0 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Kantor Camat Tangaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
0
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah(LAKIP)Tahun2014Kantor Camat Tangaran
Pemerintah Daerah Kabupaten SambasTahun 2015
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................................... 2
Executive Summary ................................................................................................................................................................. 3
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................................................. 4
A. Gambaran Umum Kantor Camat Tangaran ................................................................................................................ 4
B. Maksud dan Tujuan LAKIP Tahun 2014 ................................................................................................................ 12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................................................................................................. 13
A. Perencanaan Strategis (Renstra) Kantor Camat Tangaran Tahun 2014 ................................................................... 13
B. Penetapan Kinerja (Tapkin) Kantor Camat Tangaran Tahun 2014 ............................................................................ 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................................................................................... 21
A. Capaian Indikator Kinerja Utama .............................................................................................................................. 21
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama ...................................................................................... 22
C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................................................................ 25
BAB IV PENUTUP .................................................................................................................................................................. 29
2
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur serta Alhamdulillah atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga
penyusunan LAKIP Kantor Camat Tangaran tahun 2014 dapat kami selesaikan.
Hal yang paling utama dalam penyusunan LAKIP ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari
tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kantor Camat Tangaran sebagai
sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.
LAKIP tahun 2014 ini adalah LAKIP di tahun kedua terakhir dalam RESNTRA Kantor Camat Tangaran
2012‐2016. Sehingga kami berusaha untuk mecapai target yang ingin dicapai di RENSTRA yaitu 80%.
Kami sangat menyadari dalam penyusunan Lakip ini masih terdapat kekurangan baik dalam
penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima
perbaikan kritik dan saran dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Tangaran Tahun 2014 ini berguna bagi semua
pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Simpang Empat, 10 Februari 2015 CAMAT TANGARAN
H. BUDI SUSANTO, SE Pembina Tk. I
NIP. 19670710 199403 1 010
3
Executive Summary
Kantor Camat Tangaran merupakan salah satu perangkat daerah yang dalam tupoksinya membantu
Bupati dalam menangani sebagian urusan otonomi yang ada di wilayahnya serta melaksanakan kewenangan
yang dilimpahkan oleh Bupati Sambas untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam lingkup Kecamatan Tangaran .
Untuk mewujudkan tugas‐tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan
berwibawa dengan menerapkan nilai‐nilai dan norma‐norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam
pelaksanaan diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip‐prinsip akuntabilitas,
transparansi, rule of law profesionalisme, efektivatis dan efisiensi . Dengan modal tersebut diharapkan
pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun
tingkat pemerintahan daerah.
Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan danpembinaan kehidupan
kemasyarakatan di wilayah kecamatanTangaran jumlah dana belanja langsung yang dianggarkan di
kecamatanTangaran sebesarRp 277.650.000.00 dapat direalisasikan sebesar Rp 276.547.217 .00 atau 99.96 %
dengan capaian kinerja sangat berhasil.
Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyrakatan di wilayah kecamatan Tangaran pada Tahun 2014
adalah kurangnya data dan informasi yang mendukung, prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang,
serta jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai.
Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi maka upaya yang dilakukan dalam melaksanaan
keseluruhan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan
di wilayah kecamatan Tangaran pada Tahun 2014, telah ditempuh langkah antara lain dengan melakukan
koordinasi – koordinasi dengan pihak –pihak atau instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan
informasi serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur yang tersedia.
4
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Kantor Camat Tangaran
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah‐daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap‐tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah yang diatur dengan undang‐undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten, diatur
dengan Undang‐undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara
mengakui dan menghormati satuan‐satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati
kesatuan‐kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak‐hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas‐luasnya dalam arti daerah diberikan
kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan
pemerintah.Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan,
peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk
mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah
Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
Melalui Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih
diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan
daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong
terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun cultural dalam tatanan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi
kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah
statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat
dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada
Bupati.Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan
fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah.Sebagai perangkat daerah, Camat
mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu
kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas‐tugas umum pemerintahan.
5
Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat
merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di
bawah Bupati. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah
dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan,
khususnya tugas‐tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi
pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan
perundangundangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta
pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan
dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.
Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di
kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada
dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan
dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung
pelaksanaan asas desentralisasi.
Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai‐nilai sosio kultural,
menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya
ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam
kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.
Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain mernberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan
tugas‐tugas pembinaan wilayah. Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari
aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam
upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang
memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten yang
dipimpin oleh bupati.
Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni:
pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang
pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan
demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna
pemerintahan di wilayah kecamatan, Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis
pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan
tangan dari bupati.
6
Dengan ditetapkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan ditindak lanjuti dengan Undang‐ Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ,
diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Dalam pasal 3 Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, dinyatakan bahwa asas–asas umum
Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.
Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan yang
berlaku.
Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengolahan sumber daya dan kebijaksanaan yang
dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Stratejik yang dirumuskan sebelumnya.
Kantor Camat Tangaran sebagai satuan kerja perangkat daerah mempunyai peran yang sangat strategis
, sebagai ujung tombak untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan kegiatan pembangunan diwilayah kecamatan,
meningkatkan kehidupan ekonomi social kemasyarakatan.
Struktur organisasi Kantor Camat Tangaran sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor 62 Tahun 2008
tentang Stuktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sambas Pasal 3
ayat (4) terdiri dari :
1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan:
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
5. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Kantor Camat Tangaran sesuai Peraturan Bupati Sambas
Nomor 62 Tahun 2008 dapat dilihat dari bagan susunan organisasi di bawah ini :
7
Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 62 Tahun 2008 pasal 17 sampai dengan pasal 26, tugas
dan fungsi Camat, Sekretaris Camat, Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban, Seksi
Pembangunan, Pemberdayan Masyarakat Desa/ Kelurahan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan
Sosial, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Aparatur, sebagaimana
uraian berikut ini :
1. Camat
Camat melaksanaakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang‐undangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum
dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, camat mempunyai fungsi :
a. Menyelenggarakan tugas umum pemeruntahan
b. Menjalankan pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah.
SEKRETARIS
SUBBAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKSI PEMBANGUNAN,
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN
SEKSI PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
CAMAT
SEKSI PELAYANAN UMUM
DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
SUBBAGIAN
UMUM DAN APARATUR
8
2. Sekretariat Kecamatan
Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembiuaan
dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat
menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan dan laporan kecamatan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, secretariat Kecamatan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja di secretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja
kecamatan;
b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, organisasi dan
tatalaksana, ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah
tangga kecamayan;
c. Pelaksanaan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta penyiapan bahan laporan keuangan;
d. Penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja kecamatan;
e. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.
3. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban
Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas meninventarisasi, mengolah data
dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahakan oleh Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan pemerintahan di bidang pemerintahan daerah, pemerintahan desa/ kelurahan,
kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum.
4. Seksi Pembangunan, Pemberdayan Masyarakat Desa/ Kelurahan
Seksi Pembangunan, Pemberdayan Masyarakat Desa/ Kelurahan mempunyai tugas menginventarisasi,
mengolah data dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahakan oleh Pemerintah Daerah
dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa/ kelurahan.
5. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi, menginventarisasi kekayaan desa/ kelurahan, kebersihan, sarana dan prasarana umum,
mengolah data dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahakan oleh Pemerintah Daerah
dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial sesuai
peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
9
6. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
penyusunan program, penyelarasan rencana kerja, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dan
akuntabilitas kinerja kecamatan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan
perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengendalian dan evaluasi serta penyiapan bahan laporan
keuangan.
7. Sub Bagian Umum dan Aparatur
Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas melkasnakan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan
rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol, perlegkapan, tata usaha surat menyurat serta
mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, piñata
usaha kepegawaian serta penyiapan bahan laporan kepegawaian.
Jumlah Personil Kantor Camat Tangaran sebanyak 12 ( Dua Belas ) orang Pegawai Negeri Sipil Adapun rinciannya
dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 1.1
Jumlah PNS Kantor Camat Tangaran
Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2014
No Pangkat / Golongan Pria Wanita
Keterangan
1 2 3 4 5
1 IV/a 1 ‐
2 III/d
III/c
III/b
III/a
4
1
1
‐
1
3 II/d
II/c
II/b
II/a
‐
2
1
‐
1
J u m l a h 10 2
10
Tabel 1.2
Jumlah PNS Kantor Camat Tangaran
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014
No Tingkat Pendidikan Pria
( Orang )
Wanita
( Orang )
Jumlah
( Orang )
1 2 3 4 5
1 S 2 ‐ ‐ ‐
2 S 1 3 ‐ 3
3 DIPLOMA ‐ 1 1
4 S L T A 7 1 8
Jumlah 10 2 12
Tabel 1.3
Jumlah PNS Kantor Camat Tangaran yang telah mengikuti
Pendidikan Penjenjangan Tahun 2014
No Tingkat Pendidikan Pria
( Orang )
Wanita
( Orang )
Jumlah
( Orang )
1 2 3 4 5
1 Diklatpim Tingkat II ‐ ‐ ‐
2 Diklatpim Tingkat III 1 ‐ 1
3 Diklatpim Tingkat IV 3 ‐ 3
Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Tangaran terdiri dari:
a) Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas), Memiliki tugas fungsional antara lain:
- Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan
kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
- Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
- Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
- Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam
pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
b) Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian, mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan
penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta
pengembangan penyuluhan pertanian;
c) Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok menyiapkan,
melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan
penyuluhan kehutanan;
11
d) Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan
kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta
pengembangan penyuluhan perikanan;
e) Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang
di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni
meliputi : pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran,
Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi
organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Tangaran meliputi Gedung Sarana Perkantoran
antara lain :
1. Rumah Dinas Camat
2. Ruang Rapat
3. Perkantoran Satu Atap
4. Ruang Piket / Operator Radio Panggil
5. Ruang Kerja Camat
6. Ruang Kerja Sekretariat
7. Ruang Kerja Seksi
8. Ruang Operator Komputer dan data
9. Ruang Pelayanan
10. Kamar mandi dan WC.
Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan
Tangaran antara lain :
1. Roda empat 1(satu) buah terdiri dari: 1 unit Toyota Kijang AvanzaTahun 2008
2. Roda dua 1 (satu) buah dengan rincian : 1 unit RX‐King Tahun 2006.
Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah 3 (Tiga) unit, meja,
kursi, mesin ketik, dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun
kualitas.
12
B. Maksud dan Tujuan LAKIP Tahun 2014
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) berdasar pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian setiap Unit
Kerja memiliki tanggung jawab dalam menyusun laporan dimaksud setiap tahunnya.Secara prinsip fungsi
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan di setiap unit kerja menjembatani dua sisi kinerja.Pertama
Manajemen Kinerja dan sisi lainnya Akuntabilitas Kinerja. Oleh karena itu Lakip Kantor Camat Tangaran
selain sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Sambas juga berfungsi
sebagai salah satu cara mengevaluasi terhadap pencapaian kinerja Kantor Camat Tangaran. Dengan
demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Kantor Camat Tangaran Tahun 2014
meliputi hal‐hal sebagai berikut :
1. Aspek Manajemen Kinerja
Sebagaimana uraian fungsi diatas, bagi kepentingan internal Kantor Camat Tangaran, LAKIP yang
dibuat merupakan sarana evaluai pencapaian kinerja.Hasil evaluasi tersebut dipergunakan untuk
memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya.
2. Aspek Akuntabilitas Kinerja
Untuk keperluan eksternal unit kerja LAKIP Kantor Camat Tangaran dipergunakan sebagai sarana
pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang diperoleh pada Tahun 2014 .
Penyajian LAKIP Kantor Camat Tangaran disajikan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan
kewenangan Kantor Camat Tangaran beserta sumber dana yang digunakan untuk penyelenggaraan
kegiatan dimaksud pada Tahun Anggaran 2014. Capaian kinerja untuk masing‐masing kegiatan
berdasarkan data yang disajikan dibatasi pada indikator input dan output.
Laporan akuntabilaitas Kinerja Kantor Camat Tangaran mengungkapkan pencapainan kinerja
keberhasilan tahunan organisasi yang diukur berdasarkan Capaian Kinerja berbanding dengan rencana
kinerja. Analisa atas capain kinerja dengan rncana kinerja dapat menemukan celah atau kelemahan kinerja
sebagai bahan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis (Renstra) Kantor Camat Tangaran Tahun 2014
Perencanaan merupakan awal dari pelaksanaan kegiatan pada masing‐masing unit kerja.Perencanaan
yang dituangkan dalam bentuk dokumen menjadi langkah awal untuk mengimplementasikan jalannya unit
kerja sebagai salah satu organisasi yang mendukung pelaksanaan pemerintahan di daerah.
Hal‐hal yang menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan unit
kerja menjadi bahan dasar pembuatan rencana strategis.Penyusunan recana strategis Kantor Camat
Tangaran diharapakan dapat mewujudkan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
yang mengacu pada kemampuan sumber daya manajemen yang ada agar mampu menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis yang ada di ruang lingkup Kantor Camat Tangaran.
Penyusunan rencana strategis sebagaimana uraian diatas meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran
dan program pembangunan dalam arti sempit yang mempertimbangkan hak dan kewajiban, proses
pelayanan, perkembangan ilmu dan pengetahuan serta kemampuan keuangan daerah dalam membiayai
kegiatan yang akan dilaksanakan. Adanya perencanaan strategis diharapkan dapat untuk mengarahkan
anggota organisasi dalam mengambil keputusan/kebijakan terhadap masalah‐masalah yang dihadapi dalam
pelaksanaan kegiatan, membangun operasi dan prosedur untuk pencapaian tujuan serta menentukan
ukuran/indikator keberhasilan yang akan dicapai.
Kedudukan dan fungsi dari rencana strategis merupakan alat bantu yang bersifat terukur sebagai
rujukan penilaian kinerja bagi setiap unit kerja pada akhir tahun anggaran. Penilaian dari pada kinerja
dalam 1 (satu) tahun anggaran sedapat mungkin melalui 5 (lima) buah indikator atau tolak ukur yang terdiri
dari masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Berdasarkan uraian tersebut, unsur‐unsur utama yang perlu secara formal diidentifikasikan dalam suatu
rencana strategis adalah penyusunan visi dan misi.Selanjutnya pada pernyataan visi dan misi tersebut
dijabarkan melalui penjelasan makna visi dan penjelasan makna misi, tujuan dan sasaran strategis disaertai
indikator kinerja dan perumusan pencapaian tujuan berdasarkan kebijakan dan program.
Kebijakan dan program yang telah ditetapkan melalui rencana strategis dijabarkan dalam perencanaan
kinerja. Dalam hal ini perencanaan kinerja merupakan bentuk rencana dan komitmen tiap‐tiap anggota
organisasi dalam melakukan tugas pada 1 (satu) tahun anggaran di masing‐masing unit kerja. Dengan kata
lain perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja yang ada pada tingkat penyusunan kebijakan
anggaran dan merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dari tahun yang
bersangkutan.
Rencana strategis merupakan suatu proses penyelenggaraan manajemen yang berkelanjutan. Dengan
demikian agar rencana strategis mampu menyesuaikan terhadap perubahan atau perkembangan situasi
yang dinamis maka secara berkala rencana strategis tersebut perlu dilakukan perbaikan baik secara parsial
(perbagian) mapun secara keseluruhan.
14
Dari segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan rencana strategis yang adapat secara responsif
menghadapi tuntutan perubahan situasi serta dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten
Sambas kedepan, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan oleh masing‐masing unit kerja yang ada di
Kabupaten Sambas. Hal ini perlu dilakukan mengingat seluruh kegiatan yang ada di masing‐masing unit
kerja harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan dan keberhasilannya melalui
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1. Visi dan Misi
Visi adalah pandangan jauh kedepan, dimana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa
dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu
gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan oleh instansi Pemerintah.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Tangaran sebagai perangkat daerah dalam
melaksanakan tugas‐tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Tangaran
sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sambas yaitu BELA TERPIKAT TERIGAS 2012 – 2016, maka Visi
Camat Tangaran adalah:
“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kecamatan Tangaran Yang Profesional Untuk
Mendukung Terwujudnya Visi Kabupaten Sambas BELA TERPIKAT TERIGAS Tahun 2011‐2016”.
Sejalan dengan Visi diatas, maka Misi Kecamatan Tangaran adalah:
1. Meningkatkan peran serta dan kemitraan dengan masyarakat, swasta dan Pemerintah dibidang
Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat
3. Mengembangkan kemampuan Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat
4. Mengembangkan system pelayanan yang cepat, tepat dan jelas
5. Mengembangkan system perekonomian yang sehati dengan masyarakat
6. Menggali dan mengembangkan potensi seni budaya dan potensi generasi muda
7. Mengembangkan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang
menunjang perekonomian masyarakat.
2. Tujuan dan Sasaran
Sasaran penjabaran dari misi, maka tujuan dari Kecamatan Tangaran sebagai berikut:
a. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan
b. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
c. Meningkatkan sistem perekonomian kerakyatan.
d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di lingkungan pedesaan.
15
e. Meningkatkan sistem pelayanan cepat, tepat dan jelas.
Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Tangaran adalah:
a. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan ekonomi kerakyatan,
pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan masyarakat.
b. Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat.
c. Berkembangnya pembangunan infrastruktur lingkungan pedesaan secara merata.
d. Terwujudnya sistem pelayanan yang cepat, tepat dan jelas pembinaan kelembagaan.
3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Sesuai dengan Visi Kantor Camat Tangaran Kabupaten Sambas, maka dipandang perlu
menetapkan kebijakan, menyusun program dan melaksanakan kegiatan yang mengarah pada
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi adalah :
a. Kebijakan
Kebijaksanaan adalah suatu yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan pihak
yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur agar
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi
Kecamatan Tangaran.
Adapun kebijaksanaan Kecamatan Tangaran adalah sebagai berikut:
1) Melaksanakan program/rencana kegiatan pembangunan dengan partisipasi masyarakat.
2) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan keamanan dan ketertiban
lingkungan masyarakat.
3) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi kerakyatan.
4) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan
masyarakat.
5) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sistem pelayanan umum kepada
masyarakat.
b. Program
Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan‐tindakan yang akan
dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen
16
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Tangaran maka program‐program yang telah
dilaksanakan tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4) Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD
5) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
6) Program upaya kesehatan masyarakat
7) Program pengembangan data/informasi
8) Program pengelolaan keragaman Budaya
9) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
10) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
11) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa
12) Program penataan Daerah otonomi Baru
13) Program peningkatan peran perempuan di Desa
c. Kegiatan
Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu
sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka
kegiatan‐kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Kunjungan Kerja/Inspeksi dan Pembinaan Petugas Lapangan
Peningkatan Kinerja Petugas Telkom
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
17
Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur
Pemeliharaan Rutin /Berkala komputer
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Penyelengaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
Penyelengaraan penyehatan lingkungan
Pembinaan posyandu kecamatan
Penyusunan monografi kecamatan
Pembinaan monografi ke Desa
Pengembangankeseniaan dn kebudayaan daerah
Pemberian penyulu tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Peningkatan pegamanan Anggota Polisi Pamong Praja
Pmbinaan Trantibmas
Pembinaan monitoring Alokasi Dana Desa dan Bantuan keuangan Desa
Fasilitasi penyelesaian segketa Batas Antar Desa / Kelurahan
Pembinaan PKK Desa
B. Penetapan Kinerja (Tapkin) Kantor Camat Tangaran Tahun 2014
Penetapan Kinerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasar pada rencana
strategis yang dibuat. Penetapan Kinerja dilaksanakan melalui kegiatan‐kegiatan pada tahun yang
bersangkutan yakni tahun 2014. Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.Penetapan Kinerja juga menjadi komitmen bagi Kantor
Camat Tangaran untuk mencapainya dalam tahun 2014.
Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan
serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya meliputi indikator masukan, keluaran, hasil,
manfaat serta dampak. Didalam rencana kinerja memuat juga infomasi mengenai keterikatan kegiatan dan
sasaran, kebijakan dengan program dan hubungan antara masing‐masing kegiatan.
Penetapan indikator‐indikator sebagaimana tersebut diatas harus dilandasi dengan pemikiran yang
realistis dan memperhatikan tujuan serta sasaran yang ditetapkan, adanya data pendukung sehingga
keberhasilan pencapaian dapat diprediksi pada tahun yang bersangkutan.
Adapun penetapan kinerja Kantor Camat Tangaran tahun 2014 yaitu :
18
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KANTOR CAMAT TANGARAN
No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Utama (IKU)
Target Program/Kegiatan Utama Anggaran
1 Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan pendidikan, dan pembangunan kesehatan masyarakat.
Pendidikan Anak Usia Dini Rp 3,733,650.00
Persentase Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini
30 Orang
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
Rp 3,733,650.00
Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp 9,473,650.00
Persentase Peningkatan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
60 Orang
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
Rp 4,973,650.00
Persentase Peningkatan Pembinaan Posyandu Kecamatan
50 Orang
Pembinaan Posyandu Kecamatan
Rp 4,500,000.00
Pengelolaan Keragaman Budaya
Rp 3,533,650.00
Persentase Peningkatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
20 Orang
pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Rp 3,533,650.00
upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkoba
Rp 4,973,650.00
Persentase Peningkatan Pemberian penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi pemuda
60 Orang
Pemberian penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi pemuda
Rp 4,973,650.00
Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
Rp 5,250,000.00
Persentase Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
7 Desa Pembinaan PKK Desa Rp 5,250,000.00
2 Terciptanya ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Rp 2,500,000.00
Persentase Peningkatan Ketertiban
7 Desa Pembinaan Trantibmas Rp 2,500,000.00
19
Trantibmas
3 Berkembangnya pembangunan infrastruktur dilingkungan pedesaan secara merata
Pengembangan Data/ Informasi Rp 6,038,650.00
Persentase Peningkatan Ketersediaan Monografi Kecamatan
1 Dokumrn Monogra
fi
Penyusunan Monografi Kecamatan
Rp 5,038,650.00
Persentase Peningkatan Pembinaan Monografi ke Desa
7 Desa
Pembinaan Monografi ke Desa
Rp 1,000,000.00
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Rp 8,400,000.00
Persentase Peningkatan Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
7 Desa
Pembinaan monitoring Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan Desa
Rp 8,400,000.00
Penataan Daerah Otonomi Baru
Rp 5,018,650.00
Persentase Peningkatan Penataan Daerah Otonomi Baru
7 Desa
Fasilitasi penyelesaian sengketa batas antar Desa/Kelurahan
Rp 5,018,650.00
4 Terwujudnya sistem pelayanan yang cepat, tepat dan jelas pembinaan kelembagaan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 13,525,825.00
Persentase Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 Kali
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rp 1,950,000.00
Persentase Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
133 Kali
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Rp 46,610,000.00
Persentase Terpenuhinya Kunjungan Kerja/ Inspeksi dan Pembinaan Petugas Lapangan
7 Desa
Kunjungan Kerja/ Inspeksi dan Pembinaan Petugas Lapangan
Rp 18,975,000.00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 6,906,750.00
Persentase Peningkatan
1 Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD Rp 2,302,250.00
20
Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
Persentase Peningkatan Laporan Keuangan Semesteran SKPD
2 Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD
Rp 2,302,250.00
Persentase Peningkatan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1 Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Rp 2,302,250.00
Penyusunan Rencama Kerja SKPD Rp 2,302,250.00
Persentase Peningkatan Ketersediaan Rencana Kerja SKPD
1 Dokumen RKA
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Rp 2,302,250.00
Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Rp 277,650,000.00 ‐ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 135,235,825.00 ‐ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 29,083,275.00 ‐ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 6,906,750.00 ‐ Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp. 2,302,250.00 ‐ Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp. 8,400,000.00 ‐ Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rp. 5,018,650.00 ‐ Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 3,733,650.00 ‐ Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 9,473,650.00 ‐ Program Pengembangan Data / Informasi Rp. 6,038,650.00 ‐ Program Pengelolaan keragaman Budaya Rp. 3,533,650.00 ‐ Program Upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkoba Rp. 4,973,650.00 ‐ Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp. 9,700,000.00 ‐ Program Peningkatan peran Perempuan di Pedesaan Rp. 5,250,000.00
21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kantor Camat Tangaran merupakan perwujudan
kewajiban Kantor Camat Tangaran untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Pertanggungjawaban ini dilakukan secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(LAKIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan anilisis kinerja
serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban
sebagaimana uraian diatas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi
organisasi.
A. Capaian Indikator Kinerja Utama
1. Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :
1). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah
realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus :
Capaian indikator kinerja = Realisasi x 100%
Rencana
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan
kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikaor kinerja pada level sasaran digunakan untuk
menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikaor kinerjanya. Hal ini akan
menunjukan keberhasilan sasaran berdasarkan recana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat
dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang berdiri sendiri melalui indikator‐indikator
outcome atau minimal ouput dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Pendekatan ini kami pergunakan mengingat kekurangan penulis yang masih belum dapat
menentukan cara pengevaluasian kinerja yang bersifat non fisik Dengan kata lain lakip lebih difokuskan
pada kegiatan yang bersifat fisik seperti pengadaan, pembangunan fisik dan pemeliharaan.
Dengan demikian penyampaian visi dan misi hingga penjabarannya sampai dengan kebijakan,
program dan kegiatan yang dianalisis dan dievaluasi pada LAKIP Kantor Camat Tangaran Tahun 2014
hanya mencakup kegiatan yang dibiayai oleh APBD pada pos belanja langsung.
2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing‐masing indikator kinerjanya
maupun untuk pencapaian pada tingkat sasaran.Penyimpulan kinerja Kantor Camat Tangaran dalam
tahun 2014 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam
arti luas.
22
Sesuai dengan Pedoman LAN, maka nilai capaian kinerjanya/ indikator sasaran dikelompokan
dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
85 s/d 100 : Sangat Berhasil
70 < X < 85 : Berhasil
55 < X < 70 : Cukup Berhasil
X < 55 : Tidak Berhasil
Sedangkan penyimpulan indikator sasaran dilakukan dengan membandingkan jumlah indikator
yang berhasil (sangat, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil ) dengan jumlah seluruh indikator
untuk sasaran tersebut dikali dengan 100%. Dengan demikian dapat dijabarkan rumus capaian sasaran
sebagai beriukut :
Capaian Sasaran = Jumlah indikator yang berhasil x 100% Jumlah sasaran
Berdasarkan pengukuran indikator Kinerja pada Kantor Camat Tangaran pada Tahun 2014 maka
diperoleh nilai sasaran kinerja sebesar 98,50% dengan hasil sangat berhasil.
Tabel 3.1
Nilai Capaian Sasaran
No. Capaian Kinerja Sasaran Predikat Jumlah Sasaran
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
> 85
70 s/d < 85
55 s/d < 70
< 55
Sangat Berhasil
Berhasil
Cukup Berhasil
Tidak Berhasil
4
0
0
0
Jumlah 4
Hasil perkalian tersebut disimpulkan berdasar skala pengukuran ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup
berhasil dan tidak berhasil.
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Dari sasaran kinerja tersebut dapat disimpulkan capaian sasaran setiap kinerja sebagai berikut :
1. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan ekonomi
kerakyatan, pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan masyarakat
Tabel 3.2
Pencapaian kinerja Sasaran
No.
Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan pendidikan, dan
‐ Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama Pendidikan Anak Usia Dini
‐ Penyelenggaraan
Orang
28
28
100%
23
pembangunan kesehatan masyarakat
penyehatan lingkungan ‐ Pembinaan Posyandu
Kecamatan
‐ Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
‐ Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
‐ Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
‐ Peningkatan peran masyarakat dalam bidang olahraga
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
orang
45
37
30
35
42
45
45
37
30
35
42
45
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah 100%
Capaian sasaran kinerja Kantor Camat Tangaran Akhir Tahun 2014, untuk Terwujudnya peningkatan
partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan pendidikan
dan pembangunan kesehatan masyarakat dengan nilai rata‐rata 100 persen. Nilai ini jika dimasukkan
dalam standar penilaian dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) termasuk kategori sangat berhasil,
karena diatas 85 persen.
2. Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat
Tabel 3.3
Pencapaian kinerja Sasaran
No Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1
Terciptanya ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat
‐ Pembinaan
Trantibmas
kali
15
15
100%
Jumlah 100%
Terciptanya ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakatsebesar 100 persen termasuk
kategori sangat berhasil .Hal ini tercermin dengan terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman, tertib dan
tentramanya dilingkungan masyarkat.
24
3. Berkembangnya pembangunan infrastruktur lingkungan pedesaan secara merata
Tabel 3.4
Pencapaian kinerja Sasaran
No Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Berkembangnya pembangunan infrastruktur lingkungan pedesaan secara merata
‐ Penyusunan monografi Kecamatan
‐ Pembinaan monografi ke Desa
‐ Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
‐ Fasilitasi penyelesaian sengketa batas antar Desa/kelurahan
‐ Pengelolaan alokasi dana Desa
Dokumen monografi
Kali
Orang
Orang
Desa
1
7
35
45
7
1
7
35
45 7
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah 100%
Capaian sasaran kinerja Kantor Camat Tangaranuntuk sasaran berkembangnya pembangunan
infrastruktur lingkungan pedesaan secara meratadengan nilai rata‐rata 100 persen.Ini termasuk
kategori sangat berhasilkarena diatas 85 persen.
4. Terwujudnya sistem pelayanan yang cepat, tepat dan jelas pembinaan kelembagaan
Tabel 3.5
Pencapaian kinerja Sasaran
No Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1
Terwujudnya sistem pelayanan yang cepat, tepat dan jelas pembinaan kelembagaan
‐ Penyediaan bahan bacaan dan Perundang‐Undangan
‐ Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
‐ Koordinasi dan konsultasi
kedalam daerah
‐ Kunjungan kerja/inspeksi dan pembinaan petugas lapangan
‐ Penyusunan laporan
keuangan an kinerja SKPD
‐ Penyusunan laporan
eksemplar
Kali
Kali
Laporan keuangan
12
110
48 1
12
110
47 1
100%
100%
98%
100%
25
keuangan semesteran SKPD
‐ Penyusunan laporan akhir tahun SKPD
‐ Penyusunan rencana kerja SKPD
‐ Peningkatan pelayanan
public dalam bidang kependudukan
‐ Penertiban kepemilikan Kartu
Tanda Penduduk
Laporan keuangan
Laporan keuangan
Laporan keuangan
Laporan keuangan
Orang
orang
1 1 1
1
20
40
1 1 1
1
20
40
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah 99 %
Untuk sasaran terwujudnya sistem pelayanan yang cepat, tepat dan jelas pembinaan
kelembagaandengan nilai rata‐rata 99 persen dengan kategori sangat berhasil.Hal ini ditunjang dengan
melakukan koordinasi – koordinasi dengan pihak –pihak atau instansi terkait dalam rangka
pengumpulan data dan informasi serta peningkatan kualitas aparatur.
C. Akuntabilitas Keuangan
NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN JLH MENURUT DPA
KEUANGAN
REALISASI PERSEN
(Rp) Rp. %
1 3 5 10 11
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 135.235.825.00 135.165.825.00 99,94
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 777.000.00 777.000,00 100,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik
10.407.250.00 10.407.250,00 100,00
26
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 15.600.000.00 15.600.000,00 100,00
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.519.350.00 1.519.350,00 100,00
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.999.425.00 8.999.425,00 100,00
6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 10.756.900.00 10.756.900.00 100,00
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
1.640.900.00 1.640.900,00 100,00
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.600.000.00 12.600.000.00 100,00
9 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.950.000.00 1.950.000.00 100,00
10 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 46.610.000.00 46.540.000,00 99,84
11 Kunjungan Kerja / Inspeksi dan Pembinaan Petugas Lapangan
18.975.000.00 18.975.000,00 100,00
12 Peningkatan Kinerja Petugas Piket TELKOM 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 29.083.275.00 29.082.375,00 99,99
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.315.875.00 3.315.875,00 100,00
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
17.317.400.00 17.316.500,00 99,99
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.150.000.00 2.150.000,00 100,00
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 3.300.000.00 3.300.000,00 100,00
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 3.000.000.00 3.000.000,00 100,00
3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.906.750.00 6.906.750,00 100,00
18 Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD 2.302.250.00 2.302.250,00 100,00
19 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD 2.302.250.00 2.302.250,00 100,00
20 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.302.250.00 2.302.250,00 100,00
27
4 PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 2.302.250.00 2.302.250.00 100,00
21 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2.302.250.00 2.302.250.00 100,00
5 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 3.733.650.00 3.733.650.00 100,00
22 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 3.733.650.00 3.733.650.00 100,00
6 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 9.473.650.00 9.473.650,00 100,00
23 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 4.973.650.00 4,973,650,00 100,00
24 Pembinaan Posyandu Kecamatan 4.500.000.00 4,500,000,00 100,00
7 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 6.038.650.00 6.038.650,00 100,00
25 Penyusunan Monografi Kecamatan 5.038.650.00 5.038.650.00 100,00
26 Pembinaan Monografi ke Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
8 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 3.533.650.00 3.533.650,00 100,00
27 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 3.533.650.00 3.533.650,00 100,00
9 PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 4.973.650.00 4.973.650,00 100,00
28 Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
4.973.650.00 4.973.650,00 100,00
10 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
9.700.000.00 9.700.000,00 100,00
29 Peningkatan Pengamanan Anggota Polisi Pamong Praja
7200.000.00 7.200.000,00 100,00
30 Pembinaan Trantibnas 2.500.000.00 2.500.000,00 100,00
11 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PNGELOLAAN KEUANGAN DESA
8.400.000.00 8.400.000,00 100,00
31 Pembinaan monitoring Alokasi Dana Desa dan Bantuan keuangan Desa
8.400.000.00 8.400.000,00 100,00
12 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 5.018.650.00 5.018.650,00 100,00
32 Fasilitasi Penyelesaian sengketa batas antar desa/Kelurahan
5.018.650.00 5.018.650,00 100,00
28
13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN 5.250.000.00 5.250.000,00 100,00
33 Pembinaan PKK Desa 5.250.000.00 5.250.000,00 100,00
Jumlah 277.650.000.00 276.547.217.00 99,96
HAMBATAN
Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan pemerintah,
pembangunan dan Pembina kehidupan kemasyrakatan di wilayah kecamatan Tangaran pada Tahun
2014, dapat dikemukan sebagai berikut :
o Jarak yang jauh dari Ibukota Kabupaten
o Kurangannya data dan informasi yang mendukung
o Sarana dan prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
o Jumlah dan kualitasAparatur yang belum memadai
o Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
SOLUSI
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanaan keseluruhan program dan
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah
kecamatan Tangaran pada Tahun 2014, telah ditempuh langkah‐langkah untuk mengatasinya, antara
lain sebagai berikut :
o Melakukan koordinasi – koordinasi dengan pihak –pihak atau instansi terkait dalam rangka
pengumpulan data dan informasi guna penyusun penyiapan bahan pembinaan dan perumusan
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan
kemasyarakatan kekurangan data dan informasi.
o Melakukan Konsultasi kepada Instansi dan pihak‐pihak terkait guna penyusunan penyiapan bahan
pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaran pemerintah, pembangunan dan pembinaan
kehidupan kemasyarakatan.
o Melakukan Diklat dan Bimtek untuk peningkatan kualitas Apartur.
29
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tangaran ini dibuat secara partisipatif,
dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang
terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tangaran. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Tangaran ini bersifat makro dalam
rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta Visi dan Misi Kabupaten Sambas secara keseluruhan.
Untuk menjamin keberhasilan implementasi kinerja ini, maka perlu dilakukan hal‐hal seperti berikut
ini:
1. Penetapan status hukum dokumen laporan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan
konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengkomunikasian/sosialisasi akuntabilitas kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan
berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana
strategis dan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan
implementasi akuntabilitas kinerja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap
pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen
stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh
semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan
pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke
semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana
strategis dan rencana kerja yang telah dibuat.
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan
untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian
terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian Visi dan Misiorganisasi.
Akhirnya dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kecamatan Tangaran yang telah dibuat bersama‐sama ini dapat menjadi tolak ukur,
bahan pertimbangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Tangaran, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu mewujudkan
Kecamatan Tangaran Yang TERPIKAT dan TERIGAS.
Simpang Empat, 10 Februari 2015 CAMAT TANGARAN
H. BUDI SUSANTO, SE Pembina Tk. I
NIP. 19670710 199403 1 010
30
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN TANGARAN Jl. Raya SimpangEmpatNo.Telp.
SIMPANG EMPAT KodePos 79465
PENGUKURAN KINERJA
Kabupaten : Sambas Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kantor Camat Tangaran Tahun Anggaran : 2014
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
(IKU) Satuan Target Realisasi Kett
1 Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan pendidikan, dan pembangunan kesehatan masyarakat.
Persentase Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini
Orang 30 30 100%
Persentase Peningkatan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
Orang 60 60 100%
Persentase Peningkatan Pembinaan Posyandu Kecamatan
Orang 50 50 100%
Persentase Peningkatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Orang 30 30 100%
Persentase Peningkatan Pemberian penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi pemuda
Orang 60 60 100%
Persentase Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
Desa 7 7 100%
2 Terciptanya ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat
Persentase Peningkatan Ketertiban Trantibmas
Desa 7 7 100%
3 Berkembangnya pembangunan
31
infrastruktur dilingkungan pedesaan secara merata
Persentase Peningkatan Ketersediaan Monografi Kecamatan
Dokumen 1 1 100%
Persentase Peningkatan Pembinaan Monografi ke Desa
Desa 7 7 100%
Persentase Peningkatan Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Desa 7 7 100%
Persentase Peningkatan Penataan Daerah Otonomi Baru
Desa 7 7 100%
4 Terwujudnya sistem pelayanan yang cepat, tepat dan jelas pembinaan kelembagaan
Persentase Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kali 1 1 100%
Persentase Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kali 133 133 100%
Persentase Terpenuhinya Kunjungan Kerja/ Inspeksi dan Pembinaan Petugas Lapangan
Desa 7 7 100%
Persentase Peningkatan Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
Laporan 1 1 100%
Persentase Peningkatan Laporan Keuangan Semesteran SKPD
Laporan 2 2 100%
Persentase Peningkatan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Laporan 1 1 100%
Persentase Peningkatan Ketersediaan Rencana Kerja SKPD
Dokumen 1 1 100%
32
Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2014 : Rp. 277.650.000,00 Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2014 : Rp. 276.547.217,00
CAMAT TANGARAN
H. BUDI SUSANTO, SE Pembina Tk. I
NIP. 19670710 199403 1 010
Related Documents
