perhatian penuh dari para pejabat struktural. Proses
matching memerlukan ketelitian yang tinggi untuk menentukan calon perusahaan yang
paling mungkin memenuhi syarat untuk masuk kedalam Direktori. Tujuannya adalah
menjaring semua perusahaan baru di industri pengolahan baik yang berskala Besar
maupun Sedang sehingga informasi perusahaan aktif bisa tercakup semua.
Matching adalah membandingkan daftar perusahaan yang berasal dari instansi
lain atau asosiasi seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Tenaga Kerja, BKPM, Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan, dan
sebagainya, baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Direktori Industri
Pengolahan BPS yang disusun menurut abjad. Hasil dari kegiatan ini adalah dihasilkan
calon nama perusahaan tambahan yang belum ada di Direktori BPS yang nantinya akan
dicek di lapangan.
Proses matching, pemilihan sumber dan penggunaan target dibicarakan di bab ini.
Sumber utama calon perusahaan tambahan adalah daftar perusahaan dari instansi lain
atau asosiasi perusahaan industri pengolahan. Untuk selanjutnya dalam buku pedoman ini
calon perusahaan industri tambahan hanya ditulis “calon”.
3.2 Urutan Matching
Urutan matching dari awal kegiatan di BPS pusat sampai petugas lapangan dapat
dijelaskan sebagai berikut.
32 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
1 BPS Pusat melakukan matching, memisahkan menurut Provinsi, dan
mengirimkannya dalam bentuk sofcopy atau print-out nya dengan bentuk
daftar I-SL (C) ke tiap BPS Provinsi.
2 BPS Provinsi melakukan matching, menambahkan pada daftar perusahaan
yang diterima dari Pusat dalam komputer dan mengirimkannya dalam
softcopy atau print-out nya dengan bentuk I-SL (P) ke tiap BPS
Kabupaten/Kota.
3 BPS Kabupaten/Kota melakukan matching, menambahkan pada daftar
perusahaan yang diterima dari BPS Provinsi dalam komputer, mencetak
menurut kecamatan, dan meneruskannya ke masing-masing Koordinator
Statistik Kecamatan (KSK) dalam daftar I-SL (K).
BPS Kabupaten/Kota dapat memberikan keterangan tambahan pada calon
yang diberikan oleh tingkat diatasnya yang kurang lengkap. Sebagai contoh jika calon
yang berasal dari BPS Provinsi tidak memiliki alamat yang jelas, BPS Kabupaten/Kota
dapat menambah alamat yang bersumber dari instansi tingkat Kabupaten/Kota.
3.3. Daftar Isian I-SL
Daftar I-SL digunakan untuk mempersiapkan daftar calon yang disusun
berdasarkan wilayah. Daftar ini dibuat dalam komputer dan bisa diprint.
Ada 3 jenis daftar I-SL:
1. I-SL(C) dibuat di BPS Pusat,
2. I-SL(P) dibuat di BPS Provinsi,
3. I-SL(K) dibuat BPS Kabupaten/Kota.
Kolom produksi utama dan banyaknya pekerja dalam daftar isian I-SL digunakan
hanya untuk informasi dari sumber. Jika sumber tidak menyediakan informasi, staf segera
menuliskan “TA” (tidak ada). Untuk menghindari kesalahfahaman, kolom tersebut tidak
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 33
boleh dibiarkan kosong, agar Koordinator Statistik Kecamatan tidak mengisi kolom kosong
tersebut dengan keterangan dari lapangan.
Sumber informasi beserta kode sumbernya harus ditulis dengan jelas pada daftar
isian I-SL. Sumber diberi kode sesuai dengan tabel kode sumber seperti tabel sebagai
berikut :
Tabel 5. Kode Sumber Calon Perusahaan Baru
Kode Sumber Kode Sumber Calon yang tahun lalu gagal 34 TK 1-Tenaga Kerja
01 Produksi percobaan/Eksplorasi 35 TK 1-Pemda 02 Sedang dibangun 36 TK 1-Pertambangan 03 Baru ada lokasi/penyelidikan umum 37 TK 1-Pekerjaan Umum 04 Industri tenaga kerja < 20 38 TK 1-Kesehatan 05 Listrik non PLN pelanggan < 10 39 TK 1-Perkebunan
Perdagangan 15 BPS-Kementrian Dalam Negeri 54 TK II-Tenaga Kerja 16 BPS-Pertambangan & Energi 55 TK II-Pemda 17 BPS-Pekerjaan Umum 56 TK II-Pertambangan 18 BPS-Kesehatan 57 TK II-Pekerjaan Umum 19 BPS-Perkebunan 58 TK II-Kesehatan 21 BPS-Pertanian 59 TK II-Perkebunan 22 BPS-Kehutanan 61 TK II-Pertanian 23 BPS-Asosiasi 62 TK II-Kehutanan 24 BPS-Perdagangan 63 TK II-Asosiasi 27 ASTEK 66 Desa/Kelurahan 28 BPS-Kehakiman 67 Kecamatan 29 BPS-Lainnya 68 Kawasan Industri 31 TK 1-Perindustrian & Perdagangan 69 TK II-Lainnya 32 TK 1-BKPMD 70 Pengamatan Langsung 33 TK 1-KADINDA
34 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Jika sumber calon berasal dari daftar calon tahun sebelumnya yang sudah dicek,
maka sumbernya ditulis “I-B tahun lalu, percobaan,” dsb, dan bukan sumber yang
memberikan informasi pada tahun yang lalu.
3.4. Persiapan Matching
Untuk persiapan matching, diperlukan empat hal pokok, yaitu:
1. Fotocopy/File daftar perusahaan yang bersumber dari Instansi lain
BPS RI, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota lebih baik membuat fotocopy
atau mempunyai file daftar perusahaan dari instansi lain untuk dibandingkan di
BPS, dari pada memakai daftar tersebut di kantor instansi lain.
Untuk menghindari keterlambatan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota agar
segera mulai mendiskusikan masalah daftar perusahaan dengan instansi yang
akan menjadi sumber dua bulan sebelum jadwal matching dimulai, yaitu pada
bulan Oktober. Setelah berjalan beberapa tahun, kerjasama dengan instansi
tersebut akan menjadi rutin dan keterlambatan bisa dihindari.
Jika daftar perusahaan dari instansi lain telah difotocopy/diperoleh file softcopy
nya, BPS dapat melakukan matching kapan saja. Kalau daftar calon dari tingkat
diatasnya tidak terlalu terlambat, BPS bisa tetap menunggu kiriman daftar calon
dari tingkat diatasnya sebelum menyelesaikan daftar calon untuk daftar isian I-SL.
2. Penggunaan Direktori Menurut Abjad
Pertama-tama sumber harus di match dulu dengan Direktori BPS yang
sudah ada dan diurutkan menurut abjad. Nama perusahaan yang tidak ada
dalam Direktori dicatat (dalam komputer) menjadi calon.
Supaya matching menjadi mudah dan dapat dipercaya, tiap BPS Provinsi
perlu mencetak Direktori menurut abjad. Direktori menurut abjad ini mencakup
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 35
semua perusahaan yang pernah ada pada frame Direktori I-A untuk seluruh
kondisi perusahaan baik yang tutup, kecil, usang maupun yang aktif.
3. Pengecekan Ulang Calon Perusahaan yang sudah Dientry (I-B) lama
Calon perusahaan yang pernah dilakukan data entry di software Updating
Direktori tetapi tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan baru dilakukan
pengecekan kembali oleh BPS Provinsi berdasarkan informasi terakhir.
Sehingga tidak terjadi perusahaan dobel saat memasukkan calon perusahaan
ke direktori I-A. Untuk memudahkan pengecekan oleh petugas, daftar calon
perusahaan yang dicetak harus memuat keterangan nama, alamat, kode
wilayah, sumber data untuk produksi utama dan pekerja, dan temuan
Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) mengenai situasi perusahaan
(pertanyaan Blok II rincian 3 daftar I-B) yang disusun menurut abjad.
Print outnya terdiri dari tiga jenis:
A. Daftar B-21. Untuk Perusahaan Industri yang sudah berproduksi secara
komersil dengan tenaga kerja 20 atau lebih atau memenuhi syarat dapat
dicetak pada menu laporan daftar I-B Aplikasi Program Program Direktori
Perusahaan Industri Besar dan sedang sebagai berikut :
Perusahaan-perusahaan semacam ini akan ditambahkan ke dalam
Direktori, kecuali bila ternyata dobel tidak perlu dilakukan pengecekan
36 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
kembali. Di BPS Provinsi, print out calon perusahaan dicetak dengan dua
cara:
• Berdasarkan abjad per Kabupaten/Kota (untuk keperluan BPS
Kabupaten/Kota). Dicetak dua kali, untuk BPS Provinsi dan BPS
Kabupaten/Kota.
• Berdasarkan abjad per Kecamatan (untuk keperluan KSK). Dicetak tiga
kali, untuk BPS Provinsi, BPS Kab/Kota, dan Koordinator Statistik
Kecamatan (KSK).
Daftar B-21 untuk perusahaan yang memenuhi syarat sebagai
perusahaan baru, bisa dicetak pada menu laporan daftar I-B Aplikasi
Program Direktori Perusahaan Industri Besar dan sedang seperti daftar
sebagai berikut :
B. Daftar B-22. Print out ini berisi perusahaan yang perlu dicek ulang,
perusahaan yang pada saat dicek tahun sebelumnya keadaannya adalah:
• dalam tahap pembangunan
• dalam tahap produksi percobaan
• baru mempunyai lokasi saja
Khusus untuk perusahaan Industri, perusahaan yang masih tergolong kecil
(tenaga kerja kurang dari 20) akan dilakukan pengecekan ulang setiap 3
tahun.
C. Daftar B-23. Print out ini berisi perusahaan yang tidak perlu dan jangan
dicek lagi, perusahaan yang pada saat dicek lapangan pada tahun lalu
keadannya adalah:
• dulu ada tetapi sekarang sudah tutup
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 37
• ada di luar Kabupaten/Kota ini
• tidak ditemukan di lokasinya
• bukan unit pencacahan
Print out daftar B-23 yang dicetak di menu laporan daftar I-B tiap tahun perlu
disimpan di BPS Kabupaten/Kota sejak mulai melaksanakan daftar I-B, untuk
dipakai sebagai bahan matching sehingga bisa menghindarkan cek ulang. Di
BPS Provinsi data ini terus tersimpan di komputer.
Hasil pengecekan calon perusahaan baik yang memenuhi syarat sebagai
perusahaan baru pada tahun survei dan calon perusahaan yang perlu dilakukan
pengecekan ulang maupun tidak untuk kegiatan survei tahun berikutnya dapat
digambarkan pada digram 5 sebagai berikut :
38 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Diagram 5
Hasil Cek Lapang Dan Tindak Lanjutnya
Keadaan Cek dobel oleh Staf Provinsi Direktori I-A Tahun Depan
Perusahaan (KSK)
1. Produksi Komersil
Belum ada di I-A Tambahan baru
Sudah ada di I-A, tutup Diaktifkan kembali
Industri dengan TK 1–19
Cek lagi
2.Produksi percobaan Cek
lagi
3.Dalam pembangunan Cek
lagi
4.Baru ada lokasi Cek lagi
5.Dulu ada sekarang sudah tutup
6.Ada di luar Kabupaten
7.Diluar Cakupan
8.Tidak ditemukan
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 39
Setelah melakukan matching dengan daftar perusahaan dari instansi lain, BPS
Kabupaten/Kota perlu melakukan matching daftar calon sementara untuk menghindari
dimasukkannya lagi calon yg sebelumnya telah di cek lapangan. Setelah beberapa
tahun, jumlah calon yang pernah dicek tetapi tidak perlu dicek lagi jumlahnya akan
menjadi besar. Karena banyak perusahaan terdaftar lebih dari satu instansi, dan KSK
tidk perlu mencek lagi perusahaan tersebut.
3.5 Proses Matching di Masing-masing Tingkat
Pertama-tama BPS RI (Subdit Statistik IBS), BPS Provinsi dan BPS
Kabupaten/Kota mengumpulkan daftar nama perusahaan melalui sumber dari
instansi di luar BPS. Kegiatan matching diawali di tingkat pusat, dimana staf
Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang melakukan pengecekan daftar nama
perusahaan tersebut pada frame hasil final kegiatan updating direktori tahun
sebelumnya untuk masing-masing perusahaan. Apabila terdapat perusahaan
yang tidak terdapat pada frame direktori I-A dilakukan penyalinan ke dalam
daftar I-SL(C). Hasil pengecekan yang terdapat di daftar I-SL(C) kemudian
dikirim ke BPS Provinsi.
Proses matching selanjutnya dilakukan di BPS Provinsi berdasarkan
kiriman daftar I-SL(C). Dari daftar tersebut dilakukan pengecekan ulang pada
frame direktori BPS Provinsi dan penambahan calon perusahaan yang
bersumber dari instansi terkait di tingkat Provinsi. Semua daftar hasil
pengecekan dan penambahan disalin ke daftar I-SL(P) untuk nantinya dikirim
ke masing-masing BPS Kabupaten/Kota.
Proses matching berikutnya dilakukan di BPS Kabupaten/Kota.
Berasarkan daftar I-SL(P) yang diterima dari BPS Provinsi, BPS
Kabupaten/Kota melakukan penambahan calon bila hasil matching dengan
dinas terkait di tingkat Kabupaten/Kota belum ada yang terdaftar di I-SL(P).
Daftar nama semua calon di salin kembali ke dalam daftar I-SL(K) untuk
selanjutnya dilakukan pengecekan di lapangan oleh Koordinator Statistik
Kecamatan (KSK). Dalam melakukan pengecekan calon perusahaan di
40 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
lapangan, Koordinator Statistik Kecamatan bisa juga menambahkan calon
perusahaan yang tidak ada di daftar I-SL(K) berdasarkan pengamatan
langsung dan calon ini harus memenuhi syarat sebagai industri pengolahan.
Beberapa pertanyaan yang terdapat pada daftar I-SL meliputi Nama
Perusahaan, Alamat Pabrik, Kode Pos, Telepon, Faksimile, Produksi Utama
menurut sumber dan banyaknya tenaga kerja menurut sumber dan sumber
informasi dari calon perusahaan.
3.6. Matching pada Tahun-tahun Berikutnya
Tahun Pertama
Pada tahun pertama, jumlah target calon yang harus dicek harus banyak,
agar bisa mencek perusahaan yang terlewat pada tahun sebelumnya. Disarankan
target untuk wilayah baru dibuat kira-kira 60 persen dari jumlah perusahaan yang
aktif di Direktori. Cara pencarian calon sama seperti yang dirinci diatas.
Tahun Kedua.
Pada tahun kedua, jumlah target calon akan lebih rendah karena
diasumsikan berkurangnya perusahaan yang terlewat. Dengan diketahuinya
sumber yang efektif, maka sumber-sumber yang tidak efektif bisa diabaikan. Target
untuk wilayah-wilayah tersebut biasanya ditentukan sebesar 35 persen dari
perusahaan yang ada dalam Direktori. Untuk memudahkan matching pada tahun
kedua dan tahun berikutnya dapat dilakukan cara sebagai berikut :
Mencatat perusahaan tambahan sejak tahun lalu dalam daftar, dimana
nama perusahaan yang didapat dari instansi lain, melalui matching daftar baru
dengan daftar lama dari instansi yang sama. Untuk cara ini, BPS
Provinsi/Kabupaten/Kota perlu menyimpan copy daftar tahun sebelumnya.
Selanjutnya, hanya perusahaan tambahan dari masing-masing instansi lain yang
perlu dimatch dengan Direktori BPS. Cara ini dapat menghindarkan matching ulang
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 41
antara daftar seluruh perusahaan di sumber dengan seluruh perusahaan di
Direktori.
3.7. Sumber Calon Tambahan Direktori
3.7.1. Tingkat Nasional
Sebagai permulaan, BPS Pusat akan mengamati berbagai daftar
perusahaan baru yang secara rutin dari instansi terkait dan asosiasi. Pengamatan
ini dilakukan oleh Sub Direktorat Statistik Industri besar dan Sedang. Pada bulan
November calon dari BPS Pusat dikirim ke tiap BPS Provinsi dalam Softcopy dan
Hardcopy. Jika BPS Pusat tidak memiliki calon, BPS Pusat tetap mengirim surat
menyatakan hal tersebut, sehingga BPS Provinsi bisa memulai mengisi daftar I-
SL(P) di wilayahnya.
3.7.2. Tingkat Provinsi
Provinsi mengumpulkan dan memisahkan tiga kelompok calon
1. Calon dari Pusat
Walaupun Pusat telah mencek bahwa calonnya belum terdapat
dalam Direktori, BPS Provinsi perlu mencek ulang untuk memastikan
bahwa calon-calon tersebut benar belum terdapat dalam Direktori,
mungkin dengan nama yang berbeda.
2. Calon yang batal tahun sebelumnya
Jika sistem pemutakhiran telah berjalan paling tidak satu tahun, BPS
Provinsi perlu meminta BPS Kabupaten/Kota untuk mencek ulang
calon tertentu yang telah dicek pada tahun sebelumnya tapi tidak
memenuhi syarat untuk ditambahkan ke dalam Direktori pada saat itu
(Daftar B-22).
3. Calon dari sumber di tingkat Provinsi
Untuk Direktori Industri, pengalaman menunjukkan bahwa di tingkat
Provinsi daftar nama yang paling bermanfaat berasal dari
42 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
KanWil/Dinas Perindustrian, Kanwil/Dinas Tenaga kerja, BKPMD dan
Kadinda. Perusahan perkebunan bisa didapatkan dari daftar
perusahaan milik Dinas Perkebunan.
3.7.3. Tingkat Kabupaten/Kota
Disamping nama-nama perusahaan yang berasal dari BKPMD, Kadinda,
Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga kerja, dan lain-lain, di tingkat Kabupaten juga
dapat dikumpulkan daftar nama dan alamat perusahaan dari kantor
desa/kelurahan. Beberapa pejabat desa/kelurahan memiliki pengetahuan yang
cukup luas mengenai perusahaan yang berlokasi di daerah mereka, sehingga
petugas desa tersebut dapat merupakan sumber informasi yang handal. Untuk
menekan biaya, agar tidak mengunjungi seluruh desa, maka disarankan hanya
memeriksa desa-desa daerah potensi industri.
3.8. Target
Setiap tahun, tiap BPS Provinsi akan menerima target calon perusahaan dari BPS
Pusat (setara dengan anggaran yang dialokasikan) yang perlu diperiksa selama kegiatan
pemutakhiran Direktori. BPS Provinsi selanjutnya mengalokasikan target per
Kabupaten/Kota, supaya biaya pencarian sejalan dengan dana yang tersedia, dan
supaya usaha mencari perusahaan baru/lewat sejalan dengan jumlah perusahaan yang
diduga perlu di tambahkan ke dalam Direktori.
3.8.1. Penentuan target oleh BPS Provinsi
Dalam menyusun target, BPS Provinsi harus memilih apakah memakai cara
yang sederhana cara tertimbang.
• Cara sederhana
Target di tetapkan berdasarkan persentase dari perusahaan yang aktif di tiap
Kab/Kota. Sebagai contoh, jika target suatu BPS Provinsi adalah 400
perusahaan, sedangkan perusahaan yang aktif di Provinsi tersebut ada 1000,
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 43
maka target setiap Kab/Kota adalah 40 % dari jumlah perusahaan aktif di
Kab/Kota tersebut.
• Cara tertimbang
Memberikan target yang lebih besar untuk Kabupaten/Kota yang diduga tinggi
tingkat pertumbuhannya.
Apapun metode yang dipilih dari kedua cara diatas, BPS Provinsi sebaiknya
berunding dengan BPS Kabupaten/Kota, terutama untuk menambah target yang
dianggap terlalu rendah (karena calon banyak) atau mengurangi target yang di
anggap terlalu tinggi (karena calon terbatas). Meskipun demikian perbaikan yang
dilakukan tidak boleh terlalu jauh. BPS Kabupaten/Kota yang meminta targetnya
diturunkan mungkin belum memeriksa semua sumber. Mereka perlu didorong
untuk mencari sumber lebih banyak. Sedangkan BPS Kabupaten/Kota yang minta
targetnya ditambah mungkin bekerja secara kurang efisien. Mereka perlu bekerja
lebih efisien, sebagaimana saran berikut ini.
3.8.2. Penyelesaian Target oleh BPS Kabupaten/Kota
Bagaimana sebaiknya bertindak jika BPS Kabupaten/Kota menemukan calon
terlalu banyak, melebihi target? BPS Kabupaten/Kota supaya menangguhkan calon
yang kurang berguna sebelum cek ke lapangan. Langkah ini harus dilakukan
secara hati-hati, agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efisien untuk
mencari calon perusahaan industri B/S dengan sukses.
Ada empat langkah yang perlu dilakukan :
• Memastikan bahwa daftar perusahaan sudah bebas dari dobel, (sudah pernah
diperiksa sebelumnya), tidak tercantum (perusahaan yang tidak perlu dicek
lagi). Hal ini berguna untuk menghilangkan pengecekan berulang-ulang.
• Untuk Industri, jika sumber tidak memberikan informasi mengenai jumlah
pekerja atau produksi utama, gunakan pendekatan berikut.
44 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Kepada petugas di kantor sumber tanyakan perusahaan mana saja yang aktif
dan mempunyai tenaga kerja 20+. Jika petugas tidak tahu, lanjutkan dengan
pendekatan berikut.
• Utamakan perusahaan yang berbadan hukum (PT, dsb).
• Untuk calon yang tak berbadan hukum, utamakan perusahaan-perusahaan yang
kelompok industrinya cenderung termasuk industri B/S. Tangguhkan perusahaan-
perusahaan yang umumnya berasal dari industri kecil (misalnya industri tempe).
• Jika jumlah calon perusahaan masih terlalu besar, tangguhkan calon perusahaan-
perusahaan yang sumbernya memperlihatkan jumlah tenaga sekitar 20-an (misal,
tenaga kerja 18, 19, 20, 21, 22).
• Jika jumlah calon masih juga terlalu besar, berikan prioritas lebih tinggi untuk calon
yang berasal dari sumber terbaik (yaitu yang biasanya dapat dipercaya atau
memberikan informasi tentang jumlah pekerja dan produksi utama).
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 45
PEMERIKSAAN LAPANGAN 4 4.1. Persiapan untuk Turun ke Lapangan
Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) jangan pergi ke lapangan sebelum
menerima daftar calon dalam daftar isian I-SL(K). Hal ini ditekankan agar kasi/pengawas
benar-benar mengontrol proses pemutakhiran Direktori, yaitu dengan memilih calon
perusahaan yang perlu dicek di lapangan oleh Koordinator Statistik Kecamatan
berdasarkan sumber informasi instansi terkait dan asosiasi perusahaan penghasil
komoditas tertentu. Bila perlu lakukan kerjasama dengan pengelola suatu kawasan
industri untuk mendapatkan daftar perusahaan yang aktif melakukan kegiatan produksi.
Kalau tidak demikian Koordinator Statistik Kecamatan akan merasa leluasa untuk tidak
melaporkan adanya perusahaan baru. Sehingga pada saat ada kegiatan kunjungan
perusahaan oleh pejabat strukturat/staf BPS pusat ke beberapa sentra perusahaan
industri pengolahan sudah tidak lagi dijumpai perusahaan yang belum terdaftar pada
direktori industri pengolahan.
Beberapa Kabupaten/Kota besar potensi industri, ada kecenderungan untuk
memperbolehkan Koordinator Statistik Kecamatan langsung ke lapangan sebelum proses
matching selesai, maksudnya untuk menghemat waktu. Kecenderungan ini tidak boleh
dibiarkan berlangsung terus menerus. Sistim pemutakhiran yang diawali dengan matching
secepat mungkin adalah cara terbaik. Jika ada keterlambatan, pilihlah daftar calon dari
sumber terbaik, dan selesaikan tahap matching sesegera mungkin.
4.2. Pengamatan Langsung
Koordinator Statistik Kecamatan dapat pula mengusulkan calon hasil temuan
mereka. Syaratnya yang diusulkan oleh Koordinator Statistik Kecamatan adalah
perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai unit pencacahan. Misalnya tenaga kerjanya
20 orang atau lebih dan bergerak di kegiatan Industri Pengolahan sehingga efektivitas
46 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
pengecekan di lapangan bisa dipertahankan. Disamping itu perlu diperhatikan hal-hal
berikut :
• “Pengamatan langsung” (kode 70) bisa menjadi sumber hanya jika
perusahaan tersebut tidak terdapat dalam daftar I-SL(K). Jika perusahaan
terdaftar dalam daftar I-SL(K), instansi yang tercatat dalam daftar I-SL(K)
tersebut harus muncul sebagai sumber (lepas dari soal “siapa dulu yang
menemukan, Koordinator Statistik Kecamatan atau matching”).
• Daftar isian I-B hanya dapat diisi (dan honornya dibayarkan) untuk calon
yang telah berproduksi secara komersil dengan tenaga kerja 20 orang atau
lebih. Untuk menghindari kesalahfahaman, aturan ini dijabarkan dalam
Diagram 6.
Diagram 6 Calon Yang Perlu Memakai Daftar I-B
Indentifikasi calon dari instansi lain/daftar I-SL(K)
Identifikasi calon dengan pengamatan langsung oleh pencacah
Calon yang memenuhi syarat untuk I-A
I-B I-B
Tidak memenuhi syarat untuk I-A
I-B
Jangan Pakai I-B
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 47
4.3. Jika Matching Ternyata Kurang Lengkap
Jika lebih dari 15 persen calon berasal dari hasil pengamatan langsung, pejabat
struktural harus meneliti kenapa hal ini bisa terjadi. Banyaknya calon dari hasil
pengamatan langsung menunjukkan bahwa staf BPS Provinsi dan BPS
Kabupaten/Kota kemungkinan besar tidak melakukan matching dengan daftar instansi
lain secara baik.
Dalam keadaan seperti ini, pejabat struktural harus melakukan koreksi sebagai
berikut:
• Meneliti jawaban perusahaan pada rincian II-2 dan menentukan instansi
mana yang perlu dilibatkan dalam tahap matching.
• Segera melakukan matching dengan instansi tersebut dan mengisi halaman
tambahan I-SL(K).
• Untuk calon tambahan tersebut, tugaskan Koordinator Statistik Kecamatan
(KSK) untuk mengisi ulang daftar isian I-B. Kali ini, sumber ditulis
berdasarkan hasil matching dan isian dilengkapi untuk seluruh calon, baik
memenuhi syarat sebagai tambahan Direktori maupun tidak.
Hal seperti ini bisa dihindari dengan menyelesaikan matching secara lengkap
sebelum Koordinator Statistik Kecamatan ke lapangan. Tujuan tatacara ini adalah untuk
menjamin bahwa daftar perusahaan dari instansi lain tetap sebagai sumber utama. Akan
tetapi apabila hasil pengamatan langsung kurang dari 15 %, langkah-langkah seperti di
atas tidak harus dilakukan karena dikhawatirkan hanya akan memperpanjang proses
tetapi tidak banyak mempengaruhi tingkat keberhasilan sumber.
4.4. Daftar Isian I-B
Daftar Isian I-B harus diisi dengan hasil cek lapangan terhadap dua kolompok calon
perusahaan tambahan:
48 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
1. Semua calon dari daftar I-SL(K), baik yang memenuhi syarat sebagai tambahan
Direktori maupun yang tidak.
2. Calon dari pengamatan langsung yang memenuhi syarat untuk ditambahkan
ke Direktori.
Pengisian Daftar Isian I-B harus dilaksanakan pada bulan Januari-April, sebelum
dropping daftar II-A untuk perusahaan baru. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)
segera mengisi blok I daftar isian I-B sebelum pergi ke lapangan, dengan menyalin data
dari isian I-SL(K) dan mengisi dengan data lainnya yang relevan.
4.4.1. Pemeriksaan di Lapangan (Blok II)
Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) harus membawa daftar isian I-B ke
lapangan untuk mencatat hasil pengamatannya di blok II. Keterangan rinci
mengenai pertanyaan di blok II diberikan dalam pedoman untuk Koordinator
Statistik Kecamatan . Koordinator Statistik Kecamatan harus diingatkan untuk tidak
mencatat informasi dari lapangan di blok I atau blok III.
4.4.2. Pengawasan oleh Pejabat Struktural BPS Kabupaten/Kota (Blok III)
Daftar Isian I-B yang telah dilengkapi dikembalikan ke BPS Kabupaten/Kota
untuk mengisi informasi tertentu dan dilakukan pemeriksaan oleh kasie/pengawas.
Nama, Produksi Utama, dan Tenaga kerja (Blok IIIA)
Informasinya dikutip dari I-SL(K). Kecuali untuk kasus pengamatan langsung blok
III.A diisi “pengamatan langsung” kode 70.
Apabila sumber tidak menyebutkan produksi utama atau jumlah tenaga kerja, sel-
sel tersebut diisi “TA.” Jangan disamakan keterangan dari sumber (blok III) dengan
keterangan dari lapangan (blok II). Keterangan di blok III A akan dibandingakan
dengan Blok II untuk menilai ketepatan keterangan masing-masing sumber.
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 49
Cek dobel (Blok IIIB)
Terhadap calon yang memenuhi kondisi untuk ditambahkan ke dalam Direktori
(Blok II rincian 3 baris 1 terisi), dicek lagi barangkali sudah ada dalam Direktori.
Hasil pengecekannya ditulis di blok ini dengan cara memberi tanda cek (ü) pada
sel yang sesuai. Apabila yang diberi tanda cek adalah jawaban "YA" maka tuliskan
nama dan KIP perusahaan yang sudah ada di Direktori. Perhatikan pula isian Blok
II-5 dan blok V. Pemeriksaan di BPS Kabupaten/Kota agar dilakukan terhadap
semua daftar I-B untuk mencek bahwa Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)
telah memahami dengan benar instruksi yang diberikan.
Pengawas agar memberitahu Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) untuk segera
mengirim formulir I-B yang sudah terisi, sehingga pengawas dapat memeriksa
apakah Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) sudah bisa mengisi dengan
sempurna. Lebih baik mengetahui kesalahan sewaktu dicek dari pada harus
memperbaiki kesalahan ketika semua kuesioner sudah masuk.
4.4.3. Cek oleh Pejabat Struktural BPS Provinsi (Blok IV)
Cek dobel (Blok IVA)
Pemeriksaan di BPS Provinsi dilakukan hanya untuk calon-calon yang berkode 1
pada rincian II-3 dengan tujuan mengamati barangkali masih ada yang dobel, lolos
dari pengamatan BPS Kabupaten/Kota. Perusahaan yang sudah ada dalam
Direktori sebagai tutup/kecil kemudian aktif kembali, jangan dianggap “baru.” Calon
seperti ini supaya diberi kode 2, di-file tersendiri, dan digunakan untuk memperbaiki
Direktori.
Calon perusahaan berada di Kabupaten/Kota lain (Blok IVB)
Untuk calon yang mengisi baris 6 di blok II rincian 3, pengawas Provinsi perlu cek
dulu apakah perusahaan yang alamatnya di Kabupaten/Kota lain sudah ada dalam
Direktori. Kalau memang belum ada, keterangan tentang calon ini harus
disampaikan ke BPS Kabupaten/Kota bersangkutan.
50 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
4.5. Daftar Isian II-B
Pencacah wajib mengisi daftar isian II-B untuk semua perusahaan dalam Direktori
yang tahun lalu aktif (termasuk perusahaan yang baru ditambahkan ke Direktori pada
waktu pemutakhiran terakhir ) tetapi tidak dapat mengisi daftar isian II-A atau daftar isian
survei tahunan karena tutup/pindah, industri kecil, usang/tidak terpakai, pindah, atau aktif tapi non respon.
Daftar isian II-B digunakan dalam dua tahap.
1. Selama Januari-April
Ketika pencacah mengunjungi perusahaan dari Direktori lama tetapi tidak
dapat memberikan daftar isian survei tahunan karena perusahaan tersebut
tutup/pindah, atau menjadi kecil, atau menjadi usang/tidak terpakai, maka
pencacah tersebut langsung mengisi daftar isian II-B ditempat. Langkah ini
memungkinkan memasukkan data ke dalam Direktori dengan segera, sehingga
baik BPS Provinsi maupun pencacah mengetahui tidak perlu lagi mengambil daftar
isian II-A.
2. Pada saat mendekati batas waktu
Pada saat batas waktu pengembalian daftar isian survei tahunan (daftar II-
A) yang terisi lengkap telah dekat, BPS Provinsi supaya meminta BPS
Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan semua daftar isian II-B yang berisi
perusahaan dalam Direktori yang aktif tetapi belum melengkapi/mengisi (non
respon) daftar isian survei tahunan. BPS Provinsi akan memasukkan informasi
pokok dari daftar isian II-B ke dalam database Direktori (daftar isian I-A), kemudian
daftar isian II-B tersebut dikirimkan ke BPS RI (c.q. Subdit Statistik Industri Besar
dan Sedang).
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 51
4.6. Direktori Menurut Wilayah
BPS Kabupaten/Kota akan menggunakan Direktori menurut wilayah untuk
memonitor penggunaan daftar isian survei (daftar II-A) dan II-B. Daftar ini menunjukkan
perusahaan-perusahaan yang :
1. Aktif, termasuk aktif lama (AL), aktif baru (AB) dan aktif kembali (AK).
2. Baru non aktif, termasuk tutup permanen baru (TP), tutup sementara baru
(TS), kecil baru (KB), usang baru (UB) dan bukan industri (BI).
Pada akhir tahun survei, BPS Kab/Kota supaya mengirimkan daftar II-B, untuk
setiap perusahaan yang tidak bisa mengisi kuesioner survei tahunan (daftar II-A) ke BPS
Provinsi. Dengan demikian jumlah daftar II-A aktif ditambah daftar II-B Non Respon sama
dengan jumlah perusahaan aktif atau target yang harus diselesaikan 100 persen.
Kategori “tutup sementara” dan ”kecil baru” dibuat untuk memudahkan BPS
Kab/Kota memantau perusahaan yang diperkirakan akan hidup kembali. Karena dalam
menentukan kelompok industri dari hasil Survei Industri Pengolahan tahun 2011 mengacu
pada penggunanaan KBLI 2009 khususnya Kategori Industri Pengolahan. Jika terdapat
perusahaan manufaktur dalam frame Direktori I-A ternyata bukan termasuk Sektor Industri
Pengolahan, maka harus dilakukan perubahan kondisi perusahaan di Direktori I-A menjadi
bukan industri. BPS Provinsi perlu mengirim ke BPS Kabupaten/Kota daftar perusahaan
yang “tutup sementara” dan ”kecil baru” untuk diperiksa ulang oleh BPS Kabupaten/Kota.
4.7. Perusahaan Tutup
Perusahaan yang dinyatakan tutup oleh pencacah pada daftar II-B, padahal pada
survei tahun lalu memiliki tenaga kerja 100 atau lebih perlu dilakukan pengecekan di
lapangan melalui telepon atau langsung didatangi (bulan Juni) oleh salah seorang
pejabat struktural Kabupaten/Kota untuk memastikan apakah memang benar perusahaan
tersebut tutup. Proses pengecekan ini dicatat di blok V-A daftar isian II-B. Apabila
perusahaan yang dinyatakan tutup tetapi pada tahun berjalan (pada saat didatangi) masih
52 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
memiliki tenaga kerja, maka perusahaan tersebut baru dinyatakan tutup sementara.
Perusahaan seperti ini akan dicek lagi di tahun-tahun berikutnya.
4.8. Perusahaan menjadi Kecil
Perusahaan yang pada Direktori lama memiliki tenaga kerja sekitar 20 orang, maka
pencacah bisa secara langsung menanyakan ke perusahaan jumlah tenaga kerja pada
tahun survei tersebut, jika kurang dari 20 orang maka langsung diisi dengan daftar isian II-
B.
Apabila ada laporan yang menyatakan bahwa suatu perusahaan tenaga kerjanya
berkurang menjadi kurang dari 20 padahal tahun sebelumnya perusahaan tersebut
memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang, maka pejabat struktural supaya melakukan
pengecekan di lapangan melalui telepon atau langsung didatangi.
4.9. Perusahaan Usang/tidak terpakai
Ada 3 jenis perusahaan usang:
1. Bergabung
Adanya penggabungan merupakan penggambaran dari keputusan
pengawas mengenai dua atau lebih perusahaan yang menginginkan laporannya
diisi dalam satu kuesioner (harus diisi oleh pengawas). Maka satu atau lebih
perusahaan yang tidak diperlukan lagi harus di keluarkan dari file aktif.
2. Dobel
Biasanya adanya dobel ini menggambarkan keputusan yang diambil oleh
pengawas tentang perusahaan yang tercatat dua kali dalam Direktori (harus diisi
oleh pengawas/kasi). Oleh karena itu, salah satunya harus di keluarkan dari file
aktif.
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 53
3. “Kosong”
Diisi oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Untuk perusahaan yang
tercatat aktif baru menurut pemutakhiran terakhir tetapi menurut Koordinator
Statistik Kecamatan (KSK) tidak memenuhi syarat (tutup, kecil, non-industri, dobel,
dsb).
4. ”Bukan Industri”
Proses kegiatan Updating Direktori hasil Survei Manufaktur tahun 2011
dalam menentukan kelompok industri sudah berpedoman pada KBLI 2009. Pada
KBLI 2009 beberapa kelompok industri yang ada di KBLI 2005 sudah tidak masuk
lagi kelompok Industri Manufaktur. Sehingga harus dilakukan pengecekan kembali
untuk jenis kelompok industri masing-masing perusahaan. Beberapa kelompok
industri yang bukan termasuk kelompok Industri Manufaktur seperti Industri Es
Balok (KBLI 15492), Industri Peneribitan (KBLI 22130 dan 22190), Industri
Pemotongan Kapal (KBLI 35114), Industri Daur Ulang Barang-barang Logam
(KBLI 37100) dan Industri Daur Ulang Barang-barang Non Logam (KBLI 37200).
Jika terdapat perusahaan yang jenis kegiatan usahanya bukan kelompok Industri
Manufaktur lagi menurut KBLI 2009, maka kondisi perusahaan tersebut dirubah
menjadi bukan industri (BI) pada Program Updating Direktori.
4.10. Perusahaan Pindah
BPS Kabupaten/Kota menggunakan blok III untuk melaporkan perusahaan yang
pindah ke luar Kabupaten/Kota. (pindah masih di dalam Kabupaten/Kota tidak perlu
dilaporkan, kecuali perusahaan menghilang tanpa meninggalkan alamat baru, kasus ini
bisa dilaporkan tutup). Laporan kepindahan dalam daftar II-B dikumpulkan di BPS Provinsi
yang selanjutnya diinformasikan ke BPS Kabupaten/Kota yang kedatangan perusahaan
pindah tersebut. Informasi ini digunakan untuk mengirimkan kuesioner II-A, alamat
barunya juga dimasukkan ke dalam Direktori. Untuk perusahaan yang pindah masih
dalam satu Provinsi tidak diberikan KIP baru. Daftar II-B untuk kasus ini tidak perlu dikirim
ke BPS Pusat. Jika perusahaan pindah keluar Provinsi dan alamat barunya diketahui, BPS
54 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Provinsi harus menulis surat ke BPS Provinsi yang kedatangan perusahaan tersebut
sekaligus memberikan alamatnya yang baru, serta memberikan tembusan suratnya ke
BPS RI c.q Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang. Kemudian tanggal pengiriman
berita dan kemana dikirimnya dicatat di blok V.B daftar isian II-B.
4.11. Perusahaan Non-Respon
Jika ada perusahaan yang aktif tapi nonrespon, BPS Kabupaten/Kota memeriksa
isian blok IV daftar isian II-B untuk mengetahui sudah berapa kali Koordinator Statistik
Kecamatan (KSK) melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut. Apabila tampaknya
Koordinator Statistik Kecamatan sudah tidak mungkin lagi melakukan kunjungan ulang
dan perusahaan tersebut bertenaga kerja 100 atau lebih, maka pejabat dari BPS
Kabupaten/Kota perlu mendatangi perusahaan tersebut. Demikian selanjutnya apabila
pejabat BPS Kabupaten/Kota masih tetap tidak berhasil mendapatkan daftar isian II-A
yang terisi lengkap, maka pejabat dari BPS Provinsi diharapkan dapat turun ke lapangan
khususnya ke perusahaan yang dominan. Seandainya tidak berhasil juga, maka
perusahaan itu dinyatakan nonrespon. Banyaknya kunjungan yang telah dilakukan oleh
pejabat BPS Kabupaten/Kota dan pejabat BPS Provinsi dicatat di blok IV daftar isian II-B.
Namun apabila tidak sempat dikunjungi, supaya diisi tanda strip (-) pada blok tersebut.
Perusahaan non respon dapat membantu pengawas Kabupaten/Kota untuk
mengindentifikasi perusahaan-perusahaan yang paling sulit serta menyiapkan rencana
untuk mengunjunginya.
4.12. Pemakaian KIP di Daftar II-A dan II-B
Daftar isian II-B dan daftar isian survei (daftar II-A), menyediakan tempat untuk
penulisan KIP di halaman depan. Pemakaian KIP setiap perusahaan industri pada tahun
survei 2011 berdasarkan KBLI 2009 dengan mengkonversi terlebih dahalu data final
Direktori Industri Pengolahan masing-masing provinsi, yang sebelumya masih memakai
kode KBLI 2005 untuk produksi utama yang dihasilkan. Namun kenyataannya setiap tahun
masih selalu ada saja daftar II-A yang datang di BPS RI (c.q Subdit Statistik Industri Besar
dan Sedang) tanpa KIP. Staf BPS Kabupaten/Kota dan Koordinator Statistik Kecamatan
(KSK) seharusnya merasa bertanggung jawab untuk selalu menuliskan KIP Direktori
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 55
dalam halaman depan kuesioner survei atau daftar II-B. Untuk daftar II-A, KIP harus ditulis
sebelum kuesioner disampaikan ke perusahaan, hal ini di perlukan supaya:
1. Arus datang perginya dokumen dapat di monitor oleh direktori.
2. Menghilangkan kemungkinan dobel baru, karena dobel baru bisa muncul jika BPS
Provinsi atau BPS RI menerima kuesioner tanpa KIP, sehingga diasumsikan sebagai
perusahaan baru.
Jika karena sesuatu dan lain hal BPS Kabupaten/Kota tak dapat mengisi KIP di
kuesioner, tuliskan sebabnya atau alasan di halaman depan (sebagai contoh “perusahaan
baru, KIP belum diketahui oleh BPS Kabupaten/Kota”). Sebenarnya hal ini bisa dihindari
bila BPS Provinsi mengirimkan Direktori yang sudah dimutakhirkan tepat pada waktunya
ke BPS Kabupaten/Kota. Bila KIP dapat dipindahkan dengan lebih cepat ke dalam
kuesioner, maka hasilnya akan lebih baik. Ilustrasi mengenai kegiatan ini dapat dilihat
pada diagram 7.
56 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Diagram 7 Penulisan KIP Di Kuesioner Dan Kredibilitasnya
Asal KIP Ditulis Oleh ? Kapan ? Dicek Oleh ? Kredibilitas
Direktori
Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)
Sebelum kuesioner diserahkan ke responden
Kabupaten/Kota
Provinsi
BPS RI
PALING BAIK kecil kemungkinan terjadi dobel
Kabupaten/Kota
Setelah kuesioner diterima dari Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) tanpa KIP
Provinsi
BPS RI
DAPAT DITERIMA kecil kemungkinan terjadi dobel
Provinsi Setelah kuesioner diterima tanpa KIP/KIP salah
BPS RI
BURUK kemungkinan terjadi kesalahan/terjadi penulisan KIP dobel
BPS RI
(Subdit Stat.IBS)
Setelah kuesioner diterima di BPS RI tanpa KIP/KIP salah
? PALING BURUK besar kemungkinan terjadi dobel
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 57
TINDAK LANJUT BPS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 5
5.1. Sistem Koordinasi
Sistem pemutakhiran Direktori ini berbeda dengan survei lainnya, karena BPS
Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota harus bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh
sistem dari hari ke hari. Secara lebih khusus, tujuan utama pengkoordinasian sistem
dapat diringkas sbb:
1 Untuk menjamin bahwa BPS Provinsi sudah memberi KIP pada semua
perusahaan baru, dan dikerjakan secara cepat, sehingga proses pengolahan
bisa dilakukan.
2 Untuk menjamin bahwa KIP setiap kuesioner survei tahunan konsisten dengan
KIP yang ada di Direktori Provinsi.
3 Untuk memonitor pencapaian hasil perkerjaan yang sudah dilakukan setiap
BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk di dalamnya arus keluar masuk
dokumen.
4 Untuk menjamin bahwa tidak ada perusahaan yang tercatat dua kali atau lebih.
Setelah pekerjaan lapangan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), kegiatan
lanjut oleh BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah :
• BPS Provinsi harus menguasai seluruh bahan-bahan dalam bab ini
• BPS Kabupaten/Kota harus mengetahui peranannya untuk mencegah
perusahaan dobel serta istilah-istilah kode kegiatan masing-masing
perusahaan.
58 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
5.2. Data Entri Daftar Isian I-B
Pada bulan Maret-April, baik calon yang memenuhi syarat maupun yang tidak hasil
pengecekan lapang maupun pengamatan langsung petugas Koordinator Statistik
Kecamatan (KSK) oleh BPS Kabupaten/Kota dikirim ke BPS Provinsi. Kemudian
dimasukkan ke komputer oleh BPS Provinsi dengan Aplikasi Program Industri Pengolahan
Industri Besar dan Sedang Tahun 2011. Seluruh data dimasukkan, dan tabel-tabel dasar
di cetak untuk dievaluasi serta dicek kewajarannya. Jika suatu jumlah nampak tidak wajar,
ini merupakan satu indikasi mungkin salah kode atau kesalahan pemasukkan data yang
harus segera ditemukan dan diperbaiki. Hal-hal yang diperlu diperhatikan pada saat
melakukan data entry I-B selain format nama dan alamat perusahaan serta penulisan kode
area telpon dan faksimile sesuai dengan ketentuan butir 5.9 adalah pengisian KBLI 2009 5
digit harus sesuai dengan barang utama yang dihasilkan.
Pada bulan April-Mei, BPS Provinsi mengirimkan daftar calon yang memenuhi
syarat ke BPS Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dilakukan pendataan rinci dengan
mengirim kuesioner survei tahunan sebagai perusahaan baru.
Pada bulan April atau awal bulan Mei BPS Provinsi juga mengirim direktori awal bisa
melalui email ataupun CD ke BPS RI (c.q Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang).
Direktori awal ini berisikan perusahaan yang aktif tahun sebelumnya dengan penambahan
perusahaan baru dan updating direktori perusahaan yang kondisinya non aktif.
5.3. Perbaikan Sementara Direktori I-A
Pada bulan April BPS Provinsi menyelesaikan perbaikan sementara Direktori
(daftar isian I-A) berdasar pada dua sumber:
1 Daftar isian I-B untuk semua calon yang memenuhi syarat untuk ditambahkan
ke dalam Direktori (unsur penambahan). Pemindahan dari I-B ke I-A
berlangsung otomatis pada menu calon perusahaan dengan pilihan “transfer”.
Kemudian dilanjutkan dengan pemberian nomor untuk perusahaan baru
tersebut.
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 59
2 Daftar isian II-B untuk perusahaan dari Direktori lama yang tidak memberikan
laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan di bulan oktober pada tahun
berjalan kegiatan survei atau perusahaan tersebut menjadi kondisi non aktif
seperti tutup, menjadi industri kecil maupun usang. BPS Provinsi harus
melakukan perubahan kondisi perusahaan tersebut agar nantinya dapat
diketahui target perusahaan aktif sebenarnya di lapangan berdasarkan isian
yang terdapat pada daftar isian II-B hasil pengiriman BPS Kabupaten/Kota.
Direktori sementara ini harus dikirimkan ke Pusat pada akhir April atau awal Mei.
Sangat penting mengirim Direktori ke Pusat secepat mungkin, karena Pusat memerlukan
Direktori sementara untuk mengetahui perusahaan aktif dan non aktif setiap provinsi pada
tahun survei. Selain itu juga untuk mengetahui banyaknya perusahaan baru hasil
penemuan di lapangan serta memeriksa konsistensi pemakaian KIP untuk masing-masing
perusahaan. Kuesioner tidak bisa diolah jika tidak mempunyai KIP, hanya BPS Provinsi
yang berwenang memberi KIP kepada perusahaan baru. Setiap perusahaan baru, Pusat
membutuhkan KIP dari Daerah sebelum dilakukan pengolahan. Selain itu Direktori ini pun
akan dipersiapkan untuk dipublikasikan di BPS RI dalam bentuk publikasi nasional berupa
publikasi Direktori Industri Pengolahan pada bulan November tahun berjalan kegiatan
survei.
5.3.1. Kode Keadaan pada Akhir Tahun Survei
BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota harus mengetahui istilah kode
keadaan yang muncul di Direktori baru. Hal ini dapat di lihat dalam diagram 8.
Setiap kode terdiri dari 2 bagian:
1. Bagian pertama untuk menunjukkan apakah perusahaannya aktif atau tidak.
2. Bagian kedua,”alasan”, untuk menunjukkan apakah keadaannya sama dengan
tahun sebelumnya atau sudah berubah.
60 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Diagram 8 Istilah Dan Kode Untuk Keadaan Perusahaan
A k t i f N o n A k t i f
Tutup Permanen
Tutup Sementara
Kecil
Usang
AL Lama
AB Baru T
P Baru TS Baru K
B Baru UK Kecil
AK Kembali T
L Lama TM Lama K
L Lama UB Baru
AC Cadangan U
L Lama
B
I Bukan Industri
ISTILAH DALAM DIREKTORI
APA ARTINYA USANG
1. Dobel : Satu perusahaan mempunyai dua atau lebih KIP 2. Tergabung : Dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu 3. Kosong : Pada saat pemutakhiran terakhir dilaporkan memenuhi
syarat untuk Direktori kemudian ternyata tidak
APA ARTINYA BUKAN INDUSTRI
Perusahaan yang pada tahun 2009 atau sebelumnya masuk ke kategori
Industri Manufaktur tetapi berdasarkan KBLI 2009 sudah tidak masuk lagi ke
Kategori Industri manufaktur
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 61
Diagram 9 Apa Artinya Keadaan Baru?
Untuk Keadaan : Baru adalah :
Aktif Perusahaan yang baru tahun ini masuk
direktori
Non Aktif
Tutup Permanen
Tutup Sementara
Kecil
Usang
Perusahaan yang tahun lalu aktif dan baru
Tahun ini menjadi non aktif
(harus dilaporkan dengan II-B)
Perubahan Status Bisa Terjadi Karena
Kasus : Contoh :
1. Laporan dari Lapangan ♦ Perusahaan aktif lama
dilaporkan kecil baru
♦ Perusahaan tutup lama
dilaporkan aktif kembali
2. Regenerasi data secara
otomatis
Pada awal tahun survei semua
status “BARU” atau “KEMBALI”
menjadi “LAMA”
62 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Diagram 10 Apa Arti Regenerasi Data ?
KAPAN Regenerasi data semestinya dilaksanakan di masing-masing BPS Provinsi pada awal tahun survei, sebelum menyampaikan kuesioner ke Perusahaan. Pada tahun 2012 regenerasi data dilakukan oleh BPS-RI (Subdit IBS) karena adanya perbaikan data di BPS-RI
AKIBATNYA 1. Semua status “BARU” dan “KEMBALI” menjadi “LAMA”
2. Semua tanggal penerimaan/pengiriman dokumen terhapus
3. Data mengenai respon/non respon bergeser menjadi tiga tahun terakhir
4. Tahun survei maju satu tahun
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 63
Diagram 11 Riwayat Perusahaan Dalam Direktori
2010
Keadaan Lama 2011
Berubah ? 2012
Awal 2012 Regenerasi
Belum ada di
Direktori Aktif Cadangan
AC Aktif Cadangan
AB
Belum ada di Direktori
Aktif Baru AB
Aktif lama AL
Aktif Cadangan
AC Aktif Baru
AB Aktif Lama
AL
Aktif Cadangan AC
Usang Lama UL
Usang Lama UL
Tutup/Kecil Lama
TL, TM, KL Aktif Kembali
AK Aktif Lama
AL
Aktif Lama AL
Tutup Permanen Baru TP
TutupPermanen Lama TL
Aktif Lama
AL Tutup Sementara
Baru TS Tutup Sementara
Lama TM
Aktif Lama AL
Kecil Baru KB
Kecil Lama KL
Aktif Baru/Lama
AB, AL Usang Baru
UB Usang Lama
UL
Aktif Baru AB
Usang Kecil UK
Aktif Baru AB
Aktif Baru
AB Usang Kecil
UK Usang Lama
UL
Aktif Lama AL
Bukan Industri BI
Bukan Industri BI
64 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Diagram 12 Perubahan Keadaan Yang Diperbolehkan Program Direktori I-A
KEADAAN LAMA KEADAAN BARU
Tutup/Kecil Lama TL TM KL
Aktif Kembali AK
Usang Lama UL
Aktif Baru AB
Usang Kecil UK
Usang Baru UB
Aktif Cadangan
AC
Aktif Lama AL
Tutup/Kecil Baru
TP TS KB Bukan Industri
BI
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 65
Perlu diketahui bahwa sistem Direktori menggunakan 3 kode yang berbeda
untuk perusahaan yang tidak aktif: T (tutup), K (kecil), dan U (usang/tidak
terpakai). Keuntungan dari sistem ini tutup adalah benar-benar tutup.
Pada awal tahun survei, tidak ada perusahaan yang berkode “baru”, melainkan
salah satu dari 8 kode berikut :
• Aktif lama (AL), untuk perusahaan yang tahun lalu aktif.
• Aktif Cadangan (AC) kode ini harus diubah secara manual (tidak
terpengaruh regenerasi)
• Tutup permanen lama (TL), untuk perusahaan yang tutup permanen tahun
lalu.
• Tutup sementara lama (TM ), untuk perusahaan yang tahun lalu tutup
sementara.
• Kecil lama (KL), untuk perusahaan yang tahun lalu termasuk industri
kecil/rumahtangga.
• Usang lama (UL), untuk perusahaan yang tahun lalu usang.
• Usang Kecil (UK), kode ini harus diubah secra manual sesuai dengan
keadaan baru, tidak terpengaruh regenerasi.
• Bukan Industri (BI), kode ini tidak terpengaruh oleh regenerasi
66 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Diagram 13 BPS Provinsi Harus Mengirim Direktori
Ke BPS Kab/Kota 3 Kali Setahunnya
Bulan Versi Keterangan
Tambahan
Penggunaan
Desember
Direktori final per Wilayah,
Abjad, Status (A-21-a) hanya untuk tutup
sementara
Matching untuk updating, salin
KIP ke kuesioner, cek tutup
sementara
Mei
Direktori sementara menurut Wilayah,
Abjad (A-21-b)
KIP baru - hasil updating
kode baru untuk baru -
non aktif
Salin KIP baru periksa
penerimaan kuesioner
November
Daftar direktori yang belum diterima
Kuesioner yang belum diterima di
BPS Provinsi
Gunakan daftar II-B untuk yang
non respon
5.4. Kode Keadaan Selama Tahun Survei
Mulai pertengahan tahun survei, kode “baru” akan mulai terisi oleh perusahaan-
perusahaan baru yang ditambahkan ke dalam Direktori, baru aktif kembali, atau baru
nonaktif. Arti “baru” dijelaskan dalam diagram 9. Ke-8 kode “baru” adalah:
1. Aktif baru (AB), untuk perusahaan yang baru saja ditemukan (biasanya dengan
daftar I-B).
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 67
2. Aktif kembali (AK), untuk perusahaan yang sebelumnya non aktif tetapi
sekarang aktif kembali.
3. Aktif cadangan (AC), untuk perusahaan yang baru ditemukan dalam keadaan
aktif dan tergolong besar sedang tetapi pada tahun survei masih tergolong "Non
Aktif ".
4. Tutup permanen baru (TP), untuk perusahaan yang sebelumnya aktif tetapi
sekarang tutup permanen.
5. Tutup sementara baru (TS), untuk perusahaan yang sebelumnya aktif tetapi
sekarang tutup sementara.
6. Kecil baru (KB), untuk perusahaan yang sebelumnya aktif tetapi sekarang
berubah menjadi kecil.
7. Usang baru (UB), untuk perusahaan yang sebelumnya aktif tetapi sekarang
sudah usang karena dobel, bergabung dengan perusahaan lain, atau "kosong".
8. Usang kecil (UK), untuk perusahaan yang baru ditemukan dalam keadaan aktif
besar sedang pada tahun survei dan tahun ditemukan tetapi dalam isian II-A
untuk tahun survei yang bersangkutan ternyata tergolong perusahaan kecil.
9. Bukan industri (BI), untuk perusahaan yang jenis kegiatan usahanya pada
tahun survei tidak termasuk dalam kelompok Industri Manufaktur sesuai KBLI
2009.
Software Direktori dirancang memungkinkan perubahan kode status keadaan yang
konsisten dengan ketentuan diatas (kode status lain akan ditolak). Aturan ini disusun untuk
menangkal penggunaan kode baru yang tidak tepat oleh petugas yang tidak mengetahui
prosedurnya. Perusahaan yang sudah dapat status “usang baru” tidak boleh dihidupkan
kembali; maka, staf BPS Provinsi harus hati-hati sekali sebelum menekan status “usang
baru ”.
68 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Di awal tahun survei, BPS Provinsi melakukan “regenerasikan” data (Diagram 10)
di komputernya. Hasilnya, semua kode “baru akan berubah menjadi “lama”. Tidak ada
sebuahpun kode “baru” di dalam Direktori yang baru di “regenerasi”. Model perubahan
ini dapat dilihat di diagram 12.
5.5. Kegunaan Direktori
BPS Provinsi dapat menggunakan Direktori yang telah diperbaiki untuk melakukan
kontrol ke dalam. Cara penggunaan secara umum dijelaskan dalam diagram 14-16.
5.5.1. Kegunaan untuk Kabupaten/Kota
Setelah Direktori sementara selesai dibuat di BPS provinsi, segera cetak
Direktori per wilayah dan per abjad untuk dikirim ke BPS Kabupaten/Kota.
Selanjutnya, dengan print-out Direktori yang baru ini, BPS Kabupaten/Kota
menuliskan KIP yang benar untuk setiap kuesioner perusahaan baru yang masuk.
Sebagai akibatnya BPS Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan lagi mengirim
kuesioner perusahaan baru ke BPS Provinsi tanpa KIP, hanya boleh untuk kasus
darurat, seperti perusahaan baru yang ditemukan setelah pelaksanaan kegiatan
daftar I-B (setelah bulan Januari s.d April).
5.5.2. Kegunaan untuk Kontrol Daftar II-B
BPS Provinsi dapat menggunakan sistem Direktori untuk memonitor
perusahaan baru non aktif dalam pengisian daftar II-B. Jika perusahaan yang
sebelumnya aktif, sekarang diberi tanda Tutup Permanen Baru (TP), Tutup
Sementara Baru (TS), Kecil Baru (KB), Usang Baru (UB), Usang Kecil (UK),
program Direktori memberi indikasi bahwa daftar II-B perlu dilengkapi, diisi untuk
perusahaan tersebut. Untuk masing-masing kegiatan, daftar mana saja yang perlu
diisi dapat dilihat dalam daftar diagram 14.
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 69
Diagram 14 Keadaan Yang Perlu/Tidak Perlu Daftar II-A/B
UNTUK KEADAAN PERLU MENGISI DAFTAR Aktif Lama AL II-A
atau II-B (khusus non respon)
Aktif Baru AB Aktif Kembali AK Tutup Per manen Baru
TP
II-B Tutup Sementara Baru
TS
Kecil Baru KB Usang Baru UB Usang Kecil UK Bukan Industri BI Tutup Permanen Lama
TL TIDAK PERLU MENGISI
DAFTAR Tutup Sementara Lama
TM
Kecil Lama KL Usang Lama UL
5.5.3. Kegunaan untuk Penerimaan
Tanda penerimaan dimasukkan kedalam komputer untuk kuesioner yang
diterima baik ditingkat BPS Kabupaten/Kota, BPS Provinsi ataupun di BPS Pusat.
Hal ini berarti BPS memiliki catatan tingkat penerimaan dokumen (sistem Direktori
telah mengambil alih daftar arus keluar masuk dokumen secara manual). Ketika
mencatat penerimaan dokumen (berarti KIP di kuesioner dengan KIP di Direktori
sama), saat dilakukan penerimaan petugas harus membandingkan nama
perusahaan, alamat, kode Kab/Kota, kode Kecamatan, produksi utama, dan KBLI
yang kini ada di kuesioner dengan yang ada di Direktori. Jika berbeda, Direktori
supaya diperbaiki. Bentuk tebel penerimaan dokumen (Tabel A-12) di menu
laporan Tabel I-A Aplikasi Program Pengolahan Industri Pengolahan sebagai
berikut :
70 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Jika dokumen yang diterima tetapi dengan informasi kurang lengkap, maka:
• Perusahaan ini dapat diberi tanda sudah diterima, tetapi ada catatan manual
untuk bagian yang tidak lengkap agar dikirim kembali ke BPS Kabupaten/Kota.
• Perusahaan ini dianggap belum diterima. Jika ini dilakukan, tetap harus ada
catatan manual untuk bagian yang tidak lengkap dan harus dikembalikan ke
BPS Kabupaten/Kota untuk dilengkapi.
Setiap saat BPS Provinsi, jika ingin mengetahui berapa banyak kuesioner
yang diterima dari setiap Kabupaten/Kota, tabel laporannya dapat dicetak di menu
laporan laporan peneriman dokumen tabel A-12 di menu laporan daftar I-A.
Informasi pada tabel ini meliputi jumlah perusahaan aktif dan non aktif yang sudah
diterima di tingkat Kabupaten/Kota. Selain dalam bentuk tabel BPS provinsi juga
dapat mencetak dalam bentuk daftar/nama perusahaan per kabupaten pada menu
laporan daftar I-A daftar A-22. Minggu pertama Oktober, BPS Provinsi harus
menggunakan daftar tersebut untuk menagih daftar isian II-B dari lapang untuk
perusahaan yang tidak masuk (non respon) ke BPS Kabupaten/Kota.
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 71
5.5.4. Kegunaan untuk Pengiriman
Dalam sistem Direktori pekerjaan untuk mengetik daftar nama, alamat dan
KIP seluruh kuesioner yang akan dikirim dilakukan melalui komputer secara cepat
dan mudah. Jika tanda “flag” telah dimasukkan kedalam komputer untuk kuesioner
yang akan dikirimkan ke Pusat, daftarnya bisa cetak dengan mudah di laporan
pengiriman dokumen daftar A-23 di menu laporan daftar I-A. Pada sat pengiriman
dokumen ke BPS pusat, BPS provinsi harus diwajibkan mencetak tabel pengiriman
dokumen tabel A-13 di menu laporan tabel I-A. Bentuk tabel pengiriman yang
diserahkan ke BPS pusat sebagai berikut :
Daftar dan tabel pengiriman dokumen ini berfungsi sebagai kontrol jumlah
dokumen diterima dengan fisik dokumen. Ini dijelaskan secara ringkas sebagai
Tahap 3 dalam diagram 15.
72 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Diagram 15 Tiga Tahap Dalam Pemakaian Perangkat Lunak Direktori I-A
Jika
Keadaan Lama
Tidak ada AL AL TL, TM
KL, UL
Tahap 1 - Memasukkan
status baru/KIP
baru
AB, AC, UB, UK
TS, TP, UB, KB
AK
Tahap 2 - Mencatat tanggal
penerimaan dari TK II
Diterima II-A/B/C
Diterima II-A/B
Diterima II-A/B
Diterima II-A/B
Tahap 3 - Mencatat
batch pengiriman ke BPS dan
tenaga kerjanya
Dikirim II-A/B/C
Dikirim II-
A/B
Dikirim II-
A/B
Dikirim II-
A/B
5.6. Perbaikan Final Direktori
Bulan Oktober, BPS Provinsi memperbaharui Direktori Perusahaan (Direktori I-A)
dengan informasi aktif non-respon melalui daftar isian II-B bersarkan informasi yang
bersumber dari lapangan yang. Hubungan tahap kedua ini dengan tahap sebelumnya
dapat dilihat dalam Tabel 3.
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 73
Tabel 6. Jadwal Perbaikan I-A Menurut Tahapan Dan Kategori
Kategori Tahap I Tahap II Daftar Isian (Juni) (Nopember)
Baru/terlewat Ada, banyak Yang terlewat dilaporkan I-B Tutup Ada, banyak Yang terlewat ditutup II-B Non respon Tidak ada Semua II-B Kecil Ada, banyak Yang terlewat dicatat II-B Usang Beberapa Sisanya II-B
Direktori yang telah diperbaharui agar segera dikirim ke Pusat, karena:
• Pusat tidak dapat mengolah dokumen perusahaan baru atau aktif kembali
sampai Direktori Provinsi menunjukkan bahwa perusahaan bersangkutan
aktif dengan KIP berapa.
• Pusat tidak dapat membuat tabulasi hasil survei tahunan sebelum
mengetahui perusahaan belum masuk mana saja yang aktif dan non aktif.
5.7. Perusahaan Dobel
Ada tiga sebab utama terjadinya dobel, yaitu :
• Perusahaan yang dobel karena memiliki kesamaan antara kode KBLI, kode
wilayah dan nama perusahaan, karena petugas tidak sempat untuk mencek
dulu perusahaan tersebut dalam Direktori apakah sudah ada atau belum.
• Perusahaan tercatat dobel karena berubahnya KBLI (produksi utama), untuk
menghindari jenis dobel yang seperti ini maka KIP sekali dibuat tidak akan
pernah diubah. KIP dibuat berdasarkan pada KBLI awal/asli. KBLI yang
menyatakan aktivitas saat ini akan muncul dalam Direktori, dan dalam
kuesioner masing-masing survei , sebagai variabel tersendiri.
74 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
• Perusahaan yang dobel karena ada pergantian nama perusahaan. Untuk
mengatasi masalah ini sangat diharuskan petugas pencacah menyalin KIP
ke kuesioner sebelum kuesioner tersebut diserahkan ke perusahaan.
5.8. Mencegah Perusahaan Dobel
Cara utama untuk mencegah dobel sangat sederhana, yaitu: jangan pernah
membuat KIP baru sampai dilakukan pengecekan yang teliti untuk memastikan bahwa
perusahaan tersebut belum ada dalam Direktori dengan KIP. Ada empat cara, yaitu:
• Bagi perusahaan yang ada di Direktori tahun lalu, agar diinstruksikan kepada
Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) untuk selalu menyalin KIP dan nama
perusahaan yang ada di Direktori ke halaman depan kuesioner survei sebelum
kuesioner diserahkan ke perusahaan.
• Bagi perusahaan yang tidak ada dalam Direktori tahun lalu, BPS Provinsi
segera mengirim daftar KIP baru (di Direktori sementara) ke BPS
Kabupaten/Kota pada tanggal 1 Mei. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)
atau pengawas lalu menuliskan KIP bila kuesioner sudah datang di BPS
Kab/Kota. Langkah ini bila dijalankan secara konsisten akan menjamin semua
kuesioner yang datang di BPS Provinsi pasti KIP -nya sudah tertulis.
• Untuk kuesioner yang tiba di BPS Provinsi tanpa KIP dan tidak melalui prosedur
di atas, harus dicek secara hati-hati di Direktori sebelum menyimpulkan bahwa
perusahaan tersebut perlu ditambahkan kedalam Direktori. Direktori yang
disusun menurut abjad (termasuk perusahaan yang aktif maupun non-aktif)
adalah alat utama untuk mencek yang dobel (Daftar A-21-b di menu laporan
daftar I-A. Seharusnya, sedikit sekali kuesioner yang tiba di BPS Provinsi tanpa
KIP. Namun, jika jumlahnya cukup besar, misal lebih dari 1-2 persen, BPS
Provinsi sebaiknya segera menyelidiki kejadiannya, dan menegur BPS
Kab/Kota yang mengirim kuesioner tanpa KIP. Bila perlu, BPS Provinsi bisa
mengembalikan kuesioner tanpa KIP ke masing-masing BPS Kab/Kota.
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 75
• Jangan mengirimkan kuesioner ke Pusat tanpa KIP.
Semua usaha pencegahan dobel penting. Jika usaha pencegahan dilakukan
dengan sempurna, maka tidak perlu lagi ada pengecekan. Dalam
pelaksanaannya, kita bisa menduga beberapa petugas akan mengabaikan
usaha cara pencegahan dobel ini, tapi pengecekan akan mengatasi kelemahan
tersebut. Berdasarkan pengalaman, secara bertahap akan ditemukan prosedur
pengecekan mana yang efektif. Untuk permulaan, disarankan semua pencekan
digunakan, paling tidak untuk masa satu tahun.
5.9. Pembersihan Direktori
Sistem Direktori dirancang untuk memudahkan Daerah mengedit Direktori masing-
masing. Pengawas di BPS Provinsi perlu mempunyai kebiasaan mengedit Direktori
setahun sekali dalam hal:
1. Pembakuan nama perusahaan sesuai format yang telah ditentukan.
2. Pembakuan keterangan alamat.
3. Pembakuan penulisan telpon dan faksimile.
4. Koreksi kode kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan.
5. Kebenaran 5 digit KBLI 2009 dengan produk utama yang dihasilkan
6. Koreksi kode status kondisi dan alasan aktivitas perusahaan.
7. Konsistensi isian bentuk badan hukum dengan nama perusahaan
8. Membersihkan perusahaan yang tercatat dobel.
Penanggung jawab Direktori di BPS Provinsi dapat melakukan editing langsung di
komputer atau dapat melakukan pencetakan menurut abjad dan menurut wilayah (A-21-a),
lalu memberi catatan atau perbaikan memakai pensil. Updating data pokok Informasi
76 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
perusahaan aktif dan non aktif Direktori Perusahaan (I-A) pada Aplikasi Program Industri
Pengolahan Besar dan Sedang Tahun 2011 sebagai berikut :
Gambar 8. Data Pokok Perusahaan Updating Direktori
5.9.1. Memperbaiki Format Nama Perusahaan
Oleh karena Direktori berdasar abjad merupakan alat utama menangkal
perusahaan dobel, BPS Provinsi harus waspada terhadap format nama
perusahaan. Supaya mudah menyusun menurut abjad, dibutuhkan nama
perusahaan yang baku. Yaitu, kata pertama nama perusahaan harus khusus untuk
perusahaan tersebut: misalnya Sinar, atau yang khas untuk suatu KBLI tertentu,
misalnya "tenun". Ketika memasukkan perusahaan baru, BPS Provinsi diminta
memperhatikan bentuk baku tersebut. Hal ini terutama untuk menghindari variasi
yang tidak perlu, yaitu menggunakan dua bentuk berbeda yang memiliki kesamaan
arti. Aturan di atas diperlukan untuk menjamin tidak ada perusahaan yang dicatat
dua kali atau lebih. Nama perusahaan akan muncul ditempat yang berdekatan. Jika
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 77
aturan tak dijalankan secara seragam, “Perusahaan Roti Anisa” dapat muncul
Anisa,” “Pers Roti Anisa,” dsb. Aturan baku tidak memperbolehkan awalan:
“perusahaan” atau “industri,” sehingga hanya “Roti Anisa” yang bisa muncul. Cara
ini mengakibatkan suatu perusahaan akan sulit tercatat dua kali atau lebih.
5.9.2. Pembakuan Format Nama Perusahaan
Nama perusahaan dimasukkan ke komputer dengan menggunakan bentuk
baku sebagai berikut:
• Nama badan hukum seperti PT, CV, PD, UD, Firma ditulis di belakang nama
perusahaannya kecuali bentuk badan hukum koperasi dan yayasan yang
penulisannya di depan nama perusahaan. Sebagai contoh: PT Vinitex ditulis
dalam bentuk Vinitex, PT, untuk Koperasi Sigma Mandiri tetap di tulis
Koperasi Sigma Mandiri, bukan Sigma Mandiri Koperasi. Tapi ada perkecualian,
untuk PTP tetap ditulis di depan nama perusahaannya Misalnya PTP
Perkebunan Nusantara XIV Kebun Sawah.
• Kata tambahan yang bersifat umum seperti: Pabrik (Pab), Industri (Ind),
Perusahaan (Pers), dsb. tidak perlu dituliskan. Sebagai contoh: “PABRIK
TEPUNG JOSHUA” adalah bentuk penulisan yang tidak dipakai dan yang
dipakai adalah “TEPUNG JOSHUA”.
• Kata tambahan yang bersifat khusus masih bisa dipakai tetapi yang dituliskan
adalah hanya kata dasarnya saja, yaitu sebagai berikut:
78 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
Bentuk yang dipakai Bentuk yang tidak dipakai ACI PA BATIK PEMBATIKAN BERAS PB GENTENG PG TENUN PERT, PERTENUNAN CETAK PERCETAKAN ROKOK PR TEMBAKAU TEMB UBIN PU, TEGEL Contoh: “PERCETAKAN MAKMUR” ditulis CETAK MAKMUR “PA SUTOMO” ditulis ACI SUTOMO
Ketentuan ini hanya berlaku bagi perusahaan yang belum punya nama
atau masih menggunakan nama pemiliknya yang bukan nama resmi untuk
perusahaan tersebut. Untuk perusahaan yang nama resminya mengunakan
kata-kata berimbuhan seperti Percetakan dan sebagainya, harus dituliskan
secara lengkap.
5.9.3. Pembakuan Format Alamat
Penulisan alamat perusahaan ditulis lengkap dengan nama jalan dan
nomor. Pada Direktori lama, masih ada alamat perusahaan ditulis terlalu panjang,
termasuk mengulang keterangan nama desa, kecamatan atau kab/kota.
Pengulangan tidak boleh dilakukan dan harus dihapus, karena sudah ada deskripsi
keterangan kode desa/kec/kab/kota. Nomor telepon dan nomor fax agar ditulis
pada tempat yang sudah disediakan berikut kode areanya, bukan pada field
alamat.
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 79
5.9.4. Pembersihan Kode Kabupaten-Kecamatan-Desa
Periksa apakah semua perusahaan sudah mempunyai kode kab/kota,
kecamatan atau desa yang benar. Karena masih terdapat kode wilayah desa yang
kosong, sangat diharapkan setiap masing-masing propinsi harus melakukan
terlebih dahulu update master wilayah dari kabupaten.kota sampai
keleurahan/desa apabila dalam setiap wilayah dalam satu provinsi terdapat
pemekaran wilayah. Update wilayah ini jdirasakan juga penting apabila dilakukan
kegiatan suatu pemetaan potensi industri pengolahan masing-masing wilayah.
5.9.5. Pembersihan Perusahaan Tercatat Dobel
Direktori menurut abjad akan memudahkan pengawas Provinsi untuk
mengidentifikasi perusahaan yang tercatat dobel. Untuk itu pengawas Provinsi
perlu membakukan dahulu nama-nama semua perusahaan terutama yang dicurigai
tercatat dobel. Ketika semua telah diidentifikasi, pengawas harus memastikan
bahwa perusahaan yang tercatat dobel hanya tertulis sekali sebagai perusahaan
aktif atau tutup. Sedangkan pasangan dobelnya diberi tanda (flag) “usang”. Tanda
ini akan membantu pengawas untuk menyisihkan perusahaan yang tercatat dobel
di dalam Direktori.
5.9.6. Koreksi Produksi Utama, KBLI, dan Jumlah Tenaga Kerja
Apabila sebuah perusahaan berubah kegiatan produksi utama dibandingkan
tahun lalu, masukkan nama produksi utama yang baru dan KBLI 2009 5 digitnya.
Pengkodean KBLI ini harus sesuai dengan master KBLI 5 digit industri pengolahan
untuk masing-masing produk. Untuk KIP bersifat unix dan tidak akan berubah
(tetap menggunakan KBLI yang asli) kecuali di tahun survei 2011 ini, KIP
perusahaan sudah dilakukukan konversi dari KIP lama (tahun survei 2010) ke KIP
baru yang berdasarkan pada KBLI 2009. Hal lain yang perlu diperhatiakan adalah
pengisian jumlah tenaga kerja sesuai dengan isian dokumen yang respon/masuk.
80 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
5.9.7. Pembersihan Status Keadaan
Untuk perusahaan yang aktif, implementasi daftar isian II-B secara otomatis
akan memeriksa aktifitas perusahaan di tahun survei. Untuk perusahaan yang
nonaktif, program komputer akan menggunakan kode “TL” tutup permanen lama,
kode ”TP” tutup baru permanen, ”TS” tutup baru sementara, ”KL” kecil lama, ”KB”
kecil baru, ”UL” usang lama, ”UB” usang baru, ”BI” bukan industri. BPS Provinsi
diminta untuk meneliti kode ini, dan membetulkannya bila perlu.