LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 22 TAHUN 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 22 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU 2012 Salinan NO : 22/LD/2012 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 22 TAHUN 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 22 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI INDRAMAYU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 26 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka di Daerah diperlukan Penye- lenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27
Embed
KABUPATEN INDRAMAYUdprd-indramayukab.go.id/perda/2012/perda-no-22.pdf · PERATURAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 22 TAHUN 2012 ... dalam huruf a dan huruf b tersebut
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 22 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 22 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU
2012
Salinan NO : 22/LD/2012
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 22 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 22 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka
menindaklanjuti
Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal,
maka di Daerah
diperlukan Penye-
lenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
2
b. bahwa dalam rangka
meningkatkan kua-
litas pelayanan publik
di Daerah berdasar-
kan prinsip tata
kelola pemerintahan
yang baik, perlu
diselenggarakan
pelayanan terpadu
satu pintu;
c. bahwa berdasarkan
pertimbangan seba-
gaimana dimaksud
dalam huruf a dan
huruf b tersebut di
atas, perlu menetap-
kan Peraturan
Daerah tentang
Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu;
Mengingat :
1. Undang - Undang
Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-
daerah Kabupaten
3
Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara
Republik Indonesia
Tahun 1950) seba-
gaimana telah diubah
dengan Undang-
Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabu-
paten Purwakarta
dan Kabupaten
Subang dengan
mengubah Undang-
Undang Nomor
Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-
Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 2851);
4
2. Undang - Undang
Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lem-
baran Negara Repu-
blik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
3041) sebagaimana
telah diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 43 Tahun
1999 tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok
Kepegawaian
(lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor
169 Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3890);
5
3. Undang - Undang
Nomor 28 Tahun
1999 tentang
penyelenggaraan
Negara yang Bersih
dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran
Negara Republik
Indonesa Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3851);
4. Undang - Undang
Nomor 32 Tahun
2004 tentang Peme-
rintahan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
6
Nomor 4437) seba-
gaimana telah diubah
beberapa kali,
terakhir dengan
Undang - Undang
Nomor 12 Tahun
2008 tentang Peru-
bahan kedua atas
Undang - Undang
Nomor 32 Tahun
2004 tentang Peme-
rintahan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4844);
5. Undang - Undang
Nomor 25 Tahun
2007 tentang Pena-
naman Modal
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan
7
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4724);
6. Undang - Undang
Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keter-
bukaan Informasi
Publik (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
4846);
7. Undang - Undang
Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pela-
yanan Publik
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor
122, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5038);
8
8. Undang - Undang
Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
5049);
9.
Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun
2005 tentang
Pedoman penyu-
sunan dan Penerapan
Standar pelayanan
minimal (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2005 Nomor 150,
Tamba-han Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
4585);
9
10. Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pemba-
gian Urusan Pemerin-
tahan antara
Pemerintah, Pemerin-
tahan Daerah
Provinsi, dan Peme-
rintahan Daerah
Kabupaten / Kota
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun
2007 tentang
Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2007 Nomor 89,
10
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
4741);
12. Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun
2008 tentang Pem-
berian Insentif dan
Pemberian Kemu-
dahan Penanaman
Modal di Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor
88, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4861);
13. Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor
11
74, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5135);
14.
Peraturan Presiden
Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pela-
yanan Terpadu Satu
Pintu Di Bidang
Penanaman Modal;
15.
Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat
Nomor 7 Tahun 2010
tentang Penyeleng-
garaan Pelayanan
Perizinan Terpadu
(Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 Nomor 7
Seri : E);
12
16.
Peraturan Daerah
Kabupaten Indra-
mayu Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabu-
paten Indramayu
(Lembaran Daerah
Kabupaten Indra-
mayu Tahun 2008
Nomor 6 Seri : D.2);
17. Peraturan Daerah
Kabupaten Indra-
mayu Nomor 7 Tahun
2008 tentang Sekre-
tariat Daerah dan
Sekretariat DPRD
Kabupaten Indra-
mayu (Lembaran
Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun
2008 Nomor 7 Seri :
D.3);
13
18. Peraturan Daerah
Kabupaten Indra-mayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lemba-ran Daerah Kabupaten Indra-mayu Tahun 2008 Nomor 8 Seri : D.4);
19. Peraturan Daerah
Kabupaten Indra-mayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indra-mayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri : D.5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2012 tentang
14
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indra-mayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 16);