Kajian Efektivitas Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Kutai

37

KAJIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KOLABORATIFTAMAN NASIONAL KUTAI

)(Study on the Effectiveness of Collaborative Management of Kutai

National Park

Faiqotul Falah1

1Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumberdaya Alam, Jl.Sukarno-HattaKm 38, Samboja, PO Box 578 Balikpapan 76112,

telp/fax (0542) 7217663/7217665, Email : [email protected]

(TNK

Kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) mengalami defragmentasi dan degradasi habitat akibatperambahan, penebangan liar, serta kebakaran hutan. Kemitraan pengelolaan TNK terbentuk sejak 1994dengan adanya Mitra Kutai. Namun berbagai permasalahan yang muncul mengindikasikan bahwapengelolaan kawasan TNK belum efektif. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi mengenaiefektivitas kelembagaan pengelolaan kolaboratif di TNK. Penelitian dilakukan dengan cara : 1)identifikasi kebijakankesepakatan yang berlaku, 2) analisis isi kebijakan, 3) identifikasi persepsi dan peranpemangku kepentingan; 4) analisis kualitatif terhadap persepsi dan peran pemangku kepentingan 5)analisis SWOT, dilanjutkan 6) rekomendasi penyempurnaan kelembagaan kolaborasi Mitra Kutai.Disimpulkan bahwa pengelolaan kolaborasi di TNK ternyata belum efektif, sehingga perlu dilakukanlangkah-langkah berikut : 1) Penelitian potensi dan kondisi terkini TNK; 2) publikasi hasil penelitian serta

Diterima 13 Februari 2012, disetujui 2 Agustus 2012

ABSTRACT

Keywords

Kutai National Park ) area has been defragmented and degraded due to illegal logging, forest fire,and land occupation. Collaborative management of TNK has been exists with the establishment of Mitra KutaiHowever various problems occur in TNK as indication that the collaborative management has not yet effective.This paper aims to describe information regarding the institutional effectiveness of collaborative managementin TNK. This research was conducted by : 1) identification of related policies; 2) policy content analysis; 3)identification of stakeholders' perception and roles, 4) qualitative analysis on stakeholders' perception and roles,5) SWOT analysis, and 6) formulation of recommendation on improvement steps of collaborativemanagement of TNK. It was concluded that collaborative management of TNK was ineffective in solvingvarious problems occurred, and therefore it is necessary to make improvement by the following steps : 1) Study thepotential and current conditions of TNK; 2) Publish research results and raise issues on the problems andimportant values of TNK; 3) Strengthen networking with funding organizations; 4) Establish zonation area; 5)Reconfigure collaboration management organization and arrange programmes and scheme on budget agreedby all stakeholders; 6) Make collaboration on the development of model of conservation village; and 7)Collaboration in the economic utilization programmes in TNK, such as development of agro-tourism area, theenvironmental education center, safari-park and eco-tourism areas and research area

: Collaboration, institution, ecosystem based forest management, stakeholders' roles

ABSTRAK

38

Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 10 No. 1, April 2013 : 37 - 57

mengangkat isu permasalahan dan nilai penting TNK melalui media; 3)Penguatan jejaring kerja denganlembaga donor internasional; 4) Penetapan/zonasi kawasan; 5) Rekonfigurasi lembaga kolaborasipengelolaan TNK serta penyusunan program dan skema pendanaan yang disepakati semua pihak; 6)Kolaborasi dalam Pembangunan model Desa Konservasi; dan 7) Kolaborasi dalam program pemanfaatanekonomi kawasan, seperti pembangunan kawasan agrowisata, pusat pendidikan lingkungan, taman safaridan kawasan ekowisata serta areal riset/penelitian.

Kata kunci : Kolaborasi, kelembagaan, pengelolaan kawasan berbasis ekosistem, peran pemangkukepentingan

I. PENDAHULUAN

Taman nasional adalah kawasan peles-tarian alam baik daratan maupun perairanyang mempunyai ekosistem asli, dikeloladengan sistem zonasi yang dimanfaatkanuntuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan,pendidikan, menunjang budidaya, budaya,pariwisata dan rekreasi (UU No 41/1999).Konsep yang diterapkan dalam pengelolaantaman nasional adalah pengelolaan kawasanberbasis ekosistem. Pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistemmemerlukan adanya kerjasama atau kolaborasiseluruh pemangku kepentingan, sehinggamemungkinkan tercapainya kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumus-kan keseimbangan fungsi-fungsi ekologis,ekonomis dan sosial dari suatu ekosistemhutan (von GadowSuhendang, 2004). Menurut PeraturanMenteri Kehutanan (Permenhut) No 19 tahun2004, pengelolaan kolaboratif didefinisikansebagai pelaksanaan suatu kegiatan ataupenanganan suatu masalah dalam rangkamembantu meningkatkan efektivitas penge-lolaan kawasan secara bersama dan sinergisoleh para pihak atas dasar kesepahaman dankesepakatan bersama.

Sebagian besar kawasan konservasi diIndonesia berada dalam tekanan karena adanyatiga ancaman utama yaitu: klaim dan okupasioleh masyarakat lokal, perambahan olehindustri, dan konflik antara pemerintah pusat

et al., 2000 dalam

dan daerah atas kewenangan sumber daya alam(Moeliono dan Purwanto, 2008). KawasanTaman Nasional Kutai (TNK) tak luput dariketiga ancaman tersebut. Perubahan tata gunalahan di sekitar TNK yang meningkatkanakses dan tekanan pihak luar terhadapkawasan, euforia otonomi daerah yangmembuat pemerintah daerah dan masyarakatmerasa memiliki hak penuh untuk meng-eksploitasi sumber daya alam, kandunganminyak bumi dan batu bara di TNK yangmenjadi sumber konflik antara sektorkehutanan dan pertambangan, serta lemahnyapenegakan hukum, merupakan permasalahankompleks yang menyebabkan kawasan TNKmengalami degradasi kuantitas dan kualitaskeanekaragaman hayati (Wiratno 2001;Balai TN Kutai, 2010). Munculnya per-masalahan kompleks dan berlarut-larut yangmelibatkan banyak pemangku kepentingan inimengindikasikan pentingnya tercapai kese-pahaman dan kesepakatan bersama, sertaimplementasi pengelolaan kolaboratif yangefektif di TNK.

Beberapa syarat agar pengelolaan berbasisekosistem secara kolaboratif dapat efektifuntuk mencapai keberlanjutan fungsi danmanfaat kawasan konservasi, antara lain :1. Prinsip holistik, yaitu pengelolaan

kawasan harus memperhatikan seluruhfungsi ekologis, ekonomis, dan sosialdalam ekosistem;

2. Prinsip integratif, yaitu : a). pengelolaanberdasar kerjasama antar seluruh pihak

et al.,

39

Kajian Efektivitas Pengelolaan Kolaboratif . . .Faiqotul Falah

(Suhendang, 2004); b).ditampungnyaberbagai aspirasi para pemangku kepen-tingan (Awang, 2006); c). berdasarkesepahaman dan kesepakatan bersama(IUCN, 1996; Permenhut No 19 Tahun2004); d). ada pembagian kewenangan dantanggung jawab dalam pengelolaan(Awang, 2006); e). partisipasi yang tinggidari pemangku kepentingan, termasukmasyarakat lokal (Awang, 2006); dan f). adafasilitator dan dewan penasehat yangberfungsi dengan baik dalam kelembagaankolaborasi (Anshari, 2006; Erdman .,2004, Moeliono dan Purwanto, 2008).

Tulisan ini bertujuan memaparkan infor-masi mengenai efektivitas kelembagaan

et al

kolaboratif pengelolaan TNK, berdasarbeberapa kata kunci yaitu realisasi fungsikawasan, ada tidaknya kesepahaman dankesepakatan bersama, aturan main yangberlaku , struktur kolaborasi, realisasi peran,partisipasi, relasi antar pemangku kepen-tingan, serta persepsi dan aspirasi parapemangku kepentingan.

Bagan alir permasalahan penelitian disaji-kan dalam Gambar 1.

II.

A.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pikir Penelitian

PARAPIHAKKELEMBAGAAN

Aturan yangberlaku Persepsi

Partisipasiparapihak

Realisasiperan

Kesenjangan antaraaturan dan realisasi peran

Bahan Penilaianefektivitas

kelembagaankolaboratif

Gambar 1. Bagan alir permasalahan penelitianFigure 1. Flowchart of research problem

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pengambilan data dilakukan pada bulanJuni sampai dengan November 2010, dikawasan Taman Nasional Kutai yangtermasuk dalam wilayah Kota Bontang,Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten KutaiKartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

C. Pengambilan dan Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptifkualitatif yang menggunakan metode survei,dengan tahapan sebagai berikut :

Identifikasi : a. peraturan yang berlakumengenai pengelolaan kolaboratif sertapemanfaatan sumberdaya hutan yangdiizinkan di kawasan taman nasional; b.

1.

KAWASANTNK

40

kesepakatan yang berlaku dalampengelolaan kolaboratif kawasan TNK; c.kondisi fisik, ekologis, sosial budaya danekonomi masyarakat sekitar kawasanTNK. Identifikasi dilakukan denganmelakukan telaah data sekunder.Analisis isi kebijakan pengelolaan kolabo-ratif kawasan TNK.Identifikasi persepsi, partisipasi danrealisasi peran parapihak dalam penge-lolaan kolaboratif kawasan TNK.Analisis persepsi, partisipasi dan realisasiperan parapihak dalam pengelolaan kola-boratif kawasan TNK, secara kualitatif.

2.

3.

4.

5. Interpretasi data, analisis SWOT danperumusan rekomendasi.

Pengumpulan data primer mengenaipersepsi dan realisasi peran para pemangkukepentingan dilakukan dengan metodewawancara terstruktur. Data sekunderdiperoleh dari KementerianKehutanan, Pusat Informasi PengelolaanKolaboratif, laporan kegiatan Balai TNK danMitra TNK, arsip Pemerintah Daerah, sertainstansi lain yang terkait.

website

Tabel 1. Distribusi asal dan jumlah responden penelitianTable 1. Distribution of source and amount of respondents

No Asal responden (Sources of respondents)Jumlah responden

(Amount of respondents)1 Balai TN Kutai 7 ( Kepala Balai, Seksi Perencanaan,

Seksi Sangatta dan Tenggarong, ResortPrevab, Sangkima, dan Menamang)

2 Anggota Mitra Kutai 5 perusahaan (Pertamina, KPC,PAMA, Indominco, Surya HutaniJaya)

3 Pemerintah Kota Bontang 1 (Badan Lingk. Hidup )4 Pemerintah Kab. Kutai Timur 3 (Bappeda, Dinas Kehutanan, Badan

Lingkungan Hidup)5 Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara 2 ( Dinas Kehutanan, Badan Lingk.

Hidup)6 LSM lokal 1 (Yayasan BIKAL)7 Masyarakat :

a. Dalam Kawasan (7 desa)b. Luar kawasan :

- Desa Swarga Bara ( Seksi Sangatta)- Desa Menamang Kiri dan Menamang

Kanan (Seksi Tenggarong)

49

714


41

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kawasan TN Kutai

TN Kutai memiliki luas 198.604 ha, terbagidalam tiga wilayah administrasi, yaitu KotaBontang (0,36% dari luas TNK), Kab. KutaiKartanegara (12,88%), dan Kab. Kutai Timur(86,75%). Kawasan yang berhutan didominasioleh tipe ulin ( ), meranti( sp.), kapur ( ),dan Dipterocarpaceae campuran. Juga terdapathutan bakau, hutan pantai, hutan kerangas,dan hutan rawa air tawar. Potensi floramencapai 958 jenis. Potensi fauna mencakup11 spesies primata (5 endemik Kalimantan),antara lain orangutan ( ),bekantan ( ), dan Owa-owa( ). Satwa lain adalah banteng( ), rusa sambar ( ),

Eusideroxylon zwageriShorea Dryobalanops aromatic

Pongo pymaeus morioNasalis larvatus

Hylobates muelleriBos javanicus Cervus unicolor

kijang muntjak ( ), kancil( sp), beruang madu (

), macan dahan ( ),buaya muara ( ), buayasenyulong ( ) dan 330spesies burung. Kawasan TNK merupakandaerah tangkapan air bagi Sangatta (ibukotaKutai Timur) serta zona aquifer yangmenyuplai kebutuhan air bersih Kota Bontangyang berada di kawasan TNK. TNK memilikitak kurang dari lima Daerah Tujuan WisataAlam, namun belum semuanya dapatdikembangkan karena besarnya tekananterhadap kawasan (Balai TN Kutai, 2010).Dalam sejarahnya, kawasan konservasi iniberkali-kali mengalami pelepasan sebagianwilayah untuk berbagai tujuan, seperti terlihatdalam Tabel 2.

Muntiacus muntjakTragulus Helarctos

malayanus Neofalis didardiCrocodylus prosus

Thomistoma schelegeli

Tabel 2. Sejarah kawasan TNKTable 2. History of Kutai National Park area

Sumber : Balai TN Kutai, 2010:Source Institute of Kutai National Park, 2010

Tahun(Years )

Kegiatan (Activities )

1936 Disetujui Suaka Margasatwa Kutai seluas 306.000 hektar (Sultan Kutai, SK (ZB) No 80/22-B/1936)

1957 Ditetapkan Suaka Margasatwa Kutai ( SK Menteri Pertanian No 110/UN/1957)1969 100.000 hektar dikeluarkan untuk eksplorasi minyak (Pertamina) dan hak pengusahaan kayu (HPH)

1973 106.000 ha di pesisir timur diberikan ke HPH PT Kayu Mas, PT Badak NGL dan PT Pupuk Kaltim(PKT)

1991 - 1,371 hektar dilepaskan untuk perluasan kota Bontang dan ekspansi PT PKT (SK Menhut No435/Kpts -XX/1991)

- Pembangunan Jalan Poros Bontang – Sangatta sepanjang 68 km dan membuka lahan TNK seluas+ 48 hektar

1995 SM Kutai menjadi TN Kutai seluas 198.629 ha (SK Menhut No 325/Kpts -II/1995)

1997 Persetujuan prinsip perubahan sebagian kawasan TNK seluas + 25 ha menjadi kawasan hutan produksiyang dapat dikonversi, yang kemudian dilepaskan untuk perluasan Kota Bontang (Surat Menhut No997/Menhut -VII/1997)

1998 - Mengesahkan empat desa di dalam kawasan TN sebagai desa definitif (Gubernur Kaltim) dalam Kec.Sangatta Selatan

- Pembuatan zona pemanfaatan khusus di Sangatta Selatan

1999 - Pemekaran Kab. Kutai menjadi Kab. Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kota Bontang- Usulan enclave seluas 23.712 ha (Pemerintah Kab. Kutai Timur)

2005 Kec. Sangatta Selatan dimekarkan menjadi Kec. Sangatta Selatan dan Teluk Pandan, 4 desa yang adadimekarkan menjadi tujuh desa

2007 Menhut membentuk Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan TN Kutai, memberikan tigaopsi, yaitu 1) pelepasan kawasa n, 2) relokasi masyarakat dari dalam kawasan, dan 3) membentuk ZonaKhusus di TN Kutai


42

Sejarah pelepasan kawasan untuk berbagaikepentingan di atas menjadi salah satu alasanbagi masyarakat dan Pemerintah Daerahuntuk menuntut . Saat ini pada bagiankawasan TN Kutai yang diusulkan untukdi telah berdiri bangunan pemukiman,sarana prasarana pemerintahan, saranaprasarana umum seperti sekolah (TK sampaidengan SLTA), Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas), jalan, Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM), pasar, stasiun pompa bensin,13 menara pemancar sinyal seluler, tempatpelelangan ikan dan jaringan listrik. Dijumpaipula tempat penggergajian kayu, hotel-hotel,rumah-rumah makan dan tempat hiburan(karaoke dan panti pijat). Tahun 2009 jumlahpenduduk di dalam kawasan TN Kutai tercatat27.495 jiwa, terdiri dari mayoritas suku Bugis,sisanya Jawa, Dayak, Banjar, dan Kutai. Hasilsurvei menyatakan bahwa di kawasan TNKutai dijumpai potensi batubara sebesar 2,1milyar metrik ton yang menjadi incaraninvestor untuk dieksploitasi dan juga menjadialasan bagi para spekulan melakukan jual belilahan dalam kawasan TN Kutai. Masalahpembebasan lahan dalam kawasan TN Kutaijuga menjadi bahan kampanye dalamPemilihan Kepala Daerah Kab. Kutai Timurtahun 2010 (wawancara dengan masyarakat,2010).

Beberapa aturan main yang terkait denganpengelolaan kolaboratif di TNK dan impli-kasinya adalah sebagai berikut :

Undang- Undang (UU) No 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumberdaya AlamHayati dan Ekosistemnya, sebagai dasarhukum yang memungkinkan TNKdikelola bersama dan menampung berbagaikepentingan untuk tujuan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, menunjangbudidaya dan rekreasi.

enclave

enclave

A. Peraturan yang Terkait dengan Penge-lolaan Kolaboratif TNK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehu-tanan, yang implikasinya antara lain bahwauntuk menjaga fungsi taman nasional,perlu prasyarat pemantapan kawasan yangbelum terpenuhi karena tingginya tekan-an dan bahwa kegiatan penambanganminyak dan batubara serta pemukimanmasyarakat dalam kawasan TNK adalahmelanggar hukum ( ).UU No 32 Tahun 2004, tentangPemerintahan Daerah, yang antara lainmenyatakan sub bidang kehutananmerupakan urusan pilihan yang dapatdikelola daerah sehingga PemerintahDaerah dapat turut serta berkolaborasidalam pengelolaan TNK.UU No 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang antara lain mencantumkankewajiban perusahaan menunaikantanggung jawab sosial dan lingkungan(CSR) sebesar maksimal 2% dari labaperusahaan untuk lingkungan danmaksimal 2% untuk sosial. Ini merupakandasar hukum bagi perusahaan yangberaktifitas di sekitar TNK untuk ikutmenyumbangkan dana dan berkolaborasidalam pengelolaan TNK.Permenhut No P.19 Tahun 2004 tentangPengelolaan Suaka Alam dan KawasanPelestarian Alam, antara lain berisi pedo-man persiapan, implementasi, pemantauandan evaluasi dalam pengelolaan kolaboratifkawasan konservasi, melibatkan berbagaipemangku kepentingan. Implikasinyaperlu dibangun lembaga kolaborasimultipihak pengelolaan TNK denganaturan main yang jelas mulai dariperencanaan hingga evaluasi.Permenhut No P.56 Tahun 2006 tentangZonasi Taman Nasional, yang menyatakanPemanfaatan kawasan TN dapat dilakukandi zona religi, zona budaya, zona penelitiandan zona khusus, sehingga memungkinkankolaborasi lebih lanjut dengan masyarakatdan berbagai pihak di zona khusus, serta

illegal


43

dengan lembaga penelitian di zonapenelitian.Permenhut No P. 64 Tahun 2006, tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,yang implikasinya adalah keberadaanPertamina, masyarakat, serta berbagaisarana fisik seperti SPBU di TNK adalahmelanggar hukum.

Salah satu fungsi utama Mitra Kutai adalahpenggalangan dana

(CSR) dari anggotanya untuk membiayai program-program pengelolaan TNK.Selama 14 tahun (1995-2008) telah tersalurkandana sebesar Rp. 7,78 milyar dari Mitra Kutai,yang berarti rata-rata penyaluran dana adalahsekitar Rp 500-600 juta per tahun. Prioritaspenggunaan dana adalah sebagai berikut : (1)Kampanye pelestarian 20%, (2) Pengembanganekowisata 4%, (3) Sarana & Prasarana 20%, (4)Pengembangan SDM 3%, (5) Penelitian 2%, (6)Rehabilitasi kawasan 26%, (7) Pengamanan5%, (8) 8%, dan (9)Sekretariat 12%. Saat ini muncul kejenuhanpada anggota-anggota Mitra Kutai karenaprogram-program kegiatan yang dilaksanakanselama ini bersifat insidental/tidak berkesinambungan dan tidak diarahkan untukmengatasi permasalahan mendasar di TNK.

Hasil wawancara kepada masyarakatmenyatakan bahwa mereka ternyata tidakmengenal apa yang disebut Mitra Kutai,sehingga bisa dikatakan bahwa kepentinganperusahaan untuk mengangkat citranya dalamaktivitas pelestarian lingkungan tidak tercapai.Pembentukan Mitra Kutai mempunyaibeberapa tujuan, yaitu : 1) Penyadaran masya-rakat; 2) Mendapat dukungan masyarakat luas;3) Mengurangi tekanan terhadap hutan; 4)Pengelolaan kawasan yang lebih baik; dan 5).Kepastian hukum bagi masyarakat dankawasan (Pusat Informasi Pengelolaan Kola-boratif, 2006).

7.

C. Aturan Main dalam Kemitraan Penge-lolaan TNK serta Implementasinya

Corporate Social Respon-sibility -

Community Development

-

Ditinjau dari keberhasilan pencapaiantujuan pembentukan Mitra Kutai, fakta yangada di lapangan terkait pembukaan lahan yangterus menerus terjadi, masih adanya tindakpenebangan liar di kawasan TNK, serta belumadanya kepastian hukum bagi perambah legaldi tujuh desa sepanjang Jalan Poros Sangatta-Bontang menunjukkan bahwa kegiatan yangdilaksanakan Mitra Kutai selama ini belumefektif.

Dari hasil wawancara terhadap anggotaMitra Kutai, tergali harapan anggota untukpenyempurnaan kelembagaan Mitra Kutai,yaitu sebagai berikut :(1). Penambahan unsur keanggotaan, tidakhanya dari perusahaan, namun juga dari LSM,Pemerintah Daerah, serta wakil masyarakat;(2). Kejelasan aturan main sejak dari tahapperencanaan s.d. evaluasi; (3). Programkegiatan yang lebih terarah, tepat sasaran danberkesinambungan untuk mengatasi per-masalahan di TNK; (4). Sekretariat/badanpelaksana yang independen dan profesional;(5). Adanya pelaporan keuangan secara berkaladan transparan; (6). Audit keuangan yangdilakukan auditor independen; dan (7).Pemilahan secara tegas pengelolaan keuanganMitra Kutai dengan pengelolaan keuanganBalai TN Kutai yang bersumber dari danaAPBN.

Muncul wacana untuk merekonfigurasikelembagaan Mitra Kutai menjadi semacamkonsorsium dengan merekrut personil BadanPengelola/Pelaksana Mitra Kutai yang berasaldari kalangan profesional, memperbesar perananggota Mitra Kutai, serta melibatkanPemerintah Daerah, LSM dan wakil-wakilmasyarakat dalam keanggotaan Mitra Kutaiyang mempunyai hak untuk terlibat langsungdalam perencanaan program Mitra Kutai.Untuk itu diperlukan dasar hukum/nota kese-pahaman baru yang mengikat KementerianKehutanan serta pihak-pihak lain yang terlibatdalam Mitra Kutai. Rekonfigurasi direncana-kan berlangsung bertahap dalam jangka waktu


44

lima tahun. Kelembagaan kolaborasipengelolaan kawasan konservasi berbasisekosistem memerlukan adanya pendanaanyang berkelanjutan. Sumber dana pengelolaandapat diperoleh dari dana CSR perusahaanperusahaan (diusulkan ), jasalingkungan, APBD (kerja sama denganPemkab) dan dana tak mengikat dari publik.

Belum ada tanggapan resmi dari per-usahaan anggota Mitra Kutai mengenairencana dana perwalian tersebut, namun hasilwawancara menyatakan ada kemungkinanperusahaan dapat menerima bentukdengan persyaratan : (1) kinerja lembagapengelola harus bisa meyakinkan penyandangdana; dan (2) skema pendanaan jelas, sesuaitujuan pembentukan lembaga kolaborasi, sertadapat mengangkat citra perusahaan dalamaktivitas pelestarian lingkungan.

Pemangku kepentingan (dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : (1)

trust fund

trust fund,

stakeholder)

D. Realisasi Peran Para Pemangku Kepen-tingan dalam Pengelolaan TNK

pemangku kepentingan utama yang memilikikaitan kepentingan secara langsung dengansuatu kebijakan, program, atau proyek; (2)pemangku kepentingan pendukung (sekun-der), yang tidak memiliki kaitan kepentinganlangsung, tetapi memiliki kepedulian sehinggaturut bersuara dan berpengaruh terhadap sikapmasyarakat dan keputusan pemerintah; dan (3)pemangku kepentingan kunci, yang memilikikewenangan secara legal dalam hal pengam-bilan keputusan. Pemangku kepentingansering diidentifikasi dari segi kekuatan dankepentingan relatif terhadap isu, atau dari segipengaruh yang mereka miliki (Ramirez, 1999).Kepentingan ( ) merujuk pada perandalam pencapaian luaran dan tujuan, sertamenjadi fokus pertimbangan terhadapkeputusan. Pengaruh ( ) merujuk padakekuatan yang dimiliki untuk mengontrolproses kebijakan (Kanji , 2001; Mardle

, 2003; Suaedi, 2011). Hasil analisis peranpara pemangku kepentingan disajikan dalamTabel 3.

importance

influence

et al. etal.


45

Tab

el3.

Has

ilan

alis

isp

eran

par

ap

eman

gku

kep

enti

nga

nT

able

3.T

here

sult

ofst

akeh

olde

rs' r

oles

anal

ysis

Pem

angk

uk

epen

tin

gan

(sta

keho

lder

)

Kep

enti

nga

n/

min

at(I

mpo

rtan

ce/

inte

rest

)

Fu

ngs

i/p

eran

(Fun

ctio

n/

role

s)R

eali

sasi

fun

gsi

(Rea

liza

tion

offu

nct

ion

)P

enga

ruh

terh

adap

kel

esta

rian

TN

K(I

nfl

uen

ceon

the

sust

ain

abil

ity

ofT

NK

)

Ko

ntr

ibu

si(p

osi

tif

/n

egat

if)

(Con

trib

uti

on(+

/-)

Op

tim

alis

asi

per

an(O

ptim

aliz

atio

nof

role

s)

Pem

egan

gk

epen

tin

gan

ku

nci

Kem

ente

rian

Keh

uta

nan

Pel

esta

rian

eko

sist

emda

nb

iodi

vers

itas

TN

K

Per

enca

naa

n,

op

eras

ion

alp

enge

lola

an,

pel

apo

ran

,m

on

ito

rin

gda

nev

alu

asi

Keg

iata

np

enge

lola

andi

dom

inas

iB

alai

TN

K,

ko

lab

ora

sip

enge

lola

anT

NK

mas

ihle

mah

, ber

mas

alah

dala

mp

enga

man

anda

np

eneg

akan

hu

ku

m

Keb

ijak

anp

enge

lola

ansa

nga

tb

erp

enga

ruh

pad

ak

eles

tari

anT

NK

Po

siti

fP

eny

amaa

np

erse

psi

,p

engg

alan

gan

ko

lab

ora

si, n

ota

kes

epah

aman

,P

enet

apan

zon

asi

Kem

ente

rian

En

ergi

,Su

mb

erda

ya,

dan

Min

eral

(ESD

M)

Po

ten

sim

iny

akda

nb

atu

bar

ada

lam

kaw

asan

TN

K

Pen

gelo

laan

Sum

ber

day

aen

ergi

un

tuk

seb

esar

-bes

ark

emak

mu

ran

rak

yat

Ku

asa

eksp

lora

sim

iny

akda

lam

kaw

asan

(Per

tam

ina)

,ek

splo

rasi

bat

ub

ara

sek

itar

kaw

asan

, bel

um

mem

ber

ik

uas

aek

splo

rasi

bat

ub

ara

dala

mk

awas

an

Keb

ijak

anu

ntu

km

emb

eri

atau

men

ola

kiz

in/k

uas

ap

erta

mb

anga

nda

lam

kaw

asan

akan

san

gat

ber

pen

garu

hte

rhad

apk

eles

tari

anT

NK

Neg

atif

Ko

mit

men

tida

km

emb

eri

ku

asa

pen

amb

anga

nb

atu

bar

ada

lam

kaw

asan

,p

eneg

akan

hu

ku

mre

kla

mas

ila

han

bek

asta

mb

ang

Pem

kab

. Ku

tai

Tim

ur

Fu

ngs

ip

enga

tur

ikli

m,h

idro

oro

logi

s,k

esej

ahte

raan

mas

yar

akat

, po

ten

sib

atu

bar

ada

lam

kaw

asan

TN

K

Pem

ban

gun

anda

erah

Ku

tim

un

tuk

kes

ejah

tera

anm

asy

arak

at

Pem

ekar

ank

ecam

atan

dan

desa

, pem

ber

ian

izin

dan

dan

ap

emb

angu

nan

fisi

kda

lam

kaw

asan

,b

antu

anp

erta

nia

nb

agi

mas

yar

akat

dala

mk

awas

an

Du

ku

nga

nte

rhad

apk

eutu

han

kaw

asan

dan

ko

mit

men

ko

lab

ora

sisa

nga

tb

erp

enga

ruh

pad

ak

eles

tari

anT

NK

Neg

atif

Ko

mit

men

men

jaga

keu

tuh

ank

awas

an,

ko

lab

ora

sip

enge

lola

ank

awas

any

ang

dih

un

im

asy

arak

at

Pem

kab

Ko

taB

on

tan

gP

elin

dun

gzo

na

aqu

ifer

ko

taB

on

tan

gP

emb

angu

nan

daer

ahB

on

tan

gu

ntu

kk

esej

ahte

raan

mas

yar

akat

Par

tisi

pas

ida

lam

kam

pan

ye

pel

esta

rian

TN

K, r

ehab

ilit

asi

man

gro

veda

lam

kaw

asan

TN

K

Po

siti

fK

om

itm

enu

ntu

km

enja

gak

eutu

han

kaw

asan

TN

K,

ko

lab

ora

sida

lam

pen

gelo

laan

kaw

asan

Du

ku

nga

nte

rhad

apk

eutu

han

kaw

asan

dan

ko

mit

men

un

tuk

ber

ko

lab

ora

sida

lam

pen

gelo

laan

TN

Kak

ansa

nga

tb

erp

enga

ruh

terh

adap

kel

esta

rian

TN

K


46

Pem

kab

Ku

tai

Kar

tan

egar

aF

un

gsi

hid

roo

rolo

gis

dan

pen

gatu

rik

lim

kaw

asan

TN

K

Pem

ban

gun

anda

erah

Ku

kar

un

tuk

kes

ejah

tera

anm

asy

arak

at

Par

tisi

pas

ida

lam

kam

pan

ye

pel

esta

rian

TN

K, r

ehab

ilit

asi

lah

anda

lam

kaw

asan

TN

Kdi

Men

aman

g

Po

siti

fK

om

itm

enu

ntu

km

enja

gak

eutu

han

kaw

asan

TN

K,

ko

lab

ora

sip

enge

lola

ank

awas

an

Pem

angk

uk

epen

tin

gan

pri

mer

Mas

yar

akat

lok

alP

eman

faat

ansu

mb

erda

ya

alam

diT

NK

un

tuk

pen

ingk

atan

kes

ejah

tera

an

Iku

tm

enja

gak

eles

tari

anli

ngk

un

gan

dala

mk

awas

anT

NK

Pem

uk

iman

dan

pem

bu

kaa

nla

han

dala

mk

awas

anT

NK

,D

esa

San

gkim

aL

ama

men

etap

kan

Per

des

per

lin

dun

gan

man

gro

ve

Ak

tifi

tas

pem

anfa

atan

lah

anda

lam

kaw

asan

san

gat

ber

pen

garu

hte

rhad

apk

eles

tari

an

Neg

atif

bag

iy

ang

mem

bu

ka

lah

anda

lam

kaw

asan

Pen

yam

aan

per

sep

site

nta

ng

stat

us

kaw

asan

,k

om

itm

enu

ntu

kti

dak

mem

per

luas

per

amb

ahan

,k

om

itm

enk

ola

bo

rasi

Per

usa

haa

nan

ggo

taM

itra

Ku

tai

Kea

man

anb

erak

tivi

tas

dise

kit

ark

awas

anT

NK

, izi

nek

splo

rasi

kaw

asan

, cit

rap

eru

sah

aan

CSR

lin

gku

nga

nda

np

emb

erda

yaa

nm

asy

arak

atdi

dala

mda

nse

kit

arT

NK

Pen

yan

dan

gda

na

Mit

raK

uta

i,k

ura

ng

terl

ibat

dala

mp

eren

can

aan

, op

eras

ion

al,

dan

mo

nit

ori

ng

eval

uas

i

Ko

mit

men

dan

ko

ntr

ibu

sib

erp

enga

ruh

terh

adap

kel

esta

rian

TN

K

Po

siti

fK

om

itm

enk

ola

bo

rasi

mu

ltip

ihak

, dal

amp

enda

naa

n,

per

enca

naa

n, d

anm

on

ito

rin

gev

alu

asi

pen

gelo

laan

Inve

sto

rp

erta

mb

anga

nP

ote

nsi

bat

ub

ara

yan

gsa

nga

tb

esar

dala

mk

awas

anT

NK

Ek

splo

itas

ib

atu

bar

aD

isin

yal

irm

emb

iay

aisp

eku

lan

lah

anda

lam

kaw

asan

TN

K

Ak

tifi

tasn

ya

ber

pen

garu

hte

rhad

app

emb

uk

aan

lah

anda

lam

kaw

asan

Neg

atif

Pen

ghen

tian

up

aya

pem

bu

kaa

nla

han

dala

mk

awas

an

LSM

lok

alda

nin

tern

asio

nal

Pro

ject

site

sesu

aivi

sim

isi

lem

bag

aP

emb

erda

yaa

nm

asy

arak

at,

kel

esta

rian

kaw

asan

ko

nse

rvas

i

Fas

ilit

ato

r/M

edia

tor,

pem

ber

day

aan

mas

yar

akat

,So

sial

isas

i/k

amp

any

ep

eles

tari

anT

NK

pad

am

asy

arak

atlo

kal

, ris

et

Bis

am

emp

enga

ruh

iak

tor-

akto

rk

un

cida

nm

asy

arak

atlo

kal

(seb

agai

fasi

lita

tor

dan

med

iato

r), n

amu

nk

ura

ng

sign

ifik

an

Po

siti

fR

iset

po

ten

sida

nk

on

disi

bio

dive

rsit

aste

rkin

i,fa

sili

tato

rde

nga

nm

asy

arak

atda

nm

edia

sert

afu

ndi

ng

atau

lem

bag

ain

tern

asio

nal

yan

gb

erp

enga

ruh


47

Pem

angk

uk

epen

tin

gan

sek

un

der

Pem

pro

pK

alti

mK

alti

mG

reen

,p

ote

nsi

min

yak

dan

bat

ub

ara

dala

mk

awas

anT

NK

seb

agai

sum

ber

PA

D

Pem

ban

gun

anda

erah

Kal

tim

un

tuk

kes

ejah

tera

anm

asy

arak

at

Pen

etap

ande

sa-d

esa

dala

mk

awas

an, p

emek

aran

desa

dan

kec

amat

an, u

sula

nA

PL

dala

mR

TR

WP

Kal

tim

Tid

akb

erp

enga

ruh

lan

gsu

ng,

teta

pi

bis

am

enen

tuk

ank

eutu

han

kaw

asan

Neg

atif

Ko

mit

men

men

jaga

keu

tuh

ank

awas

anT

NK

Lem

bag

ap

enel

itia

nda

np

ergu

ruan

tin

ggi

Pen

elit

ian

dan

pu

bli

kas

iP

enge

mb

anga

nil

mu

dan

tek

no

logi

terk

ait

pen

gelo

laan

TN

K

Pen

elit

ian

terk

ait

bio

dive

rsit

as, s

osi

alek

on

om

ida

nk

elem

bag

aan

Po

siti

fP

erlu

eksp

lora

sida

np

ub

lik

asi

ko

ndi

site

rkin

ib

iodi

vers

itas

TN

K

Per

s/

med

iaP

ub

lik

asi

dan

info

rmas

ik

epad

am

asy

arak

at

Info

rmas

ik

epad

ab

erb

agai

pih

akm

enge

nai

po

ten

si, n

ilai

pen

tin

g,se

rta

per

mas

alah

anT

NK

Info

rmas

im

enge

nai

po

ten

sida

nn

ilai

pen

tin

gT

NK

bel

um

sam

pai

ke

mas

yar

akat

luas

(lo

kal

, reg

ion

al, n

asio

nal

,da

nin

tern

asio

nal

)

Tid

akla

ngs

un

gb

erp

enga

ruh

, tet

api

has

ilp

enel

itia

nda

np

ub

lik

asin

ya

bis

am

enja

dida

sar

pen

gam

bil

ank

ebij

akan

bag

iak

tor

ku

nci

Po

siti

fB

low

up

isu

per

mas

alah

anT

NK

, ko

ndi

site

rkin

i,p

ote

nsi

dan

kep

enti

nga

nn

ya


48

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwakepentingan para aktor dapat dikelompokkansecara umum dalam dua kategori, yaitukepentingan ekologi dan ekonomi. Kepen-tingan/minat inilah yang mendasari tipekontribusinya terhadap kelestarian TNK,apakah positif atau cenderung negatif. Untukmengoptimalkan peran para aktor tersebut,hal mendasar yang perlu dilakukan adalahmenyamakan persepsi mengenai pentingnyapelestarian TNK untuk menumbuhkankomitmen menjaga keutuhan kawasannya.

Kelompok A(High interest, low influence)

Masyarakat lokalPerusahaan anggota Mitra KutaiLSM lokal dan internasional

Kelompok B(High interest, high influence)

Kementerian KehutananPemkab Kutai TimurInvestor tambangTokoh masyarakat

Tinggi

Rendah

Kelompok C(Low interest, low influence)

Lembaga penelitianPers/media

Kelompok D(Low interest, high influence)

Kementerian ESDMPemprop Kaltim

Pemkab Kutai Kartanegara PemkotBontang

Rendah Tinggi

Gambar 2. Matrik pengelompokan pemangku kepentingan berdasar minat dan pengaruhFigure 2. Matrix of stakeholders grouping based on the interest and influence

Penyamaan persepsi ini terutama penting bagipara pemangku kepentingan yang tinggipengaruhnya dalam pengelolaan TNK, yaituKementerian Kehutanan, Pemkab. KutaiTimur, investor tambang, KementerianESDM, Pemprop. Kaltim, Pemkab. KutaiKartanegara, dan Pemkot. Bontang,sebagaimana dapat dilihat pada matrikspemangku kepentingan dalam Gambar 2.Matriks tersebut membagi para pemangkukepentingan dalam empat kelompokberdasarkan kepentingan dan pengaruhnya.

Kotak A menunjukkan kelompokpemangku kepentingan yang memilikikepentingan yang tinggi terhadap TNK tetapirendah pengaruhnya terhadap pengambilankebijakan, mencakup anggota lembaga/personal yang bertanggung jawab terhadappelaksanaan kegiatan tetapi bukan pengambilkebijakan. Kotak B menunjukkan kelompokpemangku kepentingan yang memiliki derajatpengaruh dan kepentingan yang tinggi untukmensukseskan kegiatan seperti tokohmasyarakat, kepala instansi terkait dan kepalapemerintahan. Kotak C menunjukkankelompok pemangku kepentingan yang

rendah pengaruh dan kepentingannya.mereka diperlukan untuk memastikan : a)

tidak terpengaruh sebaliknya, danb) kepentingan dan pengaruhnya tidakmengubah keadaan. Kotak D merupakanpemangku kepentingan yang rendah kepen-tingannya tetapi berpengaruh dalam pen-capaian tujuan dan hasil kebijakan.

Penyamaan persepsi dan penguatankomitmen para pemangku kepentinganterutama di Kotak B dan D diperlukan untukmengelola seluruh kawasan TNK. Sampaitahun 2011, zonasi kawasan TNK belumdikukuhkan. Namun Balai TNK telah

Interest

interestnya


49

merencanakan lima zonasi untuk memper-mudah pengelolaan TNK, yaitu Zona Inti,Zona Rimba, Zona Pemanfaatan, ZonaRehabilitasi, dan Zona Khusus. Bagan alir yangmemaparkan kondisi dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan pada setiapzona yang direncanakan disajikan padaGambar 3. Pada Gambar 3, tampak bahwapemangku kepentingan yang paling dominanadalah Balai TNK (di semua zona), kemudianinvestor batubara (semua zona kecuali zona

inti), lembaga penelitian (berkegiatan di semuazona, meskipun pengaruhnya tidak signifi-kan), Pemerintah Kab. Kutai Timur, anggotaMitra Kutai, dan LSM (zona pemanfaatan,zona rehabilitasi, dan zona khusus), masya-rakat (zona pemanfaatan dan zona khusus),serta Pemkab Kutai Kartanegara dan PemkotBontang (zona rehabilitasi dan zona khusus).Strategi tindak lanjut pengelolaan TNK dapatdisusun berdasar pemetaan pemangkukepentingan dan zonasinya.

TNK

ZONA

KHUSUS

ZONA

REHABILITASI

ZONA

PEMANFAATAN

ZONA

RIMBA

ZONA

INTI

Hutan

sekunder,

daerahjelajah

satwa(luas :

30,8%)

Hutan

sekunder,

berpotensiekowisata

(2,6%)

Daerah

pemukiman

(11,6%)

Degradasi

tinggi akibat

perambahan(21,3%,

diharapkanberkurang),

koridor

satwa

Hutan

primer,

sekunder,relatif

aman,habitat

orangutan,

banteng,rusa (luas :

33,79%)

Aktor :

BalaiTNK,

lembaga

penelitian,investor

batubara

Aktor :

Balai TNK,masyarakat,

LSM,investor

batubara,

Mitra TNKAktor :

Balai TNK,lembaga

penelitian

Aktor :Balai TNK,

lembaga

penelitian,LSM, Mitra

TNK,Pemkab

Kutim ,

Kukar, danPemkot

Bontang,investor

batubara

Aktor :Balai

TNK,lembaga

penelitian,

LSM,Mitra

TNK,masyarakat

, Pemkab

Kutim(Dinas

Pariwisata), investor

batubara

Gambar 3. Kondisi dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan pada setiap zona yangdirencanakan di TNK

Figure 3. Condition and actor's influences in each planned zonation of TNK


50

E. Persepsi Parapihak

Hasil pengambilan data dan analisismengenai persepsi para pemangku kepen-

Tabel 4. Persepsi para pemangku kepentingan terkait pengelolaan TNK.Table 4 Stakeholders' perception about the management of TNK

tingan terkait pengelolaan TNK disajikandalam Tabel 4.

Aspek (Aspects ) Keterangan ( Notes) Implikasi ( Implication )

1. Fungsi kawasan TNK

a. Fungsi pelestarianekosistem

- 71 orang (78,02%) memberi nilai 2(kurang)

- 20 orang (21,98%) memberi nilai 4 (baik)- Hasil citra landsat TNK tahun 2009

menunjukkan luas lahan berhutan 76,5%

dari luas TNK- Hasil penelitian kolaborasi Unmul –

OCSP : populasi orangutan diprediksisekitar 2000 individu, yang berartikondisi habitat bagus, terutama di zona

inti

Sebagian besar pihak t erkaitbelum mengetahui informasimengenai potensi dan kondisiterkini TNK perlu sosialisasilebih lanjut untuk mendukung

kampanye arti penting TNK

b. Fungsipendidikan

Rata -rata nilai 4 (baik), namun dianggappendidikan le bih terfokus pada pelajar,

kurang menyentuh masyarakat, dan hanyainsidentil tidak berkesinambungan

Perlu pendidikan lingkunganlebih lanjut untuk masyarakat

secara berkelanjutan

c. Fungsi penelitian Rata -rata nilai 5 (sangat baik), meski

belum terlihat kontribusi yang signifikanuntuk pengelolaan, karena belummenyentuh permasalahan atau belumdipublikasikan, serta hasil riset masihtercerai berai

- Perlu publikasi hasil

penelitian TNK kepadamedia/pers,

- Perlu pengumpulan hasilriset, penyusunan status risetdan inventarisasi potensibiofisik terkini

d. Jasa lingkungan Rata -rata nilai 4, disadari pentingnyaTNK sebagai daerah tangkapan air dan

menjaga iklim setempat, terutama karenaadanya ancaman kerusaka n lingkunganakibat penambangan

- Perlu penelitian, publikasi,dan kampanye mengenai

manfaat ekologi, arti pentingdan nilai ekonomi jasalingkungan TNK

e. Pemanfaatanekonomi jasalingkungan

Rata-rata nilai 1 (kurang sekali), karenabelum ada pemanfaatan ekonomi air dankarbon, ekowisata tidak signifikan karenabelum tergarap

Perlu penelitian manfaatekonomi air, karbon, danekowisata TNK, dapatdimanfaatkan sebagai sumberdana pengelolaan

2. Masalah dalampengelolaanTNK

Tata ruang / zonasi kawasan (84,61%),pengamanan kawasan (9,9%) dankelembagaan dan koordinasi antar pihak

(5,45%)

Tata ruang menjadi prioritaspenanganan masalah utama

3. Alternatif solusi Penyamaan persepsi, penetapan dan pen gukuhan zonasi, pengelolaan

kolaboratif


51

Hasil citra landsat TNK tahun 2009menunjukkan bahwa lahan yang tertutuphutan primer seluas 8.860,73 hektar (4,46%),hutan sekunder seluas 137.802,46 ha (69,38%),dan hutan mangrove seluas 5.271,39 ha(2,66%), sehingga lahan yang masih berhutanadalah 76,5% dari total luas TNK. Hasilpenelitian Dr. Yaya Rayadin dari UniversitasMulawarman memprediksi bahwa populasiorangutan liar di zona inti TNK sebanyak1779 individu dan di zona rimba 298 individu(Balai TNK, 2010). Artinya masih ada sekitar2000 orangutan di kawasan TNK, yangmenjadi indikasi bahwa kondisi TNKterutama di zona inti masih sangat bagusdengan kelimpahan pakan orangutan cukup.

Wiratno, (2001) menyatakan bahwakemampuan pengelola taman nasional dalammengkomunikasikan nilai-nilai tidak langsungjuga sangat diperlukan, misalnya kerugianyang timbul jika terjadi penebangan pohonatau pembukaan lahan dalam kawasan,kerugian yang terjadi jika satwa kunci mati,serta kerugian masyarakat apabila terjadipencemaran air di daerah hulu atau apabilakemampuan penyimpanan air hutan di daerahhulu menurun sehingga debit air menurundrastis. Teknik penilaian ekonomi sumber-daya secara komprehensif akan sangatmembantu menjelaskan nilai-nilai tidaklangsung yang dimiliki sebuah taman nasional.Oleh karena itu dalam penyampaian informasinilai-nilai penting, kondisi terkini, sertapermasalahan taman nasional akan memerlu-kan kolaborasi berbagai pemangku kepen-tingan, antara lain Balai TNK, lembagapenelitian, LSM lokal / nasional sebagaifasilitator, tokoh kunci di masyarakat, sertapers/media cetak dan elektronik untukpenyebaran informasi yang lebih luas danefektif. Apabila informasi tersebut tersampai-kan, diharapkan dapat meningkatkankesadaran dan komitmen berbagai pemangkukepentingan untuk menjaga keutuhan dankelestarian ekosistem dalam kawasan TNK.

et al.

F. Relasi Antar Pemangku Kepentingan

Masalah yang dihadapi dalam relasi antarpemangku kepentingan antara lain adalah : (1)belum tercapainya penyamaan persepsi antaraBalai TNK, Pemerintah Kabupaten KutaiTimur dan masyarakat mengenai statuskawasan konflik serta kegiatan yang bolehdilakukan di dalamnya; serta (2) kualitaskomunikasi dan koordinasi antar semuapemangku kepentingan dalam menyusun danmelaksanakan rencana kegiatan masing-masing di kawasan TNK. Semua respondensepakat bahwa isu pelestarian air menjadikepentingan bersama bisa ditonjolkan dalamkampanye pelestarian dan proses penyamaanpersepsi semua pemangku kepentingan padatingkat lokal. Sedangkan isu pelestariankeanekaragaman hayati bisa ditonjolkan padatingkat nasional dan internasional.

Kusumanto (2006) menyatakanbahwa dalam proses adaptasi menujupengelolaan kolaboratif kawasan konservasi,proses komunikasi dan informasi harusmenjangkau semua kelompok kepentingan,dan tidak hanya wakil-wakil atau pemimpinkelompok, namun juga semua anggota. Iniberarti bahwa harus dicari media komunikasiyang bisa menjangkau seluruh masyarakat.

Beberapa langkah yang disarankan olehpara pemangku kepent ingan untukmeningkatkan koordinasi dan komunikasiantara lain sebagai berikut :

Pemindahan kantor Balai TNK ke wilayahKab. Kutai Timur untuk memudahkankoordinasi dengan Pemkab. Kutai Timurdalam pengelolaan zona pemanfaatan danzona khusus, mengingat 80% kawasanTNK termasuk wilayah administratif Kab.Kutai Timur.Mengaktifkan forum komunikasi elektro-nik, seperti membangun jaringan suratelektronik antar pemangku kepentingan.Bekerja sama dengan media cetak danelektronik, terutama surat kabar, televisi,

dalam

1.

2.

3.


52

dan radio lokal yang menjangkaumasyarakat di dalam kawasan, terutamaberkaitan dengan kampanye pelestarianTNK dan rencana pengelolaan TNK.Mencari fasilitator baru yang bisa diterimaoleh Pemerintah Kab. Kutai Timur,maupun masyarakat dalam kawasan,misalnya pihak Institut Pertanian Sangatta.

5. Perlu diketahui juga insentif dan disinsentifbagi kolaborasi yang bisa didapatkan parapemangku kepentingan.

4.

G. Analisis SWOT dan Usulan Langkah-Langkah Penyempurnaan PengelolaanKolaboratif TNK

Analisis SWOT dilakukan untukmengetahui potensi dan peluang yang dimilikioleh Balai TNK dan para mitranya untukmengatasi hambatan dan ancaman dalamupaya pelestarian TNK. Hasil analisis SWOTdisajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Analisis SWOT mengenai pengelolaan kolaboratif TNK.Table 5 SWOT analysis on collaborative management of TNK

Kekuatan (Strength ) Kelemahan (Weakness )

1. Status legal sebagai TN Kutai2. Eksistensi Kemenhut, Dirjen PHKA, serta BTN Kutai

3. Potensi biodiversitas dan ekosistem hutan hujan tropisdataran rendah

4. Potensi hidroorologis dan obyek wisata alam5. Komitmen perusahaan anggota Mitra Kutai6. Adanya dasar hukum untuk membentuk kolaborasi

dalam pengelolaan kawasan TNK7. Adanya dasar hukum penetapan zonasi pemanfaatan

8. Dukungan dari Karib Kutai9. Dukungan dari Pemkab Kutai Kartanegara dan Kota

Bontang10. Dukungan dari lembaga penelitian dan perguruan

tinggi nasional maupun internasional

1. Sejarah pelepasan kawasan2. Pengukuhan kawasan belum selesai

3. Belum ditetapkan zonasi kawasan4. Lemahnya pengamanan kawasan dan penegakan

hukum5. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, serta sarana

dan prasarana Balai TNK

6. Kelembagaan dan kegiatan Mitra Kutai belum efektif7. Balai TNK masih dominan dalam pengelolaan

kawasan, kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah,masyarakat, pers dan lembaga penelitian dalam

pengelolaan8. Koordinasi dan komunikasi antar pihak yang lemah

dalam pengelolaan TNK

9. Belum adanya kesepahaman atau penyamaan persepsimengenai fungsi dan tata r uang TNK

10. Kurangnya informasi mengenai kondisi terkini TNK

Peluang (Opportunity ) Ancaman (Threatness)

1. Kerja sama riset/inventarisasi kondisi potensi terkinidengan lembaga penelitian nasional/internasional

2. Kerja sama dengan pers/ media untuk mengangkat isukonflik kawasan serta potensi dan nilai penting TNK

3. Rekonfigurasi Mitra Kutai4. Pengembangan program pendidikan dan kampanye

dengan dana dari Mitra Kutai5. Kolaborasi dengan Pemda setempat dan kepolisian dalam

pengamanan dan penegakan hukum

6. Kolaborasi pengembangan ekowisata dalam kawasan,termasuk agrowisata

7. Kolaborasi pembangunan kawasan penelitian denganlembaga penelitian nasional dan internasional

1. Adanya legalitas desa dan masyarakat dalam kawasanoleh Pemkab Kutim

2. Ketidaksinkronan kebijakan Kementerian Kehutanandengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian

ESDM3. Adanya jalan arteri lintas kabupaten/kota di dalam dan

sekitar kawasan4. Eksploitasi potensi batubara dalam

kawasan TNK

5. Diangkatnya isu enclave menjadi ko moditi dalamkampanye pilkada

6. Kebutuhan lahan untuk pemekaran wilayah

Sumber : Kompilasi hasil analisis data primer dan sekunder serta Rencana Strategi Balai TN Kutai (2010)Sources : Compilation of the results of data analysis and the Strategic Planning of Kutai National Park Institute (2010)


53

Dari hasil analisis SWOT tersebut terlihatbahwa penyamaan persepsi dan sinkronisasiperencanaan antar pemangku kepentinganterkait pengelolaan kawasan TNK merupakanmodal dasar bagi kelestarian TNK. Untukmencapai penyamaan persepsi dan sinkronisasitersebut diperlukan tahapan panjang sebagai

tindakan persuasif atau kampanye untukberkolaborasi menyelamatkan TNK.Langkah-langkah yang dapat diambil untukpenyempurnaan kelembagaan kolaboratif dikawasan TNK berdasarkan analisis SWOTtersebut disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Langkah-langkah penyempurnaan kelembagaan kolaboratif pengelolaan TNK.Table 6 Improvement steps on collaborative management of TNK

Langkah -langkah (Steps) Prakondisi ( Precondition )Pemangku kepentingan

terkait ( Related stakeholders )

Penelitian inventarisasipotensi dan kondisi terkiniTNK

Kompilasi dan penyusunanstatus riset TNK

Publikasi hasil riset

Koordinasi dengan lembagapenelitian nasional/internasional

Balai TNK, LSM (CIFOR,OCSP), Litbang Kemenhut,Unmul, LIPI

Kerja sama denganmedia/pers nasional daninternasional

Kompilasi bahan publikasi/informasiterkini mengenai potensi danmasalah di TNK, serta nilai pentingTNK

Pers/media cetak maupunelektronik

Penguatan jejaring kerja dandonor nasional daninternasional

Koordinasi dengan LSMinternasional, Unmul, Kemenhut

Balai TNK, TNC, OCSP,CIFOR, Unmul, USAID,JICA, dan lembaga

donor/riset internasionallainnya

Penetapan dan pengukuhan

zonasi TNK

Pengangkatan isu oleh media/pers Menteri Kehutanan

Rekonfigurasi Mitra Kutai Membangun kesepahaman antarpihak, dengan bantuan pers/media

Perlu fasilitator baru antaraKemenhut dengan Pemkab Kutimdan masyarakat (misal : perguruan

tinggi lokal)

PHKA, Balai TNK, Karib

Kutai, Mitra Kutai, Pemda,masyarakat, pers/media

Program pemanfaatanekonomi, sosial, dan

pendidikan di DesaKonservasi/ Model DesaZona Khusus (misal :Agrowisata, Taman Safari,Pusat Pendidikan

Lingkungan, dan researcharea)

Ada perencanaan dan skemapendanaan yang jelas dan legaldari Mitra Kutai/lembaga

kolaborasi pengelolaan TNKKomitmen dari parapihak yangterkait, termasuk masyarakat

Lembaga KolaborasiPengelolaan TNK,

masyarakat, lembagapenelitian, perguruantinggi, Dinas P endidikan,


54

Langkah-langkah/tahapan penyempurna-an kelembagaan kolaborasi pengelolaan TNKtersebut seyogyanya dilaksanakan secara

simultan dan saling terkait, sebagaimanadisajikan pada Gambar 4.

Penelitian

Inventarisasi

Rekonfigurasi Mitra Kutai

(Pelibatan multi-stakeholder dan Komitmen

Pendanaan yang lebih

besar) Penetapan

Model Desa

Konservasi/Zona Khusus

ProgramPemanfaatan

Ekonomi Sosial

dan Pendidikan

Publikasi Hasil

(Pers/ media)

Penguatan JejaringKerjasama Dengan

Lembaga Funding

Internasional

Pengukuhan

zonasi

Gambar 4. Rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan kelembagaan kolaborasipengelolaan TNK

.Figure 4 Recommendation on improvement steps of collaborative management of TNK

Publikasi/ mengangkat isu nilai pentingTNK serta program pemanfaatan ekonomi,sosial dan pendidikan di kawasan konflik,selain untuk menguatkan kolaborasi antarpihak, pembangunan sumber dana mandiri,dan pemberdayaan masyarakat, diharapkandapat mengundang mitra / jejaring kerjainternasional yang memiliki kekuatan untukmenghalangi ancaman investor pertambanganbatubara dalam kawasan.

Kelembagaan pengelolaan berbasisekosistem secara kolaboratif di kawasan TNKternyata belum efektif bila dinilai berdasarprinsip-prinsip berikut :

IV. KESIMPULAN DANREKOMENDASI

KesimpulanA.

1.

2.

3.

Holistik, masih terfokus pada kegiataninventarisasi dan pengamanan kawasanyang juga belum efektif, belum dilaksana-kan pemanfaatan potensi ekonomi ataupenanganan ancaman ekonomi, sertasosial.Integratif, belum efektif karena penge-lolaan masih didominasi Balai TNK, belumada kesamaan persepsi karena informasi/kampanye pelestarian dan nilai pentingTN Kutai belum efektif, aspirasi parapihakbelum terakomodir, fasilitator dan dewanpenasehat yang tidak berfungsi, MitraKutai lebih banyak berfungsi sebagaipenyandang dana, serta kurangnyapartisipasi pihak lain seperti PemerintahDaerah, masyarakat, pers dan lembagapenelitian nasional dan internasional.Prinsip keberlanjutan, tidak tercapaikarena prinsip holistik dan integratifbelum terpenuhi, juga karena adanya


55

ancaman dari pihak swasta untukmengeksplorasi potensi batubara yangbesar di TNK.

Balai TNK bekerja sama dengan lembagapenelitian dan lembaga swadaya masya-rakat internasional maupun nasionaluntuk melakukan langkah-langkah berikut:

Melakukan penelitian/inventarisasipotensi dan kondisi terkini TNK,penilaian manfaat ekonomi sertapenyusunan status riset TNK.Publikasi hasil penelitian terutamamengenai potensi dan kondisi terkini,serta mengangkat isu permasalahan dannilai penting TNK melalui media/persnasional dan internasional.Penguatan jejaring kerja denganlembaga donor internasional.Inisiasi dan fasilitasi rekonfigurasiMitra Kutai/lembaga pengelolaankolaboratif TNK yang multipihakdengan aturan main yang jelas dandisepakati semua pihak.

2. Kementerian Kehutanan agar segeramelakukan penetapan/pengukuhan zonasikawasan sesuai yang direncana-kan dalamRencana Pengelolaan Jangka Panjang 2010-2030 TNK.

3. Balai TNK, Forum Karib Kutai, MitraKutai, Pemerintah Kab. Kutai Timur, KotaBontang, dan Kutai Kartanegara, sertamasyarakat (yang tergabung dalamlembaga kolaborasi pengelolaan TNK)agar bekerja sama melakukan langkah-langkah berikut :a. Penyusunan program dan skema

pendanaan lembaga kolaborasi yangdisepakati semua pihak.

b. Kolaborasi pembangunan Model DesaKonservasi/ Model Desa Zona Khusussebagai model penanganan peram-bahan dalam kawasan konservasi.

B. Rekomendasi

1.

a.

b.

c.

d.

c. Kolaborasi dalam program peman-faatan ekonomi kawasan, sepertipembangunan kawasan agrowisata,Pusat Pendidikan Lingkungan, TamanSafari, kawasan ekowisata bahari, serta

Pembangunan terutamadilaksanakan di kawasan zona khususdan zona pemanfaatan (untuk menang-kal ancaman pembukaan pertam-bangan batubara dalam zona tersebut).

Anshari, G.Z. 2006. Dapatkah pengelolaankolaboratif menyelamatkan tamannasional Danau Sentarum?. Forests andGovernance Program No. 7/2006.CIFOR. Bogor.

Awang,S; A.Kasim;B.Tular dan Nur Salam.2005. Menuju Pengelolaan KolaborasiTaman Nasional : Kasus Taman NasionalRawa Aopa Watumoha i . CAREInternasional Indonesia, Kendari.

Balai Taman Nasional Kutai. 2010. RencanaPengelolaan Taman Nasional Kutai 20102029. Balai TN Kutai. Bontang,Kalimantan Timur.

Balai Taman Nasional Kutai. 2010. OrangutanKutai, beradaptasi dengan krisis. BuletinPasak Bumi Edisi 03/III/2010. BalaiTaman Nasional Kutai. Bontang,Kalimantan Timur.

Borrini-Feyerabend, G. 2007. Collaborativemanagement of Protected Areas: Tailoringthe Apporach to the Content. Social Policygroup IUCN. Website :

.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan danKonservasi Alam. 2010. PengelolaanKawasan Konservasi di Indonesia. Website:http://www.ditjenphka.go.id.

research area.

DAFTAR PUSTAKA

http://iucn.org/themes/spg/Files/tailor.html


56

Erdman, MV., P..R Merrill, M. Mongdong, I.Arsyad, Z. Harahap, R. Pangalila, R.Elverawati, dan P. Baworo. 2004.Pengembangan sistem pengelolaan ber-sama yang efektif untuk desentralisasipengelolaan kawasan konservasi diIndonesia: Studi kasus taman nasionalBunaken.

Kanji, N.and Greenwood L. 2001.Participatory approaches to research anddevelopment in IIED : Learning fromexperience. IIED. London. Website :http://pubs.iied.org/pdfs/9095IIED.pdf.

Mahoney, J.T. 2002. The relevance of ChesterBarnard's teaching to contemporarymanagement education : communicatingthe aesthetic of management. InternationalJournal of Organizatioal Theory andBehavior, 5 (1 & 2) 159-172 (2002). Website: http://www.business.illinois.edu.

Mardle, S., Bennett, E., & Pascoe, S. (2003).Multiple Criteria Analysis of StakeholderOpinion: A Fisheries Case Study. Centrefor the Economics and Management ofAquatic Resources, University ofPortsmouth. UK.

Moeliono,M. and Purwanto, E. 2008. A Parkin Crisis: Local Governance and NationalPolicy. Paper presented at “Governingshared resources: connecting localexperience to global challenges” 12Biennial Conference of the InternationalAssociation for the Study of TheCommons, Cheltenham, England, July 14-18 2008.

Mulyana, A., M. Moeliono, P. Minnigh,Y.Indriatmoko, G.Limberg, N.U. Utomo,R.Iwan, Saparuddin, dan Hamzah. 2010.Kebijakan pengelolaan zona khusus :Dapatkah meretas kebuntuan dalammenata ruang taman nasional di Indonesia?Brief CIFOR No 01, April 2010. Center

th

for International Forestry Research.Bogor.

Peraturan Menteri Kehutanan No 19 Tahun2004 tentang Kolaborasi PengelolaanKawasan Suaka Alam dan KawasanPelestarian Alam.

Pomeroy, R.S. and Rivera-Guieb, R. 2006.Fishery Co-management: a practicalhandbook. International DevelopmentResearch Centre, Ottawa, Canada.

Pusat Informasi Pengelolaan Kolaboratif.2006. Usaha pengembangan TamanNasional Kutai melalui Pola Kemitraan.Website : http://www.kolaboratif.org.

Ramírez, R. (1999) Stakeholder analysis andconflict management. In Conflict andCollaboration in Natural ResourceManagement, pp. 101-26. Ottawa andWashington: IDRC and the World Bank.Website : http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN022242.pdf.

Suaedi, 2011. Parcipatory Design of Policiesfor Sustainable Coastal Zone Developmentin Subang Regency. Modern AppliedScience Vol. 5, No. 6; December 2011.Website : www.ccsenet.org/mas.

Suhendang, E. 2004. Kemelut dalamPengurusan Hutan; Sejarah PanjangKesenjangan antara Konsepsi Pemikirandan Kenyataan. Fakultas KehutananInstitut Pertanian Bogor.

Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentangKehutanan.

Utomo, N.A., G. Limberg, M.Moeliono,Y.Indriatmoko, A.Mulyana, R.Iwan,Saparudin, dan Hamzah. 2010. Peraturansaja tidak cukup : pelajaran dari programtanggung jawab sosial dan lingkungan(CSR) di Taman Nasional Kutai dan


57

gagasan perbaikan ke depan. CIFOR BriefNo 02, April 2010. Bogor.

Wiratno, D. Indriyo, A. Syarifuddin, dan A.Kartikasari. 2001. Berkaca di Cermin

Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasibagi Pengelolaan Taman Nasional. TheGibbon Foundation Indonesia, PILI-NGOMovement, FORest Press, dan Depar-temen Kehutanan. Jakarta.


Kajian Efektivitas Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Kutai

Documents