KAJIAN REGULASI DAN TATA KELOLA SAMPAH

1

KAJIAN

REGULASI DAN TATA KELOLA SAMPAH

(Bahan Diskusi pada Lokakarya Penegakan Hukum Lingkungan untuk Isu Sampah di Cekungan

Bandung, Minggu, 11 September 2006)

Disusun Oleh

Dadan Ramdhan

M Jefry Rohman

Rival Zaelani

PERKUMPULAN INISIATIF

BANDUNG

2006

2

A. Kondisi Umum Persampahan

Pola konsumsi masyarakat perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan, dapat

dilihat dari besarnya pengeluaran rata-rata per kapita penduduk per bulan. Berdasarkan data statistik tahun 2002

penduduk Indonesia di daerah perkotaan berpengeluaran Rp 273.294/kapita/bulan, sedangkan penduduk di

perdesaan Rp 152.784/kapita/bulan. Pola konsumsi masyarakat perkotan ini akan menghasilkan sampah yang

banyak. Jika sampah di perkotaan tidak dikelola dengan baik diprediksikan akan menimbulkan permasalahan,

baik permasalahan lingkungan maupun permasalahan sosial dan budaya.

Berdasarkan data Program Adipura (2005), timbulan sampah beberapa kota metropolitan mencapai lebih dari

6.000 m 3 per hari sedangkan untuk kategori kota besar timbulan sampah mencapai lebih dari 3.000 m 3 per hari.

Data jumlah timbulan sampah beberapa kota metropolitan dan kota besar di Indonesia dapat dilihat pada Tabel di

bawah ini :

Timbulan Sampah di Beberapa Kota Metropolitan di Indonesia

No Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Timbulan

sampah

(m 3 /hari)

1 Jakarta selatan 1.703.491 4.609

2 Jakarta pusat 1.115.952 4.571

3 Medan 1.926.520 4.664

4 Semarang 1.309.667 3.750

5 Surabaya 2.599.352 6.700

6 Palembang 1418796 ttd

7 Jakarta Utara 1.435.207 4.580

8 Jakarta Timur 2.371.121 5.325

9 Jakarta Barat 1.567.090 5.521

10 Makasar 1.130.384

11 Depok 1.313.495 2.000

12 Bandung 2.141.837 6.470

13 Tangerang 1.311.746 ttd

Rata-rata 1.641.897 4.819

Jumlah 21.344.658 48.190

Sumber: Adipura, KNLH, 2005

Hingga saat ini, penanganan dan pengelolaan sampah tersebut masih belum optimal.

11,25% sampah di daerah perkotaan yang diangkut oleh petugas, 63,35% sampah ditimbun/dibakar, 6,35%

sampah dibuat kompos, dan 19,05% sampah dibuang ke kali/sembarangan. Sementara untuk di daerah

pedesaan, sebanyak 19% sampah diangkut oleh petugas, 54% sampan ditimbun/dibakar, 7% sampah dibuat

kompos, dan 20% dibuang ke kali/sembarangan (BPS, Tahun 1999).

B. Permasalahan Sampah Saat Ini

1. Permasalahan meningkatnya jumlah/volume sampah

Meningkatnya jumlah sampah karena beberapa hal berikut ini :

1. Pola konsumsi masyarakat di Indonesia belum mengarah pada pola yang berwawasan lingkungan,

penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan lainnya yang bersifat non-biodegradable

masih tinggi.

2. Kurangnya peran masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah di lingkungannya.

3. Peningkatan jumlah timbulan sampah tidak didukung oleh pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi

persyaratan teknis, sehingga banyak sampah yang tidak tertangani dengan baik.

4. Terbatasnya lahan dan kurang memadainya pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir.

5. Belum adanya kebijakan yang bersifat menyeluruh dan konsisten dalam pengelolaan sampah perkotaan.

3

6. Petunjuk teknis dalam pengelolaan sampah perkotaan masih belum dapat diimplementasikan, kebijakan

dalam pengelolaan sampah tidak konsisten, hal ini dapat dilihat dari belum adanya rencana induk dalam

pengelolaan sampah.

7. Terbatasnya anggaran pengelolaan sampah yang disebabkan oleh kurangnya kepedulian pemerintah daerah

akan pengelolaan sampah serta lemahnya investasi dalam mendukung pengelolaan sampah perkotaan.

Saat ini, sekitar 59,91% sampah dibuang ke TPA. Sisanya sebesar 40,09% dikelola dengan ditimbun (7,54%),

dijadikan kompos dan dimanfaatkan ulang (1,61%), dibakar (35,49%) dan sisanya sebesar 15,27% dibuang ke

lingkungan (BPS, 2001).

Kondisi TPA di kota-kota di Indonesia berdasarkan hasil pemantauan Program Adipura

menunjukkan kondisi fisik rata-rata yang jelek terkait dengan drainase, pengolahan lindi,

penanganan gas, pengaturan lahan atau zonasi, fasilitas sumur pantau, penutupan lahan, serta

pencatatan volume sampah yang masuk.

Beberapa permasalahan yang mungkin timbul dalam sistem penanganan sampah sistem lama, yakni :

1. Dari segi pengumpulan sampah dirasa kurang efisien karena mulai dari sumber sampah sampai ke

tempat pembuangan akhir, sampah belum dipilah-pilah sehingga kalaupun akan diterapkan teknologi

lanjutan berupa komposting maupun daur ulang perlu tenaga untuk pemilahan menurut jenisnya

sesuai dengan yang dibutuhkan, dan hal ini akan memerlukan dana maupun menyita waktu.

2. Pembuangan akhir ke TPA dapat menimbulkan masalah, diantaranya :

a.Perlu lahan yang besar bagi tempat pembuangan akhir (TPA) sehingga hanya cocok bagi kota

yang masih mempunyai banyak lahan yang tidak terpakai. Apalagi bila kota menjadi

semakin bertambah jumlah penduduknya, maka sampah akan menjadi semakin bertambah baik

jumlah dan jenisnya. Hal ini akan semakin bertambah juga luasan lahan bagi TPA. Apabila

instalasi Incinerator yang ada tidak dapat mengimbangi jumlah sampah yang masuk jumlah

timbunannya semakin lama semakin meningkat. Lalu dikhawatirkan akan timbul berbagai

masalah sosial dan lingkungan, diantaranya :

- dapat menjadi lahan yang subur bagi pembiakan jenis-jenis bakteri serta bibit penyakit lain;

- dapat menimbulkan bau tidak sedap yang dapat tercium dari puluhan bahkan ratusan meter;

dandapat mengurangi nilai estetika dan keindahan lingkungan.

b. Biaya operasional sangat tinggi bagi pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan lebih lanjut.

Apalagi bila letak TPA jauh dan bukan di wilayah otonomi.

c. Pembuangan sistem open dumping dapat menimbulkan beberapa dampak negatip terhadap

lingkungan. Pada penimbunan dengan sistem anarobik landfill akan timbul leachate di dalam

lapisan timbunan dan akan merembes ke dalam lapisan tanah di bawahnya. Leachate ini sangat

merusak dan dapat menimbulkan bau tidak enak, selain itu dapat menjadi tempat pembiakan

bibit penyakit seperti : lalat, tikus dan lainnya (Sidik, et al, 1985).

d. Pembuangan dengan cara sanitary landfill, walaupun dapat mencegah timbulnya bau, penyakit dan

lainnya, tetapi masih memungkinkan muncul masalah lain yakni :

Timbulnya gas yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Gas-gas yang mungkin

dihasilkan adalah : methan, H2S, NH3 dan lainnya. Gas H2S dan NH3 walaupun jumlahnya

sedikit, namun dapat menyebabkan bau yang tidak enak sehingga dapat merusak sistem

pernafasan tanaman dan membuat tanaman kekurangan gas oksigen dan akhirnya mati.

Pada proses penimbunan, sebaiknya sampah diolah terlebih dahulu dengan cara dihancurkan

dengan tujuan untuk memperkecil volume sampah agar memudahkan pemampatan sampah.

Untuk melakukan ini tentunya perlu tambahan pekerjaan yang berujung pada tambahan dana.

3. Penggunaan Incinerator dalam pengolahan sampah memiliki beberapa kelemahan, di antaranya :

- Dihasilkan abu ( 15%) dan gas yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Selain itu gas yang

dihasilkan dari pembakaran dengan menggunakan alat ini dapat mengandung gas pencemar

berupa : NOx., SOx dan lain-lain yang dapat mengganggu kesehatan manusia;

- dapat menimbulkan air kotor saat proses pendinginan gas maupun proses pembersihan Incinerator

dari abu maupun terak. Kualitas air kotor dari instalasi ini menyebabkan COD meningkat dan pH

menurun;

4

- memerlukan biaya yang besar dalam menjalankan Incinerator.

ton/hari memerlukan investasi Rp. 60 milyar, sedangkan dari hasil penjualan listrik yang

dihasilkanhanya Rp. 2,24 milyar/tahun.

- butuh keahlian tertentu dalam penggunan alat ini. Sebagai contoh pada penanganan sampah di

Surabaya, tehnologi ini sudah digunakan sejak tahun 1990, namun tanpa didukung dengan kualitas

sumber daya manusia yang memahami filosofi alat ini, akibatnya pada tahun kedua terjadi

kerusakan. Hal ini tentu menambah beban dalam perolehan dana bagi perbaikannya. Belum lagi

sampah yang akan menumpuk dengan tidak berfungsinya alat ini.

- Penggunaan Incinerator ini tidak dapat berdiri sendiri dalam pemusnahan sampah, tetapi masih

memerlukan landfill guna membuang sisa pembakaran;

4. Belum maksimalnya usaha pemasaran bagi kompos yang dihasilkan dari proses pengomposan sampah

kota;

5. Belum maksimalnya upaya sistem daur ulang menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi.

6. Sulitnya mendapatkan tambahan biaya bagi peningkatan kesejahteraan petugas yang terlibat dalam

penanganan sampah. Hal ini tentu akan berakibat pada kegairarahan kerja yang rendah dari para pengelola

sampah.

2. Beberapa Kasus Aktual yang terjadi di wilayah Bandung

- Longsornya TPA Leuwigajah yang menewaskan sekitar 120 jiwa manusia dan penolakan warga terhadap

rencana pengaaktifan kembali TPA Leuwigajah

- Pengelolaan Sampah yang buruk di TPA Jelekong dan penolakan warga yang terhadap rencana

pengelolaan kembali TPA Jelekong

- Penolakan Warga Arjasari terhadap pembuangan sampah oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung

- Penolakan warga Cicabe terhadap rencana pengelolaan TPA Cicabe

- Penolakan warga Pasir Impun terhadap operasi rencana TPA kota Bandung

- Pengelolaan TPA pasir buluh yang tidak terencanakan

- Penggunaan TPA di Cipatat yang tidak sesuai dengan RTRW Propinsi dan Kabupaten

- Penolakan warga terhadap rencana pembangunan TPA di Nagreg

3. Permasalahan di Tingkat Pelaku

Masyarakat Pemerintah Dunia Usaha

1. Masih rendahnya kesadaran dan

kepedulian masyarakat dalam

menjaga kebersihan, misalnya:

a) Membuang sampah tidak pada

tempatnya; ke kali, selokan, jalan,

dsb.

b)Tidak tersedianya tempat sampah

di dalam fasilitas umum, kendaraan

umum, kendaraan pribadi, dsb.

Kalaupun sudah ada, kondisinya

tidak terawat.

2) Masih rendahnya peran

masyarakat dalam mengelola

sampah, misalnya:

a) Masih tingginya pembakaran

ampah

b) Masih rendahnya upaya

pemilahan sampah

c) Masih rendahnya pengawasan

masyarakat dalam upaya

pengelolaan sampah

d) Masih rendahnya partisipasi

masyarakat dalam pemanfaatan

sampah

untuk kepentingan ekonomi.

e) Pemanfaatan lahan kosong

sebagai tempat pembuangan

1. Masih rendahnya tingkat

pelayanan terhadap

masyarakat, baik luas wilayah

pelayanan, jumlah pelanggan,

maupun jumlah sampah yang

dapat ditangani

2. Keterbatasan sarana dan

prasarana pengelolaan

sampah serta kurang

terawatnya sarana dan

prasarana yang ada

3. Keterbatasan SDM yang ahli

di bidang persampahan

4. Anggaran pengelolaan

sampah yang rendah serta

tidak transparannya konsep

retribusi sampah

5. Masih rendahnya upaya

pelibatan masyarakat dalam

pengelolaan sampah, baik

itu dalam bentuk kontrak

kerja sama, dukungan

pembiayaan, teknis dan

manajemen, maupun bentuk

kerja sama lainnya

6. Masih kurangnya dukungan

terhadap upaya komunitas

masyarakat yang telah

1. Masih rendahnya jumlah

industri yang menerapkan

konsep teknologi bersih

dan konsep nir limbah


industri yang

memanfaatkan system dan

teknologi daur ulang

3.Masih rendahnya

kepedulian Pelaku Usaha

dalam memproduksi

produk dan kemasan ramah

lingkungan, yaitu:

a. biodegradable

b. recyclable


perusahaan lokal yang

memanfaatkan sampah

untuk:

a. menghasilkan produk

(sampah sebagai

bahan baku)

b. menghasilkan energi

5


sampah di daerah

perumahan

f) Pemakaian/penggunaan plastik

yang tidak terkendali (serba

plastik)

3) Bagi masyarakat yang telah

melakukan upaya pengelolaan

sampah, kurang mendapat

dukungan dari pemerintah, bank

teknis maupun non teknis

4) Penolakan masyarakat terhadap

pembukaan lahan baru untuk

TPA/TPS di berbagai kota

5) Perubahan Lingkungan sosial di

kawasan TPA

6) Dampak TPA terhadap kesehatan

dan lingkungan (penurunan harga jual

tanah/rumah, bau, asap, partikel, gas-

gas beracun, tempat berbiak lalat,tikus,

pencemaran air, tanah.

berhasil dalam pengelolaan

sampah, baik itu

penghargaan, dukungan

pendanaan, teknis, dan

manajemen, maupun bentuk

dukungan lainnya.

7. Masih kurangnya

peraturan-peraturan teknis

di bidang pengelolaan

persampahan ini, baik di

tingkat nasional maupun

daerah serta masih

8. lemahnya penegakan

hukum yang ada

9. Belum optimalnya

mekanisme koordinasi dan

kerja sama antar pemerintah

daerah dalam pengelolaan

sampah 10. Belum adanya system insentif

dan disentif yang terkait

dengan pengelolaan sampah

ini bagi Pelaku Usaha Standar

TPA berwawasan lingkungan

kurang dimanfaatkan dan di

kesampingkan, karena

membutuhkan biaya yang

tinggi.

11. Standar TPA berwawasan

lingkungan kurang

dimanfaatkan dan

dikesampingkan, karena

membutuhkan biaya yang

tinggi.

12. Sulitnya mencari lahan TPA

di perkotaan Permasalahan

penepatan TPA yang

berbatasan dengan daerah

lain.

13. Permasalahan lintas daerah

sampah (perpindahan dari

daerah satu ke daerah lain)

14. TPA dimanfaatkan sebagai

buangan limbah industri dan

limbah rumah sakit serta

bahan B3.

15. Lokasi TPA dekat sungai,

jurang, bekas rawa,

berdekatan dengan daerah

lain/perbatasan

16. Sampah masih dianggap

tanggung jawab pemerintah,

sedangkan tanggung

masyarakat adalah membayar

sampah yang dibuang.

17. Sampah dari darat pindah ke

sungai atau ke laut bukan

tanggung jawab dinas

kebersihan.

18. Belum adanya peraturan dan

system pelabelan terhadap

teknologi produksi, produk,

6


dan kemasan ramah

lingkungan.

C. Kajian Aturan-Aturan Berkaitan dengan Tata Kelola Sampah

Kaji ulang atas perundang-undangan yang berkaitan dengan persampahan dan lingkungan hidup bertujuan untuk:

1. Mengetahui hal-hal yang terkait, bark secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan

persampahan yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut

2. Mengintegrasikan substansi pengaturan pengelolaan persampahan dalam rancangan

undang-undang ini dengan perundang-undangan di atas sehingga tidak terjadi pertentangan di antara undang-

undang tersebut.

- Mengetahui hal-hal yang terkait, bark secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan

persampahan yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut

- Mengintegrasikan substansi pengaturan pengelolaan persampahan dalam rancangan undang-undang ini

dengan perundang-undangan di atas sehingga tidak terjadi pertentangan di antara undang-undang tersebut.

Aturan Nasional

Aturan Penjelasan Analisa Rekomendasi

Undang-Undang No 23

tahun 1997 tentang

Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Pasal 1 ayat 1: Lingkungan hidup

adalah kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan dan mahluk

hidup, termasuk manusia dan

perilakunya, yang mempengaruhi

kelang sungan perikehidupan dan

kesejahteraan inanusia serta mahluk

hidup lainnya.

Pasal 1 ayat 2: Pengelolaan lingkungan

hidup adalah upaya terpadu untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup

meliputi kebijaksanaan penataan,

pemanfaatan, pengembangan,

pemeliharaan, pemulihan, pengawasan

dan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 1 ayat 3: Pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup adalah upaya sadar

dan terencana, yang memadukan

lingkungan hidup, termasuk sumber

daya, ke dalam proses pembangunan

untuk menjamin kemampuan,

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi

masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 1 ayat 8: Daya tampung

lingkungan hidup adalah kemampuan

lingkungan hidup untuk menyerap zat,

energi dan/atau komponen lain yang

masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 1 ayat 12: Pencemaran

lingkungan hidup adalah masuknya

atau dimasukkannya mahluk hidup, zat,

energi dan/atau komponen lain ke

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

manusia sehingga kualitasnya turun

Undang-undang ini lebih

mengatur pada upaya

pengendalian lingkungan

yang disebabkan oleh

pencemaran limbah oleh

perusahaan.badan usaha

tidak mengatur mengenai

pengelolaan sampah

perbedaan/persamaan

konsepsiantara limbah dan

sampah masih prokontra

Perlu redefinsi

antara sampah

dan limbah

7


sampai ke tingkat tertentu yang

menyebabkan lingkungan hidup tidak

dapat berfungsi sesuai dengan

peruntukkannya.

Pasal 1 ayat 16: Limbah adalah sisa

suatu usaha dan/atau kegiatan

Pasal 20 ayat 1: Tanpa suatu keputusan

izin, setiap orang dilarang melakukan

pembuangan limbah ke media

lingkungan hidup

Pasal 20 ayat 2: Setiap orang dilarang

membuang limbah yang berasal dari

luar wilayah Indonesia ke media

lingkungan hidup Indonesia.

Pasal 20 ayat 4: Pembuangan limbah ke

media lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada pasal 20 ayat 1 hanya

dapat dilakukan di lokasi pembuangan

yang ditetapkan oleh Menteri.

Undang-Undang no 24

tahun 1992 tentang

Tataruang Nasional

Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992

tentang Tata Ruang

Pasal 1 ayat 2:

Tata ruang adalah wujud struktural dan

pola pemanfaatan ruang, baik

direncanakan maupun tidak.

Pasal 3 ayat 3 butir d dan e:

Tercapainya pemanfaatan ruang yang

berkualitas untuk:

1. mewujudkan perlindungan fungsi

ruang dan mencegah serta

menanggulangi dampak negatif

terhadap lingkungan.

2. Mewujudkan keeimbangan

kepentingan kesejahteraan dan

keamanann.

Pasal 5 ayat 1:

Setiap orang berkewajiban berperan

serta dalam memelihara kualitas ruang.

Pasal 14 ayat 1 butir b: Perencanaan

tata ruang dilakukan dengan

mempertimbangkan aspek pengelolaan

secara terpadu berbagai sumber daya,

fungsi dan estetika lingkungan, serta

kualitas ruang .

undang –undang ini tidak

mengatur pengelolaan

sampah secara nasional

kebijakan pengelolaan

persampahan harus menjadi

bagian dari subtansi

uandang-undang tata ruang

nasional

revisi undang-

undang RTRN

atau ada PP yang

mengatur tentang

kebijakan

pengelolaan

sampah

Undang-Undang no 32

tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah

Pasal 13

(1) Urusan wajib yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah

provinsi merupakan urusan dalam skala

provinsi yang meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian

pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan

pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana

umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan dan

alokasi sumber daya manusia potensial;

pengelolaan dan


hidup menjadi kewenangan

pemeritah provinsi

pemprop bertanggungjawab

untuk mengendalikan

pembangunan

yangberdampak pada

lingkungan hidup

mendorong

pemerintah

daerah provinsi

menyusun

kebijakan

pengelolaan dan

pengendalian

persampahan

8


g. penanggulangan masalah sosial

lintas kabupaten/kota;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan


i. fasilitasi pengembangan koperasi,

usaha kecil, dan menengah termasuk


j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan termasuk


l. pelayanan kependudukan, dan catatan

sipil;

m. pelayanan administrasi umum

pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman

modal termasuk lintas kabupaten/kota;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar

lainnya yang belum dapat dilaksanakan

oleh kabupaten/kota; dan

p. urusan wajib lainnya yang

diamanatkan oleh peraturan per

undang-undangan.

Pasal 14

(1) Urusan wajib yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah

untuk kabupaten/kota merupakan

urusan yang berskala kabupaten/kota

meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian

pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan

pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana

umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan;

g. penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. fasilitasi pengembangan koperasi,

usaha kecil dan menengah;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan;

l. pelayanan kependudukan, dan catatan

sipil; pelayanan administrasi umum

pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman

modal;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar

lainnya; dan

p. urusan wajib lainnya yang

diamanatkan oleh peraturan perundang

-undangan.

pengelolaan dan


hidup menjadi kewenangan

pemeritah kabupaten/kota

pemeritah kabupaten/kota

bertanggungjawab untuk

mengendalikan

pembangunan yang

berdampak pada lingkungan

hidup

Pemerintah harus

menyusun

kebijakan

pengelolaan

sampah

pemeritah harus

menyusun

program yang

untuk

pengendalian

lingkungan

hidup termasuk

pengelolaan

sampah

Undang-Undang no 33

tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan

pusat dan daerah

Pasal 5

(1) Penerimaan Daerah dalam

pelaksanaan Desentralisasi

terdiri atas Pendapatan Daerah

dan Pembiayaan.

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana

Dana perimbangan dari

pusat merupakan sumber

dana yang bisa digunakan

untuk pengelolaan sampah

oleh pemerintah provinsi

dan kabupaten/kota

kenaikan

anggaran sektor

lingkungan

untuk

mendukung

pengelolaan

9


dimaksud pada ayat (1)

bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Dana Perimbangan; dan

c. Lain-lain Pendapatan.

(3) Pembiayaan sebagaimana


bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan

anggaran Daerah;

b. penerimaan Pinjaman

Daerah;

c. Dana Cadangan Daerah;

dan hasil penjualan

kekayaan Daerah yang

dipisahkan

Pasal 10

(1) Dana Perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil;

b. Dana Alokasi Umum;

dan

c. Dana Alokasi Khusus.

(2) Jumlah Dana Perimbangan

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan setiap tahun

anggaran dalam APBN.

sampah

Undang-Undang

Nomor 9 tahun 1990

tentang Kepariwisataan:

Pasal 6 butir c : Pembangunan obyek

dan daya tank wisata dilakukan dengan

memperhatikan kelestarian budaya dan

mutu kualitas lingkungan

pengelola pengembangan

pariwisata memiliki

tanggung jawab untuk

menjaga kualtas lingkungan

perlu adanya

kebijakan yang

mendorong

pengelola

pariwisata

memperhatikan

aspek

lingkungan

Peraturan Pemerintah

No 27 Tahun 1999

tentang Amdal

1. Analisis mengenai dampak

lingkungan hidup (AMDAL) adalah

kajian mengenai dampak besar dan

penting suatu usaha dan/atau kegiatan

yang direncanakan pada lingkungan

hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau

kegiatan;

(2) Usaha dan/atau kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diwajibkan untuk melakukan

pengendalian dampak lingkungan

hidup dan perlindungan fungsi

lingkungan hidup sesuai dengan

rencana pengelolaan lingkungan hidup

dan rencana pemantauan lingkungan

hidup

Berdasarkan PP ini setiap

kegiatan usaha yang

memiliki dampak terhadap

lingkungan wajib

melakukan kajian amdal

kenyataannya pengelolaan

TPA yang ada di cekungan

Bandung tidak memiliki

kajian amdal

ini menunjukan lemahnya

penegakan hukum sektor

lingkungan

mendesak

pemerintah

untuk melakukan

penegakan

hukum

lingkungan

(pengendalian,

pengawasan)

Peraturan Pemerintah

No. 69 Tahun 1996

Tentang :

Pelaksanaan Hak Dan

Kewajiban, Serta

Bentuk Dan Tata

Tata Cara peran Masyarakat

Pasal 24

(1) Tata cara peran serta masyarakat

dalam proses perencanaan tata ruang

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I

PP ini membuka ruang bagi

masyarakat untuk terlibat

dalam perencanaan,

pelaksanaan dan

pengendalian penataan

ruang, termasuk pada

Sosialiasi aturan/

kebijakan

mendesak

pemerintah

melibatkan

10


Cara Peran Serta

Masyarakat Dalam

Penataan Ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

dilaksanakan dengan pemberian

saran,pertimbangan, pendapat,

tanggapan, keberatan, masukan

terhadap informasi tentang arah

pengembangan, potensi dan masalah,

serta rancangan Rencana Tata Ruang

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.

(2) Penyampaian saran, pertimbangan,

pendapat, tanggapan, keberatan atau

masukan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dilakukan secara lisan atau

tertulis kepada Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai

tata cara peran serta masyarakat dalam

proses perencanaan tata ruang

sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur oleh Menteri Dalam

Negeri.

kegiatan pengelolaan

sampah

1. Masyarakat belum

dilibatkan dalam proses

perencanaan penyusunan

penataan ruang di tingkat

Propinsi

2. Rendahnya akses

masyarakat terhadap

dokumen kebijakan

penataan ruang dalam

beberapa level

pemerintahan

3. Rendahya pengetahuan

masyarakat terhadap

berbagai produk

kebijakan tata ruang

4. Dokumen Kebijakan

tidak bisa diakses oleh

masyarakat

masyarakat

dalam penataan

ruang termasuk

penataan

persampahan

perlu adanya

pedoman teknis

yang menjamin

keterlibatan

masyarakat

dalam penataan

ruang

Tata Cara Peran Serta Masyarakat

Dalam Penataan Ruang

Wilayah Kabupaten/Kotamadya

Daerah Tingkat II

Pasal 27

(1) Tata cara peran serta masyarakat

dalam proses perencanaan tata ruang

wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah

Tingkat II sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 dan dalam penyusunan

rencana rinci tata ruang kawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

dilaksanakan dengan pemberian saran,

pertimbangan, pendapat, tanggapan,

keberatan, masukan terhadap informasi

tentang arah pengembangan,

potensi dan masalah, serta rancangan

Rencana Tata Ruang wilayah

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat

II.

(2) Penyampaian saran, pertimbangan,

pendapat, tanggapan, keberatan

atau masukan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan secara lisan

atau tertulis kepada bupati/

Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat II.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai

tata cara peran serta masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

pada prakteknya masyarakat

tidak diberi ruang untuk

terlibat /implementasi yang

tidak dilakukan

Mendorong

pelaksanaan PP

ini dijalankan

secara benar

11

Aturan Tingkat Propinsi

Propinsi Penjelasan Analisa Rekomendasi

Perda no 2 tahun

2003 tentang

RTRW Propinsi

Jawa Barat

Pasal 3

Tujuan penyusunan RTRWP adalah :

a. mengoptimalkan dan mensinergikan

pemanfaatan sumber daya daerah

secara berkelanjutan bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan

ketahanan nasional;

b. menyeimbangkan dan menyerasikan

perkembangan antarwilayah serta

antarsektor dalam rangka mendorong

pelaksanaan otonomi daerah;

c. meningkatkan kualitas lingkungan

hidup dan mencegah serta

menanggulangi dampak negative

terhadap lingkungan;

Pasal 11

(1) Kebijakan pemanfaatan ruang

diwujudkan berdasarkan kebijakan

struktur tata ruang dan pola tata ruang.

(2) Kebijakan struktur tata ruang

diwujudkan untuk mencapai

pemerataan pertumbuhan wilayah

dengan mempertahankan keseimbangan

lingkungan dan ketersediaan sumber

daya daerah. (3) Kebijakan pola tata

ruang diwujudkan dengan

memperhatikan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup.

(4) Kebijakan struktur tata ruang


pasal ini meliputi pengembangan

sistem kota-kota, infrastruktur wilayah,

kawasan andalan, dan kawasan

pertahanan keamanan.

(5) Kebijakan pola tata ruang


pasal ini meliputi kebijakan pola tata

ruang kawasan lindung, kawasan

budidaya, serta daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup.

Pasal 85

(1) Peran serta masyarakat dalam

proses perencanaan dilakukan melalui

pemberian informasi berupa data,

bantuan pemikiran dan keberatan, yang

disampaikan dalam bentuk dialog,

angket, internet dan melalui media

lainnya baik langsung maupun tidak

langsung.


proses pemanfaatan ruang dapat

dilakukan melalui pelaksanaan

program dan kegiatan pemanfaatan

ruang yang sesuai dengan RTRWP,

meliputi :

a. pemanfaatan ruang daratan, ruang

lautan, dan ruang udara berdasarkan

Pasal ini menjelaskan

tentang peran serta

masyarakat dalam

perencanaan dan

pengawasan pemnafaatan

ruang (pengelolaan

sampah)

Namun pelaksanaan

mekanisme ini tidak

dijalankan oleh

pemerintah

Mendorong

implementasi

aturan yang ada

12


RTRWP yang telah ditetapkan;

b. bantuan pemikiran dan pertimbangan

berkenaan dengan pelaksanaan

pemanfaatan ruang wilayah;

c. bantuan teknik dan pengelolaan

dalam pemanfaatan ruang.


proses pengendalian pemanfaatan

ruang dapat dilakukan

melalui :

a.pengawasan dalam bentuk

pemantauan terhadap pemanfaatan

ruang dan pemberian informasi atau

laporan pelaksanaan pemanfaatan

ruang;

b.bantuan pemikiran atau pertimbangan

berkenaan dengan penertiban

pemanfaatan ruang.

Pasal 86

Dalam kegiatan penataan ruang

wilayah, masyarakat berhak :

a. berperan serta dalam proses

perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang;

b. mengetahui secara terbuka isi

RTRWP;

c. menikmati manfaat ruang dan atau

pertambahan nilai ruang sebagai akibat

dari penataan

ruang;

d. memperoleh penggantian yang layak

atas kondisi yang dialaminya sebagai

akibat pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang sesuai dengan

rencana tata ruang.

Pasal 87

(1) Untuk mengetahui rencana tata

ruang sebagaimana dimaksud dalam

huruf b Pasal 86

Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat

mengetahui RTRWP dari Lembaran

Daerah Propinsi, pengumuman atau

penyebarluasan oleh pemerintah

propinsi pada tempat-tempat yang

memungkinkan masyarakat mengetahui

dengan mudah.

(2) Pengumuman atau penyebarluasan


pasal ini diketahui masyarakat melalui

penempelan/pemasangan peta rencana

tata ruang yang bersangkutan pada

tempat-tempat umum dan kantor-kantor

yang secara fungsional menangani

rencana tata ruang tersebut.

Pasal 88

(1) Dalam menikmati manfaat ruang

dan atau pertambahan nilai ruang

sebagai akibat penataan

13


ruang sebagaimana dimaksud dalam

huruf c Pasal 86 Peraturan Daerah ini,

pelaksanaannya

dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menikmati dan

memanfaatkan ruang beserta sumber

daya alam yang terkandung

didalamnya, sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) pasal ini berupa manfaat

ekonomi, sosial,

dan lingkungan dilaksanakan atas dasar

pemilikan, penguasaan, atau pemberian

hak tertentu berdasarkan peraturan

perundang-undangan ataupun atas

hukum adat dan kebiasaan yang

berlaku atas ruang pada masyarakat

setempat.

Pasal 89

(1) Untuk memperoleh penggantian

yang layak atas kondisi yang dialami

sebagai akibat pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang sesuai dengan

RTRWP sebagaimana dimaksud huruf

d dalam Pasal 86 Peraturan Daerah ini,

diselenggarakan secara musyawarah

dengan pihak yang berkepentingan.

(2) Dalam hal tidak tercapai

kesepakatan mengenai penggantian

yang layak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) pasal ini,

penyelesaiannya dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 90

Dalam kegiatan penataan ruang

wilayah propinsi, masyarakat wajib :

a. berperan serta dalam memelihara

kualitas ruang;

b.berlaku tertib dalam keikutsertaannya

dalam proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang,

dan pengendalian pemanfaatan ruang;

c. mentaati RTRWP yang telah

ditetapkan.

Pasal 91

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat

dalam penataan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 90 Peraturan

Daerah ini, dilaksanakan dengan

mematuhi dan menerapkan kriteria,

kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan

penataan ruang yang ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundangundangan

yang berlaku.(2) Kaidah dan aturan

pemanfaatan ruang yang dipraktekkan

masyarakat secara turun temurun

dapat diterapkan sepanjang

memperhatikan faktor-faktor daya

dukung lingkungan, estetika

14


lingkungan, lokasi, dan struktur

pemanfaatan ruang serta dapat

menjamin pemanfaatan ruang yang

serasi, selaras dan seimbang.

Aturan tingkat kabupaten/kota

Aturan Penjelasan Analisa Rokemendasi

Perda No 31 tahun

2000 tentang K3 di

kabupaten

Bandung

Pasal 2

Didaerah diselenggarakan

pengelolaan kebersihan yang

berwawasan kelestarian

lingkungan yang serasi dan

seimbang

Tidak mengatur

penyelenggaraan tata

kelola sampah

Perda ini tidak

secara detail

mengatur tata

kelola sampah

Sehingga

Perlu ada kebijakan

pengelolaan sampah

di tingkat

lokal/komunitas

Perlu tata cara

pengelolaan sampah

dengan

mempertimbangkan

sumber sampah

yang ada

Pasal 3

Penyelenggaraan pengelolaan

kebersihan sebagaimana diatur

pada pasal 5 perda ini, bertujuan

untuk memelihara kebersiahan

lingkungan dari pencemaran yang

disebabkan oleh sampah dan

limbah

Pasal 4

1. Setiap orang atau badan hukum

bertanggung jawab atas

kebersihan

2. Kebersihan sebagaimana

dimaksud pada ayat ini pasal ini

meliputi fasilitas umum dan

fasilitas social

Pengelolaan kebersiahan

merupakan bentuk

pelayanan publik yang

harus diberikan

pemerintah kepada

masyarakat, pasal ini

memiliki potensi

meminimlakan peran

pemerintah/negara

Pasal 5

Pelaksanaan pengelolaan sampah

meliputi :

a. penyapuan dan

pengumpulan

b. pewadahan dan

pemilahan

c. pemindahan

d. pengelohan antara

e. pengangkuatan

f. pengolahan akhir

Pada prakteknya

pemilahan dilakukan

Harus diperjelas pelaku

yang melakukan

pelaksanaan pengelolaan

Pasal 6

Pemerintah daerah berkewajiban

menumbuhkan dan

mengembangkan kesadaran

masyarakat menjadi tanggung

jawab bersama akan kebersihan

lingkungan melalui bimbingan

dan penyuluhan dan pemanfaatan

fasilitas

Pada prakteknya

pemerintah belum

melakukan kewajibannya

Pasal 11

(1) setiap orang atau badan

hukum dilarang :

a. membuang sampah, kotoran

atau barang bekas lainnya ke

saluran, berm, tempat umum,

tempat pelayanan umum, dan

tempat-tempat lainnya

15


b. mengotori, merusakdan

membakar atau menghilangkan

tempat/wadah sampah yang

dsediaka

c. membakar sampah pada tempat

yang membahayajkan

d. mengubur bangkai hewan besar

dipelkarangan atau membuangnya

disaluran air

e. membuang smpah berupa

pecahan kaca, zat kimia sampah

medis atau lain-lain yang

membahayakan kecuali pada

tempat/wadah yang disediakan

khusus untuk dikelola secara

khusus

Pasal 15

(1). Untuk memperlancar dan

memudahkan penanganan

persampahan setiap penghuni,

rumah tingal/took, perumahan,

bioskophotel atau rumah makan,

rumha sakit, perkantoran dan

tempat pariwisata wajib

menyediakan TPSS

(2). Pembagian wilayah

pengambilan, pengangkutan,

pembuangan dan pemusnahan

sampah yang disesuaikan dengan

sarana dan prasarana pelayanan

kebersiahan, ditetapkan kemudian

oleh bupati

Pasal ini menyatakan

bahwa penyediaan TPSS

dibebankan kepada

sumber sampah padahal

pemda juga melakukan

pungutan/retribusi

Pelayanan public

pengelolaann sampah

selama ini buruk

Pemerintah tidak

melakukan kewajiban

sebagaimana mestinya

sebagai pelayan

masyarakat

Pasal 16

1. Pengambilan,

pengangkutan dan

pembuangan sampah dari

took/perusahaan,

bisokop, hotel/rumah

makan rumah sakit,

pabrik perkantoran dan

tempat pariwisata

dilaksankan oleh

pemerintah daerah

2. pengambilan,

pengangkutan dan


rumah tinggal ke TPSS

dilaksanakan oleh

petugas yang ditunjuk

oleh RT/RW masing-

,masing

3. pengambilan,

pengangkutan dan


rumah tinggal ke tPSS

dilaksanakan oleh

petugas RT/RW

dilaksankan oleh

pemrintah daerah

4. pengambilan,

pengangkutan dan

Harus mengubah

konsepsi Tempat

pembuangan sampah

akhir menjadi tempat

pengelolaan sampah akhir

16



TPSS ke TPSA

dilaksanakan oleh

Pemerintah daerah

5. penetapan lokasi TPSS

diatur kemudian oleh

Bupati

Pasal 17

1. untuk keperluan pemberian

pelayanan/pemberian jasa

pengambilan dan pembuangan

sampah dimaksud pada pasal 19

dikenakan retribusi angkutan

sampah

Retribusi setiap bulan

dipungut namun

pelayanan yang diberikan

buruk

Pasal 19

(1) Penentuan lokasi TPA diatur

oleh Bupati

(2) Pengelolaan dan

pengusahaan TPSA yang

dilakukan oleh pihak Swasta

/intansi pemerinta diluar

pemerintah daerah, terlebih

dahulu mendapat ijin bupati

(3) Terhadap pihak-pihak

sebagaimana dimaskud pada

ayat 2 pasal ini, dikenkan

kontribusi yang besarnya

berdasarkan ksepekatan dan

diatur kemudian oleh dalam

perjanjian kerjasama

(4) Tata cara pengelolaan

sebagimana dimaksud dalam

ayat 2 pasal ini diatur lebih

lanut oleh bupati

Seharusnya penentuan

TPA mengacu kepada

ketentuan tata ruang yang

ada dalam RTRW

Tidak ada dokumen yang

jelas dari bupati mengenai

penentuan TPA

Belum ada aturan yang

mengatur tata cara

pengelolaan sampah di

TPSA

Penentuan rencana

TPA disesuaikan

dengan aturan tata

ruang dengan

mempertimbangkan

aspek kelestarian

lingkungan

Perlu ada aturan

pengelolaan sampah

di TPSA

Pasal 20

(1). Pembuangan sampah ke

TPSA yang dikelola/milik

pemerintahan daerah yang

dilaksanakan oleh pihak

swasta/intansi pemerintah dilura

pemda dinekan rteribusi setiap

meter3 sebasar Rp 5000

Perda 12 tahun

2001 tentang

RTRW Kabupaten

Bandung

Pasal 7 Tujuan pemanfaatan ruang

wilayah di Kabupaten Bandung,

yaitu :

a. Terselenggaranya pengaturan

ruang yang berwawasan

lingkungan di kawasan

lindung dan kawasan

budidaya.

b. Tercapainya pengaturan

ruang yang berkualitas untuk

:

Mewujudkan keterpaduan

dalam penggunaan sumber

daya alam dan sumber daya

buatan dengan

memperhatikan sumber daya

Sudah jelas

keberpihakanya pada

lingkungan

17


manusia ;

Meningkatkan pemanfaatan

sumber daya alam dan sumber

daya buatan secara berdaya

guna, berhasil guna, dan tepat

guna untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia ;

Mewujudkan perlindungan

fungsi ruang dan mencegah,

serta menanggulangi dampak

negatif terhadap lingkungan ;

Mewujudkan keseimbangan

kepentingan kesejahteraan dan

keamanan.

Pasal 12

(5) Sistem prasarana

pengelolaan lingkungan (air

baku & air bersih, sampah,

drainase) sebagaimana

dimaksud pada Pasal 8 ayat (2)

huruf d dilaksanakan melalui :

e. Pengelolaan sampah

dilaksanakan melalui :

pengembangan organisasi

pengelolaan persampahan,

pengembangan partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan sampah,

mempersiapkan setiap

wilayah kecamatan untuk

program pengembangan

pelayanan mulai dari

pengumpulan, transfer dan

pengangkutan sampah,

penerapan metode

pemilihan dan pendaur-

ulangan sampah di suatu

lokasi dalam upaya

meminimalkan pembuangan

sampah ke TPA (Zero

Waste

System/Dezentralization

Composting System), serta

mendorong pengelolaan

TPA Bersama. TPA di

Kabupaten Bandung

dialokasikan di :

Bandung Barat : Leuwigajah

(Cimahi Selatan), cakupan

wilayah pelayanan :

Padalarang, Margahayu,

Soreang, Katapang, Kotif

Cimahi, dan Batujajar.

Bandung Selatan : Pasir

Durung (Cicalengka),

cakupan wilayah pelayanan

bagi pengembangan

selanjutnya untuk

Metropolitan Bandung.

Bandung Timur : Babakan

Tidak nyambung antara

perda k3 dan tata ruang

18


(Ciparay), cakupan wilayah

pelayanan : Banjaran,

Baleendah, Majalaya,

Ciparay, Cileunyi,

Cicalengka, Rancaekek.

Bandung Utara : Pasir Buluh

(Lembang), cakupan wilayah

pelayanan : Lembang.

Perda no 3 tahun

2004 tentang RTRW

kota Bandung

Pasal 3

Visi Pembangunan Kota Bandung

adalah sebagai Kota Jasa

yang BERMARTABAT (Bersih,

Makmur, Taat, dan Bersahabat).

Pasal 4

Untuk mewujudkan visi


Pasal 3,

maka arahan penataan ruang

wilayah akan ditujukan untuk

melaksanakan misi:

a. mewujudkan kota yang tertata

rapi, nyaman dan layak huni

melalui penyediaan berbagai

sarana dan prasarana dalam

mendukung pembangunan

ekonomi, sosial, dan lingkungan;

Pasal 5

Tujuan penataan ruang adalah:

a. mencapai optimasi dan sinergi

pemanfaatan sumberdaya secara

berkelanjutan bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan

ketahanan nasional;

b. menciptakan keserasian dan

keseimbangan antara

lingkungan dan sebaran kegiatan;

c. meningkatkan daya guna dan

hasil guna pelayanan atas

pengembangan dan pengelolaan

ruang;

d. mewujudkan keseimbangan

dan keserasian perkembangan

antarbagian wilayah kota serta

antarsektor dalam rangka

mendorong pelaksanaan otonomi

daerah;

e. mewujudkan perlindungan

fungsi ruang dan mencegah serta

menanggulangi dampak negatif

terhadap lingkungan.

Pasal 26.

(1) Kebijakan prasarana dan

sarana kota sebagaimana

dimaksud

pada Pasal 10 meliputi:

a. air baku dan air bersih;

b. air limbah;

c. drainase;

d. persampahan;

e. pemadam kebakaran;

Tidak detail diatur

pengelolaan pada level

teknis

19


f. energi dan telekomunikasi;

g. fasilitas umum dan fasilitas

sosial.

(5) Kebijakan prasarana dan

sarana persampahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d

Pasal ini adalah:

a. mengurangi volume sampah

yang akan dibuang ke

Tempat Pembuangan Akhir

(TPA) dengan cara pengolahan

setempat per-wilayah dengan

teknik-teknik

yang berwawasan lingkungan;

b. meningkatkan kualitas dan

kuantitas prasarana dan sarana

pengelolaan sampah.

Pasal 90

Program pengembangan

prasarana dan sarana

persampahan

sebagaimana dimaksud pada Pasal

59, meliputi:

a. mengadakan penyediaan tempat

sampah terpisah untuk

sampah organik dan non-organik;

b. menentukan lahan-lahan untuk

Tempat Pembuangan

Sampah (TPS)/kontainer yang

baru;

c. melakukan rehabilitasi Tempat

Pembuangan Sampah (TPS)

dan kontainer yang rusak;

d. mengupayakan perluasan

Tempat Pembuangan Akhir

(TPA)

Leuwigajah terpadu;

e. melaksanakan studi kelayakan

manajemen pengelolaan

sampah terpadu Kota Bandung,

Cimahi, dan Kabupaten

Bandung;

f. melaksanakan studi kelayakan

penggunaan lahan Tempat

Pembuangan Akkhir (TPA) di

Pasir Durung untuk pengelolaan

sampah terpadu;

g. melakukan usaha reduksi

melalui pengomposan, daur ulang

dan pemilahan antara sampah

organik dan non-organik dapat

bekerjasama dengan swasta.

Perda No 11 rahun

2005 tentang K3 di

kota Bandung

Pasal 19 kebersihan

(2) Setiap Orang, dan Badan

Hukum dan/ atau Perkumpul an

bertanggung jawab atas

kebersihan

Pasal 26

(1) Penyelenggaran Kebersihan

lingkungan dilaksa nakan

melalui koordinasi RT dan RW

20


meliputi kegiatan pewadahan

dan/atau pemilahan, penyapun

dan pengumpulan serta

pemindahan sampah dari

lingkungnya ke TPS.

Pasal 27

(1) Pelaksaan pengelolaan

sampah pada umumnya meliputi

:

. pewadah an dan/ atau

pemilahan;

b. penyapuan dan pengumpulan;

c. pengaturan, penetapan dan

penyediaan TPS pada tempat

ya ng tidak mengganggu lalu

lintas (bukan pada badan jalan)

dan TPA;

d. pengolaha n antatara ;

e. pengangkutan;

f. pengolah an akhir.

(2) Pemerintah Daerah

menyelenggarakan pengelolan

sampah meliputi :

a. penyapuan jalan utama ;

b. peng akutan sampah dari TPS

ke TPA;

c. peng atura n, penetapan dan

penyedian TPS dan TPA;

d. pengolahan dan pemanfaatan

sampah.

(3) Ata penyelenggaran

sebagaimana dimaksud pada

aya t (1) d an ay at (2) dikenakan

biaya jasa kebersihan ya ng

diteta pk an deng an Keputusan

Walikota dengan terlebih dahulu

berkonsultsi deng n DPRD.

Pasal 28

(1) Penyelenggaraan Kebersihan


Pasal 25, bertujun untuk

memelihara kelestarian

lingkungan dari pencemaran

yang di akibatkan oleh sampah

dan limbah.

(2) Kegiatan sebagaimana


dilaksanakan secara terpadu oleh

Pemerintah Daerah dan peran

serta masyaraka t.

Pasal 29

(1) Setiap Orang, dan Hukum

dan/a tau Perkumpulan yang

akan membuang bekas

pera botan, berangk al dan/ atau

bangun, tebang n dan/ atau

pangkas pohon dapat meminta j

asa pengangkutan kepada PD.

Kebersihan atau membuangnya

langsung ke TPA.

(2) Untuk pelayanan jasa

21


dimaksud pada aya t (1)

dikenakan biaya jasa

pelayanan

yang di atur lebih lanjut oleh

Walikota dengan terlebih

dahulu konsultasi dengan

DPRD.

Pasal 59

Rencana pengelolaan prasarana

dan sarana persampahan

sebagaimana dimaksud Pasal 26

ayat (5) adalah:

a. memanfaatkan teknik-teknik

yang lebih berwawasan

lingkungan berdasarkan konsep

daur ulang-pemanfaatan

kembali-pengurangan dalam

pengolahan sampah di TPA

yang ada maupun yang akan

dikembangkan;

b. rehabilitasi dan pengadaan

sarana dan prasarana

persampahan, bergerak dan tidak

bergerak;

c. mengembangkan kemitraan

dengan swasta dan

kerjasama dengan kabupaten

dan kota sekitarnya yang

berkaitan untuk pengelolaan

sampah dan penyediaan

TPA.

Perda No 2 tahun

2006 tentang

Alokasi Dana

Perimbangan desa

Pasal 8

Butir 1

(1) Alokasi dana desa

dimaksudkan untuk membiayai

program pemerintahan desa dalam

melaksanakan kegaiatan

pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat

(2) tujuan diberikannya ADD

adalah a. meningkatkan

kemampuan lembaga desa dalam

melaksanakan pelayanan

pemerintahan kemasyarakatan

dan peneydian sarana dan

prasarana yang menjadi skala

prioritas kebutuhan masyarakat

desa sesuai dengan

kewenangannya

e. meningkatkan peningkatan

swadaya gotong royong

masyarakat

pasal 16

Dana perimbangan desa

digunakan untuk meningkatkan

kemampuan pemerintahan desa

dalam menyediakan pelayanan

publik yang menjadi skala

prioritas kebutuhan masyarakat

desa

22


Rancangan Perda

Penyerahan sebagian

kewenangan dari

kabupaten ke desa

Pasal 4

Daerah menyerahkan sebagian

urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya kepada

desa

Pasal 6

(1) urusan pemerintahan yang

menjadi kewenagan daerah yang

diserahkan menjadi kewenagan

desa, sebagaimana dimaksud pada

pasal 4 ayat 1, merupakan bentuk

pelayanan publik yang terdiri atas

kegiatan fisik dan non fisik

2. urusan pemerintahan

kewenangan daerah yang

disrahkan menjadi kewenangan

desa , sebagaimana dimaksud

pada pasal 4 ayat 1 mencakup

bidang ;

d. persampahan dan limbah

f. pembuangan air kotor

k. kesehatan

lampiaran perda

4. urusan bidang persampahan

dan sampah

a. pengelolaan pemnafaatan dan

pemusnahan sampah domestik

dan lingkungan

b. pembangunan , pemeliharaan

dan pengelolaan sarana dan

prasarana persampahan desa

seperti alat angkut, tempat

sampah, dan tempat pengelolaan

sampah sementara

c. pelaksanaan pengawasan dan

pengendalian dan penertiban

pembuangan sampah di daerah

desa dan dibantaran sungai dan

drainase di desa

d. pengelolaan industri kecil daur

ulang sampah

e. pengawasan pencemaran dan

pencegahan pembuangan limbah

di desa

f. pembinaan dan penyuluhan

masyarakat tentang persampahan

Aturan Teknis lainnya

Standar yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan telah diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan

Umum dan Badan Standarisasi Nasional (BSN), yaitu:

1. SK-SNI. S-04-1991-03, tentang Spesifikasi Timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia,

Standar ini mengatur tentang Jenis sumber sampah, besaran timbulan sampah berdasarkan komponen sumber

sampah serta besaran timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota.

2. SNI 19-2454-1991, tentang Tata cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan Standar ini mengatur tentang

Persyaratan Teknis yang meliputi:

a. tekknik operasional, Pemindahan sampah

b. Daerah pelayanan

c. Pengangkutan sampah

d. Tingkat pelayanan Pengolahan

23

e. Pewadahan sampan Pembuangan Akhir

f. Pengumpulan sampah

g. Kriteria penentuan kualitas operasional pelayanan adalah:

1) Penggunaan jenis peralatan

2) Tipe kota

3) Sampah terisolasi dari lingkungan

4) Variasi daerah pelayanan

5) Frekuensi pelayanan

6) Pendapatan dari retribusi

7) Frekuensi penyapuan

8) Timbulan sampah musiman

9) Estetika

3. SNI 03-3241-1994, tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Standar ini

mengatur tentang ketentuan pemilihan lokasi TPA, kriteria pemilihan lokasi yang meliputi kriteria regional

dan kriteria penyisih.

4. SNI 19-3964-1994, tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah

Perkotaan.

Standar ini mengatur tentang tata cara pengambilan dan pengukuran contoh timbulan sampah yang meliputi

Lokasi, cara pengambilan, jumlah contoh, frekuensi pengambilan serta pengukuran dan perhitungan.

D. Rancangan Konsepsi Tata Kelola Sampah

1. Pengertian Umum

Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang yang berasal dari aktivitas manusia maupun alam yang dinilai

tidak memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan,

rumah sakit, pasar, dan lain-lain. Pengelolaan sampah di Indonesia umumnya dilakukan di tempat pembuangan

akhir (TPA) sampah. Sampah tidak dikelola pada sumbernya.

2. Jenis Sampah Yang dihasilkan

Sumber /asal produksi Bentuk/Jenis Pengolahan

Organik anorganik

Rumah

Tangga/Pemukiman

- sayuran

- daun-

daunan

- kulit buah-

buahan

- kertas

- plastik

- kaleng

- botol

- kardus

- kain

- karet

Organik :

1. kompos

2. pakan ternak

anorganik :

- di daur ulang

Pasar/mall/perdagangan - sayuran

- buah-buahan

- daun-daunan

- kertas

- plastik

- kaleng

- botol

- kain

- karet

Organik :

- kompos

- pakan ternak

anorganik :

- di daur ulang

Hotel sayuran

kulit buahan

daun-daunan

- kertas

- plastik

- kaleng

- botol

Organik :

- kompos

- pakan ternak

anorganik :

- di daur ulang

24

Sumber /asal produksi Bentuk/Jenis Pengolahan

Organik anorganik

Rumah Sakit - sayuran

- sisa makanan

- jarum suntik

- kertas

- kulit

- botol infus

- bekas obat-

obatan

- karet

Sampah rumah sakit perlu

dipisahkan.

Sampah rumah sakit harus

dibakar di dalam sebuah

insinerator milik rumah

sakit.

Sampah rumah sakit

ditampung di sebuah

kontainer dan selanjutnya

dibakar di tempat

pembakaran sampah.

Sampah biomedis

disterilisasi terlebih dahulu

sebelum dibuang ke

landfill.

Rumah makan - sayuran

- daun

- kulit buah-

buahan

- kertas Organik :

kompos

pakan ternak

anorganik :

- di daur ulang

Kontruksi gedung semen, pasir,

spesi, batu bata,

ubin, besi dan

baja, kaca, dan

kaleng. Karet

Industri - kertas

- plastik

- kaleng

- botol

- kain

- karet

Organik :

kompos

pakan ternak

anorganik :

- di daur ulang

Perkantoran - sisa makanan - kertas

- plastik

- kaleng

- botol

- kardus

Organik :

kompos

pakan ternak

anorganik :

- di daur ulang

3. Lingkup Pengelolaan Sampah.

. Sampah yang harus dikelola tersebut meliputi sampah yang dihasilkan dari:

1) rumah tangga;

2) kegiatan komersial: pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel,

restoran, tempat hiburan;

3) fasilitas sosial: rumah ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara,

rumah sakit, klinik, puskesmas;

4) fasilitas umum: terminal, pelabuhan, bandara, halte kendaraan

umum, taman, jalan, dan trotoar;

5) industri;

6) fasilitas lainnya: perkantoran, sekolah.

7) hasil pembersihan saluran terbuka umum, seperti sungai, danau, pantai

25

Otoritas/Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah/Kewenangan Negara untuk Publik

Aspek Pusat Propinsi Kabupaten/kota Ket

Informasi sosialiasiai kebijakan-

kebijakan lingkungan

(sampah) kepada

msyarakat tingkat

nasional

Menyediakan layanan

informasi yang

berkiatan dengan

pengelolaan sampah

Mewujudkan,

menumbuhkan,

mengembangkan dan

meningkatkan

kesadaran dan

tanggung jawab para

pengambil keputusan

dalam pengelolaan

lingkungan hidup;

Mewujudkan,

menumbuhkan,

mengembangkan, dan

meningkatkan

kesadaran akan hak

dan tanggung jawab

masyarakat dalam

pengelolaan sampah

sosialiasiai kebijakan-


(sampah) kepada

msyarakat tingkat

propinsi

Menyediakan layanan

informasi yang

berkiatan dengan

pengelolaan sampah

Mewujudkan,

menumbuhkan,

mengembangkan dan

meningkatkan

kesadaran dan

tanggung jawab para

pengambil keputusan

dalam pengelolaan

lingkungan hidup;

Mewujudkan,

menumbuhkan,

mengembangkan, dan

meningkatkan

kesadaran akan hak

dan tanggung jawab

masyarakat dalam

pengelolaan sampah

sosialiasiai kebijakan-


(sampah) kepada

msyarakat tingkat

kabupateni

Menyediakan layanan

informasi yang

berkiatan dengan

pengelolaan sampah

Mewujudkan,

menumbuhkan,

mengembangkan dan

meningkatkan

kesadaran dan

tanggung jawab para

pengambil keputusan

dalam pengelolaan

lingkungan hidup;

Mewujudkan,

menumbuhkan,

mengembangkan, dan

meningkatkan

kesadaran akan hak

dan tanggung jawab

masyarakat dalam

pengelolaan sampah

Partisipasi Menyusun kebijakan

yang membuka ruang

dan partispasi

masyarakat dalam

pengelolaan sampah

Mendukung upaya-

upya masyarakat

dalam pengelolaan

sampah

Memberikan

penghargaan kepada


berkontribusi

pengelolaan sampah

Menyusun kebijakan

yang membuka ruang

dan partispasi

masyarakat dalam

pengelolaan sampah

Mendukung upaya-

upya masyarakat

dalam pengelolaan

sampah

Memberikan

penghargaan kepada


berkontribusi

pengelolaan sampah

Menyusun kebijakan

pengelolaan sampah

yang membuka ruang

dan partispasi

masyarakat

Mendukung upaya-

upya masyarakat

dalam pengelolaan

sampah

Memberikan

penghargaan kepada


berkontribusi

pengelolaan sampah

Dukungan

Sumber daya

- penyelenggaraan

pelatihan dan

pendidikan

pengelolaan sampah

- penyedian alokasi

anggaran pengelolaan

sampah

- pengkajian dan

penelitian pengelolaan

sampah

- penyediaan

anggaran

pengelolaan skala

wilayah

- pembinaan dan

bimbingan teknis

- Penyedian anggaran

pengelolaan sampah

untuk komunitas

- Penyediaan sarana dan


sampah

- Penyedian bimbingan

teknis

Pengelolaan

/Penanganan

- penyusunan regulasi

pengelolaan

persampahan yang

mendukung partispasi

- Mengenakan sanksi

kepada semua pihak

yang melanggar

peraturan

- penyusunan aturan

pengelolaan skala

lokal/RT

26

Aspek Pusat Propinsi Kabupaten/kota Ket

masyarakat

- penyusunan rencana

induk pengelolaan

sampah

- pemeberian insentif

dan disinsentif

- Menteri membuat

kebijakan pengelolaan

sampah yang terbaik

bagi masyarakat dan

lingkungan

- Menteri bertanggung

jawab dalam

melakukan koordinasi

pengendalian dampak

dari pengelolaan

sampah.

- pemerintah memiliki

kewajiban dalam

pengelolaan sampah berupa:

- Instansi teknis terkait

menyiapkan dan

menyusun kebijakan

umum pengelolaan

sampah.

- Menyusun dan

menyiapkan standar

pengelolaan sampah.

- Penyelesaian kasus

yang berpotensi

menjadi masalah

nasional, dan atau

tidak dapat

diselesaikan oleh antar

pemerintah propinsi,

dan atau atas

permintaan pemerintah

propinsi.

- Mengeluarkan peraturan

pengelolaan sampah

yang mengikat semua

warga untuk

menciptakan lingkungan

yang bersih, indah,

nyaman, dan sehat

- Memberikan pelayanan

pengelolaan sampah di

daratan dan perairan

yang terbaik bagi

masyarakat.

- Menggunakan dana

masyarakat secara

transparan dan akuntabel

untuk mengelola sampah

- Melakukan pengawasan

ternadap pengelolaan

sampan yang dilakukan

oleh pemerintah sendiri

dan masyarakat

- Menyediakan sarana dan


sampah secara memadai.

- Mendorong dan

mendukung masyarakat

untuk melakukan

kegiatan pengurangan

dan pemanfaatan sampah

(3R) .

- Menentukan besarnya

tarif jasa pengelolaan

sampah secara transparan

Pembinaan

dan

Pengawasan

Menteri melakukan

pengawasan terhadap

penaatan pemerintah daerah

dan/atau badan usaha dalam

melakukan pengelolaan

sampah atas ketentuan yang

telah ditetapkan dalam

peraturan perundang-

undangan di bidang

pengelolaan sampah serta

menetapkan pejabat yang

berwenang melakukan

pengawasan.

Melakukan

pembinaan kepada

masyarakat dan

Pelaku Usaha

dalam

menentukan

besarnya tarif jasa

pengelolaan

sampah secara

transparan.

Melibatkan

masyarakat dalam

mengendalikan

pengelolaan

lingkungan

Melakukan pembinaan,

pendidikan, penyuluhan dan

bimbingan teknis bagi

kelompok masyarakat

pengelola sampah

Pengendalian Menyusun kerangka reward

dan funisment berkaitan

dengan pengelolaan sampah

27

Peran Masyarakat dalam Pengelolaan sampah/ akses publik terhadap Negara

Aspek Bentuk tanggung jawab /hak dan kewajiban

Informasi Mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan dana masyarakat oleh pemerintah

maupun pengelola sampah swakelola

Mendapatkan informasi tentang kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan

Memberikan informasi dan data berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dilakukan

kepada pemerintah

Memberikan informasi berkaitan pengelolaan lingkungan/sampah yang dilakukan

Partisipasi Menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya

Berpatisipasi dalam mengelola sampah tingkat pemukiman (pengurangan, pemilahan,

pemanfaatan)

Berperan aktif dalam perencenaan, pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan sampah.

Berperan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah.

Melakukan pemantauan terhadap kegiatan pengelolaan sampah.

Terlibat dalam pembinaan, pendidikan dan bimbingan teknis yang difasilitasi oleh

pemerintah

Sumber daya - membangunan keswadayaan masyarakat dalam mengelola sampah pemukiman

- mendapatkan bantuan atau dukungan anggaran dari pemerintah berkaitan dengan

pengelolaan sampah yang bersumber dari APBD

- mengelola sarana dan prasarana pengelolaan sampah

- mengajukan sumber daya kepada pemerintah untuk mendukung kegiatan pengelolaan

persampahan tingkat pemukiman

- membangunan usaha ekonomi bersama dengan mengelola sampah

- berperan aktif membangun hubungan dengan pihak lain yang mendukung pada kegiatan

pengelolaan sampah

- pemberian modal bagi para pemulung-pemulung

Pengelolaan - Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat

- Berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dan penentuan besarnya retribusi/ pajak

pengelolaan sampah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengelola sampah

swakelola

- masyarakat berperan dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui pengurangan,

pemilahan, pengolahan dan pemanfaatan sampah untuk skala pemukiman

- Mendapatkan pelayanan kebersihan yang terbaik dari pemda/pengelola sampah.

- Memanfaatkan, mengolah, dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan

- masyarakat bias berperan dalam membangun usaha pengomposan, daur ulang

- pemberdayaan terhadap pemulung-pemulung

Pengendalian masyarkat terlibat dalam pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh

pemerintah

memberikan bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam ke-giatan

pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan.

Dari Kajian regulasi diperoleh beberapa Catatan:

1. Kerangka regulasi yang ada belum mengatur tentang tata kelola sampah yang berbasis komunitas

2. Perlunya Kerangka Aturan yang baru yang mengatur tentang tata kelola sampah yang mengutamankan

potensi local

Rencana Tindak Lanjut Yang akan dilakukan adalah :

1. melakukan kajian mendalam terhadap aturan yang berkaitan tentang sampah

2. menyusun rancangan naskah akademik pengelolaan sampah

KAJIAN REGULASI DAN TATA KELOLA SAMPAH

Documents