KERANGKA ACUAN KERJA MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA NANGA PINOH 1. LATAR BELAKANG Penyediaan fasilitas permukiman di perkotaan terus meningkat sebagai implikasi dari aktivitas ekonomi kawasan yang tumbuh dan berkembang secara dinamis.. Meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut secara tidak langsung diikuti dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang meningkat secara signifikan di perkotaan. Kota Nanga Pinoh sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) Kabupaten Melawi, menjadi kawasan yang berpotensi tumbuh dan berkembang secara pesat, dimana pola ruang wilayahnya masih didominasi perdagangan dan jasa. Perumahan sebagai kegiatan kedua yang mendominasi ruang wilayah Kota Nanga Pinoh dari tahun ke tahun terus dikembangkan. Dilihat dari keseluruhan jenis tipe fasilitas perumahan yang dikembangkan. Pola penyediaan fasilitas hunian yang tidak seimbang pada gilirannya menimbulkan permasalahan kawasan seperti munculnya permukiman padat penduduk, slum area, merebaknya bangunan kosong (kapling hunian yang belum laku) yang pada akhirnya menciptakan sebuah kesan penggunaan lahan yang tidak produktif dan efisien. Dengan adanya Masterplan Kawasan Permukiman Kota Nanga Pinoh ini diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan, dan meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan dalam upaya memanfaatkan ruang secara optimal.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KERANGKA ACUAN KERJA
MASTERPLAN KAWASAN PERMUKIMANKOTA NANGA PINOH
1. LATAR BELAKANG
Penyediaan fasilitas permukiman di perkotaan terus meningkat sebagai implikasi dari
aktivitas ekonomi kawasan yang tumbuh dan berkembang secara dinamis..
Meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut secara tidak langsung diikuti dengan
kecenderungan pertumbuhan penduduk yang meningkat secara signifikan di perkotaan.
Kota Nanga Pinoh sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) Kabupaten Melawi, menjadi
kawasan yang berpotensi tumbuh dan berkembang secara pesat, dimana pola ruang
wilayahnya masih didominasi perdagangan dan jasa.
Perumahan sebagai kegiatan kedua yang mendominasi ruang wilayah Kota Nanga Pinoh
dari tahun ke tahun terus dikembangkan. Dilihat dari keseluruhan jenis tipe fasilitas
perumahan yang dikembangkan. Pola penyediaan fasilitas hunian yang tidak seimbang
pada gilirannya menimbulkan permasalahan kawasan seperti munculnya permukiman
padat penduduk, slum area, merebaknya bangunan kosong (kapling hunian yang belum
laku) yang pada akhirnya menciptakan sebuah kesan penggunaan lahan yang tidak
produktif dan efisien.
Dengan adanya Masterplan Kawasan Permukiman Kota Nanga Pinoh ini diharapkan
dapat menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan, dan meningkatkan daya
guna dan hasil guna pelayanan dalam upaya memanfaatkan ruang secara optimal.
Selain itu dengan adanya Masterplan Kawasan Permukiman Kota Nanga Pinoh
tersebut dapat membantu menetapkan prioritas pengembangan Kota Nanga Pinoh dan
menjadi pedoman bagi tertib pembangunan dan tertib pengaturan ruang secara rinci.
Bagi pemerintah akan menjadi acuan dalam pemberian perijinan, bagi masyarakat
dan pihak swasta merupakan acuan dalam pengembangan dan perencanaan pada
kawasan tersebut.
Kegiatan ini memerlukan informasi yang akurat sebagai sarana untuk menghasilkan
penilaian yang objektif terhadap penerapan Masterplan Kawasan Permukiman Kota
Nanga Pinoh. Dalam pelaksanaan Pengembangan Kawasan Permukiman dapat
dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti: fisik, sosial, ekonomi, budaya dan politik.
Dalam melakukan penilaian, metode pendekatan yang digunakan adalah salah
satunya dengan melakukan analisis daya dukung dan daya tampung ruang maupun
Kerangka Acuan Kerja (KAK)Masterplan Kawasan Permukiman Kota Nanga Pinoh
infrastruktur, analisis proyeksi atau pertumbuhan, analisis hirarki masing-masing
bagian wilayah Kecamatan. Analisis tersebut digunakan untuk memperkirakan
kebutuhan ruang dan prasarana serta menentukan ketersediaan ruang dan hirarki
serta fungsi masing-masing bagian wilayah.
Analisis daya dukung ruang dan lahan, diarahkan untuk mengetahui seberapa besar
kapasitas ruang atau lahan untuk berbagai kegiatan. Analisis yang umumnya
digunakan adalah analisis kesesuaian lahan dan kemampuan lahan. Terdapat tiga
metode yang digunakan dalam menentukan kelas kemampuan lahan, yaitu metode
pemberian (description), metode pengharkatan (Scorring), dan metode
pembandingan (Matching).
Analisis proyeksi atau pertumbuhan, analisis ini digunakan untuk memperkirakan
jumlah penduduk dan perekonomian pada tahun tertentu. Proyeksi penduduk dan
perekonomian tersebut dianggap penting, karena kedua hal ini yang akan
berpengaruh terhadap penggunaan ruang di masa yang akan datang.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
2.1. Maksud
Maksud utama dari penyusunan Masterplan Kawasan Permukiman Kota Nanga
Pinoh adalah melakukan kajian untuk menghasilkan suatu pedoman penataan
berdasarkan pengkajian terhadap perkembangan kondisi lapangan, permasalahan
mutakhir yang ditemui dalam kondisi nyata, dan perubahan paradigma
pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan, pengendalian
ruang dan pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan fisik
bagian wilayah Kecamatan untuk menjaga keseimbangan, keserasian, dan
kelestarian lingkungan.
Selain itu dapat menghasilkan dokumen Penataan Ruang yang berkualitas, yang
mencakup aspek fungsional, aspek ekologis, dan aspek visual, aspek sosial-
ekonomi, pada penyusunan “Masterplan Kawasan Permukiman Kota Nanga
Pinoh”.
2.2. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan ”Masterplan Kawasan Permukiman Kota
Nanga Pinoh” ini adalah :
1. Menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program
pembangunan perkotaan.
2. Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan
dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Nanga Pinoh.
2
Kerangka Acuan Kerja (KAK)Masterplan Kawasan Permukiman Kota Nanga Pinoh
3. Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien.
4. Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan melalui pengendalian
program-program pembagunan.
5. Memberikan pedoman untuk pemberian advice planning, pengaturan
bangunan setempat, penyusunan rencana teknik ruang atau rencana tata
bangunan dan lingkungan.
Hal ini akan dicapai melalui sebagai berikut:
Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan melalui keserasian
dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan ruang bagian-bagian
wilayah Kecamatan.
Menciptakan kelestarian lingkungan baik lingkungan permukiman dan
kegiatan Kecamatan yang tercermin dalam pola intensitas penggunaan ruang
Kecamatan .
Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya
pemanfaatan ruang secara optimal dengan penetapan sistem Kecamatan
melalui jenjang-fungsi pelayanan dan sistem jaringan Kecamatan.
Mengarahkan pembangunan wilayah bagian Kecamatan yang lebih tegas
dalam rangka upaya pengendalian pengawasan pelaksanaan pembangunan
fisik yang lebih terukur baik kualitas dan kuantitasnya.
Sasaran pekerjaan ini adalah tersusunnya dokumen Masterplan Kawasan
Permukiman Kota Nanga Pinoh dalam bentuk Laporan Akhir, dilengkapi dengan
Laporan Pendahuluan, Laporan Fakta dan Analisa, Draft Rencana, dan album peta
3. LINGKUP PEKERJAAN
Lingkup kegiatan penyusunan Masterplan Kawasan Permukiman Kota Nanga Pinoh terbagi
atas beberapa tahapan.
3.1 Lingkup Kegiatan
Lingkup pekerjaan meliputi penyusunan beberapa ketentuan teknis sebagai berikut:
a. Identifikasi potensi dan permasalahan kawasan
b. Identifikasi dampak kegiatan baru yang dapat ditimbulkan dari keberadaan
permukiman.
c. Identifikasi kondisi pola ruang kawasan sekitar permukiman.
d. Perumusan aturan teknis pengembangan kawasan yang mencakup
- Kegiatan pemanfaatan ruang (pola ruang)
- Intensitas lahan
- Tata Massa Bangunan
- Persyaratan minimum/tambahan
3
Kerangka Acuan Kerja (KAK)Masterplan Kawasan Permukiman Kota Nanga Pinoh
- Aturan khusus
e. Perumusan implikasi dampak kegiatan penanganannya
f. Peran serta masyarakat dalam kegiatan Masterplan Kawasan Permukiman Kota
Nanga Pinoh.
3.2 Lingkup Lokasi
Lingkup lokasi Masterplan Kawasan Permukiman Kota Nanga Pinoh adalah
Kawasan yang berada dalam radius minimum 1000 m dari permukiman yang
dipertegas oleh batas fisik kawasan baik berupa jalan maupun saluran.
4. DASAR HUKUM
Dasar hukum bagi landasan penataan kawasan sekitar rusunawa adalah sebagai
berikut ;
Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
Undang-undang No 26 Tahun 2007, Tentang Penataan-Ruang.
Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Undang-undang No 7 Tahun 2004, Tentang Sumber Daya Air
Undang-undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
Undang-undang No 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan
Perkotaan
Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.
Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan dan Gedung
Peraturan Pemerintah No16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.
Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
Permendagri Nomor 9 Tahun 1996, tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat
Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
Permen PU. No 494 Tahun 2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Perkotaan
Permen Perumahan Rakyat No 1 Tahun 2009 Tentang Acuan Penyelenggaraan
Peningkatan Kualitas Perumahan.
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang
Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman
4
Kerangka Acuan Kerja (KAK)Masterplan Kawasan Permukiman Kota Nanga Pinoh
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
(PSU) Kawasan Perumahan;
5. PRINSIP DAN KETENTUAN TEKNIS
Prinsip dan ketentuan teknis penataan kawasan sekitar rusunawa adalah:
a. Dalam merumuskan konsep penataan kawasan mengacu pada Masterplan
Kawasan Permukiman Kota Nanga Pinoh terkait.
b. Kebijaksanaan Masterplan Kawasan Permukiman Kota Nanga Pinoh yang perlu
menjadi rujukan :
Rencana Struktur Dan Pola Pemanfaatan Ruang.
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Rencana Blok Pemanfaatan Ruang.
Rencana Amplop Ruang
c. Muatan materi yang menyangkut pengembangan blok, penetapan intensitas dan
tata massa bangunan harus dilengkapi dengan ilustrasi atau perspektif 3D
memudahkan pemahaman para regulator dan masyarakat
d. Dalam penyusunannya agar memperhatikan pelayanan umum yang telah keluarkan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Melawi
yang orientasinya adalah untuk kebutuhan pelayanan parsial (izin lokasi, IMB dll)
dengan pertimbangan perencanaan yang komprehensive. meskipun demikian
pelayanan tersebut harus tetap dikaji untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian
sesuai dengan skenario pengembangan yang direncanakan serta tetap
memperhatikan asas legalitas terhadap perijinan yang telah dikeluarkan.
e. Memperhatikan kebijaksanaan dan perencanaan sektoral yang direncanakan di
wilayah perencanaan.
f. Dalam proses penyusunannya agar melibatkan masyarakat secara maksimal, mulai
dari proses persiapan awal, survei/identifikasi potensi-masalah, penyusunan konsep
rencana dan penyusunan rencana akhir. Produk rencana yang dihasilkan
diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat.
6. KONDISI DAN KARAKTERISTIK WILAYAH
Kawasan Masterplan Kawasan Permukiman Kota Nanga Pinoh mencakup sebagian
wilayah administrasi kelurahan ……………………. dengan luas wilayah mencapai ±
…………… Ha, seperti terlihat pada gambar 1.
5
Kerangka Acuan Kerja (KAK)Masterplan Kawasan Permukiman Kota Nanga Pinoh
Gambar 1. Delininasi Kawasan Permukiman Kota Nanga Pinoh
7. METODOLOGI
Metodologi penyusunan Masterplan Kawasan Permukiman Kota Nanga Pinoh terbagi
dalam beberapa tahapan sebagai berikut :
a. Tahap Pendahuluan
Penyamaan teknis substansi antara penyedia jasa dengan tim supervisi
Koordinasi internal tenaga ahli dan tenaga pendukung