Dra. SUSILO SUCI RAHAYU, M.MPd BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan satu- satunya UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Trenggalek yang menangani program PAUDNI. Sejak otonomi daerah keberadaan SKB hampir tidak diperhitungkan. Sebagai lembaga pemerintah dan satu- satunya yang ada di Kabupaten Trenggalek dimana keberadaanya ada berdasarkan keputusan Bupati Trenggalek sudah seharusnya SKB Trenggalek diposisikan sebagai lembaga pemerintah yang bisa dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga PAUDNI yang lain. Pada kenyataanya sejak otonomi daerah, SKB hidup dalam ketidak pastian. Lepasnya SKB dari pemerintah pusat terutama pada anggaran bisa dikatakan hidup segan matipun tak mau. Banyaknya pergantian pemegang kebijakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang 1 | SKB Trenggalek
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Dra. SUSILO SUCI RAHAYU, M.MPd
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan satu-satunya UPTD Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Trenggalek yang menangani
program PAUDNI. Sejak otonomi daerah keberadaan SKB hampir tidak
diperhitungkan. Sebagai lembaga pemerintah dan satu-satunya yang ada di
Kabupaten Trenggalek dimana keberadaanya ada berdasarkan keputusan
Bupati Trenggalek sudah seharusnya SKB Trenggalek diposisikan sebagai
lembaga pemerintah yang bisa dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga
PAUDNI yang lain.
Pada kenyataanya sejak otonomi daerah, SKB hidup dalam ketidak
pastian. Lepasnya SKB dari pemerintah pusat terutama pada anggaran bisa
dikatakan hidup segan matipun tak mau. Banyaknya pergantian pemegang
kebijakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak/belum faham
terhadap keberadaan SKB dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) SKB membuat minimnya anggaran yang dialokasikan ke SKB
Trenggalek. Padahal setelah otonomi daerah berlangsung dan SKB ditetapkan
sebagai UPTD sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Sedangkan anggaran dari pemerintah pusat datangnya dan jumlahnya tidak
bisa diprediksikan sehingga kadang perencanaan yang kita buat menjadi
berubah ubah.
1 | SKB Trenggalek
Dra. SUSILO SUCI RAHAYU, M.MPd
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan salah satu lembaga
pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan ini diharapkan SKB dapat
memberikan pelayanan yang optimal terhadap kebutuhan pendidikan
khususnya pendidikan nonformal. Memberdayakan masyarakat adalah upaya
untuk meningkatkanharkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam
kondisi sekarang tidak mampu untukmelepaskan diri dari perangkat
kemiskinan dan keterbelakangan.Pemberdayaan masyarakat menurut
Tjokrowinoto (dalam Kusnadi, 2006:219) adalah lebih luas dari hanya
sekedar memenuhi kebutuhan dasar (basic need) akan tetapi juga
menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut
(safety need). Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat bermaksud untuk
mengembangkan kemampuan masyarakat agar dapat berdiri sendiri memiliki
ketrampilan untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri.
Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang hidup dalam suatu
masyarakat madani (civil society), yakni suatu masyarakat yang percaya atas
kemampuan para anggotanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik
serta masyarakat yang menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam
hidup bermasyarakat dimana kondisi pemberdayaanakan terwujud apabila
anggota masyarakat memperoleh kesempatan agar semakin berdaya (Tila’ar,
1997:231). Berdasarkan uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa
pemberdayaan sangat identik dengan pendidikan dan merupakan hakekat
pendidikan itu sendiri, karena apa yang disebut dengan pendidikan termasuk
pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal adalah usaha
memberdayakan manusia, memampukan manusia, mengembangkan talenta-
2 | SKB Trenggalek
Dra. SUSILO SUCI RAHAYU, M.MPd
talenta yang ada pada diri manusia agar dengan kemampuan/potensi yang
dimilikinya dapat dikembangkan melalui pendidikan/pembelajaran.
Proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal,
sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang memungkinkan masyarakat
dengan segala keberadaanya dapat memberdayakan dirinya. Dengan pusat
aktivitas, harusnya berada di tangan masyarakat itu sendiri dengan bertitik
tolak dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan manfaatnya untuk
masyarakat atau dengan istilah lain pendidikan berbasis pada masyarakat.
Dalam kaitannya dengan hal ini, menurut Yunus (2004: 3) ada lima prinsip
dasar yang patutdiperhatikan: (1) keperdulian terhadap masalah, kebutuhan
dan potensi/sumberdaya masyarakat; (2) kepercayaan timbal balik dari
pelayan program dan dari masyarakat pemilik program; (3) fasilitasi
(pemerintah) dalam membantu kemudahan masyarakat dalam berbagai
proses kegiatan; (4) adanya partisipatif, yaitu upaya melibatkan semua
komponen lembaga atau individu terutama warga masyarakat dalam proses
kegiatan dan (5) mengayomi peran anmasyarakat dan hasil yang dicapai.
Oleh karena itu untuk mempertahankan dan memperjuangkan SKB agar
tetap eksis perlu adanya inovasi dari SKB dengan mengimplementasikan
perencanaan yang telah ada dengan mengkolaborasikan program lembaga lain
dan untuk kegiatan ini perlu malakukan kemitraan dengan pihak-pihak terkait
dimana saat ini banyak program-program bermunculan diberbagai instansi
yang bertujuan pemberdayaan masyarakat,oleh karena itu dalam berbagai
kesempatan yang ada, SKB Trenggalek melakukan pendekatan personal
dengan berbagai fihak yang memiliki arah kegiatan yang sama.
3 | SKB Trenggalek
Dra. SUSILO SUCI RAHAYU, M.MPd
Usaha yang dilakukan SKB ini diharapkan dapat menanamkan
kepercayaan pada pemerintah daerah bahwa lembaga SKB benar–benar
merupakan lembaga pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan
keberadaanya perlu dipehitungkan,sementara itu jika SKB dapat membangun
kemitraan dengan baik bersama mitra-mitranya sehingga mitra SKB sudah
memiliki kepercayan pada kemampuan SKB, maka SKB sendiri tidak harus
tertidur menunggu kucuran dana dari pemerintah daerah maupun pemerintah
pusat.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang di ataa rumusan masalah yang dapat
diambil adalah:
1. Bagaimana cara meningkatkan kemandirian dan eksistensi SKB
Trenggalek melalui upaya mempererat hubungan kemitraan antar lembaga
yang ada di kab trenggalek ?
Hasil pemahaman fokus tersebut di atas,selanjutnya akan dilakukan
analisis untuk mendapatkan sejumlah diskripsi dan temuan yang dapat
menggambarkan penerapan strategi pendekatan personal bersama mitra untuk
kemandirian SKB.
4 | SKB Trenggalek
Dra. SUSILO SUCI RAHAYU, M.MPd
C. TUJUAN PENULISAN
Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan tujuan
penulisan karya ini yaitu untuk mendapatkan gambaran diskriptif tentang:
1. Cara meningkatkan kemandirian dan eksistensi SKB Trenggalek,melalui
upaya mempererat hubungan kemitraan antar lembaga yang ada di
kabupaten Trengga
.MANFAAT PENULISAN
Manfaat yang dapat diambil dengan adanya tulisan ini antara lain:
1. Sebagai informasi dan sumbangan empiris bagi pamong belajar dan
pembaca yang akan melanjutkan perjalanan SKB Trenggalek.
2. Sebagai bahan masukan bagi pamong belajar SKB dan pembaca pada
umumnya serta dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk bahan
instrospeksi diri serta untuk bahan pengelolaan dan pengembangan SKB
lebih lanjut.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala dinas dalam rangka
menentukan kebijakan bagi keberlangsungan SKB Trenggalek.
4. Sebagai sarana untuk menuangkan pengalaman penuulis yang selama ini
MISI Merumuskan kebutuhan belajar masyarakat berdasarkan
hasil identifikasi dan seleksi Melaksanakan program pendidikan non formal dan
informal dan pendidikan anak usia dini melalui pembuatan percontohan
Memberdayakan masyarakat sesuai kondisi masyarakat Kabupaten Trenggalek melalui pengembangan program terpadu
Dasar Hukum 1. SK Mendiknas RI No. 022/0/2000, Tgl. 14 Februari 2000 tentang berdirinya SKB 2. SK Bupati Trenggalek No. 01 Tahun 2012, tentang tugas dan fungsi SKB
Trenggalek sebagai peningkatan mutu program PAUDNI di Kabupaten Trenggalek
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA SKB Dra. Susilo Suci Rahayu
KA SUB. BAG. TATA USAHA Sudarmiasih
Pelaksana Pengembangan Model
Pelaksana Peningkatan Mutu Pelaksana Data dan Informasi
SDM (Ketenagaan)
Dra. SUSILO SUCI RAHAYU, M.MPd
Dasar hukum pembentukan SKB Kabupaten Trenggalek adalah sebagai
berikut:
1. SK Mendiknas RI No.022/0/2000,tanggal 14 Februari 2000 tentang
berdirinya SKB Trenggalek.
2. Surat keputusan Bupati trenggalek No.01 tahun 2012,tentang tugas fungsi
SKB Trenggalek sebagai peningkatan mutu program PAUDNI di
Kabupaten Trenggalek.
Dasar berdirinya SKB adalah karena masih banyaknya warga
masyarakat yang buta huruf,putus sekolah, miskin,anak usia dini yang belum
sekolah dan masalah sosial lainya. Dalam era otonomi daerah, tuntutan
masyarakat dalam bidang pendidikan semakin besar dan tidak mungkin dapat
terpenuhi hanya melalui pendidikan formal,sehingga keberadaan dan peran
UPT SKB Kabupaten Trenggalek sangat diperlukan dalam upaya