KabupatenSleman-2013-15RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang: a.bahwatempatkhususparkiryangdisediakan,dimiliki, dan/ataudikelolaolehPemerintahDaerahmerupakan tempatparkirdiluarruangmilikjalanyangdibuat khususatausebagaipenunjangkegiatandiselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan perparkiran di daerah;b.bahwaberdasarkanPasal132hurufeUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,penyediaantempatkhususparkirdikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha;c.bahwaberdasarkanPasal156ayat(1)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhurufa,hurufb,danhurufcperlumenetapkan PeraturanDaerahtentangRetribusiTempatKhusus Parkir; Mengingat:1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-UndangNomor15Tahun1950tentang PembentukanDaerahKabupatendalamLingkungan DaerahIstimewaYogyakarta(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2 3.Undang-UndangNomor32Tahun2004tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor125,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4437)sebagaimana telahdiubahterakhirdenganUndang-UndangNomor12 Tahun2008tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4844); 4.Undang-UndangNomor22Tahun2009tentangLalu LintasdanAngkutanJalan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2009Nomor96,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 5.Undang-UndangNomor28Tahun2009tentangPajak DaerahdanRetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2009Nomor130,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6.PeraturanPemerintahNomor32Tahun1950tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14,dan15dariHalPembentukanDaerah-daerah KabupatendiJawaTimur/Tengah/BaratdanDaerah IstimewaYogyakarta(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 59); 7.PeraturanDaerahKabupatenSlemanNomor16Tahun 2001tentangPengelolaanPerparkiran(LembaranDaerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 8 Seri B); 8.PeraturanDaerahKabupatenSlemanNomor1Tahun 2005tentangPenyidikPegawaiNegeriSipilPemerintah KabupatenSleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 2 Seri D); 9.PeraturanDaerahKabupatenSlemanNomor8Tahun 2008tentangUrusanPemerintahanyangMenjadi KewenanganPemerintahKabupatenSleman(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 3 Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMANdan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURANDAERAHTENTANGRETRIBUSITEMPAT KHUSUS PARKIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Sleman. 2.PemerintahDaerahadalahBupatidanPerangkatDaerahsebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah.3.Bupati adalah Bupati Sleman. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahandaerahyangterdiridariSekretariatDaerah,Sekretariat DewanPerwakilanRakyatDaerah,DinasDaerah,LembagaTeknis Daerah, dan Kecamatan. 5.Retribusitempatkhususparkir,yangselanjutnyadisebutretribusi, adalahpungutanyangdikenakankepadaorangpribadiataubadanyang mempergunakanpenyediaantempatkhususparkiryangdisediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 6.Tempat khusus parkir adalah tempat parkir di luar ruang milik jalan yang berupausahakhususparkiratauusahapenunjangpokokusahayang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.7.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.8.Kendaraanadalahsuatusaranaangkutdijalanyangterdiriatas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.9.Kendaraanbermotoradalahsetiapkendaraanyangdigerakanoleh peralatanmekanikberupamesinselainkendaraanyangberjalandiatas rel. 4 10.Kendaraantidakbermotoradalahsetiapkendaraanyangdigerakanoleh tenaga manusia dan/atau hewan.11.Retribusijasausahaadalahretribusiatasjasayangdisediakanoleh PemerintahDaerahdenganmenganutprinsipdidasarkanpadatujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.12.SuratKetetapanRetribusiDaerah,yangselanjutnyadisingkatSKRD, adalahsuratketetapanretribusiyangmenentukanbesarnyajumlah pokok retribusi yang terutang. 13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,adalahsuratketetapanretribusiyangmenentukanjumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 14.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah suratuntukmelakukantagihanretribusidan/atausanksiadministrasi berupa bunga dan/atau denda. 15.Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanmenghimpundanmengolah data,keterangan,dan/ataubuktiyangdilaksanakansecaraobjektifdan profesionalberdasarkansuatustandarpemeriksaanuntukmenguji kepatuhanpemenuhankewajibanretribusidan/atauuntuktujuanlain dalamrangkamelaksanakanketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku. 16.Pejabatadalahpegawaiyangdiberitugastertentudibidangretribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 17.Badanadalahsekumpulanorangdan/ataumodalyangmerupakan kesatuan,baikyangmelakukanusahamaupunyangtidakmelakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,badanusahamiliknegara(BUMN),ataubadanusahamilik daerah(BUMD)dengannamadandalambentukapapun,firma,kongsi, koperasi,danapensiun,persekutuan,perkumpulan,yayasan,organisasi massa,organisasisosialpolitik,atauorganisasilainnya,lembagadan bentukbadanlainnyatermasukkontrakinvestasikolektifdanbentuk usaha tetap. 18.PenyidikanadalahserangkaiantindakanyangdilakukanolehPenyidik untukmencarisertamengumpulkanbuktiyangdenganbuktiitu membuatterangtindakpidanadibidangretribusiyangterjadiserta menemukan tersangkanya. 19.Eventadalahadanyasuatukegiatandilokasitempatkhususparkir antaralain,pertandingan,pertunjukan,pameran,danpertemuanyang bersifatinsidental(terjadiataudilakukanpadakesempatanatauwaktu tertentu yang tidak secara tetap atau rutin). 5 BAB IIKETENTUAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasal 2 Dengannamaretribusitempatkhususparkirdipungutretribusiatassetiap pelayanan tempat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3(1)Objekretribusiadalahpelayanantempatkhususparkiryangdisediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2)Tempatkhususparkirsebagaimanadimaksudayat(1)meliputitempat parkir di: a.tempat rekreasi dan objek wisata, dan fasilitas olahraga;b.area pasar;c.gedung parkir atau lahan parkir;d.tempat parkir lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.(3)DikecualikandariobjekRetribusisebagaimanadimaksudpadaayat(1) adalaha.pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;b.penyelenggaraantempatparkirpadakantorpelayananPemerintah DaerahkecualipadakantorpelayananPemerintahDaerahyang ditetapkan oleh Bupati sebagai objek retribusi; c.kendaraan tidak bermotor. Pasal 4Subjekretribusiadalahorangpribadiataubadanyangmenggunakan/ menikmatipelayanantempatkhususparkiryangdisediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 6 Pasal 5Wajibretribusiadalahorangpribadiataubadanyangmenggunakan/ menikmatipelayanantempatkhususparkiryangdisediakan,dimiliki, dan/ataudikelolaolehPemerintahDaerahdandiwajibkanmelakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 6Retribusi tempat khusus parkir termasuk golongan retribusi jasa usaha. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 7Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan pada: a.frekuensi penggunaan tempat parkir; dan b.koefisien jenis kendaraan. Bagian Keempat Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 8Prinsippenetapantarifretribusididasarkanpadatujuanuntukmemperoleh keuntungan yang layak. Bagian Kelima Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 9 TarifretribusisebagaimanatercantumdalamLampiranyangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7 Bagian Keenam Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pasal 10 (1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) PenetapantarifRetribusisebagaimanadimaksudpadaayat(2)diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan Pasal 11 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran,Angsuran dan Penundaan Pembayaran Paragraf 1 Tata Cara Pemungutan Pasal 12(1)RetribusidipungutdenganmenggunakanSKRDataudokumenlainyang dipersamakan. (2)Dokumenlainyangdipersamakansebagaimanadimaksudpadaayat(1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3)Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapelaksanaanpemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Tempat Pembayaran 8 Pasal13 (1)Pembayaranretribusidilakukandikasdaerahatauditempatlainyang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan. (2)Dalamhalpembayarandilakukanditempatlainyangditunjuk,maka hasilpenerimaanretribusidaerahharusdisetorkekasdaerahpaling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Paragraf 3 Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pasal 14 (1)Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2)Bupatiataupejabatdapatmemberiizinkepadawajibretribusiuntuk mengangsurretribusiterutangdalamjangkawaktutertentudengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3)Bupatiataupejabatdapatmengizinkanwajibretribusiuntukmenunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (4)Dalamhalwajibretribusitertentutidakmembayartepatpadawaktunya ataukurangmembayar,dikenakansanksiadministratifberupabunga sebesar2%(duapersen)setiapbulandariretribusiyangterutangyang tidak atau kurang dibayar.(5)Ketentuanlebihlanjutmengenaipenentuanpembayaran,tempat pembayaran,angsuran,danpenundaanpembayarandiaturdengan Peraturan Bupati. Pasal 15 (1)PembayaranretribusisebagaimanadimaksuddalamPasal14ayat(1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. (2)Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan. 9 Bagian Kesembilan Tata Cara Penagihan RetribusiPasal 16 (1)Retribusiyangtidakataukurangdibayarditagihdenganmenggunakan STRD. (2)Penagihanretribusiterutangsebagaimanadimaksudpadaayat(1) didahului dengan surat teguran. (3)Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusidikeluarkansetelah7(tujuh)harisejakjatuhtempo pembayaran. (4)Dalamjangkawaktu7(tujuh)harisetelahtanggalsuratteguran,wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (5)Suratteguransebagaimanadimaksudpadaayat(2)dikeluarkanoleh pejabat. (6)Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapenagihandanpenerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesepuluh KeberatanPasal 17 (1)WajibretribusidapatmengajukankeberatankepadaBupatiataupejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2)KeberatandiajukansecaratertulisdalambahasaIndonesiadengan disertai alasan-alasan jelas. (3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejaktanggalSKRDditerbitkan,kecualiapabilawajibretribusidapat menunjukkanbahwajangkawaktuitutidakdapatdipenuhikarena keadaan di luar kekuasaannya. (4)Pengajuankeberatantidakmenundakewajibanmembayarretribusidan pelaksanaan penagihan retribusi. 10 Pasal 18 (1)Bupatidalamjangkawaktupalinglama6(enam)bulansejaktanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2)Ketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)untukmemberikan kepastianhukumbagiwajibretribusi,bahwakeberatanyangdiajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. (3)KeputusanBupatiataskeberatandapatberupamenerimaseluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (4)Apabilajangkawaktusebagaimanadimaksudpadaayat(1)telahlewat danBupatitidakmemberisuatukeputusan,keberatanyangdiajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 19 (1)Jikapengajuankeberatandikabulkansebagianatauseluruhnya, kelebihanpembayaranretribusidikembalikandenganditambahimbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. Bagian Kesebelas Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan RetribusiPasal 20 (1)WajibretribusidapatmengajukanpermohonanpembetulanSKRDdan STRDyangdalampenerbitannyaterdapatkesalahantulis,kesalahan hitungdan/ataukekeliruandalampenerapanperaturanperundang-undangan retribusi daerah. 11 (2)Wajibretribusidapatmengajukanpermohonanpenguranganatau penghapusansanksiadministrasiberupabungadankenaikanretribusi yangterutangdalamhalsanksitersebutdikenakankarenakekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya. (3)Wajibretribusidapatmengajukanpermohonanpenguranganatau pembatalan ketetapan retribusi. (4)Permohonanpembetulansebagaimanadimaksudpadaayat(1), penguranganataupenghapusansanksiadministrasisebagaimana dimaksudpadaayat(2)sertapenguranganataupembatalanketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulisolehwajibretribusikepadaBupatiataupejabatpalinglama30 (tigapuluh)harisejaktanggalditerimanyaSKRDdanSTRDdengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya. (5)Keputusanataspermohonansebagaimanadimaksudpadaayat(4), dikeluarkanolehBupatiatauPejabatpalinglama3(tiga)bulansejak surat permohonan diterima. (6)Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupatiataupejabattidakmemberikankeputusan,makapermohonan pembetulan,penguranganketetapan,penghapusanataupengurangan sanksiadministrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan. Bagian Keduabelas Pengembalian Kelebihan PembayaranPasal 21 (1)Ataskelebihanpembayaranretribusi,wajibretribusidapatmengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonanpengembaliansebagaimanadimaksudpadaayat(1)harus memberikan keputusan. (3)Apabilajangkawaktusebagaimanadimaksudpadaayat(2)telah terlampauidanBupatitidakmemberikansuatukeputusan,permohonan pengembaliankelebihanpembayaranretribusidianggapdikabulkandan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 12 (4)Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusilainnyasebagaimanadimaksudpadaayat(1)langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.(5)Pengembaliankelebihanpembayaranretribusisebagaimanadimaksud padaayat(1)dikembalikankepadawajibretribusipalinglambat2(dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. (6)Jikapengembaliankelebihanpembayaranretribusidilakukansetelah lewatwaktu2(dua)bulansejakditerbitkannyaSKRDLB,Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen)sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. (7)Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapengembaliankelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketigabelas Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan RetribusiPasal 22 (1)Bupatidapatmemberikanpengurangan,keringanandanpembebasan retribusi. (2)Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapemberianpengurangan, keringanandanpembebasanretribusisebagaimanadimaksudpadaayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempatbelas Kedaluwarsa Penagihan Pasal 23 (1)Hakuntukmelakukanpenagihanretribusimenjadikedaluwarsasetelah melampauijangkawaktu3(tiga)tahunterhitungsejaksaatterutangnya retribusi,kecualiapabilawajibretribusimelakukantindakpidanadi bidang retribusi. (2)Kedaluwarsapenagihanretribusisebagaimanadimaksudpadaayat(1) tertangguh apabila: 13 a.diterbitkan surat teguran; dan/atau b.adapengakuanutangretribusidariwajibretribusibaiklangsung maupun tidak langsung. (3)Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4)Pengakuanutangretribusisecaralangsungsebagaimanadimaksudpada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masihmempunyaiutangretribusidanbelummelunasinyakepada Pemerintah Daerah. (5)Pengakuan utang retribusi secara tidaklangsung sebagaimana dimaksud padaayat(2)hurufbdapatdiketahuidaripengajuanpermohonan angsuranataupenundaanpembayarandanpermohonankeberatanoleh wajib retribusi. Bagian Kelimabelas Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Pasal 24 (1)Piutangretribusiyangtidakmungkinditagihlagikarenahakuntuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2)Bupatimenetapkankeputusanpenghapusanpiutangretribusiyang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keenambelas Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Pasal 25 (1)Bupatiberwenangmelakukanpemeriksaanuntukmengujikepatuhan pemenuhankewajibanretribusidalamrangkamelaksanakanperaturan perundang-undangan retribusi. 14 (2)Wajib retribusi yang diperiksa wajib: a.memperlihatkandan/ataumeminjamkanbukuataucatatan, dokumenlainyangberhubungandenganobjekretribusiyang terutang; b.memberikankesempatanuntukmemasukitempatatauruangan yangdianggapperludanmemberibantuangunakelancaran pemeriksaan; dan/atau c.memberikan keterangan yang diperlukan.(3)Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapemeriksaanretribusidiatur dengan Peraturan Bupati. BAB III KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 26 (1)PejabatPegawaiNegeriSipiltertentudilingkunganPemerintahDaerah diberiwewenangkhusussebagaipenyidikuntukmelakukanpenyidikan tindakpidanadibidangretribusidaerah,sebagaimanadimaksuddalam undang-undang hukum acara pidana. (2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.menerima,mencari,mengumpulkandanmenelitiketeranganatau laporanberkenaandengantindakpidanadibidangretribusidaerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b.meneliti,mencaridanmengumpulkanketeranganmengenaiorang pribadiataubadantentangkebenaranperbuatanyangdilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d.memeriksabuku,catatan,dandokumenlainberkenaandengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e.melakukanpenggeledahanuntukmendapatkanbahanbukti pembukuan,pencatatandandokumenlainsertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.memintabantuantenagaahlidalamrangkapelaksanaantugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g.menyuruhberhentidan/ataumelarangseseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; 15 h.memotretseseorangyangberkaitandengantindakpidanaretribusi daerah; i.memanggiloranguntukdidengarketerangannyadandiperiksa sebagai tersangka atau saksi; j.menghentikan penyidikan; dan/atau k.melakukantindakanlainyangperluuntukkelancaranpenyidikan tindakpidanadibidangretribusidaerahsesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan. (3)Penyidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)memberitahukan dimulainyapenyidikandanmenyampaikanhasilpenyidikannyakepada penuntutumummelaluipenyidikpejabatPolisiNegaraRepublik Indonesia,sesuaidenganketentuanyangdiaturdalamUndang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 27 (1)Wajibretribusiyangtidakmelakukankewajibannyamembayarretribusi sebagaimanadimaksuddalamPasal5,Pasal14ayat(4),danPasal16 ayat(4)sehinggamerugikankeuangandaerahdiancamdenganpidana kurunganpalinglama3(tiga)bulanataupidanadendapalingbanyak3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelanggaran.(3)Dendasebagaimanadimaksudpadaayat(1)merupakanpenerimaan negara. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pelaksanaanpemungutan,pembinaan,danpengawasanPeraturanDaerahini dilakukanolehorganisasiperangkatdaerahyangmempunyaitugasdan tanggungjawabdibidangpengelolaanperparkiranatauorganisasiperangkat daerahlainyangdiberikankewenanganolehBupatiuntukmelakukan pemungutan retribusi. 16 Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan DaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerahKabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 19 Desember 2013 BUPATI SLEMAN, SRI PURNOMO Diundangkan di Sleman pada tanggal 19 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, SUNARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013NOMOR5SERI C 17 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR TAHUN 2013 TENTANGRETRIBUSITEMPAT KHUSUS PARKIR I. UMUMTempatkhususparkirmerupakantempatparkirdiluarruangmilik jalanyangdibuatkhususatausebagaipenunjangkegiatanyang diselenggarakanuntukmemenuhikebutuhanperparkirandiKabupaten Slemanyangdisediakan,dimiliki,dan/ataudikelolaolehPemerintah Daerah.Pelayanantempatkhususparkirtersebutdilakukanuntuk memberikankemudahandalampenyediaantempatperparkirandalam rangka memenuhi kebutuhan parkir masyarakat.Penyelenggaraan pelayanan tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakanjenisretribusijasausahasebagaimanadiaturdalamPasal 132 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusiDaerah.SehinggaPemerintahDaerahdiberikan kewenanganuntukmelakukanpemungutanretribusitempatkhusus parkir. Pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi tempat khusus parkirsebagaitimbalbalikataspelayanantempatkhususparkiryang disediakan,dimiliki,dan/ataudikelolaolehPemerintahDaerahperlu diaturdalamsuatuperaturandaerahuntukmemberikanlandasan hukumdalampelaksanaanpemungutanretribusitersebut.Haltersebut sebagaimanadiaturdalamketentuanPasal156ayat(1)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. AtasdasarpertimbangantersebutperlumembentukPeraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. 18 II.PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yangdimaksuddengantempatrekreasidanobjekwisata, danfasilitasolahraga,antaralainmeliputiwisataalam, wisata candi, museum, dan area halaman stadion. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yangdimaksuddengantempatparkirlainnyaantaralain meliputitempatparkirdiluarruangmilikjalanyang disediakanuntukmemenuhikebutuhanperparkiranyang disediakan,dimiliki,dan/ataudikelolaolehPemerintah Daerah.Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan kantor pelayanan Pemerintah Daerah yangditetapkanolehBupatisebagaiobjekretribusiadalah kantorpelayananPemerintahDaerahyangmemiliki intensitas penggunaan fasilitas parkir yang tinggi. Huruf c Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Yangdimaksuddenganpemungutretribusiataupemotongretribusi adalahorangataubadanyangmelakukanpemungutanatau pemotongan atas retribusi yang dibayar oleh wajib retribusi antara lain juru parkir, pengelola parkir. 19 Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.Pasal 8Cukup jelas. Pasal 9Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Yangdimaksuddenganpalinglama3(tiga)tahunsekaliadalah Peninjauantarifretribusidilakukanpalingsedikit1(satu)kali dalam 3 (tiga) tahun. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaanlayanancukupbesardan/ataubesarnyatariftidak efektiflagiuntukmemenuhipelayanankepadamasyarakat, Bupati melakukan peninjauan kembali tarif retribusi. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Yangdimaksuddenganditempatlainyangditunjukadalah tempatwajibretribusimelakukanpembayaranretribusiselaindi kas daerah yang ditetapkan oleh Bupati. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. 20 Ayat (2) Yangdimaksuddenganalasanyangdapat dipertanggungjawabkanadalahalasanmengenaisebab-sebab permohonanangsuranpambayaranretribusiantaralain berkaitan dengan objek retribusi dan kemampuan wajib retribusi. Ayat (3) Yangdimaksuddenganalasanyangdapat dipertanggungjawabkanadalahalasanmengenaisebab-sebab permohonanpenundaanpambayaranretribusiantaralain berkaitan dengan objek retribusi dan kemampuan wajib retribusi. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1)Cukup jelas. Ayat (2)Cukup jelas. Ayat (3)Yangdimaksuddengankeadaandiluarkekuasaannyaadalah statuskeadaanyangterjadidiluarkehendakataukekuasaan wajib retribusi. Ayat (4)Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. 21 Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR1 22 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR A.Tarifretribusipadatempatrekreasidanobjekwisata,danfasilitas olahraga pada saat tidak terdapat event sebagai berikut: No.Jenis Kendaraan bermotorTarif sekali parkir 1.Kendaraanbermotorroda2(dua) dan 3 (tiga) Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 2.Kendaraan bermotor roda 4 (empat)Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) 3.Kendaraan bermotor roda 6 (enam)Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4.Kendaraanbermotorroda>6 (enam)Rp10.000,00(sepuluhribu rupiah) B.Tarifretribusipadaareapasar,gedungparkirataulahanparkir,tempat parkirlainnyayangditetapkanolehBupatisaattidakterdapatevent sebagai berikut: No.Jenis Kendaraan bermotorTarif sekali parkir 1.Kendaraan bermotor roda 2 (dua)Rp1.000,00 (seribu rupiah) 2.Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)Rp1.500,000 (seribu lima ratus rupiah) 3.Kendaraan bermotor roda 4 (empat)Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4.Kendaraan bermotor roda 6 (enam)Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) 5.Kendaraan bermotor roda > 6 (enam)Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) C.Tarifretribusipadatempatrekreasidanobyekwisata,danfasilitas olahraga,areapasar,gedungparkirataulahanparkir,tempatparkir lainnyayangdisediakan,dimiliki,dan/ataudikelolaolehPemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati saat terdapat event sebagai berikut: 23 No.Jenis Kendaraan bermotorTarif sekali parkir 1.Kendaraanbermotorroda2(dua) dan 3 (tiga) Rp2.000,00 (duaribu rupiah) 2.Kendaraanbermotorroda4 (empat) dan 6 (enam) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 3.Kendaraanbermotorroda>6 (enam) Rp10.000,00(sepuluhribu rupiah) BUPATI SLEMAN, SRI PURNOMO