Kasus Perumahan Dan Pemukiman Di Kota Gorontalo

KASUS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DI KOTA GORONTALO

APRIVIANTO DWI PRAKOSO2031 0960

4TB01

APA ITU PROVINSI GORONTALO?

Kota Gorontalo merupakan ibu kota dari Provinsi Gorontalo, dengan Luas wilayah 66,25 km2. Kota

Gorontalo memiliki luas wilayah terkecil sebesar 0,53 % dari total luas wilayah Provinsi Gorontalo.

NoNama

Kabupaten/Kota

Tahun

2006 2007 2008 2009 2010

Kabupaten:

01 Gorontalo 431.440 338.381 339.620 340.730 355.988

02 Boalemo 118.947 123.243 127.639 128.540 129.253

03 Pohuwato 110.481 112.532 114.572 116.203 128.748

04 Bone Bolango 127.977 129.025 130.025 131.781 141.915

05 Gorontalo Utara 94.829 95.177 96.489 104.133

:

06 Gorontalo 159.455 162.325 165.175 170.209 180.127

Provinsi Gorontalo 948.300 960.335 972.208 983.952 1.040.164

Kota Gorontalo, 0.55% Kab. Gorontalo,

18.45%

Kab. Boalemo, 14.51%

Kab. Pohuwato, 35.86%

Kab. Bone Bolango, 19.76%

Kab. Gorontalo Utara, 14.85%

SEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK DI KOTA GORONTALONo. Kecamatan Penduduk Jumlah (Jiwa) Kepadatan(Jiwa/Km²)1. Kota Barat

17.172 1.1332. Dungingi

15.424 3.7623. Kota Selatan

32.911 2.2874. Kota Timur

36.632 2.5395. Kota Utara

45.215 2.706Total 147.354 2.274

SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN DI PROVINSI GORONTALO•Komponen Air Bersih Penyediaan air bersih di Kota Gorontalo sudah dapat dipenuhi oleh PDAM Gorontalo. Hal ini dapat dilihat dari air yang diproduksi setiap tahun mengalami peningkatan, begitu pula dengan distribusi air yang sudah menjangkau 46 kelurahan. Adapun pelanggan air masih didominasi pelanggan rumah tangga disusul niaga kecil dan instansi/dinas - dinas.•Komponen PersampahanPeningkatan penanganan kebersihan Kota dengan menyediakan armada angkutan sampah yang beroperasi setiap hari. Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan persampahan ini adalah produksi sampah 90 m3 perhari tidak sebanding dengan kemampuan armada angkutan yang tersedia. Untuk mengatasi ini disediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS). Disamping terus meningkatkan kemampuan armada.

•Cakupan PelayananPengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota Gorontalo terbatas pada daerah perumahan yang berada di pusat kota (terutama di Kecamatan Kota Selatan), penyapuan pada beberapa jalan protokol dan daerah perdagangan, pemindahan sampah dari Tempat Pemindahan Sementara (TPS) ke alat angkut sampah dan mengangkutnya sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

•Sumber Sampah Timbunan sampah Kota Gorontalo rata-rata 2,55 I/ orang/ hari atau 344 m3/hari. Dari sampah tersebut yang dapat terangkut adalah sebesar 186 m3 atau 54 % dari total timbulan. Tabel di sebelah adalah timbulan sampah yang dihasilkan dan yang terlayani berdasarkan sumber sampah.

PREMASALAHAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DI PROVINSI GORONTALO

1. Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan Permukiman. Peyediaan prasarana dan sarana dasar oleh pemerintah terhadap kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah dilakukan untuk menurunkan harga jual rumah di kawasan tersebut.

2. Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman. Kelembagaan penyelenggaran pembangunan perumahan belum berada pada tingkat kinerja yang optimal untuk menjalani fungsi, baik sebagai pembangun (provider) maupun pemberdaya (enabler). Walaupun peraturan perundangan yang berlaku menyatakan bahwa masalah perumahan dan permukiman merupakan tugas pemerintah daerah, namun belum matapnya kapasitas kelembagaan penyelenggara perumahan dan permukiman yang ada pada semua tingkatan pemerintahan menyebabkan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang terjangkau dan layak huni menjadi persoalan yang semakin kritis.3. Terjadinya kesenjangan (mismatch) dalam pembiayaan perumahan dan permukiman. Sumber pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) pada umumnya berasal dari dana jangka pendek (deposito dan tabungan) sementara sifat KPR pada umumnya mempunyai tenor jangka panjang. Belum adanya sumber pembiayaan jangka panjang selalu menjadi kendala bagi pengembang pasar perumahan4. Pembiayaan perumahan dan permukiman yang terbatas dan pola subsidi

yang memungkinkan terjadinya salah sasaran. Berbagai bantuan program perumahan tidak sepenuhnya terkordinasi dan efektif. Bantuan pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya dan berkelompok masih bersifat proyek dan kurang menjangkau kelompok sasaran. Bantuan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi kelompok sasaran yang belum mampu membeli rumah masih mengandalkan dana hibah pemerintah dan penyertaan modal negara melalui dana APBN. Pendekatan program dalam penyediaan bantuan masih terbatas pada KPR bersubsidi.

5. Proses perijinan pembangunan perumahan sangat rumit dan panjang serta memakan waktu yang cukup lama. Tingginya biaya perijinan