1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 20 i3 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5410); 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana t elah oeoerap a kaii diubah terakmr d eng an Pe r a tu ran Presi d en Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 7. Peraturan Menteri Agama No.13 1'ahun 2012 Tentang Orgarrisasi dan Tata. Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di madrasah diperlukan dana operasional pendidikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Madrasah Swasta Penerima Bantuan Operasiorial Sekolah Tahun 2016; : a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional melalui peningkatan mutu pcndidikan di madrasah swasta dan up a ya penuntasan wa j ib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG PENETAPAN MADRASAH SWASTA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2016 PERIODE JULI-DESEMBER 2016 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR KEMENAG KABUPATEN PIDIE NOMOR :U/TAHUN 2016 Mengingat Menimbang ..
4
Embed
KANTOR KEMENAG KABUPATEN PIDIE NOMOR :U/TAHUN … · dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembarari Negara Republik Indonesia ... berpedoman pada jumlah dana seharusnya menurut juklak,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 20 i3 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5410);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah oeoerapa kaii diubah terakmr dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama No.13 1'ahun 2012 Tentang Orgarrisasi dan Tata. Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di madrasah diperlukan dana operasional pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Madrasah Swasta Penerima Bantuan Operasiorial Sekolah Tahun 2016;
: a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional melalui peningkatan mutu pcndidikan di madrasah swasta dan upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
TENT ANG PENETAPAN MADRASAH SWASTA PENERIMA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2016 PERIODE JULI-DESEMBER 2016
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR KEMENAG KABUPATEN PIDIE
NOMOR :U/TAHUN 2016
Mengingat
Menimbang
..
/\
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANKEMENAG KAB. PIDIE, DIS-~'N OLEH
KU~,13>fNGGUNA ANGGARAN
(((}t ~ / ~~
~ Drs. H. JI'• JAKF R NIP. 1959123119
Ditetapkan di Sigli Pada tanggal 15 Nopember 2016
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; KELI MA
Semua biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini di- bebankan ke dalam DIPA Nomor SP DIPA - 025.04.2.299194/2016 Revisi Ke-3 tanggal 17 Oktober 2016
KEEMPAT
Alokasi dana yang diperoleh rnasing-masing tingkat rnadrasah tidak lagi berpedoman pada jumlah dana seharusnya menurut juklak, tetapi berpedoman pada sisa dana DIPA Pendis Kankemenag Kah. Pidie Tahun Anggaran 2016.
KETIGA
a. Penggunaan dana BOS sesuai ketentuan pada Petunjuk Teknis BOS;
b. Memperkuat akuntabilitas pelaporan dana BOS; c. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS
kepada PPK;
mempunyai kewajiban Madrasah Swasta sebagai penerima dana BOS Tahun 2016 KEDUA
Menetapkan Madrasah Swasta Penerima Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2016, dengan susunan terlampir;
KESATU
Ut'.t;KASlUNAL SEK.OLAH TAHUN 2016 PERiODE jULI-DESEMBER 2016
BANTU AN PENERIMA SW ASTA MADRAS AH PENETAPAN Menetapkan
MEMUTUSKAN
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA - 025.04.2.299194/2016 Revisi Ke-3 tanggal 17 Oktober 2016;
Memperhatikan
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
. .
Sigli, 15 Nopember 2016
NO NAMA MADRASAH Al.AMAT NILA! NOMOR REKENING NAMABANK
BANTU AN 1 MTsS Teupin Raya Jl. Banda Aceh-Medan Km. 133-134 32,000,000 0087-01-023140-50-2 BRI CABANG SIGLI
2 MTsS Tgk. Chik Di Meunasah Raya Jl. Mesjid Desa Meunje Kee. Gip. Tiga 10,000,000 3973-01-005567-53-8 BRI UNIT GLUMPANG TIGA SIGLI